2011 DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN DIREKTO

KAWASAN BERIKAT PMK NOMOR 147/PMK.04/2011 PERDIRJEN BC NOMOR 57/BC/2011

DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Ihr Logo

DASAR HUKUM KB UU Nomor 10 Tahun 1995 jo. Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan PP Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat PMK Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat Perdirjen BC Nomor 57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat

Here comes your footer

Page 2

DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN Your – DIREKTORAT Logo JENDERAL BEA DAN CUKAI

KETENTUAN UMUM KAWASAN BERIKAT TPB UNTUK MENIMBUN BARANG IMPOR DAN/ATAU BARANG YANG BERASAL DARI TLDDP GUNA DIOLAH ATAU DIGABUNGKAN, YANG HASILNYA TERUTAMA UNTUK DIEKSPOR PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT BADAN HUKUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN MENYEDIAKAN DAN MENGELOLA KAWASAN UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN KB PENGUSAHA KB BADAN HUKUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENGUSAHAAN KB PENGUSAHA DI KB MERANGKAP PENYELENGGARA DI KB (PDKB) BADAN HUKUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN PENGUSAHAAN KB YANG BERADA DI DALAM KB MILIK PENYELENGGARA KB YANG STATUSNYA SEBAGAI BADAN HUKUM YANG BERBEDA


Page 3


PENYELENGGARAAN & PENGUSAHAAN KB Istilah Baru

Istilah Lama

Penyelenggara KB PT A

PKB PT A

A

A PKB merangkap PDKB PT A

Penyelenggara KB sekaligus Pengusaha KB PT A

A A

A PDKB PT B di dalam KB PT A

Pengusaha di KB merangkap Penyelenggara di KB (PDKB) PT B di dalam KB PT A

B A


A

Page 4

B A A


KETENTUAN UMUM KEGIATAN PENGOLAHAN KEGIATAN MENGOLAH BARANG DAN BAHAN DENGAN ATAU TANPA BAHAN PENOLONG MENJADI BARANG HASIL PRODUKSI DENGAN NILAI TAMBAH YANG LEBIH TINGGI, TERMASUK PERUBAHAN SIFAT DAN FUNGSINYA; DAN/ATAU BUDIDAYA FLORA DAN FAUNA KEGIATAN PENGGABUNGAN MENGGABUNGKAN BARANG HASIL PRODUKSI KB YANG BERSANGKUTAN SEBAGAI PRODUK UTAMA DENGAN BARANG JADI YANG BERASAL DARI IMPOR, DARI KB LAIN, DAN/ATAU DARI TLDDP


Page 5


MANAJEMEN RISIKO PENGAWASAN PEMERIKSAAN PABEAN DILAKUKAN SECARA SELEKTIF BERDASARKAN MANAJEMEN RISIKO

KAWASAN BERIKAT


Page 6

BEA CUKAI MELAKUKAN PENGAWASAN

MANAJEMEN RISIKO DAPAT DIBERIKAN KEMUDAHAN KEPABEANAN DAN CUKAI KEMUDAHAN KEPABEANAN DAN CUKAI : •PELAYANAN PERIZINAN •PELAYANAN KEGIATAN OPERASIONAL •PEMBERIAN PINTU TAMBAHAN •KEMUDAHAN LAINNYA


SYARAT SUBYEK KB Diajukan oleh Perusahaan yang berkedudukan di Indonesia dan berbadan hukum Indonesia Tidak diajukan oleh perusahaan / orang yang bertanggung jawab thd perusahaan yang pernah melakukan tindak pidana kepabeanan dan/atau dinyatakan pailit Memenuhi syarat lokasi dan syarat fisik


Page 7


SYARAT LOKASI KB KB HARUS BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI KB DAPAT BERLOKASI DI KAWASAN BUDIDAYA YANG DIPERUNTUKKAN BAGI KEGIATAN INDUSTRI UNTUK : Perusahaan yang bahan bakunya / proses produksinya memerlukan lokasi khusus Perusahaan mikro dan kecil Perusahaan industri di daerah yg tidak terdapat Kawasan Industri / kapling di Kawasan Industri habis


