9/4/2016
RDP dengan Berbagai Kalangan • RDP dan sosialisasi dengan berbagai kalangan: • PTN, PTS, PT BHMN • Pemerhati Pendidikan • APTISI, ABPTSI • Pemerintah (kementerian lain, LPNK) • Masyarakat profesi • Dsb.
Undang Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012
2
1
Semangat dari UU Pendidikan Tinggi
Ruang Lingkup UU Pendidikan Tinggi • Ketentuan Umum
• Perluasan dan Jaminan Akses
• Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
• Pengembangan Tridharma secara utuh
• Penjaminan Mutu
• Kesetaraan
• Perguruan Tinggi • Pendanaan dan Pembiayaan
• Penguatan Pendidikan Vokasi
• Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Oleh Lembaga Negara Asing
• Keutuhan jenjang pendidikan
• Peran Masyarakat
• Otonomi
• Sanksi Administratif
• Sistem penjaminan mutu
• Ketentuan Pidana • Ketentuan Lain-lain
• Memastikan tanggungjawab negara dan menghindari liberalisasi & komersialisasi PT
• Ketentuan Peralihan
Alasan Perlunya UU Pendidikan Tinggi UUD 1945 Perubahan ke IV, Pasal 31 Tentang Pendidikan dan Kebudayaan Ayat 3:
Ayat 5:
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdas-kan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UU
Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas)
UU No. 14 Tahun 2005 (Guru & Dosen)
Pendidikan: usaha sadar dan terencana Dosen ....dengan tugas utama mentransforuntuk mewujudkan suasana belajar dan masikan, mengembangkan, dan menyebar? luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan proses pembelajaran .... Pendidikan Tinggi adalah pendidikan sesudah seni melalui pendidikan, penelitian, dan pendidikan menengah..... pengabdian kepada masyarakat. Perlunya jaminan bahwa pemerintah memajukan iptek dengan memperhatikan dan menerapkan humaniora UU No. 20 Th. 2003 (Sisdiknas) secara terintegrasi dalam Sisdiknas, sekaligus sbg wadah Perguruan tinggi memiliki bagi dosen menjalankan tugas utamanya otonomi untuk mengelola 5 sendiri lembaganya.... UU Pendidikan Tinggi
• Ketentuan Penutup
4
Permasalahan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaranya (Perg. Tinggi) Belum adanya bentuk kelembagaan yang memadai untuk mendukung otonomi perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS
1
Aturan bentuk kelembagaan perg. tinggi dan prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi
1
Belum adanya kerangka tata kelola yang baik bagi semua perg. tinggi dalam mengelola sumberdaya (Keu.,SDM,Aset, ..)
2
Aturan Tata Kelola Perguruan Tinggi beserta prinsip otonomi pengelolaan perguruan tinggi
2
Belum setaranya pendidikan yg mengutamakan pengetahuan (akademik) dan keterampilan (vokasi), serta profesi
3
Kesetaraan jenis dan jenjang pendidikan tinggi dan kesetaraan hak dosennya
3
Masih besarnya hambatan memperoleh pendidikan tinggi, baik dari segi ekonomi, geografi, maupun sosial.
