1. Pendirian LAM-PTPnb merupakan amanah dari UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 yang membagi dua lembaga akreditasi (BAN-PT dan LAM). LAM-PTPnb akan menjadi lembaga akreditasi yang melakukan akreditasi terhadap program studi bidang ilmu penerbangan. 2. Peningkatan kualitas pendidikan penerbangan merupakan tanggung jawab hal utama oleh sebab itu dalam melaksanakan fungsinya LAM-PTPnb akan menggunakan instrumen, proses kerja, dan tim penilai yang spesifik sesuai dengan bidang keilmuannya. 3. Program kerja Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara tentang Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2016.
1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Permendiknas Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 5. Permendikbud Nomor 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 6. Permendikti Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 7. Program kerja Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara tentang Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2016.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kelembagaan SPME atau Akreditasi (2) Akreditasi Perguruan Tinggi SPME atau Akreditasi Akreditasi Program Studi
BAN-‐PT
LAM LAM Pemerintah LAM Pemerintah Pemerintah dan/atau LAM LAM LAM Masyarakat Masyarakat Masyarakat
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Organisasi BAN-‐PT
Organisasi LAM Pem
Organisasi LAM Masy
Pemerintah
Pemerintah
Badan Hukum Nirlaba
Majelis Akreditasi
Dewan EksekuGf
Ketua Sekretaris
Lembaga Akreditasi Mandiri
Ketua Sekretaris
Lembaga Akreditasi Mandiri
Diatur dalam Anggaran Dasar
Direktur Sekretaris
Asesor Asesor Asesor Asesor
Asesor Asesor Asesor Asesor
Asesor Asesor Asesor Asesor
Staf Staf Staf Teknis AAdministraGf Teknis dministraGf Teknis AdministraGf
Staf Staf Staf Teknis AAdministraGf Teknis dministraGf Teknis AdministraGf
Staf Staf Staf Teknis AAdministraGf Teknis dministraGf Teknis AdministraGf
No Komponen
BAN-PT 1) Asesmen kecukupan (desk evaluation) 2) Asesmen lapangan 3) Sidang Majelis Akreditasi sekaligus validasi 4) Banding
LAM-PTPnb 1) Persiapan/fasilitasi oleh fasilitator yang spesifik profesi 2) Asesmen kecukupan /desk evaluation (spesifik penerbangan) 3) Asesmen lapangan (spesifik penerbangan) 4) Sidang Majelis Akreditasi (Spesifik penerbangan) 5) Banding 6) Pemantauan perbaikan Prodi sesuai rekomendasi LAMPTPnb
1.
Proses Kerja
2.
Pengajuan Prodi untuk diakreditasi
Pasif
1) Aktif 2) 1 tahun sebelum masa akreditasi berakhir
3.
Jumlah dan jenis Asesor
2 asesor yang tidak spesifik bidang ilmu/ profesi
3 asesor yang spesifik penerbangan
5.
Instrumen Akreditasi
Generik
Spesifik profesi
6.
