: Permohonan Pemasangan Pengumuman Publik Hasil Audit SVLK PT. Vinotindo Grahasarana

Jakarta, 23 Juni 2015 No Surat Lampiran Perihal

: L-YS/MKT/gen/VI/15/0274 : 1 lembar : Permohonan Pemasangan Pengumuman Publik Hasil Audit SVLK PT. Vinotindo Grahasarana

Kepada Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (c.q. Kepala Bagian Program dan Evaluasi), Gd. Manggala Wanabhakti Blok I Lantai XI, Jln. Gatot Subroto-Senayan Jakarta. Dengan hormat, Sehubungan dengan telah dilaksanakannya audit Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada: 1. Nama Unit Usaha

: PT. Vinotindo Grahasarana

2. Lokasi Kantor

: Graha Vivere, 1st Floor Jalan Letjen S. Parman No 6, Palmerah Jakarta Barat DKI Jakarta Raya

3. Lokasi Industri

: Jalan Inti I Blok C I Nomor 3A Kawasan Industri Lippo Cikarang Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kab. Bekasi, Jawa Barat

4. Tanggal Verifikasi

: 14 - 15 April 2015

Bersama ini kami sampaikan permohonan agar Hasil Audit tersebut dapat diumumkan pada Website Kementerian Kehutanan sebagaimana yang dipersyaratkan. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

PUBLIC ANNOUNCEMENT TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM CERTIFICATE ISSUANCE

Based on the result of Timber Legality Verification by PT. SGS Indonesia, announced that it has issued certificate to below management unit : Berdasarkan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh PT. SGS Indonesia, diumumkan bahwa telah diterbitkan Sertifikat untuk perusahaan : Management Unit Name Nama Unit Manajemen

:

PT. Vinotindo Grahasarana

Office Address Alamat Kantor

:

Graha Vivere, 1st Floor Jalan Letjen S. Parman No 6, Palmerah, Jakarta Barat DKI Jakarta Raya - Indonesia

Mill Address Alamat Pabrik

:

Jalan Inti I Blok C I Nomor 3A Kawasan Industri Lippo Cikarang Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Indonesia

Certificate Number Nomor Sertifikat

:

SGS-ID-LKI-0108

Certificate Validation Masa Berlaku

:

03.06.2015 – 02.06.2018

Stage Tahap

: :

1st Main Assessment 2015 Sertifikasi Pertama 2015

Standard Standard

: :

Perdirjen BUK # P 14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5 VLK IUI investment > 500.000.000 IDR

To all parties concerned with the provision on the certificate if there is feedback, suggestions and objections can be submitted to PT. SGS Indonesia. Kepada seluruh pihak yang terkait dengan pemberian sertifikat tersebut apabila terdapat masukan, saran dan keberatan dapat disampaikan kepada PT. SGS Indonesia. Feedback, suggestions and objections refer to Appendix Regulation of the General Director of Forestry Production Development Number. P.14/VI-BPPHH/2014 Masukan, saran dan keberatan mengacu pada lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor. P.14/VI-BPPHH/2014. PT. SGS INDONESIA Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560 Indonesia Phone: +62 (0)21 7818111, Fax: +62 (0)21 7818222. E-mail: [email protected]

SGS INDONESIA

Number:

(Associated Documents)

Version Date:

LVL_Ic 15 February 2015

Page:

1 of 10

SGS INDONESIA RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.43/MENHUT-II/2014 JO P.95/MENHUT-II/2014 DAN PERATURAN DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NOMOR P.14/VI-BPPHH/2014 Project Number Project Nomor

:

ID/JKT-5152

Company Name Nama Perusahaan

:


Address Alamat

:

No. Certificate No. Sertifikat

:

Date of Issue Tanggal Terbit

Office : Graha Vivere, 1st Floor Jalan Letjen S. Parman No 6, Palmerah, Jakarta Barat DKI Jakarta Raya - Indonesia Miils : Jalan Inti I Blok C I Nomor 3A Kawasan Industri Lippo Cikarang Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Indonesia