4
Aturan penerimaan calon mahasiswa dan pemerataan pembangunan perg. tinggi
4
5
Ketentuan tentang SNPT sebagai perluasan dari SNP dan sistem penjaminan mutu
5
6
Aturan tentang dana penelitian dan penghargaan peneliti
6
Belum adanya standar pend. tinggi yang mencakup pengembangan & pemanfaatan iptek dg nilai humaniora beserta penjaminan kepatuhannya Kurang dianggap pentingnya penelitian, komitmen pendanaan, dan penghargaan
Undang Undang Pendidikan Tinggi
3
6
1
9/4/2016
Azas-Azas Pendidikan Tinggi
Konstruksi Pendidikan Tinggi Bangsa yang Berkehidupan Cerdas, Sejahtera, dan Berbudaya Berkembangnya SDM dan Iptek
Pengabdian Kpd Masyarakat
Penelitian
Pendidikan
Standar
Peraturan Perundangan
Kebenaran Ilmiah, Penalaran,
Pemeliharaan dan Penyebarluasan
Kejujuran, Keadilan, Manfaat, Kebajikan, Tanggung Jawab, Kebhinekaan, Keterjangkauan
Sumber Daya (SDM, Keuangan, Aset, Data,...) Prinsip Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
Azas Pendidikan Tinggi
8
7
Amar Putusan MK
Prinsip Pengelolaan PT
No: 11-14-12-126-136/PUU-VII/2009 (31 Maret 2010) Tentang UU Badan Hukum Pendidikan
• Tidak boleh terjadi penyeragaman bentuk lembaga pendidikan • Pemerintah tidak boleh lepas tanggung jawab keuangan untuk penyelenggaraan pendidikan • Tidak terjadi liberalisasi dan komersialisasi pendidikan
• Nirlaba • Akuntabel • Transparan • Mutu • Efektif dan Efisien
Menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan UU PT 10
Sifat dasar PT
Pengabdian pada masyarakat
Pendidikan
HAL PENTING BARU DALAM UU DIKTI
Penelitian
Misi Pendidikan Tinggi: SDM & IPTEK Unggul
Otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dijamin
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 11
2
9/4/2016
PERPADUAN ANTARA PENDIDIKAN FORMAL, PROFESIONALISME, PENGALAMAN KERJA DAN KARIR: Pencapaian Level pada KKNI Melalui Berbagai Jalur
Jenis & Jenjang Pendidikan Tinggi dan Bentuk Perguruan Tinggi (Ps 16-32)
9
P S1
Program Doktor
8
D4
Program Profesi
D3
7
4
L2 L1
3 2 1
Program D-4
Universitas, Institut, Sekolah Tinggi
Kementerian, Kementerian lain, LPNK, Profesi.
5 L3
Program D-3 Program Sarjana Program D-2 Program D-1
Akademi Komunitas
6
Politeknik
Program Magister
D1 SMA
SMP
Akademi
D2
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Hak Penyelenggaraan Program PT Bentuk PT
Jenjang Karir Akademik Dosen
Jenis Program PT Akademik
Akademi Komunitas Akademi Sekolah Tinggi Institut Universitas Politeknik
JABATAN AKADEMIK
Vokasi D1 D1
Profesi/Spesialis
D2 D2
D3 DR T
PR
SP
DR T DR T
PR
SP
PR
SP
D3
D4
PR
SP
MT
DR T
S1
S2
S3
D3
D4
MT
S1
S2
S3
D3
D4
MT
S1
S2
S3
D3
D4
MT
D1
D2
DOSEN PADA PT
D3
Pengaturan eksisting
Pengaturan eksisting
Pengaturan baru
Pengaturan baru
D3+/5
Akademi Komunitas Akademi Sekolah Tinggi Institut Universitas Politeknik
S1/SST/6
S2/MST/8
Lkt Kepala
Profesor
BUP PROFESOR: 70 TAHUN
Perijinan dan Akreditasi (Baru)
Kualifikasi pendidikan/Pengakuan Tingkat Kompetensi KKNI
DOSEN PADA PT
Lektor
Akademi Komunitas Akademi Sekolah Tinggi Institut Universitas Politeknik
MT
Persyaratan Dosen
Asisten Ahli
S3/DRT/9
PT
Institusi
Ijin Akreditasi
Program Studi
Terbit
Terbit
Minimum
Minimum
Pendirian Prodi baru harus telah memenuhi syarat minimum akreditasi, sehingga pada saat izin Prodi keluar, otomatis sudah terakreditasi minimum
Pengaturan eksisting Pengaturan baru
3
9/4/2016
Standar Nasional PT
Penjaminan Mutu Jenjang Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah
Pendidikan Tinggi
Isi
Proses
Lulusan
PTK
Sarpras
Kelola
Biaya
Penilaian
Lingkup
PT
Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Dua Puluh Empat Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
Pendidikan
Pendidikan
Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kpd Masy.
