VISI DAN MISI CALON BUPATI MALINAU PERIODE 2015-2020 Dr.Yansen TP., M.Si. dan Topan Amrullah, S.Pd., M.Si. Latar Belakang Indonesia sebagai bagian dari ASEAN, saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menyambut kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Tahun 2016, sebagai cita-cita bersama membangun kesatuan pergaulan di antara anggota ASEAN. Konsekuensi mendasar dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah terciptanya pasar bebas di kawasan ASEAN. Berbagai produk barang, jasa, dan permodalan dari sesama anggota ASEAN, bebas masuk ke Indonesia. Begitu pula sebaliknya. Arus investasi dan arus tenaga kerja terampil yang semakin bebas masuk ke berbagai
sendi
kehidupan
ekonomi
di
antara
negara-negara
ASEAN,
sesungguhnya laksana pisau bermata Dua. Pada satu sisi, diharapakan mampu membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan kehidupan ekonomi negara yang relatif rendah berkembang menjadi lebih baik, sejalan dengan
pertumbuhan
ekonomi dari negara yang memiliki cukup modal dan investasi ke berbagai negara anggota lainnya. Namun pada sisi lain, dengan kian bebas dan menguatnya arus modal, barang hingga tenaga kerja dari berbagai Negara anggota ASEAN yang masuk ke Indonesia, dapat mengancam produk dan tenaga kerja Indonesia di pasar lokal Indonesia sendiri yang bila tidak diantisipasi dengan baik, rentan menimbulkan permasalahan sosial. Karenanya untuk menyambut MEA, kita harus memperhatikan dan membenahi beberapa sektor sperti berikut:
Pertama, Meningkatkan mutu pendidikan tenaga kerja yang masih rendah. Tercatat hingga Febuari 2014, jumlah pekerja yang berpendidikan SMP atau di bawahnya, sebanyak 76,4 juta dari 118 Juta orang, atau sekitar 64 persen dari total tenaga kerja Indonesia.
Kedua, Mengatasi keterbatasan jumlah dan kualitas infrastuktur yang dapat mendukung kelancaran distribusi arus barang dan jasa.
Ketiga, Memacu produktifitas sektor industri yang lemah dan lamban karena tingginya ketergantungan terhadap impor bahan baku mentah atau setengah jadi.
Keempat, Memastikan jaminan pasokan energi dalam negeri yang sering mengalami berbagai keterbatasan.
Bagi Kabupaten Malinau yang sedang berkembang, MEA dengan berbagai konsekwensinya, harus disadari sebagai tantangan yang perlu dihadapi dengan cerdas melalui strategi percepatan dan perluasan program pembangunan. Khususnya pembangunan infrastuktur dan Sumber Daya Manusia. MEA tidak perlu disikapi dengan ketakutan yang berlebihan, karena untuk merespon tantangan MEA, sesungguhnya Kabupaten Malinau, telah memiliki pijakan tekat, semangat dan filosofi pembangunan yang kuat melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) yang membuat Kabupaten Malinau mulai Berubah, Maju dan Sejahtera. Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) yang dijalankan secara sadar mulai dari tingkat desa, secara nyata telah membawa perubahan positif pada bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Harapan pembangunan sebagai akses telah terwujud dengan prinsip “Membangun Malinau dari Desa”. Kondisi semacam itu, membangkitkan optimisme bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang melihat bahwa dinamika pembangunan telah memberikan arah yang lebih jelas untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik, menuju tata kehidupan yang lebih maju sebagai modal besar untuk menggapai kesejahteraan. Perkembangan dan kemajuan saat ini bila dapat diteruskan dengan benar, akan menjadikan Malinau sebagai kabupaten yang propspektif, dan strategis di Pulau Kalimantan. Dengan posisinya yang terletak di wilayah lintasan antar daerah dan bahkan Negara, Kabupaten Malinau, pada saatnya nanti, akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.
