PAJAK ROKOK DAERAH BAGI KESEHATAN Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat – Kementerian Kesehatan RI disajikan pada The 4th Indonesian Conferece on Tobacco or Health (ICTOH) 2017” Balai Kartini Jakarta, 15 Mei 2017
Masalah Kesehatan dan Penyakit Katastropik
Outline Paparan Masalah Kesehatan dan Penyakit Katastropik
Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Kesehatan
Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Penggunaan DBHCHT untuk Kesehatan
Peran Aliansi Pengendalian Tembakau
Bonus Demografi yang Terancam
Pemberian Makanan Tambahan
Pematauan Status Gizi
6.122 ton PMT untuk 696.715 Ibu Hamil KEK 7.376 ton PMT bagi 738.883 Balita
856,2 ton bagi 158.550 Anak Sekolah
4
Tahun 2015
PENINGKATAN JUMLAH PEROKOK ANAK AKAN MENJADIKAN BENCANA DEMOGRAFI
Sumber : Susenas, 2015
Prevalensi Merokok di Indonesia
TRANSISI EPIDEMIOLOGI TERJADI PERUBAHAN POLA PENYAKIT TERKAIT DENGAN PERILAKU MANUSIA TAHUN
1990
SEJAK
2010-2015
Pergesaran penyebab terbesar kesakitan dan kematian : PENYAKIT MENULAR
PENYAKIT TIDAK MENULAR
Infeksi Saluran Pernapasan Atas, Tuberkulosis, Diare
Tekanan darah tinggi, stroke, jantung, kanker, kencing manis
•
Kematian akibat penyakit tidak menular semakin meningkat
•
Tren ini kemungkinan akan berlanjut seiring dengan perubahan perilaku hidup (pola makan dengan gizi tidak seimbang, kurang aktifitas fisik, merokok, dll) Cedera 9%
Cedera 7%
Th. 1990
Th. 2010 Penya kit Menul ar 56%
Penyakit Tidak Menular 37%
Cedera 13%
Th. 2015 Penyakit Menular 30%
Penyakit Menular 33%
Sumber : Double Burden of Diseases & WHO NCD Country Profiles (2014)
Penyakit Tidak Menular 58%
Penyakit Tidak Menular 57%
POLA PTM BERDASARKAN STATUS SOSIAL EKONOMI
• Penyakit tidak menular terjadi pada semua golongan, baik kaya dan miskin,
2.5
% Jantung Koroner Menurut Status 2.1 Ekonomi
2
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1 0.5
• Prevalensi PTM lebih tinggi pada penduduk miskin
0
Terbawah
Menengah Bawah
Menengah
Menengah Atas
Teratas
% Stroke Menurut Status Ekonomi 14
• Penanggulangan PTM berarti membantu manjaga produktifitas penduduk miskin pengurangan kemiskinan
13.1
12.6
12
12
11.8
11.2
10 8 6 4 7
2
0
Terbawah
Sumber Data Riskesdas 2013
Menengah Bawah
Menengah
Menengah Atas
Teratas
Faktor Risiko Perilaku Penyebab Terjadinya PTM yang Harus Diperbaiki Sumber: *Riskesdas 2007 & **Riskesdas 2013
Penduduk >10 th minum minuman beralkohol
Penduduk >10 tahun kurang konsumsi buah dan sayur
Penduduk kurang aktivitas fisik
36.3% 26.1%
Penduduk usia >15 tahun yang merokok Perempuan usia > 10 tahun
4.6%
93.5%
BEBAN PENYAKIT TIDAK MENULAR Sampai dengan bulan Januari 2016 Biaya Klaim Penderita Kunjungan Angka (Orang) (Kali) Kontak Tot (Rp Juta) Rerata (Rp) 1 JANTUNG 905,223 2,756,216 3.0 6,934,361 2,515,899 2 STROKE 270,290 508,306 1.9 1,548,826 3,047,034 3 DIABET 202,526 306,632 1.5 1,256,664 4,098,281 4 KANKER 133,966 446,048 3.3 1,887,308 4,231,176 5 GINJAL 77,276 952,995 12.3 1,545,775 1,622,018 6 HEPATITIS 39,864 88,403 2.2 277,775 3,142,145 7 THALA 13,632 125,494 9.2 602,852 4,803,827 8 LEUKEMI 8,374 28,738 3.4 154,145 5,363,809 9 HEMOFILI 4,382 28,156 6.4 120,554 4,281,645 10 OTHER 21,013,270 72,612,388 3.5 60,063,446 827,179 TOTAL/MEAN 22,668,803 77,853,376 3.4 74,391,706 955,536
No Penyakit
Rp 16,9 Trilyun atau 29,67% Beban Biaya JKN terserap untuk biaya penyakit katastropik
Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Kesehatan
ISU PENTING: • •
PEMBANGUAN KESEHATAN 20152019: • Akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu
• •
MASIH TINGGINYA AKI, AKB DAN MASALAH GIZI TRANSISI EPIDEMIOLOGI; MENINGKATNYA PENYAKIT TIDAK MENULAR DISAMPING PENYAKIT MENULAR PEMERATAAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MENJADI TULANG PUNGGUNG UNIVERSAL HEALTH COVERAGE TAHUN 2019
ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN RPJMN I 2005 -2009
RPJMN II 2010-2014
Bangkes diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu yankes
Akses masyarakat thp yankes yang berkualitas telah lebih berkembang dan meningkat
KURATIFREHABILITATIF
RPJMN III 2015 -2019 Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai mantap
RPJMN IV 2020 -2025 Kes masyarakat thp yankes yang berkualitas telah menjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia
PROMOTIF - PREVENTIF
VISI: MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN
Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan
PROGRAM INDONESIA SEHAT
Paradigma Sehat Program • Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan • Promotif - Preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan • Pemberdayaan masyarakat
Penguatan Yankes Program • Peningkatan Akses terutama pd FKTP • Optimalisasi Sistem Rujukan • Peningkatan Mutu Penerapan pendekatan
continuum of care Intervensi berbasis risiko kesehatan (health risk)
JKN Program
• Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • Kendali Mutu & Kendali Biaya • Sasaran : PBI & Non PBI Tanda kepesertaan
KIS
PROGRAM PRIORITAS 2015 - 2019 Penurunan AKI & AKB (Kesehatan Ibu & Anak termasuk Imunisasi)
Perbaikan Gizi (stunting)
Pengendalian Penyakit Menular (ATM: HIV/AIDS, Tuberkulosis & Malaria) Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, Obesitas & Kanker)
Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Penggunaan Pajak Rokok (Amanat UU No. 28 tahun 2009 Pjk Daerah dan Retribusi Daerah) Pasal 31 UU No. 28 Tahun 2009: “Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang” Untuk kegiatan penanganan masalah kesehatan yang belum didanai dari APBN, APBD, DAK, Dana Dekon & Tugas Perbantuan, DBH CHT, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan sumber pembiayaan kesehatan lainnya di masingmasing daerah.
Penggunaan penerimaan Pajak Rokok diatur dan dituangkan dalam Perda APBD
1. Pelayanan kesehatan masyarakat antara lain: a. pembagunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, b. penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking area), c. kegiatan memasyarakatkan bahaya merokok, dan d. iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok. 2. Penegakan hukum sesuai dengan kewenangan Pemda yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain, a. pemberantasan peredaran rokok illegal, dan b. penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Menteri Keuangan nomor 102 tahun 2015 Perubahan PMK 115 tahun 2013, tentang tatacara pungutan dan penyetoran pajak rokok
PELAYANAN UNTUK ORANG SEHAT ATAU SAKIT
SEHAT (70%)
MENGELUH SAKIT (30%) SELFCARE (42%) SELFCARE RASIONAL
MENJAGA TETAP SEHAT dan DITINGKATKAN DERAJAT KESEHATANNYA PARADIGMA SEHAT Riskesdas 2013
PEMBIAYAAN DANA PAJAK ROKOK FOKUS PADA PENCEGAHAN
YANKES (58%)
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
PUSKES MAS
FKTP LAIN
RUMAH SAKIT MUTU PELAYANAN
18
Landasan Hukum UU No. 36 tahun 2009, tentang Kesehatan UU No. 28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 tahun 2015 tentang Perubahan PMK 115 tahun 2013, tentang tatacara pungutan dan penyetoran pajak rokok PMK 41 tahun 2016, penyaluran pajak rokok Peraturan Menteri Kesehatan no 40 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (proses pengundangan Kumham)
Mengapa Perlu Dana Pajak Rokok • Mengurangi meningkatnya tingkat prevalensi perokok • Menghindari dan mengatasi dampak negatif rokok; • Masih rendahnya komponen pajak dalam harga rokok
• DBH CHT diberikan kpd penghasil tembakau. • Konsumsi rokok dan dampak negatif rokok dialami oleh seluruh daerah. • Pajak rokok sebagai pajak provinsi dapat dimanfaatkan oleh seluruh daerah.
