KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA PANDUAN UMUM PENGGUNAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK BIDANG KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN UMUM PENGGUNAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK BIDANG KESEHATAN

PUSAT PROMOSI KESEHATAN TAHUN 2014

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas ijin dan rakhmat-Nya sehingga Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan dapat disusun dan diterbitkan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 31 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur bahwa dari dana pajak rokok minimal 50 % dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. Sesuai kewenangan pemerintah pusat yaitu menyusun norma-standar-prosedur dan kriteria (NSPK) sesuai dengan bidang atau kewenangan masing-masing, maka Kementerian Kesehatan bersama-sama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri memandang perlu adanya Panduan umum tentang penggunaan pajak rokok untuk bidang kesehatan. Panduan umum ini memuat tentang penggunaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan, yaitu; pertama untuk kegiatan upaya kesehatan masyarakat, meliputi ; kegiatan pencegahan, pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau, kegiatan upaya penegakan hukum dalam kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR), kegiatan upaya pelayanan kesehatan masyarakat, dan kedua untuk pelayanan kesehatan perorangan, meliputi kegiatan upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan kegiatan upaya peningkatan SDM kesehatan dalam upaya kesehatan perorangan. Kegiatan upaya kesehatan masyarakat mencakup ; penyediaan data dasar dan analisis situasi, peningkatan kapasitas SDM, bina suasana, advokasi, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan.

Panduan ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dalam penggunaan pajak rokok untuk bidang kesehatan sehingga penggunaannya dapat dilaksanakan secara tepatguna, tepat sasaran dan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan panduan ini Semoga panduan ini bisa bermanfaat untuk kita semua.

Jakarta, Maret 2014 Kepala Pusat Promosi Kesehatan

dr. Lily S. Sulityowati, MM

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan tersebut, sangat diperlukan adanya peran serta aktif masyarakat, dan juga dukungan lintas sektor baik dalam bentuk kebijakan/regulasi, maupun dukungan sumber daya (dana, tenaga dan sarana prasarana). Kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa salah satu sumber pajak daerah adalah pajak rokok. Penggunaan pajak rokok ini seperti yang tertuang dalam pasal 31 adalah minimal 50% dari pajak yang diterima diperuntukan bagi upaya kesehatan masyarakat dan penanganan aspek hukum. Adanya pajak daerah ini sebagai sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk upaya peningkatan kesehatan di daerah, karena selama ini banyak program atau kegiatan kesehatan di daerah yang tidak bisa terlaksana, antara lain karena kendala tidak tersedianya dana. Dana pajak tersebut agar bisa dimanfaatkan dengan baik, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Kementerian Kesehatan bersama-sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Akademisi, dan Profesi Promosi Kesehatan telah menyusun Pedoman Umum Penggunaan Pajak Rokok untuk bidang kesehatan.

Pada pedoman ini penggunaan dana pajak rokok lebih diprioritaskan untuk upaya peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegahan penyakit (preventif), karena upaya kuratifrehabilitatif saat ini sudah ditangani melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN), justru kita perlu banyak melakukan upaya yang bersifat promotif preventif, selain akan lebih meningkatkan kesehatan masyarakat, juga dapat lebih efisien penggunaan dana yang bersifat kuraitf-rehabilitatif, yang saat ini ditangani oleh BPJS. Kami sampaikan bahwa hal terpenting dalam era otonomi daerah adalah Pemerintah Daerah (provinsi maupun kabupaten/ kota) bisa memanfaatkan dana ini untuk peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya melalui upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, juga pelayanan kesehatan kuratif rehabilitatif. Kami menyambut baik atas terbitnya pedoman ini, dan mengharapkan peranan dan dukungan semua pihak, khususnya Kementerian Dalam Negeri pada implementasi penggunaan dana pajak rokok ini agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Semoga Panduan Umum Penggunaan Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini bisa menjadi pedoman bagi daerah, sehingga dana tersebut bermanfaat untuk peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Jakarta, Maret 2014 Sekretaris Jenderal,

dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS NIP. 195408112010061001

PANDUAN UMUM PENGGUNAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK BIDANG KESEHATAN DAFTAR ISI Kata Pengantar Sambutan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan 1. Tujuan Umum 2. Tujuan Khusus C. Sasaran D. Dasar Hukum E. Pengertian BAB II PENGGUNAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KEGIATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) A. Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau Lainnya B. Kegiatan Upaya Penegakan Hukum dalam Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 1. Upaya Penegakan KTR melalui Mekanisme Hukum 2. Upaya Penegakan KTR melaui Mekanisme Partisipatif C. Kegiatan Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1. Kegiatan Upaya Penurunan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular dan Cedera 2. Kegiatan Upaya Penurunan Faktor Risiko Penyakit Menular 3. Kegiatan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, dan Lansia

4. Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Berisiko pada Remaja D. Kegiatan Peningkatan SDM Kesehatan dalam Upaya Kesehatan Masyarakat BAB III PENGGUNAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KEGIATAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) A. Kegiatan Upaya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan B. Kegiatan Upaya Peningkatan SDM Kesehatan dalam Upaya Kesehatan Perorangan BAB IV PENUTUP LAMPIRAN A. STRATEGI PENGGUNAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK BIDANG KESEHATAN 1. Penyediaan Data Dasar dan Analisis Situasi 2. Peningkatan Kapasitas SDM 3. Bina Suasana 4. Advokasi 5. Pemberdayaan Masyarakat 6. Kemitraan B. ESTIMASI PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2010

DAFTAR ISTILAH AKB AKI APBD APBN ASI BOK BPJS DAK DALYs DAU DBD DBHCHT DPRD DTPK HIV AIDs IMS JKN KIE KLB KNPI KTR LSM MDGs MMC MoU MSG NAPZA NCDs

ANGKA KEMATIAN BAYI ANGKA KEMATIAN IBU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA AIR SUSU IBU BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BADAN PENYELENGGARA JAMINANA SOSIAL DANA ALOKASI KHUSUS DISABILITY ADJUSTED LIFE YEARS DANA ALOKASI UMUM DEMAM BERDARAH DENGUE DANA BAGI HASIL CUKAI DAN TEMBAKAU DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAERAH TERPENCIL PERBATASAN DAN KEPULAUAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME INFEKSI MENULAR SEKSUAL JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI KEJADIAN LUAR BIASA KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KAWASAN TANPA ROKOK LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT MILLENIUM DEVELOPMEN GOALS MASS MEDIA CAMPAIGN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING MONOSODIUM GLUTAMATE NARKOTIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA NON COMMUNICABLE DISEASES

OSIS PDRD PHBS PKPR PKRS PM PMR PMS PTM RI RKUD RS RT RW SDH SDKI SKPD SKRT SMS TMMC TOT UKM UKP UKS

ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PROMOSI KESEHATAN DI RUMAH SAKIT PENYAKIT MENULAR PALANG MERAH REMAJA PENYAKIT MENULAR SEKSUAL PENYAKIT TIDAK MENULAR REPUBLIK INDONESIA REKENING KAS UMUM DAERAH RUMAH SAKIT RUKUN TETANGGA RUKUN WARGA SOCIAL DETERMINANT HEALTH SURVEY DEMOGRAFI KESEHATAN INDONESIA SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH SURVEI KESEHATAN RUMAH TANGGA SHORT MESSAGE SERVICE TARGETED MULTI MEDIA CAMPAIGN TRAINING OF TRAINER UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UPAYA KESEHATAN PERORANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) mengatur kebijakan dalam hal sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah terutama pengaturan pembagian dan penggunaan pajak rokok sebagai salah satu jenis pajak daerah. Adapun besaran tarif pajak rokok adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah pusat yang kemudian disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Dana pajak rokok ini akan masuk ke RKUD Provinsi sebagai APBD provinsi dan akan ditransferkan ke Kabupaten/Kota. Pasal 94 ayat (1) butir C UU No. 28 tahun 2009 ini mengatur bahwa 70% (tujuh puluh persen) hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota dan 30% (tiga puluh persen) diserahkan kepada provinsi. Dalam pasal 31 UU No. 28 tahun 2009 diatur bahwa penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Pengertian pelayanan kesehatan dan penegakkan hukum yang dimaksud dalam pasal 31 tersebut tertuang dalam aturan penjelas UndangUndang ini bahwa “pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain: kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok, pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, serta penyediaan sarana 1

umum yang memadai bagi perokok (smoking area)”. Sedang penegakkan hukum yang dimaksud dalam aturan penjelas Undang-Undang ini adalah “penegakkan hukum sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain: pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakkan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Tambahan dana APBD untuk kesehatan yang bersumber dari penerimaan pajak rokok ini bersifat “On Top” (tidak mengurangi alokasi APBD untuk kesehatan yang telah ada selama ini). Adapun besaran dana pajak rokok yang akan diterima oleh masing-masing daerah terlampir dalam lampiran Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini. Saat ini, Indonesia tengah mengalami masalah multiple burden diseases, dimana penyakit menular masih banyak diderita oleh penduduknya disertai adanya serangan penyakit infeksi re-emergencies (DBD, malaria, dll) dan newemergencies (flu burung, HIV/AIDs, dll). Selain itu, Indonesia juga harus menangani bermunculannya penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular yang belum teratasi. Dalam bahasa internasional, penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular dikenal sebagai Non-Communicable Diseases (NCDs), di Indonesia dikenal dengan Penyakit Tidak Menular (PTM). Tiga dekade terakhir, prevalensi PTM terus meningkat, dimana penyakit ini telah menjadi penyebab utama kematian di Indonesia sebagaimana tergambar dalam gambar 1.1 sebagai berikut:

2

Gambar 1.1 Distribusi Kematian pada Semua Umur menurut Kelompok Penyakit menurut Data SKRT 1995-2001 dan Riskesdas 2007

Berdasarkan diagram 1.1 di atas, 6% kematian pada semua kelompok umur di Indonesia disebabkan karena gangguan maternal/perinatal, 6,5% kematian disebabkan karena cedera dan 28.1% kematian semua umur disebabkan oleh penyakit menular sedangkan 59,5% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular, seperti penyakit kardiovaskular, stroke dan pembuluh darah lainnya, diabetes, hipertensi, penyakit sendi, penyakit paru obstruktif kronik, cedera dan berbagai jenis penyakit kanker. Dengan kata lain, selain masalah penyakit menular dan masalah perinatal/maternal yang merupakan salah satu indikator Millenium Development Goals (MDGs), Indonesia juga sedang mengalami transisi epidemiologi dimana morbiditas dan mortalitas penyakit tidak menular menjadi permasalahan kesehatan yang harus segera ditanggulangi. Senada dengan hal tersebut, data The Indonesian Burden of Disease, Injuries and Risk Factors: Level, Trends and Policy Implication tahun 2010 sebagai 3

berikut juga menggambarkan penyakit penyebab kematian saat ini yang lebih didominasi oleh penyakit tidak menular. Tabel 1.1 The Indonesian Burden of Disease, Injuries and Risk Factors: Level, Trends and Policy Implication tahun 2010 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nama Penyakit Stroke Tuberculosis Diare Cedera/Injury

No. 11 12 13 14

Penyakit Jantung Iskemik Penyakit Saluran Nafas Kronik (PPOK) Diabetes Mellitus Neonatal Enchephalopathy Preterm Birth Complication Cirrosis

15 16 17 18 19 20

Nama Penyakit Penyakit Ginjal Kronik Tyfoid Neonatal sepsis Kanker Paru-Paru Peryakit Kardio dan Sirkulasi Hipertensive Hearth Diseases COPD Malformasi Congenital Maternal Disorders Malaria

Sumber: Kosen, 2010 Signifikansi permasalahan penyakit tidak menular di Indonesia akan meningkat menjadi masalah kesehatan masyarakat berikutnya jika dilihat dari faktor risikonya. Adanya pengembangan standar hidup yang meningkatkan kesejahteraan hidup penduduk ditengarai sebagai hal yang merubah pola hidup masyarakat. Perubahan pola hidup ini meningkatkan faktor risiko penyebab penyakit tidak menular sehingga turut meningkatkan prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia. Akan tetapi, teori Barker mengenai epidemiologi penyakit tidak menular mengemukakan bahwa orang yang rentan dan kurang beruntung secara sosial akan sakit dan mati lebih cepat dibandingkan dengan orang-orang yang berkedudukan sosial lebih tinggi, oleh karena mereka berada pada kondisi dengan faktor risiko lebih dekat kepada 4

penyakit tidak menular, seperti gizi yang kurang dan lingkungan yang tidak sehat. Hal ini berarti tingkat morbiditas dan mortalitas akibat penyakit tidak menular dan faktor risikonya tidak hanya berpotensi kepada masyarakat dengan kelas ekonomi atas, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktorfaktor sosial yang berpengaruh pada kesehatan (Social Determinant Health/SDH) yang berada di sekeliling kehidupan manusia sejak dari lahir, tumbuh, berkembang hingga bekerja, seperti: faktor pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan budaya kehidupan atau etnis. Data Riskesdas tahun 2010 menunjukkan 3 (tiga) faktor risiko terbesar yang menyebakan penyakit tidak menular adalah rendahnya pola asupan makanan rendah sayur dan buah (93,6%), kurangnya aktivitas fisik (48,2%) dan tingginya pola konsumsi rokok (34,7%) penduduk Indonesia. Menurut data lain, yakni The Indonesian Burden of Disease, Injuries and Risk Factors: Level, Trends and Policy Implication, yang merupakan faktor risiko terbesar terhadap Disability Adjusted Life Year (DALYs) orang Indonesia tahun 2010 adalah pola makan yang berisiko (dietary risks), tekanan darah tinggi dan perilaku merokok. Hasil publikasi studi Soewarta Kosen tahun 2012 menunjukkan 12,7% kematian yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh penyakit yang terkait dengan rokok. Dengan kata lain, terdapat 190.260 kematian yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh penyakit yang terkait dengan rokok, dengan 100.680 kematian untuk laki-laki dan 89.580 kematian untuk perempuan. Adapun beban kerugian ekonomi akibat hilangnya waktu produktif terkait meningkatnya kematian, kesakitan, dan disabilitas terkait dengan merokok adalah sebesar Rp105,3 triliun per tahun. Rata-rata biaya rawat inap yang dihabiskan akibat penyakit terkait merokok adalah Rp1,38 triliun per tahun, sedang ratarata biaya rawat jalan akibat penyakit terkait merokok adalah Rp0,26 triliun per tahun. 5

Saat ini Indonesia tengah menyusun skema jaminan sosial yang akan berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2014 melalui implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dimana setiap penduduk akan memperoleh hak kesehatan tanpa terkecuali (Universal Health Coverage). Dengan demikian, Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) akan dibiayai oleh dana JKN dari anggaran pembiayaan kesehatan Indonesia dalam APBN dan kumpulan premi pesertanya. Pada dasarnya, anggaran pembiayaan kesehatan Indonesia dalam APBN sendiri masih sangat rendah, yakni sekitar 2 ,5% - 3% Produk Domestik Bruto per tahunnya, padahal seharusya 5% dari APBN dan 10% dari APBD. Data National Health Account Indonesia tahun 2011 menyebutkan 50% dari belanja kesehatan Indonesia diperuntukkan untuk kegiatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif, yakni 28,46% untuk rawat inap, 21,71% untuk rawat jalan dan 0,15% untuk kegiatan rehabilitatif. Sementara belanja kesehatan Indonesia diperuntukkan untuk kegiatan yang bersifat promotif dan preventif hanya 8,11%. Gambar 1.2 Diagram Belanja Kesehatan Indonesia Menurut Fungsinya Tahun 2011

Sumber: National Health Account, 2011 6

Pembiayaan kegiatan Upaya Kesehatan Perortangan atau UKP (kuratif dan rehabilitatif lainnya) telah dibiayai oleh APBN dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sementara untuk kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat atau UKM (promotif preventif) dan pemberdayaan masyarakat masih sangat minim. Oleh karenanya, penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan diprioritaskan untuk membiayai kegiatan UKM (promotif preventif) dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kegiatan UKP (kuratif dan rehabilitatif lainnya) sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Adapun harapan dampak jangka panjang dari penggunaan dana pajak rokok untuk kesehatan ini akan mampu menekan biaya kesehatan, sehingga program JKN dapat berlangsung dengan berkesinambungan. Dengan kata lain, peruntukan dana pajak rokok untuk kesehatan ini diharapkan dapat mengisi kekurangan dari program yang ada diluar belanja kesehatan rutin daerah. Sehingga tambahan dana APBD untuk kesehatan yang bersumber dari penerimaan pajak rokok yang bersifat “On Top” ini merupakan sumber pendapatan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang diharapkan penggunaannya dapat difokuskan ke pembiayaan kegiatan UKM (promotif preventif) dan pemberdayaan masyarakat agar dapat selaras dengan upaya percepatan pembangunan kesehatan 2015-2019.

7

Gambar 1.3 Kerangka Berpikir Upaya Percepatan Pembangunan Kesehatan 2015-2019 Amanat:  UU No 36 Th 2009 tentang Kesehatan  Perpres 72/2012 SKN

Upaya dan Organisasi Pembangunan Kesehatan di Pusat

Penguatan UKM: promprev dan pemberdayaan masyarakat

UU No 17 Th 2007 tentang RPJPN 2005-2025

Upaya Percepatan Pembangunan Kesehatan

Amanat:  UU No 40 Th 2004 tentang SJSN  UU No 24 Th 2011 tentang BPJS2012 SKN

Upaya Organisasi Pembangunan Kesehatan di Daerah

Penguatan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP): JKN UU No 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah

Kebijakan Pembangunan Kesehatan Pemerintah Daerah

Definisi pelayanan promotif dan preventif dalam hal ini didasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelayanan kesehatan promotif didefinisikan sebagai suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan bersifat promosi kesehatan. Sedang pelayanan kesehatan preventif didefinisikan sebagai suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu permasalahan kesehatan atau penyakit. Kementerian Kesehatan RI membuat Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap derajat kesehatan 8

masyarakat Indonesia. Panduan umum ini dibuat bersama Kementerian Keuangan RI, Kementerian Dalam Negeri RI dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LD FEUI). Panduan Umum ini membahas mengenai pengalokasian dana pajak rokok untuk bidang kesehatan agar pemanfaatan dana pajak rokok tepat sasaran sesuai dengan amanat UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Seluruh kegiatan dalam Panduan Umum ini merupakan “paket menu komprehensif” yang bersifat optional, berdasarkan kebutuhan penanganan permasalahan kesehatan masing-masing daerah. Dimana perencanaan dan penentuan program penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan ini diharapkan dapat melibatkan masyarakat sesuai dengan sistem atau peraturan perencanaan yang sudah berlaku dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penggunaan dana pajak rokok diperuntukan untuk kegiatan penanganan masalah kesehatan yang belum didanai dari APBN, APBD, DAK, DAU, Dana Dekonsentrasi & Tugas Perbantuan, DBHCHT, dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) dan sumber pembiayaan kesehatan lainnya di masing-maisng daerah. Sehingga Pemerintah Daerah dan SKPD lintas sektor di daerah dirasa perlu untuk memilih kegiatan mana yang sudah dan belum didanai oleh sumber dana tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada duplikasi atau overlapping sumber pendanaan untuk suatu kegiatan sebagaimana arahan dari Kementerian Keuangan RI. Oleh karenanya, pelaksanaaan dan perencanaan kegiatan yang tercantum dalam panduan ini dapat dilakukan dengan melibatkan peran lintas sektor dan masyarakat. Berdasarkan pengalaman di beberapa daerah, peruntukan dana DAK, Dana Dekon & Tugas Perbantuan dan DBHCHT lebih diarahkan pada pembangunan kesehatan secara fisik, oleh karenanya akan lebih tepat guna jika peruntukan penggunaan dana pajak 9

rokok ini diutamakan untuk kegiatan UKM (promotif preventif) dan pemberdayaan masyarakat. Gambar 4.1 Skema Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan

Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan & Penegakan Hukum (50%) Dana Pajak Rokok

Dana Pajak Rokok untuk Pembangunan Bidang Lainnya

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) A. Pengendalian Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau Lainnya B. Penegakan Hukum dalam Kebijakan KTR C. Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1. Upaya Penurunan Faktor Risiko PTM & Cedera 2. Upaya Penurunan Faktor Risiko Penyakit Menular 3. Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia 4. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Perilaku Berisiko pada Remaja

Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) A. Peningkatan Sarana & Prasarana Kesehatan, baik di Faskes Primer maupun Faskes Lanjutan. B. Peningkatan Kualitas SDM Upaya Kesehatan Perorangan

Pasal 31 UU No. 28 tahun 2009: penerimaan pajak rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Selain itu, pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dana pajak rokok di setiap daerah dilakukan dengan memperhatikan panduan pembagian urusan bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

10

No 1

Sub Urusan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Sub-Sub Urusan Pemberdayaan masyarakat

Bina Suasana

Advokasi

Kemitraan

Pelatihan

Pusat

Provinsi

Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat di kantor-kantor pemerintahan milik Pusat, RSU milik Pusat, Perguruan Tinggi, serta organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan tingkat Pusat

Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat di kantor-kantor milik Pemerintah Provinsi, RSUD provinsi, Sekolah menengah dan sederajat, tempat-tempat umum (bandara, pelabuhan, stasiun, pusat olahraga, pusat pertunjukkan), serta organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi

Kabupaten/Kota

Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat di tingkat masyarakat, kantor-kantor milik Pemerintah kabupaten/kota, puskesmas, RSUD kabupaten/kota, sekolah pendidikan dasar, tempattempat umum (pasar, pusat perbelanjaan, terminal, dermaga), serta organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten/kota Bina suasana Bina suasana Bina suasana individu, Publik, individu, individu, organisasi profesi organisasi profesi kelompok, dan dan organisasi dan organisasi masyarakat umum kemasyarakatan kemasyarakatan di tingkat di tingkat di tingkat kabupaten/kota nasional provinsi (termasuk desa dan kecamatan) Advokasi tokoh Advokasi tokoh Advokasi tokoh masyarakat masyarakat masyarakat formal formal dan formal dan dan informal di informal di informal di tingkat tingkat nasional tingkat provinsi kabupaten/kota Kemitraan Kemitraan Kemitraan dengan dengan dengan Organisasi Organisasi Organisasi masyarakat tingkat masyarakat masyarakat kabupaten/kota tingkat nasional tingkat provinsi Pelatihan Pelatihan Pelatihan kader, promosi promosi tokoh masyarakat, kesehatan kepada kesehatan bagi dan petugas petugas provinsi petugas promosi kesehatan kabupaten/kota di Puskesmas

11

B. Tujuan Tujuan dari penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan, antara lain: 1. Tujuan Umum Penggunaan dana pajak rokok yang tepat guna, tepat sasaran, dan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. 2. Tujuan Khusus 1) Penggunaan dana pajak rokok dapat tepat guna, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik. 2) Penggunaan dana pajak rokok dapat mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, mulai dari preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. 3) Penggunaan dana pajak rokok dapat mengurangi faktor risiko penyakit tidak menular dan cedera. 4) Penggunaan dana pajak rokok dapat mengurangi faktor risiko penyakit menular. 5) Penggunaan dana pajak rokok dapat mendukung upaya peningkatan kesehatan ibu, anak serta lansia. 6) Penggunaan dana pajak rokok dapat mendukung upaya pengendalian perilaku berisiko pada remaja. 7) Penggunaan dana pajak rokok ini akan mendorong pemberdayaan masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan mereka untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. 8) Penggunaan dana pajak rokok dapat meningkatkan dukungan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pencegahan dan penanggulangan faktor risiko penyakit tidak menular

