ANALISIS KOMPARATIF ANTARA PERLAKUAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK DENGAN PERLAKUAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG LANGSUNG PAJAK PENGHASILAN
Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Disusun oleh : Apriliana 106082002572
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H / 2010 M
i
ANALISIS KOMPARATIF ANTARA PERLAKUAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK DENGAN PERLAKUAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG LANGSUNG PAJAK PENGHASILAN
Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Disusun Oleh : Apriliana 106082002572
Dibawah Bimbingan Pembimbing I
Pembimbing II
Yessi Fitri, SE, Ak, M.Si NIP. 19760924 200604 2 002
Prof. Dr. Ahmad Rodoni NIP. 19690203 200112 1 003
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1431 H/2010 M
ii
Hari ini Selasa Tanggal 15 Juni 2010 telah dilakukan ujian komprehensif atas nama Apriliana NIM 106082002572 dengan judul skripsi “ANALISIS KOMPARATIF
ANTARA
PERLAKUAN
ZAKAT
SEBAGAI
PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK DENGAN PERLAKUAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG LANGSUNG PAJAK PENGHASILAN”. Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 15 Juni 2010
Tim Penguji Ujian Komprehensif
Yessi Fitri, SE, Ak., MSi Sekretaris
Abdul Hamid Cebba, Ak.,MBA.,CPA Ketua
Prof. Dr. Azzam Jasin, MBA Penguji Ahli
iii
Hari ini Tanggal 15 September 2010 telah dilakukan Ujian Skripsi atas nama Apriliana
NIM
KOMPARATIF
106082002572 ANTARA
dengan
judul
PERLAKUAN
skripsi
“ANALISIS
ZAKAT
SEBAGAI
PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK DENGAN PERLAKUAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG LANGSUNG PAJAK PENGHASILAN”. Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 15 September 2010
Tim Penguji Ujian Skripsi
Prof. Dr. Ahmad Rodoni Pembimbing I
Yessi Fitri, SE, Ak.,M.Si Pembimbing II
Afif Sulfa, SE, Ak., M.Si Penguji Ahli I
Reskino, SE, Ak.,M.Si Penguji Ahli II
iv
SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Nama
: Apriliana
NIM
: 106082002572
Jurusan
: Akuntansi
Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri yang merupakan hasil penelitian, pengolahan dan analisis saya sendiri serta bukan merupakan replikasi maupun saduran dari hasil karya atau hasil penelitian orang lain. Apabila terbukti skripsi ini merupakan plagiat atau replikasi, maka skripsi dianggap gugur dan harus melakukan penelitian ulang untuk menyusun skripsi baru dan kelulusan serta gelarnya dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan segala akibat yang timbul di kemudian hari menjadi tanggung jawab saya.
Jakarta, 03 September 2010
Apriliana
v
Daftar Riwayat Hidup
I.
IDENTITAS PRIBADI 1. Nama
: Apriliana
2. Tempat/Tgl Lahir
: Jakarta, 9 April 1987
3. Alamat
: Jl. Pinang Ranti II No.15A RT.013 Rw.001, Jakarta Timur 13560
4. Telepon
: 085280738072
II. PENDIDIKAN 1. TK (1992-1993)
: Ar Rahmah, Jakarta Timur
2. SD (1993-1999)
: SD Negeri 04 Pinang Ranti, Jakarta Timur
3. SMP (1999-2002)
: SMPN 20 Bulak Rantai, Jakarta Timur
4. SMA (2002-2005)
: SMA Negeri 93 Jakarta Timur
5. S1 (2006-2010)
: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
III. LATAR BELAKANG KELUARGA 1. Nama Ayah
: Laman Thanawi Adli
2. Tempat/Tgl Lahir
: Bengkulu, 14 Agustus 1945
3. Alamat
: Jl. Pinang Ranti II No.15A RT.013 Rw.001, Jakarta Timur 13560
4. Nama Ibu
: Hj. Nusni Yunus
5. Tempat/Tgl Lahir
: Bengkulu, 30 Desember 1952
6. Alamat
: Jl. Pinang Ranti II No.15A RT.013 Rw.001, Jakarta Timur 13560
7. Anak ke
: 2 dari 3 Bersaudara
vi
ABSTRACT Apriliana. 2010. “Comparative Analyze between The Way of Treating Zakah as Deductible Expense with The Way of Treating Zakah as Tax Credit”. Minithesis. Accounting Departement. Faculty Of Economy and Bussiness, Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta.
This study aimed to analyze the deference in two way of treating zakah. The first treatment, zakah as deductible expense, and second zakah as tax credit. This research is case study with descriptive analyzing method. The scope of this research are Zakah Maal paid by Muzakki and tax income for tax obligation person personal. The result showed that have difference between both of treatment. On first treatment, the expenditure of zakah and tax payable are greater than the second treatment. Zakah as deductible expense means zakah to reduce from netto income, but zakah as tax credit means zakah to reduce from tax payable. The last analyzing that research is have positive correlation between tax and zakah.
Key words: Treatment of Zakah, Deductible Expense, and Tax Credit.
vii
ABSTRAKSI Apriliana. 2010. Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan. Skripsi. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara dua perlakuan zakat. Perlakuan pertama, zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dan yang kedua perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak). Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode deskriptif analisis. Lingkup penelitian ini meliputi zakat maal yang dibayarkan oleh Muzakki dan pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kedua perlakuan tersebut. Pada perlakuan pertama, pengeluaran atas kewajiban zakat dan pajak lebih besar dibandingkan dengan perlakuan yang kedua. Zakat sebagai pengurang PKP atinya zakat dikurangkan dari penghasilan neto, sedangkan zakat sebagai kredit pajak artinya zakat dikurangkan dari PPh terutang. Analisis terakhir dari penelitian ini adalah terdapat korelasi positif antara pajak dan zakat. Kata Kunci: Perlakuan Zakat, Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan Kredit Pajak.
viii
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, inayah serta hidayah-Nya yang tiada ternilai dan tak tertandingi kepada hamba-hamba-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adalah suatu hal yang tidak dipungkiri betapa besar nikmat yang dicurahkan Allah SWT kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penggarapan penulisan skripsi ini dengan judul : “Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan”. Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi program strata satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Disamping itu penulis juga mencoba untuk menyumbangkan pikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan bidang perpajakan. Dan dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak dibantu oleh beberapa pihak, baik berupa sumbangan pikiran, tenaga, moril maupun materil. Maka dengan penuh ketulusan dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada: 1. Kedua Orangtuaku Ayahanda dan Ibundaku tercinta Laman Thanawi Adli (alm) dan Hj. Nusni Yunus serta kakak dan adikku Gemala Nurtania dan Apriliani dengan penuh kasih, ketulusan dan kesabaran serta perhatiannya telah memberikan support baik moril, materil dan doa yang tak pernah putus hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 2. Bapak Prof. Dr. Komaruddin Hidayat selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
ix
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 4. Bapak Afif Sulfa, SE, Ak, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 5. Bapak Prof. Dr. Ahmad Rodoni selaku Dosen Pembimbing I yang dengan tulus ikhlas serta kesabarannya dalam membimbing dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. 6. Ibu Yessi Fitri, SE, Ak, M.Si selaku Dosen Pembimbing II dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dengan tulus ikhlas serta kesabarannya dalam membimbing dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. 7. Segenap Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah mewariskan ilmunya kepada penulis. 8. Seluruh Pemimpin, staf perpustakaan, dan pegawai akademik dan jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 9. Sahabat-sahabatku seperjuangan (Evi, Ndah, Neng, Icha, Dina, Emma) ga kan kulupakan kenangan kita dari semester 1 sampai semester 8. Terima kasih atas semua persahabatan, dukungan, semangat serta doa yang kalian berikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Thanks you so much My Friends…!! 10. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2006, terima kasih atas perhatian, semangat, nasihat, kenangan manis dan pahit selama berada dibangku kuliah. 11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang turut serta dalam membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.
x
Semoga Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang membalas segala budi baik mereka semua dengan ganjaran yang setimpal dan berlipat ganda. Amin. Penulis menyadari bahwa “Tak ada gading yang tak retak”, penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karenanya kritik serta saran yang konstruktif sangat penulis harapkan untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.
Jakarta, 31 Agustus 2010
Penulis
xi
DAFTAR ISI
COVER SKRIPSI ...................................................................................
i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ....................................................
ii
LEMBAR PENGESAHAN KOMPREHENSIF ....................................
iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI ........................................
iv
SURAT PERNYATAAN .........................................................................
v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.................................................................
vi
ABSTRACT .............................................................................................
vii
ABSTRAK ...............................................................................................
viii
KATA PENGANTAR .............................................................................
ix
DAFTAR ISI ...........................................................................................
xi
DAFTAR TABEL ...................................................................................
xiv
DAFTAR GAMBAR ...............................................................................
xv
DAFTAR LAMPIRAN ...........................................................................
xvi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian ..............................................................
1
B. Perumusan Masalah........................................................................
7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .......................................................
8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Teori dan Konsep Zakat .................................................................
10
B. Teori dan Konsep Pajak..................................................................
31
C. Persamaan Antara Zakat dan Pajak.................................................
45
D. Perbedaan Antara Zakat dan Pajak .................................................
47
E. Penelitian Terdahulu ......................................................................
50
F. Kerangka Pemikiran.......................................................................
52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup penelitian ..............................................................
53
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....................................................
53
C. Definisi Operasional Variabel.........................................................
54
D. Metode Pengumpulan Data.............................................................
55
xii
E. Metode Analisis Data .....................................................................
55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Ketentuan Zakat Dalam Undang-undang Perpajakan ....... …………
57
B. Analisis Teori ........................................................ ..........................
61
C. Analisis Studi Kasus........................ ................................................
65
D. Analisis pada Penerimaan dari Sektor Pajak dan Zakat ....... .......
71
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI A. Kesimpulan ...................................................................................
78
B. Implikasi .......................................................................................
79
DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................
81
LAMPIRAN ............................................................................................
83
xiii
DAFTAR TABEL
No
Keterangan
Halaman
1.1
Penerimaan Pajak dan Zakat di Malaysia.....................................
5
2.1
Formal Pengenaan Pajak dan Zakat untuk WPOP .......................
44
2.2
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)........................................
44
2.3
Tarif Pajak Pasal 17.....................................................................
45
2.4
Perbedaan Zakat dan Pajak..........................................................
49
2.5
Penelitian Terdahulu ...................................................................
51
4.1
Zakat sebagai Pengurang PKP .....................................................
65
4.2
Persentase Pajak dan Zakat sebagai Pengurang PKP....................
66
4.3
Zakat sebagai Pengurang Langsung PPh (Kredit Pajak)...............
67
4.4
Persentase Pajak dan Zakat sebagai Pengurang Langsung PPh (Kredit Pajak)..............................................................................
67
4.5
Persentase Perbandingan Pengeluaran ..........................................
68
4.6
SPT Tahunan Zakat sebagai Pengurang PKP................................
69
4.7
SPT Tahunan Zakat sebagai Pengurang Langsung PPh (Kredit Pajak)..............................................................................
70
4.8
Penerimaan Pajak dan Zakat di Malaysia......................................
72
4.9
Perhitungan Zakat sebagai Pengurang PKP dan sebagai
4.10
Pengurang PPh ............................................................................
75
Perhitungan Peningkatan Penerimaan dari Zakat dan Pajak ..........
76
xiv
DAFTAR GAMBAR
No
Keterangan
Halaman
2.1
Kerangka Pemikiran ..................................................................
4.1
Pergeseran Kurva Permintaan dan Penawaran sebagai Pengaruh dari Zakat ...................................................................................
xv
52
73
DAFTAR LAMPIRAN
No
Keterangan
Halaman
1
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 .............................
83
2
Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 ....................
85
3
Wawancara ...............................................................................
88
4
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2007-2010 ........................
89
5
Contoh SPT Tahunan 1770 SS ..................................................
91
6
Contoh SPT Tahunan 1770 S .....................................................
92
7
Contoh Bukti Setoran Zakat .......................................................
