RENCANA STRATEGIS KLHK, DAN DUKUNGAN KEGIATAN UNTUK MENCAPAI PENGELOLAAN SDA DAN LH BERKELANJUTAN Diasampaikan Pada: MUSRENBANG RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palangkaraya, 28 September 2016
Tujuan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015-2019)
“Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional”
2
Peran Utama Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015-2019)
(1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.
3
Sasaran Strategis Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015-2019) (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat.
Indikator: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6. (1) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadailan
Indikator: peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. (1) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
Indikator: derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lainlain). 4
Arah Kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Tata Kelola Hutan Sasaran a.
b.
c.
d.
Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan 100 persen Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi sepanjang 40.000km Operasionalisasi 629 KPH yang terdiri dari 347 KPHP, 182 KPHL, 50 Taman Nasional, dan 100 KPHK bukan Taman Nasional (TN) Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/HKm/HD, Hutan Adat dan HR (dari 500.000 ha pada tahun 2014 menjadi 12.700.000 ha pada tahun 2019)
Arah Kebijakan Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak.
Strategi • Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan melalui penataan batas, pemetaan dan penetapan, yang melibatkan berbagai pihak; • Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal di tingkat tapak pada seluruh kawasan hutan dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk mendukung fungsi produksi, lindung dan konservasi dikelola secara optimal, efisien, dan efektif; • Meningkatkan kapasitas pengelola KPH sehingga mampu melakukan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati dalam ekosistem hutan; dan • Meningkatkan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat, termasuk masyarakat adat, dengan pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan. 5
Arah Kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Tata Kelola Hutan Sasaran Peningkatan kualitas tata kelola a. Berkurangnya kawasan hutan berstatus open acces dengan mengembangkan KPHP menjadi 347 unit b. Meningkatnya penerapan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari untuk KPHP dan hutan produksi di bawah IUPHHK-HA
Arah Kebijakan Meningkatkan tata kelola kehutanan (good forest governance)
Strategi • Pemisahan peran administrator (regulator) dengan pengelola (operator) kawasan hutan melalui pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan operasionalisasinya • Penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari • Pemberian jaminan legalitas hasil hutan kayu dan produk kayu • Memperkuat sumber daya manusia yang berkompeten untuk mendukung operasionalisasi KPH • Pengembangan forest based cluster industry • Memperkuat fungsi pemerintah sebagai fasilitator.
6
Arah Kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Tata Kelola Hutan Sasaran Menurunnya frekuensi dan luasan penebangan liar
Arah Kebijakan
Strategi
Peningkatan instrumen penegakan hukum
• Penyusunan Satu Peta Tematik Hutan dengan tingkat akurasi yang memadai di tingkat tapak dan untuk dasar penindakan hukum • Percepatan penyelesaian tata batas dan pengukuhan kawasan hutan, antara lain melaksanaan peraturan bersama Kemenhut, Kemendagri, PU dan BPN tentang Penye- lesaian Penguasaan Tanah di dalam Hutan • Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengawas dan penegak hukum (rekruitmen, mutasi, peningkatan kapasitas, promosi).
Peningkatan efektivitas penegakan hukum
• Penyederhanaan prosedur penegakan hukum kasus penebangan liar • Meningkatkan proses yustisi, mencabut izin pihak yang melakukan perusakan hutan illegal, dan meningkatkan efek jera pelaku illegal • Peningkatan koordinasi dalam pengawasan dan penegakan hukum dalam kawasan hutan • Pembentukan Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) sesuai UU No. 18/2013.
Peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan
• Penyelesaian Pembangunan KPH untuk seluruh kawasan hutan; • Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengamanan hutan melalui kemitraan, termasuk pengembangan hutan adat. 7
Arah Kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Terkait Tata Kelola Hutan Sasaran a. Meningkatnya populasi 25 spesies satwa terancam punah (sesuai The IUCN Red Lits of threatened species) sebesar 10 persen sesuai baseline data tahun 2013 dalam rangka pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya b. Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi seluas 27,12 juta ha termasuk perlindungan kawasan karst, gambut, dan mangrove c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan cepat dan baik serta menurunkan jumlah hot spots kebakaran hutan d. Peningkatan kualitas data dan informasi keanekaragaman hayati.
