13

UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA Gedung Pusgiwa FMIPA UI Depok 16424 e-mail: [email protected]

KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA No.: 06/TAP/BPM FMIPA UI/III/13 Tentang ATURAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE 2013 Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia Menimbang: a. bahwa demi terwujudnya Lembaga Kemahasiswaan yang mandiri dan mengakar di kalangan mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia sebagai penyesuaian dengan pelaksanaan reformasi di bidang pendidikan tinggi; b. bahwa demi berfungsinya Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia yang bertugas mengupayakan terjaganya aspirasi dan kepentingan seluruh mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia di segala bidang kehidupan kampus; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b maka perlu dibuat peraturan tentang Aturan Dasar/Anggaran Rumah Tangga Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Mengingat: a. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. b. Aturan Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa (AD IKM) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia 2012. MEMUTUSKAN: Menetapkan: KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG ATURAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE 2013. BAB I UMUM



Bagian pertama Pengertian Umum Pasal 1 Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan: a. UI adalah Universitas Indonesia; b. FMIPA UI adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI; c. IKM FMIPA UI adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa FMIPA UI; d. AD IKM adalah Aturan Dasar IKM FMIPA UI; e. BPM adalah Badan Perwakilan Mahasiswa FMIPA UI; f. BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa FMIPA UI; g. HMD adalah Himpunan Mahasiswa Departemen FMIPA UI; h. Lembaga Eksekutif adalah lembaga kemahasiswaan dalam IKM FMIPA UI yang memegang kekuasaan eksekutif yang terdiri dari BEM dan HMD; i. BO adalah Badan Otonom; j. BSO adalah Badan Semi Otonom; k. Pemira adalah Pemilihan Umum Raya; l. GBAK adalah Garis-Garis Besar Arah Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan IKM FMIPA UI; m. Musma IKM FMIPA UI adalah Musyawarah Mahasiswa IKM FMIPA UI; n. PPAA adalah Prosedur Penerimaan Anggota Aktif; o. PPLK adalah Panitia Pemilihan Lembaga Kemahasiswaan. Bagian kedua Kedudukan Pasal 2 BPM berkedudukan sebagai lembaga kemahasiswaan tertinggi dalam IKM FMIPA UI. Pasal 3 BPM adalah pelaksana fungsi legislatif, yudikatif, serta pemegang fungsi pengendalian dan audit keuangan lembaga kemahasiswaan dalam IKM FMIPA UI. BAB II TUGAS DAN WEWENANG Bagian Pertama Tugas Pasal 4 BPM memiliki tugas: a. Menyusun GBAK untuk Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO; b. Berkewajiban menyerahkan GBAK saat pelantikan pengurus Lembaga Eksekutif dan BO; c. Mengawasi dan menilai kegiatan Lembaga Eksekutif dan BO serta menyampaikan hasil penilaian BPM kepada anggota IKM FMIPA UI. Jika sampai dengan waktu 2 bulan sejak diterimanya Laporan Pertanggungjawaban dari suatu lembaga kemahasiswaan oleh BPM,



d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.

p. q.

BPM belum mengeluarkan surat keputusan tentang menerima atau tidak menerimanya Laporan Pertanggungjawaban yang bersangkutan, maka Laporan Pertanggungjawaban lembaga tersebut dinyatakan diterima oleh BPM; Menilai laporan pertanggungjawaban Lembaga Eksekutif dan BO; Memfasilitasi laporan Pertanggung Jawaban terbuka Lembaga Eksekutif dan BO kepada anggota IKM FMIPA UI; Menyampaikan hasil kerja BPM kepada anggota IKM FMIPA UI melalui Forum Laporan Pertanggungjawaban terbuka; Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada Lembaga Eksekutif dan BO; Memberikan advokasi hak-hak anggota IKM FMIPA UI; Mengesahkan dan mengoordinasikan kepanitiaan PPAA dan PPLK; Melantik dan memberikan mandat kepada Ketua Lembaga Eksekutif dan BO terpilih; Menerima, menimbang dan/atau menetapkan rancangan program kerja Lembaga Eksekutif dan BO; Membuat mekanisme penerimaaan dan penindaklanjutan rancangan program kerja dan anggaran keuangan Lembaga Eksekutif dan BO setiap periode kepengurusan; Membuat peraturan dan mengaudit keuangan Lembaga Eksekutif dan BO; Memberikan sanksi pada lembaga kemahasiswaan atau anggota IKM FMIPA UI yang melakukan pelanggaran terhadap AD IKM FMIPA UI atau peraturan BPM; Membekukan Lembaga Eksekutif, BO atau BSO, jika dalam waktu yang ditentukan oleh BPM, lembaga yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan Laporan Pertanggungjawabannya. Jika ada Lembaga Eksekutif yang sedang dibekukan, status BSO yang dinaunginya ditetapkan oleh BPM; Mengawal dan mengawasi jalannya AD IKM FMIPA UI; Meminta Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia (BAK UI) untuk mengaudit keuangan BPM. Bagian Kedua Wewenang

