Kebijakan, Strategi & Program
Sistem Kajian Dampak Lingkungan & Dukungan Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) KLHK
Ir. Ary Sudijanto, MSE Direktur PDLUK Asisten Deputi Kajian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (Dit. PDL-UK)
Business Process Sistem Kajian Dampak Lingkungan (KDL) & LITBANG KLHK Monitoring & Evaluasi Sistem KDL Support Systems 1. Bintek KDL 2. Sistem Informasi KDL
LITBANG KLHK (R&D) seyogyanya Menjadi ‘BackBone’ Sistem KDL
2
3
Penerapan Kebijakan Sistem KDL
Sistem Kajian Dampak Lingkungan (KDL)
Focal Area KDL Amdal, UKLUKL-UPL & SPPL Izin Lingkungan Audit Lingkungan Hidup
1
Pengembangan Kebijakan Sistem KDL
2 Catatan: istilah “Kajian Dampak Lingkungan” adalah istilah yang tercantum salah satu tugas dan fungsi Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang telah ditetapkan dalam Pepres 16/2015 tentang KLHK
LITBANG KLHK, Efektivitas Sistem KDL dan Kualitas Lingkungan 1. Kualitas proses dan dokumen KDL; 2. Kualitas Pengambilan Keputusan; 3. Usaha dan/atau Kegiatan ramah lingkungan
Efektivitas Sistem Kajian Dampak Lingkungan
Lingkungan Hidup yang Baik & Sehat [ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ]
Kebijaksanan KDL Yang Diinginkan
Status Lingkungan Hidup
Pengetahuan Lingkungan 1. UU 32/2009; 2. PP 27/2012; 3. Peraturan Menteri LHK terkait sistem KDL LITBANG KLHK (R&D) ‘BackBone’ Sistem KDL
Diterjemahkan oleh pengambil kebijaksanaan
Keputusan Target Groups
Kebijaksanaan KDL Interpretasi Kebiksanaan
Data, Informasi & Tools
Gangguan Alam
Respon Ekosistem
Tingkat Pemahaman
Penerapan Kebijaksanaan KDL
Kebijaksanaan Yang diambil
Gangguan Manusia Lain Masyarakat & Budaya
Tingkat Gakum
Ekonomi
Kebijaksanaan Lainnya
Adapted from Pond (1996) in Boyle, Kay and Pond (1996)
Keterangan: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Sistem Kajian Dampak Lingkungan (KDL)
Monitoring & Evaluasi Kebijakan Sistem KDL
Sistem Kajian Dampak Lingkungan & Kualitas LH • DDL: Daya Dukung Lingkungan; Ekosistem RPPLH • DTL: Daya Tampung Lingkungan
DDL & DTL
Rencana Tata Ruang i.e. RTRW
KLHS (SEA)
Kesesuaian tata ruang
AMDAL, UKL-UPL & Izin Lingkungan
• • •
Usaha dan/atau Kegiatan Ramah Lingkungan; Kualitas LH yang baik dan Sehat Kualitas Kehidupan yang baik (Sejahtera)
Prop. C
Prop. B
Prop. D Prop. E
Pesisir-Laut
Usaha dan/atau Kegiatan
Pelaksanaan & Penaatan Izin Lingkungan serta AUDIT LINGKUNGAN HIDUP
Outcome:
DAS
q
b
Baku Mutu Lingkungan (BML Ambien)
c
Baku Mutu Lingkungan (Effluent/ Emisi)
Muka Air Tanah
Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKL)
Tata Kelola Izin Lingkungan di Indonesia Usaha/ Kegiatan Tahap Perencanaan
1 Izin Lingkungan Proses Amdal atau UKL-UPL
Rencana Usaha dan/atau kegiatan
Tata Ruang
RTRW/RDTR
Usaha/ Kegiatan Tahap PraKonstruksi, Konstruksi & Operasi
Usaha/ Kegiatan Tahap Pasca Operasi
Izin PPLH izin Usaha dan/atau kegiatan
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPKH) atau Pelepasan Kawasan HPK
• IPPKH: Rencana Usaha dan/atau kegiatan berada di dalam Kawasan Hutan Produksi atau Kawasan Hutan Lindung; • Izin Pelepasan kawasan: di Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)
Pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan
Implementasi Izin Lingkungan & Izin PPLH serta
Continuous Improvement
2 Audit Lingkungan Hidup
Pengawasan Lingkungan Hidup Penaatan LH
BML
Penutupan Usaha dan/atau Kegiatan
KBKL
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
3
Tata Kelola:
1. Proses Permohonan & Penerbitan Izin Lingkungan; 2. Proses pelaksanaan izin lingkungan dan pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan; 3. Proses pengawasan dan penegakan hukum terhadap izin lingkungan
Filosofi Izin Lingkungan: Environmental & Social Safeguard Izin Lingkungan: 1) Instrumen Yuridis Pemerintah dan Good Environmental Governance (i.e. Transparansi, partisipasi dan akuntabiltas); 2) berfungsi untuk mengendalikan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL; 3) Dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (aspek geobiofisiki kimia dan sosial) Environmental & Social Safeguard
a. Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup i. Kelangsungan daya dukung; ii. Kelangsungan daya tampung b. Pencegahan: i. Pencemaran Lingkungan Hidup (Standar: Baku Mutu Lingkungan-BML) dan/atau ii. Kerusakan Lingkungan Hidup (Standar: Kriteria Baku Kerusakan LingkunganKBKL); c. Pemenuhan Hak-hak masyarakat atas LH yang baik dan sehat serta perperan dalam PPLH (concern masyarakat)
Terkait dengan Amanah Pasal 33 ayat (4) UUD 1945: Usaha dan/kegiatan yang berkelanjutan dan berwawaan lingkungan Terkait dengan Amanah Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945: 1. kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang diindikasikan antara lain oleh a. kualitas udara, lahan/tanah dan air yang bersih dan sehat, serta b. kualitas ekosistem (i.e. hutan, karst, gambut, mangrove, pada lamun dan terumbu karang) yang baik dan sehat 2. Hak Masyarakat untuk mendapatkan Kualitas LH yang baik dan sehat
Pembagian Jenis Usaha dan dan//atau Kegiatan Berdasarkan Dokumen LH Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL Pasal 22-33 UU 32/2009
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL/UPL
Pasal 34 UU 32/2009 USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB SPPL
Pasal 35 UU 32/2009
Dampak Lingkungan dan Dokumen Lingkungan Kegiatan berdampak penting terhadap LH
Batas AMDAL Kegiatan tidak berdampak penting terhadap LH
Batas dokumen UKL-UPL
AMDAL Peraturan MENLH No 05/2012
Wajib Memiliki Izin Lingkungan
UKL-UPL
Peraturan Gub. atau Bupati/Walikota
Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta Kegiatan usaha mikro dan kecil
SPPL
Tidak Wajib Memiliki Izin Lingkungan
PERIZINAN LINGKUNGAN • Izin lingkungan:
Usaha dan dan//atau Kegiatan
• Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
Pengertian dan Konsep Dasar Izin Lingkungan Instrumen tata usaha negara untuk pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
Kualitas Lingkungan
Izin Lingkungan 1. Izin yang diberikan kepada setiap orang 2. yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL 3. dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan
Usaha dan/atau Kegiatan
Izin Lingkungan: Produk Proses Amdal atau UKL-UPL Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL
Proses penyusunan dan Penilaian Amdal
Wajib Memiliki Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL/UPL Catatan: Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL tidak wajib memiliki izin lingkungan
Izin lingkungan = diterbitkan pada tarap perencanaan & persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan
IZIN LINGKUNGAN
Proses penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL
Izin PPLH
1. Izin PPLH diterbitkan pada tahap operasional. 2. Izin PPLH diterbitkan berdasarkan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan yang harus ditaati oleh perusahaan
IZIN Usaha dan/atau Kegiatan Izin PPLH, antara lain: a. Izin pembuangan air limbah ke sungai; b. Izin pemanatan air limbah untuk aplikasi ke tanah c. Izin pembuangan air limbah ke laut d. Izin injeksi air limbah e. Izin PLB3
Tantangan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan: Cepat, Tepat dan Akurat serta Kualitas Dokumen LH untuk Pengambilan Keputusan Peningkatan Keberlanjutan (sustainability): • usaha dan/atau kegiatan Pembangunan; • Kualitas lingkungan hidup (fungsi lingkungan hidup); • Kesejahteraan masyarakat.
Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan (Tantangan:
Pelayanan Publik Cepat & Akurat serta Mutu tetap Terjaga)
Putaran Penyederhaaan Perizinan Reformasi Tata Kelola Perizinan
Sistem Perlindungan LH [Environmental Safeguard]:
a. Pemerintah (Pusat & Daerah); b. Pemrakarsa
Mutu Dokumen Amdal & UKL-UPL Masyarakat Kritis:
Tuntutan Lingkungan Hidup yang baik dan Sehat
Integrasi Amdal/UKL-UPL dan Izin Lingkungan dalam Siklus Proyek Usaha dan/atau Kegiatan Siklus Proyek (Project Cycle) Usaha dan/atau Kegiatan secara Umum Tahap Pelaksanaan
Tahap Perencanaan Pre-FS
Feasibility Study (FS)
DED
Proses Amdal/UKLUPL dan Izin Lingkungan
Proses Penyusunan Amdal atau UKL-UPL
Proses Penilaian Amdal atau Pemeriksaan UKL-UPL
Prakontsruksi
konstruksi
Commissioning & start-up
O&M
1. Pasal 40 ayat (1) UU 32/2009: Izin ingkungan merupakaan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan; 2. Pasal 109 UU 32/2009: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan dipidana 3. Pasal 111 ayat (2) UU 32/2009: Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan dipidana
Penerbitan: 1. SKKL & Izin Lingkungan atau 2. Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan
4.
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) PP No. 27 /2012 dan penjelasannya: Amdal atau UKL-UPL disusun pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan (pada tahap studi kelayakan atau DED). Amdal atau UKL-UPL tidak dapat dilakukan setelah usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan
Proses Amdal dan Izin Lingkungan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Proses Penapisan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Dampak LH
1
2 Proses Pengumuman, Konsultasi Publik & Penyusunan
KA
SPT Pengumuman 10 hari kerja & Durasi waktu Konsultasi Publik tergantung
PEMRAKARSA
Lingkungan/ Ekosistem
1. Interdisiplinary: teknik & keahlian dari berbagai disiplin ilmu
2. Terpadu (integrated): keterkaitan aspek geo-fisik-kimia, biologi dan sosekbud & kesmas
Tiga Aspek Penting Proses Penyusunan dan Penilain Amdal:
1. Yuridis i.e. PUU; 2. Teknis: i.e. Scientifik Amdal, Peran Serta Masyarakat, metodologi, informasi geospasial; 3. Manajemen: i.e. pengorganisian Tim Penyusun & Tenaga Ahli serta Sumberdaya, sistem kendali mutu, koordinasi & komunikasi dengan berbagai pihak terkait, adminitrasi proses Amdal dan IL 3
Proses Penilaian & Persetujuan KA Paling lama 30 hari kerja
(PEMERINTAH)
4
5
Proses Pelaksanaan Studi AMDAL dan Penyusunan ANDAL & RKL-RPL
Proses Penilaian ANDAL & RKL-RPL + IL
Durasi waktu tergantung
Paling lama 75 hari kerja
PEMRAKARSA
6
Penerbitan SKKL & IL atau SK Ketidaklayakan LH
Paling lama 10 hari kerja
PEMERINTAH
Total 85 hari kerja
PUU terkait dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan PUU terkait dengan BAKU MUTU LINGKUNGAN (BML), KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (KBKL)
2
3
6
PUU terkait dengan PERSYARATAN PERIZINAN SEKTOR
7
PUU terkait dengan PENAATAN Lingkungan Hidup (Pengawasan dan Penegakan Hukum LH)
Izin PPLH
PUU terkait dengan PERSYARATAN LOKASI KEGIATAN (RUANG) atau larangan untuk melakukan aktivitas tertentu di dalam lokasi tertentu
Proses Amdal atau UKL-UPL Izin Lingkungan
1 PUU terkait dengan tata laksana Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan serta Audit LH
Rencana Usaha dan/atau kegiatan
4
izin Usaha dan/atau kegiatan IPKH) atau Izin Pelepasan Kawasan HPK (Jika berlokasi di dalam kawasan HP atau HL)
Pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan serta Izin Lingkungan & Audit LH
Usaha dan/atau Kegiatan Ramah Lingkungan; Kualitas LH yang baik dan Sehat
• •
Tata Kelola Izin Lingkungan
PUU terkait dengan kewajiban PENYEDIANAN SARANA dan PRASARANA, serta PELAKSANAAN TINDAKAN perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
5
PUU terkait dengan Prosedur Sampling Kualitas LH termasuk Pemetaannya
Tools Proses Penapisan (screening) No
Esensi dasar penapisan (screening) dan Tools yang digunakan penentuan kewenangan 1. Apakah suatu rencana usaha dan/atau kegiatan PUU PPLH dan SDA i.e. UU 41/1999, dapat dilakukan di suatu lokasi yang telah PP 24/2010, PP 10/2010, PP 26/2008 direncanakan 2. Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut termasuk wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL ;
Peraturan MENLH No. 5 Tahun 2012: Bagan Alir Penapisan di Lampiran II, Lampiran I dan Lampiran III
3. Jika wajib Amdal, pendekatan studi Amdal yang Pasal 8 PP No. 27 Tahun 2012 akan dilakukan: a. Tungal; b. Terpadu; atau c. Kawasan. 4. KPA yang berwenang untuk melakukan Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 penilaian Amdal atau Instansi LH yang Pasal 10 dan Pasal 11 serta berwenang menilai UKL-UPL Lampiran II-Lampiran IV; Pasal 23
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta Dokumen Lingkungan Hidup di Indonesia Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Project) Kriteria: 1. Skala dan Besaran; 2. Lokasi Rencana usaha dan/atau Kegiatan
Jika Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai tata ruang & PUU, proses selanjutanya adalah penentuan wajib Amdal dan pendekatan studi
Proses Penapisan (Screening)
Wajib Amdal
Wajib UKL-UPL
SPPL
Proses Amdal dan Izin Lingkungan
Proses UKL-UPL dan Izin Lingkungan
Proses SPPL
Proses Penapisan Usaha/Kegiatan Wajib Amdal (Screening) (Pasal 2 & Lampiran II Peraturan MENLH No. 05/2012) Uji informasi Awal dengan daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal (Lampiran I)
Tidak
? Ya
Pemrakarsa mengisi ringkasan informasi awal Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan (Kegiatan Utama & Pendukung) (lampiran V)
Periksa apakah lokasinya berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung (Lampiran III)
Deskripsi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan utama & pendukung harus diuraikan secara jelas . Periksa dan bandingkan seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan dengan Permen 05/2012 • Kawasan lindung wajib ditetapkan; • Tidak semua jenis kawasan lindung dalam PP 26/2008 dan Keppres 32/1990 dimasukan dalam daftar kawasan lindung • Ada jenis usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan
Tidak
Uji ringkasan awal dengan kriteria pengecualian (Pasal 3 ayat 4)
Wajib Memiliki Amdal
Tidak
?
Ya
Wajib UKL-UPL atau SPPL
Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal (Peraturan MENLH No. 05 Tahun 2012) Lampiran 1 Peraturan MENLH No. 05/2012 berisi daftar
14 Bidang 72 Jenis Kegiatan wajib memiliki AMDAL • Kegiatan Pengelolaan Sampah tercantum dalam
Lapmpiran 1 Peraturan MENLH No. 05 Tahun 2012 dalam Bidang Pekejaan Umum
• Kegiatan Pemanfaan Sampah (waste to energy) tercantum dalam
Lapmpiran 1 Peraturan MENLH No. 05 Tahun 2012 dalam Bidang ESDM
No
Bidang
Jumlah Jenis Kegiatan
1.
Multisektor
5
2.
Pertahanan
3
3.
Pertanian
3
4.
Perikanan dan KELAUTAN
1
5.
Kehutanan
1
6.
Perhubungan
5
7.
Teknologi Satelit
5
8.
Perindustrian
8
9.
Pekerjaan Umum
12
Perumahan dan Kaw. Permukiman
1
10.
11. Energi dan Sumber Daya
18
Mineral 12.
Pariwisata
2
13.
Ketenaganukliran
4
14.
Pengelolaan LB3
4
Jenis Rencana Usaha dan/Kegiatan Bidang Persampahan Yang Wajib Dilengkapi dengan Amdal (Peraturan MENLH No. 05/2012)
Jenis Rencana Usaha dan/Kegiatan Bidang Persampahan Yang Wajib Dilengkapi dengan Amdal (Peraturan MENLH No. 05/2012)
Jenis Rencana Usaha dan/Kegiatan Bidang Persampahan Yang Wajib Dilengkapi dengan Amdal (Peraturan MENLH No. 05/2012)
Pasal 3: Rencana Usaha/Kegiatan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan Lindung Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung diizinkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, misal: tambang di hutan lindung, wisata alam di kawasan lindung
1
Batas proyek terluar yang bersinggungan dengan batas terluar dari kawasan lindung
Dampak potensial dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut secara nyata mempengaruhi kawasan lindung terdekat
Kawasan Lindung Yang tercantum dalam Lampiran Permen LH & telah ditetapkan sesuai dengan PUU
2
Dampak potensial
3 Keterangan: = Rencana Usaha dan/atau kegiatan
Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal adalah rencana usaha dan/atau kegiatan: 1. Eksplorasi pertambangan, migas dan panas bumi; 2. Penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan; 3. Yang menunjang pelestarian kawasan lindung; 4. Yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan; 5. Budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup; 6. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.
