Strategi Hilirisasi Hasil Penelitian Pengembangan dan Inovasi untuk Mendukung Program-Program KLHK
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Disampaikan Pada Rakor Perencanaan Lingkup BLI Tahun 2017 Royal Safari Garden , 19 September 2017 Background: Raja Ampat, West Papua (Marwedi Nuratyo)
Outline Paparan 1
Kebijakan RKP 2018
2
Dukungan KLHK pada RKP 2018
3
Arahan Pelaksanaan Teknis Perencanaan
Prioritas Nasional dan Program Prioritas Rancangan Awal RKP 2018
Rancangan RKP 2018 HolistikTematik, Integratif dan Spasial (HITS)
“Menyeluruh, terfokus, saling memperkuat, dan selaras dalam mencapai prioritas nasional dengan lokasi yang jelas”
Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman
Polhukam Pendidikan
Pembangunan Wilayah
Penanggulangan Kemiskinan
10 Prioritas Nasional RKP 2018
Money Follow Program
Kesehatan
Perumahan dan Permukiman
“Pembagian sumber daya (anggaran) berdasarkan prioritas”
Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
Ketahanan Pangan Ketahanan Energi
Untuk pencapaian pembangunan nasional, bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat,dan juga oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan
Pola alokasi anggaran tidak semata-mata berdasarkan Tugas dan Fungsi namun berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran dan agenda prioritas pembangunan nasional.
Perkuatan Implementasi Money Follow Program Menajamkan Prioritas Nasional
RKP 2018
Memastikan pelaksanaan program
Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan
10 PN dan 30 Program Prioritas
Pengendalian dilakukan sampai ke level proyek (satuan 3)
Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer ke Daerah, PHLN, BUMN, PINA dan Swasta
Rancangan Tema RKP 2018 TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 : “Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas” Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018
•Memperbaiki Kualitas Belanja. •Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif •Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri •Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur
Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional
Peningkatan Kualitas Money Follow Program dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial RKP 2015*)
RKP 2016
RKP 2017
RKP 2018
RKP 2019
Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan
Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas
Memacu Pembangunan Infrastruktur Dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan Dan Kesenjangan Antarwilayah
MEMACU INVESTASI DAN MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019
Penyusunan Prioritas Nasional Dalam RKP 2018 RKP 2017
RKP 2018
23 Prioritas 10 Prioritas Nasional
Nasional
88 Program 30 Program Prioritas
Prioritas
• Prioritas Nasional tidak hanya dijabarkan kepada Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas. • Penjabaran Prioritas Nasional meliputi : • Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional. • Proyek Prioritas Nasional perlu didukung dengan penjabaran berbagai Proyek K/L, Proyek Non K/L (Swasta dan BUMN) dan Proyek Daerah.
RANCANGAN TEMA, PRIORITAS NASIONAL DAN PROGRAM PRIORITAS RKP 2018 TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 : “Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” Peningkatan Kualitas Money Follow Program dengan pendekatan Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial I.
Revolusi Mental
II.
PENDIDIKAN 1.
Pendidikan Vokasi
2.
Peningkatan kualitas guru
IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA
KESEHATAN 3.
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
4.
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
5.
Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
Penyediaan Perumahan Layak
7.
Air Bersih dan Sanitasi
Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
9.
Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) 11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja 12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 6.
8.
V.
KETAHANAN ENERGI 13. EBT dan Konservasi Energi 14. Pemenuhan Kebutuhan Energi
VI. KETAHANAN PANGAN 15. Peningkatan Produksi pangan
Kesetaraan Gender
=Pengarusutamaan/ Mainstreaming
16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi) X.
VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran 18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN 20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) 21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika IX. PEMBANGUNAN WILAYAH 22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal 23. Pembangunan Perdesaan 24. Reforma Agraria 25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan) 26. Percepatan Pembangunan Papua
Perubahan Iklim
Pemerataan
POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN
27.
Penguatan Pertahanan
29, Kepastian Hukum
28.
