13/05/2014
DUKUNGAN LITBANG YANG DIHARAPKAN UNTUK OPERASIONALISASI KPH
MADANI MUKAROM Ketua Umum Asosiasi KPH Indonesia
Gelar IPTEK Hasil Litbang untuk Mendukung KPH Bogor, 12 Mei 2014
KRITERIA DAN INDIKATOR KPH BEROPERASI Kriteria Wilayah
Indikator/Sub Indikator Penetapan Wilayah
SK Menhut
Organisasi
Perda/Pergub/Perbup/Perwakot Kantor
Kelembagaan
Keluaran
Sarana dan Kendaraan Roda 4 Prasarana Kendaraan Roda 2
Bangunan Mobil Motor
Alat Kantor/Survey Peralatan Kantor/Survey SDM
SDM terlatih
Tata Hutan
Dokumen Tata Hutan
Rencana Pengelolaan
Dokumen RP Jangka Panjang
Rencana
Sumber : Ditjen Planologi, 2013
1
13/05/2014
MASALAH KELEMBAGAAN KPH MODEL A. BENTUK ORGANISASI B. SUMBERDAYA MANUSIA C. SARANA PRASARANA & ANGGARAN
A. ORGANISASI KPH MODEL
SEBAGIAN BESAR ORGANISASI DALAM BENTUK UPTD DINAS KEHUTANAN (BALAI) ATAU BELUM MENJADI SKPD
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN ORGANISASI KPH UMUMNYA BERUPA PERGUB/PERBUP (BELUM MENJADI PERDA)
MASALAH ORGANISASI BERUPA UPTD/BALAI
TATA HUBUNGAN KERJA DENGAN BERBAGAI INSTANSI TERBATAS/KURANG LUWES KARENA HARUS MELALUI DINAS
KPH TIDAK MENCERMINKAN ORGANISASI LAPANGAN, KARENA DALAM STRUKTUR-NYA TIDAK ADA RESORT KPH
KPH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN BELUM MANDIRI (KPA TERSENDIRI), KARENA MENJADI PPK/ PPTK DISHUT
TIDAK BISA MENJALANKAN MANDAT PENGELOLAAN HUTAN KARENA UPTD/BALAI SESUNGGUHNYA KEPANJANGAN DINAS DENGAN TUPOKSI PENGURUSAN ADM KEHUTANAN
2
13/05/2014
DENGAN DEMIKIAN ORGANISASI KPH HARUS SKPD (Sesuai PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2010
Kepala KPH Ka Sub Bag TU Kelompok Fungsional
Kasi Perencanaan Hutan
UPTD/ BALAI
Kasi Monev dan Pengendalian
Resort
SKPD
B. SDM KPH
ADA BEBERAPA KPH MODEL BELUM DIISI PEJABAT STRUKTURALNYA
SUDAH DIISI TETAPI JUMLAH STAFNYA TERBATAS DAN BAHKAN TIDAK PUNYA STAF SEBAGIAN BESAR KPH BELUM MEMPUNYAI TENAGA LAPANGAN (MANDOR)
MEMPUNYAI STAF BUKAN TENAGA TEKNIS KEHUTANAN
MEMPUNYAI STAF TIDAK MENGUASAI KOMPUTER
TIDAK MEMPUNYAI STAF TENAGA ADM KEUANGAN & MENJELANG PENSIUN
SEBAGIAN BESAR STAF-NYA MENJELANG PENSIUN (Kasus KPH Yogyakarta)
3
13/05/2014
PENDEKATAN KEBUTUHAN SDM KPH KASUS KPH YOGYAKARTA : LUAS WILAYAH : ± 15.724,5 Ha JUMLAH SDM : ± 190 orang (PNS + Tenaga KONTRAK) RATIO LUAS AREAL dengan PENGELOLA 1 : 82 (1 org = 82 Ha) KASUS HTI PERUM PERHUTANI di NTB (KPH PERSIAPAN Th 1988-2000) : RATIO LUAS AREAL dengan PENGELOLA 1 : 50 (1 org = 50 Ha) KASUS PENDEKATAN KPH RINJANI BARAT – NTB (RPHJP 2014-2023) TOTAL LUAS AREAL : 40.983 Ha LUAS WIL TERTENTU : 19.425 Ha (diluar blok inti ) HL ± 10.229 Ha, HP : ± 9.196 Ha SKENARIO RATIO LUAS AREAL dengan PENGELOLA : HUTAN LINDUNG 1 : 100 HUTAN PRODUKSI 1 : 50
KEBUTUHAN AWAL SDM KPH (RPH-JP KPH Rinjani Barat 2014-2013) Luas Wil Tertentu : ± 19.425 Ha 1. HL : ± 10.229 Ha 2. HPT : ± 6.231 Ha 3. HP : ± 2.965 Ha
