Vol.7 No.3 2014 KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN BENTUK USAHA TETAP (PERMANENT ESTABLISHMENT) DALAM DIMENSI HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA Oleh: Putu Ratih Prabandari1, Ni Ketut Supasti Dharmawan2, Desak Putu Dewi Kasih3 ABSTRACT Companies with a permanent establishment is a form of a business carried on in Indonesia, carried out either by an individual or entity whose establishment was not done in Indonesia. The company with a permanent establishment differences with the concept of establishment permitted by the Investment Act. Starting from the concept, which raised the question of how the legal position of the company with a permanent establishment in the perspective of the Investment Law. The general objective of this study is an attempt to develop jurisprudence in relation to the company's legal position with a permanent establishment under the Investment Law. This normative research method, to examine the books and legal materials related to the issue under study. Companies with a permanent establishment in Indonesia is foreign investment, it is appropriate for the government is required to provide legal protection to the investors, including protecting the rights and interests of investors in investing in Indonesia. In order for them to get their rights in accordance with the laws mandated, so the investment law are expected to protect the interests of the parties who invest either directly or indirectly involved in Indonesia. Guarantee legal certainty to investors, so the investment is economically capable of generating profits for investors. Keywords: Company With Permanent Establishment, Investment, Rule of Law.
1
2
3
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali. Alamat : Jalan Bukit Sari Utara No. 20 Denpasar, e-mail:
[email protected] Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, alamat di Batubulan Sukawati Gianyar, email :
[email protected] Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, alamat di Denpasar, e-mail :
[email protected]
439
Vol.7 No.3 2014 I. PENDAHULUAN
sistem penanaman modal karena bersifat
1.1 Latar Belakang
sangat kompleks sehingga tidak setiap jual
Keterbukaan
informasi
yang
beli, sewa menyewa, tukar menukar dan
merupakan akibat dari globalisasi ekonomi
perbuatan
saat
untuk
keuntungan
termasuk
menanamkan modal di berbagai negara, hal
penanaman
modal.
ini menimbulkan persaingan yang ketat
penanam modal asing ke dalam suatu negara
dalam perdagangan dunia. Dikaitkan dengan
yang
ini, perusahaan sebagai pelaku utama
dengan argumentasi masing-masing antara
ekonomi
terus
lain seperti kehadiran penanam modal asing
efektifitas
dapat mengancam industri dalam nengeri
bisnisnya dan berusaha mengembangkan
sendiri dan mengancam kedaulatan negara,
usahanya sampai melewati batas yurisdiksi
sehingga perencanaan, pelaksanaan serta
ini
membuka
akan
meningkatkan
berusaha efisiensi
negara.4
suatu
kepentingan
peluang
dan
Untuk
penanam
untuk
menyatukan
modal
dengan
lain
sekedar
berdaulat
pengendalian
menghasilkan
kedalam Dengan
kehadiran
menimbulkan
sesuai
konsep
dengan
pendapat
peraturan
hukum penanaman modal.5
penerima modal tidaklah mudah, karena
Untuk
menjalankan
pengelolaan
apabila negara penerima modal terlalu ketat
tersebut, umumnya penanam modal asing
dalam menetapkan syarat penanaman modal,
menggunakan
bisa saja penanam modal mengurungkan
dimana perusahan-perusahaan bisnis yang
niatkan untuk menanamkan modalnya di
besar menyesuaikan struktur organisasinya
negara tersebut. Hal ini terjadi karena di era
dalam membagi resiko dan memperoleh
globasasi, penanam modal dapat dengan
keuntungan dari keputusan ekonomi. Suatu
leluasa untuk menentukan tempat dalam
induk perusahaan yang hendak menjalankan
melakukan usahanya tersebut tidak terlalu
aktifitas usahanya di negara lain seperti di
dibatasi ruang geraknya. Dimana untuk
Indonesia,
mengatur jalannya bisnis tersebut, sudah
mendirikan suatu perusahaan yang berbadan
barang tentu memerlukan seperangkat aturan
hukum Indonesia (Perusahaan Terbatas) atau
yakni hukum penanaman modal sebagai
dapat juga tidak melalui suatu perseroan
payung hukumnya.
terbatas. Atas pendirian cabang perusahaan
Aspek
hukum
penanaman modal
menjadi bagian yang sanagt penting dari 4
Investasi h. 32.