Arah Kebijakan Meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya spesies, dan sumber daya genetik,
Strategi • Peningkatan efektivitas pengelolaan Resort Based Management (RBM) pada seluruh kawasan hutan konservasi sehingga fungsi pemanfaatan, perlindungan dan pengawetan sumber daya hutan dapat berjalan dengan baik; • Pembentukan pusat penelitian terintegrasi tentang keanekaragaman hayati di dalam taman nasional, dan KPHK; • Peningkatan kerja sama (kemitraan) dengan pihak ketiga dalam pengelolaan penangkaran ex-situ tanaman dan satwa liar, serta penyelamatan 20 satwa dan tumbuhan langka; • Pengembangan skema pendanaan (trust fund) bagi kawasan hutan konservasi berikut mekanisme pengawasannya; • Meningkatkan sarana dan prasarana perlindungan hutan dan pengendalian kebakaran hutan; • Peningkatan kuantitas dan kualitas Manggala Agni dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan; Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan; dan • Peningkatan inventarisasi keanekaragaman hayati baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. 8
LUAS KAWASAN HUTAN INDONESIA KSA/KPA
21.902.407
18,13%
HL
29.638.486
24,54%
HPT
26.843.748
22,22%
HP
29.265.410
24,23%
HPK
13.133.580
10,87%
120.783.631 100,00% Jumlah + 63,66 % dari luas daratan Indonesia
Luas kawasan hutan tersebut tidak termasuk kawasan konservasi perairan seluas + 5.531.934 Ha Luas daratan Indonesia 1.890.739 km2) (SK Kepala BIG Nomor 20 Tahun 2013) KWS HTN (KH) DARAT KALTENG (12.697,16)
FUNGSI KH (x 1000 HA) HK
HL
HPT
HP
1.608,28
1.346,06
3.317,46
3.881,82
HPK 2.543,54
PERAN KLHK DALAM MENDUKUNG NAWACITA
1. 2. 3.
4. 5.
6. 7.
9.
NAWACITA M’hadir’n kmbli neg utk mlindungi …. …….. Mbangun Ids dr pinggiran dgn m’kuat drh2 & desa dlm krangka neg kstuan …….. Mningkatkan kualitas hdp manusia Ids …….. Mewujudkan kemandirian ekonomi dgn menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik …..
PROGRAM PRIORITAS 1. Revolusi Mental 2. Pembangunan Kesehatan 3. Pembangunan Perumahan dan Permukiman 4. Kedaulatan Pangan 5. Kedaulatan Energi dan ketenagalistrikan 6. Kemaritiman dan Kelautan 7. Pariwisata 8. Kawasan Industri dan KEK 9. Pembangunan Perkotaan 10. Pembangunan Pedesaan
DUKUNGAN LHK
1. Kelembagaan Tapak (KPH) 2. Pemanfaatan a. PIAPS b. Arahan Pemanfaatan 3. PENGGUNAAN a. Infrastruktur b. Maritim c. Energy d. Pangan 4. TORA
RKTN
RTRWP
CONTROL : PIPIB, MORATORIUM
P O T E N S I
POKOK-POKOK KEBIJAKAN REGIONAL (RKTN 2011-2030) Wilayah JAWA
Kebijakan Umum • Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan serta meningkatkan efisiensi BUMN Kehutanan (Perum Perhutani). • Pengembangan Industri kehutanan berbasis hutan rakyat dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.
• Menyelesaikan masalah kawasan hutan, peningkatan peran perlindungan dan konservasi hutan serta efisiensi usaha kehutanan dan pengembangan usaha kehutanan bernilai tambah tinggi. • Pengembangan hutan tanaman. • Menyelesaikan masalah kawasan hutan, peningkatan peran konservasi serta efisiensi dan pengembangan SFM bagi usaha KALIMA kehutanan N-TAN • Pengembangan hutan tanaman. • Pengembangan industri kehutanan • Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan serta usaha kehutanan bagi masyarakat lokal. SULAWE • Pengembangan hutan tanaman. SI • Pengembangan industri kehutanan • Pengembangan HHBK. • Peningkatan peran perlindungan dan konservasi serta usaha kehutanan bagi masyarakat lokal. MALUKU • Pengembangan hutan tanaman. • Pengembangan industri kehutanan. BALI • Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan DAN serta peningkatan perlindungan dan konservasi hutan. NUSA • Pengembangan HHBK. TENGGA- • Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam RA • Menyelesaikan masalah kawasan hutan, pengembangan usaha bernilai tambah tinggi & pengelolaan hutan bagi masyarakat lokal. PAPUA • Pengembangan hutan tanaman. • Pengembangan industri kehutanan. SUMATE -RA
POSISI KAWASAN HUTAN DALAM RTRW UU No 41/1999 Ps 15 (2) Pengukuhan KH memperhatikan RTRW
UU No 26/2007
Pasal 17 (1) Pola Ruang Struktur Ruang
Kawasan Hutan Bagian Integral dari RTRW
Pola Ruang
Kawasan Lindung : 1. Perlindungan kawasan bawahannya: – Kawasan hutan lindung – Kawasan bergambut – Kawasan resapan air 2. Kawasan perlindungan setempat 3. KSA/KPA, dan cagar budaya 4. Kawasan rawan bencana alam 5. Kawasan lindung geologi, dan lainnya
Struktur Ruang
Kawasan Budidaya : 1. Kawasan hutan produksi 2. Kawasan hutan rakyat 3. Kawasan pertanian 4. Kawasan perikanan 5. Kawasan pertambangan 6. Kawasan industri 7. Kawasan pariwisata 8. Kawasan pemukiman dan atau 9. Kawasan lainnya
1. 2. 3. 4. 5.