Kantor KPH (25 org) 1. Kepala : 1 org 2. Seksi/Tu : 3 org 3. Staf : 14 org 4. Fungsnal : 7 org
Total KPH : 303 org
TENAGA LAPANGAN (orang) Ka RESORT
STAF RESORT
MANDOR (Ptgs Lap)
8
56
214
PNS
PROFESIONAL
JUMLAH (orang) 278
STANDAR TENAGA KONTRAK (MANDOR) HP : 50 Ha/Mandor HL : 100 Ha/Mandor
4
13/05/2014
SKENARIO PEMENUHAN SDM PENGELOLA TAPAK KOMITMEN LEMBAGA 1. DISHUT (PNS) 2 DITJEN BPDAS (REBOISASI) a. Tanaman b. Pemeliharaan I c. Pemeliharaan II d. Pemel lanjutan e. Persemaian Jumlah 2. 3. PAMHUT MASY (DITJEN PHKA) 4. BP2SDM (Bakti Rimbawan) 5. DITJEN BUK (Pendamping KUB) 6. KPH (DAK-APBD) 7. BKD Prov/Kab (Mutasi/rekrutmen) JUMLAH 1-7 No
Tahun I Luas
Tahun II
Tahun III
Tahun IV
Tahun V
Mandor Luas Mandor Luas Mandor Luas Mandor Luas Mandor
-
25
-
25
1.000 -
40 10 50
1.000 1.000 -
40 40 10 90
-
50
-
50
-
25
-
25
-
10
-
10
-
10
-
-
5
-
-
175
-
25
1.000 40 1.000 40 1.000 40 10 130 -
-
25
1.000 40 1.000 40 1.000 40 1.000 20 10 150
-
25
1.000 1.000 1.000 1.000 -
40 40 40 20 10 150
50
-
50
-
50
25
-
25
-
25
-
10
-
10
-
10
20
-
40
-
45
-
45
5
-
5
-
5
-
5
225
285
290
290
Kasus : KONDISI SDM KPH RINJANI BARAT STATUS PEGAWAI 1. TENAGA PNS 2. BANTUAN SMK (Planologi) 3. BASARHUT (BP2SDM)
2012 (org)
2013 (org)
2014 (org)
15 -
16 3 -
14 3 4
6 24
6 24
-
6
8
11
100
114
137
151
171
169
4. MANDOR/PTGS LAPANGAN
a. Pengawas areal eks HPH (BUK) b. Pembina Kelompok (BUK) c. Penanaman (APBD / DAK) d. Reboisasi (BPDAS-PS)
JUMLAH TOTAL
*) ASUMSI TAHUN 2014 : ADA REBOISASI BPDAS NTB SELUAS 575 Ha
5
13/05/2014
C. SAPRAS & ANGGARAN KPH
SAPRAS & ANGGARAN SELURUH KPH MINIM & TERBATAS
STANDAR MINIMAL SAPRAS KPH :
KANTOR KPH, RESORT & SEKTOR PERLENGKAPAN KANTOR KPH, RESORT & SEKTOR KOMPUTER & PERALATAN PERPETAAN JALAN HUTAN (AKSES ANTAR RESORT) PEMBANGUNAN DATA BASE KPH ALAT UKUR THEODOLITH (MINIMAL 1 BUAH) GPS (UNTUK DI KPH, RESORT & SEKTOR) KOMPAS UNTUK SELURUH MANDOR KENDARAAN RODA 4 (Ka KPH) MOBIL PATROLI HUTAN TRUCK MOTOR/TRAIL UNTUK KPH, RESORT & SEKTOR
KONDISI WILAYAH KPH MODEL
SEBAGIAN BESAR KAWASAN MISKIN POTENSI (KRITIS) KAWASAN HUTAN UMUMNYA SUDAH DIKELOLA MASYARAKAT
TERDAPAT KAWASAN YANG DIKUASAI (SPPT & SERTIFIKAT), ADA PEMUKIMAN
BANYAK PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN YANG TIDAK TUNTAS (TIDAK ADA DOKUMEN PINJAM PAKAI)
SEBAGIAN BESAR BATAS KAWASAN HUTAN BELUM REKONSTRUKSI TERDAPAT PERLADANGAN & PENGEMBALAAN LIAR
MARAK PEMBALAKAN LIAR (ILEGAL LOGING)
6
13/05/2014
KONDISI PERENCANAAN & DOKUMEN LAIN KONDISI & MASALAH :
BELUM DILAKUKAN INVENTARISASI HUTAN (POTENSI & SOSEKBUD) SKALA PENGELOLAAN BELUM DITATA BLOK/PETAK SEBAGIAN (6 KPH) BELUM MENYUSUN RPH-JP
DOKUMEN LAIN YG HARUS DIPERSIAPKAN
RENSTRA KPH RPH KPH JANGKA PENDEK NSDH KPH RENCANA BISNIS KPH SOP KPH
USULAN DUKUNGAN LITBANG YANG DIHARAPKAN KPH A. B. C. D. E.