1
Trend perubahan yang cukup menggembirakan ini, tidak dapat dilepaskan dari pesatnya pembangunan yang dilaksanakan selama 2011-2015. Terutama 4 tahun terakhir setelah terjadinya gerakan simultan di seluruh desa se-Kabupaten Malinau, melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA). Letak geografis Malinau yang strategis, berada pada posisi lintasan arus komunikasi dan pergaulan antar-daerah dan negara (perbatasan), menuntut Kabupaten Malinau untuk selalu menggunakan prespektif global dalam mengembangkan strategi pembangunannya ke depan, termasuk di dalamnya mengantisipasi pelaksanaan MEA. Persaingan antar-daerah dan juga antar-negara ASEAN, menuntut Kabupaten Malinau untuk terus berbenah agar menjadi kabupaten yang kondusif, kompetitif dalam meningkatkan produktivitas, kreativitas dan inovasi yang memiliki daya tarik serta daya saing yang kuat dan tinggi, sehingga Kabupaten Malinau terus berkembang. Dengan posisi wilayah dan kebijakan pembangunan yang strategis, Kabupaten Malinau siap menghadapi kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang penuh tantangan. Bagi Kabupaten Malinau, tantangan MEA akan diubah menjadi peluang untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan dan kesejahteraan bagi masyarakat
Malinau,
melalui
pelaksanaan
kebijakan
strategis
yang
mempersiapkan Malinau untuk menjadi sentra dan arus lintasan distribusi pemasaran hasil industri pertanian di kawasan perbatasan. Prospek pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan sehat sebagai dampak multi player effect yang positif dari MEA, dengan harapan yang penuh optimisme akan kita dapatkan dengan penuh kebanggaan. Syaratnya,
pemerintah dan
masyarakat Malinau harus selalu waspada bertindak, dengan kebijakan yang tepat dengan prinsip prudent (bijaksana dan hati-hati).
Semakin derasnya sirkulasi dan arus balik distribusi barang import dan eksport di kawasan Perbatasan (border trade), pada saatnya nanti, pasti akan membawa masuknya berbagai nilai baru ke tengah-tengah masyarakat dari masing-masing
2
negara, terutama negara yang kurang siap, dengan kualitas sosial ekonomi masyarakat rendah. Satu hal yang pasti, daerah dan negara yang sudah cukup baik kualitas infrastruktur perdagangan dan ekonominya pasti akan lebih kuat memberi pengaruh kepada daerah dan negara yang kualitas infrastruktur perdagangan dan ekonominya rendah atau kurang. Ditinjau dari sudut investasi, Kabupaten Malinau sangat mendukung dan sangat memerlukan masuknya peluang Investasi Asing secara langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) yang akan menjadi stimulan atas pertumbuhan ekonomi Malinau, khususnya melalui daerah perbatasan. Namun begitu, walau pro dengan investasi dari luar (PMDA) yang akan digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan global Malinau, Pemerintah Daerah harus dan akan tetap menjalankan kebijakan proteksi untuk melindungi
kepentingan
strategis
daerah,
menghindari
risiko
eksploitasi
(exploitation risk) yang berlebihan atas sumberdaya alam dalam skala besar dari investasi asing yang berpotensi merusak ekosistem. Karena
bagaimanapun
Kabupaten Malinau merupakan Kabupaten Konservasi yang menjadikan lingkungan sebagai kekuatan utama dan strategis dalam mewujdukan komitmen Malinau sebagai kabupaten pariwisata. Pada sisi lain, agar demokratisasi dan GERDEMA menjadi prospektif terhadap hadirnya investasi, pengelolaan Kabupaten Malinau harus berjalan dengan aman, nyaman dan damai. Memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak dasar rakyat melalui pewujudan tata kelola birokrasi pemerintahan yang bermutu, cepat, mudah, adil tanpa diskriminasi, sesuai prisip good governance dan otonomi daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.