:

Capacity Production : Kapasitas Produksi

Certification Type Tipe Sertifikasi

:

SGS-ID-LKI-0108

Verifikasi Legalitas Kayu IUI dengan investasi > 500 Juta

03 June 2015

Date of expiry Masa Berlaku

:

02 June 2018

Furniture industry with capacity production 133,000 unit per annum according to industrial permit # 33/32/IU/PMDN/2014 issued Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu West Java Province Republik Indonesia Industri furniture kapasitas produksi 133.000 unit per tahun sesuai denga Izin Usaha Industri # 33/32/IU/PMDN/2014 diterbitkan berdasarkan Keputusan Badan Pelayanan PerizinanTerpadu Provinsi Jawa Barat Republik Indonesia

Scope Ruang Lingkup

:

The purchasing of sawn timber, MDF (Medium Density Fiberboard), plywood, particleboard, veneer, and honeycomb for manufacturing and sales of furniture with the permitted capacity 133.000 unit per annum according to industrial permit # 33/32/IU/PMDN/2014 located at Bekasi West Java province Pembelian bahan baku kayu gergajian, MDF (Medium Density Fiberboard), plywood, particleboard,veneer, honeycomb untuk proses produksi dan penjualan furniture dengan kapasitas izin produksi 133.000 unit per tahun sesuai dengan Izin Usaha Industri # 33/32/IU/PMDN/2014 dengan lokasi industri di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat

Name of Contacts Kontak Informasi

:

1.

Rosita Kusumasari

2.

Honglima Sitanggang

Address Alamat

:

Graha Vivere, 1st Floor Jalan Letjen S. Parman No 6, Palmerah, Jakarta Barat DKI Jakarta Raya - Indonesia

Phone Number Nomor Telepon

:

+62.21.53651618

PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com

Page 2 of 10

SGS INDONESIA

Fax Fax

:

Email Email

:

+62.21.53651619 [email protected] [email protected] Date of Verification/ Tanggal Verifikasi:

Main Verification Verifikasi Utama

:

14-15 April 2015

Surveillance 1 Penilikan 1 Surveillance 2 Penilikan 2

:

-

:

-

(1)

LVLK IDENTITY / INDENTITAS LVLK

Name of Institution

: PT. SGS Indonesia

Nama Lembaga Accreditation Number

: LVLK-008-IDN

Nomor Akreditasi Phone Number/Fax/E-mail

: 62 21 781 8111/+62 21 780 7914/

Nomor Telepon/fax/e-mail

[email protected]

: Guy Francois Marie

Director Direktur Standard/ Standar

: Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014

Audit Team

: Heru Pramono (Lead Auditor) Heru Puryanto (Auditor)

Tim Audit Decision Makers Team

: Fourry Meilano

Tim Pengambil Keputusan

(2) AUDITEE IDENTITY / IDENTITAS AUDITEE

Name of Company

:


:

No 13 date 02 October 2013

:

133,000 unit per annum

:

Graha Vivere, 1st Floor Jalan Letjen S. Parman No 6 , Palmerah, Jakarta Barat DKI Jakarta Raya - Indonesia

Nama Perusahaan Acte Number Nomor Akta Capacity Production Kapasitas Office Address


Page 3 of 10

SGS INDONESIA

Alamat Kantor Phone/Fax Number

:

+62.21.53651618

:

[email protected]

Nomor Telepon/Fax Email Email

[email protected]

Website Management

:

Direktur Utama : Dedy Rochimat Direktur

Pengurus

: Edhoardo Gunawan

(3) RESUME STAGES / RINGKASAN TAHAPAN

STAGES TAHAPAN Public Announce (if required)

DATE and PLACE WAKTU DAN TEMPAT 26 March 2015

RESUME NOTES RINGKASAN CATATAN - There is NO incoming information due to public announce according Timber Legality Assurance System Audit Plan.