12

dan cedera, penyakit menular, kesehatan ibu, anak dan lansia, serta perilaku berisiko pada remaja. C. Sasaran Sasaran dari Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini, antara lain: 1. Dinas Kesehatan di tiap provinsi dan kabupaten/kota. 2. Fasilitas pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas dan jaringannya) di tiap provinsi dan kabupaten/kota. 3. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, antara lain: jajaran Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Daerah, Dinas Pendapatan Daerah atau Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah, Badan Pemberdayaan Masayarakat, Badan Pengawas dan Lembaga Penegak Peraturan Daerah. 4. DPRD di tiap provinsi dan kabupaten/kota 5. Akademisi dan Organisasi Profesi Kesehatan di masingmasing daerah. 6. Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat peduli kesehatan di masing-masing daerah. D. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 13

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok 10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 188/Menkes/PB/I/2011 dan No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok E. Pengertian Dalam Panduan Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini yang dimaksud dengan: 1. Kesehatan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)

14

2. Tenaga Kesehatan Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) 3. SDM Kesehatan SDM Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 541/Menkes/Per/VI/2008). Dalam Panduan Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini, SDM Kesehatan yang dimaksud dapat merupakan tenaga nonkesehatan, petugas penyuluh dan lain-lain diluar pengertian Tenaga Kesehatan. 4. Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau Masyarakat. (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) 5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, 15

Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) 6. Pemerintah Daerah Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah) 7. Pemerintahan Daerah Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah) 8. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dalam Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. UKM mencakup upaya promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, pengamanan obat dan perbekalan kesehatan, pengamanan penggunaan zat aditif (bahan tambahan makanan), 16

pengamanan makanan, pengamanan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya, serta penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Hal ini menyesuaikan Peraturan Presiden No. 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. 9. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dalam Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, swasta dan atau pemerintah, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan. UKP mencakup upaya-upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan rawat jalan, pengobatan rawat inap, pembatasan dan pemulihan kecacatan yang ditujukan terhadap perorangan. Hal ini menyesuaikan dengan amanat Peraturan Presiden No. 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. 10. Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil 1) Desa Terpencil Desa Terpencil merupakan kawasan perdesaan yang terisolasi dari pusat pertumbuhan atau daerah lain akibat tidak memiliki atau kekurangan sarana (infrastrukur) perhubungan, sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kawasan. Kriteria untuk menentukan (mengindikasikan) Desa Terpencil dalam kegiatan ini yaitu: 1. Daerah perdesaan (unit administratif desa) 2. Sarana/ Infrastruktur Aksesibilitas Kurang/Tidak Ada (Jalan, Jembatan, dll) 3. Secara Geografis Jauh dari Pusat Pertumbuhan

17

4. Ada Isolasi Geografis yang memisahkan dari daerah lain 2) Desa Tertinggal Desa Tertinggal merupakan kawasan perdesaan yang ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayahnya kurang atau tidak ada (tertinggal) sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kehidupan masyarakatnya dalam bidang ekonomi (kemiskinan) dan bidang pendidikan (keterbelakangan). Kriteria untuk menentukan (mengindikasikan) Desa Tertinggal dalam kegiatan ini yaitu: 1. Daerah perdesaan (unit administratif desa) 2. Prasarana Dasar Wilayah Kurang/Tidak Ada (air bersih, listrik, irigasi) 3. Sarana Wilayah Kurang/Tidak Ada: a. Sarana Ekonomi: (Pasar, Pertokoan, PKL, Industri) b. Sarana Sosial: (Kesehatan dan Pendidikan) c. Sarana Transportasi: (Terminal, Stasiun, Bandara, dll) 4. Perekonomian masyarakat rendah (Miskin/Pra Sejahtera). 5. Tingkat Pendidikan Rendah (Terbelakang/ Pendidikan kurang dari 9 tahun). 6. Produkitivitas Masyarakat Rendah (Pengangguran pada usia produktif) 3) Pulau-Pulau Kecil Pulau-Pulau Kecil merupakan Suatu daratan yang pada saat pasang tertinggi tidak tertutupi air, dengan luas kurang dari 2.000 km², memiliki komunitas permukiman, memiliki keterbatasan sarana aksesibilitas dan ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayahnya kurang/tidak ada. Kriteria untuk menentukan (mengindikasikan) Pulau-Pulau Kecil dalam kegiatan ini yaitu: 18

1. Pulau dengan Luas < 2.000 km² 2. Memiliki Unit Komunitas (RT, RW, Desa, dst) 3. Sarana/Infrastruktur Aksesibilitas Kurang/Tidak Ada (Dermaga, Bandar Udara) 4. Prasarana Dasar Wilayah Kurang/Tidak Ada (Air Bersih, Listrik) 5. Sarana Wilayah Kurang/Tidak Ada: a. Sarana Ekonomi: (Pasar, Pertokoan, PKL, Industri) b. Sarana Sosial: (Kesehatan dan Pendidikan) c. Sarana Transportasi Lokal 11. Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah suatu kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) 12. Pelayanan Kesehatan Kuratif Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) 13. Pelayanan Kesehatan Preventif Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu permasalahan kesehatan atau penyakit. (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)

19

14. Pelayanan Kesehatan Promotif Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan bersifat promosi kesehatan. (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) 15. Promosi Kesehatan Promosi Kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. (Rencana Operasional Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI) 16. Penyakit Tidak Menular (PTM) Penyakit tidak menular merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh proses infeksi (tidak infeksius), penyakit kronis, menahun yang karena panjangnya periode sakit tersebut membelanjakan sumber daya, terutama finansial, yang tidak sedikit atau biasa disebut sebagai penyakit degeneratif. Contoh penyakit tidak menular, antara lain: penyakit kardiovaskular, stroke dan pembuluh darah lainnya, diabetes, hipertensi, penyakit sendi, penyakit paru obstruktif kronik, cedera dan berbagai jenis penyakit kanker. (World Health Organization) 17. Faktor Risiko PTM Faktor risiko PTM merupakan suatu kondisi yang secara potensial berbahaya dan dapat memicu terjadinya PTM pada seseorang atau kelompok tertentu. Faktor risiko yang dimaksud antara lain: kurang aktivitas fisik, diet yang tidak sehat dan tidak seimbang, merokok, konsumsi alkohol, obesitas, hyperglikemia, hipertensi, 20

hiperkolesterol, dan perilaku yang berkaitan dengan kecelakaan dan cedera, misalnya perilaku berlalu lintas yang tidak benar. 18. Penyakit Menular (PM) Penyakit menular atau penyakit infeksi adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh sebuah agen biologi seperti virus, bakteri, maupun parasit, bukan disebbakan karena faktor fisik, seperti luka bakar atau kimia seperti keracunan. (World Health Organization) 19. Faktor Risiko PM Faktor risiko PM merupakan suatu kondisi yang secara potensial berbahaya dan dapat memicu terjadinya PM pada seseorang atau kelompok tertentu, seperti udara dan/atau air yang tidak bersih, jarum suntik, transfusi darah, serta tempat makan atau minum bekas penderita yang masih kurang bersih saat dicuci, hubungan seksual, dan lain-lain. 20. Kawasan Tanpa Rokok Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. (Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 188/Menkes/PB/I/2011 dan No. 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok) 21. Produk Tembakau Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah. 21

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan). Produk tembakau dalam Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini adalah termasuk rokok, e-cigarette dan sisha. 22. Rokok Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan) 23. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Lansia Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Lansia merupakan suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan balita, terutama dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Selain itu, upaya Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia dalam Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini juga mencakup program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan penduduk usia lanjut usia, dalam rangka penyehatan, kemudahan akses dan peningkatan produktivitasnya.

22

24. Determinan Kesehatan Sosial / Social Determinant of Health (SDH) Social Determinant of Health di Indonesia adalah kondisikondisi yang mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang, mulai dari lahir, tumbuh, bekerja dan menjadi tua, yang termasuk didalamnya kondisi sistem kesehatan, seperti: kemiskinan, kebijakan publik, ketahanan pangan, pekerjaan, pendapatan, pendidikan, perumahan, transportasi, lingkungan dan jaringan di sekitar. SDH dalam Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini disebut juga sebagai faktorfaktor sosial yang mempengaruhi kesehatan 25. Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) Keluarga Sadar Gizi adalah suatu keluarga yang mampu mengenali, mencegah dan mengatasi masalah gizi setiap anggotanya. Suatu keluarga disebut sebagai Kadarzi apabila telah berperilaku gizi yang baik dan dicirikan minimal dengan: o Menimbang berat badan secara teratur, o Memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai umur 6 (enam) bulan (ASI ekslusif), o Makan beranekaragam, o Menggunakan garam beryodium, o Minum suplemen gizi (Tablet Tambah Darah, Kapsul Vitamin A dosis tinggi, dll) sesuai anjuran. 26. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan. 27. Perilaku Berisiko Perilaku Berisiko adalah setiap perilaku atau tindakan yang meningkatkan kemungkinan seseorang tertular atau 23

menularkan penyakit/masalah kesehatan. Dalam konteks pemanfaatan dana pajak rokok untuk kesehatan ini, perilaku berisiko yang dimaksud adalah penggunaan NAPZA, pencegahan tawuran, pencegahan perilaku aman dan tertib dalam berkendara, pengendalian HIV/AIDs dan Infeksi Menular Lainnya. 28. HIV/AIDS HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus penyebab AIDS. HIV terdapat di dalam cairan tubuh seseorang yang telah terinfeksi, seperti di dalam darah, air mani atau cairan vagina, dan ASI. Virus ini menyerang kekebalan tubuh manusia dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan berbagai penyakit yang datang. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) merupakan kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Orang yang mengidap AIDS amat mudah tertular berbagai penyakit. Hal itu terjadi karena sistem kekebalan dalam tubuh menurun. 29. NAPZA NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain) adalah bahan/ zat/ obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, dan ketergantungan. 30. Zat Adiktif Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, 24

memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan) 31. Infeksi Menular Seksual (IMS) Infeksi menular seksual (IMS) disebut juga Penyakit Menular Seksual (PMS) atau Sexually Transmitted Disease (STDs), Sexually Transmitted Infection (STI) or Venereal Disease (VD). Pengertian dari IMS ini adalah infeksi yang sebagian besar menular lewat hubungan seksual dengan pasangan yang sudah tertular. IMS disebut juga penyakit kelamin atau penyakit kotor. Namun ini hanya menunjuk pada penyakit yang ada di kelamin. (Ditjen PPM & PL, 1997). 32. Populasi Berperilaku Risiko Tinggi Populasi yang mempraktikkan perilaku berisiko tinggi melakukan tawuran, berkendara dengan tidak tertib dan aman, menggunakan NAPZA, terinfeksi HIV/AIDS dan IMS lainnya.

25

BAB II KEGIATAN PENGGUNAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KEGIATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)

Adapun yang dimaksud dengan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dalam Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. UKM mencakup upaya promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, pengamanan obat dan perbekalan kesehatan, pengamanan penggunaan zat aditif (bahan tambahan makanan), pengamanan makanan, pengamanan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya, serta penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Hal ini menyesuaikan Peraturan Presiden No. 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Berikut adalah daftar kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan penggunaan dana pajak rokok untuk kegiatan upaya kesehatan masyarakat. Kegiatan ini dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan prioritas kebijakan kesehatan di masing-masing daerah. A. Kegiatan Penggunaan Dana Pajak rokok untuk Pengendalian Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau Lainnya Kondisi perokok di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Data Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa prevalensi 26

merokok Indonesia sebesar 36,1% setara dengan 61 juta orang. Data tersebut diperkuat oleh Global Adults Tobacco Survey (GATS) 2011 yang menunjukkan prevalensi merokok di Indonesia sebesar 36,1%, dimana 67,4% laki laki di Indonesia merokok. Konsekuensi daripada itu, perlahan dan pasti penduduk Indonesia terancam oleh berbagai penyakit berbahaya akibat merokok yang cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Seluruh kegiatan dalam Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini merupakan “paket menu komprehensif” yang bersifat optional, berdasarkan kebutuhan penanganan permasalahan kesehatan masing-masing daerah. 1. Penyediaan Data Dasar dan Analisis Situasi Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka penyediaan data dasar (database) dan analisis situasi permasalahan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya serta dampak konsumsinya, termasuk sisha dan ecigarette di masing-masing daerah, antara lain: 1) Pengumpulan data mengenai beban konsumsi rokok dan/atau produk tembakau lainnya di masing-masing daerah jika diperlukan. 2) Rekapitulasi dan penyimpulan data konsumsi rokok dan/atau produk tembakau lainnya, beserta penyakit akibat/berkaitan dengan rokok yang telah tersedia bagi masing-masing daerah bersumber dari data yang telah tersedia, seperti data Riskesdas, Susenas, SKRT, SDKI, dan lain-lain. 3) Rekapitulasi data penyakit berkaitan dengan dampak konsumsi rokok dan/atau produk tembakau lainnya di tingkat Puskesmas dan RS masing-masing daerah. 4) Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Data konsumsi rokok dan/atau produk tembakau lainnya, beserta penyakit akibat/berkaitan dengan rokok yang

27

disertai dengan faktor risikonya di masing-masing daerah. 5) Pembuatan buletin/newsletter/factsheet secara berkala terkait trend konsumsi rokok dan/atau produk tembakau lainnya, trend penyakit akibat/berkaitan dengan rokok dan/atau produk tembakau lainnya, beserta dampaknya di masing-masing daerah, baik dampak kesehatan, ekonomi, sosial maupun dampak psikologis dari konsumsi rokok. 6) Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya melalui penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan, dengan melibatkan forum kota sehat dan/atau forum kesehatan di masingmasing daerah. 7) Sosialisasi hasil analisis situasi ke pemangku kepentingan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa. 2. Kapasitas SDM Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka kapasitas SDM kegiatan pencegahan dan pengendalian permasalahan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, serta dampak konsumsi rokok termasuk sisha dan e-cigarette di masing-masing daerah, antara lain: 1) Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building siswa, mahasiswa, sukarelawan, tenaga kepemudaan, petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, terutama berkenaan bahaya merokok, bahaya asap rokok dan cara berhenti merokok.

28

2) Pelatihan dan perbekalan pengetahuan yang berkesinambungan mengenai bahaya rokok dan produk tembakau lainnya, sampai dengan cara berhenti merokok. 3) Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai materi komunikasi sosial dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya. 4) Pelatihan komunikasi sosial dan pembekalan cara penyusunan strategi menciptakan perubahan perilaku merokok, mengonsumsi sisha atau pun e-cigarette sesuai dengan situasi dan analisis permasalahan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah. 5) Pelatihan teknologi sosial media kepada petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya. 3. Bina Suasana Berikut ini pilihan kegiatan dalam rangka bina suasana upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette di masing-masing daerah, antara lain: 1) Gerakan memasyarakatkan bahaya merokok dan produk tembakau lainnya dan/atau bahaya bahaya asap rokok. a. Pelaksanaan kampanye dan gerakan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah.

29

b. Roadshow bahaya dan dampak merokok antar sekolah, tempat kerja dan tempat-temapat umum di masing-masing daerah. c. Pemasangan billboard iklan bahaya merokok dan bahaya asap rokok di tempat-tempat publik. d. Pengadaan kontes duta eliminasi konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, serta berbagai lomba antar desa terkait pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette, di masing-masing daerah. e. Sosialisasi adanya klinik berhenti merokok di daerah masing-masing. 2) Menyelenggarakan sosialisasi/lokakarya/orientasi/sarasehan/semiloka dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka upaya gerakan dan mobilisasi sosial pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya. 3) Pelaksanaan pers briefing dan jumpa pers secara berkesinambungan agar kelompok media massa mengetahui permasalahan dan perkembangan terkini mengenai masalah konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya beserta dampaknya, sehingga terbentuk opini positif yang mendukung upaya pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette.

30

4) Menyebarluaskan pesan-pesan pencegahan dan pengendalian konsumsi dan dampak konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan ecigarette, di masing-masing daerah melalui: a. Produksi dan penayangan variety show di televisi nasional dan lokal. b. Produksi dan penayangan iklan layanan masyarakat di televisi, koran dan majalah nasional dan lokal. c. Penulisan dan penerbitan advertorial dan artikel secara reguler di koran dan majalah nasional dan lokal. d. Pengembangan media seni, seperti musik, tarian, teater dan lainnya dalam upaya penyebarluasan pesan pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette. e. Pembuatan iklan layanan masyarakat mengenai pengendalian konsumsi rokok dan penyakit akibat/berkaitan dengan rokok di media tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota masing-masing daerah. 5) Menyebarluaskan pesan-pesan pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan dampak konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette, di masing-masing daerah melalui: a. Pengembangan dan operasionalisasi website. b. Pengembangan dan operasionalisasi facebook. c. Pengembangan dan operasionalisasi twitter. d. Pengembangan dan operasionalisasi SMS gateway. e. Pengembangan dan operasionalisasi sosial media lainnya.

31

6) Pemasangan media promosi kesehatan lainnya secara tematik dan serentak di RS, Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Posbindu, serta di seluruh kantor pemerintahan/instansi dan mading/billboard/screen alun-alun masing-masing daerah mengenai pengurangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette. 7) Penyuluhan/KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin mengenai bahaya merokok dan/atau bahaya asap rokok sampai dengan cara berhenti merokok pada tingkat rumah tangga, sekolah, kantor dan institusi lainnya sampai dengan ke pertemuan tingkat masyarakat di masing-masing daerah. 8) Optimalisasi kegiatan PKRS (Promosi Kesehatan di Rumah Sakit) berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette. 4. Advokasi Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka advokasi upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok termasuk sisha dan e-cigarette di masing-masing daerah, antara lain: 1. Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, baik kebijakan yang sudah ada maupun yang belum ada. 2. Sosialisasi hasil pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya dengan

32

melibatkan forum kota sehat dan/atau forum kesehatan di masing-masing daerah. 3. Pembuatan dan/atau penegakkan regulasi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, antara lain: 1) Kegiatan fasilitasi pertemuan dan pembentukan regulasi daerah mengenai pembuatan dan/atau penegakkan aturan pembatasan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, antara lain: a. Pembentukan regulasi daerah mengenai pembuatan dan/atau penegakkan aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). b. Pembentukan regulasi daerah mengenai pelarangan seluruh mini dan/atau super market di masing-masing daerah untuk mencantumkan tulisan “Disini Jual Rokok” tanpa memajang rokok yang dijual di tokonya. c. Pembentukan regulasi daerah mengenai pembuatan dan/atau penegakkan aturan pelarangan pembelian rokok oleh anak usia dibawah 18 tahun, termasuk larangan pembelian rokok secara satuan/eceran. d. Pembentukan regulasi daerah mengenai pembuatan dan/atau penegakkan aturan pembatasan pemasangan iklan produk rokok dan produk tembakau lainnya di berbagai media masing-masing daerah. e. Pembentukan regulasi daerah mengenai pembuatan dan/atau penegakkan aturan pembatasan peredaran rokok, sisha, ecigarette, dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah.

33

f. Pembentukan regulasi daerah mengenai pembuatan dan/atau penegakkan aturan pembatasan pemberian dan penerimaan beasiswa, sponsorship dan upaya pemasaran rokok dan produk tembakau lainnya di daerah masing-masing. g. Pembentukan regulasi daerah mengenai pembatasan jumlah dan/atau pengaturan mini market berkonsep kafe, terutama untuk kalangan muda. Hal ini dilakukan dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette, konsumsi gula, lemak, minuman bersoda, minuman berkafein, minuman beralkohol, junk food, dan diet tidak sehat lainnya, terutama pada penduduk usia muda. 4. Melaksanakan pelatihan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e-cigarette. 5. Melaksanakan kegiatan advokasi ke pemangku kepentingan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa terkait upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e-cigarette. 6. Melaksanakan advokasi kepada pemilik/dewan redaksi agar bersedia menayangkan pesan-pesan terkait upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e-cigarette dengan harga “bersahabat” dan pada waktu/halaman utama.

34

7. Menyelenggarakan lokakarya media tentang gerakan upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e-cigarette untuk menyebarluaskan bahaya konsumsinya di daerah masing-masing. 8. Sosialisasi regulasi/peraturan yang terbentuk terkait upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e-cigarette. 5. Pemberdayaan Masyarakat Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka pemberdayaan yang dapat dilakukan untuk upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette di masing-masing daerah. Kegiatan pemberdayaan ini dapat diterapkan, baik untuk pemberdayaan perorangan, kelompok maupun pemberdayaan masyarakat secara umum: 1) Upaya Pemberdayaan Perorangan (perorangan, kader, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, tokoh muda, tokoh politik, tokoh swasta dan tokoh populer di masing-masing daerah) dalam hal upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok, baik di rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan secara umum. a. Pemberian pengetahuan dan pemberdayaan mengenai cara pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette. b. Pemberdayaan kader, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, tokoh politik, tokoh swasta dan tokoh populer untuk menginisiasi gerakan 35

pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e-cigarette. c. Konseling/bimbingan tenaga kesehatan terhadap pasien dan/atau masyarakat, terutama ibu hamil dan masyarakat dengan riwayat penyakit akibat/berkaitan dengan rokok dan asap rokok atau produk tembakau lainnya. d. Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan perseorangan oleh kader-kader kesehatan di masing-masing daerah. 2) Upaya pemberdayaan kelompok (kelompok atau kelembagaan yang ada di masayarakat, seperti: RT/RW, kelurahan, kelompok adat, organisasi swasta, organisasi wanita, organisasi pemuda dan organisasi profesi) dalam hal upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok, baik di rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan secara umum. a. Pembentukan dan pemberdayaan kelompokkelompok penggerak pencegahan perilaku merokok dan produk tembakau lainnya di masingmasing daerah, termasuk sisha dan e-cigarette. b. Pembentukan dan pemberdayaan keluarga sadar bahaya konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e-cigarette. c. Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader-kader kesehatan di masingmasing daerah. 3) Upaya pemberdayaan masyarakat dalam hal upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, baik di rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan secara umum. 36

4) Optimalisasi kegiatan berbasis Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pemberdayaan Kader Kesehatan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette. 5) Optimalisasi kegiatan berbasis Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan pos kesehatan di Pondok Pasantren (Pokestren) berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan ecigarette. 6) Optimalisasi kegiatan kepemudaan, seperti: pramuka, PMR, karang taruna, pencerah nusantara dan sejenisnya dalam bidang kesehatan sebagai bentuk pemberdayaan partisipasi generasi muda dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan ecigarette. 7) Pembiayaan kegiatan yang menunjang operasional Posyandu, Posbindu, PKK, UKS, Poskestren dan organisasi sejenisnya dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette. 8) Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader-kader kesehatan di masingmasing daerah. 6. Kemitraan Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam program kemitraan di masing-masing daerah dalam pemanfaatan dana pajak rokok, antara lain: 1) Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Prov/Kab/Ko di masing-masing daerah dengan Forum Kota Sehat di masing-masing daerah. 37

2)

3)

4)

5)

6)

38

Apabila belum ada forumnya maka perlu dibentuk sebuah Forum Peduli Kesehatan di masing-masing daerah. Dinas Kesehatan bersama dengan Forum tersebut mengumumkan/sosialisasi peluang pemecahan masalah pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette, berbasis kemitraan melalui partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana pajak rokok. Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette. Yang dapat bertindak sebagai lembaga calon mitra, antara lain: kelompok-kelompok peduli kesehatan atau organisasi-organisasi kemasyarakatan, media massa dan swasta/dunia usaha untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penggunaan dana pajak rokok. Seleksi proposal dan pengumuman program/proposal terpilih oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/ Kota dan anggota Forum Kota Sehat atau Forum Peduli Kesehatan yang dibentuk di masing-masing daerah. Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan lembaga pelaksana program (mitra) terpilih. Implementasi kegiatan lembaga mitra dengan melaksanakan program yang terpilih dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan ecigarette. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lembaga mitra yang terpilih.