Kabupaten Malinau yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta memperluas jangkauan dan mutu pelayanan publik. Pelaksanaan otonomi daerah, sebagai bagian dari 3
upaya mewujudkan tujuan nasional, memberikan kewenangan yang lebih luas dan nyata bagi Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menjalankan urusan pemerintahan. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga memberikan kesempatan dan peluang yang lebih luas bagi penataan dan penguatan pemerintahan desa. Penduduk Kabupaten Malinau sebagian besar tinggal di perdesaan sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi yang terdepan dalam memajukan kehidupan masyarakat. Dalam kurun waktu 2011-2015 penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Malinau telah ditandai oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau bersama seluruh rakyat untuk memajukan pembangunan bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan. Proses dan pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA). Pelaksanaan GERDEMA selama Empat tahun (2012-2015) menegaskan bahwa masyarakat desa dan pemerintah desa telah mampu menjadi pelaku utama pembangunan dan menjadi kunci utama dalam mencapai kemajuan desa, dan pada akhirnya akan menjadi dasar terwujudnya kemajuan bangsa dan negara. Pelaksanaan GERDEMA pada prinsipnya menegaskan bahwa manajemen dan tata cara dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pendampingan, pengendalian dan pengawasan serta pelaporan yang baik menjadi penentu keberhasilan pembangunan desa. Faktor utama yang sangat penting dari pelaksanaan GERDEMA adalah kepemimpinan yang terus menerus melakukan pemberdayaan, kepemimpinan yang mempunyai komitmen, keteladanan, dan
kepemimpinan yang mampu
menggerakkan seluruh pemangku kepentingan dalam tata hubungan birokrasi desa
sebagai
gambaran
telah
berjalannya
prinsip
gerakan
dalam
menyelenggarakan kepentingan rakyat.
Sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran rakyat terhadap tepatnya strategi pembangunan desa yang dilakukan melalui Gerakan Desa Membangu (GERDEMA) dengan semakin nyatanya kemajuan yang telah dicapai, tuntutan dan kepentingan masyarakat juga semakin meningkat. Dan menjadi kewajiban 4
pemerintah desa untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan dan mencapai kemajuan hidup yang lebih baik. Reformasi yang telah dijalankan terhadap prinsip nilai dan institusi, telah menghasilkan berbagai perbaikan yang terus bertumbuh dan berkembang ke berbagai aspek kehidupan, sehingga masyarakat pun menjadi semakin kritis dalam memperoleh dan mencerna berbagai informasi, menyampaikan pendapat, dan memperjuangkan kepentingan dalam memajukan kehidupan masyarakat. Hal penting yang juga sangat mempengaruhi dimensi kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat adalah munculnya berbagai kebijakan di level nasional, seperti UU nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean, dan berbagai kebijakan yang lebih aspiratif,
sehingga membawa
pengaruh terhadap; hubungan Antar Daerah dan Antar Negara yang semakin terbuka dan saling tergantung dalam bidang ekonomi, keuangan, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diiringi dengan pengelolaan sumberdaya daerah secara lebih baik demi meningkatkan kesejahteraan rakyat, kemajuan daerah dan negara. Situasi yang digambarkan di atas
jelas mempengaruhi pelaksanaan strategi,
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2011-2016 terutama penyelenggaraan konsepsi model Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) yang secara signifikan telah membawa hasil bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Tantangan untuk Lima tahun mendatang adalah mendorong percepatan pembangunan perdesaan sehingga menjadi kekuatan utama dalam
menopang
kehidupan kota dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada di setiap desa dan wilayah, terutama dengan terus memperkecil bahkan menghilangkan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan antarwilayah. Upaya strategis yang harus juga dilakukan adalah mengoptimalkan pengelolaan pemerintahan secara berjenjang, meningkatkan akses masyarakat terhadap pemenuhan hak-hak dasar, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam memberi dan melakukan pelayanan publik. 5
