Wulan Cahyaningrum. Pembimbing: Nadia Maulisa, S.H., M.H. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Abstrak

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PRODUK PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA (Studi Produk Pembiayaan Solusi Emas Murni iB Unit Usaha Syariah Bank Danamon)

Wulan Cahyaningrum Pembimbing: Nadia Maulisa, S.H., M.H. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Abstrak Murabahah merupakan suatu bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu bank membeli inventaris dari pemasok kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang menutup biaya bank ditambah dengan keuntungan. Pembiayaan dengan akad murabahah merupakan kegiatan usaha yang paling banyak dipraktikan dalam perbankan syariah di Indonesia. Salah satu bentuk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah adalah Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE), yaitu jual beli emas secara angsuran menggunakan akad murabahah. Produk PKE dipraktikan oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan didasari oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/2010 perihal Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaturan dalam pelaksanaan PKE serta kesesuaian peraturan tersebut dengan pelaksanaannya pada produk PKE Solusi Emas Murni iB di Unit Usaha Syariah Bank Danamon.

Kata kunci: Bank Syariah, murabahah, Pembiayaan Kepemilikan Emas

Tinjauan yuridis…, Wulan Cahyaningrum, FH UI, 2013

Universitas Indonesia

Pendahuluan Bangkitnya sistem perkonomian yang berlandaskan prinsip syariah di Indonesia menjadi fenomena yang menarik dan menggembirakan terutama bagi penduduk Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Perkembangan ini merambah khususnya pada sektor Pasar Modal dan Perbankan Syariah. Berlakunya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Menurut Undang-Undang pada Pasal 19 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi 17 bentuk kegiatan usaha. Kegiatan usaha tersebut oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia di kodifikasikan ke dalam tiga jenis kegiatan usaha, yaitu: penghimpunan dana, pelayanan jasa, serta penyaluran dana. Penghimpunan dana dalam perbankan syariah meliputi Giro Syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Pelayanan jasa meliputi Letter of Credit (L/C) Impor Syariah, Bank Garansi Syariah, dan Penukaran Valuta Asing (Sharf). Sedangkan bentuk penyaluran dana berupa pembiayaan dikelompokan sesuai dengan bentuk akadnya yaitu: Pembiayaan atas dasar akad Mudharabah; Pembiayaan atas dasar akad Musyarakah; Pembiayaan atas dasar akad Murabahah; Pembiayaan atas dasar akad Salam; Pembiayaan atas dasar akad Istishna; Pembiayaan atas dasar akad Ijarah; Pembiayaan atas dasar akad Qardh; Pembiayaan Multijasa.1 Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan yang memiliki peran penting bagi pendapatan bank syariah. Menurut data dari Statistik Perbankan Syariah yang dirilis oleh Bank Indonesia pada November 2012, bentuk pembiayaan yang paling banyak dipraktikan adalah pembiayaan murabahah. Berdasarkan data Bank Indonesia, hingga November 2012, dari 140,318 Triliun Rupiah pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, komposisi pembiayaan yang menggunakan akad murabahah adalah sebesar 80,826 Triliun Rupiah.2 Dari statistik tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk pembiayaan murabahah berperan penting dalam penyaluran dana ke masyarakat. Murabahah merupakan suatu bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu bank membeli inventaris dari pemasok kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan 1

Direktorat Perbankan Syariah Indonesia, Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, 2008.

2

Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, November 2012.



harga yang menutup biaya bank ditambah dengan keuntungan.3 Barang tersebut merupakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan dimohonkan olehnya di awal. Kepemilikan barang akan berpindah dari bank kepada nasabah segera setelah akad jual beli ditandatangani. Murabahah diatur dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah. Terdapat beberapa bentuk pembiayaan pada Bank Syariah yang menggunakan akad murabahah, diantaranya adalah Pembiayaan Kepemilikan Rumah iB (KPR iB), Pembiayaan Kendaraan Bermotor iB (KKB iB) serta Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) yang saat ini sedang marak diperbincangkan. Sejak diluncurkannya oleh beberapa bank syariah di Indonesia pada akhir tahun 2011, produk berupa pembiayaan kepemilikan emas yang menggunakan akad murabahah ini walaupun belum terdapat pengaturannya secara khusus namun telah mendapat respon positif dari masyarakat. Melihat besarnya animo masyarakat, membuat pemerintah kemudian mulai mengetatkan aturan main mengenai produk gadai emas dan PKE ini. Menurut para ahli perbankan, dalam praktiknya prinsip-prinsip syariah yang seharusnya digunakan dalam PKE seperti yang diuraikan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 perihal Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, tidak dilaksanakan dengan baik karena belum ada ketentuan pasti yang mengatur mengenai pelaksanaan produk tersebut. Belum adanya pengaturan khusus mengenai produk PKE ini dikhawatirkan akan merugikan masyarakat dan menimbulkan keragu-raguan apakah produk ini benar-benar dilaksanakan sesuai prinsip syariah. Hal tersebutlah yang kemudian melatarbelakangi diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No.14/16/DPbS tanggal 31 Mei 2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut, maka dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam penyelenggaraan kegiatan PKE bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk Unit Usaha Danamon Syariah yang pada 18 Oktober 2012 lalu meluncurkan produk PKE yang bernama Solusi Emas Murni iB.

3

Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return, (Massachusetts: Kluwer Law International, 1998), hal. 20.



Pembahasan Murabahah merupakan bagian dari akad syariah yang digunakan pada kegiatan usaha Perbankan Syariah di Indonesia. Secara sederhana murabahah adalah akad jual beli dengan margin keuntungan yang ditentukan dan disepakati bersama antara para pihak pada awal akad untuk menghindari adanya riba. Konsep inilah yang kemudian dijadikan dasar bagi jual beli emas secara tidak tunai dengan akad murabahah yang kemudian dikenal dengan produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE). Pengertian Murabahah Kata al-murabahah diambil dari bahasa arab, yaitu ar-ribhu, yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan).4 Secara istilah, murabahah diartikan sebagai jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui.5 Kemudian menurut penjelasan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

dalam pasal 19 ayat (1) huruf d, yang dimaksud dengan “Akad

murabahah” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.6 Menurut pemikiran Sutan Remy Sjahdeini, beliau mengatakan bahwa:7 Murabahah adalah suatu jasa atau produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (lembaga pembiayaan syariah) kepada nasabahnya yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu. Dalam hal ini, lembaga pembuatan syariah tersebut memberikan fasilitas pembiayaan dengan mendasarkan pada pembelian barang tersebut yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga tersebut dari pemasok barang. Setelah secara yuridis kepemilikan barang tersebut beralih dari tangan pemasok ke tangan lembaga pembiayaan syariah tersebut, maka selanjutnya lembaga pembiayaan syariah tersebut menjual barang tersebut kepada nasabah. Lembaga pembiayaan syariah yang bersangkutan menambahkan keuntungan tertentu diatas harga beli barang 4