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

26 Maret 2015

- Tidak terdapat informasi yang masuk dari publik kepada LVLK terkait proses Verifikasi Legalitas Kayu.

Opening Meeting

14 April 2015

- Introduce regulation of TLAS (SVLK). - Method auditing processing TLAS and documentation access, Management Representative. - Attendance list, minute of opening meeting.

Pertemuan Pembukaan

14 April 2015

- Penjelasan ketentuan SVLK. - Metodologi VLK dan permintaan akses dokumen & data, Manajemen Representatif dan staf pendamping, - Daftar hadir, Berita Acara Pembukaan dan notulen rapat tersedia.

Document Verification and Field Observation

14-15 April 2015

- Document and field verification TLAS . - Verification legality, compiled regulation, and sampling document and field observation. - Traceability system and supplier verification.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Closing Meeting

14-15 April2015

- Verifikasi dokumen dan lapangan legalitas kayu . - Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan dan konsistensi antar dokumen, uji petik stok bahan baku.

15 April 2015

- Pemeriksaan ketelusuran dan pengecekan pemasok. - The result of compliance standard TLAS. - Attendance list, minute of closing meeting .

Pertemuan Penutupan

15 April 2015

- Penyampaian hasil VLK. - Daftar hadir, Berita Acara Penutupan dan notulen rapat tersedia.

Decision Maker Final

03 June 2015

- Decision making TLAS certificate base on final report. - Validation data, document with compliance standard TLAS with editorial report. - Final Appraisal report analysis and conclusion TLAS


SGS INDONESIA

Page 4 of 10

Certificate by Decision maker . - Certificate TLAS issued. Pengambilan Keputusan

03 Juni 2015

- Pengambilan keputusan berdasarkan laporan hasil VLK. - Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan koreksi terhadap laporan bersifat redaksional. - Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit, - Diputuskan diterbitkan S‐LK untuk perusahaan.

(4) RESUME OF ASSESMENT / RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Indicator

Compliance of Description

Indikator

Uraian Pemenuhan

1.1.1 The business unit is producer has legal permit 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. The company’s establishment Deed and The business unit available establisment deed amendment and amendment. a. Akte Pendirian Pemegang izin dan/ Pemegang izin memiliki Akta Pendirian perubahan terakhir Perusahaan dan perubahannya. Akte Pendirian Perusahaan sesuai dengan ruang lingkup usaha. b. Business licence (SIUP) or Trade The Business unit available business industrial permitted state Industrial Licence or licence valid and correspond with actual Permanent Business Licence (IUT) business unit. b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pemegang izin memiliki Surat Izin Usaha atau Izin Perdagangan yang tercantum Perdagangan yang masih berlaku dan sesuai dalam izin industri dengan kegiatan usahanya. c. Distruption Dispensation permit (HO) The business unit location in industrial estate. industrial estate c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar Pemegang izin memiliki lokasi di kawasan Industri) industri d. Company Registration Letter (TDP) The Business unit available company registration letter valid and issued official authority. d. Tanda Daftar Pemegang izin (TDP) Pemegang izin memiliki Tanda Daftar Pemegang izin yang sah dan diterbitkan Pejabat yang berwenang. e.Tax Payer’s Registration Number (NPWP) The Business unit available NPWP, SKT,SPPKP and correponds with other support document. e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemegang izin memiliki NPWP, SKT, SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya. f. Environmental Impact Assessment The Business unit available the environmental (AMDAL)/Environmental Management management effort and environmental Effort(UKL)-Environmental Monitoring monitoring effort (UKL-UPL) and corresponse with actual corresponds business unit. Effort (UPL)/Declaration Letter on Environmental Management (SPPL/Environmental Monitoring Document (DPLH)/Environmental Permit Letter (SIL)/Enviromental Evaluation document (DELH) f. AMDAL / Upaya Pengelolaan Lingkungan Pemegang izin memiliki Dokumen Upaya

