KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
PENGELOLAAN PENGADUAN
DILINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
Harmoni dalam Gerak dan Langkah
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif
SELAYANG PANDANG Kementerian Hukum dan HAM mempunyei heterogenitas Tugas Fungsi dengan jumlah satuan 836 satuan kerja yang tersebar di Indonesia dan di luar negeri dan dukungan SDM sebenyak 44.196 orang pegawai. Peran Strategis : • Sebagai fasilitator utama bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. • Sebagai koordinator pembinaan dan pengembalian pelanggar hukum menjadi anggota masyarakat yang taat hukum. • Sebagai penjaga pintu gerbang terdepan negara melalui fungsi keimigrasian terkait penegakan hukum ijin masuk/keluar orang dari/ke Indonesia. • Sebagai penanggungjawab penerbitan ijin usaha badan hukum, pendaftaran fidusia, kenotariatan, dan urusan harta peninggalan. • Sebagai penanggungjawab dalam perumusan dan pelaksana kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan intelektual. • Sebagai penanggungjawab dalam merumuskan perlindungan dan pemenuhan HAM. • Sebagai pembina hukum secara nasional . • Menjalankan fungsi supporting lainnya seperti manajemen administrasi perkantoran, pendidikan dan latihan serta melakukan penelitian pengembangan.
Latar Belakang 1. Integritas pelayanan rendah 2. Teknologi informasi yang masih belum terpadu 3. Standarisasi pelayanan yang belum tertata secara utuh pada semua jenis pelayanan
4. Peran pengawasan internal belum optimal
Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesional
Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawab kan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku
Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemuka dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
Kerja, Kerja, Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. 5
PENTING!!!
OPTIMALISASI LAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
LANDING PAGE LAYANAN KEMENKUMHAM
LAYANAN KEIMIGRASIAN Layanan Keimigrasian Online kemudahan melalui http://visa.imigrasi.go.id/; http://infoantrianpaspor.imigrasi.go.id/ ; atau http:// ipass.imigrasi.go.id : PEMBERIAN DOKUMEN PERJALANAN PASPOR ONLINE PENERBITAN VISA ONLINE INFORMASI ANTRIAN LAYANAN PASPOR ONLINE
LAYANAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Menyajikan informasi data based paten, merek dan desain industri serta pendaftaran ciptaan secara elektronik melalui Intellectual Property Automation System (IPAS) yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat melalui alamat http://merek-indonesia.dgip.go.id/ http://paten-indonesia.dgip.go.id/ http://desainindustri-indonesia.dgip.go.id/ https://e-hakcipta.dgip.go.id/ atau http://www.dgip.go.id/
LAYANAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
LAYANAN PEMASYARAKATAN SYSTEM DATABASE PEMASYARAKATAN (SDP) MENYAJIKAN DATA HARIAN JUMLAH HUNIAN, INFORMASI BAHAN MAKANAN NARAPIDANA, DATA REMISI, OVERSTAYING LAPAS/RUTAN SELURUH INDONESIA AKSES MELALUI
http://smslap.ditjenpas.go.id/
LAYANAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA MENYAJIKAN BUKU-BUKU HASIL PENELITIAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (ONLINE) YANG MUDAH DIBACA DAN DIAKSES OLEH SELURUH LAPISAN MASYARAKAT.
Access Address: http://ebook.balitbangham.go.id/
LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM Layanan Administrasi Hukum Umum Online dapat secara langsung di akses melalui : www.portal.ahu.web.id. Perseroan Terbatas Fidusia Pendaftaran Notaris Yayasan dan Perkumpulan Wasiat dan Pengaduan Masyarakat
LAYANAN ADMINISTRATIF FASILITATIF
WEB PERHIMPUNAN TENAGA KESEHATAN
BIDANG PEMBINAAN HUKUM Aplikasi (Legal Smart Channel)
adil.bphn.go.id
sidbakum.bphn.go.id
luhkum.bphn.go.id
OPTIMALISASI PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
• • • •
Twitter : @Humas_Kumham Facebook : humas.kumham LAPOR !! SMS Center :1708 Format : KUMHAM Keluhan • Inspektorat Jenderal
Baik dan mudah diakses “eye catching, easy to use, used friendly” Masing-masing unit Eselon I dan Kantor Wilayah melakukan penguatan fungsi-fungsi pelayanan serta menyajikan data yang akurat
Contoh : Saluran pengaduan per unit teknis dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM
Contoh : SOP Bergambar Layanan Pengaduan Kementeruan Hukum dan HAM
TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT No
Sumber atau Tujuan Laporan Pengaduan
Tindak Lanjut Jumlah Pengaduan
Dalam Proses
Tuntas
1
Website resmi Kementerian Hukum dan HAM
2
0
2
2
e-mail :
[email protected]
0
0
0
Po.Box 3489 sms gateway nomor 08170003489 Surat Biasa yang ditujukan ke Menteri dan Inspektur Jenderal
0 27
0 14
0 13
48
0
48
6
Berita Surat Kabar
0
0
0
7
salinan disposisi LAPOR!
