RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 64/PUU-XI/2013 Pajak Rokok I.
PEMOHON 1. Mulyana Wirakusumah, sebagai Pemohon I; 2. Hendardi, sebagai Pemohon II; 3. Aizzudin, sebagai Pemohon III; 4. Neta S. Pane, sebagai Pemohon IV; 5. Bambang Isti Nugroho, sebagai Pemohon V. KUASA HUKUM Robikin Emhas, SH, MH., dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2013.
II.
OBJEK PERMOHONAN Pengujian Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 94 ayat (1) huruf c dan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) terhadap UUD 1945.
III.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Para Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji adalah : 1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.
IV.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Para Pemohon adalah perseorangan yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 94 ayat (1) huruf c dan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kerugian konstitusional yang dimaksud adalah sebagai perokok an sich dalam hal ini merupakan pemikul beban pajak terakhir dari produk rokok maka para Pemohon selaku perokok mengalami perlakuan yang tidak sama dengan subjek pajak daerah lainnya di hadapan hukum karena pemberlakuan pajak ganda. V.
NORMA-NORMA YANG DI AJUKAN UNTUK DI UJI A. NORMA MATERIIL Pasal 1 angka 19 UU 28/2009 Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barangbarang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini Pasal 2 ayat (1) huruf e UU 28/2009 Jenis Pajak provinsi terdiri atas: (e) Pajak Rokok Pasal 26 UU 28/2009 1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok 2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun 3) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai Pasal 27 UU 28/2009 1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok 2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai 3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok 4) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 28 UU 28/2009 Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok Pasal 29 UU 28/2009 Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok
Pasal 30 UU 28/2009 Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Pasal 31 UU 28/2009 Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang Pasal 94 ayat (1) huruf c UU 28/2009 Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen) Pasal 181 UU 28/2009 Ketentuan mengenai Pajak Rokok sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. B. NORMA UNDANG-UNDANG 1945 Norma yang dijadikan sebagai penguji, yaitu : Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan emnjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional VI.
ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1. Berdasarkan Pasal Pasal 27 ayat (2) UU PDRD Wajib pajak rokok dari kalangan industri adalah subjectum cukai rokok yang dikenai tarif pajak rokok sepuluh persen dari cukai rokok (Pasal 29 UU PDRD). Sedangkan berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU PDRD, objek pajak rokok adalah konsumsi rokok yang dibebankan selaku tatbestand sesuai dengan tujuan pajak rokok untuk menekan konsumsi rokok. Hal ini pada hakikatnya merupakan kekeliruan perpajakan (belastingendwaling) yang merugikan
2.
3.
4.
5.
6.
7.
hak konstitusional setiap warga negara selaku subjectum wajib pajak rokok, sehingga ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 29 UU PDRD bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU PDRD subjek pajak rokok adalah konsumen rokok yang dibebankan selaku tatbestand. Konsumen rokok merupakan sasaran pemajakan atas suatu objek pajak yang tidak seharusnya dibebankan kepada subjek pajak rokok tersebut, sehingga hal dimaksud bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Ketentuan a quo mengatur pajak rokok sebagai pajak daerah. Sistem pemungutan pajak rokok mengacu pada tarif cukai rokok di tingkat pusat, sehingga ketentuan a quo berakibat pada pembebanan pajak yang berbeda antara warga negara, khususnya yang perokok dengan para pemikul pajak daerah lainnya; Rumusan norma dalam Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 UU PDRD adalah beban pajak tambahan terhadap cukai rokok yang dikenakan kepada Wajib Pajak Rokok,dan mengakibatkan Wajib Pajak Rokok menaikkan harga rokok dan pada akhirnya konsumen rokok didudukkan sebagai pemikul beban terakhir cukai rokok (sebagai pajak tidak langsung) dan pajak rokok sepuluh persen dari cukai rokok (sebagai pajak langsung); Hal tersebut di atas merupakan pajak ganda (double tax) yang dilarang oleh hukum karena berpeluang menimbulkan ketidakadilan bagi setiap warga negara sebagaimana dimaksud Asas Equality (Adam Smith), selain itu ketentuan a quo juga bertentangan dengan prinsip umum pemungutan pajak yang harus mencegah pengenaan pajak berganda karena objek pajak rokok telah dipungut cukai rokok oleh pemerintah pusat; Dengan adanya pengenaan pajak rokok yang dikenakan atas pungutan cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah ini (pajak ganda), tidak saja menghilangkan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pemungutan pajak atau abuse of power yang melahirkan stigma power to tax is the power to destroy; Dari sisi demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, secara fundamental, tarif pajak rokok yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) oleh pusat tidak selaras dengan asas beban yang sekecilkecilnya, dipungut oleh instansi pemerintah ditingkat pusat dan disetor ke kas umum daerah provinsi, serta tidak memperhatikan kemandirian daerah provinsi penghasil tembakau adalah tidak sesuai dengan tujuan, semangat dan cita-cita yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
VII.
PETITUM 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 1.1. Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.2. Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1.3. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.4. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1.5. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.6. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1.7. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.8. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1.9. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1.10. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1.11. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.12. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1.13. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.14. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1.15. Pasal 94 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.16. Pasal 94 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1.17. Pasal 181 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.18. Pasal 181 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum (ex aequo et bono).