Lampiran 3: Daftar Kawasan Lindung Kawasan lindung yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Kawasan hutan lindung Kawasan bergambut Kawasan Resapan Air : Sempadan Pantai Sempadan Sungai • Tidak semua kawasan Kawasan Sekitar Danau atau Waduk lindung yang tercantum Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut dalam PP No. 26/2008 dan Cagar Alam dan Cagar Alam Laut Keppres 32/1990 Kawasan Pantai Berhutan Bakau dicantumkan dalam daftar Taman Nasional dan Taman Nasional Laut kawasan lindung di Taman Hutan Raya Peraturan MENLH Ini; Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan • Kawasan lindungan = Kawasan Cagar Alam Geologi kawasan yang telah Kawasan Imbuhan Air Tanah DITETAPKAN sebagai Sempadan Mata Air kawasan lindung Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah Kawasan Pengungsian Satwa Terumbu Karang Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa dan Biota Laut yang Dilindungi
Catatan
Kawasan lindung wilayah yang DITETAPKAN dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup mencakup SDA dan Sumber Daya Buatan. Penetapan kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan PUU
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta Kewenangan Penilaian Dokumen Amdal Strategis nasional (Lampiran II)
Strategis Provinsi (Lampiran III) Strategis Kab/Kota (Lampiran IV) Tidak bersifat Strategis (Lampiran IV) 1. Lebih dari 1 wilayah provinsi’ 2. Wilayah NKRI dalam sengketa dgn negara lain; 3. Wilayah laut > 12 mil 4. Lintas batas NKRI dengan negara lain
Strategis Provinsi (Lampiran III)
KPA Pusat
Strategis Kab/Kota (Lampiran IV)
KPA Provinsi KPA Kab/Kota
Lampiran II-IV Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013
Tidak bersifat Strategis (Lampiran IV) 1. Lebih dari 1 wilayah kab/kota atau lintas kab/kota; 2. Wilayah laut 0-12 mil
Strategis Kab/Kota (Lampiran IV) Tidak bersifat Strategis (Lampiran IV)
1. Satu wilayah kab/kota Keterangan: wilayah laut 0-4 Mil tidak lagi menjadi kewenangan kab/kota
Lampiran IV Kegiatan Strategis Kabupaten/Kota (Peraturan MENLH No. 08/2013)
Lampiran V Kegiatan Non Strategis (Peraturan MENLH No. 08/2013)
Tata Ruang dalam Proses Penapisan (Screening) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan MIGAS beserta kegiatan pendukungnya i.e. Pelabuhan, Jalan, LB3 dll
Ya
• RTRWN, RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota • Struktur dan Pola Ruang • Pola Ruang: Kawasan Lindung; dan Kawasan Budidaya
Tidak • Kawasan Lindung
Jika tidak sesuai Tata Ruang & PUU maka Amdal atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan, tidak dapat Proses
Jika sesui Tata Ruang & PUU, maka : • Amdal dan Izin Lingkungan, atau • UKL-UPL dan Izin Lingkungan Dapat diproses lebih lanjut
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN Pasal 3 (1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan di dalam: a. kawasan hutan produksi; dan/atau b. kawasan hutan lindung. (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.
Usaha dan/atau Kegiatan di Hutan Lindung & Hutan Produksi yang Diiziinkan/Diperbolehkan oleh PP 105/2015
Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, yang mencakup: a. religi;
b. Pertambangan i.e. MIGAS;
c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan; d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan; e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; g. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; h. fasilitas umum; i. industri selain industri primer hasil hutan; j. pertahanan dan keamanan; k. prasarana penunjang keselamatan umum; l. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; atau m. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi.
Sumber: Pasal 4 PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan PP 61/2012 serta PP 105/2015
Konsep tentang Hutan sesuai dengan UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Batasan/Dimensi Vertikal dan Litbang KLHK
Hutan: • • •
•
suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan
Sumber: Pasal 1 angka 2 UU No. 41 Tahun 1999:
Litbang KLHK dapat mengkaji batasan/Dimensi
Vertikal Kawasan Hutan, sampai berapa dalam ruang dalam bumi yang masih ternasuk Kawasan Hutan Revisi PUU Kehutanan
Satu kesatuan ekosistem dan lahan mencakup: 1. Dimensi Horizontal 2. Dimensi vertikal a. Ruang di atas tanah; b. Ruang di dalam bumi Sampai kedalam berapa?
Pemanfaatan Ruang Dalam Bumi untuk Kegiatan Migas dan Kawasan Konservasi ditinjau dari Aspek Yuridis, Teknis dan Manajemen Batas Kawasan Hutan Konservasi (secara horizontal = panjang x lebar = ha atau km2)
Addendum ANDAL, RKL-RPL Rencana Pengembangan Lapangan
1000 meter
Kawasan Hutan Konservasi (Suaka Margasatwa Kesatuan ruang dan ekosistemnya batasan secara vertikal di dalam bumi, sampai batas kedalam berapa yang masih termasuk dalam kawasan konservasi?) Migas
Litbang KLHK dapat mengkaji
batasan/Dimensi Vertikal Kawasan Hutan Konservasi, sampai berapa dalam ruang bawah tanah yang ternasuk Kawasan Hutan Revisi PUU UU KSDAE
rencana pemboran miring di Kawasan Suaka Margasatwa
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal Rencana usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL (Peraturan MENLH No 5/2012): • Skala/Besaran: 14 Bidang, 72 Jenis Kegiatan (Lampiran I), dan/atau • Lokasi kegiatan dalam kaitanya dengan Kawasan Lindung: Berlokasi di dalam Kawasan Lindung (diizinkan oleh PUU) dan/atau Berbatasan langsung dengan kawasan lindung LITBANG KLHK: Kajian Lingkungan sebagai basis scientifik untuk i.e.: 1. Penentuan jenis kegiatan beserta skala/besaran serta alasan ilmiahnya; 2. Pengecualian wajib AMDAL untuk kegiatan di kawasan lindung; 3. Arahan Ruang di dalam Kawadan Hutan yang dapat digunakan untuk usaha dan/atau kegiatan (Dampak LH Minimal) 4. Penambahan dan delisting jenis kegiatan wajib Amdal
No
Bidang
Jumlah Jenis Kegiatan
1.
Multisektor
5
2.
Pertahanan
3
3.
Pertanian
3
4.
Perikanan dan KELAUTAN
1
5.
Kehutanan
1
6.
Perhubungan
5
7.
Teknologi Satelit
5
8.
Perindustrian
8
9.
Pekerjaan Umum
12
10.
Perumahan dan Kaw. Permukiman
1
11.
Energi dan Sumber Daya Mineral
18
12.
Pariwisata
2
13.
Ketenaganukliran
4
14.
Pengelolaan LB3
4
Rencana Usaha/Kegiatan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan Lindung Wajib Memiliki AMDAL (Pasal 3 Peraturan MENLH No. 05/2012) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang diizinkan sesuai peraturan perundang-undangan, misal: tambang di hutan lindung, wisata alam di kawasan lindung
Batas proyek terluar yang bersinggungan dengan batas terluar dari kawasan lindung
Dampak potensial dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut secara nyata mempengaruhi kawasan lindung terdekat
1
Kawasan Lindung
2
Yang tercantum dalam Lampiran Permen LH & telah ditetapkan sesuai dengan PUU
Dampak potensial
3 Keterangan: = Rencana Usaha dan/atau kegiatan
Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal adalah rencana usaha dan/atau kegiatan: 1. Eksplorasi pertambangan, migas dan panas bumi; 2. Penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan; 3. Yang menunjang pelestarian kawasan lindung; 4. Yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan; 5. Budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup; 6. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.
Dukungan Litbang untuk Perubahan Kriteria Penapisan (Peraturan MENLH No 5/2012) Kriteria Penapisan untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL ke depan: 1) Skala/Besaran; 2) Lokasi di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung 3) Lokasi berada di dalam ekosistem yang memiliki kualitas lingkungan cemar/rusak atau daya dukung/daya tampung lingkungan hidupnya sudah terlampau Memenuhi amanat pasal 28 H ayat (1) UUD 1945: Mencipatkan Kualitas LH yang baik dan Sehat
Catatan: Jika negara /Pemerintah tetap mengeluarkan izin di lokasi yang kondisi ekosistemnya sudah cemar/rusak dan izin tesebut menyebabkan kondisi kualitas LH semakin tercemar/rusak, masyarakat dapat menuntut negara.