Pasal 5 BPM memiliki wewenang: a. Membuat peraturan dan ketetapan yang dianggap perlu untuk pelaksanaan kegiatan Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO sejauh tidak bertentangan dengan AD IKM FMIPA UI yang berlaku; b. Memberikan usulan perbaikan pada program kerja Lembaga Eksekutif dan BO; c. Mengadakan rapat dengar pendapat dengan Lembaga Eksekutif dan BO sewaktu-waktu bila diperlukan; d. Meminta pertanggungjawaban Lembaga Eksekutif dan BO sewaktu-waktu bila diperlukan; e. Memberikan sanksi pada lembaga kemahasiswaan atau anggota IKM FMIPA UI yang melakukan pelanggaran terhadap AD IKM FMIPA UI yang berlaku atau peraturan BPM dan bila perlu dipertanggungjawabkan di sidang pleno terbuka BPM; f. Menerima atau menolak pengunduran diri ketua Lembaga Eksekutif dan BO; g. Menerima atau menolak pertanggungjawaban Lembaga Eksekutif dan BO; h. Mencabut surat mandat ketua Lembaga Eksekutif dan BO berdasarkan AD IKM FMIPA UI yang berlaku;



BAB III KEANGGOTAAN Bagian Pertama Umum Pasal 6 Anggota BPM merupakan perwakilan departemen yang ada di FMIPA UI dan dipilih melalui Pemira. Pasal 7 Anggota BPM adalah mahasiswa yang menjalankan tugas dan wewenang BPM. Pasal 8 Setiap anggota BPM tidak boleh menjabat dalam kepanitiaan (kecuali kepanitiaan dan kepengurusan yang dimulai sebelum masa Pemira 2012) dan/atau kepengurusan Lembaga Eksekutif, BO, dan BSO di FMIPA UI. Pasal 9 Masa jabatan anggota BPM adalah satu tahun dan berakhir bersamaan dengan diresmikannya anggota BPM yang baru. Pasal 10 1. Anggota BPM berhenti karena: a. Meninggal dunia; b. Tidak terdaftar secara akademis sebagai mahasiswa FMIPA UI: c. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada ketua BPM dan disetujui oleh sidang pleno tertutup dengan memerhatikan suara mahasiswa di departemen yang diwakilinya; d. Diketahui kemudian tidak memenuhi syarat menjadi anggota BPM sesuai dengan AD IKM FMIPA UI yang berlaku; e. Di-recall oleh mahasiswa departemen yang diwakilinya setelah melalui mekanisme recalling yang akan diatur lebih lanjut dalam ketetapan khusus; f. Pemberhentian tidak atas kemauan sendiri dengan memerhatikan pendapat mahasiswa di departemen yang diwakilinya. 2. Pemberhentian anggota BPM ditetapkan oleh sidang pleno tertutup dan diumumkan di setiap departemen di FMIPA UI. 3. Perlu atau tidaknya penggantian anggota BPM yang berhenti ditentukan oleh sidang pleno tertutup. Pasal 11 Anggota BPM yang telah kehilangan keanggotaan dapat digantikan oleh mahasiswa dari departemen yang bersangkutan melalui mekanisme pemilihan lokal yang dimandatkan oleh BPM kepada Lembaga Eksekutif di departemen tersebut. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban



Pasal 12 Setiap anggota BPM memiliki hak: a. Hak bicara dan hak suara yang sama; b. Menggunakan atau tidak menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak resolusi; c. Mewakili BPM berdasarkan mandat yang ditetapkan dalam sidang pleno tertutup. Pasal 13 Setiap anggota BPM memiliki kewajiban: a. Mematuhi AD IKM dan ketetapan dan/atau keputusan yang dikeluarkan oleh BPM; b. Melaksanakan tugas dan wewenang BPM; c. Melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya. BAB IV ORGAN KELEMBAGAAN Bagian Pertama Susunan Organ Kelembagaan Pasal 14 Organ kelembagaan BPM disusun dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi BPM.

1.

2.

Pasal 15 Organ kelembagaan BPM terdiri dari: a. Ketua Umum; b. Wakil Ketua I; c. Wakil Ketua II; d. Administrator; e. Bendahara; f. Komisi; g. Fraksi; h. Badan Kelengkapan. Struktur kelembagaan BPM adalah sebagai berikut:



Pasal 16 Ketua Umum, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Administrator, Bendahara, anggota Komisi, dan Badan Kelengkapan dipilih dan ditetapkan melalui sidang pleno tertutup. Bagian Kedua Ketua Umum Pasal 17 Tugas dan wewenang Ketua Umum: a. Membawahi Komisi Legislasi dan Pengawasan dan Komisi Anggaran; b. Berkoordinasi langsung dengan Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II; c. Memimpin sidang pleno terbuka dan mengesahkan ketetapan dan keputusan; d. Membuat tata tertib dan mengevaluasi kinerja pengurus BPM; e. Mewakili BPM dalam urusan eksternal lembaga. Bagian Ketiga Wakil Ketua Pasal 18 1. Wakil ketua terdiri dari Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. 2. Tugas dan wewenang Wakil Ketua I :



a. b. c. d.

Menggantikan Ketua Umum jika berhalangan hadir; Membawahi fraksi dari masing-masing departemen; Mengoptimalkan kinerja fraksi dari masing-masing departemen; Bersama Ketua Umum menandatangani surat ketetapan dan keputusan BPM untuk disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. 3.Tugas dan wewenang Wakil Ketua II: a. Menggantikan Ketua Umum dan Wakil Ketua I jika keduanya berhalangan hadir; b. Membawahi Administrator, Bendahara Umum, dan Badan Kelengkapan; c. Membantu kelancaran tugas Administrator, Bendahara Umum, dan Badan Kelengkapan. Bagian Keempat Administrator Pasal 19 Tugas dan wewenang Administrator: a. Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan; b. Bertanggung jawab kepada Wakil Ketua II; c. Berkoordinasi dengan Badan Kelengkapan Komunikasi dan Informasi dalam hal publikasi BPM. Bagian Kelima Bendahara Pasal 20 Tugas dan wewenang Bendahara: a. Bertanggung jawab terhadap pemasukan dan pengeluaran keuangan BPM; b. Bertanggung jawab kepada Wakil Ketua II. Bagian Keenam Komisi Pasal 21 Komisi adalah organ kelembagaan yang dibentuk untuk menjalankan fungsi BPM yang jumlah dan bidang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan. Pasal 22 Wewenang Komisi: a. Komisi berhak memanggil pengurus Lembaga Eksekutif dan/atau mahasiswa untuk mendapat penjelasan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi; b. Segala sesuatu tentang pengaturan internal komisi menjadi urusan internal masing-masing komisi sejauh tidak bertentangan dengan AD IKM FMIPA UI yang berlaku dan Aturan Dasar/Anggaran Rumah Tangga BPM 2013; c. Komisi berhak mengajukan anggaran belanja sesuai dengan kebutuhannya kepada Ketua Umum melalui sidang pleno tertutup.



1. 2. 3. 4.

