PENGEMBANGAN INDUSTRI KEHUTANAN BERBASIS HUTAN TANAMAN penyempurnaan P.14/2011,P.50/2010, P.38 ttg SVLK) dan update peta P3HP.
Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
Jakarta, 14 Juni 2011 1
A. Dasar Kebijakan 1. 2. 3.
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Peraturan Pemerintah Nomor 6/2007 jo. PP 3/2008 Empat Pilar Strateji Pembangunan Ekonomi KIB II (pro-poor, pro-jobs, progrowth & pro-environment): 1) 2) 3) 4)
Pertumbuhan ekonomi 7% pada 2014 Penurunan pengangguran hingga tinggal 5% Pengurangan kemiskinan hingga tinggal 8% Perbaikan kualitas lingkungan hidup, dukung ketahanan pangan dan ketahanan energi.
4.
6 (enam) Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2011) Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan
Misi : Bagaimana hutan dan industri kehutanan meningkat, memberi lapangan kerja, sekaligus memperbaiki kualitas L ingkungan Hidup. idup. 2
KONDISI INDUSTRI PRIMER
KONDISI DAN PERMASALAHAN IPHHK
Iklim Usaha Kurang Kondusif Kinerja Industri Mesin Sudah Tua Boros BB Tidak Efisien dan Daya Saing Produk Industri Tutup / Berhenti / Mengurangi Produksi PHK Pengangguran
KONDISI BB Potensi HA Pembangunan HT Lamban Bahan Baku Sumber BB Jauh dari Lokasi Industri Biaya Transportasi Harga BB Kurang Layak Masih Dijumpai Gangguan Aliran BB ke Industri Biaya Ekonomi
KONDISI PASAR Krisis Ekonomi Global : Permintaan ; Ekspor ; Devisa Promosi ke Pasar (DN & LN) Belum Optimal Diversifikasi Produk Sesuai Permintaan Pasar Belum Optimal
B. Sumber Bahan Baku Industri Kehutanan IUPHHK-HA Hutan Alam Izin Lain yang Sah Sumber BB Industri Kehutanan
IUPHHK-HT
HR Hutan Tanaman HTR
Kebun (kayu karet) 4
1. IUPHHK-HA (HPH) Jumlah IUPHHK-HA/HPH sampai dengan triwulan I tahun 2011 sebanyak 284 unit dengan luas areal izin 22.710.256 ha JPT kayu bulat Nasional untuk IUPHHK-HA tahun 2011 telah ditetapkan sebesar 9,1 juta m3
5
2. IUPHHK-HTI Jumlah IUPHHK-HTI per triwulan I tahun 2011, sebanyak 220 unit, seluas 9.677.935 ha Realisasi penanaman areal HTI triwulan I tahun 2011 seluas 2.028 ha Luas kumulatif tanaman HTI sampai dengan triwulan I tahun 2011 seluas 4.919.290 ha
6
3. Hutan Rakyat (HR) Atau Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah Estimasi potensi HR: Luas : 3.589.343 ha Potensi Standing Stock : 125.627.018 m3 Potensi Siap Panen : 20.937.836 m3/tahun.
7
4. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. IUPHHK-HTR memberikan akses legal kepada masyarakat setempat untuk ikut sebagai pelaku usaha pemanfaatan HP Sampai dengan triwulan I tahun 2011 pencadangan areal HTR telah ditetapkan di 103 kabupaten/kota yang tersebar pada 26 provinsi dengan total luas 650.662,73 ha sampai dengan Bulan Maret 2011 penerbitan IUPHHK-HTR oleh Bupati sebanyak 1.852 unit dengan luas 126.294,95 ha 8
5. Industri Primer Hasil Hutan Kayu Jumlah IPHHK aktif tahun 2011 sebanyak 214 perusahaan, dengan jumlah unit produksi sebanyak 276 unit. Kapasitas izin IPHHK aktif:
Plywood/LVL Veneer Kayu
Gergajian Serpih Kayu Pulp
: : : : :
8.049.913 m3/thn 1.851.080 m3/thn 3.158.400 m3/thn 7.302.592 m3/thn 8.623.021 ton/thn 9
Rekap Produksi Nasional Realisasi RPBBI Tahun 2011 IPHHK Kapasitas Izin Produksi > 6000M3/Tahun
no.
Jenis produksi
Satuan kapasitas
Unit
kapasitas / tahun
Realisasi produksi
Realisasi penggunaan bb
1Kayu lapis dan atau Laminated Veneer Lumber
M3
79
8.049.913,00 1.277.739,43
2Veneer
M3
52
1.851.080,00
325.413,10
514.443,87
3Kayu Gergajian
M3
129
3.158.400,01
339.554,54
640.923,54
4Serpih Kayu
M3/Ton/BDT *
10
7.302.592,00
526.268,36
844.326,48
5Pulp
Ton
Sumber : RPBBI on-line, 12/6/2011
6
2.039.997,60
8.623.021,00 2.661.891,21 13.038.789,99
Realisasi Pemenuhan Bahan Baku IPHHK Kapasitas di atas 6.000 m3/tahun Tahun 2011 berdasarkan sumber bahan baku
No.