Sistem perkotaan Sistem transportasi Sistem energi Sistem telekomunikasi Sistem sumber daya air.
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KWADRAN PEMBANGUNAN PENGELOLAAN KPH DAN PENDUKUNGNYA TAPAK/HULU (on forest) SISTEM TATA LAKSANA PENGELOLAAN HUTAN
PEMBENTUKAN KPH
• SISTEM PEMBIBITAN
• WILAYAH DAN ORGANISASI
• PEMANFAATAN, REHABILITASI, KHDTK, PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI
• RENCANA
• SISTEM PEMANENAN
• MITRA USAHA (HTR,HKM,HD ATAU IUPHHK)
PRA KONDISI
• INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN JALAN USAHA
TATA KELOLA KPH
SISTEM INDUSTRI DAN PEMASARAN
INSENTIF DAN ADMINISTRASI PEMERINTAH
• TEKNOLOGI PENGOLAHAN
• REGULASI PEMERINTAH (NSPK/kebiJakan)
• PASAR DAN EKSPOR
• PENDANAAN DAN INVESTASI
• INDUSTRI BESAR
• PROGRAM DAN ANGGARAN • IPTEK
PENGEMBANGAN
HILIR (off forest)
• INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN PEMASARAN
Titik berat kepada fungsi administrasi
DINAS
Titik berat kepada fungsi operasional
UPTD TEKNIS
UPTD KPH
ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN No
Uraian 1 Perhutanan sosial pada areal yang belum dibebani izin dan menjadi acuan semua pemanfaatan hutan yang dapat dilakukan sesuai fungsinya yang berada di HP dan HL 2 Pemanfaatan hutan melalui skema usaha pemanfaatan hasil hutan yang berada di HP JUMLAH
Luas (Ha)
Keterangan menjadi dasar permohonan untuk 11.327.816 IUPHHK-HTR, HPHD, IUPHKm dan Kemitraan dengan KPH
menjadi dasar permohonan untuk 4.668.532 IUPHHK-HA, IUPHHK-HT dan IUPHHK-RE 15.996.348
SKEMA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN Untuk Wilayah
Perubahan Fungsi
Perubahan KAWASAN HUTAN
(perubahan antar fungsi kawasan hutan)
Provinsi
Perubahan dalam fungsi pokok
Secara
Perubahan antar fungsi kawasan hutan
Parsial Untuk Wilayah
Provinsi
Diintegrasikan pada usulan revisi RTRWP/Pengusul Gubernur (dapat dilakukan pada semua fungsi kawasan hutan)
Perubahan Peruntukan (adalah perubahan kawasan hutan menjadi APL)
Tidak boleh menjadi HPK bila KH < 30 % Parsial: Usulan Perubahan HL;HPT/HP oleh Gubernur Usulan Perubahan KK oleh Pengelola
Lahan Pengganti
TIDAK DAPAT DILAKUKAN (Pada kawasan Konservasi dan HL)
KH > 30 % TMKH 1 : 1
Secara
Tukar Menukar KH
Parsial
(pada HPT dan HP)
KH < 30 % TMKH 1 : 2
Pelepasan Kawasan HPK
tdk dapat dilakukan pada Prov dg luas KH < 30%) tdk dapat dilakukan pada HPK produktif
Pengusul: a. menteri atau pejabat setingkat menteri; b. gubernur atau bupati/wali kota; c. pimpinan badan hukum; atau d. perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat.