95
xvi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Ditengah menguatnya peranan pajak dalam penerimaan negara, secara bersamaan muncul sebuah kesadaran umat akan peranan zakat. Dua hal ini menuntut adanya pengelolaan yang tepat. Manajemen yang buruk atas dua hal ini akan menimbulkan efek yang kontra produktif dalam pembangunan nasional. Salah satunya yaitu beban ganda atas kewajiban untuk membayar pajak dan zakat (Damanhur, 2006: 24). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kewajibannya bersifat mutlak atas harta kekayaan seseorang menurut aturan tertentu yang telah diatur dalam Al Quran dan Hadis. Dalam konteks negara modern, zakat bukanlah pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Zakat dipandang sebagai sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain, yang memiliki peranan sangat penting sebagai sarana distribusi penghasilan dalam menyusun kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan di dalam sebuah negara. Kedudukan zakat dalam Islam merupakan suatu keunggulan dalam sistem agama Islam. Zakat menggambarkan perwujudan kekuatan seorang muslim terhadap Sang Khaliq. Hal ini merupakan suatu penjelmaan dari solidaritas seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Solidaritas itu sendiri merupakan hasil dari persetujuan-persetujuan di dalam masyarakat
sebagai
keanekaragaman
yang
ada
dalam
kehidupan
1
bermasyarakat. Keanekaragaman dalam hal ini misalnya dari sisi nasib, kepandaian dan keterampilan manusia. Jadi jika sholat berusaha membentuk keshalehan pribadi individu, maka zakat berperan membentuk keshalehan sosial dalam diri individu. Hikmah zakat adalah mengurangi kesenjangan sosial antara golongan mampu dengan golongan tidak mampu, disinilah fungsi distribusi berperan. Adapun korelasi antara zakat dengan pajak adalah sama-sama mempunyai fungsi pemungutan. Pada zakat, fungsi pemungutannya dapat dilakukan oleh orang yang terkena kewajiban membayar zakat dan dapat langsung disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya atau dilakukan oleh suatu badan atau lembaga resmi (BAZ atau LAZ) yang dibentuk untuk memungut zakat serta mendistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan dalam pajak, fungsi pemungutannya dilakukan oleh negara melalui Dirjen Pajak. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara dan atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin. Pengelolaan dibawah otoritas badan yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi satu sama lain. Untuk memfasilitasi kewajiban berzakat bagi umat Islam di Indonesia, undang-undang menetapkan kewajiban pemerintah yaitu memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki,
2
mustahiq, dan amil zakat. Dalam hal ini yaitu dilakukan oleh badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Disamping itu, UndangUndang
juga
memberi
peluang
kepada
amil
zakat
swasta
untuk
mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur. Dengan fakta bahwa subjek pajak terbesar adalah kaum muslim yang jumlahnya 87% dari total penduduk Indonesia, pemerintah berupaya untuk meminimalkan kewajiban ganda yang memberatkan. Untuk mengatasinya dilakukan upaya titik temu antara pajak dan zakat sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan oleh umat Islam tanpa memberatkannya. Pemerintah membuat peraturan yang dapat menjadi solusi bagi kewajiban ganda yaitu pajak dan zakat yang dialami oleh umat Islam ini dalam UndangUndang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Di dalam kedua undang-undang ini, zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan oleh wajib pajak beragama Islam kepada badan atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah, dapat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mencoba untuk berperan aktif dalam menciptakan pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakatnya dengan menjadikan unsur zakat sebagai salah satu tax relief dalam pemungutan PPh di Indonesia. Saat ini undang-undang menjadikan zakat sebagai salah satu faktor pengurang penghasilan neto wajib pajak orang
3
pribadi dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan beban ganda yang dipikul oleh umat Islam sebagai wajib pajak dan muzakki. Namun, apakah dalam prakteknya pola perlakuan ini adalah yang optimal untuk mengelola dan mengakomodasi zakat dan pajak, yang kenyataannya kedua hal tersebut merupakan dua sumber pemungutan yang sama-sama dihimpun dari masyarakat. Padahal bila upaya pengelolaan dan pengakomodasian ini telah berjalan baik, dapat memberikan suatu efek yang produktif dalam pembangunan nasional. Jika dilihat dari fungsi dasarnya membayar zakat bisa disamakan nilainya dengan membayar pajak yakni sama-sama dimaksudkan untuk melaksanakan kewajiban yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Berbeda dengan posisi zakat di Indonesia yang hanya menjadikan salah satu bagian dari komponen biaya yang dapat mengurangi penghasilan neto, di Malaysia zakat telah dijadikan sebagai pengurang langsung PPh atau sebagai kredit pajak. Dengan demikian, beban ganda yang harus ditanggung oleh umat Islam yang juga merupakan wajib pajak tidak hanya diminimalkan, tetapi dihilangkan dengan adanya kebijakan tersebut. Di Malaysia sendiri kebijakan zakat sebagai kredit pajak baru berlaku pada tingkat individu. Satu hal yang perlu dicermati dari penerapan zakat sebagai kredit pajak di Malaysia adalah adanya peningkatan penerimaan zakat dan pajak secara bersamaan pasca penerapan kebijakan ini (Irfan S. Beik, 2007: 88). Dalam Laporan Kementrian Keuangan Malaysia Tahun 2006 dan Laporan Pusat Keuangan Zakat Malaysia Tahun 2006 terungkap bahwa penerimaan pajak
4
dan zakat memiliki korelasi positif. Fakta ini memunculkan usulan yang menyebutkan bahwa zakat bukan dianggap sebagai biaya, melainkan zakat dapat mengurangi langsung pajak penghasilan sebagai kredit pajak (Hafidhuddin, 2007). Usulan ini muncul antara lain dari Baznas serta FOZ sebagai asosiasi organisasi pengelola zakat Indonesia yang mewadahi BAZ dan LAZ di Indonesia. Tabel 1.1 Penerimaan Pajak dan Zakat di Malaysia (dalam Ringgit Malaysia) Tahun Zakat Pajak % Zakat terhadap Pajak 2001 321 juta 79,57 milyar 0,40 2002 374 juta 83,52 milyar 0,45 2003 408 juta 92,61 milyar 0,45 2004 473 juta 99,4 milyar 0,44 2005 573 juta 106,3 milyar 0,48 Sumber: Irfan Syauqi Beik (2007). Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerapan zakat sebagai kredit pajak di Malaysia tidak menyebabkan berkurangnya penerimaan dari sektor pajak. Justru penerimaan dari kedua sektor ini mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak kebijakan tersebut diterapkan. Padahal secara sistematis semakin besar jumlah zakat yang dapat dijadikan kredit pajak, semakin kecil jumlah penerimaan pajaknya. Sesungguhnya di Indonesia, kebijakan zakat sebagai pengurang pajak ternyata telah diterapkan di Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa, "Zakat yang dibayar menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak pengahasilan (PPh) terhutang dari wajib pajak". Ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dengan Qanun Nomor
5
10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Dan di Aceh juga zakat merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku secara nasional, disebutkan pembayaran zakat hanya dapat mengurangi jumlah penghasilan kena pajak (taxes deductable) yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP163/PJ/2003, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, pembayaran pajak dapat mengurangi pajak penghasilan terhutang (taxes credit). Adanya ketentuan yang dimuat dalam Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan zakat sebagai faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang, dan hanya berlaku di Aceh, adalah merupakan suatu kemajuan yang luar biasa bagi umat Islam di Aceh. Ketentuan tersebut sudah diperjuangkan oleh beberapa organisasi Islam secara nasional dalam waktu yang cukup lama. Ini berarti pembayaran zakat di Aceh diakui setingkat dengan pajak, karena kedua-duanya merupakan sumber pendapatan daerah yang dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam porsi yang berbeda sebagaimana yang telah berlaku di Malaysia. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Basir (2002), Zakat Atas Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, menekankan pada pengkajian perlakuan zakat menurut undang-undang. Hasil penelitiannya yaitu perlakuan zakat bisa disamakan dengan pajak penghasilan yaitu bukan sebagai faktor pengurang PKP melainkan sebagai kredit pajak yang nonrefundable.
6
Perbedaan penelitian ini dengan Abdul Basir adalah Abdul Basir hanya mengkaji dari sisi undang-undang saja. Sedangkan peneliti menggunakan studi kasus untuk menjelaskan perbedaan mengenai kedua perlakuan zakat tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian tentang perbedaan dua perlakuan zakat dengan menggunakan analisis studi kasus. Dengan melihat kenyataan diatas dan besarnya potensi dana zakat di Indonesia serta fakta yang terjadi di Malaysia mengenai peningkatan penerimaan pajak dan zakat setelah diterapkannya kebijakan zakat sebagai kredit pajak, maka penelitian ini membahas masalah tersebut dengan judul Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan antara perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan.
7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.
Tujuan Untuk menganalisis perbedaan antara perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan.
2.
Manfaat a. Masyarakat Memberikan gambaran dan pemahaman kepada wajib pajak orang pribadi yang sekaligus sebagai muzakki mengenai perlakuan zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang berlaku pada saat ini b. Pemerintah Memberikan saran kepada pemerintah atas pelaksanaan ketentuan pajak terhadap zakat, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan optimal serta dapat memberikan kontribusi positif yang maksimal bagi pembangunan nasional. Dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah, terhadap adanya usulan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan. c. Ilmu Pengetahuan Memberikan manfaat dan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dalam mengadakan penelitian lanjutan.
8
d. Peneliti Menambah wawasan penulis baik dalam hal perpajakan maupun zakat, yang dalam hal ini keduanya merupakan sumber dana yang sama-sama dihimpun dari masyarakat yang bertujuan untuk kemaslahatan yaitu kesejahteraan masyarakat.
9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Teori dan Konsep Zakat Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, begitu pentingnya zakat sebab itu Allah SWT dalam Al Qur’an menyebut kata zakat sebanyak 30 kali dan 27 diantaranya beriringan dengan kata shalat. Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting baik dalam konteks manusia dengan Allah, dengan dirinya, dengan masyarakat, dan dengan hartanya. Dalam hubungan manusia dengan Allah, zakat adalah salah satu sarana beribadah kepada Allah, yang berfungsi untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Rasulullah menjelaskan bahwa, ”Sesungguhnya Allah menolong hamba-Nya manakala hamba itu suka menolong saudaranya.” Kepatuhan membayar zakat dinyatakan sebagai tanda kualitas orang yang benar-benar beriman seperti dicantumkan dalam Al Qur’an Surat At Taubah ayat 18. Dalam hubungannya dengan diri sendiri (muzzaki), zakat merupakan salah satu cara memberantas pandangan hidup materialitis, suatu paham yang menjadikan harta bukan lagi sebagai alat untuk mencapai tujuan hidup, tetapi menempatkannya sebagai tujuan hidup. Dengan demikian zakat menjaga manusia dari kerusakan jiwa, dan membersihkannya dari sifat-sifat tercela. Zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim karena patuh kepada Allah dan mencari ridha Allah, akan dapat membersihkan dan mensucikannya dari dosa
10
dan sifat kikir. Di sisi lain, zakat melatih diri untuk selalu bersyukur atas permberian Allah. Zakat juga merupakan sarana ibadah amaliyah yang mempunyai dimensi serta fungsi sosial ekonomi atas pemerataan karunia Allah SWT dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan kuat dengan yang lemah. Selain itu, zakat adalah media untuk menumbuhkan kesadaran di dalam diri manusia bahwa harta benda yang mereka miliki bukanlah hak penuh mereka. Tetapi merupakan amanah Allah yang dititipkan kepada manusia untuk mengelolanya, untuk mengambil manfaatnya dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan Allah pemilik yang sebenarnya. Sebab itu perlu pemahaman lebih dalam pada diri seorang muslim mengenai zakat. 1.
Pengertian Zakat Kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut lisan al Arab kata zaka mengandung arti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut al Qardawi (1999) dalam istilah fiqh adalah ”Sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT.” Arti tumbuh dan suci disini tidak hanya dipakai untuk kekayaan saja, tetapi juga untuk jiwa orang yang berzakat, sesuai firman Allah dalam Surat At
11
Taubah Ayat 103 yang artinya, ”Pungutlah zakat dari kekayaan mereka, engkau bersihkan dan sucikan mereka dengannya.” Terdapat delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu: orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), hamba sahaya (riqab), orang yang berhutang (gharimin), orang yang berperang dijalan Allah (sabilillah), dan orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil). Zakat menurut etimologi berarti, berkat, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Zakat menurut terminologi berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Al Qur’an. Atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu. Lafal zakat dapat juga berarti sejumlah harta yang diambil dari harta orang yang berzakat. Zakat dalam Al Qur’an dan Hadis kadang-kadang disebut dengan sedekah (shadaqah). Lebih lanjut pengertian zakat menurut LPPM Universitas Islam Bandung dalam buku Akuntansi Pajak Kontemporer (2006), yang ditinjau dari segi bahasa adalah: a.
Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenakan zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, atau dengan campur tangan keduanya). Dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan
12
lebih tumbuh dan berkembang, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (muzakki) dan si penerimanya (mustahik). b.
Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya. Dan jika itu telah dizakati kebaikkan mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas muzakki dan mustahik-nya.
c.
Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (potensial). Potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
d.
Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram. Dan jika telah dizakati, ia dapat mensucikan mental muzakki dari akhlak buruk dan juga bagi mustahik-nya.
e.
Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok muzakki, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahik-nya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi muzakki.
Jadi, zakat merupakan salah satu sarana beribadah kepada Allah, yang berfungsi untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Sebagai salah satu Rukun Islam, membayar zakat hukumnya wajib. Dan jika seorang
13
pemeluk Agama Islam tidak membayar zakat berarti dia berbuat dosa dan diancam hukuman neraka (Q.S. At Taubah: 34-35). 2.
Faedah dan Syarat Zakat Faedah zakat dibagi menjadi tiga bagian (Wikipedia, 2009) yaitu Faedah Diniyah, Faedah Khuluqiyah, dan Faedah Ijtimaiyyah. Adapun penjelasannya sebagai berikut: a.
Faedah Diniyah (segi agama) 1)
Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari Rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
2)
Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Rabb-nya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan.
3)
Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah yang artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah" (Q.S. Al Baqarah: 276).
4)
Zakat merupakan sarana penghapus dosa, seperti yang pernah disabdakan Rasulullah Muhammad SAW.
b.
Faedah Khuluqiyah (segi akhlaq) 1)
Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
14
2)
Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
3)
Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.
4) c.
Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.
Faedah Ijtimaiyyah (segi sosial kemasyarakatan) 1)
Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.
2)
Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah mujahidin fi sabilillah.
3)
Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa iri bagi fakir miskin. Karena masyarakat bawah biasanya jika melihat mereka yang berkelas ekonomi tinggi menghamburhamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaaat bisa tersulut rasa benci dan permusuhan mereka. Jika harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk mengentaskan
15
kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin. 4)
Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
5)
Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau
uang,
karena
ketika
harta
dibelanjakan
maka
perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat. Islam selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, termasuk penetapan harta yang menjadi sumber atau obyek zakat. Persyaratan harta yang menjadi sumber atau obyek zakat (Hafidhuddin, 2002) adalah: (a)
Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal. Artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak akan dikenakan zakat, karena Allah tidak akan menerimanya, sebagaimana yang tersebut dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 267.