Berdasarkan pengamatan di lapangan, dari seluruh pelaksanaan kebijakan dalam kerangka model GERDEMA, saat ini, terlihat kondisi makro dan mikro sosial ekonomi daerah mulai mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Gambaran kemajuan tersebut tercermin dalam indikator-indikator berikut: 1. Saat ini, dana simpanan masyarakat di perbankan Malinau baik berupa tabungan, giro maupun deposito nilainya mencapai Rp 1,78 Triliun. Nilai ini naik sebesar 54,78 persen jika dibandingkan dengan dana simpanan masyarakat tahun 2011 lalu yang nilainya Rp 1,15 triliun. Secara khusus untuk simpanan dana masyarakat di daerah perbatasan, hingga akhir tahun 2014 nilanya telah mencapai Rp 3,98 Miliar; 2. Sejalan dengan nilai simpanan masyarakat yang semakin meningkat, nilai kredit yang disalurkan juga meningkat signifikan. Saat ini nilai kredit yang disalurkan sebesar Rp 467,97 miliar, naik 101,12 persen dibandingkan tahun 2011 lalu yang sebesar Rp. 232,68 miliar; 3. Capaian pertumbuhan ekonomi 2011-2013 selalu di atas target tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bahkan pertumbuhan ekonomi daerah selama Tiga tahun terakhir rata-rata mencapai 10,53 persen. Pertumbuhan rata-rata tiga tahun terakhir ini merupakan yang tertinggi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 4. Khusus untuk harga-harga kebutuhan pokok, harga BBM dan bahan bangunan di wilayah perbatasan, harganya semakin menurun. Hal ini disebabkan karena akses jalan darat yang semakin terbuka serta meningkatnya daya beli masyarakat serta berbagai indikator perekonomian lainnya yang mengarah pada peningkatan yang signifikan. 5. Capaian Indeks Pembangunan Manusia 2013 telah melampaui target 2016, artinya terjadi percepatan 3 tahun dari target RPJMD 2011-2016, 6. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemerintahan baik kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, penyediaan air minum dan layanan lainnya tahun 2012-2014 selalu bernilai baik dengan nilai ratarata capaian 74,28. 7. Angka kemiskinan yang terus mengalami penurunan dari tahun 2010-2013, bahkan penurunannya terbesar dibandingkan kabupaten/kota di Kalimantan
6
Utara. Saat ini persentase penduduk miskin Kabupaten Malinau sebesar 10,48 persen. Sedang terkait dengan progress pelaksanaan model GERDEMA, pada Tahun 2014 juga terlihat banyak mengalami kemajuan yang tercermin dalam beberapa indikator sebagai berikut: 1. Terselenggaranya Pemerintahan Desa melalui aktifitas perkantoran desa yang mulai berjalan dengan baik berdasarkan inisiatif dan prakarsa masyarakat dan Pemerintahan Desa. 2. Mekanisme perencanaan yang semakin berjalan dengan baik melalui pola bottom up planning, diawali dengan Pra-Musrenbangdes melalui Forum Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa (FP3D) yang diinisiiasi oleh Lembaga Partisipasi Pembangunan dan Pemberdayaa Masyarakat Desa (LP3MD) dan Musrenbang Desa sebagai model perencanaan desa dan pangkal Perencanaan kabupaten. 3. Sistem remunerasi dan Pengelolaan upah dan gaji telah dikelola secara mandiri oleh pemerintahan desa. 4. Tumbuhnya kepemimpinan aparatur dan lembaga desa serta organisasi di desa, seperti; organisasi kepemudaan, wanita dan keagamaan di desa. Hal ini juga ditandai dengan adanya keterlibatan berbagai elemen dalam proses pembangunan desa baik perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan serta pelaporan. 5. Semakin meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini ditandai dengan kemampuan aparat desa untuk menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditujukan kepada bupati melalui camat,
dan
penyampaian
laporan
keterangan
penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Sidang Paripurna Terbuka yang dilaksanakan BPD, dan dihadiri oleh masyarakat desa setempat, aparat kecamatan dan SKPD yang terkait. 6. Semakin meningkatnya kesadaran terhadap arti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan baik formal maupun informal. Hal ini ditandai dengan adanya dukungan APBDES untuk penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di desa dan beasiswa bagi anak-
7
anak desa setempat yang sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah maupun pendidikan di perguruan tinggi; 7. Semakin meningkatnya pemahaman aparat dan pengurus lembaga desa terhadap tugas pokok dan fungsinya serta koordinasi antara pemerintah desa dengan lembaga desa. Hal ini ditandai dengan tumbuhnya koordinasi pemerintahan desa yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pelaporan APBDES. 8. Semakin meningkatnya jumlah dana yang dialokasikan kepada desa untuk mendukung
APBDES.
