-'......,
~ ~
WI PO WO RL D I NTE L L EC TU AL PRO P ERTY OA G C.. I T I ON
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA DAN THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION MENGENAI KETENTUAN LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF BAGI PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM KASUSKASUS YANG DIAJUKAN KE DJHKI
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual Kementerian Hukum dan HAM Rl (DJHKI) dan The World Intellectual Property Organization (WIPO) selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara individu disebut sebagai "Pihak".
BERMAKSUD untuk meningkatkan hubungan antara Para Pihak melalui kerja sama di bidang penyelesaian sengketa alternatif yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.
MENYADARI kegunaan penyelesaian sengketa alternatif sebagai sarana pribadi
untuk
menyelesaikan sengketa
kekayaan
intelektual
khususnya
netralitas, fleksibilitas dan keahlian yang ditawarkan oleh penyelesaian sengketa alternatif.
TELAH mencapai kesepahaman sebagai berikut:
PASAL 1 TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini untuk meningkatkan hubungan Para Pihak dalam mengembangkan dan memperkuat kerja sama di bidang penyelesaian sengketa alternatif (PSA) terkait dengan hak kekayaan intelektual.
PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA
•
Para Pihak bermaksud bekerja sama dalam mengembangkan proses dan layanan PSA untuk perselisihan yang masih dalam proses pemeriksaan DJHKI. Atas permintaan dan sesuai dengan kebutuhan DJHKI, kerja sama tersebut dapat mencakup sebagai berikut: 1)
Pengembangan prosedur PSA yang tepat sesuai dengan pengalaman dan keahlian Para Pihak.
2)
Penyebarluasan prosedur PSA khususnya kerja sama dalam penyediaan informasi dan penyelenggaraan seminar bagi para pengguna.
3)
Penetapan ahli-ahli atau praktisi-praktisi khusus di bidang hak kekayaan intelektual dari Indonesia untuk ditunjuk oleh WIPO Center dalam melaksanakan prosedur PSA.
4) •
Penyediaan pelatihan PSA khusus tentang kekayaan intelektual untuk pihak-pihak netral dan konsultan hak kekayaan intelektual melalui lokakarya, seminar dan webinar termasuk dengan maksud memberikan akreditasi jika sesuai.
5)
DJHKI memfasilitasi dialog dan kerja sama antara WIPO Center dan pihak-pihak terkait lainnya yang terlibat dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kekayaan intelektual.
6)
Bidang-bidang terkait lainya yang disepakati oleh Para Pihak.
PASAL 3 PENDANAAN
Kecuali jika disepakati lain oleh Para Pihak, masing-masing Pihak akan menanggung sendiri biaya dan pengeluaran dalam pelaksanaan tujuan Memorandum Saling Pengertian ini sesuai dengan anggaran masing-masing Pihak.
PASAL 4 AMANDEMEN
Setiap
ketentuan
dalam
Memorandum
Saling
Pengertian
ini
dapat
diamendemen setiap saat secara tertulis dengan kesepakatan bersama Para Pihak, dengan menyebutkan tanggal mulai berlakunya amendemen dimaksud.
PASAL 5 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1.
Memorandum Saling Pengertian ini tidak menimbulkan atau dimaksudkan untuk menimbulkan hak-hak ataupun kewajiban yang mengikat secara hukum kepada Para Pihak.
2.
Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan.
3.
Memorandum Saling Pengertian ini berlaku untuk jangka waktu yang tak terbatas, dan dapat diakhiri oleh salah satu Pihak kapan saja dengan didahului pemberitahuan tertulis melalui jalur diplomatik minimal tiga (3) bulan sebelumnya.
4.
Berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan program yang sedang berjalan yang telah disepakati
oleh
kedua belah
Memorandum Saling Pengertian.
Pihak sebelum tanggal
berakhirnya
5.
Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Memorandum Saling Pengertian ini tidak bertentangan dengan hak istimewa atau imunitas yang diberikan kepada WI PO oleh peraturan konstituen/utama atau hukum internasional.
6.
Jika terjadi sengketa antara WIPO dan
DJHKI
berkaitan dengan
Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan melalui negosiasi antara kedua belah pihak.
