DUKUNGAN DJBC TERHADAP PARIWISATA NASIONAL
DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
IMPORTASI DALAM RANGKA PARIWISATA barang untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, perlombaan, pameran, pekan raya, dan pertemuan, atau kegiatan sejenis; kapal pesiar perorangan (yacht) yang digunakan sendiri oleh wisatawan mancanegara; kendaraan yang digunakan sendiri oleh warga negara asing; kendaraan yang masuk melalui lintas batas dan penggunaannya tidak bersifat regular; binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum, olahraga, perlombaan; sarana pengangkut yang tidak dipergunakan untuk pengangkutan dalam Daerah Pabean peralatan profesional atau tenaga ahli; barang untuk tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, atau kebudayaan. 2
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PROSEDUR IMPOR UMUM
PRECLEARANCE Registrasi kepabeanan; Pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan; Pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor
CUSTOMS CLEARANCE Penyampaian Pemberitahuan Impor Barang dan dokumen pelengkap pabean; Pemeriksaan Dokumen; Pemeriksaan Fisik Barang;
Persetujuan Pengeluaran Barang 3
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
FASILITAS UNTUK IMPOR BARANG TERKAIT PARIWISATA
penangguhan bea masuk; penyederhaan prosedur kepabeanan; seperti: • pelayanan/loket khusus untuk carnet dan impor sementara kapal wisata asing; • dikecualikan dari kewajiban melakukan registrasi kepabeanan untuk impor sementara;
pengecualian dari kewajiban pemenuhan larangan dan pembatasan. 4
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
PROSEDUR IMPOR BARANG TERKAIT PARIWISATA DENGAN FASILITAS KEPABEANAN
1. Impor Sementara (umum); 2. Impor Sementara dengan menggunakan ATA Carnet atau CPD Carnet; 3. Impor Sementara Kapal Wisata Asing. “impor sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun”
5
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
1. IMPOR SEMENTARA (Umum) PROSEDUR KEPABEANAN SAAT IMPOR
PROSEDUR KEPABEANAN SAAT RE-EKSPOR
IZIN IMPOR SEMENTARA
JAMINAN
CUSTOMS CLEARANCE
CUSTOMS CLEARANCE
SURAT PERMOHONAN
JAMINAN
PIB
PEB
SKEP IMPOR SEMENTARA
BPJ
PEMERIKSAAN KEPABEANAN
PEMERIKSAAN KEPABEANAN
SPPB
NPE
PENGEMBALIAN JAMINAN
KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN: penangguhan bea masuk; penyederhaan prosedur kepabeanan; seperti: • dikecualikan dari kewajiban melakukan registrasi kepabeanan;
6
pengecualian dari kewajiban pemenuhan larangan dan pembatasan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
2. IMPOR SEMENTARA DENGAN MENGGUNAKAN ATA CARNET ATAU CPD CARNET PROSEDUR KEPABEANAN saat impor saat re-ekspor CUSTOMS CLEARANCE
CUSTOMS CLEARANCE
ATA/CPD CARNET
ATA/CPD CARNET
PEMERIKSAAN KEPABEANAN
PEMERIKSAAN KEPABEANAN
RELEASE
RELEASE
KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN: penangguhan bea masuk; penyederhaan prosedur kepabeanan; seperti: • pelayanan/loket khusus; • single document; • berlaku internasional; • dikecualikan dari kewajiban melakukan registrasi kepabeanan;
pengecualian dari kewajiban pemenuhan larangan dan pembatasan.
BERLAKU UNTUK BARANG YANG PENGGUNAANNYA BERKAITAN DENGAN KEGIATAN PARIWISATA, seperti: a. untuk keperluan pertunjukan atau digunakan dalam pameran, pekan raya, pertemuan atau kegiatan sejenis; b. untuk peralatan profesional atau tenaga ahli; c. untuk tujuan pendidikan, ilmu pengetahuan, atau kebudayaan; d. untuk keperluan pribadi wisatawan dan/atau barang yang diimpor untuk tujuan olahraga; e. sebagai sarana pengangkut. 7
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
3. IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING PROSEDUR KEPABEANAN saat impor saat re-ekspor CUSTOMS CLEARANCE
CUSTOMS CLEARANCE
VESSEL DECLARATION
VESSEL DECLARATION
PEMERIKSAAN KEPABEANAN
PEMERIKSAAN KEPABEANAN
RELEASE
RELEASE
KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN: penangguhan bea masuk; penyederhaan prosedur kepabeanan; seperti: • pelayanan/loket khusus; • single document; • dikecualikan dari kewajiban melakukan registrasi kepabeanan
pengecualian dari kewajiban pemenuhan larangan dan pembatasan.
BERLAKU DENGAN KETENTUAN: a. untuk kapal wisata asing berupa Yacht Asing atau Cruise Ship Asing; b. untuk suku cadang yang akan digunakan atau untuk dipasang pada kapal wisata asing; dan c. untuk kapal wisata asing yang masuk dan keluar melalui 18 pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2015.
8
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
TERIMA KASIH
[email protected] 9
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
