20/06/2014
DUKUNGAN MANAJEMEN BADAN LITBANG KEHUTANAN TAHUN 2015
SEKRETARIAT BADAN LITBANG 20 JUNI 2014
OUTLINE Paparan meliputi fungsi Fasilitasi dan Koordinasi bidang 1. Pemograman, penganggaran dan fasilitasi kerjasama 2. Evaluasi, Diseminasi dan Perpustakaan 3. Keungan dan Umum 4. Kelembagaan, Hukum, Organisasi dan Tata Laksana “untuk menuju kepada Kepemerintahan Yang Baik”
1
20/06/2014
KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DALAM RENJA 2015 (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Perencanaan program dan anggaran Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan seminar Penyelenggaraan pameran Penyelenggaraan pertemuan ilmiah Alih teknologi Publikasi Pengelolaan data dan informasi Laporan SAI Pengelolaa Administrasi kepegawaian dan diklat SDM
3
KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DALAM RENJA 2015 (2) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Pengelolaa Persuratan dan Pengarsipan Pengelolaan KHDTK Pengelolaan Laboratorium Pengelolaan Website Pengelolaan Perpustakaan SPIP Pengelolaan Multimedia Pengelolaan peralatan fasilitas kantor renovasi sarpras
4
2
20/06/2014
PEMOGRAMAN, PENGANGGARAN DAN KERJASAMA (1) 1. Renja Tahun 2015 disusun mengacu kepada 16 RPI yang merupakan konten Renstra 2015-2019 yang masih berproses sampai dengan finalisasi dibulan Nopember 2014. 2. Konsep 16 RPI 2015-2019 masih berproses untuk menyelesaikan output dan outcome dengan mempertimbangkan format prioritisasi kegiatan litbang dan manajemen (Sastra Kemenhut, KPH, Integratif, SDM) 3. Renja Tahun 2015 akan dituangkan dalam RKA KL 2015 versi PAGU Indikatif, PAGU Sementara, dan PAGU Defenitif yang masih akan ditelaah oleh APIP-Kemenhut dan DJA.Kemenkeu 5
PEMOGRAMAN, PENGANGGARAN DAN KERJASAMA (2) 4. Renja Tahun 2015 disusun mengacu kepada 16 RPI yang merupakan konten Renstra 2015-2019 yang masih berproses sampai dengan finalisasi dibulan Nopember 2014. 5. Konsep 16 RPI 2015-2019 masih berproses untuk menyelesaikan output dan outcome dengan mempertimbangkan format prioritisasi kegiatan litbang dan manajemen (Sastra Kemenhut, KPH, Integratif, SDM) 6. Renja Tahun 2015 akan dituangkan dalam RKA KL 2015 versi PAGU Indikatif, PAGU Sementara, dan PAGU Defenitif yang masih akan ditelaah oleh APIP-Kemenhut dan DJA.Kemenkeu 6
3
20/06/2014
PEMOGRAMAN, PENGANGGARAN DAN KERJASAMA (3) 7.
PAGU 2015 Badan Litbang versi Indikatif adalah sebesar Rp. 329,7 Milyar terdiri dari Rp. 300,5 M (RM), dan Rp. 29,2 (PNP)
8.
Usulan Renja 2015 Badan Litbang Kehutanan seebsar Rp. 364 milyar. (mencakup antara lain 367 judul penelitian, 9 pilot dan dukungan manajemen) Sedang PAGU Indikatif sebesar Rp. 329.7 milyar, sehingga terdapat gap sebesar Rp.34,3 milyar. Usulan alokasi dukungan manajemen diluar Gaji dan Operasional sebesar Rp. 109,7 milyar dan disesuaikan (dirasionalkan) menjadi Rp. 82,2 milyar
9.
Perlu penyesuai alokasi penganggaran 2015 berdasarkan prioritas khususnya Belanja Non Operasional antaral lain besaran satuan biaya kegiatan penelitian (besaran per judul) dan non penelitian (manajemen meliputi pengadaan kendaraan dinas, peralatan kantor/Lab dan konstruksi)
7
PEMOGRAMAN, PENGANGGARAN DAN KERJASAMA (4) 10. Tahapan penyelesaian Revisi RKA KL versi APBN P 2014 akan dilakukan oleh APIP Kementerian dimana untuk Badan Litbang telah dilakukan tanggal 19 Juni. Sedang untuk penelaahan RKA KL 2014 APBN P di DJA Kemenkeu akan dilakukan tanggal 23 Juni 11. Untuk penelaahan RKA KL 2014 di DJA, agar semua satker agar menyampaikan dokumen Resmi RKA KL, Matriks Semula Menjadi, SPTJM kepada Sekretariat paling lambat tanggal 21 Juni pagi.. 8
4
20/06/2014
PEMOGRAMAN, PENGANGGARAN DAN KERJASAMA (5) 10. Pengelolaan hibah Badan Litbang harus mengacu kepada PMK 191 tentang pengelaan hibah dan PMK 230 tentang SIKUBAH, serta Permenhut 19 Tahun 2013 tentang Pdum Pengelolaan Hibah Kemenhut untuk sukses subsntasi dan sukses administrasi 11. Tantangan dan potensi permasalahan yang perlu diantiisipasi adalah a.Penyelesaian BAST ketika kerjasama berakhir (closing date) b.Rekonsisliasi laporan keuangan hibah untuk menyamakan realisasi belanja berjalan 9
EVALUASI DISEMINASI PERPUSTAKAAN (1) (OUTREACH STRATEGY) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Promosi dan diseminasi hasil litbang berbasis web, melakukan pemutahiran data informasi hasil litbang dan isi berita Menggunakan domain resmi pemerintah (go.id) dalam pengelolaan website Menyelesaikan dan melengkapi data spasial untuk 17 KHDTK guna pemantapan pengelolaan KHDTK Menerbitkan jurnal, majalah populer dan penerbitan buku Menyelenggarakan pameran dan gelar iptek sesuai dengan topik (Indogreen, Harteknas, Jambore Penyuluh) Memfasillitasi peneliti untuk mengikuti INAFOR 2015 sebagai tahap awal pembelajaran untuk IUFRO Congress 2018 Mengelola perpustakaan untuk kebuituhan internal dan eksternal.