• Guna meningkatkan kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan.
Pengen dalian dampak negatif rokok.
Perlunya peningkatan kekuatan perpajakan daerah
Penerapan pajak yang Penerapan piggyback taxes lebih adil atau tambahan atas kepada pajak yang seluruh daerah objek dipungut oleh Pemerintah Pusat
•
Inisiatif/usul DPR RI, untuk meningkatkan PAD, membatasi konsumsi rokok, dan peredaran rokok ilegal, serta melindungi masyarakat atas bahaya rokok.
Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Permenkes Nomor 40 tahun 2016)
Tujuan : Penggunaan pajak rokok yang tepat guna, tepat sasaran, dan dapat memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal.
Tujuan Khusus : Meningkatkan dukungan kebijakan Pemda dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat. Penggunaan pajak rokok dapat meningkatkan upaya promotif dan preventif untuk menurunkan : • Faktor risiko penyakit tidak menular • Faktor risiko penyakit menular termasuk imunisasi
Pemanfaatan Melalui pendekatan promotif dan preventif untuk meningkatkan : • • • •
Promosi kesehatan Gizi Kesehatan lingkungan Kesehatan kerja dan olah raga • Pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya • Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama
Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Permenkes Nomor 40 tahun 2016)
Pemanfaatan Pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat, digunakan untuk kegiatan:
1. penurunan faktor risiko penyakit tidak menular; 2. penurunan faktor risiko penyakit menular termasuk imunisasi; 3. peningkatan promosi kesehatan; 4. peningkatan kesehatan keluarga; 5. peningkatan gizi; 6. peningkatan kesehatan lingkungan; 7. peningkatan kesehatan kerja dan olah raga; 8. peningkatan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya; dan 9. pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. 10. peningkatan pembangunan dan pemeliharaan gedung puskesmas
paling sedikit 75% dari alokasi yang ditetapkan.
Maks 25%
Strategi Pelaksanaan Kegiatan (Permenkes Nomor 40 tahun 2016)
Pemberdayaan masyarakat
Kemitraan
Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan non kesehatan
Advokasi
Pemenuhan sarana dan prasarana promotif dan preventif untuk pelayanan kesehatan masyarakat.
PERMASALAHAN PEMANFAATAN DANA PAJAK ROKOK DI DAERAH
• Belum seluruh provinsi dan kab/kota memiliki regulasi pemanfaata n pajak rokok • Kesulitan menyusun regulasi
4 • Tidak mentaati regulasi pengelolaan dana pajak rokok • Tidak mendistribusika n/mengalokasika n dana sesuai proporsi dan keperuntukanny a • Tidak transparan • Tidak mensosialisasika n pengelolaan dana pajak rokok
Kapasitas tenaga
• Pusat terlambat transfer dana • Pemda Provinsi dan kabupaten/ko ta tidak menginforma sikan dana rokok kepada instansi teknis terkait
3
Komitmen Daerah
2
Regulasi
Distribusi Dana
1
POTENSIAL OVERLAP PEMBIAYAAN
• Kurangnya pengetahua n tenaga tentang regulasi dana pajak rokok • Tenaga pengelola belum memahami dana pajak rokok
KENDALA PENGGUNAAN PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN • Dinas Kesehatan tidak mengetahui (kurang informasi) besarnya estimasi anggaran pajak rokok Pengalokasian Pajak rokok tidak sesuai peruntukkannya • Belum ada punishment bagi daerah yang memanfaatkan pajak rokok tidak sesuai amanah UU 28 tahun 2009 tentang PDRD • Kurangnya monev dan tidak ada feedback dari hasil monev • Kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan pajak rokok