Page 8

SYARAT LUAS MINIMAL 1 HA

DIREKTORAT DIREKTORAT FASILITAS FASILITAS KEPABEANAN KEPABEANAN – DIREKTORAT –Logo DIREKTORAT JENDERAL JENDERAL BEA DAN BEA CUKAI DAN CUKAI Your

SYARAT FISIK KB Dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas Mempunyai batas yang jelas berupa pagar dengan tinggi min 2m Tidak berhubungan langsung dengan bangunan lain Mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat dilalui kendaraan Digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan Bahan Baku menjadi barang hasil produksi Cat : Untuk KB di lokasi khusus batas pemisah dapat berupa pembatas buatan / pembatas alam dan tidak ada syarat dapat dilalui dari jalan umum


Page 9


SYARAT ADMINISTRASI PENGAJUAN IZIN KB

MENGAJUKAN PERMOHONAN KE KPPBC

KPPBC

PEMOHON

- Permohonan diajukan dalam hardcopy dan softcopy - Format permohonan (lihat) - Persyaratan (Lihat)


Page 10

MENERUSKAN KE DIRJEN DISERTAI BAP, PETA/DENAH LOKASI, DAN REKOMENDASI

DIRJEN

PERSETUJUAN/ PENOLAKAN

Dirjen memberikan keputusan maksimal 10 hari kerja -

Maksimal 15 hari kerja Hardcopy diarsip di KPPBC Penerusan ke KP-DJBC hanya softcopy Disertai hardcopy BAP dan rekomendasi


JANGKA WAKTU IZIN Penyelenggara KB • JANGKA WAKTU IZIN 5 TAHUN

Penyelenggara sekaligus Pengusaha KB • JANGKA WAKTU IZIN 3 TAHUN

PDKB • JANGKA WAKTU IZIN 3 TAHUN


Page 11

Yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan sebelum izin berakhir Apabila pada saat izin berakhir ybs tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka izin otomatis dicabut tanpa diterbitkan Skep Pencabutan Apabila permohonan sudah diajukan sebelum izin berakhir namun pada saat jatuh tempo izin perpanjangan belum terbit, maka ybs tidak mendapat fasilitas atas pemasukan barang ke KB sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan diterbitkannya izin


IZIN PRINSIP PENDIRIAN KB Khusus bagi pihak yang akan menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat yang berlokasi di kawasan industri Izin prinsip pendirian Kawasan Berikat diberikan sebelum fisik bangunan berdiri dan berlaku 2 (dua) tahun Berlaku syarat Subyek, Lokasi, Phisik, dan Administrasi Dalam waktu 2 tahun : 1. Harus sudah terdapat Pengusaha KB, PDKB, dan/atau Penyelenggara GB; dan 2. Harus menyelesaikan pembangunan fisik paling sedikit bangunan untuk produksi, gudang, ruangan dan sarana kerja bagi Petugas BC


Page 12


IZIN PENYELENGGARA KB Pihak yang akan menjadi Penyelenggara KB harus memenuhi syarat Subyek, Lokasi, Phisik, dan Administrasi Syarat administrasi bisa dilihat disini Dalam hal KB berada di kawasan industri, izin berlaku sampai dengan izin usaha industri dari instansi terkait dan/atau izin KB dicabut Dalam hal KB berada di kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri, izin diberikan utk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang


Page 13


IZIN PENYELENGGARA KB SEKALIGUS PENGUSAHA KB Pihak yang akan menjadi Penyelenggara KB sekaligus Pengusaha KB harus memenuhi syarat Subyek, Lokasi, Phisik, dan Administrasi Syarat administrasi bisa dilihat disini Dalam hal KB berada di kawasan industri, izin berlaku sampai dengan izin usaha industri dari instansi terkait dan/atau izin KB dicabut Dalam hal KB berada di kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri, izin diberikan utk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang


Page 14


IZIN PDKB Pihak yang akan menjadi PDKB harus memenuhi syarat Subyek, Lokasi, Phisik, dan Administrasi Syarat administrasi bisa dilihat disini Dalam hal KB berada di kawasan industri, izin berlaku sampai dengan izin usaha industri dari instansi terkait dan/atau izin Kawasan Berikat dicabut Dalam hal KB berada di kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri, izin diberikan utk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang


Page 15


PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN IZIN KB Perpanjangan izin KB diajukan ke Dirjen BC/Direktur Fasilitas melalui KPPBC sebelum izin berakhir Perubahan izin yang sifatnya hanya updating data (alamat perusahaan, NPWP, penanggung jawab) diajukan ke KPPBC Perubahan izin yang lain (nama perusahaan yg bukan entitas, jenis hasil produksi, luas KB) diajukan ke Kanwil


Page 16


PINTU TAMBAHAN UNTUK KELUAR MASUK BARANG

Meliputi pipa, saluran transmisi, dan ban berjalan Harus dipasang CCTV Dipasang alat ukur elektronik apabila pintu berupa pipa dll Persetujuan dengan mempertimbangkan : Kondisi bangunan, lahan, dan lingkungan geografis sekitar Jumlah lalu lintas kendaraan dan volume barang


Page 17

UNTUK KELUAR MASUK ORANG

Dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dilalui kendaraan pengangkut barang Harus dipasang CCTV Hanya digunakan saat jam keluar masuk karyawan Persetujuan dengan mempertimbangkan : Kondisi bangunan, lahan, dan lingkungan geografis sekitar Jumlah karyawan


KEWAJIBAN PENYELENGGARA

PENGUSAHA/PDKB

1. Memasang nama perusahaan dan izin KB

1. Memasang nama perusahaan dan izin KB

2. Menyediakan ruangan, sarana/prasarana u

2. Membuat laporan 4 bulanan

pengawasan/pelayanan

3. Menyediakan sarana untuk PDE

3. Menyediakan sarana u pelayanan (komputer)

4. Mendayagunakan IT Inventory

4. Melaporkan apabila ada PDKB yang belum

5. Memiliki NPPBKC (apabila BKC)

memperpanjang sewa 5. Melaporkan PDKB yg tidak beroperasi 6. Mengajukan permohonan perubahan izin

(apabila ada perubahan) 7. Menyimpan dokumen dan catatan selama 10

tahun 8. Menyelenggarakan pembukuan sesuai

standar Akuntansi 9. Menyerahkan dokumen/catatan apabila

diaudit


Page 18

6. Mengajukan permohonan perubahan izin

(apabila ada perubahan) 7. Melakukan pencacahan min sekali setahun 8. Menimpan dan menatausahakan brg yg

ditimbun dengan tertib 9. Menyimpan dok & cat selama 10 tahun 10. Menyelenggarakan pembukuan sesuai standar

Akuntansi 11. Menyerahkan dok/cat apabila diaudit


PENCACAHAN Pengusaha KB/PDKB wajib melakukan pencacahan minimal 1 kali dalam 1 tahun Sebelum melakukan pencacahan, ybs wajib melaporkan ke KPPBC Hasil pencacahan dituangkan dalam Berita Acara Hasil pencacahan disampaikan bersamaan dengan laporan 4 bulanan pada periode ybs Hasil pencacahan menjadi dasar perhitungan persediaan barang KB selanjutnya DJBC MELAKUKAN PENGAWASAN PENCACAHAN BERDASARKAN MANAJEMEN RISIKO


Page 19


SISTEM IT INVENTORY Pengusaha KB/PDKB wajib memiliki sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) Kriteria minimal : Dipergunakan untuk melakukan pencatatan pemasukan/pengeluaran barang secara kontinu dan real time di KB ybs Dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan laporan sesuai format yang ditentukan Mencatat riwayat perekaman Memberikan akses secara realtime dan/atau online kepada pejabat BC Pencatatan hanya oleh orang yang memiliki akses khusus Perubahan pencatatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki akses paling tinggi


Page 20


RUANGAN UNTUK PENGAWASAN BC Pengusaha KB/PDKB harus menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan Kriteria layak : Ruangan memiliki akses untuk memonitor aktifitas pengeluaran dan pemasukan barang Adanya CCTV dan monitor untuk pengawasan DJBC Adanya ruangan kerja, serta sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan


Page 21


PELAPORAN Pengusaha KB/PDKB harus menyampaikan Laporan setiap 4 bulan sekali atas : pemasukan/pengeluaran barang per dokumen pabean posisi barang dalam proses pertanggungjawaban mutasi barang


Page 22

Pejabat BC melakukan penelitian adanya selisih atas laporan Dalam hal terdapat selisih dilakukan penelitian mendalam Apabila ada pidana, dilakukan penyidikan Apabila ada selisih kurang dilakukan penagihan


PERLAKUAN PERPAJAKAN PEMASUKAN DARI LUAR DAERAH PABEAN (IMPOR), DARI TPB LAIN, ATAU KAWASAN BEBAS (EKS BARANG IMPOR)

Bahan baku, bahan penolong Barang modal Peralatan perkantoran

Penangguhan BM, Pembebasan Cukai, dan tidak dipungut PDRI

Hasil produksi KB Lain (untuk diolah/dijadikan barang modal)

KB

Barang Jadi untuk digabungkan tujuan ekspor Pengemas dan alat bantu pengemas


Page 23


PERLAKUAN PERPAJAKAN PEMASUKAN DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN (LOKAL), KB LAIN (EKS BARANG LOKAL)

Bahan baku, bahan penolong

Hasil Produksi, Bahan Baku, Barang Modal (eks subkontrak)

TIDAK DIPUNGUT PPN

KB

Hasil produksi KB Lain (untuk diolah yang bahan bakunya dari TLDDP)

Pengemas dan alat bantu pengemas


Page 24


PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PENGELUARAN

PEMASUKAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

LDP KB LAIN GB TPPB TLB KAWASAN BEBAS TLDDP


Page 25

KB

1. 2. 3. 4. 5. 6.

LDP KB LAIN GB (RETUR) TPPB KAWASAN BEBAS TLDDP


PEMASUKAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS • Kriteria barang dr Kawasan Bebas yg masuk ke KB : barang yang dapat diberikan penangguhan di KB ybs • Pengusaha KB/PDKB aju permohonan pd Kepala KPPBC untuk mendapatkan surat rekomendasi • Surat rekomendasi digunakan sebagai lampiran dok PPFTZ • Apabila dlm jangka waktu 30 hari barang tidak masuk Kepala KPPBC yg mengawasi KB meminta konfirmasi kepada Kepala KPPBC yg mengawasi Kawasan bebas

MASUK KE

KAWASAN

BERIKAT DENGAN DOK PPFTZ

• Berdasarkan hasil konfirmasi diyakini barang tidak masuk KB Kepala KPPBC yg mengawasi Kawasan Bebas melakukan penagihan


Page 26


PEMASUKAN BARANG DARI TLDDP

• Bahan baku, bahan penolong,pengemas dan alat bantu pengemas digabungkan; dan • Barang modal


Page 27

untuk diolah atau

MASUK KE

KAWASAN BERIKAT DENGAN

BC 4.0


PEMASUKAN BARANG MODAL

• Pemasukan Barang Modal asal LDP atau KB lain

Aju permohonan ke Kepala

KPPBC yg mengawasi MASUK KE

• Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memberikan persetujuan :

KAWASAN BERIKAT

atensi terhadap upaya leasing kewajaran jumlah & jenis Barang Modal penggantian Barang Modal


Page 28


PEMASUKAN BARANG JADI UNTUK DIGABUNGKAN DENGAN HASIL PRODUKSI KB • Kriteria barang jadi utk digabungkan : Untuk melengkapi produk utama yang merupakan hasil produksi KB dan/atau sebagai barang untuk keperluan promosi dalam kurun waktu tertentu Nilai barang yang digabungkan < nilai hasil produksi KB ybs Diekspor bersamaan dalam satu kemasan, dan Memperhatikan kewajaran jumlah dan jenis barang

MASUK KE

KAWASAN BERIKAT

yang akan digabungkan • Pemberian persetujuan dg mempertimbangkan kepentingan pengembangan industri dalam negeri dan barang tidak untuk dijual ke TLDDP