Compliance of Conclusing Kesimpulan Pemenuhan

Compliance Memenuhi

Compliance Memenuhi

Compliance with note Memenuhi dengan syarat Compliance Memenuhi Compliance Memenuhi Compliance note

with

Memenuhi dengan


SGS INDONESIA

Page 5 of 10

(UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) / Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) /Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) g.The Industrial Licence Permit (IUI) or Permanent business license (IUT) g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). h. Raw Material Planning (RPBBI) for forest product primary industry (IPHH)

Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang sudah disahkan oleh instansi terkait.

syarat

The business unit available industrial license permit issued official authority and corresponds with actual business unit. Pemegang izin memiliki Izin Usaha Industri diterbitkan oleh instansi berwenang dan telah sesuai jenis usaha yang dijalankan. It’s not applicable due to the business unit not primary industry forest product as not applicable RPBBI document. Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin bukan industri primer hasil hutan.

Compliance Memenuhi Not Applicable

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Tidak Dinilai Industri (RPBBI) untuk Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) 1.1.2 Processed timber product exporter, exports timber produced by valid timber producing licence holder 1.1.2 Eksportir produk hasil kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Registered forestry industrial products The business unit available ETPIK and Compliance exporter (ETPIK) correspond with actual business unit. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Pemegang izin memiliki ETPIK yang sah dan Memenuhi Industri Kehutanan (ETPIK). sesuai dengan ruang lingkup usahanya. 1.2.1 Importer is importer has legitimate import permit 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah a.The importer document permit legitimate The business unit available API-P as legitimate Compliance import permit and correpons with actual business unit. a. Dokumen pengakuan dan / atau Pemegang izin memiliki API-P sebagai izin Memenuhi pengenal sebagai importir. yang sah dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. 1.2.2 Importer available due diligence system 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) The procedure of due diligence system The business unit available due diligence Compliance available and has proven its due diligence system and corresponds with Deklarasi Import and others support document. Panduan/Pedoman/Prosedur pelaksanaan Pemegang izin memiliki prosedur uji tuntas dan bukti pelaksanaan uji tuntas (due importir dan sesuai dengan deklarasi import Memenuhi diligence) importer serta dokumen lainnnya. 1.3.1 The community unit available establishment deed notaries or establishment deed document 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Acte notaries community establishment or It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable establishment community document community unit. Akte notaris pembentukan kelompok atau Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai dokumen pembentukan kelompok tidak melakukan pembentukan kelompok. 2.1.1 The business unit can demonstrate that raw material were received from legal source 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. The raw material supply contract and or The business unit available raw material supply Compliance sales document and compiled transfer contract and compiled transfer legitimate. legitimate a. Kontrak suplai bahan baku dan atau Pemegang izin menerima bahan baku Memenuhi dokumen jual beli. dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan atau dokumen jual beli. b. Handover report document has sign hand It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable the authority official forestry for round received, processing and produce round logs logs timber coming from forest state coming from forest state authority. authority and accompanied transfer timber document legitimate b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda- Pemegang izin tidak menerima bahan baku Tidak Dinilai tangani oleh petugas kehutanan yang kayu bulat dari hutan negara. berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah .c Handover report document or evidence The business unit available handover report Compliance PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com

SGS INDONESIA

Page 6 of 10

handover timber except round logs from the land authiry accompanied transfer timber document legitimate c. Berita Acara serah terima kayu dan / atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.. d. Timber transfer report legitimate d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

e.The receipt document and memorandum state from authority forestry /government authority/village authority that’s chain of custody the raw material recycle timber/demolition accompanied memorandum state and the document traceability source timber and declaration of correspondents of supplier e. Nota dan dokumen keterangan IBerita acara dari petugas kehutanan kabupaten /Kota atau dari aparat desa/kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk Kayu bekas/hasil bongkaran serta DKP f. Document transfer memorandum for industrial waste wood f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g.The document timber legality assurance system certificated/management forest production suistanable certificated/or the document of declaration correpondent suppliers g.Dokumen Sertifikat Legalitas kayu / sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan / atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok

document or evidence handover timber except round logs from the land authiry accompanied transfer timber document legitimate processing and produce round logs coming from forest land authority. Pemegang izin menerima bahan baku dilengkapi dengan Berita Acara serah terima kayu dan / atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