10
5
20/06/2014
EVALUASI DISEMINASI PERPUSTAKAAN (2) PELAPORAN 8. Sebanyak 67 laporan yang didominasi dengan laporan keuangan 48 laporan (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) selain LAKIP dan Laporan Tahunan sesuai dengan format yang ada dalam pedoman (LAKIP, monev RPI, Evaluasi, dan self assessment) 9. Penting dalam pengelolaan pelaporan adalah agar ada (a) kepatuhan dalam pelaporan sesuai deadline, (b) penyempurnaan pedoman, (c) penyegaran perugas pelaporan
11
KELEMBAGAAN HUKUM ORGANISASI TATALAKSANA ...(1) 1.
2.
Penerapan pengelolaan SDM sesuai dengan peraturan yang berlaku dan seirama dengan mandat Reformasi Birokrasi (transpran dan akuntabel). Menunggu penyelesaian update data pada aplikasi SAPK (Sistem Administrasi Pengelolaan Kepegawaian) di BKN untuk proses pengusulan kenaikan pangkat. Terdapat 41 orang yang mencapai BUP 56 tahun menjadi 58 tahun sehingga harus segera difasilitasi untuk dapat mernerima gajinya.
3. Mengatiur lebih lanjut pejabat yang berwenang menandatangani SKP. Saat ini (2014) masih mengikuti mekanisme penandatanganan DP3 12
6
20/06/2014
KELEMBAGAAN HUKUM ORGANISASI TATALAKSANA ...(2) 4.
Terdapat 13 CPNS yang diangkat melalui pengadaan CPNS formasi tahun 2013, dimana penempatannya tersebar di 11 satker Badan Litbang Kehutanan. Biaya pra jabatan agar dianggarkan di masing-masing satker.
5.
Terdapat 4 orang CPNS Kategori II (masih proses penerbitan SK di Biropeg/BKN), yang tersebar di 4 satker (Manokwari, Puspijak, Puskonser, Banjarbaru). Biaya pra jabatan agar dianggarkan di masingmasing satker.
6.
Belum ada peraturan tentang alih jabatan (dari Fungsional Umum/Struktural menjadi Calon Fungsional Tertentu). Perlu dibuat aturan internal Badan Litbang untuk menyeleksi/uji kelayakan untuk pemohon alih tugas jabatan fungsional (misalnya uji kompetensi, kemampuan menulis KTI dll)
13
KELEMBAGAAN HUKUM ORGANISASI TATALAKSANA ...(3) 7.
Pembayaran TUNKIN diatur dalam Permenhut Nomor P.66/MenhutII/2013 (s.d Juni 2014) dan Nomor P.34/Menhut-II/2014 (mulai Juli 2014). Pembayaran tunkin bagi PNS yang mengikuti program Research School akan diatur megingat peugasan 6 bulan di kampus dan 6 bulan di kantor. Termasuk kesepakatan pembayaran tunkin bagi peserta research school dan disamakan dgn peserta Tugas Belajar.
8.
Rekomendasi konsultan Synergy (penugasan Kementerian PAN & RB) agar ada right sizing jumlah Eselon I di lingkup Kemenhut. Namun demikian Kemenhut akan mengajukan usulan kelembagaan tersendiri dan kelembagaan Badan Litbang yang memuat kelembagaan “PUSAT PENGEMBANGAN”.
14
7
20/06/2014
KEUANGAN DAN UMUM 1.
Melaksanakan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dalam rea reormasi birokrasi, dan mempertahankan opini WTP Kementerian Kehutanan antara lain dengan Menindaklanjuti rekomendasi hasil audit BPK dan Itje Kementerian Kehutanan.
2.
Melaksanaan dan mengelola aset (BMN) orgnisasi untuk mendukung pencapaian visi dan ,misi Badan Litbang untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis iptek
3.
Pegelolaan organisasi Badan Litbang Kehutanan didukung dengan sistem pengelolaan pengarsiipan yang baik untuk tertib adminstrasi
15
TRIMA KASIH
8