Page 29


PEMASUKAN PERALATAN PERKANTORAN • Pemasukan peralatan perkantoran asal LDP Aju permohonan ke Kepala KPPBC yg mengawasi • Kriteria peralatan perkantoran yg dapat penangguhan : digunakan untuk administrasi pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KB tidak bersifat habis pakai

MASUK KE

KAWASAN BERIKAT

mudah dilakukan pengawasan oleh Petugas BC dalam jumlah yang wajar, dan diberikan dengan mengutamakan kepentingan pengembangan industri dalam negeri


Page 30


PEMASUKAN BARANG CONTOH •

Pemasukan barang contoh asal LDP Aju permohonan ke Kepala KPPBC yg mengawasi

•

Kriteria barang contoh : Untuk pengenalan hasil produksi / pengembangan produk baru Paling banyak 3 barang utk 1 jenis, merek, model, tipe

MASUK KE

Bukan utk diolah lebih lanjut, kecuali utk penelitian dan

KAWASAN

pengembangan kualitas

BERIKAT

Tdk utk didipindahtangankan, dijual / dikonsumsi di TLDDP Bukan kendaraan bermotor, alat berat dlm btk apapun •

Barang contoh wajib disimpan selama 2 (dua) tahun

•

Apabila lewat 2(dua) tahun & digunakan sesuai peruntukan dibebaskan dg aju permohonan dulu ke Kakanwil


Page 31


PENGELUARAN HASIL PRODUKSI KE TLDDP Maksimal 25% dari nilai realisasi ekspor dan penjualan ke KB lainnya tahun sebelumnya Apabila Over Kuota pengurangan prosentase penjualan ke TLDDP untuk periode tahun berikutnya. Apabila tahun berikutnya masih over kuota 3 bulan

izin dibekukan selama

Dalam periode pembekuan : Tidak boleh mengeluarkan barang ke TLDDP Harus melakukan ekspor/penyerahan ke KB lain minimal 4 kali nilai kelebihan pengeluaran apabila tidak memenuhi masih terus dibekukan PADA AWAL TAHUN PENGUSAHA MENYAMPAIKAN DATA NILAI REALISASI EKSPOR DAN PENJUALAN KE KB TAHUN SEBELUMNYA KEPADA KEPALA KPPBC UNTUK PENETAPAN PROSENTASE


Page 32


DASAR PERHITUNGAN PUNGUTAN PENGELUARAN HASIL PRODUKSI KE TLDDP

Dalam Kondisi Tidak Rusak

BM berdasarkan : - Nilai pabean dan klasifikasi yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke KB - Pembebanan pada saat Pemberitahuan Pabean Impor didaftarkan Cukai berdasarkan ketentuan cukai yang berlaku PDRI berdasarkan nilai impor yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke KB BM berdasarkan : - Nilai pabean berdasarkan harga transaksi - Klasifikasi barang jadi, pembebasan saat BC 2.5 didaftarkan

Dalam Kondisi Rusak

Cukai berdasarkan ketentuan cukai yang berlaku PDRI berdasarkan harga jual


Page 33


SUBKONTRAK Pekerjaan yang dapat disubkontrakkan sebagian kegiatan pengolahan “yang bukan kegiatan utama” Pekerjaan pemeriksaan awal , penyortiran, pemeriksaan akhir, pengepakan tidak dapat disubkontrakan dan harus dilakukan di KB ybs Barang hasil subkontrak harus dimasukkan kembali ke KB termasuk barang/bahan sisa, dan/atau potongan Izin subkontrak : Jangka waktu 60 hari Jangka waktu > 60 hari diperpanjang)


Page 34

ke KPPBC (tidak dapat diperpanjang) ke Kanwil DJBC (tidak dapat


PEMINJAMAN BARANG MODAL Pengusaha KB/PDKB dapat meminjamkan barang modal berupa mesin dan/atau cetakan (moulding) ke KB lain dan/atau perusahaan industri/badan usaha di TLDDP dalam rangka subkontrak atau selain dalam rangka subkontrak Izin peminjaman mesin : Jangka waktu 6 bulan max 6 bulan)

ke KPPBC (dapat diperpanjang

Jangka waktu > 6 bulan ke Kanwil DJBC (untuk KB tertentu berdasarkan manajemen risiko)


