SITUASI POLITIK DAN EKONOMI PADA AWAL PEMERINTAHAN ORDE BARU Yunani Hasan Dosen Program Studi Sejarah FKIP Unir.ersitas Srirvijay
a
Abstrak: Proses oenggantian pimpinan nasional terjadi pada tan_ssal 2l Februari 1967. ketika Presiden Soekamo secara resmi menverahkan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban Keietapan (Tap) IIPRS No. IX/IIPRS/i966. Kemudian dalarn sidang N,IPRS i2 \'laret 1967. Jenderal Soeharto dian-ekat menjadi "Pejabat Presiden" Republik Inclonesia. Setahun kenruclian. yaitu pada 27 N{aret 1968. ia dikukuhkan menjadi Presiden RI yang kedua. Peristirva itu dapat dikatakan sebagai lahirnya pemerintahan Orde Baru (Orba) yang menggantikan pemerintahan Denrokrasi Terpimpin (kernudian disebut Orde I a6a). Sebagai catatan, aclapula yang berpendapat bahrva lahimya Orba bertepatan dengan cliselen-qgarakannya apel di halaman Kampus Fakultas Kedokteran Univet'sitas Indonesia yang kemudian ciiikuti oleh demonstrasi Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura). yaitu tanggal 10 januari 1966. Di samping itu adapula yang berpendapat bahrva laliirnya Orde Baru adalah tanggal 11 Maret 1966, yaitu dengan diserahkannya Supersemar kepada Soehamo. Dalam melakukan rehabiiitasi
di bidang politik dan
keamanan (Polkam), Presiden Soeharro
melakr-rkannya dengan pendekatan keamanan (securit-v approach). Kebiiakan itu didasarkan pada pemikiran bahwa pembangunan negara pada umumnva, dan pembangunan ekonomi pada khususn;-a. tidak akan berjalan tanpa adanva kestabilan politik. A-ear kondisi politik tetap stabil maka perlu adanya pengawasan yang kuat tanpa meninggalkan asas demokrasi dan hak azasi.
PENDAHULUAN
p erakhirnya pernerintahan Orde Lama I-l (Orla) ditandai dengan lumpuhnl,a Pemberontakan G30S-PKI. Peristiwa yzrng sangat bersejarah ini tidak dapat teriupakan oleh bangsa Indonesia umllmnya dan Angkatan
Bersenjata Repubiik Indonesia.
Densan tumban-enrva Orde Lama maka pemerintah Orde Baru memegang kendaii atas pemerintahan, rnaka mlurcul srategi pembangunan politik rzang lebih baik dan berorientasi pada pembangunan. Sehingga tidak terulan_e lagi kenyataan bahwa pembangunan justru dikorbankan demi
kepentingan
poiitik yang berhimpitan dengan itu maka muncul
pembangunan. Dalam kaitan
Orde Baru yang bertekad untuk memperbaiki struktur politik yang sesuai dengan cita-cita untrik melaksanakan Pancasila dan LIUD 1945 secara mumi clan konsekuen (Cahyono, 1971: s7).