(b)
Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha atau perdagangan atau di investasikan, baik oleh diri sendiri atau orang lain. Dalam terminologi fiqhiyyah, menurut
16
Yusuf al Qardhawi (1998) pengertian berkembang ada dua macam, yaitu secara konkret dan tidak konkret. Yang
konkret
diusahakan,
dengan
cara
diperdagangkan
dikembangbiakkan, dan
yang
sejenis
dengannya. Sedangkan yang tidak konkret maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang, baik berada ditangannya maupun di tangan orang lain atas namanya. Syarat ini sesungguhnya mendorong setiap muslim untuk memproduktifkan harta yang dimilikinya. Harta yang diproduktifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu dan ini sesuai dengan makna zakat Al Naama yang berarti berkembang dan bertambah. (c)
Milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan dalam kekuasaan pemiliknya. Atau menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya dan di dalamnya tidak tersangkut hak orang lain serta ia dapat memilikinya.
(d)
Harta tersebut menurut jumhur ulama, harus mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya nisab zakat emas adalah 85 gram, nishab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor dan sebagainya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak atau sedikit hasil
17
tanaman yang tumbuh di bumi wajib dikeluarkan zakatnya, jadi tidak ada nishab. Namun menurut Didin Hafidhuddin, nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya (mampu) dan diberikan kepada orangorang yang tidak mampu. Indikator kemampuan harus jelas,
dan
nisablah
kemampuannya.
Jika
merupakan
kurang
dari
indikator
nisab,
Islam
memberikan pintu untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu infak dan sedekah. (e)
Sumber-sumber zakat tertentu seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak harus sudah berada atau dimiliki atau diusahakan dalam tenggang waktu satu tahun. Persyaratan ini yang disebut persyaratan al haul. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib.
(f)
Sebagian
ulama
Mahzab
Hanafi
mensyaratkan
kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang
jika
tidak
terpenuhi
akan
mengakibatkan
kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup. Namun
18
sebagian ulama berpendapat bahwa amatlah sulit untuk menentukan
atau
mengukur
seseorang
itu
telah
terpenuhi kebutuhan pokoknya atau belum. Dan kebutuhan pokok setiap orang berbeda-beda. Karena itu menurut mereka (al Qardawi) syarat nishab dan An Namaa sudahlah cukup. 3.
Macam-macam Zakat a.
Emas, perak dan uang Dalil atas diwajibkannya zakat terhadap emas dan perak adalah sebagai berikut, “Dan orang-orang yang membendaharakan emas dan perak dan mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka akan menderita azab yang pedih.” (Q.S. At Taubah: 34) Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: ”Tidak ada seorangpun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya itu beberapa keping api neraka. Setelah dipanaskan, digosoklah lambungnya, dahinya, belakangnya dengan kepingan itu; setiap-setiap dingin, dipanaskan kembali pada suatu hari yang lamanya 50 ribu tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hambaNya.”
Ayat dan hadis tersebut menegaskan bahwa mengeluarkan zakat dari emas dan perak yang telah mencapai syarat wajib zakat, wajib hukumnya. Syarat wajib zakat adalah telah mencapai nisab dan haulnya.
19
Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, nisab zakat emas adalah 20 misqal atau 20 dinar, sedangkan nisab perak adalah 200 dirham. Banyak perbedaan pendapat tentang 20 misqal tersebut setara dengan berapa gram emas, ada ulama yang menyatakan 96 gram emas, 93, 91, 85 bahkan ada yang 70 gram emas. Menurut Yusuf al Qardhawi, yang sekarang banyak dianut oleh masyarakat, 20 misqal adalah sama dengan 85 gram emas. Dua ratus dirham perak sama dengan 595 gram perak. Termasuk pembahasan di sekitar zakat emas dan perak adalah zakat perhiasan. Para ulama telah sepakat wajibnya zakat atas perhiasan yang haram dipakai seperti perhiasan yang dipakai lakilaki, atau bejana emas dan perak yang dijadikan tempat makan dan minum. Sedangkan terhadap perhiasan yang dipakai oleh kaum perempuan, jumhur ulama sepakat akan tidak wajibnya zakat bagi perhiasan selain emas dan perak yang dipakai perempuan seperti intan, mutiara dan permata. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah bahwa benda-benda tersebut tidak berkembang, tetapi sekedar kesenangan dan perhiasan bagi kaum perempuan yang diizinkan Allah sebagaimana tersebut dalam Al Qur’an surat An Nahl ayat 14. Pendapat berbeda dikemukakan oleh ulama Syiah yang mengatakan bahwa zakat tetap diwajibkan atas perhiasan selain emas dan perak seperti intan dan permata berdasarkan keumuman Al Qur’an surat At Taubah ayat 103 yang menyatakan,
20
zakat harus dikeluarkan dari setiap harta yang dimiliki. Untuk kondisi saat ini, dimana barang-barang perhiasan bernilai ekonomis yang tinggi, yang nilainya sangat mahal dan seringkali melebihi nisab emas, sudah selayaknya pendapat terakhir ini harus diperhatikan. Hal lain yang berdekatan dengan zakat emas dan perak adalah zakat uang. Nisab dan kadar zakat uang sama atau setara dengan nisab emas yaitu 85 gram emas dan kadarnya 2,5%. b.
Zakat Hasil Pertanian Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat hasil pertanian, sesuai dengan perintah Allah pada Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 267 dan surat Al An’am ayat 141: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu…” (Q.S. Al Baqarah: 267) “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan tidak berjunjung, pohon kurma, tanamtanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya, (dengan dikeluarkan zakatnya)...” (Q.S. Al An’am: 141). Ayat-ayat tersebut bersifat umum, dengan demikian dapat dipahami bahwa seluruh tanaman wajib dikenakan zakatnya. Namun demikian, ada perbedaan pendapat para ulama tentang jenis
21
tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya (M. Ali Hasan, 2000: 6) antara lain yaitu: 1)
Al Hasan al Bashri, al-Tsauri dan as-Sya’bi berpendapat hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu biji gandum, padi, kurma dan anggur. Syaukani juga berpendapat demikian. Alasan kelompok ini adalah karena hanya itulah yang disebutkan dalam nash (Al Hadis).
2)
Abu Hanifah berpendapat bahwa semua tanaman yang diusahakan (produksi) oleh manusia dikenakan zakat kecuali pohon-pohonan yang tidak berbuah.
3)
Abu Yusuf dan Muhammad (keduanya murid Abu Hanifah) berpendapat bahwa semua tanaman yang bisa bertahan selama satu tahun (tanpa bahan pengawet) dikenakan zakat.
4)
Malik berpendapat bahwa tanaman yang bisa tahan lama kering, dan diproduksi atau diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.
5)
Syafi’i
berpendapat
bahwa
semua
tanaman
yang
mengenyangkan (memberi kekuatan), bisa disimpan (padi, jagung) dan diolah manusia wajib dikeluarkan zakatnya. 6)
Ahmad bin Hambali berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia dikenakan zakat.
22
7)
Mahmud Syaltut, berpendapat bahwa semua hasil tanaman dan buah-buahan yang dihasilkan oleh manusia dikenakan zakat. Syarat-syarat zakat pertanian adalah sebagai berikut: (a)
Berupa
tanaman
atau
buah-buahan
yang
dapat
berkembang, sebab zakat adalah bagian dari barang tersebut atau bagian dari jenisnya tanpa melihat kepemilikan tanahnya. (b)
Nisabnya 5 ausaq berdasarkan hadist Nabi: ”Harta yang kurang dari 5 ausaq tidak wajib zakat.” Sedangkan kadar zakat, menurut ketentuannya tanaman yang bergantung kepada tadah hujan, maka kadar zakatnya sebanyak
10%,
sedangkan
tanaman
yang
mempergunakan alat-alat yang memerlukan biaya termasuk pemeliharaannya, kadar zakatnya 5%. c.
Zakat Peternakan Dalam berbagai hadis dikemukakan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu ada tiga jenis hewan ternak yaitu unta, sapi dan domba. Sedangkan di luar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Maliki dan Imam Syafi’i tidak mewajikannya, kecuali bila kuda itu diperjualbelikan.
23
Hal yang senada diungkapkan oleh Sabiq (Abdurrahman Al-jaziiri) bahwa tidak ada kewajiban zakat selain hewan ternak yang tiga tersebut. Sedangkan kuda, keledai, dan himar tidak wajib zakat atasnya kecuali jika diperdagangkan. Dalam al-Mausu’ah alFiqiyyah dikemukakan bahwa dalam hal ternak kuda, sebagian ulama mewajibkannya, sebagian lagi menyatakan tidak. Sedangkan keledai, himar dan binatang lainnya, tidaklah dikenakan kewajiban zakat kecuali jika diperjualbelikan. Yusuf al Qaradhawi membahas zakat sapi, mengutip pendapat Ibnu Mundzir yang menganologikan kerbau pada sapi. Bahkan, ia menyatakan bahwa kedua jenis binatang ini wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ijma ulama. Karena itu, apabila diperhatikan dali-dalil dalam Al Qur’an dan Hadis serta pendapat para ulama dapatlah disimpulkan bahwa, hewan ternak selain tiga jenis tersebut di atas yang kini dalam perekonomian modern berkembang pesat, seperti peternakan unggas, tidaklah termasuk pada kategori zakat hewan ternak. Melainkan pada zakat perdagangan, karena memang sejak awal jenis
peternakan
ini
sudah
diniatkan
sebagai
komoditas
perdagangan. Nisab dan kadar zakat hewan ternak berbeda-beda untuk setiap jenis dan jumlah ternak. Untuk unta, nisabnya mulai dari 5 ekor unta dengan kadar zakatnya untuk jumlah 5 sampai 9 ekor unta adalah 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun, sedangkan jika
24
jumlahnya melebihi 121 ekor maka kadar zakatnya 3 ekor anak unta betina berumur 2 tahun atau lebih. Sedangkan sapi atau kerbau, nisabnya mulai 30 sampai 39 ekor yang kadar zakatnya 1 ekor sapi atau kerbau berumur 1 tahun. Untuk kambing, nisabnya mulai 40 ekor, dan kadar zakatnya untuk jumlah 40 sampai 120 ekor adalah 1 ekor anak kambing berumur 1 tahun. Hewan-hewan yang diperselisihkan oleh fuqaha berkenaan dengan macamnya dan ada pula sifatnya. Yang diperselisihkan macamnya adalah kuda, dimana jumhur ulama menyatakan kuda tidak wajib dizakati. Mengenai sifat hewan yang diperselisihkan ialah antara yang digembalakan dan tidak digembalakan. Zakat peternakan ini hanya diperlakukan bagi hewan-hewan yang sengaja diternakkan, tidak dengan maksud diperjualbelikan. Sedangkan untuk hewan-hewan yang dibudidayakan dengan maksud untuk diperjualbelikan
hewannya
ataupun
hasilnya
seperti
ayam
(pedaging dan petelur), bebek, sapi (perah dan potong), unta, kuda, biri-biri, madu dan lain sebagainya dikenakan zakat perdagangan. d.
Zakat Perdagangan Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya. Yang dimaksud harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah
untuk
diperjualbelikan
dan
bisa
mendatangkan
25
keuntungan. Kewajiban zakat harta perdagangan ini berdasarkan nash Al Qur’an, Hadis dan Ijma. Nash Al Qur’an ini bersifat umum, yang berarti zakat atas semua harta yang dikumpulkan dengan cara bekerja yang halal, termasuk jual beli. Sedangkan dasar Hadis diantaranya adalah riwayat dari Abu Dawud dari Samurah bin Jundus, dia berkata: “Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengeluarkan sadaqah dan zakat dari apa yang kita jual.” Syarat umum dari zakat harta perdagangan adalah adanya nisab, sudah satu tahun, dan bebas dari hutang, termasuk kebutuhan pokok. Sedangkan syarat praktisnya adalah adanya niat memperdagangkan harta dagangan, dan niat untuk memperoleh penghasilan. Menurut Mahzhab Syafi’i, syarat barang perdagangan pertama adalah dia memiliki barang itu dengan jalan membeli, niat ketika membeli untuk diperdagangkan (apabila dimiliki dengan jalan pusaka, wasiat atau hibah tidak menjadi tijarah). Standar zakat harta perdagangan biasanya berupa harta atau uang yang ada saat ini, juga mata uang, barang berharga, hutang, barang yang bisa diperjualbelikan (persediaan) dan harta yang dapat dihitung dengan nilai harga tetap (fix asset). Nilai zakat harta perdagangan para fuqaha berbeda pendapat mengenai nilai yang dihitung ketika mengeluarkan zakat, yaitu:
26
1)
Harta dagangan hendaknya dihitung dengan harga barang di pasar ketika sampai waktu wajib zakat.
2)
Harga barang tersebut dihitung dengan harga yang hakiki terhadap nilai barang dagangan, pendapat ini berdasar riwayat dari Ibnu Abbas. Sedangkan pendapat ketiga adalah orang harus membayar zakat dengan harga yang dia beli dengan nilai harta dagangan (al Qardawi).
Nisab zakat harta
perdagangan adalah senilai dengan 20 misqal emas, dengan kadar zakat 2,5%. e.
Zakat Barang Temuan dan Hasil Tambang Meskipun para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang tambang dan barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna barang tambang (ma’din), barang temuan (rikaz), atau harta simpanan (kanz), jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan kadar zakat untuk setiap barang tambang dan temuan (Wahbah az Zuhaili). Kewajiban zakat atas rikaz, ma’din dan kekayaan laut ini dasar hukumnya adalah keumuman nash dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 103 dan 267. Rikaz menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun. Rikaz tidak disyaratkan mencapai haul, tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat didapatkan. Kadar zakat rikaz yaitu seperlima (20%).
27
Ma’din adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam perut bumi, baik padat maupun cair seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas, besi sulfur dan lainnya. Besar zakat yang harus dikeluarkannya sama dengan rikaz yaitu seperlima. Namun mengenai nisabnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang lebih kuat dan didukung oleh Yusuf Qardhawi adalah bahwa rikaz tetap harus memenuhi persyaratan nisab, baik yang dimiliki oleh individu maupun negara. Demikian juga hasil yang dikeluarkan dari laut seperti mutiara, marjan, dan barang berharga lainnya, nisabnya dianalogikan dengan zakat pertanian. Kategori yang kedua adalah zakat berdasarkan modal dan hasil yang didapat dari modal tersebut. Untuk zakat ini mengikuti persyaratan haul, yaitu berlaku satu tahun. 4.