Stabilitas Politik dan Keamanan
30. Reformasi Birokrasi
PRIORITAS KHUSUS
Tata kelola Pemerintahan yang Baik
Asian Games dan Asian Para Games
Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional 8
DUKUNGAN KLHK PADA RKP TAHUN 2018
Dukungan KLHK Dalam Rancangan Awal RKP 2018
9
13
PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM PRIORITAS
23 KEGIATAN PRIORITAS
27
90
PROYEK PRIORITAS NASIONAL
PROYEK PRIORITAS K/L
Alokasi sumberdaya hutan untuk pemerataan ekonomi (tata perizinan, hutan sosial, reforma agraria, pangan, energi, ketahanan air dan sumber penopang pusat pertumbuhan wilayah)
Isu Strategis Sektor LHK
Konservasi dan pemeliharaan bio - diversity dan biosfer (peningkatan dan penanganan tumbuhan dan satwa langka/TSL, serta pemeliharaan dan peningkatan kualitas udara, air dan tanah/bentang alam)
Pengendalian deforestasi dan degradasi hutan/lahan ( illegal logging , karhutla, peti, tata perizinan, law enforcement , pemulihan lingkungan)
Produktivitas hutan dan jasa lingkungan (peningkatan usaha produksi kayu, hasil hutan non kayu, ekowisata/jasa lingkungan lainnya, daur ulang/ cir cular economy , serta peningkatan manajemen usaha rakyat)
Kemitraan dan keterlibatan multistakeholders dalam rantai usaha sumberdaya hutan dan sampah/limbah, pengawasan perizinan, pengendalian lingkungan serta meningkatkan modal sosial, kepercayaan publik,
Pengendalian kejahatan lingkungan (penataan regulasi, penertiban pengawasan perizinan dan penegakan hukum)
11
KESIAPAN KLHK DALAM PELAKSANAAN RKP 2018 KRITERIA PRO PN
STRATEGI
KELENGKAPAN DATA
Fokus kepada isu strategis nasional Jangka waktu dalam target periode rencana Lokasi di site prioritas (Karhut, DAS, KPH, Kab) Penganggaran yang memadai dan rasional
KELAYAKAN
Prioritisasi kegiatan yang strategis signifikan untuk dukung capai RKP Sesuai dengan tugas dan kewenangan LHK Adops Project Cycle Manajement Kegiatan multi years
KESIAPAN IMPLEMENTASI RKP 2018 Mekanisme pengukuran
FISIK / KONSTRUKSI Menyusun FS dan DED Menyiapkan lokasi Pro PN (KPH, 731 desa, DAS) Pengelola Pro PN (unit kerja KLHK dan Mitra) Susun rencana umum pengadaan barang/jasa NON FISIK Menyusun disain program Menentukan indikator MONEV
Perkuatan Implementasi Money Follow Program
Menajamkan Prioritas Nasional
RKP 2018
Memastikan pelaksanaan program
Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan
10 PN dan 30 Program Prioritas
Pengendalian dilakukan sampai ke level proyek (satuan 3)
Belanja K/L, Belanja Non K/L, Belanja Transfer ke Daerah, PHLN, BUMN, PINA dan Swasta
KHLK dalam RKP 2018 9 Prioritas Nasional
Pendidikan Pengembang an Dunia Usaha dan Pariwisata
Kesehatan
Perumahan dan Permukiman
Ketahanan Energi
KHLK dalam RKP 2018
Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Kedaulatan Pangan
Pembanguna n Wilayah
Penanggulan gan Kemiskinan 14
Konsep Indikatif KLHK dalam Rancangan Awal RKP 2018 No
Program
∑ Indikasi Proyek PN
∑ Proyek PN Indikatif dalam Pagu Indikatif
Proyek Rincian K/L dalam Prioritas Nasional
1.
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KLHK
2
2
Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (2)
2.
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
10
10
Pembangunan Wilayah (10)
3.