Ketika Soeharto diangkat menjadi Presiden
Ri yang kedua, sudah ada Tap MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tenrang "Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi Keuangan darr
Pembangunan" dan
No.IX,4VIPRS/1966
Tap ll,IPRS yang memberikan
welvenang kepada Menteri Panglima Angkatan
Darat untuk mengambii segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan kestabilan jalannya revolusi. Secara umllm. kedua Tap MPRS itu memberikan rvervenang kepada Soeharto untuk rnelakukan langkahlangkah prioritas, yang meliputi rehabiiitasi, konsolidasi, dan stabilisasi, yang pada dasamva
sebagian sudah dimulai sejak ia menerima Supersernar. Soeharto telah membubarkan PKi dan orsospol yang berafiliasi dengannya, serta menahan tokoh-tokoh sipil maupun militer yang dinilai terlibat pada aksi PKI atau menjadi simpatisan PKI. Misalnya Dr. Subandrio, Dr. Chairul Saleh, Ir. Surachman, Ir. Setiadi Reksoprodjo, Oei Tjoe Tat SH, Jusuf Muda Dalam. Mayjen Achmadi, Drs. Achadi. Sutomo Marloprodopo, Mayjen Dr. Sumarno dan Letkol Sjafei. Selain adanya Tap-Tap MPRS yang menjadi pedoman dalam meiakukan tindakan kenegaraan, Presiden Soeharto juga menampung
saran-saran yang diajukan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan kaum cendekiar.van kepada pemerintah Orba. Mereka umumnya lnenlinra agar pemerintah mengembaUkan ker,vibar,vaan lndonesia sebagai negara hukum, antara lain dengan cara melaksanakan Undang-Undang
.ir.rol Forum Sosial,
Vol. Vll, No. 01, Februari
2014
47 5
.i,.tnani
Hasan : Sltuasi Politik dan Ekonomi
Dasar 1945 secara murni dan
konsekuen' memberikan Dengan cara itu, diirarapkan akan jaminan yang cukup terhadap pengakuan hak azasi manusia dalam upaya penegakkan hukum
di lndonesia. Harapan tersebut dijadikan semboyan C)rba dalam tnelaksanakan kebijakan politikn,va 1'aitu menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 secara
mumi dan
konseloten sehingga lnampu mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dengan dilaksananlya hal tersebut, diharapkan stabilitas
Politik dan Keamanan (Polkam) di
Indonesia ekonomi pernbangunan bisa tenvujud sehingga
bagi kesejahteraan rakvat lndonesia
dapat
berjalan dengan baik.
Jenderai Soeharto sebagai presiden kedua Negara Republik Indonesia dihadapkan pada
yang sangat penting
tentang
bagaimana menciptakan format politik yang akan clitumbuhkembangkan, sehingga dapat diandalkan untuk keperiuan pembangunan Negara Indonesia. Di satu pihak format politik bam itu harus mampu menghindarkan diri dari kesuiitan-kesulitan politik yang berj angkit daiam masyarakat yang la1u. Di lain pihak
membangun keabsahan personil Orde Baru, pilar utama ialah Drvi Fungsi ABRI, doktrin tentang peran kernbar ABRI. Ha1 ini dibicarakan dalam Seminar Angkatan Darat perlama pada tanggal 11 Maret 1967 yang merumuskan tentang
Doktrin Dwi Fungsi ABRI (Robinson,
1984:
3s).
Ditegaskan bahr.va kedudukan Tentara Nasional Indonesia sebagai Golongan Karya' ABRI merupakan suatu kesatuan sosial politik dan rniliter adalah bagian daripada kekuatan progresif revolusioner serta peranan sebagai alat revolusi. aiat demokrasi dan alat kekuasaan negara de rni tercapainya masyarakat sosialis lndonesia berdasarkan Pancasila. Doktrin ini lebiir khusus digunakan daiam pemerintahan Presiden Soeharlo.