440
Hendrik Budi Untung, 2010, Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
perusahaan
dapat
multinasional
dilakukan
dengan
atau kantor perwakilan dinegara lain dengan suatu
perseroan
5
terbatas,
maka
status
Putu Sudarma Sumadi, 2008, Pengantar Hukum Investasi, Pustaka Sutra, Bandung, h. 9.
Vol.7 No.3 2014 perpajakannya disamakan dengan wajib
hukum Perseoan terbatas (PT), dalam
pajak badan biasa seperti perusahaan lainnya
kaitannya dengan eksistensi PT sebagai
di Indonesia. Sedangkan apabila kantor
subyek hukum mandiri. Dari pemaparan latar
perwakilan asing itu tidak berbadan hukum
belakang diatas, dalam tulisan lebih lanjut
Indonesia,
dibahas mengenai “Kedudukan Hukum
maka
akan
menimbulkan
perusahaan dengan bentuk usaha tetap, yang
Perusahaan
kewajiban
(Permanent Establishment) Dalam Dimensi
perpajakannya
diatur
dalam
Undang-undang Pajak Penghasilan. Pada
“Bentuk
Usaha
Tetap”
Hukum Penanaman Modal Di Indonesia”.
prinsipnya setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Indonesia harus
1.2 Rumusan Masalah Dari uraian diatas, timbul masalah
membayar pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dari setiap kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu negara,
maka
harus
tersedia
suatu
administrasi perpajakan yang baik di negara
yaitu
ketentuan perpajakan dari seluruh wajib pajak (Tax Payers). Perusahaan dengan bentuk usaha tetap yang dijalankan di Indonesia dilakukan baik
kedudukan
hukum
perusahaan dengan bentuk usaha tetap dalam perspektif
Undang-undang
Penanaman
Modal? 1.3 Tujuan Penelitian
tersebut. Administrasi pajak yang baik akan dapat memantau kepatuhan pelaksanaan
bagaimana
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai upaya dalam pengembangan ilmu hukum
dalam
kedudukan
kaitannya
hukum
mengenai
perusahaan
dengan
bentuk usaha tetap dalam perspektif Undangundang Penanaman Modal.
oleh orang pribadi maupun badan yang pendiriannya tidak dilakukan di Indonesia,
II
memiliki perbedaan konsep dengan bentuk usaha yang diperkenankan menurut Undangundang Penananaman Modal dalam Pasal 5 ayat (2). Suatu badan usaha yang modalnya dari dalam negeri tidak harus dalam bentuk badan hukum untuk bentuk usahanya, lain halnya dengan penanaman modal asing, pembentuk undang-undang mensyarat-kan badan usahanya harus berbentuk badan
METODE PENELITIAN Penelitian dalam rangka penulisan ini
dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni sumber penelitian ilmiah dari sisi normatif guna menemukan kebenaran yang didasarkan pada logika keilmuan. Dimana berpedoman pada norma hukum yang
ada
pada
peraturan
perundang-
undangan, konvensi internasional, perjanjian internasional
dan
putusan-putusan 441
Vol.7 No.3 2014 pengadilan serta dengan studi kepustakaan,
orang atau badan usaha selain subyek dalam
yang diperoleh dari bahan-bahan yang terkait
negeri yangberkaitan dengan negara tersebut.
dengan persoalan yang dibahas. Dalam
Keterkaitan tersebutt sering kali terhambat
metode penelitian ini menggunakan bahan-
oleh peraturan perpajakan masing-masing
bahan yakni mencakup; pertama, bahan
negara, sehingga menyebabkan terjadinya
hukum primer yaitu bahan-bahan pustaka
pengenaan pajak berganda terhadap orang
tentang pengetahuan bahan ilmiah yang
pribadi maupun badan usaha yang sama.
mengandung unsur kebaruan mengenai
Dalam penanaman modal, penanam modal
fakta-fakta yang mengangkut perusahaan
dapat melakukan usahanya dengan bentuk
dengan bentuk usaha tetap. Bahan hukum
pembiayaan (joint venture).
sekunder yakni buku serta bahan-bahan
Dalam bentuk pembiayaan ini, pelaku
hukum terkait dengan masalah yang diteliti;
usaha menjadi wajib pajak dalam negeri
serta bahan hukum tertier dengan kamus
walaupun menggunakan perusahaan dengan
Bahasa Indonesia dan kamus hukum.