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
15
33
Kesehatan (3), Pengembangan Dunia Usaha & Pariwisata (8), Ketahanan Energi (2), Pembangunan Wilayah (20)
4.
Pengendalian DAS dan Hutan Lindung
13
12
Perumahan dan Pemukiman (1), Ketahanan Pangan (5), Pembangunan Wilayah (6)
5.
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
2
2
Penanggulangan Kemiskinan (1), Pembangunan Wilayah (1)
6.
Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan
2
2
Pembangunan Wilayah (2)
7.
Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
1
1
Kesehatan (1)
8.
Pengendalian Perubahan Iklim
5
6
Pembangunan Wilayah (6)
9.
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
6
6
Penanggungan Kemiskinan (1), Pembangunan Wilayah (5)
10.
Penegakan Hukum LHK
8
10
Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (10)
11.
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabiitas Aparatur Bidang Kehutanan
1
1
Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (1)
12.
Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
4
4
Pendidikan (2), Penanggulangan Kemiskinan (1), Pembangunan Wilayah (1)
13.
Penelitian dan Pengembangan LHK
1
1
Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata (1)
70
90
Jumlah
15
DUKUNGAN SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PADA RKP 2018 No 1
Prioritas Nasional Pendidikan
Program Prioritas Pendidikan Vokasi
Jumlah Usulan Proyek Rincian K/L Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan 1 Kewirausahaan dan Kecakapan Kecakapan Kerja Kerja Kegiatan Prioritas
Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi yang Berkualitas 2
Kesehatan
Proyek Prioritas Nasional
Peningkatan Kualitas Sarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi
1
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pencegahan dan Pengendalian Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Penyakit Menular Tropis Terabaikan (NTD)
3
Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
Lingkungan Sehat
1
Air bersih dan sanitasi
Peningkatan Ketersediaan Air Simpan Air Baku
3
Perumahan dan Permukiman
4
Pengembangan Pengembangan 3 Kawasan Pengembangan Danau Toba Dunia Usaha dan Pariwisata (dari 10) Pariwisata
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Sehat
1
Penumbuhan inovasi produk dan kapasitas daya tarik wisata
2
Penciptaan destinasi bersih, sehat dan berkelanjutan
1
Pengembangan Borobudur dan sekitarnya
Penumbuhan inovasi produk dan kapasitas daya tarik wisata
2
Pengembangan Mandalika
Penumbuhan inovasi produk dan kapasitas daya tarik wisata
2
16
No
5
Prioritas Program Prioritas Nasional Ketahanan EnergiEnergi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi
Kegiatan Prioritas
Pengembangan PLT dan Nuklir
6
Kedaulatan Pangan
7
Penanggulangan Perluasan Akses Usaha Peningkatan Kapasitas Kemiskinan Mikro, Kecil dan Koperasi Kelembagaan Koperasi dan Kemitraan Usaha
Proyek Prioritas Nasional
Pembangunan PLT Berbasis Hidro
Pembangunan Sarana dan Pembangunan dan rehabilitasi Pembangunan Konservasi Tanah dan Air dalam Prasarana Pertanian jaringan irigasi, air tanah, rawa bentuk Sipil Teknis dan Vegetatif (termasuk Irigasi) dan tambak
Perluasan Akses Pembiayaan
Pembangunan Wilayah
1
Penguatan Modal Usaha Bagi KUMKM dan Kelompok Usaha
1
Pembangunan Perdesaan Pengelolaan Sumber Daya Alam Penataan dan Perencanaan Kawasan Hutan Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Peningkatan akses masyarakat dalam Sumber Daya Hutan pengelolaan hutan Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim Reforma Agraria
6
Fasilitasi Kelembagaan Usaha Koperasi bagi BUM Desa dan Kelompok Usaha Masyarakat
Peningkatan Kualitas Produk dan Fasilitasi Sertifikasi, Standardisasi, Merek, dan Akses Pemasaran Pengemasan 8
Jumlah Usulan Proyek Rincian K/L 2
Penataan Penguasaan dan Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk Pemilikan Tanah Obyek Reforma Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Agraria