7) Sosialisasi hasil pelaksanaan program terpilih terkait upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, serta laporan pertanggungjawaban lembaga pelaksana program kepada Dinas Kesehatan di masing-masing daerah. 8) Evaluasi program kemitraan di masing-masing daerah. B. Kegiatan Penggunaan Dana Pajak rokok untuk Penegakan Hukum dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau Lainnya Pasal 31 UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa “Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang”. Dalam aturan penjelas Pasal 31 UU No. 28 tahun 2009 ini kegiatan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan pemerintah masingmasing daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain. Kegiatan penegakan hukum yang dapat didanai oleh dana pajak rokok daerah sesuai dengan aturan penjelas Undang-Undang ini, antara lain: a. Pemberantasan peredaran rokok ilegal, dan b. Penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, dana pajak rokok dalam hal penegakan hukum terkait upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya dapat diperuntukan untuk hal-hal sebagai berikut: 1. Pemberantasan peredaran rokok ilegal 2. Penegakan hukum dalam kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 39

3. Penegakan hukum dalam kebijakan lainnya terkait dengan rokok dan produk tembakau lainnya 1. Upaya Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal pada dasarnya tidak sepenuhnya masuk ranah dan tanggung jawab bidang kesehatan, oleh karenanya pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain. Upaya pemberantasan dan peredaran rokok ilegal itu sendiri misalnya: a. Upaya pencegahan dan pembinaan (sosialisasi) baik kepada masyarakat umum, pengusaha hasil tembakau, pedagang rokok maupun agen transportasi dan jasa titipan (pengiriman barang) b. Operasi pasar dan operasi tempat produksi rokok ilegal c. Upaya sinkronisasi kerjasama sinergis antara KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai) masing-masing daerah dengan Pemerintah Daerah penerima DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan dalam upaya pemberantasan BKC ilegal khususnya peredaran rokok ilegal di tempat penjualan eceran (pasar). d. Kegiatan lainnya terkait upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal di masing-masing daerah. 2. Penegakan hukum dalam kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kegiatan penegakan hukum dalam kebijakan KTR merupakan amanat konstitusi yakni UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 115. Dalam pasal 115 ayat (1) UU ini, disebutkan bahwa “Kawasan Tanpa Rokok, antara lain: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan 40

tempat lain yang ditetapkan” dan dalam pasal 115 ayat (2) UU ini jelas dinyatakan bahwa setiap “Pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya”. Selain itu, kebijakan KTR ini juga merupakan amanat dari PP No. 109 Tahun 2012 pasal 49, 50, 51 dan 52. Kegiatan penegakan hukum melalui dana pajak rokok daerah dapat dilakukan melalui mekanisme hukum dan mekanisme partisipatif sebagaimana penjelasan sebagai berikut. a. Upaya Penegakan KTR melalui Mekanisme Hukum Upaya penegakan KTR ini dilakukan oleh daerah yang telah memiliki peraturan KTR di wilayahnya. Operasi kegiatan ini dengan cara kunjungan ke suatu wilayah sasaran KTR dan mendatangkan hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya. Perokok yang tertangkap sedang merokok di area KTR akan dibawa ke zona/spot tertentu di area tersebut yang telah ditentukan sebagai tempat peradilan. Perokok tersebut akan menjalani proses peradilan sebagai konsekuensi dirinya melanggar hukum, dalam hal ini merokok di area dilarang merokok (KTR). Salah satu daerah yang telah membuat dan menegakan KTR sebagaimana upaya ini adalah Kota Bogor. b. Upaya Penegakan KTR melalui Mekanisme Partisipasi Oleh karena biaya yang dibutuhkan dalam upaya penegakkan KTR melalui mekanisme hukum cukup tinggi, penggunaan dana pajak rokok untuk kesehatan juga dapat diperuntukkan bagi upaya penegakan KTR secara partisipatif. Kegiatan ini dilakukan dengan cara, antara lain: 1) Para peserta terlatih dalam pelatihan/TOT program pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan 41

produk tembakau lainnya diberdayakan untuk menjadi tim penggerak kegiatan-kegiatan penegakan KTR di daerah masing-masing. 2) Merekrut duta/komunitas/sukarelawan-sukarelawan penegak KTR yang akan ditempatkan di area-area dilarang merokok di masing-masing daerah. 3) Sukarelawan-sukarelawan penegak KTR ini akan bertugas di sarana-sarana umum, seperti: sekolah, terminal, stasiun atau tempat rekreasi dan lain-lain kemudian bertugas untuk menegur perokok yang merokok di area KTR sampai dengan menganjurkan perokok untuk mematikan rokoknya. 3. Penegakan hukum dalam kebijakan yang terkait dengan rokok dan produk tembakau lainnya. Kegiatan penegakan hukum dalam kebijakan yang terkait dengan rokok dan produk tembakau lainnya sekurangkurangnya diperuntukan bagi kegiatan penegakan hukum UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dan/atau peraturan yang memperbaharuinya. Untuk kegiatan penegakan hukum dalam kebijakan yang terkait dengan rokok dan produk tembakau lainnya sesuai dengan PP 109 Tahun 2012, kegiatan penegakan hukum bersumber dari dana pajak rokok dapat dilakukan antara lain untuk kegiatan sebagai berikut: a. Penegakan hukum bagi pelanggaran aturan pengujian kandungan/kadar Nikotin dan Tar per batang untuk setiap varian rokok dan produk tembakau lainnya yang diproduksi (Pasal 10) dan pelaporan kadar/kandungan tersebuat kepada pihak yang berwenang (Pasal 11).

42

b. Penegakan hukum bagi pelanggaran aturan pencantuman peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan bagi setiap rokok dan produk tembakau lainnya yang diproduksi dan/atau diimpor ke wilayah Indonesia (Pasal 14). Kebijakan ini juga dikenal sebagai PHW (Pictorial Health Warning) dimana pihak Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan detail pengaturannya dalam Permenkes No. 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau. c. Penegakan hukum bagi pelanggaran aturan pencantuman keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif, pencantuman kata kata “Light”, “Ultra Light”, “Mild”, “Extra Mild”, “Low Tar”, “Slim”, “Special”, “Full Flavour”, “Premium” atau kata lain yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, ataupun kata-kata dengan arti yang sama pada iklan maupun berbagai bentuk iklan rokok atau produk tembakau lainnya (Pasal 24). d. Penegakan hukum bagi pelanggaran larangan penjualan rokok atau produk tembakau lainnya dengan menggunakan mesin layan diri, penjualan kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, dan penjualan kepada perempuan hamil (Pasal 25). e. Penegakan hukum bagi pelanggaran upaya pengendalian Iklan Produk Tembakau, baik pada media cetak, media penyiaran, media teknologi informasi, dan/atau media luar ruang (Pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31, 39 dan 40) f. Penegakan hukum bagi pelanggaran upaya pengendalian Promosi Produk Tembakau (Pasal 35)

43

g. Penegakan hukum bagi pelanggaran upaya pengendalian Sponsor Produk Tembakau ke kegiatan lembaga dan/atau perorangan (Pasal 36, 37, dan 38) h. Penegakan hukum bagi pelanggaran larangan memberikan Produk Tembakau dan/atau barang yang menyerupai Produk Tembakau secara cuma-cuma kepada anak, remaja, dan perempuan hamil (Pasal 45) i. Penegakan hukum bagi pelanggaran larangan menyuruh anak di bawah usia 18 (depalan belas) tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi Produk Tembakau (Pasal 46) Selain kegiatan penegakan hukum berkaitan dengan aturan dalam PP No. 109 Tahun 2012, dana pajak rokok daerah juga dapat digunakan untuk kegiatan penegakan hukum lainnya terkait pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau. Seluruh kegiatan penegakan hukum ini dapat dilakukan melalui mekanisme hukum dan mekanisme partisipatif sebagaimana penjelasan pada kegiatan penegakan hukum kebijakan KTR dalam subbab sebelumnya.

C. Kegiatan Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Berikut adalah daftar kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan penggunaan dana pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan prioritas kebijakan kesehatan di masing-masing daerah. 1. Kegiatan Upaya Penurunan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Cedera Menurut data Riskesdas tahun 2007, 59,5% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular dan 44

6,5% kematian lainnya disebabkan karena cedera. Data The Indonesian Burden of Disease, Injuries and Risk Factors: Level, Trends and Policy Implication tahun 2010 juga menunjukkan stroke dan cedera merupakan penyakit penyebab kematian terbesar saat ini. Cedera merupakan suatu kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh yang dikarenakan suatu paksaan/tekanan fisik maupun tekanan kimiawi. Sedang Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh proses infeksi (tidak infeksius), bersifat kronis, menahun yang karena panjangnya periode sakit tersebut membelanjakan sumber daya, terutama finansial, yang tidak sedikit atau biasa disebut sebagai penyakit degeneratif. Contoh penyakit tidak menular, antara lain: penyakit kardiovaskular, stroke dan pembuluh darah lainnya, diabetes, hipertensi, penyakit sendi, penyakit paru obstruktif kronik, cedera dan berbagai jenis penyakit kanker. Faktor risiko PTM merupakan suatu kondisi yang secara potensial berbahaya dan dapat memicu terjadinya PTM pada seseorang atau kelompok tertentu. Faktor risiko yang dimaksud antara lain: kurang aktivitas fisik, diet yang tidak sehat dan tidak seimbang, merokok, konsumsi alkohol, obesitas, hyperglikemia, hipertensi, hiperkolesterol, dan perilaku yang berkaitan dengan kecelakaan dan cedera, misalnya perilaku berlalu lintas yang tidak benar. Seluruh kegiatan dalam Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini merupakan “paket menu komprehensif” yang bersifat optional, berdasarkan kebutuhan penanganan permasalahan kesehatan masing-masing daerah.

45

a. Penyediaan Data Dasar dan Analisis Situasi Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka penyediaan data dasar dan analisis situasi permasalahan PTM dan cedera beserta faktor risikonya di masing-masing daerah, antara lain: 1) Rekapitulasi dan penyimpulan data PTM dan cedera yang telah tersedia bagi masing-masing daerah. Data ini dapat bersumber dari data yang telah tersedia, seperti: data Riskesdas, Rifaskes, SKRT, SDKI, data di puskesmas dan RS, dan lainlain. 2) Pelaksanaan kegiatan surveilans epidemiologi PTM dan cedera beserta faktor riskonya di daerah masing-masing sebagai pemetaan dan data awal pendeteksiaan dini kejadian morbiditas dan mortalitasnya. 3) Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Data PTM dan cedera beserta faktor risikonya di masing-masing daerah. 4) Pembuatan buletin/newsletter/factsheet secara berkala terkait PTM dan cedera beserta faktor risikonya di masing-masing daerah. 5) Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian PTM dan cedera melalui penggunaan dana pajak rokok, dengan melibatkan forum kota sehat dan/atau forum kesehatan di masing-masing daerah. 6) Sosialisasi hasil analisis situasi ke pemangku kepentingan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa.

46

b. Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan Berikut ini adalah pilihan kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam upaya menurunkan faktor risiko PTM dan cedera beserta faktor risikonya di masingmasing daerah, antara lain: 1). Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai: a. Upaya pencegahan dan pengendalian PTM melalui penciptaan suasana tenang, kegiatan relaksasi dan upaya manajemen stress, dalam rangka mengurangi penyakit jiwa atau mental disorders. b. Upaya safety riding dalam rangka meminimalisasi kejadian kekerasan/kecelakaan/ injury/cedera. c. Cara-cara pengendalian PTM melalui diet sehat dan seimbang. d. Cara-cara pengendalian PTM melalui aktivitas fisik. e. Cara-cara pengendalian PTM melalui upaya deteksi dini faktor risiko PTM. f. Cara-cara pengendalian PTM melalui upaya pencegahan dan pengendalian malnutrisi. 2). Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai materi komunikasi sosial dalam upaya pencegahan dan pengendalian PTM dan cedera. 3). Pelatihan teknologi sosial media kepada petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian PTM dan cedera.

47

c. Bina Suasana Berikut ini pilihan kegiatan dalam rangka bina suasana upaya penurunan faktor risiko PTM dan cedera di masing-masing daerah, antara lain: 1) Gerakan memasyarakatkan upaya pencegahan dan pengendalian PTM dan Cedera. 2) Pelaksanaan pers briefing dan/atau jumpa pers secara berkesinambungan agar kelompok media massa mengetahui permasalahan dan perkembangan terkini mengenai PTM dan cedera, sehingga terbentuk opini positif yang mendukung upaya pengendalian PTM dan cedera di masingmasing daerah. 3) Penambahan fasilitas dan alat kesehatan dalam ruang penghijauan, taman-taman kota, taman bermain anak dan lansia, serta alun-alun di masing-masing daerah. 4) Pembuatan iklan layanan masyarakat mengenai pengendalian PTM dan cedera di media tingkat pusat maupun di masing-masing daerah, seperti: upaya deteksi dini PTM, keamanan berkendara, menjaga gaya hidup sehat dan lain-lain. a. Iklan layanan masyarakat mengenai pengendalian PTM melalui upaya deteksi dini faktor risiko PTM. b. Iklan layanan masyarakat mengenai upaya safety riding dan/atau bahaya KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) bagi perempuan maupun anak, dalam rangka meminimalisasi kejadian dan dampak disabilitas akibat kekerasan/kecelakaan/ injury/cedera. c. Iklan layanan masyarakat mengenai pencegahan dan pengendalian PTM melalui pengaturan Jenis, Jumlah dan Jadwal (3J) 48

konsumsi glukosa dan karbohidrat dalam pola makan sehari-hari dalam rangka mengurangi faktor risiko glucose intolerance dan komplikasinya. d. Iklan layanan masyarakat mengenai pencegahan dan pengendalian PTM melalui diet sehat dan seimbang melalui konsumsi sayur dan buah. e. Iklan layanan masyarakat mengenai pencegahan dan pengendalian PTM melalui himbauan untuk tidak menggunakan dan menghindari konsumsi garam berlebih dan/atau Mono Sodium Glutamate (MSG) dalam makanan dan masakan sehari-hari. f. Iklan layanan masyarakat mengenai pencegahan dan pengendalian PTM melalui pengurangan konsumsi minuman berkafein, minuman bersoda dan minuman beralkohol. g. Iklan layanan masyarakat mengenai pencegahan dan pengendalian PTM melalui pengurangan konsumsi makanan cepat saji berupa junk food. h. Iklan layanan masyarakat mengenai pencegahan dan pengendalian PTM melalui aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari. 5). Produksi, replikasi, distribusi dan pemasangan poster penyuluhan dan media promosi kesehatan lainnya secara tematik di RS, Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Posbindu, serta di seluruh kantor pemerintahan/instansi dan mading/billboard/screen alun-alun sesuai kebutuhan masing-masing daerah, antara lain: a. Poster penyuluhan dan media promosi kesehatan lainnya mengenai pengurangan

49

konsumsi kafein, minuman bersoda dan minuman beralkohol. b. Poster penyuluhan dan media promosi kesehatan lainnya mengenai pengurangan konsumsi makanan cepat saji atau junk food. c. Poster penyuluhan dan media promosi kesehatan lainnya mengenai pengaturan Jenis, Jumlah dan Jadwal (3J) konsumsi glukosa dan karbohidrat dalam pola makan sehari-hari dalam rangka mengurangi faktor risiko glucose intolerane dan komplikasinya. d. Poster penyuluhan dan media promosi kesehatan lainnya mengenai pencegahan dan pengendalian PTM melalui diet seimbang dan konsumsi sayur dan buah. e. Poster penyuluhan dan media promosi kesehatan lainnya mengenai himbauan untuk tidak menggunakan dan menghindari konsumsi garam berlebih dan/atau Mono Sodium Glutamate (MSG) dalam makanan sehari-hari. f. Poster penyuluhan dan media promosi kesehatan lainnya mengenai aktivitas fisik minimal 30 menit dalam sehari sebagai langkah pencegahan PTM. g. Pemasangan poster bergilir di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, Posyandu dan Posbindu mengenai jenis sayur dan/atau buah beserta perannya terhadap pencegahan PTM dan faktor risiko PTM lainnya. 6). Pelaksanaan kampanye dan gerakan safety riding dalam rangka meminimalisasi kejadian kekerasan/kecelakaan/injury/cedera 7). Penyuluhan/KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin mengenai:

50

a. Cara-cara pengendalian PTM melalui aktivitas fisik dan diet sehat yang seimbang (konsumsi sayur dan buah, pola makan rendah gula, garam dan lemak, serta menghindari makanan cepat saji/junk food). b. Safety riding pada tingkat rumah tangga, sekolah, kantor dan institusi lainnya dalam rangka meminimalisasi kejadian kekerasan/ kecelakaan/cedera. c. Cara-cara pencegahan dan pengendalian malnutrisi, seperti edukasi urgensi pemberian ASI Ekslusif yang lebih baik dari pemberian susu formula, edukasi pola makan gizi seimbang, dan edukasi mengenai kelengkapan imunisasi terutama pada bayi dan balita dalam upaya mengurangi faktor risiko malnutrisi. 8). Optimalisasi kegiatan PKRS (Promosi Kesehatan di Rumah Sakit) berkaitan dengan upaya pencegahan dan penurunan faktor risiko PTM dan cedera. d. Advokasi Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka advokasi upaya penurunan faktor risiko PTM dan cedera di masing-masing daerah, antara lain: 1) Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya penurunan faktor risiko PTM dan cedera di masing-masing daerah, baik kebijakan yang sudah ada maupun yang belum ada. 2) Sosialisasi hasil pemetaan kebijakan yang mendukung upaya penurunan faktor risiko PTM dan cedera di masing-masing daerah. 3) Pembuatan dan/atau penegakkan regulasi terkait upaya pengurangan faktor risiko PTM dan cedera di masing-masing daerah, antara lain: 51

a. Pembentukan regulasi daerah mengenai pembatasan jumlah dan/atau pengaturan mini market berkonsep kafe. Hal ini dilakukan dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM dalam hal konsumsi kafein, alkohol, konsumsi gula, lemak, minuman bersoda, junk food, dan diet tidak sehat lainnya, terutama pada penduduk usia muda. b. Pembentukan regulasi daerah mengenai pembuatan dan/atau penegakkan aturan kewajiban pelaksanaan pelatihan manajemen stress dan pelaksanaan kegiatan rekreasi berkala oleh masing-masing perusahaan/penyelenggara kerja di masingmasing daerah. c. Kegiatan fasilitasi pertemuan dan pembentukan regulasi daerah mengenai pembuatan dan/atau penegakkan aturan pencegahan malnutrisi di masing-masing daerah, seperti: pembentukan regulasi daerah mengenai pembuatan dan/atau penegakkan aturan pemberian ASI Ekslusif dan paket imunisasi lengkap. d. Pembentukan regulasi daerah yang mewajibkan adanya label dan komposisi kandungan makanan dalam setiap produk, terutama oleh produsen produk dengan penggunaan gula, garam, MSG, karbohidrat dan/atau lemak didalamnya. e. Pembentukan regulasi daerah mengenai pembuatan dan/atau penegakkan aturan pembatasan jumlah dan/atau pengaturan keberadaan restoran/tempat makan cepat saji (junk food). 52

4).

5).

6).

7).

f. Pembentukan regulasi daerah mengenai peredaran dan konsumsi minuman beralkohol. Melaksanakan kegiatan advokasi ke pemangku kepentingan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa terkait upaya pengurangan faktor risiko PTM melalui penerapan upaya diet sehat dan seimbang, aktivitas fisik, penciptaan suasana tenang, kegiataan relaksasi dan upaya manajemen stress di masing-masing daerah. Melaksanakan advokasi kepada pemilik/dewan redaksi agar bersedia menayangkan pesan-pesan terkait upaya penurunan faktor risiko PTM dan cedera dengan harga “bersahabat” dan pada waktu/halaman utama. Menyelenggarakan lokakarya media tentang gerakan penurunan faktor risiko PTM dan cedera untuk menyebarluaskan bahaya PTM dan cedera di daerah masing-masing. Sosialisasi regulasi/peraturan yang terbentuk terkait upaya pengurangan faktor risiko PTM melalui penerapan upaya diet sehat dan seimbang, aktivitas fisik, penciptaan suasana tenang, kegiatan relaksasi dan upaya manajemen stress di masingmasing daerah.

e. Pemberdayaan Masyarakat Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka pemberdayaan yang dapat dilakukan untuk upaya penurunan faktor risiko PTM dan cedera di masingmasing daerah. Kegiatan pemberdayaan ini dapat diterapkan, baik untuk pemberdayaan perorangan, kelompok maupun pemberdayaan masyarakat secara umum:

53

1). Pemberdayaan Perorangan (perorangan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, tokoh muda, tokoh politik, tokoh swasta dan tokoh populer di masing-masing daerah). a. Pemberdayaan mengenai pola makan seharihari dengan gizi seimbang dalam rangka pengendalian PTM melalui konsumsi sayur dan buah, pola makan rendah gula dan garam dan rendah lemak. b. Pemberdayaan mengenai aktivitas fisik yang dapat dilakukan perseorangan oleh masingmasing individu, seperti tata cara senam dan sejenisnya dalam rangka pengendalian PTM. c. Pemberdayaan safety riding dan pengenalan titik rawan kecelakaan di masing-masing daerah. d. Konseling/bimbingan tenaga kesehatan terhadap pasien dan/atau masyarakat, terutama ibu hamil dan masyarakat dengan riwayat hipertensi, diabetes, penyakit jantung dan stroke. e. Konseling/bimbingan tenaga kesehatan terhadap pasien dan/atau masyarakat, terutama ibu hamil dan masyarakat dengan berat badan berlebih dan obesitas. f. Konseling/bimbingan tenaga kesehatan terhadap pasien dan/atau masyarakat, terutama pada korban/pasien cedera atau kecelakaan. g. Program deteksi dini penyakit tidak menular berbasis perseorangan (pemeriksaan dini, skreening, pemeriksaan pap smear, deteksi dini kecelakaan pada pengemudi). h. Kegiatan dan pendampingan upaya pemberdayaan perseorangan oleh kader-kader kesehatan di masing-masing daerah. 54

2). Upaya pemberdayaan kelompok (kelompok atau kelembagaan yang ada di masayarakat, seperti: RT/RW, kelurahan, kelompok adat, organisasi swasta, organisasi wanita, organisasi pemuda dan organisasi profesi). a. Pembentukan dan pemberdayaan kelompokkelompok atau komunitas senam dan olahraga lainnya (futsal, sepak bola, volli, bulutangkis, sepeda, jogging, jalan santai dan olahraga lainnya) di masing-masing daerah. b. Pembentukan dan pemberdayaan kelompokkelompok atau komunitas yoga, meditasi beserta program manajemen stress dan relaksasi lainnya) di masing-masing daerah. c. Pelaksanaan lomba senam dan olahraga lainnya (catur, futsal, sepak bola, voli, bulutangkis, sepeda, jogging, jalan santai dan olahraga lainnya) secara rutin dan terjadwal di masingmasing daerah. d. Pembentukan dan pemberdayaan Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) di masing-masing daerah. e. Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader-kader kesehatan di masing-masing daerah. 3). Upaya pemberdayaan masyarakat umum a. Optimalisasi kegiatan berbasis Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pemberdayaan Kader Kesehatan dalam upaya pencegahan dan penurunan faktor risiko PTM dan cedera. b. Optimalisasi Desa Siaga dengan menghidupkan kegiatan kelompok peduli kanker, kelompok peduli Diabetes Mellitus, kelompok jantung sehat, kelompok peduli thalasemia, kelompok peduli kesehatan dan keselamatan kerja maupun berlalu lintas, dan kelompok 55

penggerak pencegahan dan penanggulangan PTM dan cedera lainnya. c. Optimalisasi kegiatan berbasis Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan Pos kesehatan di Pondok Pasantren (Pokestren) dalam upaya pencegahan dan penurunan faktor risiko PTM dan cedera sedari dini. d. Optimalisasi kegiatan kepemudaan sebagai bentuk pemberdayaan partisipasi generasi muda, seperti: pramuka, PMR, karang taruna, pencerah nusantara dalam bidang kesehatan Pembiayaan kegiatan yang menunjang operasional Posyandu, Posbindu, PKK, UKS, Poskestren dan organisasi sejenisnya dalam upaya penurunan faktor risiko PTM dan cedera. e. Kegiatan Pemberdayaan berkaitan dengan Taman Obat Keluarga dan Taman Gizi Keluarga dalam upaya pencegahan dan penurunan faktor risiko PTM dan cedera. Tanaman obat keluarga dan taman gizi keluarga adalah program pemanfaatan tanah dihalaman atau ladang untuk menanam yang berkhasiat sebagai obat maupun bahan makanan sehat yang bernilai gizi. Dikaitkan dengan peran serta masyarakat. Tanaman obat keluarga dan taman gizi keluarga merupakan wujud partisipasi mereka dalam bidang peningkatan kesehatan dan pengobatan sederhana dengan memanfaatkan obat tradisional. Fungsi utama dari tanaman obat keluarga dan taman gizi keluarga adalah menghasilkan tanaman yang dapat dipergunakan, antara lain: untuk menjaga dan meningkatan kesehatan dan mengobati gejala 56

atau keluhan dari beberapa penyakit yang ringan. Selain itu, tanaman obat keluarga dan taman gizi keluarga juga berfungsi ganda mengingat dapat digunakan untuk memperbaiki gizi masyarakat, upaya pelestarikan alam dan memperindah tanam dan pemandangan. f. Kegiatan dan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader-kader kesehatan di masing-masing daerah. f. Kemitraan Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam program kemitraan di masingmasing daerah dalam pemanfaatan dana pajak rokok, antara lain: 1) Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum Kota Sehat di masing-masing daerah. Apabila belum ada forumnya maka perlu dibentuk sebuah Forum Peduli Kesehatan di masing-masing daerah. Dinas Kesehatan bersama dengan Forum tersebut mengumumkan/sosialisasi peluang pemecahan masalah pencegahan dan penurunan faktor risiko PTM & cedera berbasis kemitraan melalui partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana pajak rokok. 2) Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan penurunan faktor risiko PTM & cedera. Yang dapat bertindak sebagai lembaga calon mitra, antara lain: kelompok-kelompok peduli kesehatan atau organisasi-organisasi kemasyarakatan, media massa dan swasta/dunia usaha untuk berperan aktif dalam upaya 57

3)

4)

5)

6) 7)

8)

peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penggunaan dana pajak rokok. Seleksi proposal dan pengumuman program/proposal terpilih oleh Dinas Kesehatan dan anggota Forum Kota Sehat atau Forum Peduli Kesehatan yang dibentuk di masing-masing daerah. Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara Dinas Kesehatan dengan lembaga pelaksana program (mitra) terpilih. Implementasi kegiatan lembaga pelaksana program (mitra) dengan melaksanakan program yang terpilih dalam upaya pencegahan dan penurunan faktor risiko PTM & cedera. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lembaga pelaksana program (mitra) yang terpilih. Sosialisasi hasil pelaksanaan program terpilih terkait upaya pencegahan dan penurunan faktor risiko PTM & cedera, serta laporan pertanggungjawaban lembaga pelaksana program (mitra) kepada Dinas Kesehatan di masing-masing daerah. Evaluasi program kemitraan di masing-masing daerah.