Pasal 23 Struktur kepengurusan komisi sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota komisi; Setiap pengurus suatu komisi tidak boleh merangkap tugas dalam komisi lain tetapi dapat mengikuti sidang komisi lain dan memiliki hak bicara tanpa hak suara; Ketua Umum dan Wakil Ketua BPM berhak mengikuti sidang komisi untuk melakukan koordinasi dan memiliki hak bicara tanpa hak suara; Ketua komisi bertanggung jawab atas komisi yang dipimpin dan berhak menyelenggarakan serta memimpin sidang komisi. Pasal 24

Komisi BPM terdiri dari: a. Komisi Legislasi dan Pengawasan; b. Komisi Anggaran. Pasal 25 Tugas dan wewenang Komisi Legislasi dan Pengawasan: a. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Lembaga Eksekutif dan BO; b. Memberikan penilaian terhadap rancangan program kerja Lembaga Eksekutif (yang disertai rancangan program kerja BSO) dan BO; c. Meminta pertanggungjawaban Lembaga Eksekutif dan BO sewaktu-waktu bila diperlukan; d. Memberikan sanksi yang telah ditetapkan dalam sidang pleno tertutup kepada Lembaga Eksekutif dan BO; e. Membuat rancangan peraturan dan ketetapan yang berkaitan dengan Lembaga Eksekutif dan BO; f. Memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada Lembaga Eksekutif dan BO; g. Mengadakan rapat dengar pendapat dengan Lembaga Eksekutif dan BO sewaktu-waktu bila diperlukan; h. Melakukan upaya pencerdasan terkait kinerja komisi; i. Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban terbuka Lembaga Eksekutif (yang disertai laporan BSO) dan BO. Pasal 26 Tugas dan wewenang Komisi Anggaran: a. Mengatur dan mengawasi jalannya sistem keuangan lembaga kemahasiswaan di FMIPA UI; b. Memfasilitasi forum keuangan antar lembaga yang berada dalam lingkup IKM FMIPA UI; c. Menetapkan Standar Operasional Prosedural keuangan lembaga kemahasiswaan FMIPA UI; d. Memberikan penilaian terhadap laporan keuangan lembaga kemahasiswaan FMIPA UI. Bagian Ketujuh Fraksi Pasal 27 Fraksi adalah organ kelembagaan yang merupakan perwakilan mahasiswa dari departemen di FMIPA UI.



Pasal 28 Tugas dan wewenang fraksi: a. Mengawasi jalannya Lembaga Eksekutif di tingkat departemen; b. Mengumpulkan dan menyalurkan aspirasi serta memudahkan pelaksanaan advokasi hak-hak anggota IKM FMIPA UI; c. Dalam menjalankan tugasnya, fraksi berkoordinasi dengan Komisi Legislasi dan Pengawasan dan Komisi Anggaran serta bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I BPM; d. Segala sesuatu tentang pengaturan internal fraksi menjadi urusan masing-masing fraksi. Pasal 29 Setiap pengurus komisi merangkap sebagai anggota fraksi sesuai dengan departemen yang diwakilinya.

Pasal 30 Fraksi-fraksi BPM terdiri dari: a. Fraksi Matematika; b. Fraksi Fisika; c. Fraksi Kimia; d. Fraksi Biologi; e. Fraksi Geografi. Bagian Kedelapan Badan Kelengkapan Pasal 31 Badan Kelengkapan adalah organ kelembagaan yang dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja BPM dan dipilih melalui mekanisme yang telah ditentukan melalui sidang pleno tertutup. Pasal 32 Badan Kelengkapan terdiri dari: a. Badan Kelengkapan Komunikasi dan Informasi b. Badan Kelengkapan Internal Pasal 33 Tugas dan wewenang Badan Kelengkapan Komunikasi dan Informasi: a. Bertanggungjawab kepada Wakil Ketua II, dan berkoordinasi dengan Administrator, Komisi Legislasi dan Pengawasan, Komisi Anggaran dan Fraksi; b. Mempublikasikan setiap undang-undang, ketetapan, dan keputusan BPM ke seluruh IKM FMIPA UI untuk transparansi kinerja BPM; c. Mengefektifkan fungsi publikasi serta aktif dalam penguatan IKM FMIPA UI melalui media publikasi. Pasal 34 Tugas dan wewenang Badan Kelengkapan Internal: a. Bertanggungjawab kepada Wakil Ketua II;