Zakat Penghasilan (Zakat Profesi) Zakat profesi (Kasbuk-’Amal wal-Mihan al-Hurrah) yaitu zakat upah buruh, gaji pegawai, dan uang jasa wiraswasta. Yang dimaksud kasbul-’amal (al Qardawi) adalah pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah. Sedangkan yang dimaksud dengan al-mihanul-hurrah adalah pekerjaan bebas, tidak terikat pada orang lain, seperti pekerjaan seorang dokter, swasta, pemborong, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain sebagainya.
28
Menurut al Qardawi, masalah gaji, upah kerja, penghasilan wiraswasta termasuk kategori mal mustafad, yaitu harta pendapatan baru yang bukan harta yang sudah dipungut zakatnya. Mal mustafad mencakup segala macam pendapatan, akan tetapi yang bukan pendapatan yang diperoleh dari penghasilan harta yang sudah dikenakan zakat, gaji, honor dan uang jasa itu bukan hasil dari harta benda yang berkembang (harta yang dikenakan zakat), bukan hasil dari modal atau harta kekayaan yang produktif, akan tetapi diperoleh dengan sebab lain. Demikian juga penghasilan seorang dokter, pengacara, seniman dan lain sebagainya mencakup dalam pengertian mal mustafad yang wajib dikenakan zakat dan tidak disyaratkan sampai satu tahun, akan tetapi dizakati pada waktu menerima pendapatan tersebut. Ukuran nisabnya adalah 85 gram emas murni dan kadar zakatnya adalah 2,5% dengan waktu zakat setiap mendapat penghasilan. Kadar zakat menurut BAZIS adalah 2,5% setiap mendapatkan penghasilan. Jadi jika pegawai negeri atau pegawai tetap zakatnya dipungut sebulan sekali pada waktu gaji keluar. Alasan-alasan kadar zakat 2,5% (al Qardawi) adalah: a.
Tercakup dalam pengertian keumuman kewajiban zakat mata uang.
b.
Gaji, upah, honor, dan uang jasa diperbolehkan melalui pengorbanan tenaga dan pikiran, sedangkan menurut Hukum Islam kadar keberatan itu memperingan kadar kewajiban.
29
c.
Mengikuti amalan Ibnu Mas’ud dan Mu’awiyah dan Umar bin Abdul-Aziz dalam memotong gaji para angkatan bersenjata dan para pegawai.
d.
Menurut al Qardawi, sumber pajak ada tiga macam, yaitu modal, tenaga, dan campuran modal dan tenaga. Pungutan pajak dari modal lebih besar daripada yang lain. Pungutan pajak dari campuran modal dan tenaga lebih besar daripada pungutan pajak dari tenaga. Jadi pungutan pajak dari tenaga adalah yang paling ringan. Mengenai dasar pengenaan zakat (penghasilan kena zakat), beberapa kalangan berbeda pendapat mengenai hal ini, yaitu: 1)
Secara langsung, yaitu zakat dihitung 2,5% dari penghasilan bruto secara langsung tanpa dikurangkan dengan biaya kebutuhan hidup yang menjadi tanggungan muzakki . Hal ini dikarenakan sulitnya mengukur patokan kebutuhan pokok yang layak bagi setiap orang. Dalam surat Al Baqarah ayat 267, “ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik…”
2)
Secara tidak langsung, yaitu zakat dihitung 2,5% dari penghasilan
bruto
setelah
dikurangkan
dengan
biaya
kebutuhan hidup yang menjadi tanggungan muzakki. Hal ini berpegang pada surat Al Baqarah ayat 219, yang artinya “Dan
30
mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan...” Namun menurut Yusuf Qardawi, zakat penghasilan sebaiknya ditunaikan dari jumlah bruto penghasilan yang diterima oleh muzakki. Hal senada juga diungkapkan oleh ketua BAZNAS Didin Hafidhuddin (2007).
B. Teori dan Konsep Pajak 1.
Pengertian Pajak Pengertian pajak menurut P.J.A. Adriani, adalah: ”Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” Termuat dalam buku Leroy Beaulieu yang berjudul Traite de la Science des Finances (1906) mengatakan: “Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah.”
Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (1919), mengatakan: “Pajak adalah bantuan uang secara incidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (sama dengan Negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi suatu Tatbestand (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak.” Dalam buku De overheidsmiddelen van Indonesia (N. J. Feldmann, 1949) mengatakan:
31
“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.” Dalam buku De Economische Betekenis der Belastingen (M.J.H. Smeets, 1951) mengatakan: “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.” Menurut Soeparman Soemahamidjaja (1964) dalam disertasinya yang berjudul Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong, “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, “Pajak adalah iuran rakyat kepada penguasa negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” “Dapat dipaksakan” artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita. Secara konstitusional pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sah dan dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam UUD 1945 pasal 23A menyebutkan bahwa, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undangundang.”
32
Dari beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, pajak adalah sejumlah kekayaan yang dipungut oleh negara dari masyarakat, bersifat memaksa, ditujukan untuk membiayai pengeluaran dalam kegiatan pemerintah guna mencapai sasaran sosial ekonomi negara. Dari pengertian pajak diatas, dapat ditarik kesimpulan mengenai karakteristik pajak (Agoes dan Trisnawati, 2008: 4), yaitu: a.
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
b.
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
c.
Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
d.
Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah (fungsi budgeter), yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka dipergunakan untuk membiayai investasi publik.
e.
Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur (reguler).
2.
Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak yang selama ini dikenal dan diterapkan dalam pemungutan pajak sebagaimana tercermin dalam Undang-undang Pajak (Wirawan dan Richard, 2007: 22) yaitu Official Assessment System, Semi Self Assessment System, Self Assessment System, Withholding System. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
33
a.
Official Assessment System Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terhutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya hutang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
b.
Semi Self Assessment System Semi Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terhutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak, fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.
c.
Self Assessment System Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang
34
aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam menentukan besarnya pajak yang terhutang seseorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku. d.
Withholding System Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkan kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dari keempat sistem pemungutan pajak diatas, yang diterapkan di
Indonesia secara penuh adalah self assessment sesuai dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sistem ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat
khususnya
wajib
pajak
untuk
menghitung,
memperhitungkan, membayar atau menyetor, dan melapor ke Kantor Palayanan Pajak sendiri. 3.
Pajak Penghasilan Menurut data APBN pada tahun 2009 dari pendapatan negara sebesar
Rp.984.787.000.000.000,
pajak
penghasilan
memberikan
kontribusi pendapatan sebesar Rp.357.400.000.000.000 atau sebesar 36,3% dari pendapatan negara. Dari data tersebut, jelas bahwa pajak
35
penghasilan mempunyai peranan yang cukup besar bagi penerimaan kas negara. Salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh wajib pajak adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan tehadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, jika kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Erly Suandy, 2006). Oleh karena pajak penghasilan melekat pada subyeknya maka ia termasuk pajak subyektif. Subyek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Di dalam undang-undang subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan ini disebut sebagai Wajib Pajak. Kewajiban membayar pajak bagi subjek pajak dimulai saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Berikut ini penggolongan wajib pajak: a.
Wajib Pajak Orang Pribadi, subjek pajaknya adalah individu sebagai orang pribadi. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dikategorikan menjadi dua, yaitu: 1)
WPOP yang mempunyai penghasilan dengan melakukan kegiatan
usaha
dan
atau
pekerjaan
bebas
yang
menyelenggarakan pembukuan atau bekerja pada satu atau lebih pemberi kerja. Wajib pajak ini wajib menyampaikan SPT 1770 pada tiap tahun pajak.
36
2)
WPOP
yang
mempunyai
penghasilan
dengan
tidak
melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas dan bekerja pada satu atau lebih pemberi kerja. Wajib pajak ini wajib menyampaikan SPT 1770 S pada tiap tahun pajak. Namun jika wajib pajak dengan jumlah penghasilan bruto setahun tidak lebih dari Rp 48.000.000 menggunakan SPT 1770 SS. b.
Wajib Pajak Badan, subjek pajaknya adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, ataupun badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
4.
Jenis Penghasilan Dari bahasan sebelumnya, dijelaskan bahwa seorang subjek pajak statusnya akan berubah menjadi wajib pajak bila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Dimana kewajiban objektif muncul bila subjek pajak memperoleh tambahan kemampuan ekonomis berupa penghasilan yang dikenakan sebagai objek pajak dalam pajak penghasilan. Penghasilan dikategorikan menjadi tiga macam, yakni: a.
Taxable Income, yakni penghasilan yang dapat dijadikan objek untuk dikenakan pajak.
37
b.
Non Taxable Income, yakni penghasilan yang tidak dapat dijadikan objek untuk dikenakan pajak. Dalam hal penghasilan yang diperoleh mustahid atas dana zakat yang dipungut dan disalurkan oleh lembaga amil zakat termasuk dalam non taxable income.
c.
Penghasilan yang dipotong pajak final, yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu 1)
Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2)
Penghasilan berupa hadiah undian.
3)
Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4)
Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan
5) 5.
Penghasilan tertentu lainnya.
Biaya-biaya sebagai Pengurang Penghasilan Sistem perpajakan seperti halnya sistem akuntansi mengakui adanya pengeluaran atau biaya yang dipakai oleh wajib pajak untuk
38
menghasilkan pendapatan yang diperoleh. Namun tidak semua pengeluaran atau biaya dalam akuntansi dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan dalam perpajakan. Bagi wajib pajak muslim, dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3 huruf a disebutkan bahwa, Yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Maksudnya, berdasarkan penjelasan pasal 4 ayat 3 huruf a diatas, menyatakan bahwa penghasilan yang diperoleh mustahid atas dana zakat yang diterima dan disalurkan oleh lembaga amil zakat termasuk dalam non taxable income. Maka zakat adalah penghasilan yang tidak dapat dijadikan objek untuk dikenakan pajak. Sedangkan dalam perhitungannya, dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf g menyatakan bahwa, ”Zakat yang dibayarkan oleh Bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, merupakan salah satu item yang boleh dikurangkan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.” Artinya, zakat tersebut dapat dijadikan sebagai biaya yang mengurangi
39
penghasilan kena pajak, jika zakat atas penghasilan tersebut dibayarkan kepada badan atau lembaga amil zakat. Hal ini memperkuat Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ./2003 sebelumnya. Dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 14 ayat 3 menyatakan bahwa, ”Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dapat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.” Sedangkan pada Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ./2003 dinyatakan bahwa, Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak badan atau penghasilan neto Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Dari penjabaran diatas dijelaskan bahwa bagi wajib pajak orang pribadi yang membayar zakat penghasilan, zakat tersebut diperbolehkan menjadi deductible expense. Dalam keputusan Dirjen Pajak tersebut, disebutkan pula bahwa penghasilan yang dimasukkan dalam perhitungan zakat penghasilan bukan penghasilan yang dikenakan pajak final. Maka jika kita memperoleh penghasilan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan dari bunga deposito dan tabungan, hadiah undian, transaksi saham,
40
transaksi pengalihan harta, maka zakat atas penghasilan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak adalah sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan
yang
merupakan objek pajak yang bukan merupakan pajak final. Sedangkan cara perhitungan menurut Keputusan D/291 Tahun 2000 Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia pasal 16, pada dasarnya perhitungan zakat menganut self assesment system dimana muzakki diberi kewenangan untuk melakukan perhitungan sendiri atas jumlah zakatnya, namun bila muzzaki merasa kesulitan untuk menghitungnya maka dapat meminta pertolongan badan atau lembaga amil zakat. 6.
Kredit Pajak Kredit pajak adalah pajak yang telah dilunasi setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam tahun pajak berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, yang merupakan angsuran pajak yang boleh dikurangkan dari pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan, kecuali yang bersifat pembayaran pajak penghasilan (PPh) yang final (Djuanda, 115: 2006). Kredit pajak tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a.
Diperoleh penghasilan oleh wajib pajak dalam negeri dari pekerjaan atau kegiatan diatur dalam PPh Pasal 21.
41
b.
Pemungutan oleh pihak lain atas penghasilan dari usaha diatur dalam PPh Pasal 22.
c.
Diperoleh penghasilan dari modal, jasa, dan kegiatan tertentu diatur dalam PPh Pasal 23.
d.
Diperoleh penghasilan oleh wajib pajak luar negeri dari pekerjaan, jasa, kegiatan dan modal diatur dalam PPh Pasal 26.
e.
Pajak yang dipotong atau dipungut, dibayar terutang di luar negeri.
f.
Pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri diatur dalam PPh Pasal 25. Dalam perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar, jumlah pajak
terutang harus dikurangi terlebih dahulu dengan kredit pajak. Apabila pajak yang terutang lebih besar dari pada kreditnya, wajib pajak harus membayar kekurangannya ke kas negara. Sebaliknya wajib pajak dapat mengajukan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak jika kreditnya lebih besar dari pada pajak yang telah dibayar. Menurut Thomas R. Pope dan John L. Kramer (1999) kredit pajak adalah “Tax Credit Which include prepayment, are amount that can be substracted from the gross tax to arrive at the tax due or refund due.” Kemudian tax credit ini diklasifikasikan menjadi: 1)
Refundable Tax Credit, are allowed to reduce tax payer’s tax liability to zero and if some credit still remains, are rendable (paida) by the government to the tax payer’s. Apabila kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang maka kelebihan kredit
42
pajak tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak, contohnya yaitu prepayment of tax. “Prepayment of tax, which are amount paid to the goverment during the year through means such as witholding from wages, and selected other item are classified as refundable tax credit.” Pengkreditan ini dapat dilakukan dengan tujuan misalnya, untuk memperhitungkan pajak yang telah dipotong oleh orang ketiga dan pajak yang telah dipotong di luar negeri. 2)
Non Refundable Tax Credit, can be substracted from the tax but will not be paid to the tax payer’s institutions where the tax credit exceed the tax. Non Refundable Tax Credit are that have been created by congress for various social, economic, and political reason such as the child and dependent care credit. Dalam konteks ini, dengan berbagai pertimbangan sosial, ekonomi, dan politik, ada beberapa biaya yang walau tidak terkait dengan pajak dapat dikreditkan terhadap pajak terutang.