The business unit available timber transfer report legitimate. Pemegang izin menerima bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. It’ not applicable due to the business unit not received, processing and produce industrial recycle wood.

Compliance

Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak menerima, mengolah dan memproduksi kayu bekas/hasil bongkaran.

Tidak Dinilai

It’ not applicable due to the business unit not received, processing and produce industrial waste wood. Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin tidak menerima kayu limbah industri. The business unit available local supplier with S-LK certified trought distributor and DKP for import raw material.

Not Applicable

Pemegang izin memiliki pemasok lokal yang bersertifikat Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan Dokumen Kesesuain Pemasok (DKP) untuk pemasok impor.

Memenuhi dengan syarat

Memenuhi Not Applicable

Tidak Dinilai Compliance note

It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable primary industry category. h.Dokumen pendukung RPBBI Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin Tidak Dinilai tidak melakukan proses produksi industri primer hasil hutan. 2.1.2 Importer must proved the timber import from source the legitimate 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah a.The declaration import of goods The business unit available declaration import Compliance of goods and corresponds with others import document. a.Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Pemegang izin memiliki dokumen Memenuhi Pemberitahuan Import Barang dan sesuai dengan dokumen import lainnya. b.Bill of Lading (B / L) The business unit available Bill of Lading and Compliance corresponds with others import document. b.Bill of Lading (B / L) Pemegang izin memiliki dokumen Bill of Lading Memenuhi dan sesuai dengan dokumen import lainnya. The business unit available Packing List and Compliance c. Packing List (P / L) corresponds with others import document. c.Packing List (P / L) Pemegang izin memiliki dokumen Packing List Memenuhi dan sesuai dengan dokumen import lainnya. The business unit available invoice and Compliance d. Invoice h.RPBBI supporting document


with

SGS INDONESIA

Page 7 of 10

d.Invoice

e. Import Declaration e.Deklarasi Impor g. Import Recommendation

f. Rekomendasi Impor

g. Import fee payment evidence if applicable for the product. g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

h. Other relevant documents (including CITES) for trade restricted timber species. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya i. Evidence of processing import material i. Bukti penggunaan kayu import

corresponds with others import document. Pemegang izin memiliki dokumen invoice dan sesuai dengan dokumen import lainnya. The business unit available Declaration Import document and corresponds with others import document. Pemegang izin memiliki dokumen Deklarasi Import dan sesuai dengan data import lainnya. The business unit available import recommendation letter on progress to official authority. Pemegang izin memiliki dokumen surat pengurusan Rekomendasi Import pada Dinas Terkait dan sesuai dengan dokumen import lainnya. It’s not applicable due to the business unit import the raw material not required import fee paymen Verifier ini tidak dinilai Pemegang izin tidak memerlukan bea masuk impor bahan baku untuk proses produksi It’s not applicable due to the business unit not import the raw material for process production. Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin tidak melakukan impor bahan baku untuk proses produksi. The business unit available evidence of processing raw material from import. Pemegang izin memiliki bukti penggunaan bahan baku import dalam proses produksinya.

Memenuhi Compliance

Memenuhi Compliance with noted Memenuhi dengan syarat Not Applicable Tidak Dinilai Not Applicable

Tidak Dinilai

Compliance

Memenuhi

2.1.3 The business unit has and applies timber traceability system 2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Raw material and product tally sheet

The business unit available tally sheet production processing starting received and process production and finished. There is recording production processing and traceability the raw material.

