KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEBIJAKAN FASILITAS KEPABEANAN Juni 2014
FASILITASI KEPABEANAN PILAR & KONSEPSI DASAR
KEPASTIAN INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TATALAKSANA KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN IT INVENTORY, SARANA PRASARANA, SDM, INTEGRITAS RISK MANAGEMENT SINERGY ANTARA DJBC DAN DJP
PERUNDANG‐UDANGAN KEPABEANAN & PERPAJAKAN
KEMUDAHAN PROSEDURAL
FASILITAS FISKAL
TUJUAN KHUSUS
KEK
FTZ
FTA
PERTAMBANGAN
MIGAS
ORIENTASI DOMESTIK
ORIENT. EXP. & DOMESTIK
ORIENSTASI EKSPOR
(DATA, PROFIL, ANALISA, PELAYANAN, PENGAWASAN, EVALUASI)
FASILITAS KEPABEANAN BAGI INDUSTRI NO 1 2
JENIS FASILITAS
DASAR HUKUM
Pemberian Tarif Pasal 13 UU Nomor 17 Khusus Dalam Rangka Tahun 2006 FTA Pembebasan Bea - Pasal 25 UU Nomor 17 Masuk Tahun 2006 - PMK 107/PMK.04/2009 jo 212/PMK.011/2011
3
Pembebasan/ Keringanan Bea Masuk -
4
Pembebasan BM Atas Impor Barang Untuk Tujuan Diekspor (KITE Pembebasan) Pengembalian BM yg Telah Dibayar (KITE Pengembalian) Penangguhan BM a.Kawasan Berikat (Industri) b.Gudang Berikat (Supporting Industry)
5 6
7
8
-
BENTUK FASILITAS
OBYEK YANG DIBERI FASILITAS
Penurunan atau penghapusan tarif (preferensi tarif/pemberian tarif khusus) Pembebasan Bea Masuk
Seluruh barang : - Barang jadi - Bahan baku produksi - Persenjataan, amunisi, perengkapan militer dan kepolisian …untuk keperluan pertahanan & keamanan negara - Barang dan bahan untuk menghasilkan barang pertahanan keamanan negara Pasal 26 UU Nomor 17 Pembebasan/Keringanan Bea - Bibit & benih untuk pengembangan industri Tahun 2006 Masuk pertanian, peternakan, atau perikanan 154/PMK.011/2012 - Barang dan bahan pengembangan: PMK 176/PMK.11/2009 jo. - industri penanaman modal 76/PMK.011/2012 - Mesin utk pengembangan industri Pasal 26 huruf k UU Pembebasan Bea Masuk Barang untuk diolah, dirakit, atau dipasang Nomor 17 Tahun 2006 (dengan mempertaruhkan pada barang lain dengan tujuan untuk PMK 254/PMK.04/2011 jaminan) diekspor
- Pasal 26 huruf k. Nomor 17 Tahun 2006 - PMK 253/PMK.04/2011 - Pasal 44 UU Nomor 17 Tahun 2006 - PP 32 Tahun 2009 - PMK 147/PMK.04/2011 jo. 255/PMK.04/2011 jo. 44/PMK.04/2012 (Kawasan Berikat) - PMK 143/PMK.04/2011 (Gudang Berikat) Bea Masuk Ditanggung - UU Nomor 19 Tahun 2012 Pemerintah (BMDTP) (APBN TA 2013) - PMK-07/PMK.011/2013 Fasilitas Kepada - PMK 78/PMK.010/2005 Bidang Usaha Hulu - PMK 20/PMK.010/2005 Migas Dan Panas Bumi - PMK 177/PMK.011/2007
Pengembalian Bea Masuk yang telah dibayar Fasilitas Fiskal : - Penangguhan BM - Tidak dipungut PDRI Fasilitas Lainnya : - Tidak dilakukan pemeriksaan fisik di pelabuhan bongkar - Belum diberlakukan ketentuan Lartas Bea Masuk yang harus dibayar ditanggung oleh Pemerintah Pembebasan BM
Barang untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor Kawasan Berikat : - Bahan baku/ bahan penolong - Barang Modal - Peralatan Perkantoran Gudang Berikat : - Barang yang ditimbun untuk tujuan didistribusikan kepada perusahaan industri Barang dan bahan untuk memproduksi barang dan atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu Barang untuk kegiatan usaha hulu migas dan panas bumi
SUBYEK PENERIMA FASILITAS Perusahaan yang melakukan impor dari negara yang telah menjalin kerjasama FTA dengan Indonesia Industri tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai produsen barang untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara, berdasarkan perjanjian kerjasama atau KJB dengan KemenHan, TNI dan/atau POLRI - Industri peternakan, pertanian atau perikanan - Industri yang menghasilkan barang dan jasa (dalam rangka penanaman modal) - industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum Perusahaan Industri yang melakukan pengolahan dengan tujuan ekspor Perusahaan Industri yang melakukan pengolahan dengan tujuan ekspor Kawasan Berikat : - Perusahaan Industri yang melakukan pengolahan barang tujuan penjulan terutama untuk ekspor Gudang Berikat : - Perusahaan yang melakukan penimbunan barang untuk dijual kepada perusahaan industri Industri: Sorbitol, PLTU, Pesawat Terbang, Kapal, Plastik, Kendaraan Bermotor, Kawat Ban, Kabel, Kemasan Infus, Elektronika, Ballpoint, Alat Besar, Telekomunikasi, Karpet, dll Kontraktor Kontrak Production Sharing (KKPS) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) untuk kegiatan hulu migas serta Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (KKOB) untuk panas bumi
SCREENSHOT TAMPILAN FITUR FASILITAS KEPABEANAN
SCREENSHOT TAMPILAN FITUR FASILITAS KEPABEANAN
PAKET KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL – I (AGUSTUS 2013) RELAKSASI KEBIJAKAN DI KAWASAN BERIKAT Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 1. Relaksasi kebijakan mengenai lokasi 2. Peningkatan batasan penjualan lokal 3. Kemudahan kegiatan operasional KB, a.l: a. Subkontrak berantai b. Pindah tangan barang AKB untuk saling melengkapi c. Penggunaan CG d. Perluasan tempat timbun
Mendukung eksistensi KB
Menjaga pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat
6
PAKET KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL – II (DESEMBER 2013) KITE Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.04/2013 dan Nomor 177/PMK.04/2013
1. Insentif Fiskal: a. BM, PPN, PPnBM tidak dipungut; b. Pengembalian BM termasuk BM tambahan 2. Kemudahan prosedural: a. Percepatan dan penyederhanaan proses permohonan; b. Perluasan objek fasilitas; c. Penghapusan ketentuan kuota; d. Penggunaan Corporate Guarantee; e. Kemudahan kegiatan subkontrak.
Meningkatkan
Ekspor
Mengurangi Defisit Neraca Perdagangan
KEBIJAKAN IT INVENTORY KPPBC IT INVENTORY
Laporan
AKSES: • Membaca laporan; dan • Mengunduh data laporan
Kriteria: Pencatatan secara kontinu dan realtime Mencatat history perekaman dan penelusuran kegiatan pengguna Harus bisa diakses online dari KPPBC dan realtime ketika diakses Pencatatan dilakukan oleh orang dengan akses khusus Perubahan data hanya dapat dilakukan oleh orang yg berwenang Menggambarkan keterkaitan dengan dok kepabeanan data jenis, nomor, dan tanggal dok kepabeanan
TERIMA KASIH
[email protected]