“Mengenal Jual-Beli Murabahah,” http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenaljual beli-murabahah.html, 3 November 2012. 5

Fathurahman Djalil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 108. 6

Indonesia, Undang-Undang Perbankan Syariah, UU No. 21 Tahun 2008, LN No. 94 Tahun 2008, TLN No. 4867, Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d. 7

Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia, Cet. 2. (Jakarta:Pustaka Utama Grafiti, 2005), hal. 180.



tersebut. Keuntungan tersebut harus disepakati di awal antara lembaga pembiayaan syariah dan nasabah sebelum lembaga pembiayaan syariah dan nasabah tersebut membuat akad atau perjanjian.

Dari uraian mengenai pengertian murabahah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa murabahah merupakan suatu bentuk pembiayaan Bank Syariah yaitu berupa jual beli dengan adanya margin (kelebihan) yang diambil sebagai keuntungan. Ciri khas dari murabahah yang paling penting adalah penyedia fasilitas pembiayaan, dalam hal ini adalah Bank Syariah, harus membuka (disclose) kepada pembeli (nasabah) seluruh biaya dalam jual beli tersebut. Biaya-biaya tersebut meliputi harga barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, serta keuntungan yang diambil. Keuntungan ini dihitung dalam lump sum ataupun berdasarkan suatu persentase tertentu. Yang perlu diingat dalam murabahah adalah seluruh biaya tersebut harus pasti dan dinyatakan serta disepakati pada awal terjadinya akad. Seluruh kesepakatan antara bank dengan nasabah atas pembiayaan tersebut wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan Atas dasar Akad Murabahah. Setelah perjanjian tersebut secara sah berlaku, maka turut berlaku pula seluruh hak dan kewajiban yang terkandung dalam akad tersebut. Nasabah wajib menyelesaikan kewajibannya kepada bank untuk melakukan pembayaran atas harga barang tersebut dan bank wajib menyerahkan barang tersebut kepada nasabah setelah terjadi pelunasan. Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bangi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa, Pembiayaan Kepemilikan Emas yang selanjutnya disebut PKE adalah pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah.8 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:9

8

Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, SEBI No.14/16/DpbS, Pasal 1 angka 1. 9

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010.



1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. 2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn). 3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Secara khusus dasar hukum dari PKE adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/16/DPbS perihal Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai pada intinya menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya adalah boleh (mubah, ja’iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Sedangkan pada SEBI No. 14/16/DPbs perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah diatur mengenai ketentuan pelaksanaan produk PKE termasuk mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran PKE, yang meliputi kewajiban dan batasan (larangan) yang harus dipenuhi oleh bank dalam penyelenggaraan produk PKE, pengaturan mengenai agunan PKE, batas maksimal jumlah PKE, perhitungan uang muka (down payment) PKE, jangka waktu cicilan PKE, tata cara pembayaran pelunasan PKE, serta akibat hukum bagi PKE yang macet.

Pembiayaan Kepemilikan Emas Solusi Emas Murni iB Solusi Emas Murni iB adalah salah satu produk penyaluran dana yang dimiliki oleh Unit Usaha Syariah Bank Danamon, yang selanjutnya disebut dengan Danamon Syariah. Solusi Emas Murni iB merupakan produk Pembiayaan Kepemilikan Emas, dimana Danamon Syariah yang bertindak sebagai penyalur dana memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk memiliki emas dengan cara cicilan. Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) sendiri menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.14/16/DPbS perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah merupakan pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah.10 Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Solusi Emas Murni iB merupakan salah satu produk penyaluran dana 10

Bank Indonesia, Op. Cit., Pasal 1 angka 1.



berbentuk pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan cara jual beli secara tidak tunai yang menggunakan prinsip syariah (akad murabahah). Pada wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan Kepala Cabang salah satu Unit Usaha Syariah Bank Danamon, pihak Danamon Syariah menegaskan bahwa Solusi Emas Murni iB ini merupakan produk pembiayaan yang mirip dengan tabungan namun objeknya berupa emas, sehingga produk ini bukan merupakan produk investasi yang diharamkan menurut syariat Islam.11 Pembiayaan Kepemilikan Solusi Emas Murni iB dituangkan dalam suatu Akad Pembiayaan Kepemilikan Emas Murabahah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Sertifikat Pembiayaan Kepemilikan Emas, Formulir Aplikasi Permohonan Solusi Emas Danamon Syariah serta Akad Gadai Emas yang diperuntukkan bagi pengikatan Agunan PKE. Akad ini berisi hak dan kewajiban serta posisi para pihak dalam pembiayaan ini.12 Subjek dan Objek Solusi Emas Murni iB Subjek dan objek merupakan salah satu rukun dari suatu transaksi yang menggunakan akad murabahah. Pelaku akad terdiri dari penjual (bai’) dan pembeli (musytari), sedangkan objek akad disebut mabi’ yaitu barang yang diperjualbelikan. Selanjutkan akan dibahas mengenai subjek dan objek pembiayaan pada produk Solusi Emas Murni iB. 1.

Subjek Solusi Emas Murni iB Subjek pada PKE Solusi Emas Murni iB dijelaskan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Akad

Pembiayaan Kepemilikan Emas. Pasal 1 Akad Pembiayaan Emas berbunyi:13 Akad Pembiayaan Kepemilikan Emas (selanjutnya disebut “Akad Pokok”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum dalam Sertifikat PKE oleh dan antara: I. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk berkedudukan di Jakarta, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Untuk selanjutnya disebut dengan “Bank”. 11

Wawancara dengan Bapak Muhammad Yunus, Kepala Cabang Unit Usaha Syariah Bank Danamon Jakarta-Blok A pada 22 Januari 2013. 12

Akad Pembiayaan Kepemilikan Emas dalam isi pasalnya disebut dengan “Akad Pokok” dan Akad Gadai Emas dalam isi pasalnya disebut dengan “Akad”. 13

Danamon Syariah (a), Akad Pembiayaan Kepemilikan Emas, Pasal 1.



II.

Nasabah adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Sertifikat PKE. Untuk selanjutnya disebut sebagai “Nasabah”.