b. Meningkatkan kesolidan internal BPM. BAB V PERSIDANGAN Bagian Pertama Jenis dan Sifat Pasal 35 Persidangan BPM terdiri dari: a. Sidang pleno tertutup; b. Sidang pleno terbuka; c. Sidang komisi; d. Sidang fraksi. Pasal 36 Kewenangan sidang pleno tertutup adalah menetapkan peraturan yang dituangkan dalam ketetapan dan keputusan serta resolusi BPM.

1. 2. 3. 4. 5.

Pasal 37 Sidang pleno tertutup dapat dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit dari anggota BPM; Apabila ayat 1 tidak terpenuhi maka sidang ditunda menit; Apabila ayat 2 tidak terpenuhi maka sidang pleno tertutup harus memenuhi dari jumlah anggota BPM; Apabila ayat 3 tidak terpenuhi maka sidang ditunda menit, kemudian sidang dapat dikatakan sah dan dapat diterima apabila dihadiri minimal 7 orang anggota BPM; Apabila ayat 4 tidak terpenuhi maka sidang ditunda menit, kemudian sidang dapat dikatakan sah dan dapat diterima apabila dihadiri minimal 5 orang anggota BPM.

Pasal 38 1. Kewenangan sidang pleno terbuka adalah: a. Meminta pertanggungjawaban ketua Lembaga Eksekutif dan BO pada akhir jabatannya; b. Meminta pertanggungjawaban ketua Lembaga Eksekutif dan BO apabila terjadi penyimpangan terhadap AD IKM, ketetapan, dan/atau resolusi BPM; c. Memberikan mandat kepada ketua Lembaga Eksekutif dan BO; d. Mencabut mandat ketua Lembaga Eksekutif dan BO; e. Mengangkat pejabat sementara ketua Lembaga Eksekutif dan BO jika diperlukan; f. Menentukan kuota anggota BPM. 2. Peserta sidang pleno terbuka adalah anggota BPM dan pihak yang diundang, yang ditetapkan melalui sidang pleno tertutup. 3. Pihak yang diundang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 memiliki hak bicara tanpa hak suara. 4. Sidang pleno terbuka diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam satu periode kepengurusan.



Pasal 39 1. Sidang pleno terbuka dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya anggota BPM yang ditambah 5 persen dari undangan. 2. Bila ayat 1 tidak terpenuhi sidang ditunda menit. 3. Bila ayat 2 tidak terpenuhi, maka sidang dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya anggota BPM dan dua orang undangan. Pasal 40 1. Kewenangan sidang komisi adalah menetapkan peraturan yang tidak termasuk kewenangan sidang pleno tertutup dan sidang pleno terbuka sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Peserta sidang komisi adalah ketua, wakil ketua, dan anggota komisi yang bersangkutan dan anggota BPM lainnya. 3. Anggota BPM lainnya sebagaimana dimaksud ayat 2 memiliki hak bicara tanpa hak suara. Pasal 41 Sidang komisi dapat diselenggarakan jika dihadiri ketua dan/atau wakil ketua komisi dan sekurangkurangnya jumlah pengurus komisi. Bagian Kedua Pimpinan Sidang

1. 2. 3. 4.

Pasal 42 Pimpinan sidang pleno tertutup dipilih dari anggota BPM. Pimpinan sidang pleno terbuka adalah Ketua Umum, Wakil Ketua BPM, atau ketua komisi. Pimpinan sidang komisi adalah ketua, wakil ketua, atau anggota komisi yang dipilih oleh sidang komisi. Pimpinan sidang fraksi adalah Wakil Ketua I BPM atau anggota fraksi yang dipilih oleh sidang fraksi jika Wakil Ketua I berhalangan hadir.

