2011 DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN DIREKT

GUDANG BERIKAT PMK NOMOR 143/PMK.04/2011 PERDIRJEN BC NOMOR PER-50/BC/2011

Ihr Logo DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DASAR HUKUM GB  UU Nomor 10 Tahun 1995 jo. Nomor 17 Tahun 2006 tentang

Kepabeanan  PP Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan

Berikat  PMK Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat  Perdirjen BC Nomor Per-50/BC/2011 tentang Gudang Berikat

Here comes your footer  Page 2

DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANANYour – DIREKTORAT Logo JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEGIATAN DI GB  Kegiatan yang dilakukan di dalam GB meliputi kegiatan

penimbunan barang impor dan dapat disertai dengan 1 atau lebih kegiatan berupa pengemasan, pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, dan/atau pemotongan  Di dalam GB tidak diizinkan melakukan kegiatan

pemberian label “buatan Indonesia” (made in Indonesia)  Barang yang telah diberi label ”buatan Indonesia” tidak

boleh diimpor untuk dimasukkan ke GB Here comes your footer  Page 3


PENIMBUNAN BARANG DI GB Barang impor dapat ditimbun dalam GB untuk jangka waktu paling lama 1 tahun, terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor

 Jika melewati 1 tahun:  Harus diekspor kembali, atau  Dilunasi BM, Cukai, PDRI

setelah memenuhi ketentuan dibidang impor  Apabila 30 hari sejak tanggal jatuh tempo hal tersebut diatas tidak dilakukan, izin GB dibekukan sampai barang diselesaikan  Barang yang sudah ada di GB

Catatan : Barang yang ditimbun > 1 tahun tetap harus dilunasi BM, Cukai, dan PDRI meskipun akan dikeluarkan ke KB (baik KB yang tertera dalam izin maupun tidak)


sebelum tanggal 5 Desember 2011 yang sudah lebih dari 1 tahun harus diselesaikan paling lambat tanggal 1 Juni 2012,

DIREKTORAT DIREKTORAT FASILITAS FASILITAS KEPABEANAN KEPABEANAN – DIREKTORAT –Logo DIREKTORAT JENDERAL JENDERAL BEA DAN BEA CUKAI DAN CUKAI Your

BENTUK GB  berfungsi untuk menimbun dan

menyediakan barang impor untuk didistribusikan kepada perusahaan industri di TLDDP dan/atau KB ( hanya sebatas : bahan baku, bahan penolong, mesin produksi, pengemas/alat bantu pengemas)  berfungsi untuk menimbun dan

mendistribusikan barang impor ke TBB  berfungsi untuk menimbun dan

mendistribusikan barang impor ke LDP



GAMBARAN UMUM KEGIATAN DI GB GB  MENIMBUN BARANG IMPOR (paling lama 1 tahun)

IMPOR

 PEKERJAAN SEDERHANA :  Pengemasan/pengemasan kembali  Penyortiran  Penggabungan (kitting)  Pengepakan  Penyetelan  Pemotongan


EKSPOR Industry Manufacturing

TBB


MANAJEMEN RISIKO  Perbedaan perlakuan antara GB dengan profil bagus

dan kurang bagus  GB tertentu dapat diberikan kemudahan  Pelayanan perizinan  Pelayanan kegiatan operasional  Kemudahan lainnya

 Akan diatur lebih detail dalam Perdirjen mengenai

Manajemen Risiko di TPB



PENYELENGGARAAN & PENGUSAHAAN GB Istilah Baru

Istilah Lama

Penyelenggara GB PT A

PGB PT A

A

A PGB merangkap PPGB PT A

Penyelenggara GB sekaligus Pengusaha GB PT A

A A

A

Pengusaha di GB merangkap Penyelenggara di GB (PDGB) PT B

PPGB PT B

B A

A


B A A


PERSYARATAN PENDIRIAN GB  Diajukan oleh Perusahaan yang berkedudukan di Indonesia dan

berbadan hukum Indonesia  Tidak diajukan oleh perusahaan / orang yang bertanggung jawab thd perusahaan yang pernah melakukan tindak pidana kepabeanan dan/atau dinyatakan pailit  Syarat lokasi  Dapat dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui kendaraan    

pengangkut peti kemas *) Mempunyai batas yg jelas berupa pagar pemisah *) Tidak berhubungan dengan bangunan lain Mempunyai satu pintu utama Digunakan untuk menimbun barang untuk tujuan supporting industri, TBB, atau ekspor

*) Kecuali GB supporting industri pertambangan dan jasa perminyakan



PENGAJUAN PERMOHONAN IZIN GB

MENGAJUKAN PERMOHONAN KE KPPBC

KPPBC

PEMOHON

-Permohonan diajukan dalam hardcopy dan softcopy -Format permohonan (lihat) -Persyaratan (Lihat)