16
PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (SKEMA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN NON KEHUTANAN) Skema
Fungsi
Kerjasama Penyelenggaraan KSA/KPA *)
Hutan Konservasi
*) dilarang pada CA dan Zona inti TN Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan non kehutanan
Pemanfaatan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Listrik Kepentingan Nasional - geothermal - Menara Jar Listrik - Kabel & Pendukungnya - jalan pengawasan dan pemeliharaan jaringan
Tambang, MIGAS Sarpras waduk, Pembangkit
pinjam pakai kawasan hutan
Jalan, Tol, Rel KA Geothermal, Tansmisi dan distribusi teknologi EBTKE
Bersifat Sementara (HL, HPT, HP, HPK)
Pertanian dlm rangka ketahanan energi (bauran energi nabati) HL, HPT, HP, HPK
Kerjasama dengan pengelola Bersifat Permanen (HPT, HP, HPK)
Waduk/Bendungan
PL Mikro Hidro, Listrik Msk Desa, dll Tukar Menukar Kaw Hutan (HPT dan HP)
Pelabuhan/bandara Pelepasan kaw HPK
TORA DAN AKSES PENGELOLAAN HUTAN UNTUK RAKYAT
MANDAT NAWACITA RPJMN 2015 – 2019
•
Tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset (teridentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha) • Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta ha. • Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan (pembukaan 1 juta lahan sawah baru).
Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Kriteria Penentuan Lokasi Alokasi 20% areal perkebunan masyarakat yang berasal dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan besar sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2011.
Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi yang telah memperoleh persetujuan prinsip Menteri Kehutanan.
Pelepasan areal permukiman, fasiilitas umum, fasilitas sosial dan lahan garapan masyarakat di dalam kawasan hutan.
Pelepasan HPK untuk cadangan pangan di Provinsi Kalteng, Kalbar dan Kaltim
CATATAN PENUTUP 1. Kehutanan sebagai “benteng provider lahan terakhir” dalam menopang pembangunan sektor lain berupaya membangun sinergitas rencana guna mengimbangi dinamika laju pembangunan nasional dengan tetap menjaga fungsi kawasan hutan sebagai sistem penyangga kehidupan. 2. Kawasan hutan merupakan bagian integral dari Perencanaan Wilayah (RTRW) sehingga dapat diarahkan untuk menopang optimalisasi kebutuhan ruang untuk permukiman, pertanian, fasum dan fasos, industri, dan pengembangan wilayah, berpedoman pada arahan pokok kebijakan RKTN dan Renstra KLHK 2015-2019, serta sejalan dgn peraturan. 3. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat Kawasan Hutan, dengan tetap mempertahakan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. 4. KPH merupakan unit organisasi pengelolaan kawasan hutan di tingkat tapak untuk menjamin pengelolaan hutan lestari; adapun politik alokasi ruang kehutanan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan melalui PIAPS, HKm dan HD, selain menyediakan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) untuk resolusi konflik lahan masyarakat di dalam kawasan hutan 5. Instrumen pengendalian pemanfaatan kawasan hutan melalui kebijakan integrasi KH/KPH dalam RTRWP, dan pengendalian penggunaan kawasan hutan melalui PIPIB dan Moratium pelepasan kawasan hutan. 20
PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DALAM REVISI RTRWP (2008-2016) NO.