penanaman modal asing serta berbadan hukum sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Selain itu perusahaan dengan
III PEMBAHASAN Keberadaan penanam modal asing di
modal asing dapat melakukan usahanya
suatu negara saat ini masing menjadi salah
menggunakan perusahaan dengan bentuk
satu alternatif penting dalam memperoleh
usaha tetap yang dapam proses pendiriannya
dana guna melaksanakan pembangunan
tidak berdasarkan ketentuan hukum di
ekonomi. Dalam meningkatkan pertumbuhan
Indonesia, sehingga perusahaan dengan
ekonomi suatu negara, peraturan-peraturan
bentuk usaha tetap adalah bukan wajib pajak
yang berkaitan dengan penanaman modal
dalam negeri. Terkait dengan pengenaan
asing perlu diperhatikan. Selain diatur dalam
pajak
Undang-undang
Modal,
menyebabkan penanam modal mengurung-
peraturan yang tidak kalah pentingnya dalam
kan niatnya untuk menanamkan modalnya di
mengatur pemasukan bagi suatu negara
suatu negara. Selain masalah pengenaan
adalah peraturan pajak. Di kebanyakan
apajk berganda, penyelundupan pajak juga
negara, sektor pajak merupakan penyumbang
acap
terbesar bagi penerimaan negara. Karena
memamnfaatkan celah-celah yang ada untuk
merupakan
penting,negara
tidak membayar pajak di negara sumber
mengenakan pajak tidak hanya kepada
penghasilan dengan melakukan tindakan
subyek dalam negeri tetapi juga terhadap
ilegal yaitu meminimalisir beban pajaknya.
442
sektor
Penanaman
yang
berganda
kali
tersebut,
terjadi
tidak
terjadi
jarang
dengan
Vol.7 No.3 2014 Untuk menghindari hal itu, maka dibentuklah
atau perantara yang berkedudukan bebas
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
dalam rangka melaksanakan perusahannya
(P3B/Tax
sendiri.
Treaty).
Dalam
persetujuan
penghindaran pajak berganda ini juga
Sejalan
dengan
pengertian
dari
mengatur mengeni definisi dari perusahaan
perusahaan dengan bentuk usaha tetap diatas
dengan bentuk usaha tetap (permanent
yang merupakan pelaku usaha, sesuai dengan
establishment) sebagai suatu tempat tertentu
Undang-undang
dimana
usaha
Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 1
perusahaan (luar negeri) dijalankan. Selain
angka 5 dan Undang-undang Perlindungan
diatur dalam tax treaty, Undang-undang
konsumen pada Pasal 1 angka 3 sama –sama
Pajak Penghasilan juga mengatur tentang
menyebutkan pelaku usaha merupakan orang
perusahaan dengan bentuk usaha tetap pada
atau badan usaha baik badan usaha tersebut
Pasal 2 ayat (5), yang mana mendefinisikan
berbadan hukum atau tidak, yang didirikan
perusahaan dengan bentuk usaha tetap adalah
dan berada di Indonesia serta melakukan
merupakan bentuk usaha yang dijalankan di
kegiatan usaha di bidang ekonomi di wilayah
Indonesia, dilakukan baik oleh orang pribadi
Indonesia,
maupun badan usaha yang pendiriannya
kegiatan usahanya tersebut secara sendiri
tidak dilakukan di Indonesia. Dengan
maupun
ketentuan bahwa orang pribadi tersebut
perjanjian. Berdasarkan pengertian pelaku
hanya berada di Indonesia selama 183 hari
usaha dari kedua undang-undang diatas,
dalam jangka 1 tahun. Serta badan usaha
maka perusahaan dengan bentuk usaha tetap
yang pendiriannya tidak dilakukan di
yang juga merupakan pelaku usaha ini
Indonesia serta tidak berkedudukan di
memiliki kriteria yang khusus yaitu:
Indonesia
1.
seluruh
dalam
atau
sebagian
menjalankan
kegiatan
Anti
dalam
Monopoli
dan
menyelenggarakan
bersama-sama
berdasarkan
Orang pribadi yang tidak berkedudukan
usahanya di Indonesia. Sesuai dengan hal
di Indonesia atau berada tidak lebih dari
tersebut diatas, perusahaan dengan bentuk
batas waktu yang ditentukan Undang-
usaha tetap ini merupakan suatu tempat
undang pajak penghasilan
usaha yang bersifat permanen dengan
2.