Compliance

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Pemegang izin memiliki tally sheet penggunaan bahan baku mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi sampai dengan barang jadi produk. The business unit available Mutation Reporting Raw Material document, Mutation Finished document and found the processing is logical input output material balance. The recovery rate is available standard conform.

Memenuhi

Pemegang izin memiliki laporan mutasi produksi serta proses logis produksi antara input dan output produksi. Perhitungan rendeman sesuai standard. The business unit available production realization not exceed the approved quota.

Memenuhi

Pemegang izin memiliki realisasi produksi yang tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. It’s not applicable due to the business unit not process raw material coming from auction timber Verifier ini tidak dinilai karena pemegan izin tidak menerima bahan baku kayu lelang

Memenuhi

b.Output production report

b. Laporan produksi hasil olahan

c.Production output volume must not exceed the approved production quota c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan d.The finished of goods auction must be separate

coming from

d.Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Compliance

Compliance

Not Applicable Tidak Dinilai


SGS INDONESIA

Page 8 of 10

e.LMKB/LMKBK/LMHHOK document

The business unit available Mutation Report Compliance Raw Material document, Mutation Production and Eksport record as balance material production and correspond with other support document. e.Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK Pemegang izin memiliki laporan mutasi Memenuhi produksi yang sesuai dengan dokumen pendukung produksi. 2.1.4 The process production by another party or coorperate holder another industry or home industry 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Contract document or processed product It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable contract outsourcing process production by another party or coorporate holder another industry or home industry. a.x.Dokumen kontrak jasa pengolahan Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai produk dengan pihak lain tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). b. The document timber legality assurance It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable system certificate/or the document process production by another party or declaraion of correspond of the supplier coorporate holder another industry or home for another party or outsourcing industry. b. kDokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan / Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai atau dokumen Deklarasi Kesesuaian tidak melakukan proses pengolahan produk Pemasok yang dimiliki penerima jasa. melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). c.Handover timber document for outsourcing It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable process production by another party or coorporate holder another industry or home industry. c. Berita Acara serah terima kayu yang Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai dijasakan . tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). d. There is segregation production process It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable for outsourcing product. process production by another party or coorporate holder another industry or home industry. d.xAda pemisahan produk yang dijasakan Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai pada perusahaan penyedia jasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). e.There is processing documentation raw It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable material, processing product and process production by another party or production and export for outsourcing coorporate holder another industry or home product. industry. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai proses dan produksi dan ekspor apabila tidak melakukan proses pengolahan produk ekspor dilakukan melalui industri jasa. melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). 3.1.1 The business unit compiled document tranfer forest product for trading or handover product for domestic market. 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. The business unit available document transfer Compliance α. The document transfer forest product forest product legitimate. legitimate a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Pemegang izin memiliki dokumen angkutan Memenuhi yang sah untuk pemindah-tanganan produksi dengan tujuan domestik. 3.2.1 Shipment of processed timber products for export must comply with the Export Declaration Document PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com

SGS INDONESIA

Page 9 of 10

(PEB). Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a. The finished product for export It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable export yet product so far. a.Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai belum melakukan ekspor produk selama ini. b. Export Declaration document (PEB) It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable export yet product so far. b.Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai belum melakukan ekspor produk selama ini. c.Packing list It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable export yet product so far. c. Packing list Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai belum melakukan ekspor produk selama ini. d. Invoice It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable export yet product so far. d.Invoice Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai belum melakukan ekspor produk selama ini. e.Bill of Lading (B/L) It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable export yet product so far. e. .Bill of lading (B/L) Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai belum melakukan ekspor produk selama ini. f. The export Licence Document (V-Legal) It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable for product must be compiled V-Legal export yet product so far. f. Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) untuk Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai produk yang wajib dilengkapi dengan belum melakukan ekspor produk selama ini. Dokumen V-Legal g.Endorsement and technical verification It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable result for product requirement export yet product so far. verification comply with prevailing regulation. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai Surveyor) untuk produk yang wajib belum melakukan ekspor produk selama ini verifikasi teknis h.Export fee payment evidence if applicable It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable for the product. export yet product so far. h. Bukti pembayaran bea keluar bila Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai terkena bea keluar. belum melakukan ekspor produk selama ini. i. Other relevant documents (including It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable CITES) for trade restricted timber export yet product so far. species. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai CITES) untuk jenis kayu dibatasi belum melakukan ekspor produk selama ini. perdagangannya 3.3.1 Implementation V-Legal Logo 3.2.1