Adapun bentuk penempatan Dwifungsi ABRI ialah adanya jabatan seorang gubernur atau bupati yang dipegang oleh anggota ABRI
untuk bertugas walaupun masih aktif. Selain
menempatkan
Dwifungsi ABRI
juga
metnbentuk kekuatan eksekutif yang kuat dan
efektif dengan membangun sebuah organ politik sipi1. Menjelang tahun 1969 dijadwalkanlah pemilihan umum sebagai wujud pelaksaan l'rIJD 1945 dengan mengeluarkan tIU Pemilu No'15
47
6
(Qafurabdul , 1987 : 26) Pacla tahap pelaksanaan telah dibuat beberapa
srategi. diantaranya dan 464 anggota yang dipro,veksikan, 100 orang diangkat oleh presiden untuk rvakil ABRI dan tidak boleh berkampanye serla ticlak mempunyai hak piliir. NIPR yang
mernasukkan keselunthan '100 anggota DPR yang lnana 207 anggota diangkat oleh presiden dan 253 anggota ditambah dari r'vakil daerah yang dipilih oleh DPRD' Srategi kedua adalah inenjadikan kantor sekretariat bersama Golkar
(Sekber Golkar) menjadi sebuah partai politik,
SITUASI POLITIK
persoalan
tahun 1969 dan UU No'16 tentang susunan kedudukan MPR, DPR clan DPRD. Adapun tujuan pemilu dapat disrmpulkan merupakan sarana untuk mempertahankan Orde Baru dengan teknik-teknik bebas dan rahasia
lurnal Forttm Sosial, Vol. Vll,
N
setidaknya menjadi sebuah organisasi yang secara formal meniaiankan kegiatan politik praktis. Menjelang tahun 1,971 kegiatan pernerintah Orde Baru mengadakan kampanye dan melakr-rkan langkah-langkah mengarnbii alih
Sekber Golongan Karya (sekber) oleh pemerintah dalam negeri, Departemen
Keamanan, kelompok intelektual Orde Raru yang ada hubungan dengan Asisten Pribadi Presiden (Aspri) yang pada waktu itu dijabat oleh Brigadir Jenderal Ali Murtopo. Adapun hal yang diiak-ukan oleh Aspri adalah sebagai Tirn Operasi Khusus (OPSUS) dalam menjalakan serangkaian operasi inteiejen politik melalr-ri
operasi khusus di bawah tanah Yang memperkokoh partai-partai politik dan organisasi profesi untuk memperkuat sekber Golkar (Ikrar, 1996: 33). Selain itu kelompok Aspri membentuk Korp
Pegawai Pemerintah Dalam Negeri (Kokar Mendagri) dan menempatkan beberapa orang ABRI clalam jabatan birokrasi, ditanggalkan atnbut dari tubuh parrai birokrat dengan tujuan agar tidak ada pilihan lain kecuali Golkar (Syahrir, 1994: 98). Usaha lain agar partai Golkar mendapat suara terbanyak dan lancar dalam pelaksanaan pemilu ialah didirikan Badan Pengendalian Pemrlihan Umum (Bapilu) juga
untuk mengatasi masalah dana
dalam
melaksanakat-r kampanye. Menjelang bulan
januari 1971. kembali Golkar
rnenarik
Gabungan Perbaikan Pendidikan Islam (Guppi) clengan tujuau agar Gr-rppi dapat memberikan suaranya untuk Golkar pada pemilu rvaktu itu' Dalam kesetrLpaiatl ini presiden memberikan bantuan dan tasilitas pendirtan pesantren, seila
fasilitas laitutva. -\1asan Goikar
membantu
pesantren aqar rllitdah netlgendalikan para kiayi
o. 01, Februqri 2014
Yunani Hasan : Situasi Politik dan Ekonomi...
atau ulamanya. Hal ini berdasarkan pengaiaman 1a1u tentang suksesnya Nahdlatul Ularna (NU) pada pemilu 1955 (Cahyono, 1970: 81). Pada tanggal 3 Juli i 971 pemerintah Orde
masa
Ban-r melaksanakan pemilihan umum ,vang diikuti oleh 9 partai politik, yaitu: Nahdlatul
Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Perumusi), Partai Serikat Islam hidonesia (PSD. Persatuan Tarbiyair islamiah (Per-ti), Partai Nasionai Indonesia (PNI), Partai Knslen
Indonesia, Partai Katholik, Partai N,Iurba dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), serta Golkar. Pada rvaktu iiu pelaksanaan pemilu telah terjadi kecurangan dan rekayasa sehingga banyak protes dan 9 partai politik.vang
ikut pemilu. Banyak kantor partai
),'ang
dan lain-1ain. Sebagai ilusirasi, dapat dilihat dalam Pelita I, misalnya,personil militer yang menjabat sebagai gubernur mencapai kurang \eb1h 75%. Peiita II 76,90A, Pelita III 59,204, Pelita IV 5i,8%. dan pada Pelita V 44,4o/o. Selain rnenempati posisi-posisi seperti itu. ABRI juga mendapat jatah kursi d.i DPR dalam jr-irnlah yang cukup banyak sekitar 75 kursi (tidak proporsional) tanpa hams bersusah payah dalam pernilu. Di san-rping itu, Presiden Soeharto jtiga menjadikan Golongan Karya (Goikar) yang notobene mempakan kepanjangan tangan ABRI, sebagai anak emas sekalisus organisasi politik besar,vang dapat mengamankan kedudukan serta
kepentingannya. Dalam Pemilu tahun 7917, Golkar meraih 235 dari 360 kursi DPR yang
didatangi oleh peserta dari tingkat pusat sampai daerah dipenuhi oleh pengungsi rvarea partai dari desa karena merasa telah di intimiCasi oleh oknum aparat (Maryono, 1970: 33). Kontak nyata pemerintah Orde Baru dalam pelaksanaan
Selain berhasil menyelenggarakan pemilu, pernerintah Orde Baru juga dapat menyatukan para aparatur negara. Menjeiang tahun 1972 muncul persoalan penting tentang priburni dan
pemilu juga diawasi oleh pejabat,
cliperebutkan.