Baru
BAN INST
LAM PRO
LAM WIL
Bisa
Bisa
PRODI
✔
Internal Eksternal
✔
Bisa
Catatan: + Semua standar mengacu pada SNP dari BSNP yang ditetapkan Menteri + Semua didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang dikelola Menteri + LAM PRO: Lembaga Akreditasi Mandiri + LAM WIL: Lembaga Akkreditasi Wilayah (BAN) + Bisa: Pengaturan baru
19
Perluasan Akses dan Jaminan Kepastian
Perluasan Akses dan Jaminan Kepastian
Ketersediaan
Keterjangkauan
•Universitas/Institut Negeri di setiap Provinsi •Akademi Komunitas di Setiap Kabupaten/Kota •PJJ untuk menjangkau 3T •Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus unt Jenjang Pendidikan Tinggi •Pengembangan sumber belajar terbuka (open educational resources) •Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi (INHERENT)
•Penetapan standar biaya satuan oleh Menteri •Pembatasan pungutan pada mahasiswa (tidak memberatkan) •Jaminan akses non diskriminatif •Jaminan pembiayaan bagi masyarakat miskin yang memenuhi syarat akademik •Pengalokasian 20% kapasitas penerimaan untuk mahasiswa miskin dan prioritas untuk calon mhs dari daerah 3T
21
22
Sistem Penjaminan Mutu
Perluasan Akses dan Jaminan Kepastian
Jaminan Kepastian Pemerintah
•Larangan penggunaan penerimaan mahasiswa baru utk tujuan komersial •Kepastian bagi yang memenuhi syarat akademik untuk dapat kuliah •Jaminan bagi yang telah masuk untuk menyelesaikan kuliah dalam batas waktu yang ditentukan •Dukungan beasiswa, bantuan biaya pendidikan, pembebasan SPP, pinjaman tanpa bunga bagi yang tidak mampu
BSNP
Masyarakat
(Wilayah)
Lembaga Lembaga Penjamin Layanan Pend. Mutu Tinggi
Perguruan Perguruan Perguruan Tinggi Tinggi Tinggi 23
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Ketentuan Baru Ketentuan Saat Ini
BAN-PT
Lembaga Lembaga Lembaga Akreditasi Akreditasi Akreditasi Mandiri Mandiri Mandiri 24
4
9/4/2016
Pendidikan Tinggi Keagamaan • Pemerintah atau masyarakat dapat menyelenggarakan PT Keagamaan • PT Keagamaan dapat berbentuk: Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan Ma’had Ali, Pasraman, Seminari, dan bentuk lain yang sejenis • Ketentuan mengenai PT Keagamaan diatur dengan Peraturan Pemerintah
25
Tata Kelola & Otonomi (Baru) Aspek
I
Kelembagaan
II
Satker
III
Satker
Badan hukum
Organisasi & Tata Pola Satker kelola
Pola Satker +
Mandiri
Aset
Negara
Negara
Dipisahkan
Alokasi APBN
Mekanisme APBN melalui Kemdikbud langsung
Mekanisme APBN melalui Kemdikbud langsung
Mekanisme subsidi atas penyediaan pelayanan publik
Penetapan tarif
Kementerian & PTN
Didelegasikan oleh Organ PTN Menkeu Ke Kementerian & PTN
PNBP
PNBP
PNBP digunakan langsung
Bukan PNBP
Pelaporan
LKPP
LKPP
Diintegrasi LKPP
Kepegawaian
PNS
PNS
Pegawai PTN + PNS diperbantukan
Akuntabilitas
Menteri
Menteri + Menkeu
Pemangku kepentingan
Otonomi Perguruan Tinggi & Kelembagaannya
Otonomi Perguruan Tinggi & Kelembagaannya
Otonomi Perguruan Tinggi Negeri
Otonomi Perguruan Tinggi Swasta
Otonomi Bidang Akademik
Otonomi Bidang NonAkademik
Otonomi Penuh (sesuai perundangan)
Otonomi Bidang Akademik Otonomi Penuh (sesuai perundangan)
Satker PPK-Negara (Statuta dg Permen)
Otonomi Bidang NonAkademik
Ditentukan oleh Badan Penyelenggara PTS a.l. yayasan
Satker PPK-BLU (Statuta dg Permen) Badan Hukum (Statuta dg PP)
Bentuk tatakelola ditentukan oleh Badan Penyelenggara PTS (a.l. Yayasan) masing-masing, berarti tidak ada penyeragaman (amar putusan MK)
PPK : Pola Pengelolaan Keuangan
Dengan adanya tiga macam tatakelola tersebut, berarti tidak ada penyeragaman (amar putusan MK)
27
Penyelenggaraan Otonomi PTN
28
Pengelolaan Transisi Perguruan Tinggi BHMN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
STATUTA DENGAN PP
BADAN LAYANAN UMUM
BADAN HUKUM
Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU 20 Tahun 1997 tentang PNBP
UU PT
Telah diatur dalam PP 23/2005 Tentang BLU dan PP 66/2010.