7.
Pengenaan Zakat Dalam Perpajakan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, maka formal pengenaan pajak dan zakat untuk wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:
43
Tabel 2.1 Formal Pengenaan Pajak dan Zakat untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Rp. XXX Gaji satu bulan XXX Tunjangan istri/anak XXX Tunjangan perumahan XXX Tunjangan pendidikan anak XXX Tunjangan jabatan XXX Tunjangan transport XXX Jaminan Kecelakaan kerja XXX Jaminan kematian XXX Jaminan pemelihara kesehatan Penghasilan Bruto (PB) Pengurang: Biaya Jabatan (5% x PB) Iuran Pensiun Iuran THT
Rp XXX Rp. XXX XXX XXX
Penghasilan neto sebulan Penghasilan neto setahun (-) Zakat Ph. (2,5% x PB setahun) (-) PTKP PKP PPh 21 terhutang setahun (PKP x tarif pasal 17) Sumber: Data diolah sendiri sesuai UU
Rp(XXX) Rp XXX Rp XXX Rp(XXX) Rp(XXX) Rp. XXX Rp. XXX
Untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp 15.840.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi Rp 1.320.000
tambahan untuk wajib pajak menikah
44
Lanjutan Tabel 2.2 Rp 15.840.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga Sumber: UU No.36 Tahun 2008 Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut: Tabel 2.3 Tarif Pajak Pasal 17 Lapisan PKP Sampai dengan Rp 50.000.000 Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 Diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 Diatas Rp 500.000.000 Sumber: UU No.36 Tahun 2008
Tarif Pajak 5% 15% 25% 30%
C. Persamaan Antara Zakat dan Pajak Menurut al Qardawi, dari definisinya terdapat titik persamaan antara pajak dan zakat, yaitu: 1.
Unsur paksaan dan kewajiban yang merupakan cara untuk menghasilkan pajak, juga terdapat dalam zakat. Bila seorang muslim terlambat membayar zakat, karena keimanan dan keislamannya belum kuat.
2.
Bila pajak harus disetor kepada lembaga masyarakat (negara), pusat maupun daerah, maka zakat pun demikian. Karena pada dasarnya zakat
45
itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai badan yang disebut amil zakat. 3.
Pada ketentuan pajak terdapat tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajaknya selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh berbagai fasilitas untuk dapat melangsungkan kegiatan usahanya. Demikian sama halnya dalam zakat tidak pula memperoleh suatu imbalan. Ia membayar zakat selaku anggota masyarakat. Ia hanya memperoleh lindungan, penjagaan dan solidaritas dari masyarakat. Ia wajib memberikan hartanya untuk menolong masyarakat dan membantu mereka dalam menanggulangi kemiskinan, kelemahan dan penderitaan hidup,
juga
menunaikan
kewajibannya
untuk
menanggulangi
kepentingan umat Islam tanpa mendapat prestasi kembali atas pembayaran zakatnya. 4.
Apabila pajak pada zaman modern ini mempunyai tujuan ke masyarakat, ekonomi dan politik disamping tujuan keuangan, maka zakat mempunyai tujuan yang lebih jauh dan jangkauan yang lebih luas daripada aspekaspek tersebut. Ibrahim (1992: 148) menguraikan titik temu dan letak persamaan serta
perbedaan antara zakat dan pajak dimana kedua-duanya sama-sama wajib. Bedanya zakat kewajibannya berdasarkan nash agama sedangkan pajak berdasarkan ijtihad ulil amri, sejalan dengan tututan kebutuhan dan kemaslahatan. Sisi persamaannya adalah keduanya sama-sama mempunyai nilai sosial sebagai realisasi prinsip tolong menolong, kerjasama, gotong
46
royong yang jika dilandasi dengan niat yang tulus akan mendapat pahala yang besar dari sisi Allah.
D. Perbedaan Antara Zakat dan Pajak Termuat dalam tesis Herry Yarmanto (2003) pendapat tentang perbedaan antara zakat dan pajak menurut beberapa ahli, yaitu: 1.
Dari segi nama dan etiketnya Perbedaan antara zakat dan pajak sepintas lalu nampak dari etiketnya, baik arti maupun kiasannya. Zakat menurut bahasa berarti suci, tumbuh dan berkah. Berbeda dengan gambaran dari kata pajak. Sebab kata dharibah (pajak) diambil dari kata dharaba, yang artinya utang, pajak tanah atau upeti dan sebagainya. Yaitu sesuatu yang harus dibayar, sesuatu yang menjadi beban.
2.
Mengenai Hakikatnya Zakat itu ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam, sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Adapun pajak adalah kewajiban dari negara semata-mata yang tak ada hubungannya dengan makna ibadah. Karena zakat adalah ibadah dan merupakan rukun Islam sehingga pembayarannya tidak sah jika tidak diikuti dengan niat. Karena itu pula zakat tidak diwajibkan atas non-muslim. Sedangkan pajak dapat dikenakan atas muslim dan non-muslim dan keabsahannya tidak tergantung pada niat penyetor (Ibrahim Teuku H. Muslim, 1992: 173).
47
3.
Mengenai Batas dan Ketentuannya Zakat adalah hak yang ditentukan oleh Allah, sebagai pembuat syariat. Dialah yang menentukan batas nisab bagi setiap macam benda dan membebaskan kewajiban itu terhadap harta yang kurang nisabnya. Allah juga memberikan ketentuan atas kewajiban zakat iru dari seperlima, separuh, sampai seperempat puluh. Tak seorang pun boleh mengubah atau mengganti apa yang telah ditentukan oleh syariat, ataupun menambah atau mengurangi. Berbeda dengan pajak yang tergantung pada kebijakan dan kekuasaan penguasa baik mengenai objek, persentase, harga dan ketentuan lainnya. Bahkan ditetapkan dan dihapuskannya pajak itu tergantung pada penguasa, sesuai dengan kebutuhan (al Qardawi).
4.
Mengenai Kelestarian dan Kelangsungannya Zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus-menerus. Ia akan diwajibkan seterusnya selagi Islam dan umat Muslim ada di muka bumi ini. Adapun pajak tidak memiliki sifat yang tetap dan terusmenerus, baik mengenai macam, persentase, dan kadarnya. Pajak amat tergantung pada situasi, kondisi perkembangan zaman dan perubahan kebutuhan sehingga pemerintah dapat mengubahnya selagi diperlukan.
5.
Mengenai Pengeluarannya Zakat mempunyai sasaran khusus yang telah ditetapkan dalam Al Quran. Sasarannya adalah kemanusiaan dan ke-Islaman. Sedangkan
48
pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara sesuai dengan ketetapan penguasa. 6.
Tujuan Spiritual Zakat memiliki tujuan spiritual dan moral yang lebih tinggi dari pajak. Tujuan yang luhur itu tersirat pada kata zakat yang terkandung didalamnya.
Perbedaan Definisi
Dasar Hukum Objek
Subjek
Hishab dan Tarif
Sanksi
Motivasi pembayaran
Tabel 2.4 Perbedaan Zakat dan Pajak Zakat Pajak Kewajiban atas sejumlah harta Pungutan wajib kepada tertentu untuk kelompok tertentu negara. dan dalam waktu tertentu. Al Qur’an, Hadis dan Ijma. Hukum negara (undangundang). Harta produktif. a. Penghasilan. b. Juga dikenakan atas konsumsi (PPN). c. Harta tidak produktif (PBB dan PKB). Hanya dikenakan kepada orang Dikenakan kepada Muslim. seluruh warga negara tanpa melihat agama yang dianutnya. Ditentukan oleh Allah dan Ditentukan oleh negara bersifat mutlak, besarnya tarif dan dapat berubah sesuai atau persentase zakat tidak akan dengan kondisi neraca berubah. anggaran negara. Sanksi dari Allah, baru Dapat dikenakan sanksi dikenakan di akhirat, kecuali secara langsung negara-negara yang berdasarkan undangpemerintahannya menggunakan undang. dasar Hukum Islam. Keimanan dan ketaqwaan Ketaatan dan ketakutan kepada Allah. kepada negara dan sanksinya.
49
Lanjutan Tabel 2.4 Pemanfaatan Disalurkan untuk 8 golongan Penerimaan yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, garim, sabilillah dan ibnu sabil.
Perhitungan
Dipercayakan kepada muzakki.
Ijab Qabul
Digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik, sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh orang kaya atau orang miskin. Dapat menggunakan bantuan jasa akuntan atau konsultan pajak. Tidak perlu ijab qabul.
Disyaratkan untuk melakukan ijab qabul. Sifat Meskipun zakat adalah Dapat dipaksakan kewajiban tiap Muslim, namun berdasarkan ketentuan pemungutan zakat tidak dapat perundang-undangan dipaksakan. pajak yang berlaku. Sumber: Indonesian Tax Review Vol IV/Ed 47/2007
G. Penelitian Terdahulu
Peneliti meninjau beberapa penelitian sebelumnya dengan beberapa tujuan (a) memberitahu pembaca hasil penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaporkan. (b) Menghubungkan suatu penelitian dengan dialog yang lebih luas dan berkesinambungan tentang suatu topic dalam pustaka, mengisi kekurangan dan memperluas penelitianpenelitian sebelumnya. Berikut ini penelitian sebelumnya yang digunakan peneliti sebagai bahan rujukan penelitian.
50
Peneliti Abdul Basir (2002)
Judul “Zakat Atas Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak”
Herry ”Analisis Yarmanto Zakat (2003) Sebagai Faktor Pengurang Penghasilan Kena Pajak” (Tinjauan Aspek Sinergi Antara Zakat dan Pajak)
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu Metodologi Penemuan Tipe penelitian Zakat penghasilan dan pajak penghasilan merupakan yang institusi pengumpul dana, digunakan namun UU No.38 Th.1999 dan adalah UU No.17 Th.2000 hanya deskriptif memperkenalkan zakat analitis. penghasilan sebagai pengurang Metode penghasilan kena pajak. pengumpulan Perlakuan zakat bisa data: disamakan dengan pajak 1. Studi Kepustakaan penghasilan yaitu bukan sebagai faktor pengurang PKP 2.Penelitian melainkan sebagai kredit pajak Lapangan (wawancara) yang nonrefundable. Pajak dan zakat memiliki Penelitian banyak kesamaan dan dilakukan perbedaan. Keduanya memiliki dengan fungsi yang saling beririsan pengumpulan data sekunder yaitu berperan dalam fungsi distribusi. (LAZIS yang Adanya dua pendapat yang telah berbeda mengenai cara dikukuhkan penghindaran beban ganda atas oleh suatu objek yang sama, (1) pemerintah) pendapat pertama mengatakan dan studi bahwa zakat boleh literatur. dikurangkan dari pajak yang terhutang, dan (2) pendapat kedua mengatakan dasar untuk menghitung pajak ditentukan setelah zakat yang benar-benar dibayar diperhitungkan didalamnya. Cara pertama lebih dekat dengan pendapat Imam Ahmad bin Hamdal yang dianut oleh Malaysia.
51
Lanjutan Tabel 2.5 Sedangkan cara kedua zakat yang telah dibayar diperbolehkan mengurangi PKP, ini dilakukan di Indonesia. Sumber: Data diolah sendiri
F. Kerangka Pemikiran Berikut ini adalah kerangka pemikiran dari penelitian yang dilakukan:
Individu yang memperoleh penghasilan
WPOP
Membayar zakat dan pajak
Wajib Zakat (Muzakki)
Pola perlakuan zakat dalam pajak
Yang berlaku sekarang dalam UU PPh
Zakat sebagai pengurang PKP
Zakat sebagai pengurang PPh (kredit pajak)
Usulan alternatif kebijakan pajak
Analisis
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian studi komparatif yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan. Zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Zakat Maal yang meliputi zakat atas penghasilan atau zakat profesi. Sedangkan pajak yang diteliti hanya menyangkut pajak penghasilan atas wajib pajak orang pribadi.
B. Jenis dan Pendekatan Penetilian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Newman (2000: 30), penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan secermat mungkin suatu hal dari data yang ada. Penelitian ini tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti dari data itu, menjadi suatu wacana dan konklusi dalam berfikir logis, praktis, dan teoritis. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (1994: 2), karakteristik permasalahan penelitian kualitatif yaitu berusaha menggambarkan atau menjelaskan secara
53
lebih mendalam suatu fenomena dan untuk mengembangkan suatu teori. Pendekatan
kualitatif
dipilih
karena
peneliti
ingin
mengeksplorasi
kemungkinan penerapan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak) sebagaimana yang telah diterapkan di Malaysia.
C. Definisi Operasional Variabel Yang dimaksud dengan definisi operasional adalah melekatkan arti pada suatu variabel dengan cara menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakantindakan yang perlu untuk mengukur variabel tersebut. Dengan kata lain, definisi operasional berfungsi memberikan batasan atau arti suatu variabel dengan merinci hal yang harus dikerjakan oleh peneliti untuk mengukur variabel tersebut (Kerlinger, 2003: 51). Adapun definisi operasional dari variabel penelitian adalah sebagai berikut: 1.
Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Pada pola ini, penghasilan neto dikurangi dengan zakat penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi (muzakki). Perlakuan ini diterapkan di Indonesia.
2.
Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan Pada pola ini, pajak terutang dikurangi dengan zakat penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi (muzakki). Perlakuan ini diterapkan oleh Malaysia.
54
D. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang dapat penulis uraikan yaitu: 1.
Data Primer Metode yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan data primer adalah wawancara (interview), yaitu metode yang digunakan oleh penulis secara langsung berhubungan dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan.
2.
Data Sekunder Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber eksternal, yaitu data yang didapat dari membaca dan memahami buku-buku referensi, artikel, jurnal perpajakan, tesis dan surat keputusan yang relevan khususnya yang berkaitan dengan zakat dan perpajakan, serta data-data yang berasal dari badan atau lembaga amil zakat.
E. Metode Analisa Data Metode analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip oleh Irawan (2006: 73), menyatakan bahwa analisis data adalah: ”... proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan dilapangan, dan bahan-bahan lain yang anda dapatkan, yang kesemuanya itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda terhadap suatu fenomena dan membantu anda kepada orang lain”. Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa proses pengolahan data penelitian dengan analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah berbagai data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi. Data yang terkumpul
55
melalui studi dokumen dan wawancara kemudian dianalisis untuk mengetahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Pemilihan metode ini didasarkan atas pertimbangan bahwa skripsi ini akan difokuskan pada analisis sumber-sumber hukum, baik zakat yang merujuk pada teks-teks hukum Islam dan pajak yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, skripsi ini diawali dengan pembahasan deskripsi literatur tentang zakat penghasilan dan pajak penghasilan dan kaitan antara keduanya. Melalui penelitian deskriptif peneliti menggambarkan perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak). Untuk memudahkan pemahaman tentang dua perlakuan zakat tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan contoh suatu kasus.
56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Ketentuan Zakat Dalam Undang-Undang Perpajakan Reformasi peraturan perpajakan mengenai zakat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong wajib pajak dan muzakki agar dapat menunaikan kewajiban membayar pajak penghasilan dan zakat penghasilan dengan baik. Untuk mengatasinya pemerintah telah melakukan integralisasi antara kewajiban pajak dan zakat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan telah mengakomodir zakat pada Pasal 9 ayat (1) huruf g bahwa, Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dari harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
Termaktub pula dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa, zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dapat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Dari kedua undang-undang ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan zakat yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu zakat sebagai
57
pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Selama ini di kalangan umat Islam beredar anggapan yang salah, bahwa membayar zakat dapat langsung mengurangi pajak yang akan dibayar. Namun sesungguhnya tidak, sebagaimana Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ./2003 bahwa, Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak badan atau penghasilan neto Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.
KEP ini menegaskan kembali ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 38 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa zakat yang dibayarkan dapat dikurangi dari penghasilan bruto wajib pajak badan atau penghasilan neto wajib pajak orang pribadi. Artinya wajib pajak orang pribadi yang membayar zakat penghasilan, zakat tersebut diperbolehkan menjadi deductible expense (dapat dijadikan biaya). Maka jika penghasilan neto seorang wajib pajak orang pribadi adalah Rp 5.000.000 sedangkan wajib pajak tersebut telah menunaikan zakat sebesar Rp 1.000.000, pajak yang harus dibayar adalah Rp 4.000.000 (Rp 5.000.000 – Rp 1.000.000) dikalikan tarif progresifnya sebesar 5% yaitu Rp 200.000. Jadi zakat bukan dapat langsung mengurangi pajak yang akan dibayar. Selanjutnya masih dalam KEP tersebut dijelaskan bahwa penghasilan tersebut harus penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang tidak bersifat final. Maka jika kita memperoleh penghasilan
58
sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan dari bunga deposito dan tabungan, hadiah undian, transaksi saham, transaksi pengalihan harta, maka zakat atas penghasilan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Meskipun zakat penghasilan dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak, namun bila ditinjau lebih dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, maka untuk melaporkan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak, wajib pajak harus memenuhi beberapa persyaratan yang sifatnya kumulatif yang harus dicantumkan dalam laporan pajak penghasilan tahunan (SPT Tahunan PPh), diantaranya yaitu: 1.
Zakat harus nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam. Untuk persyaratan ini tidak sulit dipenuhi, karena memang kewajiban membayar zakat sudah dapat pasti hanya dilakukan oleh orang pribadi beragama Islam. Permasalahan akan timbul jika zakat tersebut dibayarkan oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh beberapa orang. Karena dapat terjadi jika suatu badan dimiliki oleh beberapa orang dengan berbagai agama yang dianutnya.
2.
Zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan
59
Zakat. Dari pembayaran zakat tersebut akan dibuatkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang diberikan kepada muzakki dan nantinya digunakan sebagai bukti pengurang PPh. Namun dalam struktur masyarakat Indonesia, keberadaan amil zakat yang berada disekitar mereka seperti lembaga amil zakat yang dikelola masjid atau mushala maupun yayasan swadaya masyarakat, jumlahnya lebih banyak daripada badan atau lembaga resmi pemerintah. Alhasil mereka lebih memilih lembaga amil zakat yang berada dekat disekitar mereka atau menyerahkannya langsung ke yang berhak karena mudah menjangkaunya. Sehingga masih banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan insentif pajak ini. 3.
Zakat yang dibayarkan adalah zakat yang berkenaan dengan penghasilan yang merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang tidak bersifat final. Jadi jika kita membayar zakat atas penghasilan dari bunga deposito, hadiah undian, transaksi saham, dan transaksi pengalihan harta, maka zakat penghasilan yang kita bayarkan tersebut tidak dapat diakui sebagai pengurang pajak penghasilan. Sesuai Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ./2003 ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak baru merupakan zakat penghasilan saja. Ini tidak berlaku untuk seluruh jenis zakat.
60
B. Analisis Teori 1.
Perlakuan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Undang-Undang PPh pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa suatu beban dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak jika beban tersebut terkait dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Menurut Abdul Basir (2002), zakat penghasilan tidak memenuhi kriteria sebagai beban yang terkait dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jika seorang wajib pajak membayar zakat penghasilan maka pembayaran tersebut tidak
terkait
dengan
penghasilannnya,
khususnya
dalam
hal
mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang semuanya bermakna akan menambah penghasilan malah justru membayar zakat akan mengurangi penghasilan pembayar. Pada dasarnya baik zakat penghasilan maupun pajak penghasilan dikenakan atas objek yang sama, yaitu penghasilan yang diterima oleh seorang individu yang beragama Islam. Adanya dua kewajiban terhadap objek yang sama ini dapat dikatakan sebagai kewajiban ganda. Abdul Basir menyebutkan bahwa, dengan memasukkan zakat penghasilan sebagai penghasilan kena pajak, maka penghindaran pengenaan beban ganda hanya efektif maksimal sebesar 30% (tarif PPh). Ini berarti wajib pajak yang beragama Islam harus menanggung beban ganda sebesar 70%. Kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah ternyata tidak
61
menghilangkan kewajiban ganda yang harus dipikul Umat Islam, tetapi hanya mengurangi beban pajak yang terutang. 2.
Perlakuan Zakat sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan (Kredit Pajak) Dalam teori, untuk menghitung pajak yang harus dibayar terlebih dahulu harus dikurangkan kredit pajak terhadap pajak terhadap pajak yang terutang. Sebagaimana hasil analisis diatas, dengan tidak terpenuhinya zakat penghasilan dalam kriteria sebagai beban yang terkait dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan maka perlakuan zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak tepat (Abdul Basir, 2002). Adanya kesetaraan filosofis antara zakat penghasilan dan pajak penghasilan yang menciptakan aspek kongruensi, maka tentunya bagi pihak warga negara khususnya wajib pajak muslim akan menimbulkan beban ganda. Untuk menyelaraskan aspek filosofis dan menghindari beban ganda serta menciptakan keadilan maka perlakuan zakat penghasilan sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak) adalah tepat. Hal senada juga dikemukakan oleh Rochmat Soemitro bahwa di negara yang memungut pajak disamping zakat, maka zakat yang telah dibayar dapat dikurangkan (dikreditkan) dari pajak yang terutang. Di Malaysia pajak yang telah dibayarkan oleh setiap individu dapat dikurangkan terhadap sejumlah nilai yang yang sebenarnya bukan
62
merupakan pembayaran pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan 1967 di Malaysia menyebutkan bahwa, pajak tersebut selain atas prepaid tax juga dapat dikreditkan dengan pengurangan pajak untuk individu, zakat dan fitrah yang dibayarkan, serta pengurusan izin tenaga kerja. Sebaliknya di Indonesia sampai saat ini pajak hanya dapat dikreditkan terhadap pajak. Kewajiban PPh di Indonesia tidak akan tercampur dengan yang lain. Karena yang dipajaki adalah penghasilan, maka yang menjadi kredit pajak adalah hal yang bersangkutan dengan penghasilan itu sendiri. Dengan demikian PPh orang pribadi yang terutang hanya dapat dikreditkan dengan prepaid tax yang dibayarkan pada tahun berjalan, seperti PPh 21 yang dipotong pihak lain, PPh Pasal 25 yang dibayar setiap bulannya, dan fiskal luar negeri. Akhir-akhir ini berkembang wacana untuk menjadikan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan seperti yang telah diterapkan di Malaysia. Mereka menganggap bahwa meski esiensi antara zakat dan pajak berbeda, tapi keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Maka diperlukan solusi guna menghindarkan beban ganda atas suatu objek yang sama. Menurut Muktiyanto dan Hendrian (2008), jika hal ini diterapkan akan banyak kebaikan yang muncul, antara lain: a.
Akan terjadi peningkatan tax ratio, yaitu jumlah pembayar pajak akan semakin banyak. Para wajib pajak muslim akan makin bersemangat membayar zakat maupun pajak, disebabkan tidak adanya lagi pembayaran ganda.
63
b.
Karena aspek peruntukan zakat bagi delapan golongan mustahik, maka masyarakat miskin akan terbantu. Dengan semakin banyaknya dana zakat yang disalurkan melalui Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat, maka program-program pemberdayaan masyarakat akan semakin banyak bisa digulirkan. Tentunya hal ini juga sangat membantu program pemerintah, terutama dalam pengentasan kemiskinan.
c.
Akan timbul tuntutan kepada badan atau lembaga pengelola zakat untuk menerapkan
prinsip-prinsip
good
governance,
yaitu
amanah,
profesionalitas, dan transparan. d.
Penerapan zakat pengurang pajak selama ini hanya pada tataran zakat tersebut sebagai biaya pengurang penghasilan. Pengaruhnya tentu tidak besar bagi pembayar pajak yang juga merupakan para pembayar zakat karena tidak dikreditkan langsung pada pajak terutang. Akan tetapi tentu akan lebih terasa besarnya pengaruh zakat terhadap pajak jika zakat tersebut dapat dikreditkan langsung ke pajak penghasilan. Logika penggunaannya tentu sama. Pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan pegawai, begitu pula zakat yang memiliki implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Di lain sisi, harapan ini menimbulkan adanya silang pendapat di kalangan
masyarakat.
Mereka
menganggap
bahwa
hal tersebut
merupakan kebijakan diskriminatif terhadap non Muslim. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa soal zakat dan pajak tidak perlu dikaitkaitkan (Yarmanto, 2003). Mereka yang termasuk dalam pendapat ini
64
khawatir kewajiban zakat terkesan tidak ikhlas manakala mereka menuntut adanya penggantian baik dengan cara mengurangkan zakat tersebut pada penghasilan kena pajak atau mengurangkannya langsung terhadap pajak penghasilan. Namun masalah sesungguhnya bukan itu, tapi ada kekhawatiran pada sebagian kalangan yang menyatakan bahwa bila zakat dijadikan sebagai pengurang langsung pajak penghasilan maka perolehan pajak akan berkurang.
C. Analisis Studi Kasus Untuk mengetahui perbedaan dari dua perlakuan zakat yaitu sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak), berikut akan disajikan sebuah kasus mengenai dua pola perlakuan ini. Tuan Ahmad seorang muslim dan bekerja sebagai pegawai di PT Sampoerna Jaya mendapatkan gaji Rp 4.500.000 tiap bulan. Ia tidak memiliki penghasilan lain dan belum menikah. Sehingga perhitungan PPh Pasal 21 terhutang tahun 2009 adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 Zakat sebagai Pengurang PKP Penghasilan Bruto setahun (-) Biaya Jabatan (5% x Ph. Bruto)
Rp 54.000.000 2.700.000
Ppenghasilan Neto setahun (-) Zakat (2,5% x Ph. Bruto)
Rp 51.300.000 1.350.000
Penghasilan Neto Setelah Zakat
Rp 49.950.000
65
Lanjutan Tabel 4.1 (-) PTKP (TK/0) PKP PPh 21 terutang (5% x PKP)
15.840.000 Rp 34.110.000 Rp 1.705.500
Sumber: Data diolah sendiri Dan persentase masing-masing zakat dan pajak yang dikeluarkan jika zakat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah sebagai berikut: Tabel 4.2 Persentase Pajak dan Zakat sebagai Pengurang PKP Pajak Zakat Total Penghasilan Rp 1.705.500 Rp 1.350.000 Rp 3.055.500 Rp 54.000.000 3,16% 2,5% 5,66% 100% Sumber: Data diolah sendiri Pada perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, zakat yang dikeluarkan sebesar Rp 1.350.000 dan PPh 21 terutang yang ditanggung Tuan Ahmad adalah sebesar Rp 1.705.500. Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003, dalam perhitungan penghasilan kena pajak bahwa besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak adalah sebesar 2,5 persen dari jumlah penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan. Dengan demikian dapatlah kita perinci berdasarkan perhitungan pajak penghasilan, jumlah pajak dan zakat yang dibayar Tuan Ahmad dalam tahun 2009 dapat dilihat dalam Tabel 3.3. Jika menggunakan perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak maka, jumlah pajak dan zakat yang dibayar adalah 5,66% dari penghasilan setahun Tuan Ahmad.