1 4 11 1
6
17
No
Prioritas Nasional
Program Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (antara lain Kebakaran Hutan)
9
Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
Reformasi Birokrasi
Kepastian Hukum
Kegiatan Prioritas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Proyek Prioritas Nasional
Jumlah Usulan Proyek Rincian K/L
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
6
Rehabilitasi hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai rawan bencana
4
Pemberdayaan Masyarakat
Pembentukan Masyarakat Tangguh Bencana pada Daerah Risiko Bencana Tinggi
1
Sarana dan Prasarana Kebencanaan
Penyediaan Sistem Peringatan Dini
1
Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan
Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat
1
Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Penguatan kapasitas dan pemenuhan 17 standarisasi Kinerja birokrasi pada 610 LPSE
1
Perluasan Implementasi e-Government yang terintegrasi
Penguatan Sistem Monev-Next Generation online PBJ seluruh K/L/D yang terintegrasi dengan RENJA dan RKA K/L
1
Penegakan Hukum yang Berkualitas
Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam
8
TOTAL
70
18
Pembangunan Lingkungan Hidup & Kehutanan 2015
Penentuan lokasi, data dasar & parameter kunci : DAS, KPH, TN, Kab./Kota, lokasi akses masyarakat, lokasi reforma agraria
Dukungan Manajemen & Tugas Teknis lainnya
2016
Intervensi secara langsung : pada tiap lokus terget program/ kegiatan KLHK
2017
2018
Gambaran dukungan terhadap ketahanan air; penyerapan tenaga kerja; akselerasi ekonomi nasional; peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses kelolala hutan; peningkatan produksi hasil hutan
Pengawasan & Peningkatan Akuntabilitas
Seluruh entitas pengukuran mampu memberikan gambaran perbaikan lingkungan dan tapak hutan
2019
• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup membaik; • Peningkatan PNBP sektor KLHK, nilai ekspor Kayu dan TSL; • Kelestarian sistem penyangga kehidupan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan
Peningkatan Penyuluhan & Pengembangan SDM
Penelitian & Pengembangan
PERHUTANAN SOSIAL Akses legal masyarakat sekitar hutan berupa hak pengelolaan Hutan Desa (HD), izin usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan Kehutanan, serta penetapan dan pencantuman Hutan Adat.
Telah disiapkan Peta indikatif Perhutanan Sosial seluas 13,46 juta ha.. Secara kumulatif sampai dengan Juni 2017, realisasi luas hutan yang dikelola masyarakat seluas 1,036 juta hektar dari target 12,70 juta hektar yang tertuang di dalam RPJMN 2015-2019.
Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
13,46 juta Ha
Bukan hanya Soal Target, Tapi juga Kesiapan Kelembagaan Calon Pemegang Izin/Hak
TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA Penyediaan TORA dari kawasan hutan ditargetkan seluas minimal 4,10 juta hektar. Dari tahun 2015 hingga tahun 2017, telah teridentifikasi 4,80 juta hektar kawasan hutan sebagai obyek TORA yang akan diberikan kepada masyarakat, dan sampai dengan Mei 2017 seluas 707.346 hektar kawasan hutan telah diberikan kepada masyarakat
1. Mendorong pemerataan ekonomi masyarakat terutama bagi petani yang tidak memiliki lahan (land-less farmers). 2. Membangun produktivitas masyarakat dan pusatpusat pertumbuhan ekonomi domestik.
7 kriteria kawasan hutan untuk TORA, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) berhutan tidak produktif Untuk pencadangan pencetakan sawah baru Transmigrasi beserta fasos-fasumnya Permukiman, fasos dan fasum; Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama
4,1 juta ha 707.346 ha 2017
2019
PARIWISATA Jumlah kunjungan wisata ke kawasan hutan konservasi (Taman Nasional/TN dan Taman Wisata Alam/TWA) minimal dalam 5 tahun sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara dan 20 juta orang wisatawan domestik. 7,69 juta
b.