PUSKONSER PUSPROHUT PUSBIJAK PUSTEKOLAH TOPIK PENGEMBANGAN
7
13/05/2014
A. USULAN UNTUK PUSKONSER RPI
USULAN TAMBAHAN FOCUS AREA
1-7
7. INVENTARISASI SOSIAL EKONOMI & BUDAYA 8. PENYUSUNAN NERACA SUMBERDAYA HUTAN Cakupan : Analisis Finansial, Ekonomi, Sosial dan Kelembagaan Manfaat : Dokumen Dalam Mempersiapkan KPH Menjadi Mandiri Layanan Umum Daerah (Blud/Ppk Blud)
Tim Kerja : Litbang (Iketua Tim), Anggota Ditjen Planologi & Perguruan Ringgi .
ATAU MASUK TOPIK PENGEMBANGAN
B. USULAN UNTUK PUSPROHUT RPI
USULAN TAMBAHAN FOCUS AREA
1) PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI. 2) HUTAN TANAMAN 3) PENGELOLAAN HHBK
PENYUSUNAN RENCANA BISNIS KPH (HUTAN ALAM, HT & HHBK) Cakupan : Model Swakelola & Kemitraan, Analisis Finansial, Ekonomi, Sosial Dan Kelembagaan Manfaat : Dokumen Dalam Mempersiapkan KPH Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (Blud/Ppk Blud) Tim Kerja : Litbang (Iketua Tim), Anggota Ditjen Buk & Perguruan Ringgi .
ATAU MASUK TOPIK PENGEMBANGAN
8
13/05/2014
C. USULAN UNTUK PUSBIJAK RPI
USULAN & FOCUS AREA PRIORITAS
1). PENGELOLAAN 2. KONPENSASI HULU HILIR/PES LANDSKAP 3. PENATAAN HUTAN MELALUI ADOPSI PEMETAAN UNTUK PARTISIPATIF PENGUTAN 6. INVENTARISASI JENIS POHON KAWASAN HUTAN FUNGSI HUTAN LINDUNG BRKLANJUTAN
7. INVENTARISASI POTENSI DAN STRUKTUR TEGAKAN HUTAN PRODUKSI 8. INVENTARISASI SUMBERDAYA HUTAN
2). PENGUATAN TATA KELOLA HUTAN DAN INDUSTRI HASIL HUTAN
1. TATA KELOLA HUTAN: TATA HUBUNGAN KERJA
ANTAR INSTITUSI KPH, KINERJA PENGELOLAAN HUTAN, REVITALISASI COMMUNITY BASED FOREST MANAGEMENT (HTR, HKM, HD, HUTAN ADAT, HR)
USULAN UNTUK PUSBIJAK (....Lanjutan) RPI 3). MITIGASI PERUBAHAN IKLIM
USULAN & FOCUS AREA PRIORITAS 1. PERHITUNGAN KARBON DI SETIAP EKOSISTEM TERMASUK PENGEMBANGN DATABASE DEFAULT VALUE FACTOR EMISI LOKAL (SELURUH KPH) 3. PASAR, PENDANAAN DAN DISTRIBUSI PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN MANFAAT KARBON HUTAN 6. FASILITASI PROMOSI & PEMASARAN KARBON
4). POLITIK DAN HUKUM KEHUTANAN
1. REVIEW KEBIJAKAN PERIJINAN KEHUTANAN
9
13/05/2014
D. USULAN UNTUK PUSTEKOLAH RPI
USULAN & FOCUS AREA PRIORITAS TEKNIK PENGOLAHAN ........dst
2&3
PENELITIAN SEKALIGUS DIBANGUNKAN CONTOH PABRIK /MESIN PENGOLAHAN SEDERHANA (TTG) PENGEMBANGAN INDUSTRI ESELON I TERKAIT
E. TOPIK PENGEMBANGAN No KONDISI/ MASALAH
PERAN LITBANG DAN PARA PIHAK
1. LUAS WILAYAH KPH BERAGAM (7.000 HA S/D 800.000 HA)