Proses Penyusunan dan Penilaian Amdal serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan Pemrakarsa 1 Pengumuman dan Konsultasi Publik 2 Penyusunan Kerangka Acuan (KA) Biaya Penyusunan Amdal oleh Pemrakarsa
SPT dari Pengumuman = 10 hari Kerja
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
Jasa Penilaian Amdal dibebankan kepada Pemrakarsa – sesuai SBU/PNBP
Biaya Adm Penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai PNBP
Penilaian Kerangka Acuan
3 Pengajuan Penilaian Kerangka Acuan
30 hari kerja 5
4 Penilaian KA oleh Sekretariat KPA
Penyusunan 7 ANDAL dan RKL-RPL
Penilaian KA oleh Tim Teknis
6 Penerbitan Persetujuan KA oleh Ketua KPA
Penilaian ANDAL dan RKL-RPL
8 Pengajuan Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL
75 hari kerja, termasuk 10 hari kerja SPT Pengumuman
Penilaian ANDAL & RKL-RPL Sekretariat KPA
Satu surat permohonan
Integrasi Izin Lingkungan dalam Proses AMDAL
Sekretariat KPA, Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal
10
9
11 Penilaian ANDAL & RKL oleh Tim Teknis
Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan
12 Penilaian ANDAL & RKL-RPL oleh KPA Rekomendasi KPA 13
Paling lambat 5 hari kerja setelah diterbitkan 15 14a
Pengumuman Izin Lingkungan
Penerbitan: 1. Keputusan Kelayakan Lingkungan; dan 2. izin Lingkungan
Layak Lingkungan 14b
10 hari kerja
Keputusan Ketidaklayakan LH Tidak Layak Lingkungan
The Proposed Project Subject to AMDAL Announcement & Public Consultation
Dukungan Litbang KLHK terkait Peran Serta Masyarakat dalam Amdal dan Izin Lingkungan
1
Formulating EIS TOR Administrative appraisal Reviewing EIS TOR Formulating EIS, EMaP-EMoP Application of Env. Permit & Application of EIS and EMaP-EMoP Reviewing
1. Bentuk Komunikasi publik dan media komunisi yang efektif dan murah termasuk community/Social mappingnya; 2. Bentuk dan metode Konsultasi Publik yang efektif dan murah; 3. Metode penentuan wakil masyarakat terkena dampak yang representatif; 4. Metode analisis hasil saran, pendapat dan tanggapan (SPT) masyarakat
2
1. Bentuk Komunikasi publik dan media komunisi yang efektif dan murah; 2. Metode analisis hasil saran, pendapat dan tanggapan (SPT) masyarakat
3
1. Metode yang efektif dan mudah bagi masyakarkat dalam menilai dokumen Amdal sehingga masyarakat dapat berperan secara aktif dan berarti;
4
1. Bentuk Komunikasi publik dan media komunisi yang efektif dan murah;
Administrative Appraisal Announcement Reviewing EIS and EMaP-EMoP Not Feasible
Decision of Environmental Feasibility & Environmental Permit
KAJIAN DAN MUATAN DOKUMEN AMDAL Saran, pendapat dan Tanggapan dari: •PENGUMUMAN • KONSULTASI PUBLIK
AMDAL
Prakiraan= Besaran &
DAMPAK POTENSIAL
A
RENCANA KEGIATAN
DAMPAK POTENSIAL
DAMPAK PENTING HIPOTETIK
B
KOMPONEN KEGIATAN
C
DAMPAK POTENSIAL
DAMPAK PENTING HIPOTETIK
EVALUASI DAMPAK POTENSIAL
2
D
KOMPONEN LINGKUNGAN
DAMPAK PENTING HIPOTETIK
DAMPAK POTENSIAL
3
E
RONA LINGKUNGAN
F
1
PRAKIRAAN DAN EVALUASI DAMPAK
DAMPAK PENTING HIPOTETIK
P+
2
TP +
DAMPAK PENTING HIPOTETIK
3
RENCANA PENGELOLAAN & PEMANTUAN DAMPAK LINGKUNGAN
• Dampak Penting • Dampak lingkungan lainnya
terhadap keterkaitan dan interaksi seluruh DPH Surat Persetujuan KA karekterisk dampak lingkungan Surat Kelayakan Lingkungan
PELINGKUPAN
Dokumen KERANGKA ACUAN (KA)
PENILAIAN KELAYAKAN LINGKUNGAN
PENTING HIPOTETIK
Evaluasi = telaahan
DAMPAK POTENSIAL
Analisis atas Kegiatan di Sekitar
sifat penting dampak untuk setiap DPH PDAMPAK
1
DAMPAK POTENSIAL
IDENTIFIKASI DAMPAK POTENSIAL
Menjawab 10 Kriteria Kelayakan LH
ANALISIS Dokumen ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (ANDAL)
PERENCANAAN PENGENDALIAN
Dokumen RKL-RPL
Konsep Dasar Kajian Dampak Lingkungan (KDL) Pemrakarsa
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dampak LH:
• Ekologis; • Sosial, & • Kesmas
harus membuktikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan (PROJECT) yang akan dilakukan tersebut aman bagi lingkungan hidup (ramah lingkungan)
Tools/Instrument KDL yang digunakan: AMDAL atau UKL-UPL Lokasi/Ruang Rencana Usaha/Kegiatan:
Komponen-Komponen LH Terkena Dampak: Ekologis, Sosial dan Kesmas
Dampak LH: Interaksi antara Kegiatan dan Lingkungan KOMPONEN LINGKUNGAN 1. 2. 3.
Biogeofisik-kimiai: i.e. hidrologi, topografi, geomorfologi, biodiversity, kualitas air; Sosekbud: i.e. demografi, akses publik, dan potensi relokasi Kesehatan masyarakat: prevalensi penyakit, perubahan kesmas.
Lingkungan/ Ekosistem
Dampak LH
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP 1. 2.
Dampak rencana usaha dan/atau kegiatan (Proyek) terhadap lingkungan Dampak lingkungan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan (Proyek) i.e. Perubahan iklim, Geologi
DESKRIPSI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
antara lain ; 1. Rencana lokasi kegiatan i.e. luas lahan yang akan digunakan ; 2. Deskripsi proses utama, termasuk perkiraan besarannya 3. Sumber daya yang digunakan dan perkiraan besarnya; 4. Limbah yang akan dihasilkan, jenis, dan perkiraan besarnya; 5. Rencana mitigasi dampak yang sudah direncanakan dari awal (terintegrasi dalam desain rencana kegiatan).
Usaha dan/atau Kegiatan serta Dampaknya terhadap Lingkungan Hidup dan Dukungan Litbang KLHK Dampak Lingkungan Hidup: 1. Perubahan Parameter LH a. Bio-geo-fisik dan kimia: i.e.Udara, Tanah, Air, Ekosistem/habitat
Dukungan Litbang KLHK: Pengembangan Metodologi AMDAL & RKL-RPL yang efektif dan efisien: 1. Metode Pelingkupan; 2. Metode pengumpulan dan analisis data & informasi; 3. Metode prakiraan dampak lingkungan; 4. Metode evaluasi holistik dampak lingkungan; 5. Bentuk RKL-RPL yang efektif dan murah, operational dan enforceable;
b. Sosial-ekonomi: i.e. pendapatan masyarakat, konflik sosial c. Kesmas: 2. Disebabkan oleh adanya Aktivitas i.e. konstruksi 3. Yang terjadi pada Periode waktu tertentu & 4. Area (Ruang) yang tertentu
Dampak Lingkungan beserta Pengelolaan dan Pemantauannya di Setiap Tahapan Kegiatan serta Efektivitas Sistem KDL Tahap Perencanaan Rencana Usaha dan/atau kegiatan dilengkapi dengan Environmental Safeguard: Amdal atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan Kualitas Proses Amdal/ UKL-UPL
Tahap PraKonstruksi
Tahap Konstruksi
Tahap Operasi
Tahap PascaOperasi
Sistem Perlindungan Lingkungan di setiap Tahap Kegiatan Pembangunan (Pra-Konstruksi, Konstruksi, Operasi dan Paska Operasi) wajib diterapkan dan ditaati (Harus bersifat OPERATIONAL & ENFORCEABLE) Semua PUU bermuara di Izin Ingkungan
Kualitas Proses Pengambilan Keputusan & Izin Lingkungan
Kualitas penerapan & Penaatan Izin Lingkungan
Peningkatan Keberlanjutan (sustainability): • usaha dan/atau kegiatan; • Kualitas lingkungan hidup (fungsi lingkungan hidup); • Kesejahteraan masyarakat
KAPASITAS dan INFRASTRUKTUR SISTEM AMDAL, UKL-UPL & IZIN LINGKUNGAN
PUU, Pedoman Teknis, Kelembagaan, SDM, Pendanaan dan Sistem Informasi Instrumen AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan diterapkan untuk MEMASTIKAN dan MENJAMIN semua KEGIATAN PEMBANGUNAN EKONOMI dilakukan secara BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LH
Dukungan Litbang KLHK terhadap Peningkatan Kualitas Kajian (Metodologi AMDAL) untuk Menjawab Amanat UUD 1945 Proses Pelingkupan Dampak Lingkungan ? Dampak Penting Hipotetik yang perlu dikaji Lebih Lanjut
Salah satu Kriteria Evaluasi Dampak: Walaupun sudah ada SOP Kelola-Pantaunya tetapi jika kualitas lingkungan hidup cemar/rusat atau DDL/DTL sudah terlampau ANDAL (Prakiraan Dampak & Evaluasi Secara Holistik) & RKL/RPL Kajian untuk menentukan BML atau KBKLH khusus atau lebih ketat
Metodologi AMDAL
Melaksanakan mandat Negara untuk memenuhi amanat Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945: Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Ramah Lingkungan serta Kualitas LH yang baik dan sehat
Menjawab
10 Kriteria Kelayakan Lingkungan Hidup i.e. DDL/DTL