pejabat
non pribumi dan tentang RUU Perkarvinan yang
Departemen Dalam Negeri tingkat kecamatan, kota madya dan provinsi. Suatu kebijakan mono
diajukan banyak menimbulkan pro dan kontra serta pefientangan dan reaksi dari dalam umat
loyalitas kepada Golkar diperbuat oleh komandan militer dan ketua Golkar di tingkat
isiam.
provinsi dan kota madya adalah militer yang masih bertugas. Dengan selesainya pemilihan umum, sesuai dengan permainan dan rekayasa, maka pemilu dimenangkan oleh Golkar dengan mendapat 221 kursi disusul oleh NU mendapat 5
8 dan PNI 20 kursi (Cahyono, 1 97 1 : 60).
Dalarn poiitik yang memanas, dalam pemerintahan telah terjadi rivalitas antara Jenderal Soemitro sebagai Pangkobkamtib dan
Sutopo Juono sebagai Ka.BAKIN dengan Asisten Pribadi Presiden (Aspri) yang dijabat oieh Jenderal A1i Mufiopo dan Soejoeno Umar Dani. Perientangan ini terjadi akibat masalah srategi pembangunan pada masa Orde Bam yang
Tabel Perolehan Suara Peserta Pemilu 1971
ii .o/oi r.Ktrairt,i
iTo:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 I0
Golkar 34.348.613 62.82 236 NU 10.213.650 18,68 5E Parmusi 2.93A.746 5,36 24 PNr 3.193266 6,93 20 PSII 1.308.237 2.39 10 Parkindo 733.359 1.34 1 Katolik 603.740 1.10 3 Perti 3 82.309 0,69 2 IPKI 338.403 0,61 Murba 48.126 0,08 Jumlah 51.669.509 100,00 360 (Sumber : Sejarah Nosional Indones io)
Stabilisasi
politik dengan
tidak rrenyentuh rakyat banyak dan mengecilkan peran Pemerintah dengan mengutamakan peranan modal asing. sehingga
banyak merugikan rakyat Indonesia. Dengan dalih untuk menjaga stabilitas politik
dan keamanan yang sangat dibutuhkan untuk
pembangunan
yang
berkesinamblingan,
pemerintah rnenjalankan kebijakan depolitisasi semua kekuatan sosial politik. Selain itu pemerintah jrrga mengisi badan penvakilan
negara dalarn dua cara: rnelalui pernilu dan melalui penunjukkan, seperti rvakil ABRI dan utusan daerah.