Badan usaha yang pendirian dan
fasilitas-fasilitas yang dapat berupa tanah,
berkedudukan
gedung, maupun alat kelengkapan lain guna
namun
menunjang kegiatan usahanya. Perusahaan
Indonesia.
dengan bentuk usaha tetap ini dapat menjalankan usahanya menggunakan agen
3.
tidak
melakukan
di
Indonesia,
kegiatan
di
Adanya tempat usaha yang bersifat permanen untuk menjalankan usahanya. 443
Vol.7 No.3 2014 4.
5.
Adanya
ketergantungan
dengan
tidak semata-mata dalam bentuk uang segar
perusahaan induk yang berada di luar
saja, tetapi juga berupa aset yang tidak
negeri.
berwujud
Dibatasi oleh time test atau jangka
Intelektual ataupun lainnya. Sebagaimana
waktu sesuai dengan Tax Treaty dengan
diketahui
negara mitra.
membtuuthkan biaya yang tidak sedikit, jadi
Dengan adanya perusahaan dengan
seperti
Hak
untuk
atas
Kekayaan
mendapatkan
HKI
cukup beralasan jika penanam modal asing
bentuk usaha tetap di Indonesia yang mana
berharap
merupakan penanaman modal asing, untuk
mendapatkan perlindungan hukum di negara
itu sudah semestinya pemerintah wajib
tujuan
memberikan perlindungan hukum terhadap
modalnya.
penanam
modal
termasuk
dalam
melakukan
penanam
modal
usahanya
menanamkan
melindungi
Dengan adanya kepastian hukum yang
kepentingan dan hak-hak penanam modal di
diberikan kepada para penanam modal dalam
dalam menanamkan modalnya di Indonesia.
melakukan
Agar mereka mendapatkan hak-haknya
memberikan jaminan keuntungan secara
sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam
ekonomis bagi para pihak. Dengan kata lain
undang-undang. Maka kepentingan dari para
penanam modal mempunyai kesempatan
penanam modal baik itu dengan modal
ekonomi sehingga dapat digunakan untuk
dalam negeri maupun luar negeri dapat
mengembangkan
diakomodir
oleh
kepatian hukum yang mencerminkan nilai
Penanaman
Modal,
Undang-undang sehingga
mampu
usahanya
ini
usahanya.
mampu
Selain
itu
keadilan dan tidak bersifat diskriminatif juga
menarik lebih banyak penanam modal untuk
dibutuhkan
menanamkan modalnya di Indonesia. Karena
hukumnya mulai dari undang-undang hingga
penanam modal yang datang kesuatu negara,
putusan pengadilan. Guna menjamin adanya
sebelum menanamkan modalnya melakukan
konsistensi dalam pelaksanaan peraturan
penelitian
diperlukan adanya dukungan aparatur hukum
pendahuluan
melalui
studi
baik
dari
yang
maupun politik apakah kondusif untuk
didukung dengan adanya budaya hukum
berbisnis dinegara yang dituju. Hal ini sangat
masyarakat.
dibutuhkan untuk memprediksi besarnya
stabilitas
resiko yang dihadapi. Adanya sifat kehati-
keberlangsungan penanaman modal asing di
hatian dari para penanam modal ini dapat
suatu negara.
444
Selain politik
dan
substansi
kelayakan, baik dari aspek hukum, finansial
dimengerti mengingat modal yang dibawa
profesional
aspek
bermoral
kepastian juga
serta
hukum,
mempengaruhi
Dalam mewujudkan sistem hukum
Vol.7 No.3 2014 yang mampu mendukung iklim penanaman
Dari segi perlindungan penanam modal
modal diperlukan aturan yang jelas mulai
dalam rangka kepastian hukum yang dianut
dari ijin usaha sampai dengan biaya-biaya
oleh Undang-undang Penanaman Modal,
yang harus dikeluarkan untuk mengopersi-
perusahaan dengan bentuk usaha tetap yang
kan perusahaan. Bagi penanam modal
dilakukan oleh orang pribadi yang tidak
dibutuhkannya suatu acuan yang dapat
berkedudukan di Indonesia ini kurang
dijadikan tolak ukur atau pegangan dalam
mendapatkan perlindungan hukum, karena
melakukan kegiatan usahanya. Sehingga
penanaman modal yang dilakukan tidak
dengan adanya aspek keadilan, seperti para
dengan badan usaha yang berbentuk PT.