Keterangan: 1. DDL/DTL=Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 2. BML: Baku Mutu Lingkungan 3. KBKLH: Kriteria Baku Kerusakan LH
Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan
Pengelolaan Dampak Lingkungan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Dampak lingkungan yang dikelola (dampak penting dan dampak lainnya) sumber dampak (dampak penting & dampak lainnya) Indikator keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bentuk Pengelolaan lingkungan hidup Lokasi pengelolaan lingkungan hidup Periode pengelolaan lingkungan hidup Institusi pengelolaan lingkungan hidup
Pemantauan Dampak Lingkungan 1. Dampak yang dipantau : a. jenis dampak yang terjadi, b. komponen lingkungan yang terkena dampak, dan c. indikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak. 2. Bentuk pemantauan lingkungan hidup: a. metode pengumpulan dan analisis data, b. lokasi pemantauan, c. waktu dan frekuensi pemantauan. 3. Institusi pemantau lingkungan hidup: a. pelaksana pemantauan, b. pengawas pemantauan dan c. penerima laporan pemantauan
Dok LH Berisi Kewajiban untuk Melakukan PPLH bagi Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Penaatan Kinerja Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan: a. Ketaatan pelaksanaan perzinan lingkungan dan PUU di bidang: a. Pengendalian pencemaran lingkungan; b. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup; c. Pengelolaan LB3; b. Kinerja usaha dan/atau kegiatan yang melebihi ketaatan dari persyaratan oleh PUU Sumber: Pasal 4 ayat(2) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan MENLH No. 3 Tahun 2014 tentang Program PROPER
Kewajiban Beyond Compliances
a. Penerapan sistem manajemen lingkungan; b. Pencapaian di bidang efisiensi energi; c. Pengurangan dan pemanfaatan LB3; d. Penerapan prinsip pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang limbah padat non-B3; e. Pengurangan pencemar udara dan emisi GRK; f. Pencapaian di bidang efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air g. Perlindungan keanekaragaman hayati; h. Pemberdayaan Masyarakat
Dukungan LITBANG KLHK terkait Prakiraan dan Evaluasi Holistik Dampak Lingkungan Beserta Pengelolaan dan Pemantuan LH Litbang KLHK dapat memberikan kontribusi terkait dengan Kajian Ilmiah dalam Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan terkai tantara lain dengan 1. Dampak LB3 dan Pencemaran Lingkungan Hidup dari usaha dan/atau kegiatan (di dalam dan dii luar kawasan hutan) terkait dengan kelestarian kawasan hutan (Biodiversity): a. Pencemaran lingkungan di kawasan hutan (Udara, tanah dan air) dampaknya terhadap ekosistem hutan, tumbuhan dan satwa liar (TSL) beserta baku mutu lingkungan yang spesifik untuk TSL; b. Limbah B3 dan kontaminasi lahan di kawasan hutan serta dampaknya terhadap ekosistem hutan, TSL (Hipotesis: Dengan banyak usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan hutan, Potensi Lahan terkontaminasi LB3 di kawasan hutan sangat tinggi) c. Dampak kebisingan, getaran dan cahaya di kawasan hutan terhadap Tumbuhan dan Satwa Liar di kawasan hutan beserta Baku Mutunya yang spesifik untuk TSL 2. Dampak Sosial dan Ekonomi i.e. Dampak usaha dan/atau kegiatan terdap sosekbud Masyarakat adat di kawasan hutan 3. Integrasi Perubahan Iklim (Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim) dalam Proses Kajian Dampak Lingkungan (Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan serta Audit Lingkungan)
Contoh Aspek Teknis Prakiraan Dampak Lingkungan: Isu Pencemaran Udara dan Biodiversity
Ekosistem Alami (Natural Ecosystem) & Biodiversity i.e. Kawasan Hutan
Sumber Pencemaran Udara dan Penyebaran Pencemaran Udara
Beberapa Contoh Usaha dan/atau Kegiatan Hulu Migas dan Dampaknya Terhadap Biodiversity yang Perlu dikaji, Dikelola dan Dipantau No
Sumber Dampak
Potensi Dampak Lingkungan di Kawasan Hutan
1. Jalan kegiatan Migas
a. Pembersihan vegetasi dan Kerusakan Habitat ; b. Barrier terhadap pergerakan satwa liar;
2. Peningkatan potensi pencemaran lingkungan dari kegiatan operasi Migas Di kawasan Hutan: a. Peningkatan limbah dan emisi dari proses produksi (air limbah, air tereproduksi, air limbah domestik, LB3) b. Limbah gas, flaring, kebisingan, getaran dan cahaya; c. Penurunan Kualitas air, kualitas udara dan kualitas tanah/lahan d. Peningkatan risiko kontaminasi lahan/tanah dan air dari tumpuhan minyak dan kebocoran
Pencemaran lingkungan di kawasan hutan dapat menimbulkan dampak terhadap BIODIVERSITY: a. Gangguan terhadap tumbuhan dan satwa liar; b. Kerusakan habitat; Kajian Dampak Lingkungan yang mengkaji dampak pencemaran dari Kegiatan Migas terhadap Biodiversity harus ditingkatkan kualitas dan kedalam kajiannya, sehingga mitigasi dampak yang lebih operasional & enforceable dapat dirumuskan
Dampak Lingkungan Pengoboran Minyak terhadap Biodiversity (langsung dan Tidak Langusng)
Contoh LB3 Kegiatan Hulu Migas yang wajib dikelola dan di pantau
Tabel 3 LAMPIRAN I PP 101/2014
Jenis LB3 spesifik umum yang dihasilkan dari kegiatan hulu migas: 1. Sludge dari IPAL 2. Residu dasar tangki minyak bumi 3. Residu proses produksi 4. Limbah Lumpur Bor (drilling mud) OBM dan/atau SBM 5. Limbah Serbuk Bor (drilling cutting) dari pengeboran dengan OBM dan/atau SBM 6. Limbah karbon aktif selain limbah karbon aktif dengan kode limbah A110d
Peta Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Migas
Dampak LH terkait Biodiversity (Langsung dan Tidak Langsung) 1. ER: Erosi; 2. VG: Penurunan Tutupan Vegetasi 3. SL: Ganguan Satwa Liar dan Jalur Jelajahnya; 4. KU: Penurunan Kualitas Udara; 5. LB: Limbah B3
Contoh Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Migas terhadap Kelestarian Kawasan Hutan: Perlu Kajian Mendalam dan Mitigasi Dampak yang Operatioanal dan Enforceable
Kajian dan Muatan Dokumen Amdal: Keseimbangan Ekologi, Ekonomi dan Sosil ( win-win solution) Sumber: D ip a n k a r G h o s e Director -Species & Landscapes Prog. WWF-India
Dampak Pembangunaqn Infrastruktur terhadap Kehidupan Satwa Liar: Dokumen LH: dapat menjadi win-win solution
Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Kawasan Ekosistem Leuser
Tiga skenario prakiraan tingkat deforestasi dan penurunan populasi species orang utan pada tahun 20130 terkait dengan penerapan RED dan pembangunan jalan (David L A Gaveau, Serge Wich, Justin Epting, Daniel Juhn, Markku Kanninen and Nigel LeaderWilliams, 2009)
Contoh Kajian Dampak Lingkungan terkait dengan Alternatif Rencana Konstruksi Pipa Migas dan Kelestarian Kawasan Hutan Alternatif Kedua
Alternatif Pertama
ERI = Ecological Relatif Importance of Habitat, EII = Index of Ecological Impact of the Route
Contoh Hasil Kajian Dampak Lingkungan terkait dengan Alternatif Rencana Konstruksi Pipa Migas: Hasil Akhir Pemilihan Alternatif
Pilihan terbaik adalah Original Route (OR) rencana pembangunan konstruksi Pipa Migas
Kajian Dampak Lingkungan Reklamasi terhadap Kelestarian Ekosistem Mangrove Ekosistem Mangrove: Biodiversity Mangrove (i.e. Tegakan pohon, perairan mangrove dan TSL)
Pencemaran dan kerusakan LH
Usaha dan/atau Kegiatan Reklamasi
Dukungan Litbang KLHK: 1. Metode Prakiraan Dampak, data dan informasi yang dibutuhkan serta 2. Metode Analisisnya dan 3. Bentuk Pengelolaan dan Pemanatuan Lingkungan)
Dampak Sosial Budaya dan Sosial Ekonomi a. Posisi dan status sosial; b. Stratifikasi Sosial; c. Kelembagaan dan Organisasi Sosial
a. Kerjasama; b. Akultrasi; c. Asimilasi
a. Nilai-Nilai (Orientasi Nila, Tradisional-Modern); b. Norma (kebiasaan, tatakelaluan, adat) c. Lifestyle d. Persepsi e. Sikap
d. Persaingan; e. Konflik
Proses-Proses Sosial
Struktur Sosial
Dampak Sosial-Budaya
Kultural (Pola-Pola Kebudayaan
Ekonomi Rumahtangga
Dampak Sosial-Ekonomi
Perekonomian lokal dan Regional
a. Tingkat pendapatan Rumah Tangga; b. Perubahan yang mungkin terjadi: lokasi mencari nafkah, resettlement, aksesebilitas, penyerapan tenaga kerja, kesem[atan berusaha
Ekonomi SDA a. b. c.