Tak lama setelah pemilu usai, pendekatan
approoch),antara melalui Drvrtungsi ABRI, men-iadikan posisi militer sebagai "kelas satu" dalam mengendaiikan
pemerintah
Orde Baru melemparkan gagasan
untr-tk
kearnanan (secw'itv
penyederhanaan partai
pemerintah negara. Presiden Soeharto banyak menempatkan personil militer dalam posisi penting demokrasi pemerintahan, mLrlai dari menteri, sekjen, dirjen, gubemur, bupati, camat
alasan tefientu, seperli alasan pembangunan yang larnbat di masa Demokrasi Liberal. Pada masa itu, banyaknya partai ternyata tidak memudahkan pembangunan. Justru sebalikn.v-a, malah menambah permasalahan. Penyebabnya bukan han,va persaingan antar parpol melainkan Jttrnal Forum Sosial, Vol. Vll,
politik dengan alasan-
No. 01,
Februari 2014 411
Yunani Hqsqn : Situasi Politik dan Ekononti
...
juga persaingan di dalam tubuh parpcl. 1'ang tidak jarang memicu tirnbulnya krisis. bahkan perpecahan. Atas Dasar itu, pernerintah berpendapat perlu adanya penyederhanaan partai. Pada arvalnya, banyak paipol yane menolak gagasan itu karena dinilai telah merampas liak
azasinya, vaitu kebebasan berkurnpul dan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945. Narnun, iekanan pihak penguasa mernbuat mereka tidak rnernpunyai piiihan lain. Realisasi penyederhanaan partai tersebut dilaksanakan melaiui Sidang Umum MPR tahun 1973. Sembilan partai berfusi ke dalam 2 parlai baru yaitu PPP (Partai Persatrian Pembangunan) dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Empat partai, yaitu Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesi.a, Partai Sarekat Islam Indonesia dan Persatuan Tarbiyah Islamiah, bergabung dalam PPP. Sementara 5 parlai lainnya yaitu Parlai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia,
Partai Katholik, Partai Murba, dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), bergabung menjadi Partai Demokrasi indonesia (PDr).
Selain itu, juga ditetapkan konsep massa ntengambcutg. Partai-partai dilarang mempunyai cabang atau ranting di tingkat kecamatan sampai pedesaan kemudian beberapa organisasi massa, seperti organisasi buruh dan pemuda yang
semuia menjadi onclerboutt, parpol,'dipreteli' clengan digabungkan ke dalam organisasiorganisasi yang telah ciitetapkan dan diakui oleh pemerintah. Sementara itu, jalur parpol ke
tubuh birokrasi telpotong dengan adanva ketentuan agar pegawai negen sipii menyalurkan suaranya ke Goikar (monoloyolitos).
Sebagai langkah selanjutnya Soekarno sebagai Presiden pefiama, memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto uniuk menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonorni. Penyerahan we\.venang melalui Surat Perintah
Sebeias Maret (Supersemar).
Sebagai
pengemban Supersemar Jenderal Soeharto telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi krisis negara Indonesia, yang mengalami detisit anggaran selama enam bulan. Anggaran tahun 1966 tidak dapat dipakai, hutang negara semakin tinggi, cek negara tidak dapat diuangkan. Sebagai tindak lanjut dari langkah tersebut maka
Pemerintah Orde Baru mengadakan siclang MPRS dengan menghasilkan beberapa ketetapan diantaranya TAP MPRS No.XXXiiI[vtPRSi66 tentang pembaharuan dan pembangunan dengan melaksanakan kebijakan program pembangunan jangka pendek diarahkan pada pengendalian inflasi, dengan mengadakan sistem
debirokratisasi dan menetapkan harga barang dengan memegang tujuh pedoman. Pedoman yang digariskan oleh pemerintah seperti harga disesuaikan dengan produksi serta pengawasan disetiap departemen dalam bidang harga. Menjelang tahun 1968 pembinaan stabilisasi yang bersifat opersional penyelamatall uang negara seperti operasi pajak, penghematan
pengeluaran pemerintah, membatasi kredit BANK, dan penghapusan pajak impor. Untuk mengatasi di bidang pangan pemerintah telah
melakukan beberapa usaha pencukupan kebutuhan beras dengan cara impor, dan peningkaian hasii perlanian dengan cara Bimas (Bimbingan Massal). intensifikasi pefianian. Sedangkan daiam bidang sandang, pemerintah
Orde Baru melakukan kebijaksanaan Impor Tekstll dan rehabilitasi-rehabilitasi fisik sepefii perbaikan jalan, perbaikan mesin yang rusak dan
STTUASI EKONOMT
rehabilitasi dalam bidang ekspor (Nitisastro,
Lalumya Orde Bar-r"r (Orba) merupakan harapan bagi bangsa Lrdonesia untuk
1970:4).