2. Kegiatan Upaya Penurunan Faktor Risiko Penyakit Menular Menurut data Riskesdas tahun 2007, 28,1% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit menular, sementara itu data The Indonesian Burden of Disease, Injuries and Risk Factors: Level, Trends and Policy Implication tahun 2010 menunjukkan tuberculosis, diare, malaria juga merupakan penyakit penyebab kematian saat ini. Penyakit menular merupakan penyakit yang disebabkan oleh proses infeksi (infeksius). Faktor risiko penyakit menular 58

merupakan suatu kondisi yang secara potensial berbahaya dan dapat memicu terjadinya penyakit menular pada seseorang atau kelompok tertentu. Penyakit menular dalam Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini dapat diklasifikasikan menjadi penyakit menular bersumber binatang, penyakit menular berbasis lingkungan, penyakit menular berbasis perilaku/gaya hidup dan jenis penyakit menular lainnya yang berpotensi menimbulkan wabah/KLB (Kejadian Luar Biasa). Adapun program penurunan faktor risiko penyakit menular yang dilakukan melalui penggunaan dana pajak rokok disesuaikan dengan penyakit menular yang bermasalah di lokal daerah masing-masing. 1. Penyakit menular bersumber binatang, seperti: Demam Berdarah Dengue (DBD), malaria, rabies, avian influenza H5N1, penyakit antraks, filariasis, leptospirosis, dan lain-lain. 2. Penyakit menular berbasis lingkungan, seperti: ISPA, diare, TB Paru, pneumonia, dan lain-lain. 3. Penyakit menular berbasis perilaku atau gaya hidup, seperti: penyakit kulit, penyakit menular seksual (termasuk HIV/AIDs, sifilis/raja singa, gonorrhea, herpes genital, klamidia), dan lain-lain. 4. Jenis penyakit menular lainnya yang berpotensi menimbulkan wabah/KLB, seperti: difteri, meningitis, kusta dan lain-lain Seluruh kegiatan dalam Pandum Pemanfaatan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini merupakan “paket menu komprehensif” yang bersifat optional, berdasarkan kebutuhan penanganan permasalahan kesehatan masingmasing daerah.

59

a. Penyediaan Data Dasar dan Analisis Situasi Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka penyediaan data dasar dan analisis situasi permasalahan penyakit menular beserta faktor risikonya di masing-masing daerah, antara lain: 1) Rekapitulasi dan penyimpulan data penyakit menular yang telah tersedia bagi masing-masing daerah bersumber dari data yang telah tersedia, seperti data Riskesdas, Rifaskes, SKRT, SDKI, data di puskesmas, data di RS, dan lain-lain. 2) Pelaksanaan kegiatan surveilans epidemiologi penyakit menular beserta faktor riskonya di daerah masing-masing sebagai pemetaan dan data awal pendeteksiaan dini kejadian morbiditas dan mortalitasnya. 3) Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Data penyakit menular beserta faktor risikonya di masing-masing daerah. 4) Pembuatan buletin/newsletter/factsheet secara berkala terkait penyakit menular beserta faktor risikonya di masing-masing daerah. 5) Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular melalui penggunaan dana pajak rokok, dengan melibatkan forum kota sehat dan/atau forum peduli kesehatan di masing-masing daerah. 6) Sosialisasi hasil analisis situasi ke pemangku kepentingan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa. b. Peningkatan Kapasitas SDM Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka peningkatan SDM berkaitan dengan upaya penurunan 60

faktor risiko penyakit menular di masing-masing daerah, antara lain: 1) Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building petugas penyuluh dan tenaga kesehatan: b. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular secara umum. c. Cara-cara pengendalian penyakit menular bersumber binatang. d. Cara-cara pengendalian penyakit menular berbasis lingkungan. e. Cara-cara pengendalian penyakit menular berbasis perilaku atau gaya hidup. f. Cara-cara pengendalian wabah atau KLB penyakit menular 2) Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building petugas penyuluh, tenaga kesehatan, serta tenaga nonkesehatan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular. 3) Pelatihan komunikasi sosial kepada petugas penyuluh petugas penyuluh, tenaga kesehatan, serta tenaga nonkesehatan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular. 4) Pelatihan teknologi sosial media kepada petugas penyuluh petugas penyuluh, tenaga kesehatan, serta tenaga nonkesehatan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular. c. Bina Suasana Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka bina suasana upaya penurunan faktor risiko penyakit menular di masing-masing daerah, antara lain: 1) Gerakan memasyarakatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular. a. Pelaksanaan pers briefing dan jumpa pers secara berkesinambungan agar kelompok 61

media massa mengetahui permasalahan dan perkembangan terkini mengenai penyakit menular. b. Pembuatan iklan layanan masyarakat mengenai pengendalian penyakit menular, terutama melalui 10 langkah Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS). c. Produksi, replikasi, distribusi dan pemasangan media promosi kesehatan secara tematik di RS, Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Posbindu, serta di seluruh kantor pemerintahan/instansi dan alun-alun sesuai kebutuhan masing-masing daerah. 2) Penyuluhan/KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin mengenai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama mengenai 10 langkah Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS). 3) Optimalisasi kegiatan PKRS (Promosi Kesehatan di Rumah Sakit) berkaitan dengan upaya pencegahan dan penurunan faktor risiko penyakit menular. d. Advokasi Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka advokasi upaya penurunan faktor risiko penyakit menular di masing-masing daerah, antara lain: 1) Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya penurunan faktor risiko penyakit menular di masing-masing daerah, baik kebijakan yang sudah ada maupun yang belum ada. 2) Sosialisasi hasil pemetaan kebijakan yang mendukung upaya penurunan faktor risiko penyakit menular di masing-masing daerah.

62

3) Pembuatan dan/atau penegakkan regulasi terkait upaya pengurangan faktor risiko penyakit menular di masing-masing daerah. 4) Pelatihan advokasi kebijakan yang mendukung upaya penurunan faktor risiko penyakit menular di masing-masing daerah. 5) Melaksanakan advokasi kebijakan yang mendukung upaya penurunan faktor risiko penyakit menular di masing-masing daerah kepada pemangku kepentingan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa. 6) Melaksanakan advokasi kepada pemilik/dewan redaksi agar bersedia menayangkan pesan-pesan terkait upaya penurunan faktor risiko penyakit menular dengan harga “bersahabat” pada waktu/halaman utama. 7) Menyelenggarakan lokakarya media tentang gerakan penurunan faktor risiko penyakit menular untuk menyebarluaskan bahaya penyakit menular di daerah masing-masing. 8) Sosialisasi regulasi/peraturan yang terbentuk terkait upaya pengurangan faktor risiko penyakit menular. e. Pemberdayaan Masyarakat Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan faktor risiko penyakit menular di masing-masing daerah, antara lain: 1) Pemberdayaan Perorangan (perorangan, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, tokoh muda, tokoh politik, tokoh swasta dan tokoh populer di masing-masing daerah)

63

g. Pemberdayaan pengetahuan cara pencegahan, penurunan faktor risiko dan eliminasi penyakit menular. h. Pemberdayaan tokoh untuk menginisiasi gerakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan upaya pencegahan penyakit menular lainnya di daerah masing-masing. i. Konseling/bimbingan tenaga kesehatan terhadap pasien dan/atau masyarakat, terutama ibu hamil dan masyarakat dengan riwayat penyakit menular seksual. j. Program pemberdayaan deteksi dini KLB penyakit menular. k. Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan perseorangan oleh kader-kader kesehatan di masing-masing daerah. 2) Upaya pemberdayaan kelompok (kelompok atau kelembagaan yang ada di masayarakat, seperti: RT/RW, kelurahan, kelompok adat, organisasi swasta, organisasi wanita, organisasi pemuda dan organisasi profesi). a. Pembentukan dan pemberdayaan kelompokkelompok penggerak perilaku hidup bersih dan sehat di masing-masing daerah. b. Pelaksanaan lomba daerah bersih dan sehat secara rutin dan terjadwal di masing-masing daerah. c. Pembentukan dan pemberdayaan Keluarga Sadar PHBS di masing-masing daerah. d. Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader-kader kesehatan di masing-masing daerah. 3) Upaya pemberdayaan masyarakat a. Kegiatan berbasis Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan Pos kesehatan di Pondok Pasantren 64

b.

c.

d.

e.

f.

(Pokestren) berkaitan dengan upaya penurunan faktor risiko penyakit menular. Optimalisasi Desa Siaga dengan menghidupkan kegiatan kelompok peduli HIV/AIDs, TB Paru, malaria, kusta, dan/atau penyakit menular spesifik lokal daerah masing-masing. Optimalisasi kegiatan kepemudaan, seperti: OSIS, pramuka, PMR, karang taruna, atau pencerah nusantara dan sejenisnya dalam bidang kesehatan sebagai bentuk pemberdayaan partisipasi generasi muda berkaitan dengan upaya penurunan faktor risiko penyakit menular. Pembiayaan kegiatan yang menunjang operasional Posyandu, Posbindu, PKK, UKS, Poskestren dan organisasi sejenisnya dalam upaya penurunan faktor risiko penyakit menular. Kegiatan Pemberdayaan berkaitan dengan Taman Obat Keluarga dan Taman Gizi Keluarga dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Kegiatan dan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader-kader kesehatan di masing-masing daerah.

f. Kemitraan Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam program kemitraan di masingmasing daerah dalam penggunaan dana pajak rokok, antara lain: 1) Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum Kota Sehat di masing-masing daerah. 65

2)

3)

4)

5)

6) 7)

66

Apabila belum ada forumnya maka perlu dibentuk sebuah Forum Peduli Kesehatan di masing-masing daerah. Dinas Kesehatan bersama dengan Forum tersebut mengumumkan/sosialisasi peluang pemecahan masalah penurunan faktor risiko penyakit menular berbasis kemitraan melalui partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana pajak rokok. Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan penurunan faktor risiko penyakit menular. Yang dapat bertindak sebagai lembaga calon mitra, antara lain: kelompok-kelompok peduli kesehatan atau organisasi-organisasi kemasyarakatan, media massa dan swasta/dunia usaha untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penggunaan dana pajak rokok. Seleksi proposal dan pengumuman program/proposal terpilih oleh Dinas Kesehatan dan anggota Forum Kota Sehat atau Forum Peduli Kesehatan yang dibentuk di masing-masing daerah. Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara Dinas Kesehatan dengan lembaga pelaksana program (mitra) terpilih. Implementasi kegiatan lembaga mitra dengan melaksanakan program yang terpilih dalam upaya penurunan faktor risiko penyakit menular. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lembaga mitra yang terpilih. Sosialisasi hasil pelaksanaan program terpilih terkait upaya pencegahan dan penurunan faktor risiko penyakit menular, serta laporan

pertanggungjawaban lembaga pelaksana program kepada Dinas Kesehatan di masing-masing daerah. 8) Evaluasi program kemitraan di masing-masing daerah. 3. Kegiatan Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia Menurut data Riskesdas tahun 2007, 6% kematian pada semua kelompok umur di Indonesia disebabkan karena gangguan maternal/perinatal. Neonatal Enchephalopathy, Preterm Birth Complication, Neonatal Sepsis dan Malformasi Congenital termasuk dalam The Indonesian Burden of Disease, Injuries and Risk Factors: Level, Trends and Policy Implication tahun 2010. Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, balita, terutama dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Selain itu, dalam Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini, upaya Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia juga mencakup program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan penduduk usia lanjut usia, dalam rangka penyehatan, kemudahan akses dan peningkatan produktivitasnya. Seluruh kegiatan dalam Pandum Pemanfaatan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini merupakan “paket menu komprehensif” yang bersifat optional, berdasarkan kebutuhan penanganan permasalahan kesehatan masing-masing daerah.

67

a. Penyedian Data Dasar dan Analisis Situasi Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka penyediaan data dasar dan analisis situasi upaya peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia di masing-masing daerah, antara lain: 1) Rekapitulasi data Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia di tingkat Puskesmas dan RS masing-masing daerah. 2) Rekapitulasi dan penyimpulan data Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia yang telah tersedia bagi masingmasing daerah (misal: data Riskesdas, SDKI, SKRT, Susenas, Laporan MDGs, dan lain-lain). 3) Pelaksanaan kegiatan surveilans faktor risiko AKI, AKB, dan gangguan kesehatan lansia di daerah masing-masing sebagai pemetaan dan data awal pendeteksiaan dini kejadian morbiditas dan mortalitasnya. 4) Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Data Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia beserta faktor risikonya di masing-masing daerah. 5) Pembuatan buletin/newsletter/factsheet secara berkala terkait AKI-AKB dan permasalahan terkait lansia di masing-masing daerah. 6) Analisis situasi dan perencanaan kegiatan Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia melalui penggunaan dana pajak rokok, dengan melibatkan forum kota sehat dan/atau forum peduli kesehatan di masing-masing daerah. 7) Sosialisasi hasil analisis situasi ke pemangku kepentingan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa.

68

b. Peningkatan Kapasitas SDM 1) Pelatihan/TOT/Capacity Building Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia bagi kader, kelompok kerja atau jejaring KIA dan kesehatan lansia di masingmasing daerah. 2) Pelatihan dan pemberdayaan tokoh untuk menginisiasi gerakan peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia di masing-masing daerah. 3) Pelatihan komunikasi sosial bagi petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia. 4) Pembekalan penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia sesuai dengan situasi dan analisis perilaku Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia di masing-masing daerah. 5) Pelatihan teknologi sosial media kepada petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai upaya peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia. c.

Bina Suasana Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka bina suasana upaya peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia di masing-masing daerah, antara lain: 1) Menyelenggarakan sosialisasi/lokakarya/orientasi/ sarasehan/semiloka dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka upaya gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia 69

2) Pelaksanaan pers briefing dan jumpa pers secara berkesinambungan agar kelompok media massa mengetahui permasalahan dan perkembangan terkini mengenai masalah kesehatan ibu, anak, dan lansia beserta dampaknya, sehingga terbentuk opini positif yang mendukung upaya peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia 3) Produksi, replikasi, distribusi dan pemsangan poster penyuluhan dan media promosi kesehatan lainnya terkait kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia. Hal ini dilakukan secara tematik dan serentak di RS, Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Posbindu, serta di seluruh kantor pemerintahan/instansi dan mading alun-alun masing-masing daerah mengenai 4) Kegiatan fasilitasi dan bimbingan teknis di daerah yang cakupan pelayanan KIA rendah, jumlah AKI dan AKB tinggi, daerah rawan gizi, Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), daerah bermasalah kesehatan dan daerah yang cakupan imunisasi rendah, dan daerah sering KLB. 5) Optimalisasi kegiatan PKRS (Promosi Kesehatan di Rumah Sakit) berkaitan dengan upaya peningkatan kesehatan ibu, anak dan lansia. d. Advokasi Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka advokasi peningkatan kesehatan ibu, anak, dan lansia di masing-masing daerah, antara lain: 1) Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya kesehatan ibu, anak, dan lansia di masing-masing daerah (yang sudah ada dan yang belum ada). 2) Sosialisasi hasil pemetaan kebijakan kesehatan ibu, anak, remaja dan lansia di masing-masing daerah.

70

3) Pelatihan advokasi kesehatan ibu, anak, dan lansia bagi kader, kelompok kerja atau jejaring kesehatan ibu, anak dan lansia di masing-masing daerah. 4) Melaksanakan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pengendalian perilaku berisiko pada remaja di masing-masing daerah kepada pemangku kepentingan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa. 5) Melaksanakan advokasi kepada pemilik/dewan redaksi agar bersedia menayangkan pesan-pesan peningkatan kesehatan ibu, anak dan lansia dengan harga “bersahabat” pada waktu/halaman utama. 6) Menyelenggarakan lokakarya media tentang gerakan peningkatan kesehatan ibu, anak dan lansia untuk menyebarluaskan bahaya gangguan kesehatan pada ibu, anak dan lansia di daerah masing-masing. 7) Sosialisasi regulasi yang berhasil terbentuk dalam upaya peningkatan kesehatan ibu, anak, dan lansia di masing-masing daerah. 8) Evaluasi hasil advokasi program kesehatan ibu, anak, dan lansia terhadap realisasi dukungan para penentu kebijakan. e. Pemberdayaan Masyarakat Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesehatan ibu, anak, dan lansia di masing-masing daerah, antara lain: 1) Pemberdayaan Perorangan (perorangan, siswa/mahasiswa, guru, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, tokoh muda, tokoh politik, tokoh swasta dan tokoh populer di masing-masing daerah) 71

a. Pemberdayaan perorangan mengenai pengetahuan kesehatan ibu, anak, dan lansia. b. Pemberdayaan tokoh untuk menginisiasi gerakan peningkatan kesehatan ibu, anak, dan lansia di masing-masing daerah. c. Konseling/bimbingan tenaga kesehatan mengenai pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, balita, remaja dan kesehatan lansia. d. Penyuluhan, pengobatan dan perawatan pada penderita gangguan kesehatan ibu, anak, dan/atau gangguan kesehatan lansia agar penderita sembuh dan/atau pencegahan komplikasi, misalnya menggunakan tongkat untuk kaki yang cacat bagi penderita disabilitas, pencegahan terhadap komplikasi dan kecacatan dengan cara tidak melakukan gerakan – gerakan yang berat atau gerakan yang dipaksakan pada kaki yang cacat, pencegahan komplikasi penyakit hipertensi, diabetes mellitus, dll e. Kegiatan dan pendampingan upaya pemberdayaan perseorangan oleh kader-kader kesehatan di masing-masing daerah. 2) Upaya pemberdayaan kelompok (kelompok atau kelembagaan yang ada di masayarakat, seperti: RT/RW, kelurahan, kelompok adat, organisasi swasta, organisasi wanita, organisasi pemuda dan organisasi profesi). a. Optimalisasi kegiatan berbasis pemberdayaan lansia di Posbindu lansia.

72

b. Pembentukan dan pemberdayaan kelompokkelompok penggerak peningkatan kesehatan ibu, anak, dan lansia di masing-masing daerah. c. Pembentukan dan pemberdayaan Keluarga Sadar KIA, mulai dari kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, balita, dan kesehatan lansia, di masing-masing daerah. d. Pemberdayaan kelompok-kelompok potensial terkait program peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Lansia di masing-masing daerah. e. Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader-kader kesehatan di masing-masing daerah. 3) Upaya pemberdayaan masyarakat umum a. Optimalisasi kegiatan berbasis Posyandu, Posbindu dan Pemberdayaan Kader Kesehatan berkaitan dengan upaya peningkatan kesehatan ibu, anak, dan lansia. b. Optimalisasi kegiatan kepemudaan bagai bentuk pemberdayaan partisipasi generasi muda seperti: pramuka, PMR, karang taruna, pencerah nusantara dan sejenisnya dalam bidang kesehatan dalam peningkatan kesehatan ibu, anak dan lansia sedari dini. c. Pembiayaan kegiatan yang menunjang operasional Posyandu, Posbindu, PKK, UKS, Poskestren dan organisasi sejenisnya dalam peningkatan kesehatan ibu, anak dan lansia. d. Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader-kader kesehatan di masing-masing daerah.

73

f. Kemitraan Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam program kemitraan di masingmasing daerah dalam pemanfaatan dana pajak rokok, antara lain: 1) Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum Kota Sehat di masing-masing daerah. Apabila belum ada forumnya maka perlu dibentuk sebuah Forum Peduli Kesehatan di masing-masing daerah. Dinas Kesehatan bersama dengan forum tersebut mengumumkan/sosialisasi peluang pemecahan masalah peningkatan kesehatan ibu, anak dan lansia berbasis kemitraan melalui partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana pajak rokok. 2) Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan ibu, anak dan lansia. Yang dapat bertindak sebagai lembaga calon mitra, antara lain: kelompok-kelompok peduli kesehatan atau organisasi-organisasi kemasyarakatan, media massa dan swasta/dunia usaha untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penggunaan dana pajak rokok. 3) Seleksi proposal dan pengumuman program/proposal terpilih oleh Dinas Kesehatan dan anggota Forum Kota Sehat atau Forum Peduli Kesehatan yang dibentuk di masing-masing daerah. 4) Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara Dinas Kesehatan dengan lembaga pelaksana program (mitra) terpilih.