Kemudian pada Pasal 2 disebutkan bahwa Bank dan Nasabah secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.14

Maka dari isi pasal-pasal tersebut terlihat bawa para pihak yang terdapat dalam akad ini adalah: 1. Bank sebagai bai’ (penjual), yaitu PT. Bank Danamon Indonesia, melalui Unit Usaha Syariah Bank Danamon, yaitu salah satu badan usaha dibawah PT. Bank Danamon, Tbk. yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan Prinsip Syariah. 2. Pembeli sebagai musytari (pembeli), yaitu nasabah Danamon Syariah. Pada dasarnya pihak dalam PKE Solusi Emas Murni iB adalah bank dan nasabah sebagaimana yang dijelaskan diatas, namun terdapat pihak lain yang secara tidak langsung menjadi penunjang atas pembiayaan ini, yaitu pihak ketiga yang menjadi penyedia emas dalam pembiayaan ini. Pihak ketiga tersebut dapat merupakan vendor penyedia emas rekanan Danamon Syariah, atau penyedia emas lain yang ditunjuk oleh nasabah. Pihak ketiga ini tesirat dalam isi Pasal 3 butir 2 Akad Pembiayaan Kepemilikan Emas yang berbunyi:15 Bahwa Bank menjual emas kepada Nasabah yang dibeli dari Penyedia Emas sesuai pesanan Nasabah dan Nasabah membeli barang sesuai dengan yang dipesannya kepada Bank. Yang perlu diberikan catatan adalah pembeli (musytari) dalam hal ini bukanlah seluruh nasabah danamon syariah tanpa terkecuali. Musytari dalam hal ini haruslah nasabah danamon syariah yang telah disetujui oleh pihak danamon syariah untuk mendapatkan PKE ini. Nasabah ini ditentukan oleh pihak bank setelah mengajukan formulir permohonan PKE.

14

Ibid., Pasal 2.

15

Ibid., Pasal 3 butir 2.



2.

Objek Solusi Emas Murni iB Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa objek dari pembiayaan ini adalah

logam mulia berupa emas. Emas yang dijadikan objek pembiayaan dalam Solusi Emas Murni iB dapat berbentuk pipih (kepingan emas), koin emas antam/ dinar/ ringgit, koin ONH+, emas batangan, atau dalam bentuk perhiasan sesuai dengan pilihan nasabah. Jumlah pembiayaan minimum yang ditawarkan Danamon Syariah adalah senilai harga 5 gram emas dan maksimal sejumlah Rp. 150.000.000,-. Emas yang dijadikan agunan PKE ini dapat dibeli oleh nasabah dari Danamon Syariah melalui rekanan Danamon Syariah, maupun emas yang nasabah beli sendiri dari tempat lain.16 Hal ini dijelaskan pada Pasal 3 butir 2 Akad Pembiayaan Kepemilikan Emas yang berbunyi:17 Bahwa Bank menjual emas kepada Nasabah yang dibeli dari Penyedia Emas sesuai pesanan Nasabah dan Nasabah membeli barang sesuai dengan yang dipesannya kepada Bank. Analisis Yuridis Solusi Emas Murni iB UUS Bank Danamon Pengaturan mengenai Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas secara khusus diatur dalam SEBI No. 14/16/DPbS perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010 perihal Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Dari kedua peraturan yang mengatur mengenai Pembiayaan Kepemilikan Emas tersebut, maka Penulis akan melakukan analisis atas kesesuaian pelaksanaan produk Solusi Emas Murni iB terhadap ketentuan mengenai PKE, yang meliputi antara lain: 1.

Dilihat dari ketentuan mengenai definisi pembiayaan dengan akad murabahah Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.14/16/DPbS tentang Produk Pembiayaan

Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pada Pasal 1 angka 1

16

Rekanan Danamon Syariah adalah penyedia (penjual) emas yang bekerja samadengan Danamon Syariah untuk memasok emas yang dibutuhkan dalam pembiayaan ini. Rekanan ini berbeda bagi setiap kantor UUS karena rekanan penyedia emas harus memiliki lokasi yang terjangkau bagi masing-masing kantor UUS Danamon untuk memudahkan transaksi pembiayaan. 17

Danamon Syariah (a), Op. Cit., Pasal 3 butir 2.



disebutkan bahwa, Pembiayaan Kepemilikan Emas yang selanjutnya disebut PKE adalah pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah.18 Sedangkan yang dimaksud dengan “Pembiayaan” menurut Pasal 1 angka 25 UndangUndang Perbankan Syariah adalah penyedian dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.19 Kemudian pada penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d, dijelaskan bahwa Akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang denagn menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati.20 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai, dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:21 1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. 2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn). 3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Dari uraian diatas mengenai Pembiayaan Kepemilikan Emas dengan akad murabahah, maka dapat disimpulkan beberapa butir di bawah ini: 1. PKE merupakan sebuah produk pembiayaan pada Bank Syariah/Unit Usaha Syariah. 2. Objek pembiayaan adalah berupa logam mulia emas. 3. Pembiayaan bank kepada nasabah untuk memiliki emas tersebut menggunakan akad murabahah. 4. Bank secara tegas menyatakan harga beli emas tersebut kepada nasabah beserta margin yang diinginkan. 5. Objek pembiayaan (emas) dijadikan sebagai jaminan pembiayaan tersebut. 6. Nasabah membayar kepada bank harga beli ditambah dengan margin keuntungan bank yang tetap dan disepakati bersama. 18

Bank Indonesia, Op.Cit., Pasal 1 angka 1.

19

Indonesia, Op.Cit., Pasal 1 angka 25.

20

Ibid., Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d.

21

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.



7. Nasabah membayar dengan cara dicicil atau angsuran dengan jumlah yang tetap setiap bulannya. Apabila dibandingkan dengan pengertian Pembiayaan Kepemilikan Emas tersebut diatas, maka Solusi Emas Murni iB telah memenuhi pengertian tersebut. Berdasarkan uraian mengenai Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Solusi Emas Murni iB Danamon Syariah pada pokok bahasan sebelumnya, diketahui bahwa Solusi Emas Murni iB merupakan suatu produk pembiayaan dari Unit Usaha Syariah Bank Danamon, yaitu berupa pembiayaan logam mulia emas menggunakan akad murabahah dimana bank menyatakan kepada nasabah secara transparan harga beli dan keuntungan yang diinginkan oleh bank. Prosedur pembiayaan Solusi Emas Murni iB secara sederhana dilakukan dengan pengajuan permohonan pembiayaan yang kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan melalui Akad Pembiayaan kepemilikan Emas. Dalam akad yang merupakan satu kesatuan dengan Sertifikat Pembiayaan Kepemilikan Emas, tertera dengan jelas harga beli, margin keuntungan, deskripsi emas yang dijadikan Agunan PKE, jangka waktu pembiayaan, serta besarnya jumlah angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya. Dari pembahasan ini maka didapati bahwa Solusi Emas Murni iB sudah memenuhi unsur-unsur mengenai PKE sesuai pengertian dalam perundangundangan. 2.