KATEGORI SUMBER BAHAN BAKU 1IUPHHK Hutan Alam 2IUPHHK Hutan Tanaman Industri (HTI) 3Ijin Sah Lainnya/IPK (Kayu Hutan Alam)
Pemilik/Pedagang HH Kayu Bulat Dari Asal Usul Yang Sah 4 (Kayu Hutan Alam) 5Hutan Rakyat 6Impor kayu 7Perkebunan 8IPHH Kayu Lain 9Perum Perhutani 10LC Penyiapan Lahan Penanaman HTI 11Stock Kayu Bulat Akhir 31 Desember Tahun Sebelumnya Jumlah Sumber : RPBBI on-line, 12/6/2011
REALISASI PEMENUHAN BAHAN BAKU (m3) 1.830.178,40 8.052.219,84 260.453,97 48.894,99 1.127.220,88 5.907,95 133.837,71 154.542,76 32.481,90 5.995.183,25 4.429.135,39 22.070.057,04
PERKEMBANGAN STRUKTUR PEMENUHAN BB IPHHK KP > 6.000 M3 / TH SELAMA 6 TH TERAKHIR (2005 - 2010 ) ± 35.82
BB
HT
30 ± 24.67 25
± 23.46
± 24.50 ± 28.82
± 20.50
20 15 10
± 11.47
± 11.26
± 5.54 ± 7.18
5
HA
± 7.40 ± 6.18
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
SUMBER BAHAN BAKU (Jt m3) : ► HA : HUTAN ALAM ( IUPHHKIUPHHK-HA / HPH & IPK / ILS ) ► HT : HUTAN TANAMAN ( IUPHHKIUPHHK-HT / HTI, HR, KAYU PERKEBUNAN & PERHUTANI ) 12
Th
• Bahan baku dari hutan alam cenderung menurun tahun 2005: 20,50 juta meter kubik tahun 2010: 6,12 juta meter • Bahan baku dari hutan tanaman (HTI, HR, dan perkebunan) meningkat: Tahun 2005: 11,47 juta meter kubik Tahun 2010: 35,82 juta meter kubik • Hutan tanaman ke depan akan menjadi basis dan tulang punggung industri perkayuan nasional.
KEBIJAKAN 1.
Sektor Hulu Kehutanan a)
b) c)
d)
pembinaan dan pengembangan sumber bahan baku berupa intensifikasi pengelolaan hutan (penerapan sistem TPTJ dan Silvikultur Intensif pada areal IUPHHK) Pengelolaan LOA melalui pemberian IUPHHK-HT dan HTR penyempurnaan tata usaha kayu berbasis teknologi informasi on-line system berdasarkan prinsip lacak balak dan kondisi nyata lapangan pengunaan website-online system dalam penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
14
Kebijakan … 2. Sektor Hilir Kehutanan a)
b)
memanfaatkan kayu-kayu diameter kecil dari Hutan Rakyat, HTI, dan peremajaan kebun untuk meningkatkan daya saing dan menekan penggunaan kayu dari Hutan Alam mendorong re-engineering/retooling IPHHK untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas industri
15
Kebijakan … 3. Kebijakan Pendukung a)
b)
Fasilitas pembiayaan pembangunan HTR dan HTI melalui lembaga keuangan perbankan maupun non bank (BLU-Pusat P2H) peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan pelaku usaha kehutanan, melalui pelatihan berbasis kompetensi (SDM)
16
Kebijakan …
Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kepercayaan pasar dan promosi perdagangan kayu legal, Kementerian Kehutanan mengembangkan sistem penjaminan legalitas kayu (Timber Legality Assurance System) atau Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan melibatkan para pihak baik dalam penyusunan standar verifikasi legalitas kayu maupun kelembagaannya dengan prinsip good governance, credibility, dan representativeness. SVLK ini telah memenuhi harapan pasar Internasional khususnya memenuhi due care Lacey-Act Amerika Serikat, Green Konyuho Jepang, FLEGT-VPA Uni Eropa dan harapan-harapan pasar dunia lainnya 17
Kebijakan …
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha industri, maka sejak tahun 2009, Kementerian Kehutanan memberikan penghargaan “Prima Wana Mitra” bagi industri dan Kelompok Tani yang giat melakukan inovasi dan kemitraan dalam pengembangan Hutan Rakyat. Tahun 2009 : diberikan kepada 14 industri Tahun 2010 : diberikan kepada 11 industri dan 15 Kelompok Tani. 18
Kunjungan Menteri Kehutanan di Koperasi Alas Mandiri KTI Probolinggo. Wujud nyata kemitraan antara industri dan masyarakat
Informasi kayu hutan rakyat anggota Koperasi Alas Mandiri-KTI yang masuk sertifikasi FSC
19
Industri veneer/plywood UD Abioso di Boyolali berbahan baku sengon menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar dan memberikan bantuan bibit
TERIMA KASIH
20