pemodal asing yang menanamkan modalnya
Kekosongan norma terjadi dalam Undang-
di Indonesia diperlakukan sama di depan
undang Penanaman Modal, karena dalam
hukum dan pada birokrasi pemerintahan.
undang-undang tersebut tidak ada satupun
Dengan
mencegah
yang menyebutkan mengenai perusahaan
mekanisme birokrasi yang kadang berbelit-
dengan bentuk usaha tetap dan perusahaan
belit6 dan lama proses penyelesaiannya.
dengan bentuk usaha tetap hanya disebutkan
demikian
Dalam
mampu
perlindungan
pada Undang-undang Pajak Penghasilan.
hukum, bagi penanam modal asing yang
Maka payung hukum dari perusahaan
menjalankan
dengan bentuk usaha tetap hanya dari
diharapkan
memperoleh
usahanya perusahaan
di
Indonesia,
yang
dibentuk
Undang-undang Pajak Penghasilan saja.
tersebut dengan bentuk perseroan terbatas yang
didasarkan
pada
aturan
hukum
IV PENUTUP
Indonesia serta bertempat kedudukan di
4.1 Simpulan
wilayah Indonesia sesuai dengan Undang-
Berdasarkan
penulisan
undang Penanaman Modal. Dalam undang-
pendekatan
undang
untuk
penulisan ini, dapat ditarik kesimpulan yakni
penanaman modal yang dilakukan oleh
kedudukann hukum perusahaan dengan
penanam modal tersebut dalam bentuk badan
bentuk usaha tetap dalam dimensi hukum
hukum. Karena dengan bentuk badan
penanaman
hukum, ketegasan akan status hukumnya
kosong karena tidak diatur dalam Undang-
menjadi jelas yakni tunduk pada aturan
undang
hukum Indonesia.
perusahaan dengan bentuk usaha tetap tidak
tersebut
mewajibkan
perundang-undangan
melalui
modal,
Penanaman
merupakan
Modal.
dalam
norma
Sehingga
mendapat perlindungan hukum mengingat 6
Sentosa Sembiring, 2007, Hukum Investasi, CV. Nuansa Aulia, Bandung, h. 37-39.
perusahaan dengan bentuk usaha tetap tidak 445
Vol.7 No.3 2014 diatur dalam Undang-undang Penanaman Modal.
Hal
ini
ketidakpastian
menunjukkan
hukum
dari
adanya
perusahaan
dengan bentuk usaha tetap walaupun jelas diatur
dalam
Undang-undang
Pajak
Penghasilan disebutkan sebagai wajib pajak. 4.2 SARAN Karena perusahaan dengan bentuk usaha tetap diminati oleh penanam modal asing, hendaknya para pembentuk undangundang
membentuk
Hart, H.L.A, 1994, The Concept of Law Second Edition, Oxford University Press, New York.
peraturan
yang
mengatur lebih lanjut tentang perusahaan dengan bentuk usaha tetap agar tidak terjadi kekosongan norma. Hal ini ditujukan untuk perlindungan hukum guna mendapatkan kepastian hukum yang berhubungan dengan
HS., Salim, dan Budi Sutrisno, 2008, Hukum Investasi di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ibrahim, Jhony, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Publishing, Malang. Panjaitan, Hulman, 2005, Hukum Penanaman Modal Asing, Ind-Hill Co., Jakarta. Sembiring, Sentosa, 2007, Hukum Investasi, CV. Nuansa Aulia, Bandung. Setiawan, Agus, dan Basri Musri, 2006, Perpajakan Umum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sumadi, Putu Sudarma, 2008, Pengantar Hukum Investasi, Pustaka Sutra, Bandung.
stakeholder yakni pihak ketiga yang terkait. Dengan
demikian
melindungi penanam
pemerintah
kepentingan modal
dalam
dan
mampu hak-hak
menanamkan
modalnya di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA Buku Devano, Sony, dan Siti Kurnia R, 2006, Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Harjono, Dhaniswara K., 2007, Hukum Penanaman Modal, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Untung, Hendrik Budi, 2010, Hukum Investasi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Waluyo, 2005, Perpajakan Salemba Empat, Jakarta.
Indonesia,
Zakaria, Jaja, 2005, Perlakuan Perpajakan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. ____________, 2005, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Serta Penerapannya di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. PeraturanPerundang-Undangan Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
446