Dilihat dari ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian Undang-Undang Perbankan Syariah pada Pasal 35 ayat (1) mengamanatkan kepada

Bank Syariah dan UUS untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya.22 Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, maka dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.14/16/DPbS perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah diatur mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam produk Pembiayaan Kepemilikan Emas yang terdiri dari sepuluh pasal. Untuk mengetahui apakah produk Solusi Emas Murni iB telah memenuhi penerapan prinsip kehati-hatian tersebut, maka selanjutnya akan dibahas satu-persatu mengenai prinsip kehati-hatian dalam SEBI No.14/16/DPbS perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dikaitkan dengan penerapannya pada Solusi Emas Murni iB di Danamon Syariah. 22

Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehatihatian. Lihat: Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah.



1.

Mengenai kebijakan dan prosedur produk pembiayan Bank Syariah atau UUS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis secara memadai, termasuk prosedur analisis yang mendasarkan antara lain pada tingkat kemampuan membayar dari nasabah.23 Pasal ini mewajibkan bagi Bank Syariah/UUS untuk memiliki prosedur pelaksanaan

(Standard Operating Procedures/SOP) secara tertulis yang memadai. Melalui wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan pihak dari Danamon Syariah, Solusi Emas Murni iB memiliki prosedur pelaksanaan produk ini yang telah disetujui oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia yang dilampirkan pada saat pengajuan permohonan persetujuan realisasi produk Pembiayaan Kepemilikan Emas.24 SOP Solusi Emas Murni iB kemudian juga dijadikan dasar atas pembentukan akad pembiayaan. Akad pembiayaan Solusi Emas Murni iB pada Danamon Syariah bernama Akad Pembiayaan Kepemilikan Emas. Akad ini berisi hal-hal yang perlu disepakati nasabah dan bank dalam melakukan pembiayaan Solusi Emas Murni iB. Akad Pembiayaan Kepemilikan Emas ini sendiri merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertifikat PKE dan Formulir Permohonan Pembiayaan. dengan demikian dapat disimpulakan bahwa Danamon Syariah sebagai penyelenggara produk pembiayaan Solusi Emas Murni iB telah memiliki prosedur pelaksanaan tertulis secara memadai sebagaimana yang dimaksud. Sedangkan mengenai prosedur analisis tingkat kemampuan membayar nasabah dalam Solusi Emas Murni iB dilakukan melalui analisis dari data yang diisi nasabah dalam Formulir Permohonan Pembiayaan. Formulir yang berjudul Aplikasi Permohonan Solusi Emas Danamon Syariah. Dari formulir tersebut dapat dilihat bahwa yang berhubungan dengan tingkat kemampuan membayar nasabah hanyalah pada keterangan mengenai pekerjaan, jabatan, jumlah penghasilan dan sumber penghasilan nasabah. Tidak ada detil keterangan lain yang dapat dijadikan alasan keyakinan bank untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut. Padahal dalam SEBI No.10/14/DPbS perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, butir 23

Bank Indonesia, Op.Cit., Pasal 2 ayat (1).

24

Setiap Bank Syariah atau UUS yang ingin melakukan penyaluran dana dalam bentuk produk PKE harus memperoleh persetujuan dari BI dengan melampirkan prosedur pelaksanaan mengenai produk tersebut seperti yang diatur dalam pada ketentuan dalam SEBI No.10/31/DPbS perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.



1d disebutkan bahwa Bank Syariah juga wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad murabahah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (capacity), keuangan (capital), dan/atau prospek usaha (condition).25 Menurut pihak Danamon Syariah, penilaian permohonan pembiayaan dilakukan oleh petugas yang bernama Gold Appraiser (GA). Proses permohonan tersebut dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat yaitu satu sampai dengan dua jam saja. Dalam waktu yang sangat singkat tersebut GA hanya akan meminta keterangan dari nasabah apabila ada hal yang kurang jelas dari Aplikasi Permohonan Solusi Emas Danamon Syariah yang diisi oleh nasabah. Dengan penilaian atas dasar data dalam formulir yang sangat terbatas dan dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, Penulis meragukan bahwa pihak bank telah melakukan analisis yang maksimal. Menurut Penulis minimnya analisis mengenai tingkat kemampuan membayar nasabah ini dikhawatirkan akan membawa masalah dikemudian hari, misalnya terjadinya banyak kredit macet. 2.

Mengenai Agunan Pembayaran pembiayaan Solusi Emas Murni iB dilakukan dengan cara angsuran,

sehingga bank memerlukan agunan untuk menjamin janji pembayaran nasabah. Dari definisi agunan pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan Syariah dan definisi agunan PKE pada Pasal 1 angka 4 SEBI No.14/16/DPbS, dapat disimpulkan bahwa Agunan PKE adalah jaminan bagi bank bahwa nasabah yang diberikan pembiayaan akan melunasi hutangnya kepada bank, dan yang dijadikan jaminan adalah objek PKE itu sendiri, yaitu emas yang dibiayai oleh bank.26 Pada Akad pembiayaan Kepemilikan Emas Solusi Emas Murni iB disebutkan bahwa untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib sebagaimana mestinya hutang nasabah berdasarkan Akad Pokok ini, nasabah menjaminkan emas yang dibiayai dengan PKE kepada bank (selanjutnya disebut “Agunan/Barang”), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Sertifikat PKE.27 25

Lihat: SEBI No.10/14/DPbS perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, butir 1d. 26 Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa Agunan adalah jeminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Sedangkan pada Pasal 1 angka 4 SEBI No.14/16/DPbS disebutkan bahwa Agunan PKE adalah emas yang dibiayai oleh Bank Syariah atau UUS. 27

Danamon Syariah (a), Op.Cit., Pasal 4 butir 5.