MENERUSKAN KE DIRJEN DISERTAI BAP, PETA/DENAH LOKASI, DAN REKOMENDASI

DIRJEN

PERSETUJUAN/ PENOLAKAN

Dirjen memberikan keputusan maksimal 10 hari kerja -

Maksimal 15 hari kerja Hardcopy diarsip di KPPBC Penerusan ke KP-DJBC hanya softcopy Disertai hardcopy BAP dan rekomendasi


JANGKA WAKTU IZIN



Yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan sebelum izin berakhir



Apabila pada saat izin berakhir ybs tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka izin otomatis dicabut tanpa diterbitkan Skep Pencabutan



Apabila permohonan sudah diajukan sebelum izin berakhir namun pada saat jatuh tempo izin perpanjangan belum terbit, maka ybs tidak mendapat fasilitas atas pemasukan barang ke GB sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan diterbitkannya izin

Penyelenggara GB

• JANGKA WAKTU IZIN 5 TAHUN

Penyelenggara sekaligus Pengusaha GB • JANGKA WAKTU IZIN 3 TAHUN

PDGB • JANGKA WAKTU IZIN 3 TAHUN



CATATAN (PERALIHAN)  Izin sebagai GB yang tidak ditetapkan jangka

waktunya, masih tetap berlaku selama 3 tahun sejak berlakunya PP 32/2009  BERLAKU s.d. 23 MEI 2012  Izin sebagai GB yang telah ditetapkan jangka waktu izinnya, berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut

DIHIMBAU KEPADA KB/GB YANG TIDAK TERCANTUM JANGKA WAKTU BERAKHIRNYA IZIN, AGAR MENGAJUKAN PERPANJANGAN IZIN SEBELUM MEI 2012 (JANUARI – MARET)



PERLAKUAN KEPABEANAN & PERPAJAKAN  Penangguhan BM  Pembebasan cukai, dan/atau  Tidak dipungut PDRI

Diberikan atas : 1.

Barang impor yang dimasukkan ke GB,

2.

Barang dari KB/TBB yang apkir/reject yang dimasukkan ke GB

 Tidak meliputi :  barang modal u/ penyelenggaraan/ pengusahaan GB  Barang modal u/ pembangunan GB  Peralatan kantor GB  Barang u/ dikonsumsi di GB  Dapat dilayani paling lama 30 hari

sejak tanggal pengeluaran dari GB



PERLAKUAN KEPABEANAN & PERPAJAKAN  Atas pengeluaran barang dari GB ke TLDDP, Pengusaha

GB/PDGB wajib melunasi BM, Cukai, dan PDRI  Pengeluaran ke TLDDP kepada Orang yang memperoleh

penangguhan/pembebasan BM atau Cukai  diberikan penangguhan/pembebasan BM atau Cukai  Fasilitas pembebasan BM tidak berlaku untuk barang yang

ditujukan kepada Perusahaan KITE (Pembebasan / Pengembalian)



PEMASUKAN DAN PENGELUARAN KB TBB

LDP

LDP

KB/TBB (RETUR)

GB (1 MANAJEMEN/ CABUT IZIN)

KAWASAN BEBAS


IN

GUDANG BERIKAT

OUT

TLDDP GB (1 MANAJEMEN/ CABUT IZIN)

KAWASAN BEBAS


KETENTUAN PEMBATASAN  Pemasukan barang asal LDP ke GB belum

diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan perundangan  Pengeluaran barang dari GB ke TLDDP berlaku

ketentuan pembatasan di bidang impor, kecuali sudah dipenuhi pada saat pemasukannya



PENGELUARAN BARANG  Barang yang telah mendapat SPPB dari GB, harus

dipisahkan penimbunannya dari barang lain  Terhadap kemasan yang pada saat pengimporannya

merupakan bagian dari barang yang telah mendapatkan SPPB, harus dikeluarkan bersamaan dengan barang dimaksud



KEWAJIBAN PENGUSAHA/PDGB

PENYELENGGARA 1. Memasang nama perusahaan dan izin GB 2. Menyediakan ruangan, sarana/prasarana u

pengawasan/pelayanan 3. Menyediakan sarana u pelayanan (komputer) 4. Melaporkan apabila ada PDGB yang belum

memperpanjang sewa (30 hari sebelum berakhir sewa) 5. Melaporkan PDGB yg tidak beroperasi 6. Mengajukan permohonan perubahan izin

2. Membuat laporan bulanan 3. Menyediakan sarana untuk PDE

4. Menyediakan sarana u pelayanan

(komputer) 5. Memiliki NPPBKC (apabila BKC)

6. Mengajukan permohonan perubahan izin

(apabila ada perubahan) 7. Melakukan pencacahan min sekali setahun

8. Menimpan dan menatausahakan brg yg

(apabila ada perubahan) 7. Menyimpan dokumen dan catatan selama 10

ditimbun dengan tertib 9. Menyimpan dok & cat selama 10 tahun

tahun 8. Menyelenggarakan pembukuan sesuai standar

10. Menyelenggarakan pembukuan sesuai

standar Akuntansi

Akuntansi 9. Menyerahkan dokumen/catatan apabila diaudit


1. Memasang nama perusahaan dan izin GB

11. Menyerahkan dok/cat apabila diaudit


PENCACAHAN 

Pejabat BC menyaksikan pencacahan dan membuat Berita Acara (memastikan pelaksanaan pencacahan namun tidak bertanggung jawab atas hasil pencacahan)