KATEGORI SASARAN PERMASALAHAN PAJAK ROKOK DI DAERAH
TIDAK TAHU ADANYA DANA PAJAK ROKOK
• KURANGNYA KOORDINASI DENGAN SKPD • BELUM TERSOSIALISASI PAJAK ROKOK HINGGA KE TK.PUSKESMAS
TAHU NAMUN TIDAK MENDAPAT AKSES PENGGUNAKAN DANA PAJAK ROKOK • PAJAK ROKOK DIANGGAP SEBAGAI PAD PROVINSI, DIANGGAP KEWENANGAN PROVINSI SECARA KESELURUHAN MENGALOKASIKAN PENGGUNAANNYA TERMASUK UNTUK KESEHATAN (10%) • TIDAK ADA PELIBATAN SEKTOR KESEHATAN • KURANGNYA KOORDINASI DENGAN SKPD
TIDAK MAMPU MENGGUNAKAN PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN SECARA OPTIMAL • BELUM ADA KOORDINASI PERENCANAAN SECARA TERPADU • BELUM DIATUR PRIORITAS PENGGUNAAN PAJAK ROKOK DI DAERAH • PUSKESMAS BELUMD ILIBATKAN DALAM PERENCANAAN SESUAI KEBUTUHAN MASYARAKATNYA
MENGGUNAKAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KEPENTINGAN DI LUAR KESEHATAN
• DAERAH KESULITAN DALAM MEMBUAT PROGRAM/KEGIATA N • TERBATASNYA WAKTU • IMPLEMENTASI UNTUK KEGIATAN YANG MENYERAP BESARNYA ANGGARAN. • KETIDAKTRANSPARA NNYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGALOKASIAN
TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN PEDOMAN PAJAK ROKOK Koordinasi Lintas Sektor harus dilaksanakan dalam bentuk:
Penyusunan Instrumen Monitoring Implementasi Pajak Rokok
Monitoring Bersama Lintas Sektor dalam Implementasi Pajak Rokok
Penyesuaian Permenkes 40 Tahun 2016 sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
Pencantuman Permenkes 40 Tahun 2016 pada Permendagri tentang
Penyusunan APBD Tahun 2016
Advokasi intensi kepada Pemerintah Daerah
Peran Lintas Sektor untuk Optimalisasi Penggunaan Pajak Rokok Daerah untuk Kesehatan
PENGUATAN PEMANFAATAN DANA PAJAK ROKOK Dukungan Penguatan provider, Pendampingan, Penelitian, monitoring dan evaluasi
Perlu advokasi kepada pemerintah daerah dan DPRD, untuk mendorong tersusunnya regulasi bidang kesehatan dan pemanfaatan dana pajak rokok (Pergub, Perda Prov, Perbub, Perwali, Perda Kab/Kota
ADVOKASI REGULASI PERAN AKADEMISI/OR GANISASI PROFESI
DISTRIBUSI DANA PAJAK ROKOK
PENGUATAN PEMANFAATAN DANA PAJAK ROKOK
Pendampingan, Kemintraan, dan Monitoring
KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD
PERAN LSM DAN ORMAS
KAPASITAS PENGELOLA
Pemerintah Pusat Mengupayakan transfer dana pajak rokok tepat waktu, Pemerintah Provinsi segera menetapkan alokasi dana pajak rokok Kabupaten/Kota Pemerintah Kab/kota mendistribusikan kepada unit teknis terkait
Menetapkan pelaksanaan kegiatan dana pajak rokok Segera melakukan koordinasi dengan instansi teknis Pengelolaan dana secara transparan, tertib dan akuntabel Berperan aktif dalam pengelolaaan dana pajak rokok
Sosialisasi dan pelatihan pengelolaan dana pajak rokok bagi daerah
PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN MEDIA MASSA Mempublikasikan informasi yang mendukung pembangunan kesehatan secara terus menerus
MITRA PEMBANGUNAN Memperkuat Inisiasi, Kolaborasi, dan Monev ORGANISASI PROFESI DAN AKADEMISI Think Tank
LEMBAGA SOSIAL KEMASYARAKATAN/CSOs Advokasi untuk penyempurnaan inisiasi, kajian strategis dan pelaporan situasi pelaksanaan di lapangan/ masyarakat, pemberdayaan masyarakat
PEMANFAATAN PAJAK ROKOK
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Inisiator, Fasilitator, dan Motivator
DUNIA USAHA Pengembangan produk dan program yang mendukung (Berbagi informasi distribusi sumber daya, penerapan CSR sesuai dasar hukum)
PARLEMEN Menjalankan fungsi legislatif
Aliansi Pengendalian tembakau
S A L A M
S E H AT
TERIMA KASIH