Dari isi akad tersebut diketahui bahwa jaminan Solusi Emas Murni iB adalah emas yang dibiayai sesuai yang tertera dalam Sertifikat PKE, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud. Lebih lanjut pengaturan mengenai Agunan PKE disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) SEBI No.14/16/DPbS yang berbunyi: 28 Agunan PKE ditetapkan sebagai berikut: a. diikat secara gadai; b. disimpan secara fisik di Bank Syariah atau UUS; c. tidak dapat ditukar dengan agunan lain. Mengenai ketentuan pada pasal diatas yang menyatakan bahwa agunan PKE diikat secara gadai, dalam produk pembiayaan Solusi Emas Murni iB dituangkan dalam sebuah akad yang disebut dengan Akad Gadai Emas. Akad tersebut dibuat khusus untuk mengikat agunan PKE, hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 3 butir 2 Akad Gadai Emas yang menyatakan:29 Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan secara sebagaimana mestinya seluruh hutang nasabah kepada bank berikut denda serta biaya-biaya lain yang mungkin timbul karena fasilitas PKE yang diberikan berdasarkan Akad Pokok, nasabah menjaminkan dan menggadaikan kepada bank, semua hak atas Barang Emas sebagaimana akan disebut dalam Sertifikat PKE yang terletak dibalik Akad ini.

Lebih lanjut, terdapat pula pasal dalam Akad Pembiayaan Kepemilikan Emas yang menyatakan bahwa apabila menurut pendapat bank nilai dari agunan/barang tidak lagi cukup untuk menjamin hutang nasabah kepada bank, maka nasabah sepakat untuk menambah agunan/barang lainnya yang disetujui oleh bank.30 Hal ini tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku karena diperbolehkan oleh undang-undang. Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, terdapat dua jenis agunan, yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok adalah barang, proyek atau hak tagih yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Sedangkan agunan tambahan 28


29

Danamon Syariah (b), Akad Gadai Emas, Op.Cit., Pasal 3 butir 2.

30

Apabila menurut pendapat bank nilai dari agunan/barang tidak lagi cukup untuk menjamin hutang nasabah kepada bank, maka nasabah sepakat untuk menambah agunan/barang lainnya yang disetujui oleh bank. Lihat: Akad pembiayaan Kepemilikan Emas, Pasal 4 butir 6.



adalah barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan Syariah juga disebutkan bahwa Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.31 Berdasarkan uraian mengenai jaminan dalam PKE di atas, dapat disimpulkan bahwa jaminan dalam pembiayaan Solusi Emas Murni iB telah memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait. 3.

Mengenai Plafon Pembiayaan Batas maksimum pemberian Pembiayaan Kepemilikan Emas oleh BI diatur pada

SEBI No. 14/16/DPbS yang menyebutkan bahwa jumlah PKE setiap nasabah ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).32 Pada Akad Pembiayaan Kepemilikan Emas Solusi Emas Murni iB tidak terdapat pasal yang menyebutkan batas maksimum pembiayaan. Namun dalam wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan pihak Bank Danamon Syariah, diketahui bahwa batas maksimum pembiayaan Solusi Emas Murni iB adalah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Maka ketentuan ini telah terpenuhi. 4.

Mengenai pembiayaan Qardh dan PKE sekaligus Sebelum adanya produk PKE, masyarakat lebih dahulu mengenal Produk Qardh

Beragun Emas atau yang biasanya disebut Gadai Emas Syariah. Secara sederhana produk Qardh Beragun Emas adalah produk penyaluran dana berupa peminjaman uang (utang piutang) yang diberikan oleh Bank Syariah/UUS kepada nasabah dengan jaminan berupa penyerahan hak penguasaan secara fisik atas emas dari nasabah kepada Bank Syariah/UUS yang diikat dengan akad rahn. Gadai Emas Syariah cukup populer dikalangan masyarakat, sehingga setelah adanya produk PKE, BI tetap memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan kedua fasilitas pembiayaan ini secara bersamaan dengan batasan-batasan tertentu. Hal tersebut terlihat dalam SEBI No. 14/16/DPbS yang berbunyi:33 31

Indonesia, Op.Cit., Pasal 1 angka 23.

32


33

Ibid., Pasal 2 ayat (4).



Nasabah dimungkinkan untuk memperoleh pembiayaan Qardh Beragun Emas dan PKE secara bersamaan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jumlah saldo pembiayaan secara keseluruhan adalah paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan b. Jumlah saldo PKE adalah paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Selain produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Solusi Emas Murni iB, Danamon Syariah sejak tahun 2010 juga telah memiliki produk Gadai Emas Syariah yang bernama Solusi Emas iB. Danamon Syariah melalui wawancara dengan Penulis menyatakan bahwa dimungkinkan untuk dilakukannya PKE Solusi Emas Murni iB terhadap nasabah yang sebelumnya telah memiliki fasilitas Gadai Emas Syariah Solusi Emas iB, ataupun sebaliknya. Prosedur

pelaksanaannya

dilakukan

sama

dengan

prosedur

masing-masing

pembiayaan tersebut, namun terdapat batasan-batasan khusus. Yang paling utama adalah akumulasi dari kedua pembiayaan tersebut tidak lebih dari Rp. 250.000.000,-, dengan maksimal pembiayaan Solusi Emas Murni iB sebesar Rp.150.000.000,-. Batasan maksimal ini berlaku juga untuk nasabah dalam satu keluarga. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga utama yang berhubungan langsung, yaitu nasabah yang memiliki hubungan suami- istri, orang tua- anak, serta adik dan kakak. Dengan demikian dalam satu keluarga tidak diperkenankan untuk memiliki akumulasi pembiayaan Solusi Emas iB dan Solusi Emas Murni iB melebihi Rp.250.000.000,-. Ketentuan lain yang sangat penting adalah agunan dari kedua pembiayaan ini harus berbeda, sehingga apabila nasabah telah memiliki fasilitas PKE Solusi Emas Murni iB, ia tidak dapat mengajukan permohonan pembiayaan Solusi Emas iB dengan Agunan PKE yang belum ia lunasi dan masih berada dalam kekuasaan bank. 5.