66
Namun jika zakat menjadi pengurang langsung pajak penghasilan atau sebagai kredit pajak, perhitungan PPh Pasal 21 terhutang tahun 2009 adalah sebagai berikut: Tabel 4.3 Zakat sebagai Pengurang Langsung PPh (Kredit Pajak) Rp 54.000.000 Penghasilan Bruto setahun 2.700.000 (-) Biaya Jabatan (5% x Ph. Bruto) Penghasilan Neto setahun (-) PTKP (TK/0)
Rp 51.300.000 15.840.000
PKP PPh 21 terutang (5% x PKP) (-) Zakat (2,5% x Ph. Bruto)
Rp 35.460.000 Rp 1.773.000 Rp 1.350.000
PPh 21 terutang
Rp
423.000
Sumber: Data diolah sendiri Dan persentase masing-masing zakat dan pajak yang dikeluarkan jika zakat dijadikan sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak) adalah sebagai berikut: Tabel 4.4 Persentase Pajak dan Zakat sebagai Pengurang Langsung PPh (Kredit Pajak) Pajak Zakat Total Penghasilan Rp 423.000 Rp 1.350.000 Rp 1.773.000 Rp 54.000.000 0,78% 2,5% 3,28% 100% Sumber: Data diolah sendiri Sedangkan
perlakuan
zakat
sebagai
pengurang
langsung
pajak
penghasilan (kredit pajak), pajak terutang Rp 1.773.000 dikurangi dengan zakat (sebagai kredit pajak) yang dikeluarkan sebesar Rp 1.350.000, sehingga pajak yang dibayar dapat ditekan yaitu sebesar Rp 423.000.
67
Dari perhitungan tabel diatas berdasarkan perhitungan pajak penghasilan, jumlah pajak dan zakat yang dibayar Tuan Ahmad dalam tahun 2009 dapat dilihat dalam Tabel 3.5. Jika menggunakan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak) maka, jumlah pajak dan zakat yang dibayar hanya 3,28% dibandingkan dengan perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yaitu 5,66%. Tabel 4.5 Persentase Perbandingan Pengeluaran Jumlah Pengeluaran Selisih Penghasilan Pengurang PKP Pengurang Langsung PPh (Kredit Pajak) Rp 3.055.500 Rp 1.773.000 Rp 1.282.500 Rp 54.000.000 5,66%
3,28%
2,38%
100%
Sumber: Data diolah sendiri Berdasarkan Tabel 3.6 menjelaskan bahwa: 1.
Jika menggunakan perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, maka pengeluaran atas kewajiban pajak dan zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar Rp 3.055.500 atau 5,66% dari penghasilan wajib pajak muslim.
2.
Jika menggunakan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak), maka pengeluaran atas pajak dan zakat yang harus dikeluarkan hanya sebesar Rp 1.773.000 atau 3,28% dari penghasilan wajib pajak muslim.
3.
Sehingga perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak) bersifat signifikan karena dapat menghemat pengeluaran
68
wajib pajak yaitu sebesar Rp 1.282.500 atau 2,38%, jika menggunakan perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak Perbedaan kedua pola perlakuan zakat tersebut juga dapat mempengaruhi SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (1770 S). Keduanya akan terlihat dalam tabel dibawah ini sesuai contoh diatas. Berikut SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (1770 S) jika zakat menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP): Tabel 4.6 SPT Tahunan Zakat sebagai Pengurang PKP Rp 51.300.000 Penghasilan Neto 1.350.000 (-) Zakat Ph. Penghasilan Neto setelah Zakat (-) PTKP (TK/0)
Rp 49.950.000 15.840.000
PKP PPh 21 terhutang
Rp 34.110.000 1.705.500
Di SPT 1770 S: PPh 21 terhutang (-) Kredit Pajak PPh yang dipotong oleh pihak lain (SPT 1770 S-1) PPh Lebih Bayar
Rp 1.705.500
Rp 1.773.000 Rp
67.500
Sumber: Data diolah sendiri Namun jika zakat menjadi pengurang langsung pajak penghasilan atau sebagai kredit pajak, SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (1770 S) adalah sebagai berikut:
69
Tabel 4.7 SPT Tahunan Zakat sebagai Pengurang Langsung PPh (Kredit Pajak) Rp51.300.000 Ph. Neto (-) PTKP (TK/0) 15.840.000 PKP PPh 21 terhutang (-) Kredit pajak dari pembayaran zakat
Rp35.460.000 Rp 1.773.000 1.350.000
PPh 21 terhutang
Rp
423.000
Di SPT 1770 S: PPh 21 terhutang Zakat yang dikreditkan
Rp
423.000 1.350.000
Jumlah PPh 21 terhutang (-) Kredit Pajak PPh yang dipotong oleh pihak lain (SPT 1770 S-1) PPh Lebih/Kurang Bayar
Rp 1.773.000
Rp 1.773.000 NIHIL
Sumber: Data diolah sendiri Dari data diatas nampak bahwa perbedaan kedua pola perlakuan zakat tersebut juga dapat mempengaruhi SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (1770 S). Perlakuan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) membuat PPh menjadi lebih bayar Rp 67.500. Sedangkan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan atau sebagai kredit pajak, SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (1770 S) menjadi nihil.
70
D. Analisis pada Penerimaan dari Sektor Pajak dan Zakat Kekhawatiran terbesar pemerintah Indonesia yang hanya menerapkan pola perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bukan sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak) adalah jumlah penerimaan pajak akan menurun secara signifikan akibat diterapkannya zakat sebagai pengurang PPh. Karena secara matematis semakin besar jumlah zakat yang dapat dijadikan kredit pajak, semakin kecil jumlah penerimaan pajaknya. Berbeda dengan perlakuan zakat di Indonesia hanya menjadi salah satu bagian dari komponen biaya yang dapat mengurangi penghasilan neto, lain halnya di Malaysia zakat telah dijadikan sebagai kredit pajak. Dengan demikian, beban ganda yang harus ditanggung oleh wajib pajak muslim tidak hanya diminimalkan, tetapi dengan adanya kebijakan tersebut penerimaan zakat dan pajak ikut meningkat. Di Malaysia kebijakan zakat sebagai kredit pajak itu sendiri baru berlaku untuk wajib pajak orang pribadi. Pengalaman penerapan kebijakan zakat sebagai kredit pajak yang diterapkan Malaysia menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat menjadi pemicu meningkatnya pendapatan di kedua instrumen tersebut secara bersamaan. Penerimaan keduanya mengalami peningkatan setelah diterapkannya kebijakan tersebut. Dalam Laporan Kementrian Keuangan Malaysia tahun 2006 dan Laporan Pusat Keuangan Zakat Malaysia tahun 2006 diungkapkan bahwa pendapatan pajak dan zakat memiliki korelasi positif. Berikut ini adalah jumlah pendapatan zakat, pajak, dan persentase zakat terhadap pajak di Malaysia selama lima tahun:
71
Tabel 4.8 Penerimaan Pajak dan Zakat di Malaysia (dalam Ringgit Malaysia) Tahun Zakat Pajak % zakat terhadap pajak 2001 321 juta 79,57 milyar 0,40 2002 374 juta 83,52 milyar 0,45 2003 408 juta 92,61 milyar 0,45 2004 473 juta 99,4 milyar 0,44 2005 573 juta 106,3 milyar 0,48 Sumber: Irfan Syauqi Beik (2007) Dari Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa penerapan zakat sebagai kredit pajak di Malaysia tidak menyebabkan berkurangnya penerimaan dari sektor pajak. Penerimaan dari kedua sektor ini justru mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak kebijakan tersebut diterapkan. Kenaikkan penerimaan pajak diikuti oleh kenaikan penerimaan zakat. Hal ini juga dapat dicapai jika Indonesia menerapkan kebijakan zakat sebagai kredit pajak. Berikut ini beberapa argumentasi yang menjelaskan mengapa hal itu dapat terjadi. 1.
Terciptanya Multipplier-Effect Terhadap Perekonomian Dalam ilmu ekonomi, selain faktor harga hal yang dapat meningkatkan jumlah permintaan barang dan jasa adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Peningkatan jumlah permintaan ini kemudian harus
diimbangi
dengan
peningkatan
penawaran
agar
tercipta
keseimbangan harga (ekuilibrium). Agar harga sebelum dan sesudah peningkatan permintaan sama besarnya, jumlah produk yang ditawarkan harus sama dengan permintaan pasar. Perubahan jumlah permintaan dan penawaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
72
D’
S
Q
Q’
S’
D P
Gambar 4.1 Pergeseran Kurva Permintaan dan Penawaran sebagai Pengaruh dari Zakat Sumber: Sadono Sukirno (1994) Gambar tersebut juga dapat menjelaskan bagaimana instrumen zakat mampu mempengaruhi mekanisme permintaan dan penawaran. PQ adalah titik keseimbangan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) sebelum adanya zakat. Karena zakat secara langsung diperuntukan bagi fakir miskin, dana zakat akan meningkatkan pendapatan mereka. Jika pendapatan fakir miskin meningkat, maka daya beli akan meningkat. Hal ini akan meningkatkan jumlah jumlah permintaan barang dan jasa (D’) sehingga bergesar ke titik PQ’. Selanjutnya permintaan ini akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah penawaran yang berarti bertambahnya jumlah produksi barang dan jasa (S’). Dengan demikian kondisi tersebut akan menciptakan multippliereffect terhadap perekonomian. Kesejahteraan rakyat miskin akan meningkat. Jika hal itu terus berjalan, agregate demand dan agregate supply akan naik sehingga penerimaan pajak akan meningkat, baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak penjualan (PPN). Dengan semakin
73
meningkatnya penghasilan masyarakat, orang yang berzakatpun akan bertambah sehingga meningkatkan penerimaan dari sektor zakat. Inilah yang menyebabkan kedua sektor tersebut menunjukkan peningkatan secara bersamaan seperti yang terjadi di Malaysia. 2.
Meningkatnya Jumlah Wajib Pajak dan Muzakki Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa, kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan neto dirasa masih memberatkan wajib pajak yang beragama Islam karena menimbulkan adanya kewajiban ganda. Keadaan ini akan memacu timbulnya tiga kelompok masyarakat. Pertama, masyarakat yang memilih untuk membayar zakat dan pajak. Kedua, kelompok yang memilih membayar zakat saja. Ketiga, kelompok yang memilih membayar pajak saja. Kedua kelompok terakhir inilah yang potensial untuk dicapai dengan adanya penerapan zakat sebagai kredit pajak. Dengan adanya kebijakan ini, tidak ada lagi kewajiban ganda yang memberatkan umat Islam yang juga merupakan wajib pajak. Dengan demikian, wajib pajak yang sebelumnya tidak membayar zakat akan tergerak untuk membayar zakat. Dan sebaliknya, muzakki yang sebelumnya hanya membayar zakat tetapi tidak membayar pajak akan tergerak untuk membayar. Hal ini terjadi karena kedua kelompok tersebut tidak lagi merasakan adanya dua kewajiban yang memberatkan karena zakat yang mereka bayarkan dapat dikreditkan dengan total PPh terutang. Kondisi ini membuat jumlah wajib
74
pajak dan muzakki bertambah dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan dari pajak maupun zakat secara bersamaan. Berikut ini adalah contoh perhitungan meningkatnya penerimaan dari zakat dan pajak karena penambahan jumlah wajib pajak dan muzakki. Sebagai contoh saat ini ada 10 orang wajib pajak yang belum membayar zakat dan 10 orang muzakki yang belum membayar pajak. Setiap orang memiliki penghasilan sebesar Rp 100.000.000 (TK/0). Berikut adalah perhitungannya: Tabel 4.9 Perhitungan Zakat sebagai Sebagai Pengurang PKP dan sebagai Pengurang PPh Keterangan Sebagai Sebagai Pengurang Pengurang PKP PPh (Kredit Pajak) Penghasilan neto 100.000.000 100.000.000 Zakat atas penghasilan 2.500.000 PTKP (TK/0) 15.840.000 15.840.000 PKP 81.660.000 84.160.000 PPh terutang 5% → 2.500.000 5% → 2.500.000 15%→ 4.749.000 15%→ 5.124.000 Total→ 7.249.000 Total→ 7.624.000 Kredit pajak (zakat yang 2.500.000 telah dibayarkan) PPh Kurang Bayar 7.249.000 5.124.000 Sumber: Data diolah Sendiri Dan perhitungan peningkatan penerimaan dari zakat dan pajak karena penambahan jumlah wajib pajak dan muzakki masing-masing 10 orang adalah sebagai berikut:
75
Tabel 4.10 Perhitungan Peningkatan Penerimaan dari Zakat dan Pajak Zakat Sebagai Pengurang PKP Zakat Sebagai Pengurang PPh (Kredit Pajak) a. Jumlah penerimaan dari sektor a. Jumlah penerimaan dari sektor pajak pajak 10 x 7.249.000= 72.490.000 20 x 5.124.000 = 102.480.000 b. Jumlah penerimaan dari sektor b. Jumlah penerimaan dari sektor zakat zakat 10 x 2.500.000 = 25.000.000 20 x 2.500.000 = 50.000.000 c. Total penerimaan dari keduanya c. Total penerimaan dari keduanya sebesar 97.490.000 sebesar 152.480.000 Sumber: Data diolah Sendiri Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa dengan diterapkannya kebijakan zakat sebagai pengurang PKP jumlah pajak yang harus dibayar oleh setiap wajib pajak adalah Rp 7.249.000, sehingga total pajak dan zakat yang dibayarkan sebesar Rp 9.749.000. Akan tetapi, jika zakat dijadikan sebagai kredit pajak jumlah pajak yang harus dibayarnya hanya sebesar Rp 5.124.000 sehingga total pajak dan zakat yang dibayarkan menjadi Rp 7.624.000. Jika pajak dijadikan sebagai pengurang PKP (sebagai biaya), hanya terdapat 10 orang wajib pajak dan 10 orang muzakki sehingga total penerimaan dari pajak adalah sebesar Rp 72.490.000 dan zakat sebesar Rp 25.000.000. Sebaliknya, jika kebijakan zakat sebagai kredit pajak diterapkan jumlah wajib pajak dan muzakki akan bertambah menjadi 20 orang, sehingga penerimaan dari pajak meningkat menjadi Rp 102.480.000 dan penerimaan dari zakat akan meningkat menjadi Rp 50.000.000. Dengan demikian ada peningkatan penerimaan dari pajak sebesar 41,37% dan penerimaan dari
76
zakat sebesar 100%. Ini membuktikan bahwa dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak dan muzakki jika zakat sebagai kredit pajak diterapkan, maka penerimaan zakat dan pajak akan naik secara bersamaan. Ini menepis anggapan yang mengatakan bahwa jika zakat dijadikan sebagai kredit pajak, maka penerimaan negara dalam sektor pajak akan menurun. 3.