menciptakan perekonomian yang membaik dan
stabilitas keamanan yang tidak terganggu. Dalam situasi yang sedemikian gawat rakyat Indonesia mengeluarkan suara meiaiui Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), yang dipelopori Pemr,rda dan Mahasis."va. Perbaikan dalam bidang ekonomi, yang mengalami kerusakan pada masa Orde Baru sepefii terjadi inflasi
mencapai
6500 , tersisihnya masyarakat Indonesia dari 1alu lintas ekonorni dunia modetn serta prasarana ekonomi lain yang mengalarni kerusakan (Karim, 1983: 4).
478
Jurnal Forum Sosial, Vol. WI,
No. 01,
Untuk mengatasi masalah keuangan (dana)
yang diperlukan, Pernerintah Orde Baru mengambii langkah dengan menunda pembayaran hutang dengan bantuan luar negeri
(Cahyono. 1992:18). Menjelang tahun 1998 Pemerintah Orde Bam
telah dapat menekan Inflasi menjadi
86%.
Sebagai kelanjutan dari program pembangunan jangka pendek, maka pemerintah melakukan pembangunan jangka panjang dengan menekan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dimulai pada tanggal 1 April 1968, sesuai
dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) arah pembangunan jangka panjang antara lain:
Februari 2014
Yunani Hasan : Slluasi Politik dan Ekonomi
asing untuk menanamkan rnodalnya ke Indonesia. Dengan tujuan meningkatkan perekonomian rakyat dan meningkatkan Pembangunan Nasional. Untuk mempermudah
Pembangunan jangka panjang harus mampu membalva pembahan-perubahan Fundamental
dalam Struktur Ekoncmi Indonesia sehingga produk nasional yang berasal dari sektor-sektor di luar pertanian akan merupakan bagian yang
pelaksanaan penanam modal asing Pemerintah Orde Baru, dalam hal ini dilaksanakan oleh
semakin besar, dan Industri menjadi tulang punggung ekonomi bagi penduduk yang hidup clari sektor-sektor drluar pertanian semakin
Asisten Pribadi Presiclen (Aspri) yang pada .,vaktu itu dijabat oleh Soejono llumardani, telah memperkenalkan Peilerintah Orde Baru ke
bertambah dan kornposisi ekspor akan membah sehingga ekspor Indonesia akan seinakin banyak yang terdiri dari bahan-bahan yang telah diolah dan barang-barang jadi. Dengan demikian akan berarti meningkatnya Ketahanan Ekonorni Indonesia terhadap penibahan keadaan alam dan dunia goncangan-goncangan ekonomi (Ketetapan NIPR RI No.IV/MPRII978: 88). Tujuan Pelita I ialah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaiigus meletakkan
Pemcrintah Jepang.
N'Ienjelang tahun 1971 modal asing yang masuk ke hdonesia di dorninasi oleh Negara Jepang yang menggeser kedudukan modal Amerika Serikat. Modal Negara Jepang tidak disukai oleh masyarakat, karena pedlaku modai
yang demikian ekspansif dan
untuk sektor pertanian dan irigasi. sedangkan sektor yang lain seperti bidang sosial dan bidang Untuk
melaksanankan Pembangunan Repelita I maka Pemerintah Orde Baru telah melaksanakan berbagai macam kebijaksanaan untuk mendapat dana karena dana yang diperlukan sangat besar sehingga diperlukan bantuan luar negeri. Untuk mengatasi ha1 tersebut Pemerintah Orde Baru menjajaki kemungkinan bantuan iuar negeri atas
Guru
to
Guru ogreement dan kredit-kredit
dengan sangat lunak, bantuan pangan, bantuan teknis (hibair) dan penanarr-ran modal asing.
Dalarn Pidato Kenegaraan Presiden
RI.
cenderung
mengabaikan kelii
dasar-dasar ba-ei pembangunan pada tahap berikutnya. Srategi dalam Pelita I sebagian besar ditujukan pada bidang Ekonomi, yaitu 78,28%
umum memperoleh 16,240/0.