4,03 juta 482 ribu 211 ribu
2015
2016
Mancanegara
a.
2015
2016
Domestik
Kunjungan wisatawan
Industri pariwisata di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam akan mengurangi kesenjangan perekonomian dan meningkatkan pemerataan perekonomian antara masyarakat desa dan kota Membuka kesempatan berusaha di bidang jasa-jasa wisata alam antara lain jasa transportasi, jasa informasi wisata, jasa pemandu, jasa penyediaan makanan/minuman, jasa cendera mata/ souvenir, serta industri kreatif lainnya.
10 Destinasi Pariwisata Prioritas
PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 2.611.411
438.363 44.546
2014
15.983
2015 2016 Luas kebakaran (ha)
2017
Pada tahun 2016 secara nasional asap tidak menyebabkan gangguan epoleksosbud seperti tahun 2015 yang sangat masif dan secara regional tidak dilaporkan adanya asap melintas batas negara. Terjadi penurunan luas Karhutla yang signifikan dari 2,6 juta hektar pada tahun 2015 menjadi hanya 0,43 juta hektar pada tahun 2016. Perbandingan jumlah hot spot sepanjang tahun 2016 dan hingga Juni 2017, terjadi penurunan dari 3.915 titik menjadi 319 titik berdasarkan Satelit NOAA. Sedangkan berdasarkan Satelit Terra/Aqua NASA terjadi penurunan dari 3.844 titik menjadi 157 titik.
PENGELOLAAN SAMPAH PETA SEBARAN JASA PENGELOLAAN LIMBAH B3
250 juta penduduk Indonesia
0,7 kg/orang/hari
175 ribu ton/hari
64 juta ton/tahun
Pengolahan Sampah
Jenis Sampah Dominan organik 23% 9% Jumlah sampah dan Limbah B3 yang dikelola (juta ton)
14%
9%
plastik 54%
kertas lain-lain
69%
10% 5% 9%
kompos dan daur ulang Kubur
Bakar lainnya yang tidak terkelola ditimbun di TPA
Komitmen untuk merawat iklim
Ratifikasi Paris Agreement, untuk : melindungi wilayah Indonesia, pengakuan dan komtimen internasional, hak suara dalam pengambilan keputusan, akses terhadap sumber pendanaan, transfer teknologi 2015 COP 21, Paris
2014 COP 20, Lima
2007 COP 13, Bali
Hasil Perhitungan Kontribusi Sektor (NDC)
1992 Rio de Jenero
Badan Penelitian, Pengembangan, & Inovasi LHK dalam mengambil peran Bagaimana Badan Litbang mampu berperan dalam menjawab tantangan lingkungan hidup dan kehutanan pada level nasional, provinsi dan kabupaten - kota - desa? Apakah konsep Rencana Penelitian Integratif masih relevan dan mampu memberikan solusi? Bagaimana mengembangkan kapasitas dan kompetensi kelembagaan riset dalam konteks permasalahan yang kompleks?