Zakat Dapat Dijadikan Sebagai Alat Kontrol Pembayaran Pajak Pada dasarnya individu akan lebih jujur mengungkapkan penghasilannya untuk kepentingan zakat. Pertama, bagi mereka zakat itu bukan merupakan suatu beban melainkan ibadah. Kedua, pelaksanaan zakat akan dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah. Karena manusia dapat menipu sesama manusia, tetapi tidak dengan Allah. Apapun yang manusia lakukan Allah pasti akan mengetahuinya. Hal inilah
yang
membuat
muzakki
cenderung
lebih
jujur
untuk
mengungkapkan berapa penghasilannya. Data mengenai jumlah zakat yang dibayarkan oleh para muzakki ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai informasi bagi petugas pajak untuk menentukan berapa sebenarnya penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak selama periode waktu tertentu. Dengan diterapkannya kebijakan ini akan tercipta koordinasi antara lembaga zakat dan pajak dalam cross check untuk mengetahui berapa penghasilan seseorang. Oleh karena itu sebenarnya mekanisme ini dapat dijadikan sebagai kontrol untuk mengetahui seberapa besar penghasilan seseorang sebenarnya.
77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Zakat penghasilan maupun pajak penghasilan pada dasarnya dikenakan atas objek yang sama yaitu penghasilan yang diterima wajib pajak (muzakki). Perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak artinya zakat dapat dijadikan sebagai biaya (deductible expense). Perlakuan tersebut tidak menghilangkan kewajiban ganda atas objek yang sama, tetapi hanya mengurangi beban pajak yang terutang. Perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak) artinya zakat dapat dikreditkan dari total PPh terutang.
2.
Terdapat perbedaan antara perlakuan perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak). Penerapan perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak mengakibatkan pengeluaran pajak dan zakat yang dibayar oleh wajib pajak (muzakki) akan lebih besar yaitu sebesar 5,66% dibandingkan dengan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak) yaitu sebesar 3,28%.
3.
Adanya korelasi yang positif antara pajak dan zakat. Apabila jumlah wajib pajak dan muzakki meningkat, maka akan berdampak pula pada
78
peningkatan penerimaan dari pajak dan pajak. Yaitu ketika jumlah wajib pajak dan muzakki naik 2 kali lipat, maka penerimaan pajak akan naik sebesar 41,37% dan penerimaan dari zakat naik 100%.
B. Implikasi Berdasarkan kesimpulan diatas, implikasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Perlakuan zakat saat ini yaitu sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) tidak menghilangkan kewajiban ganda atas zakat dan pajak. Sehingga, zakat yang telah dibayarkan bisa dikurangkan langsung dari pajak penghasilan sesuai jenis objeknya. Artinya zakat penghasilan dapat disamakan dengan pajak penghasilan yaitu bukan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak tetapi sebagai kredit pajak yang nonrefundable. Dengan itu kewajiban ganda tidak hanya dikurangkan, tetapi dapat dihapuskan. Maka diharapkan kepada pemerintah dan anggota legislatif melakukan penyempurnaan perangkat peraturan zakat dan pajak agar sinergi keduanya tidak memberatkan umat Islam.
2.
Atas usulannya yang menyatakan zakat dapat dijadikan sebagai kredit pajak, Baznas perlu melakukan penelitian dan kajian yang komprehensif tentang kebijakan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak) untuk disosialisasikan kepada berbagai pihak termasuk anggota legislatif dan pemerintah, untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya kebijakan ini.
79
3.
Bagi pemerintah dengan adanya usulan atas perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak) ini seharusnya dapat dijadikan perhatian dalam merevisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Yang perlu diperhatikan yaitu ketika masalah pajak telah direvisi dalam undang-undang zakat, maka pelaksanaannya harus diatur pula dalam undang-undang pajak sehingga pengaplikasiannya akan berjalan lebih baik. Perlu adanya payung hukum yang jelas jika zakat memang benar-benar diterapkan sebagai pengurang langsung PPh. Payung hukum itu nantinya juga harus memperhatikan wajib pajak yang tidak membayar zakat (non muslim). Apakah sumbangan keagamaan serupa di agama lain akan diperlakukan sama dengan wajib pajak yang membayar pajak. Dan yang terpenting lagi adalah harus ada standar manajemen yang jelas bagi pengelolaan zakat di seluruh Indonesia.
80
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. ”Penghasilanku, Dizakati dan Dipajaki”, Indonesia Tax Review, Vol VI, Edisi 47, 2007. Basir, Abdul. ”Tesis: Zakat Atas Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak”, FISIP UI, Jakarta, 2002. Beik, Irfan Syauqi. “Menerapkan Kebijakan Zakat Pengurang Pajak”, Suara Hidayatullah, September 2007. Damanhur. ”Mewujudkan Sistem Perpajakan Perspektif Islam”, Prosiding Persidangan Antarabangsa Pembangunan Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, 2006. Hafidhuddin, Didin. ”Terdapat Korelasi yang Positif Antara Pajak dengan Zakat”, Indonesia Tax Review, Volume VI, Edisi 46, 2007. . “Zakat Dalam Perekonomian Modern”, Gema Insani Press, Jakarta, 2002. Hasan, M. Ali dan Masail Fiqhiyyah. “Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000. Ibrahim, Teuku H. Muslim. ”Hubungan Antara Zakat dan Pajak Sebagai Sumber Dana Kemasyarakatan” , PT Bina Rena Pariwara, Jakarta, 1992. Irawan, Prasetya. “Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial”, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Jakarta, 2006. Kerlinger, Fred N. “Asas-asas Penelitian Behavioral”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2003. Muktiyanto, Ali dan Hendrian. “Zakat Sebagai Pengurang Pajak”, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 4, Nomor 2, September 2008. Mursyidi. ”Akuntansi Zakat Kontemporer”, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006. Newman, Willian Lawrence. ”Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches”, Edisi Keempat, Allyn and Bacon, USA, 2000. Qardhawi, Yusuf. “Hukum Zakat”, PT Pustaka Litera Antarnusa, Jakarta, 1998.
81
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pajak Pengelolaan Zakat. Suandy, Erly. “Perpajakan”, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta, 2006. . ”Hukum Pajak”, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta 2002. Soemitro, Rahmat. ”Asas dan Dasar Perpajakan I”, PT Eresco, Bandung, 1988. Sukirno, Sadono. ”Pengantar Teori Makroekonomi”, Edisi Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994. Sukrisno, Agoes dan Estralita Trisnawati. ”Akuntansi Perpajakan”, Salemba Empat, Jakarta, 2008. Umar, Husein. ”Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008. Wirawan dan Richard. ”Hukum Pajak”, Salemba Empat, Jakarta, 2007. Yarmanto, Herry. ”Analisa Zakat Sebagai Faktor Pengurang Penghasilan Kena Pajak”, FISIP UI, Jakarta, 2003. Wikipedia Bahasa Indonesia. ”Zakat”, Diakses tanggal 26 Maret 2009, dari http://wikipedia.com
82
Lampiran 1 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Bantuan atau Sumbangan termasuk zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
Pasal 1 Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, dikecualikan sebagai objek Pajak penghasilan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
Pasal 2 Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah zakat yang diterima oleh: a. badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; dan b. penerima zakat Yang berhak.
Pasal 3 Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal I adalah sumbangan keagamaan yang diterima oleh: a. lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; dan b. penerima sumbangan yang berhak.
Pasal 4 Bantuan atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah pemberian dalam bentuk uang atau barang kepada orang pribadi atau badan.
Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009
Lampiran 2 : Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 163/PJ/2003 TENTANG PERLAKUAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN DALAM PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK PENGHASILAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan; Mengingat : 1.
2.
3.
4. 5.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985); Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885); Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERLAKUAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN DALAM PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK PENGHASILAN. Pasal 1 (1).
Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak badan atau penghasilan neto Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.
(2).
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan.
(3).
Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
Pasal 2 (1).
Zakat atas penghasilan wanita kawin dan penghasilan anak yang belum dewasa yang pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan suami/orang tua kecuali zakat atas penghasilan tersebut pada ayat (2), dikurangkan dari penghasilan suami/orangtuanya.
(2).
Zakat atas penghasilan wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah atau penghasilan yang semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, serta zakat atas penghasilan anak yang belum dewasa dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha
orang yang mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat, hanya dapat dikurangkan dari penghasilan yang bersangkutan apabila terdaftar sebagai Wajib Pajak.
Pasal 3 (1).
Pengurangan zakat atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan, sesuai dengan tahun diterima/diperolehnya penghasilan.
(2).
Apabila dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan dalam SPT Tahunan, zakat atas penghasilan tersebut belum dibayar, maka pengurangan zakat atas penghasilan dapat dilakukan dalam tahun pajak dilakukannya pembayaran sepanjang Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa penghasilan tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya.
Pasal 4 (1)
Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atas penghasilan, wajib melampirkan lembar ke-1 Surat Setoran Zakat atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat penerima setoran zakat yang bersangkutan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut.
(2)
Surat Setoran Zakat yang dapat diakui sebagai bukti sekurang-kurangnya harus memuat: a. Nama lengkap Wajib Pajak; b. Alamat jelas Wajib Pajak; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. Jenis Penghasilan yang dibayar zakatnya; e. Sumber/jenis penghasilan dan bulan/tahun perolehannya; f. Besarnya penghasilan; g. Besarnya zakat atas penghasilan.
Pasal 5 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Lampiran 3 : Wawancara
Wawancara
Narasumber Hari dan Tanggal Waktu
: Ria (Staff BAZNAS) : Selasa, 22 Juni 2010 : 17.00 WIB
Pertanyaan :
Bagaimana tanggapan anda mengenai perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan perlakuan zakat sebagai kredit pajak.
Narasumber :
Sebagaimana kita ketahui bahwa di UU mengenai perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak sudah dapt dilaksanakan di negara ini. Namun, pada prakteknya ada yang menggunakan BSZ itu sbg pengurang PKP, ada juga yang tidak, mengingat keikhlasan mereka untuk menunaikan kewajiban negara maupun kewajiban agama tanpa harus ada yang dikurangkan. Lalu terkait dengan perlakuan zakat sebagai kredit pajak sekarang sampai sekarang masih jadi isu.Karena dalam aplikasinya banyak yang perlu dipertimbangkan, apalagi antara obyek zakat dan obyek pajak tidak selalu sama sehingga jumlah yang dikenakan pungutan salah satunya bisa jadi lebih banyak dari yang lain. Hal itulah yang menjadi pertimbangan oleh Direktorat Pajak. Sebagai contohnya jika kita bicara masalah Zakat Perusahaan, maka obyek yang dikenakan akan menjadi lebih besar di zakat karena yang diambil zakatnya adalah aktiva lancar- pasiva lancar. Hal ini berbeda dengan pajak. Selain itu jika sudah terdapat kesepakatan antara pajak dan zakat, terdapat juga masalah pencantuman di UUnya. Mengingat UU pajak baru disyahkan 2009 sedangkan UU Zakat akan direvisi tahun ini. Jika masalah pajak sudah direvisi di UU Zakat tapi pada pelaksanaannya belum tercantum di UU Pajak kemarin (2009), maka akan menjadi tidak sinkron dalam pengaplikasiannya. Begitu juga sebaliknya.
Lampiran 4 : Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2007-2010
Realisasi Penerimaan Negara (milyar rupiah) Tahun 2007-2010
Sumber Penerimaan
2007 1)
2008 1)
2009 2)
2010 3)
Penerimaan Perpajakan
490,988
658,701
725,843
729,165
Pajak Dalam Negeri Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai Pajak Bumi dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Cukai Pajak Lainnya Pajak Perdagangan Internasional Bea Masuk Pajak Ekspor
470,052 238,431 154,527 23,724
622,359 327,498 209,647 25,354
697,347 357,400 249,509 28,916
702,034 340,322 267,028 26,487
5,953
5,573
7,754
7,355
44,679 2,738 20,936 16,699 4,237
51,252 3,035 36,342 22,764 13,578
49,495 4,273 28,496 19,160 9,336
57,026 3,816 27,131 19,498 7,633
Penerimaan Bukan Pajak
215,120
320,604
258,944
180,889
Penerimaan Sumber Daya Alam Bagian laba BUMN Penerimaan Bukan Pajak Lainnya
132,893 23,223 56,873
224,463 29,088 63,319
173,497 30,794 49,211
111,454 23,005 36,719
Pendapatan Badan Layanan Umum
2,131
3,734
5,442
9,711
Jumlah
706,108
979,305
984,787
910,054
Catatan : Perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka penjumlahan karena pembulatan 1) Realisasi Januari - Desember 2) Realisasi (Angka Sementara) 3) APBN Sumber : Departemen Keuangan