74

5) Implementasi kegiatan lembaga pelaksana program (mitra) dengan melaksanakan program yang terpilih dalam upaya peningkatan kesehatan ibu, anak dan lansia. 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lembaga mitra yang terpilih. 7) Sosialisasi hasil pelaksanaan program terpilih terkait upaya peningkatan kesehatan ibu, anak dan lansia, serta laporan pertanggungjawaban pelaksana program (mitra) kepada Dinas Kesehatan di masing-masing daerah. 8) Evaluasi program kemitraan di masing-masing daerah. 4. Kegiatan Upaya Pengendalian Perilaku Berisiko pada Remaja Pada masa remaja terjadi perkembangan yang dinamis dalam kehidupan individu yang ditandai dengan percepatan pertumbuhan fisik, emosional dan sosial. Pada masa terjadinya perubahan ini, remaja menjadi rentan terhadap berbagai penyimpangan perilaku, seperti: kebiasaan buruk merokok, minum minuman beralkohol (mabuk-mabukan), tawuran, tidak tertib berlalu lintas (kebut-kebutan di jalan), perilaku seks berisiko sampai dengan penggunaan obat-obatan terlaranmg/NAPZA. Selain itu, berbagai masalah kesehatan terkait ibu dan lansia tidak terlepas dari adanya bentuk perawatan, pencegahan dan kecukupan informasi mengenai kesehatan reproduksi pada usia remaja. Oleh karenanya, salah satu bentuk penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan diperuntukan bagi upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku berisiko pada remaja, sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan perilaku remaja di 75

daerah masing-masing, terutama yang berkaitan dengan kesehatan. Seluruh kegiatan dalam Pandum Pemanfaatan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini merupakan “paket menu komprehensif” yang bersifat optional, berdasarkan kebutuhan penanganan permasalahan kesehatan masing-masing daerah. a. Penyediaan Data Dasar dan Analisis Situasi 1) Rekapitulasi dan penyimpulan data masalah perilaku berisiko pada remaja yang telah tersedia bagi masing-masing daerah (misal: data Riskesdas, SDKI, SKRT, dan lain-lain). 2) Pelaksanaan kegiatan surveilans masalah perilaku berisiko pada remaja di daerah masing-masing sebagai pemetaan dan data awal pendeteksiaan dini kejadian morbiditas dan mortalitasnya. 3) Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Data masalah perilaku berisiko pada remaja beserta faktor risikonya di masing-masing daerah. 4) Pembuatan buletin/newsletter/factsheet secara berkala terkait masalah perilaku berisiko pada remaja di masing-masing daerah. 5) Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja melalui penggunaan dana pajak rokok, dengan melibatkan forum kota sehat dan/atau forum peduli kesehatan di masing-masing daerah. 6) Sosialisasi hasil analisis situasi ke pemangku kepentingan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan media massa.

76

b. Peningkatan Kapasitas SDM 1) Pelatihan/TOT/Capacity Building siswa, mahasiswa, sukarelawan, tenaga kepemudaan, petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja. 2) Pelatihan/TOT/Capacity Building kepada siswa, mahasiswa, sukarelawan, tenaga kepemudaan, petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai kesehatan reproduksi. 3) Pelatihan/TOT/Capacity Building petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai materi komunikasi sosial dalam upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja. 4) Pelatihan teknologi sosial media kepada petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja. c. Bina Suasana Bina suasana merupakan upaya membentuk opini publik atau lingkungan sosial, baik fisik maupun nonfisik, yang mendorong individu, keluarga dan kelompok untuk mau upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko, khususnya pada remaja, di masing-masing daerah. Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka bina suasana upaya upaya pengendalian perilaku berisiko pada remaja di masing-masing daerah, antara lain: 1) Mass Media Campaign (MMC) (menyampaikan pesan-pesan pencegahan perilaku berisiko melalui berbagai media massa) a. Menyusun, memproduksi dan mendistribusikan panduan pelaksanaan MMC mengenai upaya 77

pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja di masing-masing daerah. b. Menyebarluaskan pesan-pesan pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja di masing-masing daerah melalui: a) Produksi dan penayangan variety show di televisi nasional dan lokal. b) Pengembangan media seni, seperti: musik, tarian, teater, seni rupa dan lainnya dalam upaya penyebarluasan pesan pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja. c) Produksi dan penayangan iklan layanan masyarakat di televisi, koran dan majalah nasional dan lokal. d) Penulisan dan penerbitan advertorial dan artikel secara reguler di koran dan majalah nasional dan lokal. e) Pemilihan duta generasi muda sehat dan mendukung aktivitas duta generasi muda sehat dalam melakukan sosialisasi bahaya perilaku berisiko pada remaja. 2) Targeted-Multi Media Campaign (menyampaikan pesan-pesan pencegahan perilaku berisiko ke populasi berisiko tinggi). a. Menyusun, memproduksi dan mendistribusikan panduan pelaksanaan TMMC mengenai upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja di masing-masing daerah. b. Menyebarluaskan pesan-pesan pengendalian perilaku berisiko pada remaja melalui pengembangan dan operasionalisasi website, facebook, twitter, SMS gateway, dan sosial media lainnya. 78

c. Kegiatan KIE pada masyarakat, khususnya remaja, berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja. d. Optimalisasi kegiatan PKRS (Promosi Kesehatan di Rumah Sakit) berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja. d. Advokasi Advokasi merupakan upaya atau proses strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari para pengambil keputusan dan pihak terkait (stakeholder) dalam upaya pengendalian perilaku berisiko di masing-masing daerah. Berikut ini adalah pilihan kegiatan dalam rangka advokasi upaya pengendalian perilaku berisiko di masing-masing daerah, antara lain: 1) Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pengendalian perilaku berisiko pada remaja di masing-masing daerah, baik kebijakan yang sudah ada maupun yang belum ada. 2) Sosialisasi hasil pemetaan kebijakan upaya pengendalian perilaku berisiko pada remaja di masing-masing daerah. 3) Menyelenggarakan pelatihan/TOT/Capacity Building advokasi tentang bahaya perilaku berisiko pada remaja. 4) Melaksanakan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pengendalian perilaku berisiko pada remaja di masing-masing daerah kepada pemangku kepentingan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa.

79

5) Melaksanakan advokasi kepada pemilik/dewan redaksi agar bersedia menayangkan pesan-pesan pengendalian perilaku berisiko pada remaja dengan harga “bersahabat” pada waktu/halaman utama. 6) Menyelenggarakan lokakarya media tentang perilaku berisiko pada remaja untuk menyebarluaskan bahaya perilaku berisiko pada remaja di daerah masing-masing 7) Sosialisasi regulasi yang terbentuk terkait dengan perilaku berisiko pada remaja di daerah masingmasing 8) Evaluasi hasil advokasi program upaya pengendalian perilaku berisiko pada remaja di daerah masing-masing. e. Pemberdayaan Masyarakat 1) Pemberdayaan Perorangan (perorangan, guru, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, tokoh muda, tokoh politik, tokoh swasta dan tokoh populer di masing-masing daerah) a. Pemberdayaan perorangan mengenai cara pencegahan perilaku berisiko, khususnya pada remaja. b. Pemberdayaan tokoh untuk menginisiasi gerakan pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja di masing-masing daerah. c. Konseling/bimbingan dalam upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja. d. Kegiatan pendampingan kepada remaja rentan berperilaku berisiko. e. Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan perorangan berkaitan dengan upaya 80

pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja di masing-masing daerah. 2) Upaya pemberdayaan kelompok (kelompok atau kelembagaan yang ada di masayarakat, seperti: RT/RW, kelurahan, kelompok adat, organisasi swasta, organisasi wanita, organisasi pemuda dan organisasi profesi). a. Perwujudan lingkungan sekolah atau kampus sadar perilaku berisiko pada remaja, di masing-masing daerah. b. Mengembangkan lembaga-lembaga rehabilitasi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam penanganan remaja yang memiliki perilaku berisiko. c. Optimalisasi kegiatan PKPR (Program Kesehatan Reproduksi Remaja). d. Kegiatan berbasis Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Bimbingan Konseling (BK) di sekolah dan Pos kesehatan di Pondok Pasantren (Pokestren) berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja dan Anak Usia Sekolah (AUS). e. Optimalisasi kegiatan kepemudaan bagai bentuk pemberdayaan partisipasi generasi muda seperti: pramuka, PMR, karang taruna, pencerah nusantara dan sejenisnya dalam bidang kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja dan Anak Usia Sekolah (AUS). f. Kegiatan upaya pendampingan upaya pemberdayaan kelompok berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian

81

perilaku berisiko pada remaja di masingmasing daerah. 3) Upaya pemberdayaan masyarakat a. Optimalisasi kegiatan berbasis aktivitas remaja dalam upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko. b. Kegiatan berbasis Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Bimbingan Konseling (BK) di sekolah dan Pos Kesehatan Pondok Pasantren (Pokestren), yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko, terutama pada remaja. c. Optimalisasi kegiatan organisasi kepemudaan, seperti Pramuka, OSIS, PMR, Karang Taruna dan kegiatan LSM pemberdayaan remaja dll. d. Pembiayaan kegiatan yang menunjang operasional Posyandu, Posbindu, PKK, UKS, Poskestren dan organisasi sejenisnya dalam upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko, terutama pada remaja e. Rehabilitasi pada kelompok remaja yang rentan berperilaku berisiko. f. Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko di masingmasing. f. Kemitraan Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam program kemitraan di masingmasing daerah, antara lain: 82

1) Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum Kota Sehat di masing-masing daerah. Apabila belum ada forumnya maka perlu dibentuk sebuah Forum Peduli Kesehatan di masing-masing daerah. Dinas Kesehatan bersama dengan Forum tersebut mengumumkan/sosialisasi peluang pemecahan masalah pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja berbasis kemitraan melalui partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana pajak rokok. 2) Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja. Yang dapat bertindak sebagai lembaga calon mitra, antara lain: kelompokkelompok peduli kesehatan atau organisasiorganisasi kemasyarakatan, media massa dan swasta/dunia usaha untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penggunaan dana pajak rokok. 3) Seleksi proposal dan pengumuman program/proposal terpilih oleh Dinas Kesehatan dan anggota Forum Kota Sehat atau Forum Peduli Kesehatan yang dibentuk di masing-masing daerah. 4) Penandatangan Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara Dinas Kesehatan dengan lembaga pelaksana program (mitra) terpilih. 5) Implementasi kegiatan lembaga mitra dengan melaksanakan program yang terpilih dalam upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja. 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lembaga mitra yang terpilih. 83

7) Sosialisasi hasil pelaksanaan program terpilih terkait upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja, serta laporan pertanggungjawaban lembaga pelaksana program kepada Dinas Kesehatan di masing-masing daerah. 8) Evaluasi program kemitraan di masing-masing daerah.

84

BAB III KEGIATAN OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KEGIATAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP) Adapun yang dimaksud dengan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dalam Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, swasta dan atau pemerintah, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan. UKP mencakup upaya-upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan rawat jalan, pengobatan rawat inap, pembatasan dan pemulihan kecacatan yang ditujukan terhadap perorangan. Dalam UKP juga termasuk pengobatan tradisonal dan alternatif yang secara ilmiah telah terbukti keamanan dan khasiatnya, serta pelayanan kebugaran fisik dan kosmetika. Hal ini menyesuaikan dengan amanat Peraturan Presiden No. 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Akan tetapi, dana pajak rokok untuk bidang kesehatan tidak diperuntukan untuk membiayai pelayan kesehatan bersifat kosmetika, seperti orthopedi dan bedah kosmetik lainnya. Penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan diharapkan lebih mengutamakan kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) oleh karena alokasi pendanaan kegiatan promosi kesehatan, prevensi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat masih sangat minim. Sedangkan kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) sudah memiliki alokasi pendanaan yang banyak, terutama dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan dan dana APBN melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan kesehatan dan upaya menekan biaya kesehatan dalam jangka panjang. Dalam hal penggunaan dana pajak rokok untuk kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), kegiatan yang dapat dilakukan 85

dengan dana pajak rokok, antara lain: untuk upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, baik di fasilitas kesehatan pelayanan primer maupun pelayanan lanjutan, dan upaya peningkatan kualitas SDM Upaya Kesehatan Perorangan. Berikut adalah daftar kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan penggunaan dana pajak rokok untuk kegiatan upaya kesehatan perorangan. Kegiatan ini dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan prioritas kebijakan kesehatan di masing-masing daerah. A. Kegiatan Upaya Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Telah dijelaskan dalam pendahuluan panduan umum ini, penggunaan dana pajak rokok diperuntukan untuk kegiatan penanganan masalah kesehatan yang belum didanai dari APBN, APBD, DAK, DAU, Dana Dekonsentrasi & Tugas Perbantuan, DBHCHT, dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) dan sumber pembiayaan kesehatan lainnya di masing-maisng daerah. Sehingga Pemerintah Daerah dan SKPD lintas sektor di daerah dirasa perlu untuk memilih kegiatan mana yang sudah dan belum didanai oleh sumber dana tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada duplikasi atau overlapping sumber pendanaan untuk suatu kegiatan sebagaimana arahan dari Kementerian Keuangan RI. Sebagaimana diketahui, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan cenderung diarahkan untuk kegiatan fisik, yakni: kegiatan subbidang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian. Oleh karenanya, penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan di setiap daerah, khususnya dalam hal upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, diharapkan dapat dialokasikan untuk kegiatan diluar peruntukan dana DAK Bidang Kesehatan yang sudah ada menurut Permenkes RI No. 84 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan

86

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun 2014 dan/atau peraturan yang memperbaharuinya. Selain itu, penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan dalam hal upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan diprioritaskan bagi daerah-daerah yang memenuhi Identifikasi Lokasi Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil. Identifikasi Lokasi Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil merupakan suatu studi/kajian sebagai upaya penetapan lokasi-lokasi yang termasuk dalam kriteria dan parameter Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ditetapkan sesuai kebijakan-kebijakan nasional. Adapun pengertian dan kriteria Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil tersebut dijabarkan dalam Bab 1 bagian Pengertian di Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini. Dengan demikian, kegiatan upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dalam Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini digunakan antara lain untuk pengadaan dan/atau peningkatan sarana prasarana kesehatan yang belum didanai dari DAK Bidang Kesehatan, DAU, dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dana BOK, DBHCHT dan sumber pembiayaan lainnya, serta peruntukan tersebut diprioritaskan dengan mempertimbangkan definisi dan kriteria Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan terkait upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dalam mendukung Upaya Kesehatan Perorangan melalui penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan, antara lain: 1. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana deteksi awal penyakit dan gangguan kesehatan spesifik lokal masing-masing daerah. 87

2. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya di Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil. 3. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas perairan. 4. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar. 5. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan rumah sakit di daerah bencana dan tertinggal secara selektif. 6. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan. B. Kegiatan Upaya Peningkatan SDM Kesehatan dalam Upaya Kesehatan Perorangan Penggunaan dana pajak rokok untuk kegiatan peningkatan SDM Upaya Kesehatan Perorangan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM Kesehatan dalam mendukung pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan di masing-masing daerah. Oleh karenanya, pelatihan-pelatihan yang didesain untuk meningkatkan SDM Upaya Kesehatan Perorangan, antara lain: 1. Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building petugas fasilitas kesehatan primer dan lanjutan di Desa Terpencil, Desa Tertinggal dan Pulau-Pulau Kecil. 2. Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building untuk meningkatkan kemampuan petugas kesehatan dan nonkesehatan dalam UKP mengenai deteksi awal penyakit dan gangguan kesehatan spesifik lokal masing-masing daerah.

88

3. Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building mengenai upaya kendali mutu dan/atau kendali biaya fasilitas kesehatan primer dan lanjutan. 4. Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building mengenai pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurangkurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar. 5. Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building mengenai kegawatdaruratan dan penanganan bencana. 6. Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan lainnya mengenai materi komunikasi sosial (social marketing) terkait penyakit dan permasalahan kesehatan spesifik lokal masing-masing daerah. 7. Pelatihan teknologi sosial media kepada tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan lainnya mengenai penyakit dan permasalahan kesehatan spesifik lokal masing-masing daerah. 8. Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building lainnya berkenaan dengan upaya peningkatan kapasitas SDM Upaya Kesehatan Perorangan sesuai dengan Sistem Kesehatan di Indonesia.

89

BAB IV PENUTUP

Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini merupakan panduan yang bersifat arahan dari Kementerian Kesehatan RI terhadap penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan. Dana ini merupakan amanat dari UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terutama pasal 31, yang mengamanatkan bahwa penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Panduan Umum Penggunaan Dana Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, upaya penurunan faktor risiko penyakit tidak menular, cedera dan penyakit menular, upaya peningkatan upaya kesehatan ibu, anak dan lansia, serta upaya pencegahan dan pengendalian perilaku berisiko pada remaja. Dimana upaya ini diharapkan dapat dilakukan dengan melibatkan partisipasi peran lintas sektor dan lintas program dari berbagai elemen masyarakat, media hingga pemangku kebijakan.

90

Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua TOTAL

PROVINSI

NO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

2

1

PENERIMAAN CUKAI ROKOK NASIONAL 2013 PAJAK ROKOK JUMLAH PENDUDUK INDONESIA (SP BPS, 2010)

(4 = 3/F6) 1,9 5,5 2,0 2,3 1,3 3,1 0,7 3,2 0,5 0,7 4,0 18,1 13,6 1,5 15,8 4,5 1,6 1,9 2,0 1,8 0,9 1,5 1,5 1,0 1,1 3,4 0,9 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 1,2 100

(5 = 4*F5) 197.739.969.188 572.300.962.740 213.581.309.375 244.302.168.282 136.126.980.779 328.190.823.792 75.515.656.510 334.789.281.355 53.904.313.058 74.295.033.975 422.587.851.541 1.896.133.248.260 1.427.138.337.229 152.159.777.341 1.651.708.378.655 469.122.328.245 171.509.828.848 198.193.267.717 206.235.008.405 193.626.521.930 97.076.799.959 159.816.666.035 156.487.643.398 99.868.343.202 116.064.697.455 354.024.652.962 98.309.542.776 45.774.336.720 51.052.212.481 67.494.630.485 45.637.399.576 33.533.733.845 125.698.293.882 10.470.000.000.000

JUMLAH PENDUDUK

4.486.570 12.985.075 4.845.998 5.543.031 3.088.618 7.446.401 1.713.393 7.596.115 1.223.048 1.685.698 9.588.198 43.021.826 32.380.687 3.452.390 37.476.011 10.644.030 3.891.428 4.496.855 4.679.316 4.393.239 2.202.599 3.626.119 3.550.586 2.265.937 2.633.420 8.032.551 2.230.569 1.038.585 1.158.336 1.531.402 1.035.478 760.855 2.851.999 237.556.363

5 ESTIMASI PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK (MILYAR0

4 % JUMLAH PENDUDUK PROV TERHADAP INA

: : :

3

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK BIDANG KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA

(6 = 30%*5) 59.321.990.756 171.690.288.822 64.074.392.813 73.290.650.484 40.838.094.234 98.457.247.138 22.654.696.953 100.436.784.406 16.171.293.917 22.288.510.192 126.776.355.462 568.839.974.478 428.141.501.169 45.647.933.202 495.512.513.597 140.736.698.474 51.452.948.655 59.457.980.315 61.870.502.522 58.087.956.579 29.123.039.988 47.944.999.810 46.946.293.019 29.960.502.961 34.819.409.236 106.207.395.889 29.492.862.833 13.732.301.016 15.315.663.744 20.248.389.145 13.691.219.873 10.060.120.153 37.709.488.165 3.141.000.000.000

DANA PAJAK ROKOK DI PROVINSI

6

104.700.000.000.000 10.470.000.000.000 237.556.363

(7 = 50%*6) 29.660.995.378 85.845.144.411 32.037.196.406 36.645.325.242 20.419.047.117 49.228.623.569 11.327.348.476 50.218.392.203 8.085.646.959 11.144.255.096 63.388.177.731 284.419.987.239 214.070.750.584 22.823.966.601 247.756.256.798 70.368.349.237 25.726.474.327 29.728.990.158 30.935.251.261 29.043.978.289 14.561.519.994 23.972.499.905 23.473.146.510 14.980.251.480 17.409.704.618 53.103.697.944 14.746.431.416 6.866.150.508 7.657.831.872 10.124.194.573 6.845.609.936 5.030.060.077 18.854.744.082 1.570.500.000.000

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

7

8

(8 = 50%*7) 29.660.995.378 85.845.144.411 32.037.196.406 36.645.325.242 20.419.047.117 49.228.623.569 11.327.348.476 50.218.392.203 8.085.646.959 11.144.255.096 63.388.177.731 284.419.987.239 214.070.750.584 22.823.966.601 247.756.256.798 70.368.349.237 25.726.474.327 29.728.990.158 30.935.251.261 29.043.978.289 14.561.519.994 23.972.499.905 23.473.146.510 14.980.251.480 17.409.704.618 53.103.697.944 14.746.431.416 6.866.150.508 7.657.831.872 10.124.194.573 6.845.609.936 5.030.060.077 18.854.744.082 1.570.500.000.000

DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

(9 = 70%*5) 138.417.978.432 400.610.673.918 149.506.916.563 171.011.517.797 95.288.886.545 229.733.576.654 52.860.959.557 234.352.496.948 37.733.019.140 52.006.523.782 295.811.496.079 1.327.293.273.782 998.996.836.060 106.511.844.139 1.156.195.865.059 328.385.629.772 120.056.880.194 138.735.287.402 144.364.505.884 135.538.565.351 67.953.759.971 111.871.666.224 109.541.350.378 69.907.840.242 81.245.288.218 247.817.257.073 68.816.679.943 32.042.035.704 35.736.548.736 47.246.241.339 31.946.179.703 23.473.613.691 87.988.805.718 7.329.000.000.000

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

9

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 1,8 2,3 4,5 4,0 8,0 3,9 3,9 7,8 8,4 8,7 11,8 2,8 1,8 5,6 3,1 1,7 2,7 3,0 5,0 0,7 3,3 3,8 1,5 100

4.486.570 80.279 102.213 202.003 178.852 359.280 175.329 172.896 350.225 378.278 389.024 529.746 125.991 79.592 250.992 138.670 76.892 121.870 132.858 224.209 30.647 148.904 170.504 67.316 4.486.570

Prov. NAD Simeulue Aceh Singkil Aceh Selatan Aceh Tenggara Aceh Timur Aceh Tengah Aceh Barat Aceh Besar Pidie Bireuen Aceh Utara Aceh Barat Daya Gayo Lues Aceh Tamiang Nagan Raya Aceh Jaya Bener Meriah Pidie Jaya Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kota Subulussalam TOTAL

3

JUMLAH NAMA PROV/KAB/KO PENDUDUK

2

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

1

5

138.417.978.432

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 3.009.086.488 3.009.086.488 3.009.086.488 3.009.086.488 3.009.086.488 3.009.086.488 3.009.086.488 3.009.086.488 3.009.086.488 3.009.086.488 3.009.086.488 3.009.086.488 3.009.086.488 3.009.086.488 3.009.086.488 3.009.086.488 3.009.086.488 3.009.086.488 3.009.086.488 3.009.086.488 3.009.086.488 3.009.086.488 3.009.086.488 69.208.989.216

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari) ASAS PEMERATAAN

4

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

(6 = 50% (pajak rokok prov*70%)*%jumlah penduduk) 1.238.368.831 1.576.718.610 3.116.060.476 2.758.937.482 5.542.186.045 2.704.592.343 2.667.061.341 5.402.505.310 5.835.245.638 6.001.011.423 8.171.762.661 1.943.513.588 1.227.771.297 3.871.755.622 2.139.097.470 1.186.121.603 1.879.943.814 2.049.442.645 3.458.606.076 472.754.887 2.296.965.239 2.630.162.796 1.038.404.019 69.208.989.216

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 4.247.455.318 4.585.805.098 6.125.146.963 5.768.023.970 8.551.272.533 5.713.678.831 5.676.147.828 8.411.591.798 8.844.332.126 9.010.097.911 11.180.849.148 4.952.600.076 4.236.857.785 6.880.842.110 5.148.183.957 4.195.208.090 4.889.030.301 5.058.529.133 6.467.692.564 3.481.841.374 5.306.051.726 5.639.249.284 4.047.490.506 138.417.978.432

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 2.123.727.659 2.292.902.549 3.062.573.482 2.884.011.985 4.275.636.267 2.856.839.416 2.838.073.914 4.205.795.899 4.422.166.063 4.505.048.955 5.590.424.574 2.476.300.038 2.118.428.893 3.440.421.055 2.574.091.979 2.097.604.045 2.444.515.151 2.529.264.566 3.233.846.282 1.740.920.687 2.653.025.863 2.819.624.642 2.023.745.253 69.208.989.216