Pola kepemilikan dan penguasaan SDA; Pola pemanfaatan SDA; Pola penggunaan SDA
Sumber: Fredian Tonny Nasdian (IPB ) - Amdal Penilai Pusdiklat KLH 2010
a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Kesempatan kerja dan usaha; Nilai tamabh Aktivitas ekonomi non-formal; Distribusi pendapatan; Multiplier effects PDRB dan PAD; Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; Fasilitas umum dan sosial Aksesibilitas wilayah
Komponen dan SubSub-Komponen Aspek Sosial Struktur penduduk
Ekonomi rumah tangga
Proses Penduduk
Ekonomi SDA Perekonomian lokal & Regional
Tenaga Kerja
Demografi 1
2
Ekonomi
Kebudayaan Proses Sosial Pranata Sosial/ Kelembagaan Masyarakat Warisan Budaya Pelapisan Sosial
3
Budaya
Kekuasaan dan kewenangan Sikap dan Persepsi Masyarakat Adaptasi Ekologis
AMDAL dan Perubahan Iklim (Climate Change)-1 1
b
c
2
AMDAL: Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegia
Komponen Gas Rumah Kaca: Proyek mungkin menghasilkan/ menurunkan Gas Rumah Kaca (CO2, CH4, N2O, CFCs, HCFCs, HFCs, SF6 )
AMDAL – Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah a, b, c,d:
Dampak Penting terhadap LH (Perubahan LH yang sangat Mendasar)
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (PROYEK)
d
a
Komponen Dampak: Perubahan Iklim Menimbulkan Dampak Terhadap Proyek
Proses Pengambilan Keputusan tentang Penyelenggaraan Usaha/Kegiatan
KAJIAN
Isu Perubahan Iklim (Mitigas dan Adaptasi) sangat dimungkinkan untuk dikaji dalam AMDAL. Hanya dalam praktek saat ini, isu perubahan iklim tersebut belum banyak dikaji dan dinilai dalam proses AMDAL
AMDAL dan Perubahan Iklim (Climate Change)-2 Apabila proyek berkonstribusi terhadap atau dipengaruhi oleh perubahan iklim, maka proses AMDAL sebaiknya digunakan untuk mengidentifikasi respon yang cocok/tepat untuk melakukan mitigasi emisi GRK atau untuk melakukan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim pada level proyek
Dampak lingkungan potensial yang berkaitan dengan perubahan iklim sebaiknya dipertimbangkan pada level AMDAL Proyek dan dapat dibagi menjadi tiga kategori: 1. Dampak proyek terhadap perubahan iklim melalui pelepasan emisi gas rumah kaca (GRK) ke atmosfir – estimasi dampak proyek terhadap emisi GRK. 2. Dampak perubahan iklim terhadap proyek; 3. Dampak perubahan iklim terhadap dampak lingkungan yang disebabkan oleh proyek
Sumber: Canadian Environmental Assessment Agency (CEAA)
AMDAL dan Perubahan Iklim (Climate Change)-3 No
Proses AMDAL
Pertimbangan gas rumah kaca (GRK): rencana usaha dan atau kegiatan (proyek) mungkin menghasilkan emisi GRK
Pertimbangan dampak: Perubahan iklim mungkin mempengaruhi rencana proyek
1.
Pelingkupan (Scoping)
Pelingkupan awal untuk pertimbangan GRK
Pelingkungan awal untuk pertimbangan dampak
2.
Pengumpulan Data dan Informasi
Jika diperlukan, identifikasi pertimbangan GRK: • Profil industri • proyek spesifik
Jika diperlukan identifikasi pertimbangan dampak: • Iklim regional dan pertimbangan lingkungan terkait; • Sensitivitas proyek
3.
Analisis Dampak Lingkungan
Kaji GRK:: • Emisi langsung dan tidak langsung • Pengaruh terhadap rosot carbon
Kaji pertimbangan dampak: • dampak terhadap proyek • resiko terhadap masyarakat dan lingkungan
4.
Identifikasi upaya mitigasi (mitigation measures)
Jika diperlukan, siapkan rencana pengelolaan GRK: • Pertimbangan jurisdiksi • Spesifk proyek, jika memungkinkan
Jika diperlukan, siapkan rencana pengelolaan dampak (impacts management plan) • project specifics • Klarifikasi data yang ada
5.
Pemantauan dan tindak lanjut
Pemantauan, tindak lanjut dan adaptive management
Pemantauan, tindak lanjut dan adaptive management
Sumber: Canadian Environmental Assessment Agency (CEAA)
Amdal, UKLUKL-UPL dan Izin Lingkungan untuk ProyekProyek-Proyek JCM
Izin Lingkungan Pelaksanann Izin Lingkungan
Proses Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen LH serta Penerbitan Izin Lingkungan
Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
Proses Penapisan & Penentuan Kewenangan
Salah satu muatan Project Development Proposal (PDD) untuk Proyek JCM adalah Environmental Impact Assessment (EIA). Dalam Konteks Indonesia EIA adalah AMDAL atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan
Jenis Kegiatan (Proyek) JCM - 1 Kegiatan yang diusulkan dalam studi kelayakan (FS) atau proyek adalah kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca dalam bentuk: 1. Efisiensi energi, 2. Energi terbarukan, 3. Penanganan limbah, 4. Kehutanan, 5. Alih tata guna lahan, maupun 6. jenis kegiatan lain yang termasuk dalam lingkup sektoral JCM
Jenis Kegiatan (Proyek) JCM - 2 Sektor-sektor berikut dapat dikembangkan melalui program Joint Crediting Mechanism (JCM): 1. Industri energi (terbarukan / sumber-sumber non-terbarukan); 2. Distribusi energi; 3. Permintaan energi; 4. Industri manufaktur; 5. Industri kimia; 6. Konstruksi; 7. Transportasi; 8. Pertambangan / Produksi mineral; 9. Produksi logam; 10. Emisi kebocoran (fugitive emissions) dari bahan bakar (padat, minyak dan gas); 11. Emisi kebocoran (fugitive emissions) dari produksi dan konsumsi halokarbon dan sulfur heksafluorida; 12. Penggunaan pelarut; 13. Penanganan dan pembuangan limbah; 14. Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang, serta peran konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan di negara berkembang (REDD-plus); 15. Pertanian;
Kondisi Lingkungan Hidup Dengan dan Tanpa Proyek Dengan Proyek dan Climate Change Dengan Proyek dan No Climate Change
Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup
With Climate Change dan Tanpa Proyek
Kondisi Rona Awal (Baseline Condition)
Tanpa proyek/ No Climate Change
Proyek Mulai (t0) Sumber: Byer, Yeomans, and Lalani., 2001. Addressing Climate Change Uncertainties In Project Environmental Assessments. Ottawa: Canadian Environmental Assessment Agency
Waktu (t1)
PLTA (A run-of-the-river hydroelectric project) di Bagian Utara Ontario, Kanada
Average Monthly Energy Produced Each Year under the Historical Scenario by the Hydro Facility, Designed Using Historical Data (2010-2099)
Baseline Streamflow and Energy Production Using Historical Data Produksi energy di masa depan = f (debit air sungai masa depan) variable cuaca: prespititasi, suhu, dan aangin
Model Iklim (Climate Model)
Historical Streamflow Model Aliran Sungai (Streamflow Model)
Streamflow Model Energy (Energy Model)
Energi dan GRK Energi = 15,600 MWh/tahun
Fisheries Fisheries Impacts
Flood Model Flooding
Average Rate of Monthly Streamflow under a Projection of Historical Data (2010-2099)
Pengurangan emisi GRK = 14,000 ton CO2/tahun (0.11% dari target total)
PLTA (A run-of-the-river hydroelectric project) di Bagian Utara Ontario, Kanada
Average Rate of Monthly Energy Produced Each Year under the Historical and 4 CSIROM Scenarios by the Hydro Facility Designed Using Historical Data 2010-2090
Streamflow and Energy Determination Based on Climate Change Scenarios Produksi energy di masa depan = f (debit air sungai masa depan) variable cuaca: prespititasi, suhu, dan aangin
Model Iklim (Climate Model)
Historical Streamflow Model Aliran Sungai (Streamflow Model)
Streamflow Model Energy (Energy Model)
Fisheries Fisheries Impacts
Flood Model Flooding
Average Rate of Monthly Streamflow under a Projection of Historical Data and Several CSIROM Scenarios 2010-2099
Energi dan GRK
Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Industri Kelapa Sawit: Perubahan Pengolahan Air Limbah Kelapa Sawit Menjadi Energy Listrik Usaha dan/atau kegiatan sudah berjalan
Wajib Melakukan Perubahan Izin Lingkunan
Rencana Perubahan Usaha dan/atau kegiatan:
Energi Listrik yang dihasilkan digunakan sendiri atau di jual/masuk dalam GRID PLN
Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan Industri Semen: Pemanfaatan Energi Panas Buang Menjadi Energy Listrik (Waste Heat Recovery Power Generation/WHRPG)
Industri Semen
Rencana Perubahan Usaha dan/atau kegiatan untuk Menurunkan Emisi GRK melalui skema JCM
Membangun pembangkit listrik ramah lingkungan memanfaatkan energi panas buang (Waste Heat Recovery Power Generation atau WHRPG)
Perubahan Izin Lingkungan
Listri untuk keperluan sendiri ATAU dijual kepada pihak Lain
10 Kriteria Kelayakan Lingkungan (1) 1. Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam (PPLH & PSDA) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 3. Kepentingan pertahanan keamanan; 4. Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan; 5. Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; 6. Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan; Sumber: Pasal 15 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013