PROVINSI
SK PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN/ SK PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN/ SURAT PERSETUJUAN SUBSTANSI Nomor SK.941/Menhut-II/2013 dan S.33/MenhutVII/2014 SK.579/Menhut-II/2014 dan S.407/MenhutVII/2014 SK.304/Menhut-II/2011 dan SK.141/MenhutII/2012
Tanggal
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN SESUAI SK PERUBAHAN PERUNTUKAN (Ha) PERUBAHAN PENUNJUKAN FUNGSI (Ha) (Ha) NON DPCLS TOTAL 42.616
37.640
80.256
686.326
21.153
707.479
96.904
29.382
SK.314/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 20/4/2016 1.703.374 SK.76/MenLHK-II/2015 6/3/2015 338.078 SK.727/Menhut-II/2012 dan S.11/Menhut10/12/2012 dan 07/01/2013 13.712 VII/2013 6 Jambi SK.866/Menhut-II/2014 dan S.14/Menlhk/PKTL/PKTL.II/I/2016 7 Sumatera Selatan*) 29/9/2014 dan 11/01/2016 230.204 SK.798/Menhut-II/2012 dan S.110/Menhut27/12/2012 dan 08/01/2013 VII/2013 8 Bangka Belitung *) 19.131 SK.643/Menhut-II/2011 dan S.58/Menhut10/11/2011 dan 30/01/2013 VII/2012 9 Bengkulu 2.192 10 Lampung SK.256/Kpts-II/2000 dan S.519/Menhut-VII/2009 23/08/2000 dan 06/07/2009 11 DKI Jakarta SK.220/Kpts-II/2000 dan S.97/Menhut-VII/2011 02/08/2000 dan 03/03/2011 12 Jawa Barat SK.195/Kpts-II/2003 dan S.276/Menhut-VII/2010 04/07/2003 dan 10/06/2010 13 Banten SK.419/Kpts-II/1999 dan S.277/Menhut-VII/2010 15/06/1999 dan 10/06/2010 14 Jawa Tengah SK.359/Menhut-II/2004 dan S.933/Menhut01/10/2004 dan 11/12/2009 VII/2009 15 D.I Yogyakarta SK.171/Kpts-II/2000 dan S.932/Menhut-VII/2009 29/06/2000 dan 11/12/2009 16 Jawa Timur SK.395/Menhut-II/2011 dan S.581/Menhut21/07/2011 dan 11/11/2010 VII/2010 17 Bali SK.433/Kpts-II/1999 dan S.728/Menhut-VII/2009 15/06/1999 dan 14/09/2009 18 Nusa Tenggara Barat SK.598/Menhut-II/2009 dan S.727/Menhut02/10/2009 dan 14/09/2009 VII/2009 19 Nusa Tenggara Timur *) SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 11/5/2016 54.163 20 Kalimantan Barat *) SK.936/Menhut-II/2013 dan S.26/Menhut554.137 VII/2014 20/12/2013 dan 10/01/2014 21 Kalimantan Tengah SK.529/Menhut-II/2012 dan S.431/Menhut25/09/2012 dan 28/09/2012 1.168.656 VII/2012 22 Kalimantan Selatan SK.432/Menhut-II/2009 dan S.518/Menhut22/07/2009 dan 06/07/2009 VII/2009 23 Kalimantan Timur SK.554/Menhut-II/2013 dan S.519/Menhut02/08/2013 dan 05/09/2013 395.621 VII/2013 24 Sulawesi Utara SK.434/Menhut-II/2013 dan S.521/Menhut17/06/2013 dan 05/09/2013 6.334 VII/2013 25 Sulawesi Barat SK.726/Menhut-II/2012 dan S.62/Menhut10/12/2012 dan 30/01/2013 64.261 VII/2013 *) Sulawesi Perubahan DPCLS masih menunggu persetujuan DPR RI seluas 230.362 ha 26 TengahPeruntukan SK.635/Menhut-II/2013, SK.708/Menhut-II/2014 24/11/2013, 22/08/2014 94.759 dan S.884/Menhut-VII/2014 dan 01/09/2014
2.711 23.872
1 Aceh 2 Sumatera Utara*) 3 Sumatera Barat 4 Riau *) 5 Kepulauan Riau *)
23/12/2013 dan 16/01/2014 24/06/2014 dan 18/09/2014 09/06/2011 dan 15/03/2012
130.542
26.461
-
-
147.213
9.906
1.706.085 361.950
717.543 146.962
11.552 2370
336
14.048
20.529
-
9.329
239.533
44.299
41.191
23.583
10.878
3.210
2.192
31.013
101
4.452 -
126.286
TIDAK ADA USULAN PERUBAHAN
3.490
57.653
12.168
11.811
69.294
623.431
352.772
52.386
236.939
1.405.595
689.666
29.672
-
59.503
99.594
39.747
73.731
469.352
276.240
11.732
703
7.037
761
290
9.295
73.556
251.600
-
110.071
42.788
9122
di 8 provinsi 15.312
Permasalahan Pasca Terbitnya Persetujuan Substansi Kehutanan dan Upaya Penyelesaian
N o
PERMASALAHAN
UPAYA PENYELESAIAN
1
Keterlanjuran ijin non kehutanan dalam kawasan hutan belum dapat diatasi seluruhnya.
Penyelesaian keterlanjuran pada kawasan hutan mengacu pada PP 104/ 2015, dan PP 105/2015
2
Masih terdapat permukiman, fasum dan fasos di dalam kawasan hutan (belum diusulkan pada saat review).