Majelis Akreditasi
Tidak spesifik bidang ilmu/profesi
Spesifik bidang ilmu dan profesi
Key Success Factor (KSF)
Tersusunnya konsep LAM PTPnb dan aspek legal (badan hukum dan kewenangan akreditasi )
Implementasi Akreditasi oleh LAM-‐ PTPnb
Bimbingan teknis dari TA bidang akreditasi
Konsensus h l pat stakeholders a c G cri dengan BAN terkait Kerjasama PT dan stakeholders pendirian LAM-‐PTPnb Pembentukkan Task Benchmarking sistem akreditasi Penyusunan Perencanaan Pendirian LAM-‐PTPnb
2016
Force
Pembentukkan Tim penyususn instrumen akreditasi prodi SOP tata kelola dan implementasi fungsi LAM-‐ PTPnb
Naskah akademik LAM-‐ PTPnb
Pengesahan instrumen akreditasi
AD LAM PTPnb
Uji Coba Instrumen 4 Prodi (jurkespen)
Grand design akGvitas LAM-‐ PTPnb
2017
Pengajuan LAM-‐PTPnb ke menpanRB
2018
Rekomendasi BAN-‐PT SK MenristekdikG tentang pengakuan LAM-‐ PTPnb
SK KemenpanRB tentang organisasi LAM-‐PTPnb
Peluncuran LAM-‐PTPnb oleh Menteri RistekdikG
2019
Peta Jalan Pendirian LAM-‐PTPnb 2016 Semester 2
• Benchmarking LAM-‐PTKes • Deklarasi stakeholder Pendirian LAM-‐ PTPnb • Penyusunan Perencanaan Pembuatan Studi Kelayakan
2017 Semester 1
• Pembentukan Task Force • Penyusunan naskah akademik sistem akreditasi pendidikan 9nggi program studi pendidikan penerbangan
2017 Semester 2
• Studi kelayakan ke menteri perhubungan • Pengajuan studi kelayakan ke kemenristekdik9 • Penyusunan draf anggaran dasar LAM-‐ PTPnb
• Penyusunan Grand Design ak9vitas LAM-‐PTPnb
2018 Semester 1
• Asesment dan visitasi BAN-‐PT ke LAM-‐PTPnb • Pembentukan Tim Pembuatan instrumen akreditasi program studi • Penyusunan SOP tata kelola dan implementasi fungsi LAM-‐PTPnb • Pembuatan SIMAk
2018 Semester 2
2019 Semester 1
• Pengesahan instrumen akreditasi
• Pengesahan Permenristekdik9 Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi oleh Menristekdik9
• Uji coba instrumen 4 prodi (jurkespen) • Pengajuan LAM-‐ PTPnb sebagai lembaga non struktural ke menteri perhubungan • Pengajuan LAM-‐ PTPnb ke MenpanRB
• Pengakuan Menristekdik9 terhadap LAM-‐ PTPnb • Operasionalisasi LAM-‐PTPnb
NO
NAMA TIM 1. 2. 3. 4. 5.
ANGGOTA
URAIAN TUGAS
Maria Ratri Si9 Maesaroh Rahrian9 Gufron Udyn Selamet W.
-‐ Nama, Visi, misi, latar belakang, tujuan dan ruang lingkup LAM-‐PTPnb -‐ Mempersiapkan struktur organisasi LAM-‐ PTPnb dan analisa jabatannya -‐ Pengelolaan sumber daya melipu9 manusia, finansial, sarana dan prasarana, administrasi dan pedoman tata kelola LAM-‐PTPnb -‐ Rancangan sistem penjaminan mutu internal LAM-‐PTPnb
1.
TIM A Tata Kelola Organisasi
2.
TIM B 1. Yulian9 Pedoman dan Proses 2. Saddam Rasis Akreditasi 3. Andhy Y. 4. Nurhedhi D. 5. KGS Ismail
-‐ Rancangan sistem dan prosedur (SOP) akreditasi program studi -‐ Instrumen akreditasi program studi (jurtekpen, jurkespen, jurmanpen)
3.
TIM C 1. Sugeng Leonaldy Perencanaan 2. Agis9nisa Aini Strategis LAM-‐PTPnb 3. Gita Aryadi 4. Supriyadi 5. Wahyu Kurniawan
-‐ sistem informasi manajemen akreditasi (SIMAk) berbasis web -‐ Analisis SWOT LAM-‐PTPnb -‐ Rencana strategis LAM-‐PTPnb 2019-‐2023
1. Latar belakang dan tujuan pendirian LAM Masyarakat
a
Ø Rasional pendirian LAM, – signifikansi atau pen9ngnya pendirian LAM – Jumlah program studi dalam lingkup cabang dan atau rumpun sejenis berdasarkan jenis dan jenjang – Status akreditasi program studi – Rerata prodi terakreditasi per tahun dalam lima tahun terakhir Ø Rujukan yuridis (Dasar Hukum) Ø Rujukan Mutu Ø Tujuan umum dan khusus Pendirian LAM
1
2. Visi dan misi LAM Masyarakat
a
Ø Menjelaskan penyusunan visi misi dan keterlibatan pemangku kepen9ngan dalam proses penyusunannya Ø Visi dinyatakan secara jelas yang memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-‐citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas. Ø Misi dinyatakan secara spesifik mengenai apa yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Ø Tujuan dan sasaran dirumuskan secara jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya
3. Nama LAM Masyarakat yang akan digunakan
2
Ø Nama menggunakan bahasa Indonesia (dapat nama dalam bahasa asing untuk kepen9ngan internasionalisasi) Ø Nama yang akan digunakan menggambarkan ruang lingkup pohon ilmu yang akan menjadi proses bisnis utama
4. Rencana ruang lingkup rumpun, pohon dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang dibina Program Studi yang akan diakreditasi LAM Masyarakat
a
Ø Penentuan ruang lingkup rumpun, pohon dan/atau cabang ilmu pengetahuan ditetapkan oleh Menteri Ø Diperlukan kajian tentang jumlah, sebaran dan status akreditasi program studi dalam ruang lingkup di atas untuk seluruh wilayah Indonesia Ø Kelayakan ukuran (skala) terkait jumlah, sebaran dan status akreditasi program studi yang disesuaikan dengan sumber daya, kemampuan keuangan, jumlah asesor, serta teknologi informasi dan komunikasi
3
5. BukG sumber pendanaan LAM Pemerintah Ø Proyeksi keuangan ü Penjelasan Proyeksi Keuangan untuk minimum 5 tahun, ü Proyeksi Keuangan disusun berdasarkan asumsi dasar perhitungan keuangan yang jelas dan informa9f ü Proyeksi Keuangan didukung dengan buk9-‐buk9 minimal untuk kegiatan operasional 3 (9ga) tahun pertama ü Da]ar asset
Ø Biaya pelaksanaan akreditasi per tahap: 1. Administrasi Proses akreditasi 2. Penilaian Kelayakan (AK) 3. Penilaian Lapangan (AL) 4. Penelaahan dan validasi 5. Administrasi hasil akreditasi Ø Biaya pelaksanaan akGvitas lainnya per tahap Ø Biaya overhead operasional kantor (ruGn)
4
a
6. Rancangan tata kelola LAM 1. susunan organisasi Ø Mempunyai Struktur Organisasi Ø Mempunyai tata kerja,tugas pokok fungsi Ø Analisis jabatan Ø Kebutuhan tenaga (jumlah dan kwalifikasi) Ø Menjalankan prinsip prinsip impar@ality, kompeten, terbuka, bertanggung jawab,menjaga confidensiality dan responsive terhadap complain
5
a
a 7. Sistem tata kelola Sumberdaya manusia serta pengembangannya Ø Mempunyai kriteria kompetensi : Majelis, Ekseku9f, Asesor Ø Mempunyai status kepegawaian Ø Mempunyai jenjang karir Ø Kecukupan sumber daya manusia, anggota, staf sekretariat dan asesor LAM Ø Memiliki kapasitas dan kemampuan serta dapat menjaga diri dari konflik kepen@ngan untuk melakukan penjaminan mutu eksternal; Ø Berpengalaman dalam melaksanakan penjaminan mutu (internal maupun eksternal) Ø Staf administrasi yang cukup dan memiliki kemampuan untuk mendukung kerja anggota majelis LAM.
6
8. Sistem pengelolaan keuangan Ø Kecukupan sumber daya finansial , kecukupan dana yang memungkinkan LAM dapat mengorganisir dan menjalankan semua proses penjaminan mutu internalnya secara efek9f dan efisien; Ø LAM harus menunjukkan sumber pendanaan yang mandiri, sah, 9dak mengikat dan bebas dari konflik kepen9ngan; Ø LAM memiliki analisis biaya operasional, termasuk satuan biaya akreditasi per program studi dan rekapitulasi akhir keuangan; Ø Dalam se9ap akhir periode LAM harus melakukan audit keuangan secara menyeluruh. Ø LAM harus menunjukkan skema kemampuan untuk mengatasi deficit anggaran dalam kondisi darurat
7
a
9. Sistem pengelolaan sarana dan prasarana Ø Sarana dan prasarana yang memadai dan cukup untuk mengakomodasi kerja para anggota dan staf sekretariatnya Ø Memiliki peralatan dan perlengkapan yang cukup untuk mendukung kerja dan program yang akan dilaksanakan; Ø Memiliki rencana pengembangan sarana dan prasarana untuk keberlanjutan Ø Memiliki Sistem pengelolaan sarana dan prasarana (pengelolaan aset) harus mencakup kegiatan pengadaan, pembukuan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusannya
8
a
10.