Mengenai Down Payment Dalam SEBI No. 14/16/DpbS ditentukan bahwa:34 Uang muka (down payment) PKE ditetapkan sebesar presentase tertentu dari harga perolehan emas yang dibiayai oleh Bank Syariah atau UUS, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), untuk emas dalam bentuk lantakan (batangan); dan/atau

34




b. Paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), untuk emas dalam bentuk perhiasan. Uang muka PKE dibayar secara tunai oleh nasabah kepada Bank Syariah atau UUS. Sumber dana uang muka PKE harus berasal dari dana nasabah sendiri (self financing) dan bukan berasal dari pinjaman. Pada wawancara yang dilakukan Penulis tanggal 22 Januari 2013, pihak Danamon Syariah menyatakan bahwa besarnya DP bagi produk Solusi Emas Murni iB adalah 32% dari jumlah pembiayaan untuk jenis agunan apapun (baik berupa emas batangan maupun perhiasan), dan untuk jangka waktu angsuran berapapun. Namun pada wawancara kedua yang dilakukan pada tanggal 2 Mei 2013, terdapat perubahan presentase DP yaitu menjadi “sekitar” 20% mulai bulan Februari 2013.35 Tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai berapa persen tepatnya DP untuk setiap jenis agunan, namun besarnya minimum DP Solusi Emas Murni iB telah dipatok jumlahnya sesuai dengan banyak gram emas yang dibiayai, seperti yang tertera pada tabel dibawah ini:36 10

25

50

100

*Harga Beli /Gram

508.000

501.000

496.000

490.000

T

DP Minimum

1.504.960

3.587.400

6.924.800

13.249.600

E

24 bln

194.680

485.125

968.000

1.930.600

N

36 bln

147.567

367.254

732.133

1.458.567

O

48 bln

311.450

620.400

1.234.800

R

60 bln

280.473

558.320

1.110.340

Angsuran

Gram

*harga dalam rupiah Gambar 7. Tabel Pembiayaan Solusi Emas Murni iB Dari tabel diatas, maka dapat dihitung berapa persen DP dari setiap jenis pembiayaan dan ditemukan bahwa besar presentase DP pada pembiayaan Solusi Emas Murni iB adalah 24,36% untuk 10 gram emas, 23,55% untuk 25 gram emas, 22,96% untuk 50 gram emas, dan 22,4% untuk 100 gram emas dengan jangka waktu pembiayaan selama 24 bulan. Presentase yang sama juga berlaku untuk seluruh pilihan jangka waktu pembiayaan. 35

Wawancara dengan Bapak Muhammad Yunus, Kepala Cabang Unit Usaha Syariah Bank Danamon Jakarta-Blok A pada 2 Mei 2013. 36

Danamon Syariah (c), Brochure Solusi Emas Murni iB, 2 Mei 2013.



Dengan demikian ketentuan DP paling rendah 20% untuk emas dalam bentuk lantakan telah terpenuhi. Namun yang perlu diperhatikan adalah Danamon Syariah menyatakan bahwa DP berkisar 20% juga berlaku untuk pembiayaan dalam bentuk perhiasan, padahal dalam SEBI No. 14/16/DPbS disebutkan bahwa untuk emas dalam bentuk perhiasasn paling rendah DP sebesar 30%. Apabila merujuk dari peraturan tersebut, maka Solusi Emas Murni iB tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud. Karena bentuk dan sifat emas dalam bentuk batangan dengan bentuk perhiasan yang berbeda, maka menurut Penulis seharusnya Danamon Syariah tidak menyearatakan kebijakan besar DP bagi kedua jenis PKE tersebut. 6.

Mengenai jangka waktu pembiayaan SEBI No. 14/16/DPbS menyatakan bahwa jangka waktu PKE paling singkat adalah

dua tahun dan paling lama lima tahun. Dimungkinkan adanya penpanjangan jangka waktu pembiayaan dengan ketentuan harga jual yang disepakati pada akad awal tidak boleh bertambah.37 Pembiayaan Solusi Emas Murni iB memiliki jangka waktu pembiayaan dari 24-60 bulan dengan ketentuan jangka waktu yang telah disepakati di awal akad tidak dapat diperpanjang. Dengan demikian, jangka waktu pembiayaan Solusi Emas Murni iB telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud pada SEBI No. 14/16/DPbS perihal Produk Pembiayaan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 7.

Mengenai biaya penyimpanan Pasal 2 ayat (7) SEBI No.14/16/DPbS menyatakan bahwa Bank Syariah atau UUS

dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE.38 Pengikatan Agunan PKE pada Solusi Emas Murni iB di tuangkan dalam Akad Gadai Emas. Dalam akad ini tidak terdapat ketentuan mengenai biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Menurut pihak Danamon Syariah, untuk penyimpanan Agunan PKE oleh bank tidak akan dikenakan biaya apapun karena Agunan PKE merupakan bagian dari akad murabahah, bukan seperti agunan pada Gadai Emas Syariah. Pada Gadai Emas Syariah, emas yang disimpan oleh bank adalah emas milik nasabah yang dijadikan jaminan atas perjanjian hutang piutang yang dilakukan antara bank dengan nasabah, sehingga nasabah harus 37

Bank Indonesia, Op.Cit., Pasal 2 angka 6.

38

Ibid., Pasal 2 ayat (7).



menanggung biaya yang dikeluarkan bank untuk menyimpan dan memelihara emas milik nasabah tersebut. Sedangkan pada PKE, selama agunan berupa emas tersebut masih secara fisik disimpan oleh bank, menandakan bahwa belum terjadinya pelunasan pembiayaan oleh nasabah, sehingga Agunan PKE tersebut belum secara sah merupakan milik nasabah. Oleh sebab itu, nasabah tidak perlu menanggung biaya yang dikeluarkan atas penyimpanan dan pemeliharaannya. 8.

Mengenai pembayaran angsuran Tata cara pembayaran pelunasan PKE dalam SEBi No.14/16/DpbS ditetapkan dengan

ketentuan sebagai berikut: 39 a. Pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama setiap bulan; b. Pelunasan dipercepat dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Paling singkat 1 (satu) tahun setelah akad pembiayaan berjalan; 2) Nasabah wajib membayar seluruh pokok dan margin (total piutang) dengan menggunakan dana yang bukan berasal dari penjualan agunan emas; dan 3) Nasabah dapat diberikan potongan atas pelunasan dipercepat namun tidak boleh diperjanjikan dalam akad. Prosedur pelunasan pembiayaan Solusi Emas Murni iB Danamon Syariah dilakukan dengan cicilan setiap bulannya dengan jangka waktu minimal dua tahun dan maksimal lima tahun. Besarnya jumlah angsuran adalah sama setiap bulannya yang ditentukan dengan perhitungan:40 [(harga emas x jumlah gram emas) + margin keuntungan] – DP X bulan (jangka waktu angsuran)

Apabila nasabah ingin melunasi pembiayaan tersebut lebih cepat dari jatuh tempo angsuran, nasabah hanya dapat melakukannya pada bulan ke-13 setelah akad pembiayaan 39


40

Wawancara dengan Bapak Muhammad Yunus, Kepala Cabang Unit Usaha Syariah Bank Danamon Jakarta-Blok A pada 22 Januari 2013.



berjalan. Tdak terdapat ketentuan dalam akad mengenai potongan atas pelunasan. Sedangkan untuk perpanjangan waktu angsuran, Danamon Syariah tidak memiliki kebijakan tersebut. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Solusi Emas Murni iB telah memnuhi ketentuan pada butir dua dan tiga. Kemudian ketentuan yang menyatakan bahwa Nasabah wajib membayar seluruh pokok dan margin (total piutang) dengan menggunakan dana yang bukan berasal dari penjualan agunan emas dapat dibuktikan dengan kebijakan penyimpanan agunan emas oleh bank sejak penandatanganan Sertifikat PKE hingga terjadi pelunasan. Dengan keberadaan agunan emas dalam kekuasaan bank selama pembiayaan, maka tidak dimungkinkan nasabah untuk menjual agunan emas tersebut untuk melunasi pembiayaan. 9.