10 Kriteria Kelayakan Lingkungan (2) 7.
Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view);
8.
Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
9.
•
entitas dan/atau spesies kunci (key species);
•
memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance);
•
memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan/atau
•
memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance).
Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah ada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan;
10. Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud; dan Sumber: Pasal 15 Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013
Proses Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan
Pemrakarsa Penyusunan UKL-UPL Biaya Penyusunan UKL-UPL oleh Pemrakarsa
Pemrakarsa Catatan: Jangka waktu Pemeriksaan Teknis UKLUPL: 14 Hari Kerja, termasuk pengumuman permohonan izin lingkungan DAN tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota Permohonan Izin Lingkungan dan Pemeriksaan UKL/UPL Pemeriksaan Administrasi Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Pemeriksaan Substansi UKL/UPL Penerbitan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL & Izin Lingkungan Pengumuman Izin Lingkungan
Pemeriksaan UKLUPL dan Penerbitan Rekomendasi UKLUPL dapat dilakukan oleh: a. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; b. Kepala Instansi LH Provinsi; atau c. Kepala Instansi LH Kab/Kota. Pasal 40 PP 27/2012 Jasa Pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada Pemrakarsa – sesuai SBU/PNBP Biaya Adm Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan dibebankan kepada Pemrakarsa (PNBP)
Penting untuk Diperhatikan!!! Penyusunan Amdal
Penyusunan UKL-UPL
1. 2.
Penilaian Amdal
Pemeriksaan UKL-UPL
Penyusunan Amdal
Penilaian Amdal
Penyusunan UKL-UPL
Pemeriksaan UKL-UPL
SKKL Izin Lingkungan Rekomendasi UKL_UPL
Izin Lingkungan
SKKL Rekomendasi UKL-UPL
Tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan Izin Lingkungan setelah berlakunya PP 27/2012. PP 27/2012 telah menjelaskan proses penerbitan izin lingkungan yang diintegrasikan dengan proses Amdal atau UKL-UPL.
Proses yang Benar Izin lingkungan wajib diterbitkan bersamaan dengan SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL sejak PP 27/2013 diberlakukan (23 Feb 2012)
Proses yang SALAH
Izin lingkungan TIDAK DITERBITKAN, walaupun SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL sudah diterbitkan Potensi Pelanggaran Pasal 109 dan 111 ayat (2) UU 32/2009
SKKL atau Rekomendasi UKL UKL--UPL, Izin Lingkungan & Izin PPLH, serta Izin Usaha dan dan//atau kegiatan SKKLH
Izin Lingkungan
(Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup)
Ber-transformasi menjadi
Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL
Integrasi Izin PPLH ke dalam Izin Lingkungan (Pasal 123 UU 32/2009)
• Persyaratan dan kewajiban dalam SKKLH dan Rek. UKL-UPL • Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, Gub, atau bupati/walikota
persyaratan
Tidak semua rencana usaha dan/atau kegiatan memerlukan izin PPLH
• JUMLAH DAN JENIS IZIN PPLH • Berakhirnya Izin Lingkungan
Izin Pembuangan Air Limbah
Izin Pemanfaatan LB3
Izin Usaha dan/atau kegiatan
Izin PPLH lainnya
Detailing dari Izin PPLH yang sudah disebutkan dalam Izin Lingkungan
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) No
Izin PPLH
Ketentuan dalam UU No. 32/2009
PP Bidang PPLH
1. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai
Pasal 20 ayat 3 Huruf b.
PP 82/2001 tentang PKA & PPA
Peraturan MENLH No. 1 Tahun 2010: Tata Laksanana Pengendalian Pencemaran air
PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
Peraturan MENLH No 12 Tahun 2006 :Persyaratan dan Tata Cara Pembuangan Air Limbah Ke laut
2. Izin Pasal 20 ayat 3 Pembuangan air Huruf b. limbah ke laut
Peraturan MENLH
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) No
Izin PPLH
Ketentuan dalam UU No. 32/2009
4. Izin Injeksi Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Hulu Migas & Panas Bumi
Pasal 20 ayat 3 Huruf b.
5. Izin Pengelolaan LB3
Pasal 59 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 102
6. Izin Dumping Limbah
Pasal 60, Pasal 61, Pasal 104
PP Bidang PPLH
Peraturan MENLH
Peraturan MENLH No. 13 Tahun 2007: Persyaratan dan Tata Cara Pengelolaan Air Limbah bagi Usaha dan/Atau Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Serta Panas Bumi dengan Cara Injeksi
PP 18 Tahun 1999 Pengelolaan LB3
a. Peraturan MENLH No. 18 Tahun 2009: Tata Cara Perizinan PLB3 b.Peraturan MENLH No. 30 Tahun 2009: Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah
KONDISI EKSISTING
Proses Sequent
AMDAL UKL UPL
Izin Lingkungan
Izin Usaha Izin PPLH
USULAN PERUBAHAN Pre Filling & Integrasi
AMDAL Kajian untuk Izin PPLH UKL UPL
Pre Filling
Kajian untuk Izin PPLH
Izin Lingkungan Izin PPLH
Izin Usaha
Pelaksanaan & Penaatan Izin Lingkungan Izin LH & Izin PPLH
Dampak Penting & Dampak LH lainnya
Pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan
Audit LH
Peraturan MENLH No. 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup sebagai revisi dari: • KepMenLH No. 42 Tahun 1994 • KepMenLH No. 30 Tahun 2001 • PerMenLH No. 17 Tahun 2010
Implementasi Persyaratan & Kewajiban dalam Izin Lingkungan & Izin PPLH serta Continuous
Improvement
• KepMenLH No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL (LAPORAN PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN) • • •
Pengawasan Lingkungan Hidup
www.dadu-online.com/infrastruktur/puu_pplh/
Penaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan (BML) & Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan (KBKL)
• •
KepMenLH No.07 Th 2001 tentang PPLH dan PPLHD KepMenLH No.56 Th 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan LH KepMenLH No.57 Th 2002 tentang Tata Kerja PPLH KepMenLH No.58 Th 2002 tentang Tata Kerja PPLHD; Peraturan MENLH No. 2 Tahun 2013: Penerapan Sanksi Administrasi
Pengawasan Lingkungan Hidup a
Pengawasan
Menteri Gubernur Bupati/Walikota (sesuai kewenangannya)
PENANGGUNG JAWAB USAHA dan/atau KEGIATAN
PPLH Berwenang: • melakukan pemantauan; • meminta keterangan; • membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; • memasuki tempat tertentu; • memotret; • membuat rekaman audio visual; • mengambil sampel; • memeriksa peralatan; • memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau • menghentikan pelanggaran tertentu. (Psl 74)
Implementasi Izin Lingkungan & Izin PPLH serta
b
Tingkat Ketaatan
Continuous Improvement
c
dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
• PUU Bid. PPLH • Izin Lingkungan
Sumber: Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 32 Tahun 2009
Penegakan Hukum terhadap Izin Lingkungan Penegakan hukum, Tantangan yang harus dijawab untuk meningkatkan efektivitas izin lingkungan
Pasal 98-100 UU 32/2009: Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Hidup (BML) dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKL) Penjara dan Denda
Pasal 111 UU 32/2009 (1) Pejabat yang menerbitkan izin lingkungan tanpa Amdal atau UKLUPL: penjara dan denda; (2) Pejabat yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan: Penjara dan Denda Pasa 109 UU 32/2009: usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan: Penjara dan denda
Pasal 71 PP 27/2012: Sanksi Admnistrasi kepada pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan pasal 53 PP 27/2012: tidak melaksanaan izin lingkungan dan tidak melaporkan pelaksanaan izin lingkungan
Sanksi Administratif Pasal 53: Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan: (a) menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan, (b) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan (c) Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
1
Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi: • teguran tertulis; • paksaan pemerintah; • pembekuan izin lingkungan; atau • pencabutan izin lingkungan
2
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya Sumber: Pasal 71 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Audit dan Dokumen LH Audit Lingkungan Hidup dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup PENANGGUNG JAWAB USAHA dan/atau KEGIATAN
Dokumen Lingkungan Hidup Sumber: Pasal 16 ayat (1) Peraturan MENLH No. 03 Tahun 2012 tentang Audit Lingkungan
Jenis Audit Lingkungan Hidup Sukarela 1
Audit LH
Seluruh Jenis Usaha dan/atau Kegiatan
PERLU DIINGAT!: Tata Laksana dalam PERMENLH 03/2013 hanya untuk Audit Wajib saja (audit dalam pasal 4 ayat (1) huruf b) Sumber: Pasal 4, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 PERMEN 03/2013
2
Wajib
a1. Berkala bagi kegiatan berisiko tinggi seperti: Petrokimia, Kilang MIGAS, PLTN
[Daftar Jenis Usaha/Keg. beresiko tinggi – Lamp. 1] & usulan dari Komisi dan Usulan dari K/L
b1. Kegiatan yang
menunjukkan ketidaktaatan terhadap PUU, dgn kriteria: • Dugaan pelanggaran PUU Bidang PPLH; • pelanggaran tersebut telah terjadi paling sedikit 3 (tiga) kali dan berpotensi tetap terjadi lagi di masa datang; dan • belum diketahui sumber dan/atau penyebab ketidaktaatannya.