31
18
13
Jumlah
108
32
76
3 4 5
Katagori Pengaduan atau Jenis Permasalahan Pengaduan No
Katagori Pengaduan atau Jenis Permasalahan Pengaduan
Jumlah
1
Pelayanan Keimigrasian (calo, pembuatan paspor, Pungli, Pemerasan, Rudenim)
34
2
Pelayanan W BP (pungli, pemerasan, pengurusan PB, Pengurusan CB, jual beli kamar, pemakaian HP, mengeluarkan W BP, penganiayaan terhadap W BP)
30
3
Penyalahgunaan wewenang, Pelanggaran disiplin, Kode Etik
21
4 5 6 7 8 9
Asusila, Perselingkuhan Peredaran Narkoba Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Pemakaian Lahan Tanah Pemerintah (Kemenkumham) Pengadaan Barjas/Bama Penerimaan CPNS Jum lah
7 6 4 3 2 1 108
Jumlah Laporan Kemenkumham pada Aplikasi LAPOR! Pejabat Penghubung (April 2014 – Oktober 2014)
Administrator (November 2014 Sekarang)
106 Laporan Selesai
483 Laporan Selesai
29 Laporan Dalam Proses
99 Laporan Dalam Proses (Masih Berjalan) 112 Sudah Didisposisi (Belum Dijawab)
Total: 135 Laporan
Total Laporan : 853 Laporan (Sep 2012 – Sep 2015)
Total: 694 Laporan
Identifikasi Masalah Pejabat Penghubung (April 2014 – Oktober 2014)
Administrator (November 2014 - Sekarang)
Slow Respon Dari Pelaksana Tusi Keterbatasan SDM Terkait penghubung di satker UPT Kurang Pengawasan Belum optimalnya jaringan internet secara menyeluruh di UPT Rendahnya tingkat ketuntasan Lemahnya Komitmen penyelesaian
Upaya Penguatan LAPOR ! • Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran eselon I dan II selalu memberikan himbauan saat kunjungan kerja ke daerah untuk menggunakan aplikasi LAPOR! bagi masyarakat yang ingin mengadukan tentang pelayanan di Kemenkumham • Dibukanya link LAPOR! terkoneksi langsung ke Menteri Hukum dan HAM • Para pejabat terkait senantiasa aktif memberikan teguran dan apresiasi kepada unit dan admin yang secara progresif melayani aduan masyarakat secara cepat, tepat dan akuntabel. • Terus dilakukan sosialisasi hingga tingkat satuan kerja terkecil agar pemanfaatan layanan pengaduan dapat dimanfaatkan seluas-luasnya.
Contoh: Menkumham aktif merespon dalam layanan pengaduan LAPOR!
https://www.lapor.go.id/id/1280494 *Teguran dari Menteri Hukum dan HAM
Contoh: Laporan yang terselesaikan dengan baik sampai ke tingkat UPT
https://www.lapor.go.id/id/1356555
PRESTASI KINERJA TAHUN
2015
1. Penganugerahan Apresiasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015, dengan judul inovasi: Pengesahan Badan Hukum Versi AHU Online. (posisi 3 besar) .
2. Diterimanya
penghargaan
Inovasi
Pelayanan
Publik
dalam
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) terbaik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Kemenpan dan RB) Tahun 2014 dan Tahun 2015. 3. Terbaik I (Pertama) Implementasi Rekruitmen ASN Berbasis Teknologi Informasi K/L dan Non Kementerian. 4. Posisi 2 (runner up) kategori Pengelola Kepegawaian Terbaik Bagi Kementerian /Lembaga.