Pasal 43 Tugas dan wewenang pimpinan sidang adalah: a. Memimpin jalannya sidang dengan baik dan lancar. b. Mempersilakan peserta sidang untuk memasuki dan meninggalkan ruangan, serta untuk berbicara dan menentukan lamanya berbicara. c. Memberikan sanksi kepada peserta sidang bila tidak memenuhi kewajiban peserta sidang. d. Menunda sidang apabila diperlukan. Bagian Ketiga Peserta Sidang Pasal 44 1. Hak peserta sidang: a. Peserta sidang memiliki hak bicara dan hak suara dalam sidang kecuali ada ketetapan lainnya dalam persidangan; b. Peserta sidang pleno tertutup berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan sidang.



c. Peserta sidang komisi dan sidang fraksi berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan sidang, kecuali peserta yang memiliki hak bicara tanpa hak suara. 2. Kewajiban peserta sidang: a. Mengikuti sidang dengan lancar dan tertib; b. Menerapkan kedisiplinan dalam sidang; c. Meminta izin kepada pimpinan sidang untuk berbicara, memasuki, dan meninggalkan ruang sidang. Bagian Keempat Notulensi

1.

2. 3. 4.

Pasal 45 Setiap persidangan dibuat notulensi sidang yang memuat: a. Tempat pelaksanaan sidang; b. Hari, tanggal, dan waktu dibuka dan ditutup sidang; c. Agenda sidang; d. Pimpinan sidang; e. Peserta sidang; f. Peserta sidang yang menggunakan hak bicara beserta pendapatnya apabila dianggap perlu. Pembuat notulensi sidang pleno tertutup dan sidang pleno terbuka adalah administrator atau anggota BPM yang ditunjuk. Pembuat notulensi sidang komisi adalah sekretaris komisi atau anggota komisi yang ditunjuk. Pembuat notulensi sidang fraksi adalah anggota fraksi yang ditunjuk. BAB VI HASIL SIDANG Pasal 46

1. Hasil sidang BPM terdiri dari: a. Undang-undang; b. Ketetapan; c. Keputusan; d. Resolusi. 2. Undang-undang, ketetapan, dan resolusi memiliki kekuatan ke dalam dan ke luar BPM. 3. Keputusan hanya memiliki kekuatan ke dalam BPM. 4. Keputusan komisi hanya memiliki kekuatan ke dalam komisi. Pasal 47 1. Undang-undang dibuat atas usul rancangan undang-undang dari sidang komisi yang diajukan kepada Ketua Umum BPM yang kemudian dibawa ke sidang pleno tertutup. 2. Peserta sidang pleno tertutup menetapkan apakah rancangan undang-undang dapat atau tidak dijadikan undang-undang. Pasal 48 1. Ketetapan dibuat atas usul rancangan ketetapan minimal satu orang anggota BPM yang diajukan kepada Ketua Umum BPM yang kemudian dibawa ke sidang pleno tertutup.



2. Peserta sidang pleno tertutup menetapkan apakah rancangan ketetapan dapat atau tidak dijadikan ketetapan. Pasal 49 1. Keputusan dibuat atas usul rancangan keputusan minimal satu orang anggota BPM yang kemudian dibawa kepada sidang pleno tertutup. 2. Peserta sidang pleno tertutup menetapkan apakah rancangan keputusan dapat atau tidak dijadikan keputusan. Pasal 50 1. Resolusi dibuat atas usul rancangan resolusi minimal tiga orang anggota BPM yang diajukan kepada Ketua Umum BPM yang kemudian dibawa ke sidang pleno tertutup. 2. Peserta sidang pleno tertutup menetapkan apakah rancangan resolusi dapat atau tidak dijadikan resolusi. BAB VII PENUTUP Pasal 51 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Aturan Dasar/ Anggaran Rumah Tangga BPM FMIPA UI Periode 2013 akan diatur kemudian. Pasal 52 Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Hari, tanggal Pukul

: Depok : Sabtu, 9 Maret 2013 : 23:33 WIB

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS INDONESIA

Pimpinan Sidang I

Pimpinan Sidang II

Muhammad Alfatih

Harun Al Rasyid

13

Recommend Documents