-Diatur dlm Statuta PP (usulan dari PTN-BH) - Sebagian diatur dengan PP (bentuk dan mekanisme pendaaan PTN-BH)
PT BHMN & EX BHMN SELAMA MASA TRANSISI MAX 2 TAHUN MENGGUNAKAN PPK BLU
29
PTN BH (SESUAI RUU DIKTI) SESUAI PP Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN-BH
30
5
9/4/2016
Praktik Pengelolaan Keuangan PT BHMN Kini 1. Pengelolaan Keuangan mirip dengan Pola Pengelolaan BLU: a. Mendapatkan alokasi APBN yang dikelola sesuai dengan mekanisme APBN. b. Mengelola PNBP secara otonom, dipertanggunjawabkan dan dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Aset tidak terpisah, kacuali IPB dan Unair. 3. Program dan Anggaran (khususnya komponen PNBP) dievaluasi dan ditetapkan oleh Majelis Wali Amanah. 4. Pengelolaan SDM PNS dan Non-PNS
31
Pendanaan dan Pembiayaan Perguruan Tinggi • Pemerintah bertanggung jawab dalam pendanaan pendidikan tinggi (dialokasikan dalam APBN). • Sebagian alokasi BOPTN untuk biaya penelitian. • Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pendanaan pendidikan tinggi (dialokasikan dalam APBD). • Alokasi untuk calon mahasiswa tidak mampu • Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi. • Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha/ industri atau masyarakat yang memberikan bantuan penyelenggaraan pendidikan tinggi. • Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dan dipergunakan PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. • Dana Pendidikan berasal dari APBN diberikan kepada: – PTN untuk investasi, operasi, dosen dan tenaga kependidikan, dan pengembangan – PTS untuk tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesorinvestasi dan pengembangan – Mahasiswa sebagai dukungan biaya mengikuti pendidikan tinggi 32
Penyelenggaraan PT oleh KL Lain
Perguruan Tinggi Asing • Perguruan Tinggi Asing (negara lain) yang sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya, dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah NKRI. • Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan program studi yang dapat diselenggarakan Perguruan Tinggi Asing. • Penyelenggara pendidikan Asing wajib: – melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah – berprinsip nirlaba – mengangkat dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia. – mendukung kepentingan nasional. • Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi Asing diatur dalam Peraturan Menteri.
UUD 1945 Perubahan ke IV, Pasal 31 Ayat 3: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan SATU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdas-kan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UU
UU Nomor 20/2003 (Sisdiknas) Kemdikbud penanggung jawab bidang pendidikan
UU Pendidikan Tinggi MENGATUR PENGELOLAAN PT K/L LAIN BEKERJASAMA DG PT UNTUK PENDIDIKAN KEDINASAN/PROFESI PENGELOLAAN PT OLEH K/L LPNK DIATUR DENGAN PP
UU Pendidikan Tinggi MENGATUR PENGELOLAAN PT
33
Manfaat UU PT Entitas
Manfaat Memiliki banyak pilihan jenis pendidikan tinggi yang setara
Masyarakat
Jaminan dapat kuliah sesuai dengan kemampuan akademiknya Biaya kuliah yang dikendalikan sehingga lebih terjangkau Jaminan memperoleh layanan pendidikan bermutu
Dunia Usaha
Memanfaatkan penelitian di perguruan tinggi untuk inovasinya Memperoleh insentif bagi yang memberikan bantuan ke PT
Terima Kasih..
Dijamin otonomi akademiknya Perguruan Tinggi
Memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan mutunya Memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah melalui bantuan operasional pendidikan tinggi
Pemerintah
Dapat mendorong perguruan tinggi untuk memajukan iptek melalui pelaksanaan tridharma secara komprehensif dan terpadu Dapat memberikan layanan pendidikan tinggi yang berkesetaraan
Dosen
Jaminan memperoleh dana penelitian Kesetaraan dalam jenjang karir akademik
35
36
6