Rancangan sistem penjaminan mutu di internal LAM Pemerintah 1. Kebijakan sistem penjaminan mutu internal, berisi maksud dan arah menyeluruh LAM terkait mutu 2. Tujuan mutu bderisi sasaran mutu, yang dapat diukur dan mengacu pada kebijakan mutu 3. Manual mutu yang menjelaskan ringkasan kebijakan dan prosedur unsur-‐unsur sistem penjaminan mutu (pengendalian dokumen, pengendalian rekaman, monitoring/pengukuran, 9ndakan koreksi, pencegahan, audit internal dan review management) 4. Standar untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu, baik yang dibangun sendiri atau mengadopsi standar lainnya yang tersedia. 5. Formulir untuk memantau kinerja mutu.
9
a
1. Rancangan alur proses akreditasi LAM Pemerintah
b
Dalam menjalankan proses akreditasi, LAM memiliki 1. Instrumen akreditasi 2. Asesor 3. Alur proses, yang melipu9 tahapan : a. Penerimaan berkas pengajuan akreditasi Prodi melipu9 prosedur, persyaratan,waktu proses berkas permohonan
1
b. Pelaksanaan asesmen kecukupan (AK) melipu9 pemilihan / penentuan asesor, jumlah asesor, pemanggilan asesor, penugasan asesor dan waktu asesmen kecukupan c. Pelaksanaan asesmen lapangan (AL) setelah memenuhi persyaratan kelayakan untuk di visit d. Validasi hasil asesmen lapangan e. Menetapkan hasil akreditasi f. Kemungkinan pengaduan Program Studi untuk Banding
2. Instrumen akreditasi program studi (penerbang, jurtekpen, jurkespen, jurmanpen)
2
1. D II Penerbang sayap tetap 2. D II Penerbang Sayap Tetap 3. D IV Teknik Pesawat Udara 4. D III Teknik Pesawat Udara 5. D IV Teknik Navigasi Udara 6. D III Teknik Navigasi Udara 7. D IV Teknik Listrik Bandar Udara 8. D III Teknik Listrik Bandar Udara 9. D III Teknik Mekanikal Bandar Udara 10. D III Teknik Bangunan Landasan 11. D IV Pemanduan Lalu Lintas Udara 12. D III Pemanduan Lalu Lintas Udara 13. D III Komunikasi Penerbangan 14. D III Pelayanan Informasi Aeronau9ka 15. D III Pertolongan Kecelakaan Penerbangan 16. D III Operasi Bandar Udara 17. D III Angkutan Udara 18. D III Pengusahaan Bandar Udara
b
MONTH WEEK Rapat koordinasi Pani9a dan 1 persiapan deklarasi Pengiriman undangan DIKTI, BAN PT, 2 LAM PTKes, Asosiasi
NO
3 Bimtek LAM dan Deklarasi penyusunan perencanaan studi kelayakan LAM-‐PTPnb Pendampingan BAN-‐PT dan LAM-‐ 5 PTKes 4
SEPTEMBER 1 2 3 4
Oktober November Desember 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PPSDMPU
5
ASOSIASI
14
HOTEL
19-‐20
HOTEL
4-‐7
PPSDMPU
Tempat
Huruf Q Lambang Ceklis Gambar Pesawat Logo Kemenhub Tulisan Warna Biru Warna Merah Warna Pu9h
Bidang Pendidikan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara Badan Pengembangan SDM Perhubungan 38
Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Penerbangan Indonesia (LAM-PTPnb) 39
Posi%oning LAM-‐PTKes
Pembinaan sistem penjaminan mutu Prinsip CQI
Pengembangan Manajemen
Akreditasi insGtusi/ prodi
Prinsip kemandirian & CPU Akuntabilitas sistem akreditasi
Online System Publikasi hasil akreditasi secara real @me
Penanganan komplain hasil akreditasi
Instrumen spesifik untuk se@ap program
• Belum adanya payung hukum pengakuan LAM-‐PTKes • Kesulitan mendapatkan SDM untuk menjadi full-‐9mer manajemen LAM-‐PTKes
WEAKNESS THREAT
• Penerimaan (acceptance) dari organisasi / ins9tusi lain terhadap LAM-‐PTKes • Pendanaan dari pemerintah untuk akreditasi prodi oleh LAM-‐PTKes • Penjaminan mutu untuk LAM-‐PTKes sendiri • Pengajuan akreditasi ke LAM-‐PTKes oleh prodi