...
tinggi, pemerintah lebih
menggunakan
pendekatan pasar bebas, sebagai orieltasi pembangunan ekonoml untuk mempersiapkan negara dalam persainean intemasional. Akan tetapi peran pemerintah diperkecil seclangkan peranan modai asing mendapat perhatran yallg utama (Wi1opo, 1976: i55). Untuk mempercepat modal asins masuk ke Indonesia sebagai langkah selanjutnya Soejono Humardani langsung mengadakan hubungan dengan negara .Iepang baik kunjungan kenegeraan Inaupun kunjungan langsung. Ha1 demikian menjadi
16
Agustus i 975 mengatakan bahrva: Bantuan luar negeri dan penanaman modal asing adalah iangkah-langkah yang kita ambil secara sadar untuk mempercepat pembangunan Indonesia dengan memanfaatkan keterampilan dan modal yang dapat rnenyertai kita dalam pembangunan rnr. Sebab itu adalah servajarnya,
apabila mengharap dan memberi arah, agar disini mau mampu menyesuaikan diri dengan kepentingan penanaman modal asing
kutukan mahasisrva, karena
Indonesia.
srategi
1970-an. Pemerintah
pembangunan tidak menyentuh rakyat salna sekali, dan modal asing lebih banyak bergerak
agar mereka dapat dijadikan contoh
pada industri manufaktur yaitu industri yang rreneembangkan teknologi modern. Dengan demikian maka timbulah keinginan mahasisrva
Selain bantuan berupa pinjaman pacla tahun Orde Baru jugu rnemberikan kesempatan pada investor asing untuk menanamkan modalnya dengan harapan serta
tersebut telah
untuk memprotes, mengadakan gerakan-gerakan luar kampus seperti menyambut rnenteri kerja
dipertegas dengan keluamya UUD No.1/1967 yang rnemberikan kesempatan pada investor'
sarna Belanda dan ketua IGGI, Jhon Pieter Pronk dengan mengadakan demonsrati di
sebagai pengarval bagi penanaman-penanantan
modal dalam negeri.
Hal
JLrrnal Forrtm Sosial, Vol. Vll, No. 0L, Februari
2014 419
Yunani Hasan : Siluasl Politik dqn Ekonomi
...
lapangan Halim Perdana Kusuma, ketika tiba di Indonesia. Gerakan selanjutnya mengadakan demonstrasi ke kedutaan Jepang di Jakarta. Sefia
mereka mendatangi perusahaan Jepang di Indonesia seperti Toyota dan Sanyo (Wilopo.
menefl;s sampai tumbareay'a pemerintahan Orde Baru pada 2i Nlei 199S. Sedangkan penr elanatan ekonomi nasional terutama bempa usaha memberantas inflasr.
penyelamatan keuansan negara,
dan
pengamanan kebr.rtuhan pokok rakyat. Kenaikan
1976: 100).
harga pada au'al lahun 1966 menunjukkan
tingkat inflasi sekitar 650%
KESIMPULAN
Daiam usaha mengembangkan Demokrasi Pancasila, maka lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan MPR mempunyai peranan yang penting. Melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat ini, keinginan dan pengawasan rakyat tei'hadap pemerintah diusahakan agar bisa di salurkan. Selanjutnya diadakan penyederhanaan kehidupan kepartaian, keormasan dan kekayaan dengan melakukan fusi partai politik. Usaha ini
dimulai dengan mengadakan
serangkaian
konsultasi dengan pimpinan partai-partai politik dengan berdasarkan pada UU No.3 Tahun 1975.
Hasilnya lahir
3
kelompok
di DPR sebagai
berikrit:
a. Kelompok Demokrasi Pembangunan, yang terdiri dari PNI, Parkindo, IPKI (Ikatan Pendukr"rng Kemerdekaan Indonesia), dan
Murba. Kelompok ini dikenal dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kelompok ini mengadakan fusi pada tanggal 10 Januari 1973.
b. Kelornpok
Persatuan Pembangunan, terdiri
clari NU, Parmusi, PSSI, dan Perti. Kelompok ini dikenal dengan Partai
c.