DENGAN DISAKSIKAN KEDUA BELAH PIHAK, yang bertanda tangan di bawah ini, menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
Ditandatangani dalam rangkap dua di Jenewa, Swiss, pada 19 Mei 2014 dalam bahasa lnggris dan Indonesia, kedua teks tersebut sama-sama otentik. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara dua teks, teks bahasa lnggris yang akan berlaku.
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan lntelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Signed Prof. Dr. Ahmad M. Ramli Direktur Jenderal
•
World Intellectual Property Organization
Signed Francis Gurry Direktur Jenderal
WI PO WORL.b I NTE L LE CT U AL. P RO P E RT Y
ORGANIZATION
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (DGIPR) AND THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) CONCERNING THE PROVISION OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION SERVICES TO PARTIES INVOLVED IN CASES FILED WITH DGIPR
The Directorate General of Intellectual Property Rights of the Republic of Indonesia (DGIPR) and the World Intellectual Property Organization (WIPO) hereinafter referred to collectively as "the Parties" and individuaUy as "the Party".
DESIRING to enhance the relationship between the Parties through cooperation in the field of alternative dispute resolution (ADR) related to intellectual property rights.
RECOGNIZING the potential usefulness of ADR as a private means of resolving intellectual property disputes in particular the neutrality, flexibility and expertise offered by ADR.
HAVE reached the following understanding:
ARTICLE 1- OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding is to enhance the relationship between the Parties for developing and strengthening cooperation in the field of ADR related to intellectual property rights.
ARTICLE 2 - AREAS OF COLLABORATION
The Parties intend to collaborate in the development of ADR processes and services for disputes pending before DGIPR. At DGIPR's request and in accordance with its needs, such collaboration may include the following: 1)
Development of an appropriate ADR procedure, drawing upon the Parties experience and expertise.
2)
Bringing the ADR procedure to the attention of users of DGI PR's procedures, in particular, through joint provision of information and organization of user seminars.
3)
Identification of specialized experts or practitioners on intellectual property from Indonesia for appointment under ADR procedures administered by the WI PO Center.
4)
Provision of specialized intellectual property ADR training fo r intelLectual property neutrals and agents through workshops, seminars and webinars including with a view to accreditation where appropriate.
5)
DGIPR facilitating dialogue and cooperation between the WIPO Center and other relevant entities engaged in the resolution of disputes relating to intellectual property.
6)
Other related area of interest mutually agreed by the Parties.
ARTICLE 3- FINANCING
Unless otherwise agreed by the Parties, each Party shall bear its own costs and expenses in furthering the objectives of this Memorandum of Understanding in accordance with each Party's budget.
ARTICLE 4 - AMENDMENTS
Any provision of this Memorandum of Understanding may be amended at any time in writing by mutual consent of the Parties, specifying the date of entry into force of the amendment concerned .
ARTICLE 5- ENTRY INTO EFFECT, DURATION AND TERMINATION
1.
Th is Memorandum of Understanding shall not create nor it is intended to create any enforceable rights or impose any legally binding obligations to the Parties
2.
This Memorandum of Understanding shall enter into effect on the date of its signi ng .
3.
This Memorandum of Understanding shall be valid for an indefi nite period of time and may be terminated by either Party anytime by prior written notification through diplomatic channels at least three months in advance.
4.
The termi nation of this Memorandum of Understanding will not affect the implementation of ongoing activities and programs which have been agreed upon by both Parties pri or to the date of termination of this Memorandum of Understanding.
5.
Nothing in this Memorandum of Understanding may be deemed or interpreted as a waiver, expressly stated or tacitly, of any privileges or immunities accorded to WIPO by its constituent acts or international law.
6.
Any dispute between WIPO and DGIPR regard ing this Memorandum of Understanding shall be resolved amicably by negotiation between the Parties.
IN WITNESS WHEREOF, this Memorandum of Understanding has been signed in
&~o-
, on /j
~ ~I "t
, in
two originals
in English and its translation in Indonesia language. In case of discrepancies or differences of interpretation between the English and Indonesia language versions , the English version shall prevail.
For the Directorate General of Intellectual Property Rights of the Republic of Indonesia
Signed
Signed
-
Prof. Dr. Ahmad M. Ramli Director General
•
For the World Intellectual Property Organization
Francis Gurry Director General