OPPORTUNITY • Kesadaran masyarakat bahwa akreditasi berperan dalam peningkatan mutu pendidikan 9nggi kesehatan • Kebijakan pemerintah terkait kewajiban akreditasi • Aliansi strategis dengan BAN PT dalam berkolaborasi melaksanakan akreditasi prodi bidang kesehatan
GRAND DESIGN KONSEP LAM-‐PTKES
kesehatan yang berstandar global SDM
URGENSI • Dari sekitar 2253 program studi dari 7 profesi kesehatan, baru sekitar 50 % program studi yang telah terakreditasi • Proses akreditasi saat ini hanya menilai program akademik dan belum mencakup program profesi (termasuk spesialis) • Instrumen yang digunakan masih bersifat generik atau “one size fits all” untuk seluruh program studi (9dak sesuai dengan keunikan dari program profesi) • Kapasitas manajemen implementasi akreditasi yang kurang professional, sehingga masih belum mencerminkan kemandirian dalam menjalankan penjaminan mutu ekternal • Penggunaan teknologi informasi untuk sistem akuntabilitas dan manajemen data belum diimplementasikan secara op9mal
LAM PT-‐KES
Visi : Terjaminnya mutu pendidikan Gnggi
•Tenaga Fungsional •Tenaga Struktural •Tenaga ahli (expert)
amanah
Legalitas
Payung Hukum : •Permendikbu d terkait LAMPT •Badan Hukum dengan akta notaris
Sarana & Prasarana Implementasi Operasional : •Kantor dan fasilitasnya •IT system
² Interprofessional collabora%on ² Resource sharing ² Cost effec%veness ² ICT based
Fungsi Organogram
mandiri
Fungsi Lembaga
Prinsip Dasar Sistem Akreditasi • • • •
Con9nuous Quality Improvement (CQI) Quality Cascade (QC) Conceptualiza9on-‐Produc9on-‐Usability (CPU) Trustworthy
MISI : Terselenggaranya akreditasi nasional pendidikan Gnggi kesehatan secara berkelanjutan (sustainable) yang dipercaya oleh semua pemangku kepenGngan
Komponen Biaya Akreditasi 1. Akreditasi: (87%) • Proses Akreditasi (75,61%); • Instrumen Akreditasi (8,9%); • Peningkatan Kualitas Tim Penilai (9%); dan • Pengembangan Sistem Akreditasi Berbasis Teknologi (6,49%). 2. Manajemen: (13%) • Operasional (82,57%); • Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) LAM-PTKes (9%); • Pelayanan Pelanggan (Customer Relationship Management) (8,43%). (note : benchmarking LAM-PTKes)
(1) UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 ayat (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. (2) PP No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 86 ayat (2) Kewenangan akreditasi dapat dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi. Pasal 88 ayat (1)-‐(3) • Pengakuan LAM oleh Menteri • Persyaratan LAM • Ketentuan mengenai LAM akan diatur melalui Permen
(3) Permendiknas No.28/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Pasal 13 ayat (1)-‐(3) • Pembentukan LAM PT • Persyaratan LAM PT • Pelaporan hasil akreditasi LAM PT Pasal 14 Pendanaan LAM PT (4) UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 55 ayat (5) – (8) • Akreditasi program studi dilakukan oleh LAM • LAM merupakan bentukan pemerintah atau masyarakat yang diakui pemerintah atas rekomendasi BAN PT • LAM dibentuk berdasarkan rumpun dan/atau cabang ilmu • Ketentuan lebih lanjut mengenai LAM diatur melalui Permen
(6) PermenristekdikG No.32/2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi Jenis dan tugas LAM LAM pemerintah LAM masyarakat Mekanisme akreditasi