Persatuan Pembangunan (PPP). Kelompok ini rnengadakan fusi pada tanggal 5 Januari t913. Kelompok organisasi profesi seperti buruh, pemuda, tani, neiayan, pegarvai, dan lainlain
bergabung sebagai kelompok Golongan Karya, yang sernula bernama Sekretariat Bersama (Sekber Golkar).
pembangunan densan sesera. tetapr hants melakukan stabilisasi dan rehabiiitasi ekonomi terlebih dulu. Stabilisasi berarti pengendalian inflasi. supaya harga-harga tidak meionjak terus secara cepat. Sedangkan rehabilitasi adalah rehabilitasi secara fisik sarana dan prasarana ekspor dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan. Kebijakan perekonomian di era Orde Baru telah disusun sebelumnya pada tahun 1966, semenjak Soeharto di berikan mandat Supersemar. Di masa itu, MPRS mengeluarkan Ketetapan No.XXIIVMPRS/1 966 yang berisi tentang Pembaharuan Kebijaksanaan
Landasan Ekonomi, Keuangan,
DAFTAR PUSTAKA Abrar, Akhmad Zain. 1990. Beberapa Aspelc Pembangtman Ortle Banr. So1o. Ramadani.
Cahyono, Her-u. 1992. Perctnan Ulamo Dalunt Sampai Golliar 1971-1980: Dari Pemilu Mulari. Jakafta: Sinar Harapan. Gafur. Abdul. 1987. Pak Harto, Pondangan
221 kursi, la1u Nahdlatul Ulama
sebagai
peringkat kedua dengan 58 kursi dan PNI yang menempati urutan ketiga dengan 20 kursi.
Kemenangan Golongan Karya di dalam Pemilihan Umum ini berlangsung secara terus
480
clan
Harapan n.vct. Jakarta: Pustaka Hartini.
Ikrar. N. Bhakti (Eds). 1996. Mahar." Pejuuttg Pendidili clan Penclidili Pejuttng. Tidak diterbitkan. Iskarrdar. Mohan.rmad, Dkk. 2007. Sejarah Inclonesia
Dulum Peiliembangan Zatnon. Jakarta: Ganera
partai sebelumnya pemerintah juga menggelar
pemilu lndonesia yang kedua. Tanggal 23 Mei 1970 Soehafio mengeluarkan Surat Keputusan No.43. Surat itu berisi pengumuman nama parlai-parlai politik yang akan berpartisipasi dalarn pemilu. Flasilnya ada 3 pemenang besar dalam pemilu tanggal 3 Juli 1912. Umtan pefiama dipegang oleh Golongan Karya dengan
dan
Pembangunan.
Selain melakukan restrukturisasi politik.
ticlak
memungkinkan pernerintah untuk melaksanakan
Exact.
Karim,Rusli. 1983. Perjalqnan Partai Politiki di Inclonesia. Sebuah .Iakarta: Rajaivali.
Potret
Pasong
Surut.
Robinson, Richard. 1981. Sejaroh Politil; Orde BartL. Pembangunan. .laliarto'. Lembaga Studi
Sjalirir. 1994. Piliiron Politili Sjahrir.
Jakarta:
LP3ES.
di Indoncsia. KonJlik Politik.
Tsurumi, Yoshi. ftr'er tctsi Jepang
Jurnal Forum Sosial,Vol. Vll, No. 01, Februari 2014
Pernilihcn. -]lih Teknologi, dan
Yunani Hosan : Situ-crsi Politik dan Ekonomi
...
F (Pen-v-utiing). 1987. Inclonesia.Jakarla:Gramedia.
Dalatn Papanek, Gustaf,
Ekottomi
tVilopo. 1976- Diolog Tentang Min-v"ak dan Hutcutg. Jakarla: Prisma 4.
lurnal Forum Sosial, Vol. Vll,
No. 01, Februari
2014
481r