Page 35


PEMUSNAHAN DAN PERUSAKAN Pemusnahan dilakukan terhadap barang yang busuk dan/atau karena sifatnya dapat dimusnahkan dan : tidak dapat dipergunakan tidak dapat dipindahtangankan bukan barang dari logam Pemusnahan barang tidak dapat dipergunakan dan tidak memiliki nilai ekonomis Pemusnahan dilakukan dibawah pengawasan DJBC dan dibuatkan berita acara


Page 36

Barang yang tidak dapat dimusnahkan PERUSAKAN Perusakan merusak kegunaan secara permanen dan dipotong menjadi scrap Perusakan dilakukan dibawah pengawasan DJBC dan dibuatkan berita acara Scrap hasil perusakan dikeluarkan ke TLDDP dengan membayar BM dan PDRI berdasarkan harga penyerahan


KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN Penyelenggara/Pengusaha KB dilarang memasukkan barang yang dilarang impornya dan mengekspor barang yang dilarang ekspornya Pemasukan barang asal LDP ke KB belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan perundangan Pengeluaran barang dari KB ke TLDDP berlaku ketentuan pembatasan di bidang impor, kecuali sudah dipenuhi pada saat pemasukannya Here comes your footer

Page 37


PEMBEKUAN IZIN 1. Tidak melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan 2. Melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin, berdasarkan bukti permulaan yang cukup : • Memasukkan bahan baku yang tidak sejenis dengan bahan baku yang digunakan untuk produksi • Memasukkan barang impor yang tidak berhubungan dengan izin • Memproduksi barang yang berbeda dengan izin 3. Menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelenggarakan/mengusahakan KB • Tidak menyelenggarakan pembukuan dalam kegiatannya • Tidak melakukan kegiatan dalam jangka waktu 6 bulan berturut2 • Tidak melunasi utang dalam jangka waktu yang ditentukan 4. Tidak melaksanakan ketentuan batasan penjualan hasil produksi ke TLDDP Here comes your footer

Page 38


PENCABUTAN IZIN 1. Terbukti telah melakukan kegiatan yang menyimpang dari dari izin 2. Tidak mampu lagi menyelenggarakan/mengusahakan GB berdasarkan rekomendasi hasil audit 3. Tidak melakukan kegiatan 12 bulan berturut2 4. Menggunakan izin usaha yang sudah tidak berlaku 5. Dinyatakan pailit 6. Bertindak tidak jujur dalam usahanya 7. Mengajukan permohonan pencabutan 8. Tidak memenuhi ketentuan subkontrak Here comes your footer

Page 39


LAIN-LAIN 1. KB yang sudah berdiri dan lokasinya di luar Kawasan Industri tapi belum memenuhi syarat lokasi KB dapat diberikan izin s.d. 31 Desember 2014 2. KB yang sudah berdiri dan lokasinya di luar Kawasan Industri tapi telah memenuhi syarat lokasi KB dapat diberikan izin lebih dari 31 Desember 2014 3. Apabila terdapat pembatalan ekspor barang harus dimasukkan kembali ke KB 4. Perusahaan KITE dapat beralih status menjadi KB. Realisasi ekspor dan penjualan ke KB yang dilakukan pada saat menjadi KITE dapat diperhtungkan untuk penentuan kuota Here comes your footer

Page 40


PEMBERLAKUAN KETENTUAN PER-57/BC/2011 MULAI BERLAKU TANGGAL 1 Januari 2012

Semua permohonan yang diterima Dirjen sebelum 1 Januari 2012 masih diproses mengacu pada ketentuan yang lama Pada saat Per-57/BC/2011 berlaku, Kepdirjen BC Nomor Kep-63/BC/1997 dan perubahannya dicabut


Page 41


TERIMAKASIH Informasi lebih lanjut : Kantor Pusat DJBC, Gedung Utama Lt 3 (Subdit KITE dan TPB Direktorat Fasilitas Kepabeanan) Telepon : 021-4890308 (321) Website : www.beacukai.go.id Email : [email protected]

DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Ihr–Logo

2011 DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN DIREKTO

Recommend Documents