Permukiman, Fasum, Fasos diselesaikan melalui mekanisme: a. Tata Batas dengan mengikuti Permenhut P. 44/Menhut-II/2012 jo P. 62/MenhutII/2013 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan b. Peraturan Bersama 3 Menteri dan 1 Kepala BPN tahun 2014 (Tim IP4T) c. TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) Perpres 2 Tahun 2015 (RPJMN 2015-2019)
3
Proyek strategis nasional belum seluruhnya terakomodir dalam RTRW (termasuk proyek infrastruktur,
Proyek strategis nasional dapat diselesaikan dengan mekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
KAWASAN HUTAN DAN WILAYAH KPH Kawasan Hutan 120,78 juta Ha
HK HL HP
: : :
Organisasi Tingkat Tapak (679 Unit KPH) : KPHK : 150 Unit (Pusat) KPHL : 183 Unit (Daerah) KPHP : 346 Unit (Daerah)
21,90 juta Ha 29,64 juta Ha 69,24 juta Ha
Kondisi S/D Juli 2016, Kawasan HK : - Penetapan 38 Unit KPHK TN - Penetapan 34 KPHK Non TN - Proses Penetapan 27 KPHK Non TN - Belum Penetapan 51 KPHK Non TN Luas : 21,90 juta Ha
Kondisi S/D Juli 2016 Kawasan HP dan HL 217 Unit KPHL/KPHP Luas: 28,65 juta Ha
Kawasan HP dan HL Belum Ada Organisasi Tingkat Tapak: 312 Unit KPHL/KPHP Luas: 70,23 juta Ha
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DITJEN PKTL (2015-2019) Sumber: RPJMN 2015-2019 dan RENSTRA 2015-2019
Sasaran Program
Indikator Program
Target 2015
2016
2017
2018
2019
Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual
Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%)
65%
75%
85%
90%
100%
Tersedianya data dan informasi SDH
Sistem data dan informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi
34 Provinsi
34 Provinsi
34 Provinsi
34 Provinsi
34 Provinsi
Terkendalinya penggunaan kawasan hutan
Persentase optimalisasi penatagunaan KH mendukung ketahanan pangan. energi dan air 100%
100%
100%
100%
100%
100%
Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan terlaksana
100%
100%
100%
100%
100%
Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung
25
PERAN SEKTOR DALAM PEMBANGUNAN STRATEGIS NASIONAL DAN LH Dengan Proporsi 63,66% dari Luas Daratan NKRI, maka KH berperan penting dalam pembangunan Nasional terutama terkait dengan penyediaan lahan khususnya untuk Pangan dan Energi, melalui: 1. Perubahan Peruntukan (KH menjadi Non KH) dan Fungsi KH Hutan (Parsial maupun terintegrasi dengan RTRWP) 2. Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH) 3. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat melalui pemberian akses masyarakat mengelola hutan maupun penyelesaian TORA dari KH.
26
ARAHAN PERHUTANAN SOSIAL No
Uraian
Luas (Ha)
Keterangan
YANG DIPETAKAN 1
Perhutanan sosial pada areal yang belum dibebani izin yang berada di hutan produksi
Dasar permohonan untuk IUPHHK-HTR, HPHD, IUPHKm dan 5.938.422 Kemitraan dengan KPH
2
Perhutanan sosial pada areal yang belum dibebani izin yang berada di hutan lindung Perhutanan sosial pada areal gambut
Dasar permohonan untuk HPHD, IUPHKm dan Kemitraan dengan 3.167.227 KPH
3
JUMLAH YANG TIDAK DIPETAKAN
I
Hanya dapat diberikan untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu 2.222.167 dan pemanfaatan jasa lingkungan 11.327.816
4
Potensi usaha kemitraan pada lokasi 20% di wilayah pemegang IUPHHK-HT
Dasar permohonan PS melalui Kemitraan dengan pemegang ijin 2.134.286 IUPHHK-HT, yang dipetakan adalah areal pemegang IUPHHK-HT.
5
Inisiatif hutan adat
Pemanfaatan hutan adat dapat dilakukan sepanjang tidak 3.603.111 mengganggu fungsinya
6
Areal indikatif akses masyarakat di hutan konservasi
JUMLAH
II
J U M L A H I dan II
620.021
6.357.418
17.685.234
a. PS dapat dilakukan pada semua jenis KK kecuali CA serta zona inti dan zona rimba pada Taman Nasional. b. PS pada KK berupa pemberian akses pemanfaatan hutan konservasi melalui pemberian izin untuk memungut HHBK di zona/blok pemanfaatan, izin pemanfaatan tradisonal, serta izin pengusahaan jasa wisata alam.