MENYUSUN STANDAR & KRITERIA LUAS KPH IDEAL ARAH PENGEMBANGAN KELAS PERUSAHAAN DENGAN MELIHAT LUAS WILAYAH TERSEBUT
2. KPH TIDAK ADA WILAYAH TERTENTU
MENYUSUN RUMUSAN/SKEMA PENDAPATAN KPH SEHINGGA MENUJU KPH MANDIRI
3. KONFLIK PENG KAWASAN
KAJIAN & IDENTIFIKASI KONFLIK TENURIAL
4. KEBUTUHAN IDEAL SDM
MENYUSUN ANALISIS KRITERIA & STANDAR KEBUTUHAN IDEAL SDM KPH
5. BELUM ADA SOP
PENYUSUNAN SOP KPH
10
13/05/2014
SEKILAS INFO PERJALANAN FORUM & ASOSIASI KPH INDONESIA HASIL RAKOR KPH & PERJALANAN FORUM KPH 2010-2011
DUKUNGAN KONVERGENSI KEGIATAN ESELON I KEMENHUT SESUAI SE.MENHUT No : S.313/Menhut-VII/2010
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KPH KEPADA GUBERNUR/ BUPATI/ WALIKOTA SESUAI SE. MENTERI KEHUTANAN No : S.272/MenhutVII/2010
HASIL & TINDAK LANJUT SURAT EDARAN MENHUT:
SURAT EDARAN MENHUT UMUMNYA KURANG OPTIMAL, KARENA HANYA ± 4 KPH YANG MENDAPAT KEGIATAN KONVERGENSI
GAGASAN PUSDAL II PEMBANGUNAN KEHUTANAN TERPADU PADA KPHL RINJANI BARAT, YANG SELANJUTNYA DIIKUTI PUSDAL I, III & IV (TETAPI TERBATAS PADA 1-2 KPH TIAP REGIONAL)
Kasus : KONDISI DUKUNGAN PROGRAM ESELON I KEMENHUT
KPH
DITJEN PLANOLOGI
ESELON - I LAINNYA
11
13/05/2014
PERJALANAN ASOSIASI KPH 2012-2013
“SAYA SETUJU PEMBANGUNAN KEHUTANAN BERBASIS KPH”
“KITA KAWAL PEMBANGUNAN KEHUTANAN BERBASIS KPH”
RUMUSAN RAKOR KPH 2013
SEMINAR PADA RAKER ASOSIASI BUPATI SE INDONESIA
“MANDAT UU 41,/99 PP6/2007 jo. PP 3/2008 PEMB. KPH SUATU KEHARUSAN , PERLAHAN TAPI PASTI KWS HUTAN DI INDONESIA AKAN DIKELOLA KPH”. “KPH ITU OTONOMI TINGKAT TAPAK”
“KPH ITU SOLUSI ATAU NGUSUTI”. “BENTUK LEMBAGA HANYA AKAN BEBANI ANGGARAN DAERAH”
12
13/05/2014
DISKUSI PROGRAM KPH DENGAN TIM KPK (kunjungan ke KPH Rinjani Barat)
“BANYAK REGULASI YANG BELUM BERBASIS KPH”
“SAYA YAKIN KPH SOLUSI DALAM PEMB. KEHUTANAN, TOLONG LIS SEMUA REGULASI NANTI SAYA BAHAS DENGAN PIMPINAN”
13
13/05/2014
PESAN TERAKHIR UNTUK ANGGOTA ASOSIASI KPH INDONESIA
KONSULTASI INSTENSIF DENGAN ESELON I KEMENHUT KOORDINASI INSTENSIF DENGAN SELURUH KEPALA UPT KEMENHUT DI DAERAH
RAJIN MENELAAH & MECERNA SELURUH PERATURAN & HASILHASIL RISET UNTUK DIAPLIKASIKAN DI LAPANGAN
MEMPERSIAPKAN DIRI DENGAN POTENSI SDM & SDA YANG ADA DALAM RANGKA MERAIH BERBAGAI KEGIATAN SELURUH EELON I KEMENHUT JANGAN SAMPAI MENGECEWAKAN HASIL PERJUANGAN BERBAGAI PIHAK TERKAIT
MARI KITA KEMBANGKAN KPH MENYAPA KORSA
KPH
MASA DEPAN dan HARAPAN TERAKHIR PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA
Terima kasih Wassalamu’alaikum wr. Wb.
14