Pengusaha GB/PDGB harus membandingkan hasil pencacahan dengan saldo buku dalam laporan bulanan periode yang sama



Apabila hasil pencacahan yang disampaikan oleh ybs kedapatan selisih  dilakukan penelitian mendalam

Hasil pencacahan disampaikan kepada Kepala KPPBC bersamaan dengan laporan bulanan periode bulan berikutnya



Dalam hal terdapat tindak pidana diproses sesuai ketentuan yg berlaku



Dalam hal selisih kurang  dilakukan penagihan dan denda



Pengusaha GB/PDGB wajib melakukan pencacahan minimal 1 kali dalam 1 tahun



Sebelum melakukan pencacahan, ybs wajib melaporkan ke KPPBC







SISTEM IT INVENTORY  Pengusaha GB/PDGB wajib memiliki sistem informasi persediaan

berbasis komputer (IT Inventory)  Kriteria minimal :

 Dipergunakan untuk melakukan pencatatan pemasukan/pengeluaran

barang secara kontinu dan real time di GB ybs  Dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan laporan sesuai

format yang ditentukan  Mencatat riwayat perekaman  Memberikan akses secara realtime dan/atau online kepada pejabat BC  Pencatatan hanya oleh orang yang memiliki akses khusus  Perubahan pencatatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang

memiliki akses paling tinggi



RUANGAN UNTUK PENGAWASAN BC  Pengusaha GB/PDGB harus menyediakan ruangan,

sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan  Kriteria layak :  Ruangan memiliki akses untuk memonitor aktifitas

pengeluaran dan pemasukan barang  Adanya CCTV dan monitor untuk pengawasan DJBC  Adanya ruangan kerja, serta sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan



PELAPORAN  Pengusaha GB/PDGB harus menyampaikan

rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran barang kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pabean paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya berupa :  laporan posisi barang per dokumen pabean; dan

 laporan pertanggungjawaban mutasi barang



LARANGAN MEMASUKKAN BARANG IMPOR TIDAK SESUAI DENGAN IZIN GB MEMASUKKAN BARANG YANG DILARANG DIIMPOR

MENIMBUN BARANG ASAL TLDDP

Pengeluaran dari GB ke TLDDP/KB selain yang tercantum dalam izin hanya dapat dilakukan untuk penyelesaian kewajiban pabean dalam rangka :  Pengeluaran barang

yang ditimbun > 1 tahun  Pengeluaran sisa

MENGELUARKAN BARANG DENGAN TUJUAN BERBEDA DENGAN TUJUAN YANG TERCANTUM DALAM IZIN GB YBS


potongan/scrap sisa pengerjaan sederhana (dengan membayar BM dan PDRI)


PEMBEKUAN IZIN 1. Tidak melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan 2. Melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin, berdasarkan bukti permulaan yang cukup : • • • •

Memasukkan barang impor yang tidak sesuai dengan izin Memasukkan barang yang dilarang untuk diimpor Menimbun barang asal lokal Mengeluarkan barang ke tujuan yang berbeda dengan izin

3. Menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelenggarakan/mengusahakan GB • • •

Tidak menyelenggarakan pembukuan dalam kegiatannya Tidak melakukan kegiatan dalam jangka waktu 6 bulan berturut2 Tidak melunasi utang dalam jangka waktu yang ditentukan



PENCABUTAN IZIN 1. Terbukti telah melakukan kegiatan yang menyimpang dari dari izin 2. Tidak mampu lagi menyelenggarakan/mengusahakan GB 3. Tidak melakukan kegiatan 12 bulan berturut2 4. Menggunakan izin usaha yang sudah tidak berlaku 5. Bertindak tidak jujur dalam usahanya 6. Dinyatakan pailit 7. Mengajukan permohonan pencabutan



PEMBERLAKUAN KETENTUAN PER-50/BC/2011 MULAI BERLAKU TANGGAL 5 DESEMBER 2011

 Semua permohonan yang

diterima Dirjen sebelum 5 Desember 2011  masih diproses mengacu pada ketentuan yang lama  Pada saat Per-50/BC/2011

berlaku, Kepdirjen BC Nomor Kep-09/BC/1997 dan perubahannya dicabut



TERIMAKASIH Informasi lebih lanjut : Kantor Pusat DJBC, Gedung Utama Lt 3 (Subdit KITE dan TPB Direktorat Fasilitas Kepabeanan) Telepon : 021-4890308 (321) Website : www.beacukai.go.id Email : [email protected]

Ihr–Logo DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2011 DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN DIREKT

Recommend Documents