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 2.123.727.659 2.292.902.549 3.062.573.482 2.884.011.985 4.275.636.267 2.856.839.416 2.838.073.914 4.205.795.899 4.422.166.063 4.505.048.955 5.590.424.574 2.476.300.038 2.118.428.893 3.440.421.055 2.574.091.979 2.097.604.045 2.444.515.151 2.529.264.566 3.233.846.282 1.740.920.687 2.653.025.863 2.819.624.642 2.023.745.253 69.208.989.216

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

JUMLAH PENDUDUK

12.985.075 132.329 403.894 264.108 310.962 278.897 172.933 414.417 667.563 818.104 269.848 350.479 1.789.243 966.133 289.876 171.687 40.481 119.650 593.803 374.535 223.049 223.480 277.549 331.660 127.530 81.461 84.444 154.426 234.885 145.180 2.109.339 246.010 191.554 125.566 12.985.075

NAMA PROV/KAB/KO

Prov. Sumatera Utara Nias Mandailing Natal Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah Tapanuli Utara Toba Samosir Labuhan Batu Asahan Simalungun Dairi Karo Deli Serdang Langkat Nias Selatan Humabng Hasundutan Pakpak Barat Samosir Serdang Bedagai Batubara Padang Lawas Utara Padang Lawas Labuhan Batu Selatan Labuhan Batu Utara Nias Utara Nias Barat Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Pematang Siantar Kota Tebing Tinggi Kota Medan Kota Binjai Kota Padang Sidempuan Kota Gunung Sitoli TOTAL

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 1,0 3,1 2,0 2,4 2,1 1,3 3,2 5,1 6,3 2,1 2,7 13,8 7,4 2,2 1,3 0,3 0,9 4,6 2,9 1,7 1,7 2,1 2,6 1,0 0,6 0,7 1,2 1,8 1,1 16,2 1,9 1,5 1,0 100

3

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

2

1

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA 4

5

400.610.673.918

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 6.069.858.696 200.305.336.959

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN ASAS POTENSI (6 = 50% (pajak rokok prov*70%)*%jumlah penduduk) 2.041.282.390 6.230.393.260 4.074.080.584 4.796.841.619 4.302.212.930 2.667.632.096 6.392.719.089 10.297.701.912 12.619.919.206 4.162.624.749 5.406.423.466 27.600.527.684 14.903.386.859 4.471.572.929 2.648.411.533 624.452.330 1.845.698.509 9.159.893.955 5.777.506.821 3.440.712.133 3.447.360.659 4.281.418.934 5.116.125.094 1.967.253.914 1.256.602.142 1.302.617.341 2.382.146.577 3.623.292.054 2.239.519.511 32.538.268.678 3.794.904.222 2.954.876.157 1.936.957.618 200.305.336.959

6

7

8

(7 = 5+6) 8.111.141.086 12.300.251.956 10.143.939.279 10.866.700.315 10.372.071.626 8.737.490.792 12.462.577.785 16.367.560.608 18.689.777.902 10.232.483.445 11.476.282.162 33.670.386.380 20.973.245.554 10.541.431.625 8.718.270.229 6.694.311.026 7.915.557.205 15.229.752.651 11.847.365.516 9.510.570.829 9.517.219.354 10.351.277.630 11.185.983.790 8.037.112.610 7.326.460.837 7.372.476.037 8.452.005.273 9.693.150.750 8.309.378.207 38.608.127.374 9.864.762.918 9.024.734.853 8.006.816.314 400.610.673.918

(8 = 50%*7) 4.055.570.543 6.150.125.978 5.071.969.640 5.433.350.158 5.186.035.813 4.368.745.396 6.231.288.892 8.183.780.304 9.344.888.951 5.116.241.723 5.738.141.081 16.835.193.190 10.486.622.777 5.270.715.813 4.359.135.114 3.347.155.513 3.957.778.602 7.614.876.326 5.923.682.758 4.755.285.414 4.758.609.677 5.175.638.815 5.592.991.895 4.018.556.305 3.663.230.419 3.686.238.019 4.226.002.636 4.846.575.375 4.154.689.104 19.304.063.687 4.932.381.459 4.512.367.426 4.003.408.157 200.305.336.959

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & DI KAB/KO PH

(9 = 50%*7) 4.055.570.543 6.150.125.978 5.071.969.640 5.433.350.158 5.186.035.813 4.368.745.396 6.231.288.892 8.183.780.304 9.344.888.951 5.116.241.723 5.738.141.081 16.835.193.190 10.486.622.777 5.270.715.813 4.359.135.114 3.347.155.513 3.957.778.602 7.614.876.326 5.923.682.758 4.755.285.414 4.758.609.677 5.175.638.815 5.592.991.895 4.018.556.305 3.663.230.419 3.686.238.019 4.226.002.636 4.846.575.375 4.154.689.104 19.304.063.687 4.932.381.459 4.512.367.426 4.003.408.157 200.305.336.959

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 1,6 8,9 7,2 4,2 7,0 8,1 9,4 7,2 5,2 3,0 3,9 7,5 17,2 1,2 1,2 1,0 2,3 2,4 1,6 100

4.845.998 76.421 429.699 348.991 201.627 338.584 390.204 455.484 348.249 252.981 144.236 191.277 364.587 833.584 59.317 56.812 47.008 110.954 116.910 79.073 4.845.998

Prov. Sumatera Barat Kepulauan Mentawai Pesisir Selatan Solok Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman Agam Limapuluh Kota Pasaman Solok Selatan Dharmasraya Pasaman Barat Kota Padang Kota Solok Kota Sawahlunto Kota Padang Panjang Kota Bukit Tinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman TOTAL

3

JUMLAH NAMA PROV/KAB/KO PENDUDUK

2

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

1

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT 4

5

149.606.916.563

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 3.937.024.120 3.937.024.120 3.937.024.120 3.937.024.120 3.937.024.120 3.937.024.120 3.937.024.120 3.937.024.120 3.937.024.120 3.937.024.120 3.937.024.120 3.937.024.120 3.937.024.120 3.937.024.120 3.937.024.120 3.937.024.120 3.937.024.120 3.937.024.120 3.937.024.120 74.803.458.282

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN ASAS POTENSI (6 = 50% (pajak rokok prov*70%)*%jumlah penduduk) 1.179.644.541 6.632.889.906 5.387.070.673 3.112.340.716 5.226.426.862 6.023.239.926 7.030.910.535 5.375.617.064 3.905.047.769 2.226.445.741 2.952.576.763 5.627.812.567 12.867.311.536 915.624.962 876.957.455 725.621.630 1.712.700.441 1.804.638.035 1.220.581.159 74.803.458.282

6

7

(7 = 5+6) 5.116.668.661 10.569.914.026 9.324.094.793 7.049.364.836 9.163.450.982 9.960.264.046 10.967.934.655 9.312.641.185 7.842.071.889 6.163.469.861 6.889.600.883 9.564.836.687 16.804.335.656 4.852.649.082 4.813.981.575 4.662.645.750 5.649.724.561 5.741.662.155 5.157.605.279 149.606.916.563

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 2.558.334.330 5.284.957.013 4.662.047.397 3.524.682.418 4.581.725.491 4.980.132.023 5.483.967.328 4.656.320.592 3.921.035.945 3.081.734.931 3.444.800.442 4.782.418.344 8.402.167.828 2.426.324.541 2.406.990.787 2.331.322.875 2.824.862.280 2.870.831.077 2.578.802.640 74.803.458.282

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 2.558.334.330 5.284.957.013 4.662.047.397 3.524.682.418 4.581.725.491 4.980.132.023 5.483.967.328 4.656.320.592 3.921.035.945 3.081.734.931 3.444.800.442 4.782.418.344 8.402.167.828 2.426.324.541 2.406.990.787 2.331.322.875 2.824.862.280 2.870.831.077 2.578.802.640 74.803.458.282

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 5,3 6,5 11,9 5,5 6,8 12,4 8,6 9,0 10,0 3,2 16,3 4,6 100

5.543.031 291.044 362.961 662.305 303.021 377.232 686.030 475.011 498.384 552.433 176.371 903.902 254.337 5.543.031

Prov. Riau Kuantan Singingi Indragiri Hulu Indragiri Hilir Pelalawan Siak Kampar Rokan Hulu Bengkalis Rokan Hilir Kepulauan Meranti Kota Pekanbaru Kota Dumai TOTAL

3

JUMLAH NAMA PROV/KAB/KO PENDUDUK

2

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

1

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU 4

5

171.011.517.797

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 7.125.479.908 7.125.479.908 7.125.479.908 7.125.479.908 7.125.479.908 7.125.479.908 7.125.479.908 7.125.479.908 7.125.479.908 7.125.479.908 7.125.479.908 7.125.479.908 85.505.758.899

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN (6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 4.489.590.279 5.598.968.462 10.216.592.988 4.674.345.239 5.819.110.238 10.582.570.398 7.327.430.794 7.687.978.318 8.521.728.077 2.720.666.040 13.943.423.098 3.923.354.966 85.505.758.899

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 11.615.070.187 12.724.448.371 17.342.072.896 11.799.825.148 12.944.590.146 17.708.050.306 14.452.910.702 14.813.458.226 15.647.207.985 9.846.145.949 21.068.903.006 11.048.834.874 171.011.517.797

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 5.807.535.094 6.362.224.185 8.671.036.448 5.899.912.574 6.472.295.073 8.854.025.153 7.226.455.351 7.406.729.113 7.823.603.993 4.923.072.974 10.534.451.503 5.524.417.437 85.505.758.899

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 5.807.535.094 6.362.224.185 8.671.036.448 5.899.912.574 6.472.295.073 8.854.025.153 7.226.455.351 7.406.729.113 7.823.603.993 4.923.072.974 10.534.451.503 5.524.417.437 85.505.758.899

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 7,4 10,9 8,0 7,8 11,1 6,6 9,0 9,6 9,8 17,1 2,6 100

3.088.618 229.387 336.050 245.848 240.743 341.588 204.557 278.937 298.043 302.558 529.118 81.789 3.088.618

Prov. Jambi Kerinci Merangin Sarolangun Batanghari Muaro Jambi Tanjab Timur Tanjab Barat Tebo Bungo Kota Jambi Kota Sungai Penuh TOTAL

3

JUMLAH NAMA PROV/KAB/KO PENDUDUK

2

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

1

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI 4

5

95.288.886.545

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 4.331.313.025 4.331.313.025 4.331.313.025 4.331.313.025 4.331.313.025 4.331.313.025 4.331.313.025 4.331.313.025 4.331.313.025 4.331.313.025 4.331.313.025 47.644.443.273

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN (6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 3.538.480.935 5.183.844.413 3.792.405.241 3.713.656.466 5.269.272.564 3.155.458.002 4.302.829.962 4.597.555.543 4.667.203.088 8.162.075.250 1.261.661.808 47.644.443.273

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 7.869.793.960 9.515.157.437 8.123.718.265 8.044.969.491 9.600.585.589 7.486.771.027 8.634.142.987 8.928.868.568 8.998.516.113 12.493.388.275 5.592.974.833 95.288.886.545

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 3.934.896.980 4.757.578.719 4.061.859.133 4.022.484.745 4.800.292.794 3.743.385.513 4.317.071.494 4.464.434.284 4.499.258.056 6.246.694.138 2.796.487.417 47.644.443.273

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 3.934.896.980 4.757.578.719 4.061.859.133 4.022.484.745 4.800.292.794 3.743.385.513 4.317.071.494 4.464.434.284 4.499.258.056 6.246.694.138 2.796.487.417 47.644.443.273

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 4,3 9,8 9,6 5,0 7,0 7,6 10,1 4,3 8,2 5,1 3,0 19,5 2,2 1,7 2,7 100

7.446.401 323.420 726.659 717.717 370.146 524.919 562.584 749.107 318.345 609.715 380.861 220.694 1.452.840 161.814 126.363 201.217 7.446.401

Prov. Sumatera Selatan Ogan Komering Ulu Ogan Komering Ilir Muara Enim Lahat Musi Rawas Musi Banyuasin Banyuasin Oku Selatan Oku Timur Ogan Ilir Empat Lawang Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagaralam Kota Lubuklinggau TOTAL

3

JUMLAH NAMA PROV/KAB/KO PENDUDUK

2

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

1

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN 4

5

229.733.576.654

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 7.657.785.888 7.657.785.888 7.657.785.888 7.657.785.888 7.657.785.888 7.657.785.888 7.657.785.888 7.657.785.888 7.657.785.888 7.657.785.888 7.657.785.888 7.657.785.888 7.657.785.888 7.657.785.888 7.657.785.888 114.866.788.327

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN (6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 4.989.016.396 11.209.305.749 11.071.368.130 5.709.802.928 8.097.302.262 8.678.315.504 11.555.584.396 4.910.730.396 9.405.349.490 5.875.090.513 3.404.384.344 22.411.237.960 2.496.112.483 1.949.251.991 3.103.935.787 114.866.788.327

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 12.646.802.285 18.867.091.638 18.729.154.019 13.367.588.816 15.755.088.151 16.336.101.392 19.213.370.285 12.568.516.284 17.063.135.378 13.532.876.401 11.062.170.232 30.069.023.848 10.153.898.371 9.607.037.879 10.761.721.675 229.733.576.654

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 6.323.401.142 9.433.545.819 9.364.577.009 6.683.794.408 7.877.544.075 8.168.050.696 9.606.685.142 6.284.258.142 8.531.567.689 6.766.438.201 5.531.085.116 15.034.511.924 5.076.949.186 4.803.518.940 5.380.860.838 114.866.788.327

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 6.323.401.142 9.433.545.819 9.364.577.009 6.683.794.408 7.877.544.075 8.168.050.696 9.606.685.142 6.284.258.142 8.531.567.689 6.766.438.201 5.531.085.116 15.034.511.924 5.076.949.186 4.803.518.940 5.380.860.838 114.866.788.327

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

Prov. Bengkulu Bengkulu Selatan Rajang Lebong Bengkulu Utara Kaur Seluma Mukomuko Lebong Kapahiang Bengkulu Tengah Kota Bengkulu TOTAL

1.713.393 142722 246378 258125 107627 172801 156312 97091 125011 98570 308756 1.713.393

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 8,3 14,4 15,1 6,3 10,1 9,1 5,7 7,3 5,8 18,0 100

3

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

2

JUMLAH NAMA PROV/KAB/KO PENDUDUK

1

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BENGKULU 5

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 52.860.959.557 2.643.047.978 2.643.047.978 2.643.047.978 2.643.047.978 2.643.047.978 2.643.047.978 2.643.047.978 2.643.047.978 2.643.047.978 2.643.047.978 26.430.479.779

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN

4

(6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 2.201.602.863 3.800.580.922 3.981.787.945 1.660.233.961 2.665.595.889 2.411.239.660 1.497.707.597 1.928.396.292 1.520.522.374 4.762.812.276 26.430.479.779

ASAS POTENSI

6

(7 = 5+6) 4.844.650.841 6.443.628.899 6.624.835.923 4.303.281.939 5.308.643.866 5.054.287.638 4.140.755.575 4.571.444.270 4.163.570.352 7.405.860.254 52.860.959.557

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

7

(8 = 50%*7) 2.422.325.421 3.221.814.450 3.312.417.962 2.151.640.969 2.654.321.933 2.527.143.819 2.070.377.787 2.285.722.135 2.081.785.176 3.702.930.127 26.430.479.779

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

8

(9 = 50%*7) 2.422.325.421 3.221.814.450 3.312.417.962 2.151.640.969 2.654.321.933 2.527.143.819 2.070.377.787 2.285.722.135 2.081.785.176 3.702.930.127 26.430.479.779

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 4,3 9,8 9,6 5,0 7,0 7,6 10,1 4,3 8,2 5,1 3,0 19,5 2,2 1,7 2,7 100

7.446.401 323.420 726.659 717.717 370.146 524.919 562.584 749.107 318.345 609.715 380.861 220.694 1.452.840 161.814 126.363 201.217 7.446.401

Prov. Lampung Ogan Komering Ulu Ogan Komering Ilir Muara Enim Lahat Musi Rawas Musi Banyuasin Banyuasin Oku Selatan Oku Timur Ogan Ilir Empat Lawang Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagaralam Kota Lubuklinggau TOTAL

3

JUMLAH NAMA PROV/KAB/KO PENDUDUK

2

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

1

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI LAMPUNG 4

5

229.733.576.654

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 7.657.785.888 7.657.785.888 7.657.785.888 7.657.785.888 7.657.785.888 7.657.785.888 7.657.785.888 7.657.785.888 7.657.785.888 7.657.785.888 7.657.785.888 7.657.785.888 7.657.785.888 7.657.785.888 7.657.785.888 114.866.788.327

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN (6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 4.989.016.396 11.209.305.749 11.071.368.130 5.709.802.928 8.097.302.262 8.678.315.504 11.555.584.396 4.910.730.396 9.405.349.490 5.875.090.513 3.404.384.344 22.411.237.960 2.496.112.483 1.949.251.991 3.103.935.787 114.866.788.327

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 12.646.802.285 18.867.091.638 18.729.154.019 13.367.588.816 15.755.088.151 16.336.101.392 19.213.370.285 12.568.516.284 17.063.135.378 13.532.876.401 11.062.170.232 30.069.023.848 10.153.898.371 9.607.037.879 10.761.721.675 229.733.576.654

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 6.323.401.142 9.433.545.819 9.364.577.009 6.683.794.408 7.877.544.075 8.168.050.696 9.606.685.142 6.284.258.142 8.531.567.689 6.766.438.201 5.531.085.116 15.034.511.924 5.076.949.186 4.803.518.940 5.380.860.838 114.866.788.327

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 6.323.401.142 9.433.545.819 9.364.577.009 6.683.794.408 7.877.544.075 8.168.050.696 9.606.685.142 6.284.258.142 8.531.567.689 6.766.438.201 5.531.085.116 15.034.511.924 5.076.949.186 4.803.518.940 5.380.860.838 114.866.788.327

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

Prov. Kep. Bangka Belitung Bangka Belitung Bangka Barat Bangka Tengah Bangka Selatan Belitung Timur Kota Pangkal Pinang TOTAL

1.223.048 277.193 155.924 175.110 161.075 172.476 106.432 174.838 1.223.048

JUMLAH PENDUDUK

NAMA PROV/KAB/KO

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 22,7 12,7 14,3 13,2 14,1 8,7 14,3 100

3

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

2

1

5

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 37.773.019.140 2.698.072.796 2.698.072.796 2.698.072.796 2.698.072.796 2.698.072.796 2.698.072.796 2.698.072.796 18.886.509.570

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN

4

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

(6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 4.280.460.168 2.407.804.206 2.704.077.592 2.487.346.800 2.663.402.928 1.643.540.553 2.699.877.323 18.886.509.570

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 6.978.532.963 5.105.877.001 5.402.150.388 5.185.419.596 5.361.475.724 4.341.613.349 5.397.950.119 37.773.019.140

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 3.489.266.482 2.552.938.501 2.701.075.194 2.592.709.798 2.680.737.862 2.170.806.674 2.698.975.059 18.886.509.570

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 3.489.266.482 2.552.938.501 2.701.075.194 2.592.709.798 2.680.737.862 2.170.806.674 2.698.975.059 18.886.509.570

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 12,6 8,4 4,1 5,1 2,2 56,3 11,1 100

1.685.698 212.812 142.382 69.319 86.230 37.493 949.775 187.687 1.685.698

Prov. Kep. Riau Karimun Bintan Natuna Lingga Kepulauan Anambas Kota Batam Kota Tanjung Pinang TOTAL

3

JUMLAH NAMA PROV/KAB/KO PENDUDUK

2

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

1

4

5

52.006.523.782

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 3.714.751.699 3.714.751.699 3.714.751.699 3.714.751.699 3.714.751.699 3.714.751.699 3.714.751.699 26.003.261.891

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

(6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 3.282.798.087 2.196.358.087 1.069.301.922 1.330.167.843 578.360.002 14.651.051.412 2.895.224.539 26.003.261.891

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 6.997.549.786 5.911.109.786 4.784.053.621 5.044.919.542 4.293.111.700 18.365.803.110 6.609.976.237 52.006.523.782

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 3.498.774.893 2.955.554.893 2.392.026.810 2.522.459.771 2.146.555.850 9.182.901.555 3.304.988.119 26.003.261.891

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 3.498.774.893 2.955.554.893 2.392.026.810 2.522.459.771 2.146.555.850 9.182.901.555 3.304.988.119 26.003.261.891

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 0,2 21,5 28,0 9,4 23,8 17,2 100

9.588.198 21.071 2.057.080 2.687.027 898.883 2.278.825 1.645.312 9.588.198

Prov. DKI Jakarta Kepulauan Seribu Kota Jakarta Selatan Kota Jakarta Timur Kota Jakarta Pusat Kota Jakarta Barat Kota Jakarta Utara TOTAL

3

JUMLAH NAMA PROV/KAB/KO PENDUDUK

2

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

1

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DKI JAKARTA 4

5

295.811.496.079

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 24.650.958.007 24.650.958.007 24.650.958.007 24.650.958.007 24.650.958.007 24.650.958.007 147.905.748.040

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN (6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 325.037.303 31.732.131.124 41.449.575.659 13.866.000.944 35.152.727.997 25.380.275.013 147.905.748.040

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 24.975.995.309 56.383.089.130 66.100.533.666 38.516.958.950 59.803.686.004 50.031.233.020 295.811.496.079

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 12.487.997.655 28.191.544.565 33.050.266.833 19.258.479.475 29.901.843.002 25.015.616.510 147.905.748.040

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 12.487.997.655 28.191.544.565 33.050.266.833 19.258.479.475 29.901.843.002 25.015.616.510 147.905.748.040

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 11,1 5,4 5,0 7,4 5,6 3,9 3,6 2,4 4,8 2,7 2,5 3,9 3,4 2,0 4,9 6,1 3,5 2,2 0,7 5,6 0,7 5,4 4,0 1,3 1,5 0,4 100

43.021.826 4.763.209 2.339.348 2.168.514 3.174.499 2.401.248 1.675.544 1.531.359 1.037.558 2.065.142 1.166.733 1.091.323 1.663.516 1.462.356 851.566 2.125.234 2.629.551 1.513.634 949.066 299.247 2.393.633 295.764 2.336.489 1.736.565 541.139 634.424 175.165 43.021.826

Prov. Jawa Barat Bogor Sukabumi Cianjur Bandung Garut Tasikmalaya Ciamis Kuningan Cirebon Majalengka Sumedang Indramayu Subang Purwakarta Karawang Bekasi Bandung Barat Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar TOTAL

3

JUMLAH NAMA PROV/KAB/KO PENDUDUK

2

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

1

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT 4

5

1.327.293.273.782

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 25.524.870.650 25.524.870.650 25.524.870.650 25.524.870.650 25.524.870.650 25.524.870.650 25.524.870.650 25.524.870.650 25.524.870.650 25.524.870.650 25.524.870.650 25.524.870.650 25.524.870.650 25.524.870.650 25.524.870.650 25.524.870.650 25.524.870.650 25.524.870.650 25.524.870.650 25.524.870.650 25.524.870.650 25.524.870.650 25.524.870.650 25.524.870.650 25.524.870.650 25.524.870.650 663.646.636.891

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN (6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 73.476.370.660 36.086.344.469 33.451.091.154 48.969.227.507 37.041.202.285 25.846.628.187 23.622.457.360 16.005.175.542 31.856.494.027 17.997.804.919 16.834.544.371 25.661.086.510 22.558.029.995 13.136.097.756 32.783.461.974 40.562.961.639 23.349.034.827 14.640.114.510 4.616.128.222 36.923.734.720 4.562.400.116 36.042.242.070 26.787.926.714 8.347.508.947 9.786.505.900 2.702.062.510 663.646.636.891