26
LH DAN KEHUTANAN KEDEPAN
Sustainabilitas
Tata Ulang Kebijakan Alokasi Hutan
Pengendalian perubahan iklim
Keberpihakan kepada masyarakat
Skema Perhutanan sosial
Produksi hutan lestari
Pengendalian pencemaran
Rehabilitasi lingkungan
Efektivitas pemanfaatan energi
Penegakan hukum lingkungan
Kesadaran Lingkungan dan voluntary
Baseline Data Berbasis Ruang (Spasial)
Merencanakan penelitian pembangunan sektor LHK berbasis ruang/spasial (lokus dan focus) sesuai dengan prinsip Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS)
Tantangan Penelitian Integratif SINERGITAS DAN INTEGRATIF ORIENTASI PADA IMPACT
BASELINE DATA dan INFORMASI
CREATIVE FINANCING
PROFESIONALISME SDM
FILLING THE GAP
• Luaran riset bermanfaat bagi rakyat dan memiliki nilai ekonomi • Sifat riset multidisiplin dan terpadu
• Ada komunikasi dan interaksi antara peneliti, bisnis/industri, user/masyarakat, dan pembuat kebijakan (R-B-C-G)
30
Strategi hilirisasi secara umum : Berbasis produk unggulan
Hilirisasi
Ada produk unggulannya Ada akselerasi (tidak BAU) Revitalisasi/ penguatan & pengembangan (cluster industri) Nilai tambah Roadmap
Contoh Tematik : Perhutanan Sosial Ditjen PKTL
NGO
Ditjen
Perencanaan masih bersifat parsial, sehingga berfokus pada keberhasilan program yang terletak dalam wilayah kerja. Padahal secara tugas dan fungsi, untuk mencapai target yang diharapkan perlu koordinasi dan kerjasama program dengan satker atau bahkan K/L lain
PKPS
KSDAE
MAKRO EKONOMI
Badan Litbang Kemitraan Lingkungan
Perhutanan Sosial
Swasta
K/L lain
BUPSHA Ditjen PHPL
PKTHA
1. 2. 3. 4.
Pertumbuhan Ekonomi Serapan Tenaga Kerja Pengentasan Kemiskinan Kesenjangan Antar Wilayah
Alternative Creative Financing dan Filling The Gap Menerapkan prinsip Filling the GAP dengan melakukan kajian komprehensif antara lain meliputi (kesesuaian program renstra dengan platform mitra, kebijakan dan regulasi, penganggaran, needs assesment, sistem pengelolaan atau ‘fund channeling) untuk sinergitas antara KLHK dan
strategic partners
Memanfaatkan sumber dana Alternative Ceative Financing baik dalam dan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan penganggaran dalam mencapai target pembangunan sektor LHK
Being a policy entrepreneur
Networker
Story-teller
Engineer
RESEARCHER
Fixers
Arahan Pelaksanaan Teknis Perencanaan
Policy Framework Program Prioritas Sector LHK Mengembangkan policy framework program prioritas sector LHK dalam konteks pembangunan nasional (Prioritas Nasional) meliputi kerangka kebijakan/regulasi, kerangka pengelolaan, kerangka pendanaan
Prioritas Nasional
Prioritas Nasional SETJEN PSKL
Program Prioritas
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas Nasional
Proyek Prioritas Nasional
BPSDM
GAKUM
Kerangka Kebijakan Pengelolaan Pendanaan
LITBANG
LHK
PSLB3
PPKL
KSDAE
PKTL
Proyek Rincian K/L
Proyek Rincian K/L
ITJEN
PHPL PDASHL
Perkuatan Baseline Data Penyusunan Rencana
Evaluasi Pelaksanaan REncana
Data dan Informasi
Penetapan Rencana
Pengendalian Pelaksanaan Rencana
Memantapkan/memperkuat baseline data sebagai referensi dalam penyusunan perencanaan tahun jamak (periode renstra)
Evaluasi sebagai Feedback dalam Perencanaan Memanfaatkan hasil evaluasi (capaian kinerja meliputi, realisasi program dan anggaran) yang terukur dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan (tahun jamak)
Planning
Implementation
Controlling : Evaluation (monev) comparing with results
Corrective Action Feed Back
Profesionalisme SDM Perencana Meningkatkan kualitas/profesionalisme/kompetensi SDM Perencana sektor LHK melalui pendidikan, pelatihan, dan magang (kebijakan makro dan mikro, manajemen perencanaan kinerja, penguasaan terhadap logic model, kemampuan analisis data/informasi/statistik/penyajian informasi (infografis)
Impact Assesment Melakukan kajian dampak (Impact Assesment) terhadap capaian output program dan kegiatan sebagai referensi dalam penyempurnaan/penajaman perencanaan program dan kegiatan LHK
impact ouctome output
input
TERIMA KASIH