3.3.1 Implementasi tanda V-Legal V-Legal logo compiled with regulation Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan 4.1.1 Procedure and implementation K3 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3 a. Procedure K3 b.

Pedoman/ prosedur K3.

b.

Availability of equipment K3 i.e fire extinguisher (APAR), Personal Protective Equipment (APD) and evacuation route Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Peralatan K3, Alat

c.

It’s not applicable due to the business unit not apply yet the V-Legal logo. Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak menggunakan Tanda V-Legal.

Not Applicable

The business unit available SOP K3 and organization structure K3 with apply it in field. Pemegang izin memiliki SOP K3 serta terdapat struktur organisasi K3 dalam kegiatan operasional di lapangan. The business unit available equipment K3 i.e. fire extinguisher, personal protective equipment, evacuation route and equipment is well functional as standard. Pemegang izin memiliki peralatan K3 yaitu Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan tersedia Jalur Evakuasi maupun

Compliance

Tidak Dinilai

Memenuhi

Compliance

Memenuhi


SGS INDONESIA

Page 10 of 10

Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi d. Accident working record c.

Catatan kecelakaan kerja

Titik Berkumpul Darurat. Peralatan K3 sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik. The business unit available accident working record and program handle care the number accident. Pemegang izin memiliki catatan kecelakaan kerja dan program upaya menangani kecelakaan kerja.

Compliance Memenuhi

4.2.1 Freedom for worker in association 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja There is available worker union or policy The business unit available worker union in Compliance of company that company permit worker activity worker and legitimate by official union or involved in activity worker authority. union Ada serikat pekerja atau kebijakan Pemegang izin memiliki serikat pekerja.yang Memenuhi pemegang izin yang membolehkan sah dan terdaftar pada dinas terkait. untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 4.2.2 There is available Collective Labor Agreement (KKB) or company regulation’s (PP) for IUIPHHK and IUI with employer > 10 person 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Pemegang izin (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang There is availability of KKB Document The busines unit available collective Labor Compliance or PP Agreement issued official authority. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Pemegang izin memiliki kesepakatan kerja Memenuhi bersama disahkan oleh instansi berwenang. 4.2.3 There is no evidence child labour under age 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur There is no evidence labour under age The business unit not employer child labour Compliance under age. Tidak ada pekerja yang masih di bawah Pemegang izin tidak mempekerjakan Memenuhi umur karyawan di bawah umur.

Based on result of timber legality verification (total 56 verifiers) obtained conclusion as folows : Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 56 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: • Verifier as norm appraisal compliance standard 31 Verifiers • Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 Verifier • Verifier as norm appraisal not compliance standard 0 verifier • Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 Verifier • Verifier as verified without appraisal standard 25 verifiers • Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 25 verifier Therefore PT. Vinotindo Grahasarana Otherwise been “Compliance” requirements of timber legality standard according applicable legislation and declared “PASSED”. Dengan demikian PT. Vinotindo Grahasarana dinyatakan telah ”Memenuhi” persyaratan legalitas kayu sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dinyatakan ”LULUS”.

----------------------------------------------------End Resume----------------------------------------------------


: Permohonan Pemasangan Pengumuman Publik Hasil Audit SVLK PT. Vinotindo Grahasarana

Recommend Documents