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 99.001.241.310 61.611.215.119 58.975.961.804 74.494.098.157 62.566.072.935 51.371.498.837 49.147.328.009 41.530.046.192 57.381.364.677 43.522.675.568 42.359.415.020 51.185.957.160 48.082.900.644 38.660.968.406 58.308.332.623 66.087.832.289 48.873.905.476 40.164.985.160 30.140.998.871 62.448.605.370 30.087.270.765 61.567.112.720 52.312.797.364 33.872.379.596 35.311.376.549 28.226.933.160 1.327.293.273.782

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 49.500.620.655 30.805.607.559 29.487.980.902 37.247.049.078 31.283.036.467 25.685.749.419 24.573.664.005 20.765.023.096 28.690.682.338 21.761.337.784 21.179.707.510 25.592.978.580 24.041.450.322 19.330.484.203 29.154.166.312 33.043.916.144 24.436.952.738 20.082.492.580 15.070.499.436 31.224.302.685 15.043.635.383 30.783.556.360 26.156.398.682 16.936.189.798 17.655.688.275 14.113.466.580 663.646.636.891

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 49.500.620.655 30.805.607.559 29.487.980.902 37.247.049.078 31.283.036.467 25.685.749.419 24.573.664.005 20.765.023.096 28.690.682.338 21.761.337.784 21.179.707.510 25.592.978.580 24.041.450.322 19.330.484.203 29.154.166.312 33.043.916.144 24.436.952.738 20.082.492.580 15.070.499.436 31.224.302.685 15.043.635.383 30.783.556.360 26.156.398.682 16.936.189.798 17.655.688.275 14.113.466.580 663.646.636.891

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 5,1 4,8 2,6 2,7 3,6 2,1 2,3 3,7 2,9 3,5 2,5 2,9 2,5 2,6 4,0 2,6 1,8 3,7 2,4 3,4 3,3 2,9 2,2 2,8 2,2 2,6 3,9 4,3 5,4 0,4 1,5 0,5 4,8 0,9 0,7 100

32.380.687 1.641.031 1.553.902 849.323 869.284 1.158.828 694.404 754.698 1.181.916 931.537 1.129.862 823.800 928.687 813.159 856.483 1.308.592 829.604 591.617 1.190.821 777.954 1.097.158 1.058.938 931.041 708.109 900.611 706.015 838.254 1.262.013 1.392.260 1.732.719 118.316 500.642 171.067 1.553.778 282.137 242.127 32.380.687

Prov. Jawa Tengah Cilacap Banyumas Purbalingga Banjarnegara Kebumen Purworejo Wonosobo Magelang Boyolali Klaten Sukoharjo Wonogiri Karanganyar Sragen Grobongan Blora Rembang Pati Kudus Jepara Demak Semarang Temanggung Kendal Batang Pekalongan Pemalang Tegal Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal TOTAL

3

JUMLAH NAMA PROV/KAB/KO PENDUDUK

2

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

1

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH 4

5

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 14.271.383.372 0 499.498.418.030 998.996.836.060

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN (6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 25.314.237.108 23.970.201.459 13.101.497.658 13.409.412.309 17.875.863.868 10.711.746.155 11.641.830.116 18.232.015.036 14.369.715.437 17.429.039.773 12.707.784.636 14.325.751.870 12.543.638.562 13.211.946.478 20.186.095.306 12.797.316.054 9.126.173.128 18.369.381.899 12.000.572.820 16.924.553.989 16.334.979.421 14.362.064.234 10.923.156.920 13.892.656.748 10.890.855.268 12.930.749.335 19.467.576.368 21.476.742.216 26.728.599.038 1.825.120.475 7.722.809.803 2.638.847.529 23.968.288.658 4.352.192.564 3.735.005.791 499.498.418.030

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 39.585.620.480 38.241.584.831 27.372.881.030 27.680.795.681 32.147.247.240 24.983.129.527 25.913.213.488 32.503.398.408 28.641.098.809 31.700.423.145 26.979.168.009 28.597.135.242 26.815.021.934 27.483.329.850 34.457.478.678 27.068.699.426 23.397.556.501 32.640.765.271 26.271.956.192 31.195.937.361 30.606.362.794 28.633.447.606 25.194.540.293 28.164.040.120 25.162.238.641 27.202.132.708 33.738.959.741 35.748.125.589 40.999.982.410 16.096.503.847 21.994.193.176 16.910.230.901 38.239.672.031 18.623.575.936 18.006.389.163 998.996.836.060

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 19.792.810.240 19.120.792.416 13.686.440.515 13.840.397.840 16.073.623.620 12.491.564.764 12.956.606.744 16.251.699.204 14.320.549.405 15.850.211.573 13.489.584.004 14.298.567.621 13.407.510.967 13.741.664.925 17.228.739.339 13.534.349.713 11.698.778.250 16.320.382.636 13.135.978.096 15.597.968.681 15.303.181.397 14.316.723.803 12.597.270.146 14.082.020.060 12.581.119.320 13.601.066.354 16.869.479.870 17.874.062.794 20.499.991.205 8.048.251.923 10.997.096.588 8.455.115.451 19.119.836.015 9.311.787.968 9.003.194.582 499.498.418.030

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 19.792.810.240 19.120.792.416 13.686.440.515 13.840.397.840 16.073.623.620 12.491.564.764 12.956.606.744 16.251.699.204 14.320.549.405 15.850.211.573 13.489.584.004 14.298.567.621 13.407.510.967 13.741.664.925 17.228.739.339 13.534.349.713 11.698.778.250 16.320.382.636 13.135.978.096 15.597.968.681 15.303.181.397 14.316.723.803 12.597.270.146 14.082.020.060 12.581.119.320 13.601.066.354 16.869.479.870 17.874.062.794 20.499.991.205 8.048.251.923 10.997.096.588 8.455.115.451 19.119.836.015 9.311.787.968 9.003.194.582 499.498.418.030

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 11,3 26,4 19,5 31,6 11,2 100

3.452.390 388.755 910.572 674.408 1.090.567 388.088 3.452.390

Prov. DI. Yogyakarta Kulon Progo Bantul Gunung Kidul Sleman Kota Yogyakarta TOTAL

3

JUMLAH NAMA PROV/KAB/KO PENDUDUK

2

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

1

4

5

106.511.844.139

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 10.651.184.414 10.651.184.414 10.651.184.414 10.651.184.414 10.651.184.414 53.255.922.070

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DI. YOGYAKARTA

(6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 5.996.861.879 14.046.313.270 10.403.291.601 16.822.882.456 5.986.572.862 53.255.922.070

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 16.648.046.293 24.697.497.684 21.054.476.015 27.474.066.870 16.637.757.276 106.511.844.139

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 8.324.023.147 12.348.748.842 10.527.238.008 13.737.033.435 8.318.878.638 53.255.922.070

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 8.324.023.147 12.348.748.842 10.527.238.008 13.737.033.435 8.318.878.638 53.255.922.070

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 1,4 2,3 1,8 2,6 3,0 4,0 6,5 2,7 6,3 4,1 2,0 1,7 2,9 4,0 5,2 2,7 3,2 2,7 1,8 1,7 2,2 3,2 3,0 3,1 3,1 2,4 2,3 2,1 2,8 0,7 0,4 2,2 0,6 0,5 0,3 0,5 7,4 0,5 100

37.476.011 540.516 854.878 674.521 989.821 1.116.010 1.498.803 2.443.609 1.006.563 2.346.498 1.554.997 736.530 647.500 1.095.370 1.510.261 1.945.252 1.023.526 1.201.557 1.016.393 661.886 620.146 817.076 1.209.008 1.117.539 1.179.770 1.177.201 907.255 876.950 795.526 1.041.915 267.435 132.018 819.708 216.967 186.322 120.132 170.851 2.765.908 189.793 37.476.011

Prov. Jawa Timur Pacitan Ponorogo Trenggalek Tulungagung Blitar Kediri Malang Lumajang Jember Banyuwangi Bondowoso Situbundo Probolinggo Pasuruan Sidoarjo Mojokerto Jombang Nganjuk Madiun Magetan Ngawi Bojonegoro Tuban Lamongan Gresik Bangkalan Sampang Pamekasan Sumenep Kota Kediri Kota Blitar Kota Malang Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kota Mojokerto Mota Madiun Kota Surabaya Kota Batu TOTAL

3

JUMLAH NAMA PROV/KAB/KO PENDUDUK

2

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

1

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR 4

5

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 15.213.103.488 0 578.097.932.530 1.156.195.865.059

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN (6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 8.337.898.665 13.187.188.049 10.405.034.718 15.268.793.514 17.215.361.413 23.120.254.596 37.694.655.144 15.527.052.473 36.196.639.031 23.987.092.724 11.361.573.948 9.988.213.829 16.896.972.636 23.297.003.560 30.007.093.323 15.788.720.536 18.534.993.426 15.678.688.213 10.210.129.572 9.566.256.144 12.604.061.471 18.649.931.158 17.238.947.481 18.198.911.241 18.159.282.328 13.995.145.849 13.527.666.590 12.271.635.203 16.072.385.809 4.125.402.263 2.036.484.963 12.644.662.210 3.346.892.339 2.874.168.304 1.853.133.751 2.635.515.553 42.666.379.204 2.927.711.301 578.097.932.530

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 23.551.002.153 28.400.291.536 25.618.138.206 30.481.897.001 32.428.464.901 38.333.358.084 52.907.758.631 30.740.155.960 51.409.742.519 39.200.196.212 26.574.677.435 25.201.317.316 32.110.076.123 38.510.107.048 45.220.196.811 31.001.824.024 33.748.096.914 30.891.791.701 25.423.233.060 24.779.359.631 27.817.164.958 33.863.034.645 32.452.050.968 33.412.014.729 33.372.385.815 29.208.249.336 28.740.770.078 27.484.738.691 31.285.489.297 19.338.505.751 17.249.588.450 27.857.765.698 18.559.995.827 18.087.271.792 17.066.237.238 17.848.619.041 57.879.482.691 18.140.814.788 1.156.195.865.059

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 11.775.501.076 14.200.145.768 12.809.069.103 15.240.948.501 16.214.232.450 19.166.679.042 26.453.879.316 15.370.077.980 25.704.871.259 19.600.098.106 13.287.338.718 12.600.658.658 16.055.038.062 19.255.053.524 22.610.098.405 15.500.912.012 16.874.048.457 15.445.895.850 12.711.616.530 12.389.679.816 13.908.582.479 16.931.517.323 16.226.025.484 16.706.007.364 16.686.192.908 14.604.124.668 14.370.385.039 13.742.369.346 15.642.744.648 9.669.252.875 8.624.794.225 13.928.882.849 9.279.997.914 9.043.635.896 8.533.118.619 8.924.309.521 28.939.741.346 9.070.407.394 578.097.932.530

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 11.775.501.076 14.200.145.768 12.809.069.103 15.240.948.501 16.214.232.450 19.166.679.042 26.453.879.316 15.370.077.980 25.704.871.259 19.600.098.106 13.287.338.718 12.600.658.658 16.055.038.062 19.255.053.524 22.610.098.405 15.500.912.012 16.874.048.457 15.445.895.850 12.711.616.530 12.389.679.816 13.908.582.479 16.931.517.323 16.226.025.484 16.706.007.364 16.686.192.908 14.604.124.668 14.370.385.039 13.742.369.346 15.642.744.648 9.669.252.875 8.624.794.225 13.928.882.849 9.279.997.914 9.043.635.896 8.533.118.619 8.924.309.521 28.939.741.346 9.070.407.394 578.097.932.530

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

Prov. Banten Pandeglang Lebak Tangerang Serang Kota Tangerang Kota Cilegon Kota Serang Kota Tangerang Selatan TOTAL

10.664.030 1.145.792 1.203.680 2.838.592 1.403.257 1.797.715 374.464 576.961 1.303.569 10.644.030

JUMLAH PENDUDUK

NAMA PROV/KAB/KO

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 10,7 11,3 26,6 13,2 16,9 3,5 5,4 12,2 100

3

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

2

1

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN 4

5

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 328.385.629.772 20.524.101.861 20.524.101.861 20.524.101.861 20.524.101.861 20.524.101.861 20.524.101.861 20.524.101.861 20.524.101.861 0 164.192.814.886

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN (6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 17.641.624.578 18.532.919.302 43.705.466.957 21.605.782.883 27.679.206.286 5.765.578.138 8.883.400.616 20.070.898.479 163.884.877.240

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 38.165.726.439 39.057.021.163 64.229.568.818 42.129.884.744 48.203.308.147 26.289.679.999 29.407.502.477 40.595.000.340 328.077.692.126

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 19.082.863.220 19.528.510.581 32.114.784.409 21.064.942.372 24.101.654.074 13.144.839.999 14.703.751.238 20.297.500.170 164.038.846.063

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 19.082.863.220 19.528.510.581 32.114.784.409 21.064.942.372 24.101.654.074 13.144.839.999 14.703.751.238 20.297.500.170 164.038.846.063

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 6,7 10,8 14,0 12,1 4,4 5,5 10,2 16,0 20,3 100

3.891.428 261.618 420.370 543.681 470.380 170.559 215.404 396.892 624.079 788.445 3.891.428

Prov. Bali Jembrana Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Buleleng Kota Denpasar TOTAL

3

JUMLAH NAMA PROV/KAB/KO PENDUDUK

2

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

1

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI 4

5

120.056.880.194

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 6.669.826.677 6.669.826.677 6.669.826.677 6.669.826.677 6.669.826.677 6.669.826.677 6.669.826.677 6.669.826.677 6.669.826.677 60.028.440.097

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN (6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 4.035.670.310 6.484.548.953 8.386.721.363 7.255.993.854 2.631.011.216 3.322.781.794 6.122.381.719 9.626.925.866 12.162.405.023 60.028.440.097

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 10.705.496.987 13.154.375.631 15.056.548.040 13.925.820.532 9.300.837.894 9.992.608.471 12.792.208.396 16.296.752.543 18.832.231.700 120.056.880.194

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 5.352.748.493 6.577.187.815 7.528.274.020 6.962.910.266 4.650.418.947 4.996.304.236 6.396.104.198 8.148.376.272 9.416.115.850 60.028.440.097

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 5.352.748.493 6.577.187.815 7.528.274.020 6.962.910.266 4.650.418.947 4.996.304.236 6.396.104.198 8.148.376.272 9.416.115.850 60.028.440.097

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 13,3 19,1 24,6 9,2 4,9 9,8 2,6 4,4 8,9 3,2 100

4.496.855 599.609 859.309 1.105.671 415.363 218.984 438.522 114.754 199.904 402.296 142.443 4.496.855

Prov. NTB Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Dompu Bima Sumbawa Barat Lombok Utara Kota Mataram Kota Bima TOTAL

3

JUMLAH NAMA PROV/KAB/KO PENDUDUK

2

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

1

4

5

138.735.287.402

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 6.936.764.370 6.936.764.370 6.936.764.370 6.936.764.370 6.936.764.370 6.936.764.370 6.936.764.370 6.936.764.370 6.936.764.370 6.936.764.370 69.367.643.701

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 9.249.456.225 13.255.539.825 17.055.873.934 6.407.311.908 3.378.006.204 6.764.558.308 1.770.173.729 3.083.681.695 6.205.742.811 2.197.299.062 69.367.643.701

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 16.186.220.595 20.192.304.195 23.992.638.304 13.344.076.278 10.314.770.574 13.701.322.678 8.706.938.099 10.020.446.065 13.142.507.182 9.134.063.432 138.735.287.402

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 8.093.110.297 10.096.152.098 11.996.319.152 6.672.038.139 5.157.385.287 6.850.661.339 4.353.469.050 5.010.223.032 6.571.253.591 4.567.031.716 69.367.643.701

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 8.093.110.297 10.096.152.098 11.996.319.152 6.672.038.139 5.157.385.287 6.850.661.339 4.353.469.050 5.010.223.032 6.571.253.591 4.567.031.716 69.367.643.701

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 2,4 4,9 6,5 9,4 4,9 7,5 4,1 2,5 5,0 6,4 5,6 3,0 6,2 2,6 4,7 1,3 6,1 2,8 5,4 1,6 7,2 100

4.679.316 111.023 227.835 303.998 440.470 229.603 352.400 190.253 117.638 232.312 300.301 260.428 142.254 292.037 119.711 221.430 62.510 283.818 129.956 252.754 73.000 335.585 4.679.316

Prov. NTT Sumba Barat Sumba Timur Kupang Timor Tengah Selatan Timor Tengah Utara Belu Alor Lembata Flores Timur Sikka Ende Ngada Manggarai Rote Ndao Manggarai Barat Sumba Tengah Sumba Barat Daya Nagekeo Manggarai Timur Sabu Raijua Kota Kupang TOTAL

3

JUMLAH NAMA PROV/KAB/KO PENDUDUK

2

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

1

4

5

144.364.505.884

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 3.437.250.140 3.437.250.140 3.437.250.140 3.437.250.140 3.437.250.140 3.437.250.140 3.437.250.140 3.437.250.140 3.437.250.140 3.437.250.140 3.437.250.140 3.437.250.140 3.437.250.140 3.437.250.140 3.437.250.140 3.437.250.140 3.437.250.140 3.437.250.140 3.437.250.140 3.437.250.140 3.437.250.140 72.182.252.942

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

(6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 1.712.620.021 3.514.540.074 4.689.416.259 6.794.607.792 3.541.812.911 5.436.056.453 2.934.807.175 1.814.661.774 3.583.601.438 4.632.387.029 4.017.313.592 2.194.383.583 4.504.908.111 1.846.639.484 3.415.737.742 964.267.562 4.378.123.355 2.004.676.936 3.898.935.904 1.126.084.339 5.176.671.410 72.182.252.942

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 5.149.870.162 6.951.790.214 8.126.666.399 10.231.857.932 6.979.063.051 8.873.306.593 6.372.057.315 5.251.911.914 7.020.851.578 8.069.637.169 7.454.563.732 5.631.633.723 7.942.158.251 5.283.889.624 6.852.987.882 4.401.517.702 7.815.373.495 5.441.927.076 7.336.186.044 4.563.334.479 8.613.921.550 144.364.505.884

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 2.574.935.081 3.475.895.107 4.063.333.199 5.115.928.966 3.489.531.525 4.436.653.296 3.186.028.657 2.625.955.957 3.510.425.789 4.034.818.584 3.727.281.866 2.815.816.862 3.971.079.126 2.641.944.812 3.426.493.941 2.200.758.851 3.907.686.748 2.720.963.538 3.668.093.022 2.281.667.240 4.306.960.775 72.182.252.942

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 2.574.935.081 3.475.895.107 4.063.333.199 5.115.928.966 3.489.531.525 4.436.653.296 3.186.028.657 2.625.955.957 3.510.425.789 4.034.818.584 3.727.281.866 2.815.816.862 3.971.079.126 2.641.944.812 3.426.493.941 2.200.758.851 3.907.686.748 2.720.963.538 3.668.093.022 2.281.667.240 4.306.960.775 72.182.252.942

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

JUMLAH PENDUDUK

4.393.239 496.116 214.785 330.484 233.797 407.989 427.158 363.852 221.952 181.377 179.586 95.605 502.249 551.983 186.306 4.393.239

NAMA PROV/KAB/KO

Prov. Kalimantan Barat Sambas Bengkayang Landak Pontianak Sanggau Ketapang Sintang Kapuas Hulu Sekadau Melawi Kayong Utara Kubu Raya Kota Pontianak Kota Singkawang TOTAL

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 11,3 4,9 7,5 5,3 9,3 9,7 8,3 5,1 4,1 4,1 2,2 11,4 12,6 4,2 100

3

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

2

1

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN BARAT 4

5

135.538.565.351

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 4.840.663.048 4.840.663.048 4.840.663.048 4.840.663.048 4.840.663.048 4.840.663.048 4.840.663.048 4.840.663.048 4.840.663.048 4.840.663.048 4.840.663.048 4.840.663.048 4.840.663.048 4.840.663.048 67.769.282.676

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN (6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 7.652.992.574 3.313.233.216 5.097.984.338 3.606.508.770 6.293.561.964 6.589.259.371 5.612.712.862 3.423.790.017 2.797.887.660 2.770.260.029 1.474.784.839 7.747.599.085 8.514.786.461 2.873.921.491 67.769.282.676

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 12.493.655.622 8.153.896.264 9.938.647.386 8.447.171.818 11.134.225.012 11.429.922.419 10.453.375.910 8.264.453.065 7.638.550.708 7.610.923.077 6.315.447.887 12.588.262.133 13.355.449.510 7.714.584.539 135.538.565.351

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 6.246.827.811 4.076.948.132 4.969.323.693 4.223.585.909 5.567.112.506 5.714.961.210 5.226.687.955 4.132.226.532 3.819.275.354 3.805.461.539 3.157.723.943 6.294.131.066 6.677.724.755 3.857.292.270 67.769.282.676

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 6.246.827.811 4.076.948.132 4.969.323.693 4.223.585.909 5.567.112.506 5.714.961.210 5.226.687.955 4.132.226.532 3.819.275.354 3.805.461.539 3.157.723.943 6.294.131.066 6.677.724.755 3.857.292.270 67.769.282.676

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

JUMLAH PENDUDUK

2.202.599 235.274 373.842 329.406 123.991 120.879 44.838 62.776 139.443 141.350 119.630 96.838 97.080 97.029 220.223 2.202.599

NAMA PROV/KAB/KO

Prov. Kalimantan Tengah Kotawaringin Barat Kotawaringin Timur Kapuas Barito Selatan Barito Utara Sukamara Lamandau Seruyan Katingan Pulang Pisau Gunung Mas Barito Timur Murung Raya Kota Palangka Raya TOTAL

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 10,7 17,0 15,0 5,6 5,5 2,0 2,9 6,3 6,4 5,4 4,4 4,4 4,4 10,0 100

3

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

2

1

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN TENGAH 4

5

67.953.759.971

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 2.426.919.999 2.426.919.999 2.426.919.999 2.426.919.999 2.426.919.999 2.426.919.999 2.426.919.999 2.426.919.999 2.426.919.999 2.426.919.999 2.426.919.999 2.426.919.999 2.426.919.999 2.426.919.999 33.976.879.986

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN (6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 3.629.292.695 5.766.816.732 5.081.355.312 1.912.661.963 1.864.656.833 691.662.597 968.370.828 2.151.021.623 2.180.438.648 1.845.389.993 1.493.804.866 1.497.537.913 1.496.751.196 3.397.118.786 33.976.879.986

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 6.056.212.694 8.193.736.731 7.508.275.311 4.339.581.962 4.291.576.832 3.118.582.596 3.395.290.827 4.577.941.622 4.607.358.647 4.272.309.992 3.920.724.865 3.924.457.912 3.923.671.195 5.824.038.785 67.953.759.971

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 3.028.106.347 4.096.868.366 3.754.137.655 2.169.790.981 2.145.788.416 1.559.291.298 1.697.645.414 2.288.970.811 2.303.679.324 2.136.154.996 1.960.362.432 1.962.228.956 1.961.835.598 2.912.019.393 33.976.879.986

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 3.028.106.347 4.096.868.366 3.754.137.655 2.169.790.981 2.145.788.416 1.559.291.298 1.697.645.414 2.288.970.811 2.303.679.324 2.136.154.996 1.960.362.432 1.962.228.956 1.961.835.598 2.912.019.393 33.976.879.986

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

JUMLAH PENDUDUK

3.626.119 296.282 290.651 506.204 276.066 167.796 212.678 243.389 209.037 218.954 267.913 112.395 625.395 199.359 3.626.119

NAMA PROV/KAB/KO

Prov. Kalimantan Selatan Tanah Laut Kotabaru Banjar Barito Kuala Tapin Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara Tabalong Tanahbumbu Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjarbaru TOTAL

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 8,2 8,0 14,0 7,6 4,6 5,9 6,7 5,8 6,0 7,4 3,1 17,2 5,5 100

3

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

2

1

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN SELATAN 4

5

111.871.666.224

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 4.302.756.393 4.302.756.393 4.302.756.393 4.302.756.393 4.302.756.393 4.302.756.393 4.302.756.393 4.302.756.393 4.302.756.393 4.302.756.393 4.302.756.393 4.302.756.393 4.302.756.393 55.935.833.112