Dokumen & Pelaksanaan Audit LH Tim Audit Lingkungan Hidup
SNI 1919-19011:2005
Audit LH Auditor utama LH + Auditor LH bersertifikat Kompetensi Tenaga Ahli dibidang usaha dan/atau kegiatan Perorangan atau Lembaga Penyedia Jasa Audit LH Teregistrasi
1
2
Laporan Hasil Audit LH
1. Informasi yg meliputi tujuan dan a proses pelaksanaan audit 2. Temuan audit b 3. c Kesimpulan audit 4. Rekomendasi Audit & Tindak d Lanjut e5. Data dan informasi pendukung
Dokumen Audit LH Rencana audit lingkungan hidup a. b. c. d. e. f.
g.
Identitas klien & auditi Tujuan audit Kriteria audit Lingkup audit Identitas dan identifikasi kompetensi tim audit Pernyataan ketidakberpihkan & kemandian tim audit Proses & metode kerja audit
Sumber: Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 21 Peraturan MENLH No. 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan
h.
Tata waktu audit keseluruhan i. Lokasi dan jadwal audit; j. Wakil dari auditi k. Rencana pencuplikan fakta dan/atau bukti audit l. Kerangka protokol audit m. Kerangka sistematika laporan
Bagan Alir Tata Laksana Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan Secara Berkala Audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala (sesuai periode yang ditentukan)
Pelaksanaan audit LH secara berkala Rencana audit LH Laporan hasil audit LH Tim Audit Lingkungan Hidup bertanggungjawab terhadap laporan hasil Audit Lingkungan Hidup
Tim Audit Lingkungan Hidup melalui penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyerahkan laporan hasil Audit Lingkungan Hidup secara tertulis kepada Menteri Menteri mengumumkan laporan hasil Audit Lingkungan Hidup melalui multimedia sesuai format dalam Lampiran II dalam Peraturan Menteri ini
Jenis usaha dan/atau kegiatan berisiko tinggi yang wajib menyusun audit LH secara berkala: 1. sesuai lampiran I Peraturan Menteri ini, dan/atau 2. diluar lampiran 1 Peraturan Menteri ini, yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari: a. komisi penilai Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan; dan/atau b. Kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang sudah beroperasi Usulan tersebut didasarkan pada hasil analisis risiko lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan Dinilai oleh tim evaluasi dan diberikan persetujuan
Sumber: Pasal 24 –Pasal 27 Peraturan MENLH No. 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan
85
Bagan Alir Tata Laksana Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan Bagi Usaha/Kegiatan yang Menunjukkan Ketidaktaatan terhadap PUU Bidang PPLH
Sumber: Rancangan Peraturan MENLH tentang Audit Lingkungan
86
Kriteria Audit LH Wajib untuk Usaha dan/atau Kegiatanyang menunjukkan ketidaktaatan terhadap PUU di Bidang PPLH Adanya dugaan pelanggaran terhadap PUU Bidang PPLH
Pelanggaran tersebut telah terjadi paling sedikit 3 (tiga) kali dan berpotensi tetap terjadi lagi di masa datang; dan
1
2
Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki Izin Lingkungan
3
Usulan Audit LH Wajib Karena Ketidaktaatan
Belum diketahui sumber dan/atau penyebab ketidaktaatannya.
Sumber: Pasal 19 Peraturan MENLH No. 03 Tahun 2013 tentang Audit LH
87
Tahapan Kegiatan Proses Audit Lingkungan Hidup Persiapan dan Perencanaan Audit ‘pre-audit’ 1
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Kegiatan Audit Lapangan ‘site audit’
2
Menentukan tujuan audit LH Menetapkan ketua tim audit LH Menetapkan lingkup & kriteria audit LH Menentukan kelayakan audit LH Memilih tim audit LH Kontak awal dengan auditi Pengkajian awal dokumen auditi Menyusun rencana audit LH Penugasan Tim Audit LH Menyiapkan dokumen kerja/protokol/checklist audit L
3
Pelaporan Audit ‘post audit’ Tindak Lanjut
4 Rencana Tindak Perbaikan 88
Contoh Dukungan Litbang KLHK terkait dengan Perumusan Kriteria Audit LH yang terkait dengan Kelestarian Kawasan Hutan No
Uraian Kriteria Audit
Pasal &Ayat Terkat
PUU PPLH dan PSDA yang akan dievaluasi dalam Proses Audit Lingkungan Hidup
Bukti/Fakta dan Catatan Auditor
Status Penilaian (T/TT/OBS)
Dukungan Litbang KLHK: Perumusan Kriteria Audit berdasakan PUU PSDA dan LH (i.e. UU Kehutanan, KSDA, Konservasi Tanah dan Air) terkait dengan Kelestarian Kawasan Hutan
Pertemuan Pembukaan Komunikasi Selama Audit Lingkungan Pengumpulan dan verifikasi Informasi Pengkajian Dokumen/Rekaman Observasi/ Pengamatan Wawancara Evaluasi Penyiapan Kesimpulan Audit Pertemuan Penutup
Kegiatan Audit Lapangan •
•
• •
Tim audit hendaknya mengumpulkan fakta atau informasi yang sesuai dengan tujuan, lingkup, dan kriteria audit. Pengumpulan fakta atau informasi dilakukan melalui pencuplikan contoh (sampling) yang sesuai, dan harus diverifikasi. Hanya informasi terverifikasi yang dapat dijadikan bukti audit; Bukti audit didasarkan pada contoh atau sampel fakta/informasi yang tersedia
Sebelum pertemuan penutup dilakukan, Tim audit hendaknya berdiskusi, untuk: • mengkaji ulang seluruh temuan audit dan fakta/informasi lain yang relevan, dengan mengacu pada tujuan audit; • merumuskan dan menyekati kesimpulan audit, dengan mempertimbangkan faktor ketidakpastian dalam proses audit; • menyiapkan rekomendasi audit, bila hal ini ditetapkan dalam tujuan dan lingkup audit, dan • mendiskusikan tindak lanjut audit, bila hal ini dicakup dalam rencana audit. 90
Proses Pengumpulan Informasi sampai Pencapaian Kesimpulan Audit Pencuplikan
Fakta & Informasi
rekaman, pernyataan mengenai fakta atau informasi lain yang terkait dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi. Bukti audit mungkin bersifat kualitatif atau kuantitatif
Bukti Audit Kriteria Audit Verifikasi hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan baik kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau peluang perbaikan.
Temuan Audit
seperangkat kebijakan, prosedur, atau persyaratan i.e. ketentuan PUU PPLH
Kaji Ulang
Kesimpulan Audit
Hasil dari suatu audit yang disampaikan oleh Tim Audit setelah mempertimbangkan tujuan audit dan seluruh temuan audit
Terima kasih
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410 Gedung A lanta 6, Telp/Fax: 021-85904925 http://www.menlh.go.id/