Mengenai eksekusi agunan Menurut ketentuan pada SEBI No.14/16/DPbS, apabila nasabah tidak dapat melunasi

PKE pada saat jatuh tempo dan/atau PKE digolongkan macet maka agunan dapat dieksekusi oleh Bank Syariah atau UUS setelah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal akad PKE. Hasil eksekusi agunan diperhitungkan dengan sisa kewajiban nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:41 a. Apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban nasabah maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah; atau b. Apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah maka selisih kurang tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah. Ketentuan mengenai eksekusi Agunan PKE pada Solusi Emas Murni iB terdapat pada Akad Pembiayaan Emas dan Akad Gadai Emas Secara lebih mendetil. Pasal 4 butir 8 Akad Pembiayaan Kepemilikan Emas berbuyi:42 Apabila Nasabah tidak dapat melunasi PKE pada saat jatuh tempo dan/atau PKE digolongkan macet, maka Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank, yaitu kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk sebab yang ditentuakan dalam pasal 1813 KUHPerdata untuk melakukan eksekusi/menjual/ menyuruh menjual/ memindahkan/menyerahkan Agunan/Barang tersebut dengan harga atau syarat-syarat yang dianggap baik oleh Bank setelah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan Akad Pokok 41


42




ini atau sebagaimana diatur oleh kebijakan Bank Indonesia yang berlaku, dan uang hasil penjualan Agunan/Barang tersebut digunakan Bank untuk membayar/melunasi hutang Nasabah kepada Bank setelah dikurangi biaya penjualan Agunan/barang dan biaya-biaya lainnya. Jika penjualan Agunan/Barang tidak cukup untuk membayar seluruh hutang Nasabah kepada Bank, maka Nasabah tetap bertanggung jawab membayar sisi hutang sampai dengan lunas, dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan hasil penjualan Agunan/Barang maka Nasabah berhak menerima kelebihan setelah dipotong kewajiban. Dari ketetuan mengenai eksekusi Agunan PKE Solusi Emas Murni iB dalam kedua akad diatas, maka disimpulkan bahwa ketentuan tersebut telah sesuai dengan pengaturan dalam SEBI No. 14/16/DPbS karena: 1. Agunan dapat dieksekusi oleh bank setelah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal akad PKE seperti yang tercantum pada Pasal 4 butir 8 Akad Pembiayaan kepmilikan Emas yang berbunyi “...oleh Bank setelah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan Akad Pokok ini atau sebagaimana diatur oleh kebijakan Bank Indonesia yang berlaku,...”43 2. Hasil eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban nasabah maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 butir 8 Akad Pembiayaan kepmilikan Emas yang berbunyi “...apabila terdapat kelebihan hasil penjualan Agunan/Barang maka Nasabah berhak menerima kelebihan setelah dipotong kewajiban.”44 3. Hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah maka selisih kurang tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah, seperti yang diatur dalam Pasal 4 butir 7 Akad Gadai Emas yang berbunyi “Apabila hasil penjualan Barang tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutang nasabah berdasarkan Akad Pokok maka nasabah tetap berkewajiban membayar seluruh kekurangannya kepada bank dengan seketika dan sekaligus...”45 10.

Mengenai hak nasabah atas transparansi informasi produk bank

43


44

Ibid.

45




Menurut SEBI No.14/16/DpbS dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada penyaluran Pembiayaan Kepemilikan Emas, Bank Syariah atau UUS harus menjelaskan secara lisan dan tertulis karakteristik produk yang mencakup paling kurang: 46 a. Persyaratan calon nasabah; b. Biaya-biaya yang akan dikenakan; c. Besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah; d. Tata cara pelunasan dipercepat; e. Tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang tidak mampu membayar; f. Konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah tidak mampu membayar; dan g. Hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi angunan emas. Pada produk pembiayaan Solusi Emas Murni iB tidak terdapat persyaratan calon nasabah yang ditunjukan kepada nasabah secara tertulis. Untuk mengetahui persyaratn calon nasabah, nasabah perlu untuk bertanya langsung kepada pegawai Danamon Syariah. Menurut pihak Danamon Syariah, biasanya mengenai persyaratan calon nasabah ini, calon nasabah cukup mengisi formulir Aplikasi Permohonan Solusi Emas Danamon Syariah, kemudian dari data nasabah dalam formulir itulah bank menilai apakah nasabah tersebut memenuhi persyaratan untuk diberikan pembiayaan. Walaupun tidak bertentangan dengan peraturan, karena calon nasabah dapat mengetahui persyaratan calon nasabah melalui penjelasan secara lisan, namun menurut pendapat Penulis akan lebih baik juka persyaratan calon nasabah tersebut tetap dibuat secara tertulis dan dicantumkan pada brochure atau website yang mempromosikan perihal produk ini, dengan demikian nasabah yang datang untuk mengajukan permohonan pembiayaan sudah mengetahui apakah mereka memenuhi persyaratkan yang dibutuhkan sebagai nasabah penerima fasilitas pembiayaan. Kemudian mengenai biaya-biaya yang dikenakan serta besarnya uang muka dilakukan penjelasan baik secara lisan maupun tulisan. Menurut Danamon Syariah pada saat nasabah ingin mengajukan permohonan Solusi Emas Murni iB, pegawai Danamon Syariah akan memberitahukan biaya yang perlu dikeluarkan, antara lain biaya administrasi dan materai.kemudian petugas juga akan menjelaskan mengenai cara perhitungan uang muka yang harus dibayar oleh nasabah. Perhitungan ini berbeda-beda pada setiap nasabah karena 46




harus disesuaikan dengan jumlah pembiayaan yang nasabah inginkan serta harga emas pada saat pehitungan dilakukan. Hasil dari perhitungan inilah yang kemudian akan ditulis dalam Sertifikat PKE. Pelunasan yang dipercepat hanya dijelaskan secara lisan kepada nasabah sebelum dilakuakan penandatanganan akad pembiayaan. Sedangkan mengenai tata cara penyelesaian dan konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran serta hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan emas dituangakan secara tertulis dalam Akad Pembiayaan kepemilikan Emas dan Akad Gadai Emas. Selain dari ketentuan yang tertulis dalam akad, juga akan diberikan penjelasan secara lisan mengenai hal-hal tersebut untuk membantu pemahan nasabah terhadap pelaksanaan produk ini.