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN (6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 4.570.390.687 4.483.527.934 7.808.608.174 4.258.542.454 2.588.389.695 3.280.731.028 3.754.473.167 3.224.565.643 3.377.543.430 4.132.775.801 1.733.784.237 9.647.226.235 3.075.274.627 55.935.833.112

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 8.873.147.080 8.786.284.328 12.111.364.568 8.561.298.847 6.891.146.088 7.583.487.421 8.057.229.560 7.527.322.037 7.680.299.823 8.435.532.195 6.036.540.630 13.949.982.629 7.378.031.020 111.871.666.224

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 4.436.573.540 4.393.142.164 6.055.682.284 4.280.649.423 3.445.573.044 3.791.743.711 4.028.614.780 3.763.661.018 3.840.149.911 4.217.766.097 3.018.270.315 6.974.991.314 3.689.015.510 55.935.833.112

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 4.436.573.540 4.393.142.164 6.055.682.284 4.280.649.423 3.445.573.044 3.791.743.711 4.028.614.780 3.763.661.018 3.840.149.911 4.217.766.097 3.018.270.315 6.974.991.314 3.689.015.510 55.935.833.112

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

JUMLAH PENDUDUK

3.550.586 231.593 165.934 626.286 253.904 179.444 62.423 113.045 140.842 142.693 15.147 559.196 726.223 193.069 140.787 3.550.586

NAMA PROV/KAB/KO

Prov. Kalimantan Timur Pasir Kutai Barat Kutai Kartanegara Kutai Timur Berau Malinau Bulungan Nunukan Penajam Pu Tana Tidung Kota Balikpapan Kota Samarinda Kota Tarakan Kota Bontang TOTAL

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 6,5 4,7 17,6 7,2 5,1 1,8 3,2 4,0 4,0 0,4 15,7 20,5 5,4 4,0 100

3

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

2

1

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN TIMUR 4

5

109.541.350.378

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 3.912.191.085 3.912.191.085 3.912.191.085 3.912.191.085 3.912.191.085 3.912.191.085 3.912.191.085 3.912.191.085 3.912.191.085 3.912.191.085 3.912.191.085 3.912.191.085 3.912.191.085 3.912.191.085 54.770.675.189

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN (6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 3.572.510.278 2.559.666.832 9.660.970.635 3.916.675.589 2.768.069.563 962.925.516 1.743.811.015 2.172.602.335 2.201.155.515 233.654.787 8.626.052.850 11.202.580.095 2.978.246.264 2.171.753.916 54.770.675.189

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 7.484.701.363 6.471.857.916 13.573.161.719 7.828.866.674 6.680.260.648 4.875.116.601 5.656.002.100 6.084.793.420 6.113.346.600 4.145.845.872 12.538.243.935 15.114.771.180 6.890.437.349 6.083.945.000 109.541.350.378

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 3.742.350.682 3.235.928.958 6.786.580.860 3.914.433.337 3.340.130.324 2.437.558.301 2.828.001.050 3.042.396.710 3.056.673.300 2.072.922.936 6.269.121.967 7.557.385.590 3.445.218.674 3.041.972.500 54.770.675.189

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 3.742.350.682 3.235.928.958 6.786.580.860 3.914.433.337 3.340.130.324 2.437.558.301 2.828.001.050 3.042.396.710 3.056.673.300 2.072.922.936 6.269.121.967 7.557.385.590 3.445.218.674 3.041.972.500 54.770.675.189

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 9,4 13,7 5,6 3,7 8,6 8,3 3,1 2,8 4,4 2,5 2,8 18,0 8,3 4,0 4,7 100

Prov. Sulawesi Utara 2.265.937 Bolaang Mongondow 213.223 Minahasa 309.876 Kepulauan Sangihe 126.133 Kepulauan Talaud 83.441 Minahasa Selatan 195.087 Minahasa Utara 188.467 Bolaang Mongondow Utara 70.629 Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 63.543 Minahasa Tenggara 100.305 Bolaang Mongondow Selatan 56.546 Bolaang Mongondow Timur 63.593 Kota Manado 408.354 Kota Bitung 187.932 Kota Tomohon 91.592 Kota Kotamobagu 107.216 TOTAL 2.265.937

3

JUMLAH NAMA PROV/KAB/KO PENDUDUK

2

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

1

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI UTARA 4

5

69.907.840.242

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 2.330.261.341 2.330.261.341 2.330.261.341 2.330.261.341 2.330.261.341 2.330.261.341 2.330.261.341 2.330.261.341 2.330.261.341 2.330.261.341 2.330.261.341 2.330.261.341 2.330.261.341 2.330.261.341 2.330.261.341 34.953.920.121

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN (6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 3.289.138.096 4.780.089.187 1.945.704.054 1.287.145.251 3.009.375.554 2.907.256.673 1.089.509.737 980.202.427 1.547.286.159 872.268.014 980.973.717 6.299.192.386 2.899.003.863 1.412.881.052 1.653.893.952 34.953.920.121

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 5.619.399.437 7.110.350.528 4.275.965.395 3.617.406.592 5.339.636.895 5.237.518.014 3.419.771.078 3.310.463.768 3.877.547.501 3.202.529.356 3.311.235.059 8.629.453.727 5.229.265.204 3.743.142.393 3.984.155.293 69.907.840.242

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 2.809.699.719 3.555.175.264 2.137.982.698 1.808.703.296 2.669.818.448 2.618.759.007 1.709.885.539 1.655.231.884 1.938.773.750 1.601.264.678 1.655.617.529 4.314.726.864 2.614.632.602 1.871.571.197 1.992.077.647 34.953.920.121

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 2.809.699.719 3.555.175.264 2.137.982.698 1.808.703.296 2.669.818.448 2.618.759.007 1.709.885.539 1.655.231.884 1.938.773.750 1.601.264.678 1.655.617.529 4.314.726.864 2.614.632.602 1.871.571.197 1.992.077.647 34.953.920.121

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

JUMLAH PENDUDUK

2.633.420 171.685 323.872 206.189 209.252 277.236 211.283 132.381 413.645 137.880 214.700 335.297 2.633.420

NAMA PROV/KAB/KO

Prov. Sulawesi Tengah Banggai Kepulauan Banggai Morowali Poso Donggala Toli-Toli Buol Parigi Moutong Tojouna-Una Sigi Kota Palu TOTAL

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 6,5 12,3 7,8 7,9 10,5 8,0 5,0 15,7 5,2 8,2 12,7 100

3

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

2

1

4

5

81.245.288

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 3.692.968 3.692.968 3.692.968 3.692.968 3.692.968 3.692.968 3.692.968 3.692.968 3.692.968 3.692.968 3.692.968 40.622.644

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

(6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 2.648.381 4.995.989 3.180.633 3.227.882 4.276.591 3.259.212 2.042.085 6.380.810 2.126.911 3.311.922 5.172.229 40.622.644

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 6.341.348 8.688.956 6.873.601 6.920.850 7.969.558 6.952.180 5.735.052 10.073.778 5.819.879 7.004.890 8.865.196 81.245.288

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 3.170.674 4.344.478 3.436.800 3.460.425 3.984.779 3.476.090 2.867.526 5.036.889 2.909.939 3.502.445 4.432.598 40.622.644

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 3.170.674 4.344.478 3.436.800 3.460.425 3.984.779 3.476.090 2.867.526 5.036.889 2.909.939 3.502.445 4.432.598 40.622.644

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

8.032.551 121.905 394.757 176.984 342.222 269.171 652.329 228.936 318.238 305.758 165.900 717.268 223.757 384.694 271.801 351.161 190.175 332.863 221.795 287.606 242.882 215.400 1.339.374 129.542 148.033 8.032.551

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 1,5 4,9 2,2 4,3 3,4 8,1 2,9 4,0 3,8 2,1 8,9 2,8 4,8 3,4 4,4 2,4 4,1 2,8 3,6 3,0 2,7 16,7 1,6 1,8 100

JUMLAH PENDUDUK

NAMA PROV/KAB/KO

Prov. Sulawesi Selatan Selayar Bulukumba Bantaeng Jeneponto Takalar Gowa Sinjai Maros Pangkep Barru Bone Soppeng Wajo Sidrap Pinrang Enrekang Luwu Tana Toraja Luwu Utara Luwu Timur Toraja Utara Kota Makassar Kota Pare-Pare Kota Palopo TOTAL

3

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

2

1

4

5

247.817.257.073

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 5.162.859.522 5.162.859.522 5.162.859.522 5.162.859.522 5.162.859.522 5.162.859.522 5.162.859.522 5.162.859.522 5.162.859.522 5.162.859.522 5.162.859.522 5.162.859.522 5.162.859.522 5.162.859.522 5.162.859.522 5.162.859.522 5.162.859.522 5.162.859.522 5.162.859.522 5.162.859.522 5.162.859.522 5.162.859.522 5.162.859.522 5.162.859.522 123.908.628.537

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari) ASAS PEMERATAAN

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

(6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 1.880.483.717 6.089.447.608 2.730.122.064 5.279.052.530 4.152.181.474 10.062.705.079 3.531.523.894 4.909.079.834 4.716.565.689 2.559.142.354 11.064.441.940 3.451.633.609 5.934.217.653 4.192.751.362 5.416.943.871 2.933.603.961 5.134.682.347 3.421.368.164 4.436.556.334 3.746.652.280 3.322.720.091 20.660.932.677 1.998.290.650 2.283.529.356 123.908.628.537

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 7.043.343.239 11.252.307.131 7.892.981.586 10.441.912.052 9.315.040.996 15.225.564.601 8.694.383.416 10.071.939.356 9.879.425.212 7.722.001.876 16.227.301.463 8.614.493.131 11.097.077.176 9.355.610.884 10.579.803.393 8.096.463.484 10.297.541.869 8.584.227.686 9.599.415.857 8.909.511.802 8.485.579.613 25.823.792.200 7.161.150.172 7.446.388.878 247.817.257.073

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 3.521.671.620 5.626.153.565 3.946.490.793 5.220.956.026 4.657.520.498 7.612.782.301 4.347.191.708 5.035.969.678 4.939.712.606 3.861.000.938 8.113.650.731 4.307.246.566 5.548.538.588 4.677.805.442 5.289.901.697 4.048.231.742 5.148.770.935 4.292.113.843 4.799.707.928 4.454.755.901 4.242.789.806 12.911.896.100 3.580.575.086 3.723.194.439 123.908.628.537

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 3.521.671.620 5.626.153.565 3.946.490.793 5.220.956.026 4.657.520.498 7.612.782.301 4.347.191.708 5.035.969.678 4.939.712.606 3.861.000.938 8.113.650.731 4.307.246.566 5.548.538.588 4.677.805.442 5.289.901.697 4.048.231.742 5.148.770.935 4.292.113.843 4.799.707.928 4.454.755.901 4.242.789.806 12.911.896.100 3.580.575.086 3.723.194.439 123.908.628.537

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

JUMLAH PENDUDUK

2.230.569 255.474 268.140 241.428 314.812 264.197 139.271 92.922 121.476 54.816 51.447 289.468 137.118 2.230.569

NAMA PROV/KAB/KO

Prov. Sulawesi Tenggara Buton Muna Konawe Kolaka Konawe Selatan Bombana Wakatobi Kolaka Utara Buton Utara Konawe Utara Kota Kendari Kota Bau-Bau TOTAL

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 11,5 12,0 10,8 14,1 11,8 6,2 4,2 5,4 2,5 2,3 13,0 6,1 100

3

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

2

1

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI TENGGARA 4

5

68.816.679.943

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 2.867.361.664 2.867.361.664 2.867.361.664 2.867.361.664 2.867.361.664 2.867.361.664 2.867.361.664 2.867.361.664 2.867.361.664 2.867.361.664 2.867.361.664 2.867.361.664 34.408.339.972

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN (6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 3.940.894.115 4.136.277.461 3.724.223.148 4.856.230.999 4.075.453.481 2.148.368.383 1.433.397.383 1.873.866.043 845.581.358 793.611.794 4.465.279.198 2.115.156.608 34.408.339.972

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 6.808.255.780 7.003.639.125 6.591.584.812 7.723.592.663 6.942.815.145 5.015.730.048 4.300.759.047 4.741.227.708 3.712.943.022 3.660.973.459 7.332.640.862 4.982.518.272 68.816.679.943

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 3.404.127.890 3.501.819.563 3.295.792.406 3.861.796.332 3.471.407.573 2.507.865.024 2.150.379.524 2.370.613.854 1.856.471.511 1.830.486.729 3.666.320.431 2.491.259.136 34.408.339.972

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 3.404.127.890 3.501.819.563 3.295.792.406 3.861.796.332 3.471.407.573 2.507.865.024 2.150.379.524 2.370.613.854 1.856.471.511 1.830.486.729 3.666.320.431 2.491.259.136 34.408.339.972

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

Prov. Gorontalo Boalemo Gorontalo Pohuwato Bone Bolango Gorontalo Utara Kota Gorontalo TOTAL

1.038.585 129.177 354.857 128.771 141.721 104.068 179.991 1.038.585

JUMLAH PENDUDUK

NAMA PROV/KAB/KO

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 12,4 34,2 12,4 13,6 10,0 17,3 100

3

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

2

1

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI GORONTALO 4

5

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 32.042.035.704 2.670.169.642 2.670.169.642 2.670.169.642 2.670.169.642 2.670.169.642 2.670.169.642 16.021.017.852

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN (6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 1.992.660.228 5.473.957.675 1.986.397.348 2.186.161.625 1.605.333.493 2.776.507.483 16.021.017.852

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 4.662.829.870 8.144.127.317 4.656.566.990 4.856.331.267 4.275.503.135 5.446.677.125 32.042.035.704

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 2.331.414.935 4.072.063.659 2.328.283.495 2.428.165.633 2.137.751.567 2.723.338.562 16.021.017.852

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 2.331.414.935 4.072.063.659 2.328.283.495 2.428.165.633 2.137.751.567 2.723.338.562 16.021.017.852

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

Prov. Sulawesi Barat Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Mamuju Utara TOTAL

1.158.336 150.939 396.253 139.962 336.879 134.303 1.158.336

JUMLAH PENDUDUK

NAMA PROV/KAB/KO

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 13,0 34,2 12,1 29,1 11,6 100

3

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

2

1

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI BARAT 4

5

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 35.736.548.736 3.573.654.874 3.573.654.874 3.573.654.874 3.573.654.874 3.573.654.874 17.868.274.368

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN (6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 2.328.356.768 6.112.524.624 2.159.027.620 5.196.632.411 2.071.732.945 17.868.274.368

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 5.902.011.641 9.686.179.498 5.732.682.493 8.770.287.285 5.645.387.818 35.736.548.736

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 2.951.005.821 4.843.089.749 2.866.341.247 4.385.143.642 2.822.693.909 17.868.274.368

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 2.951.005.821 4.843.089.749 2.866.341.247 4.385.143.642 2.822.693.909 17.868.274.368

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

1.531.402 105.394 96.429 361.287 108.235 83.977 164.654 99.033 70.372 53.593 330.355 58.073 1.531.402

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 6,9 6,3 23,6 7,1 5,5 10,8 6,5 4,6 3,5 21,6 3,8 100

JUMLAH PENDUDUK

NAMA PROV/KAB/KO

Prov. Maluku Maluku Tenggara Bar Maluku Tenggara Maluku Tengah Buru Kepulauan Aru Seram Bagian Barat Seram Bagian Timur Maluku Barat Daya Buru Selatan Kota Ambon Kota Tual TOTAL

3

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

2

1

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU 4

5

47.246.241.339

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 2.147.556.425 2.147.556.425 2.147.556.425 2.147.556.425 2.147.556.425 2.147.556.425 2.147.556.425 2.147.556.425 2.147.556.425 2.147.556.425 2.147.556.425 23.623.120.670

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN (6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 1.625.788.121 1.487.495.709 5.573.145.652 1.669.612.855 1.295.413.487 2.539.921.791 1.527.664.525 1.085.545.303 826.715.589 5.095.994.408 895.823.230 23.623.120.670

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 3.773.344.545 3.635.052.133 7.720.702.076 3.817.169.280 3.442.969.911 4.687.478.216 3.675.220.950 3.233.101.727 2.974.272.013 7.243.550.833 3.043.379.655 47.246.241.339

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 1.886.672.273 1.817.526.067 3.860.351.038 1.908.584.640 1.721.484.956 2.343.739.108 1.837.610.475 1.616.550.864 1.487.136.007 3.621.775.416 1.521.689.827 23.623.120.670

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 1.886.672.273 1.817.526.067 3.860.351.038 1.908.584.640 1.721.484.956 2.343.739.108 1.837.610.475 1.616.550.864 1.487.136.007 3.621.775.416 1.521.689.827 23.623.120.670

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 9,3 4,1 12,8 19,1 15,9 7,0 5,1 17,9 8,6 100

1.035.470 96.727 42.742 132.070 198.032 165.005 72.879 52.862 185.655 89.506 1.035.478

Prov. Maluku Utara Halmahera Barat Halmahera Tengah Kepulauan Sula Halmahera Selatan Halmahera Utara Halmahera Timur Pulau Morotai Kota Ternate Kota Tidore Kepulauan TOTAL

3

JUMLAH NAMA PROV/KAB/KO PENDUDUK

2

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

1

4

5

31.946.179.703

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 1.774.787.761 1.774.787.761 1.774.787.761 1.774.787.761 1.774.787.761 1.774.787.761 1.774.787.761 1.774.787.761 1.774.787.761 15.973.089.852

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU UTARA

(6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 1.492.104.129 659.335.187 2.037.302.845 3.054.828.174 2.545.355.917 1.124.226.501 815.445.620 2.863.901.413 1.380.713.473 15.973.213.259

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 3.266.891.890 2.434.122.949 3.812.090.606 4.829.615.935 4.320.143.678 2.899.014.263 2.590.233.381 4.638.689.175 3.155.501.235 31.946.303.110

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 1.633.445.945 1.217.061.474 1.906.045.303 2.414.807.968 2.160.071.839 1.449.507.131 1.295.116.690 2.319.344.587 1.577.750.617 15.973.151.555

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 1.633.445.945 1.217.061.474 1.906.045.303 2.414.807.968 2.160.071.839 1.449.507.131 1.295.116.690 2.319.344.587 1.577.750.617 15.973.151.555

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 6,9 7,0 4,0 4,6 2,9 4,4 5,2 3,6 6,4 2,0 2,9 2,7 5,8 2,3 4,0 1,2 1,7 0,9 0,6 0,6 2,8 5,3 1,5 1,8 3,3 2,9 1,4 2,2 9,2 100

2.851.999 195.577 199.557 114.515 130.314 83.593 126.125 149.093 101.906 183.633 55.822 81.781 77.053 166.716 65.399 114.240 33.263 48.527 24.988 15.861 18.424 79.520 151.384 43.266 51.137 93.363 83.324 38.844 62.998 261.776 2.851.999

Prov. Papua Merauke Jayawijaya Jayapura Nabire Kepulauan Yapen Biak Numfor Paniai Puncak Jaya Mimika Boven Digoel Mappi Asmat Yahukimo Pegunungan Bintang Tolikara Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Nduga Lanny Jaya Mamberamo Tengah Yalimo Puncak Dogiyai Intan Jaya Deiyai Kota Jayapura TOTAL

3

JUMLAH NAMA PROV/KAB/KO PENDUDUK

2

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

1

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA 4

5

87.988.805.718

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 1.517.048.374 43.994.402.859

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN (6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 3.016.934.202 3.078.328.937 1.766.486.960 2.010.199.377 1.289.489.975 1.945.580.647 2.299.880.717 1.571.982.886 2.832.688.293 861.099.726 1.261.538.402 1.188.605.159 2.571.729.817 1.008.832.735 1.762.244.861 513.108.813 748.568.421 385.460.212 244.668.818 284.205.176 1.226.660.639 2.335.221.254 667.413.219 788.829.792 1.440.200.166 1.285.340.431 599.200.275 971.795.359 4.038.107.588 43.994.402.859

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 4.533.982.577 4.595.377.312 3.283.535.334 3.527.247.752 2.806.538.349 3.462.629.022 3.816.929.092 3.089.031.260 4.349.736.668 2.378.148.100 2.778.586.776 2.705.653.533 4.088.778.192 2.525.881.110 3.279.293.236 2.030.157.188 2.265.616.795 1.902.508.586 1.761.717.192 1.801.253.551 2.743.709.013 3.852.269.629 2.184.461.594 2.305.878.167 2.957.248.541 2.802.388.805 2.116.248.649 2.488.843.733 5.555.155.962 87.988.805.718

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 2.266.991.288 2.297.688.656 1.641.767.667 1.763.623.876 1.403.269.175 1.731.314.511 1.908.464.546 1.544.515.630 2.174.868.334 1.189.074.050 1.389.293.388 1.352.826.766 2.044.389.096 1.262.940.555 1.639.646.618 1.015.078.594 1.132.808.398 951.254.293 880.858.596 900.626.775 1.371.854.507 1.926.134.814 1.092.230.797 1.152.939.083 1.478.624.270 1.401.194.403 1.058.124.325 1.244.421.867 2.777.577.981 43.994.402.859

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 2.266.991.288 2.297.688.656 1.641.767.667 1.763.623.876 1.403.269.175 1.731.314.511 1.908.464.546 1.544.515.630 2.174.868.334 1.189.074.050 1.389.293.388 1.352.826.766 2.044.389.096 1.262.940.555 1.639.646.618 1.015.078.594 1.132.808.398 951.254.293 880.858.596 900.626.775 1.371.854.507 1.926.134.814 1.092.230.797 1.152.939.083 1.478.624.270 1.401.194.403 1.058.124.325 1.244.421.867 2.777.577.981 43.994.402.859

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA

760.855 67.153 46.243 26.311 52.403 187.591 37.579 70.635 42.471 6.393 33.735 190.341 760.855

(3 = jmlh penduduk prov/kabko) 8,8 6,1 3,5 6,9 24,7 4,9 9,3 5,6 0,8 4,4 25,0 100

JUMLAH PENDUDUK

NAMA PROV/KAB/KO

Prov. Papua Barat Fakfak Kaimana Teluk Wondama Teluk Bintuni Manokwari Sorong Selatan Sorong Raja Ampat Tambrauw Maybrat Kota Sorong TOTAL

3

%JUMLAH PENDUDUK KAB TERHADAP PROV

2

1

PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA BARAT 4

5

23.473.613.691

(5 = 50%*4)/jumlah kabko 1.066.982.441 1.066.982.441 1.066.982.441 1.066.982.441 1.066.982.441 1.066.982.441 1.066.982.441 1.066.982.441 1.066.982.441 1.066.982.441 1.066.982.441 11.736.806.846

DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO (70% Dari ) ASAS PEMERATAAN (6 = 50% (pajak rokok prov*70%) 1.035.889.611 713.335.864 405.868.562 808.358.871 2.893.743.661 579.686.622 1.089.602.292 655.149.698 98.617.222 520.389.797 2.936.164.646 11.736.806.846

ASAS POTENSI

6

7

(7 = 5+6) 2.102.872.052 1.780.318.305 1.472.851.003 1.875.341.312 3.960.726.101 1.646.669.062 2.156.584.732 1.722.132.139 1.165.599.662 1.587.372.237 4.003.147.087 23.473.613.691

TOTAL PENERIMAAN DANA PAJAK ROKOK DI KAB/KO

8

(8 = 50%*7) 1.051.436.026 890.159.152 736.425.501 937.670.656 1.980.363.051 823.334.531 1.078.292.366 861.066.069 582.799.831 793.686.119 2.001.573.543 11.736.806.846

DANA PAJAK ROKOK UNTUK KESEHATAN & PH

(9 = 50%*7) 1.051.436.026 890.159.152 736.425.501 937.670.656 1.980.363.051 823.334.531 1.078.292.366 861.066.069 582.799.831 793.686.119 2.001.573.543 11.736.806.846

9 DANA PAJAK ROKOK UNTUK PEMBANGUNAN LAINNYA