Penutup Setelah melakukan pembahasan mengenai jual beli emas secara tidak tunai menggunakan akad murabahah dalam bentuk Pembiayaan Kepemilikan Emas, serta pembahasan secara khusus mengenai Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Solusi Emas Murni iB di Danamon Syariah, maka akan ditarik beberapa simpulan. Simpulan pertama adalah mengenai praktik pembiayaan murabahah unruk kepemilikan emas pada Solusi Emas Murni iB Danamon Syariah. Pembiayaan Kepemilikan Emas Solusi Emas Murni iB menggunakan akad murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan, yang dibayar secara angsuran. Objek pembiayaan adalah emas dalam bentuk batangan atau dalam bentuk lainnya yang diinginkan oleh nasabah. Bank secara transparan menyatakan kepada nasabah harga beli emas dan keuntungan yang diambil oleh bank di awal akad. Jumlah pembiayaan tersebutlah yang kemudian menjadi hutang nasabah kepada bank. Simpulan selanjutnya adalah mengenai kesesuaian praktik PKE Solusi Emas Murni iB dengan peraturan perundang-undangan terkait. Setelah melakukan analisis produk Solusi Emas Murni iB terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undanga dan Prinsip Syariah, ditemui bahwa pada pelaksanaan PKE Solusi Emas Murni iB Danamon Syariah terdapat ketidak sesuaian akan besar presentase DP untuk PKE berbentuk perhiasan pada Solusi Emas Murni iB dengan ketentuan dalam SEBI No. 14/16/DPbS perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. SEBI No. 14/16/DPbS menentukan bahwa besar uang muka paling rendah adalah 30% untuk emas dalam bentuk



perhiasan. Selain perihal presentase DP tersebut, produk Solusi Emas Murni iB Danamon Syariah telah memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Perbankan Syariah di Indonesia. Setelah melakukan analisis dan menarik simpulan dari pembahasan, maka pada bagian ini akan dikemukakan saran-saran yang kiranya dapat berguna untuk meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan produk Pembiayaan Kepemilikan Emas, yaitu: 1. Bagi Unit Usaha Syariah Bank Danamon, untuk meninjau kembali kebijakan mengenai presentase DP pembiayaan. menurut pendapat penulis, akan lebih baik jika Danamon Syariah tidak menyamaratakan besar DP PKE dalam bentuk lantakan denagn PKE dalam bentuk perhiasan, seperti yang ditentukan pada SEBI No. 14/16/DPbS perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Selain itu, dalam pemberian persetujuan PKE, pihak bank harus lebih berhati-hati untuk menilai kapasitas nasabah sebelum memberikan fasilitas pembiayaan dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah. 2. Bagi nasabah calon penerima fasilitas PKE, disarankan untuk meminta informasi selengkap-lengkapnya

sebelum

memutuskan

untuk

mengajukan

permohonan

pembiayaan. Karena nasabah hanya diberikan pilihan untuk menyetujui atau menolak klausula-klausula dalam akad yang telah dibuat oleh bank secara sepihak. Dengan demikian, kesempatan yang paling baik bagi nasabah adalah dengan secara cermat mempertimbangkan seluruh kesepakatan terhadap kemampuan dan kepentingan diri nasabah sebelum melakukan akad. Hal-hal yang penting untuk dipertimbangkan oleh nasabah adalah besarnya angsuran, jangka waktu pembiayaan, cara pembayaran, serta kesesuaian hal-hal tersebut dengan yang tertulis pada Sertifikat Kepemilikan Emas. Kemudian nasabah juga perlu meminta penjelasan tentang apa yang akan terjadi apabila suatu hari nasabah tidak dapat melanjutkan pembiayaan dengan berbagai sebab yang mungkin terjadi. Secara umum yang paling penting adalah terjadinya kesepahaman antara nasabah dengan bank mengenai hak dan kewajiban bagi masingmasing pihak yang timbul dari akad pembiayaan ini. 3. Bagi Bank Indonesia, untuk meningkatkan pengawasan produk ini dengan tidak hanya meminta SOP produk pada saat mengajukan izin realisasi produk, namun juga dengan melakukan review SOP tersebut secara berkala. Akan lebih baik jika pengawasan tidak terbatas pada review atas SOP dan laporan rutin yang dibuat oleh pihak bank saja, namun juga dengan memeriksa dokumen-dokumen yang menjadi



pengikat antara bank dengan nasabah, seperti formulir aplikasi permohonan pembiayaan, akad pembiayaan, dan sertifikat pembiayaan.

Daftar Pustaka

Buku Bank Indonesia. Statistik Perbankan Syariah. November 2012. Direktorat Perbankan Syariah Indonesia. Kodifikasi Produk Perbankan Syariah. 2008. Djalil, Fathurahman. Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Sinar Grafika: Jakarta, 2012. Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2005. Vogel, Frank E. dan Samuel L. Hayes. Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return. Massachusetts: Kluwer Law International, 1998. Peraturan Bank Indonesia. Surat Edaran Bank Indonesia Perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. SEBI No. 14/16/DPbS. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia perihal Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa DSN No. 77/DSN-MUI/V/2010. Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, UU No. 21 tahun 2008, LN No. 94, TLN No. 4867. Produk Lembaga Unit Usaha Syariah Bank Danamon, Akad Pembiayaan kepemilikan Emas (Murabahah). Unit Usaha Syariah Bank Danamon, Piagam Akad Gadai Emas (Rahn). Unit Usaha Syariah Bank Danamon, Brochure Solusi Emas Murni iB. Mei 2013. Internet “Mengenal Jual-Beli Murabahah.” http://ekonomisyariat.com/fikihekonomi syariat/mengenal jual beli-murabahah.html. Diunduh 3 November 2012.



Wulan Cahyaningrum. Pembimbing: Nadia Maulisa, S.H., M.H. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Abstrak

Recommend Documents