Pada
tahun
2014,
pemerintah
daerah
telah
mengalokasikan dana GERDEMA sebesar Rp155 Miliar atau meningkat sebesar Rp 22,4 Miliar dari tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan mengingat kebutuhan pembangunan desa yang semakin meningkat sebagai dampak dari implementasi model GERDEMA yang memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat desa untuk melaksanakan pembangunan desa. 9. Semakin meningkatnya pendapatan masyarakat desa dan terbukanya lapangan perkerjaan di desa. Indikator-indikator tersebut, sesuai dengan hasil evaluasi tim dari Pusat Penelitian Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan tenaga ahli dari BAPPENAS yang menyebutkan bahwa 85,84 persen responden yang tersebar di semua desa menyatakan pelaksanaan GERDEMA mempunyai manfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat desa, dan 82,57 persen menyatakan bahwa pelaksanaan GERDEMA bermanfaat bagi penciptaan lapangan kerja di desa. Selain itu, hasil evaluasi juga menyebutkan bahwa lebih dari 80 persen responden menyatakan bahwa pelaksanaan GERDEMA di desa bermanfaat bagi peningkatan mutu pelayanan mutu pemerintahan di desa, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan listrik, penyediaan air bersih dan pelayanan kemasyarakatan lainnya. Serta masih banyak lagi berbagai kemajuan yang diperoleh dalam tiga tahun implementasi GERDEMA. Satu kondisi yang juga menjadi kebanggaan Malinau dengan semangat GERDEMA yang mengutamakan kekuatan rakyat sebagai pilar utama, adalah terwujudnya kondusifitas daerah. Masyarakat Malinau yang beragam, hidup
8
berdampingan dengan harmonis bak Pelangi yang beraneka warna, menyatu indah dan menawan dipandang mata, lestari sepanjang masa. Perilaku hidup yang mencerminkan nilai kebangsaan ini merupakan kekuatan yang menggerakan semangat masyarakat dalam membangun desanya masingmasing, sehingga capaian pembangunan dapat terwujud. Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) adalah strategi pembangunan yang patut untuk kita terus dorong dan tumbuhkembangkan sebagai model pembangunan nasional di daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh UndangUndang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sejalan dengan azas tertib penyelenggara negara, pergantian kepala daerah Kabupaten Malinau sebagai proses perubahan periodik yang ditujukan untuk menjamin pemerintahan daerah bekerja optimal, mempercepat kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau masa bakti 2011-2016 telah digunakan secara efektif untuk menegaskan
paradigma
baru
penyelenggaraan
pemerintahan
yang
mengutamakan peningkatan kinerja pemerintahan dibanding kurun waktu sebelumnya. Paradigma baru yang menekankan reformasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Malinau demi mewujudkan kemandirian dalam mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai ke desa, serta mengelola sumberdaya secara efisien, efektif dan produktif untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Paradigma baru pembangunan Malinau yang telah dijlankan selama kurang dari Empat tahun ini, bertumpu pada kekuatan rakyat, “Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat”, sebagai penegasan bagi pembaharuan dan koreksi atas paradigma pembangunan sebelumnya. Wujud konsistensi sikap Bupati dan Wakil Bupati Malinau 2011-2016 dalam menerapkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan desa sebagai daerah otonom. Pada konsepsi paradigma baru ini, Pemerintah Desa sebagai penyelenggara kepentingan rakyat pada prinsipnya memiliki hak dan kewajiban yang besar dan 9
strategis, serupa dengan peran Pemerintah Kabupaten sebagai daerah otonom. Masyarakat Kabupaten Malinau yang sebagian besar adalah warga perdesaan yang tersebar di 109 desa, melalui Paradigma Gerakan Desa Membagun (GERDEMA), merencanakan,
mempunyai kebebasan, kedaulatan dan kemandirian dalam melaksanakan,
dan
mengevaluasi
penyelenggaraan
pembangunan desa, dengan dukungan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desanya. Melalui model paradigma ini, setiap desa diberi kepercayaan untuk memiliki kewenangan, kebebasan dan tanggung jawab dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desa masing-masing. Dengan kata lain, paradigma pembangunan Kabupaten Malinau yang telah dijalankan dengan baik dan penuh antusias oleh masyarakat Malinau dari Tahun 2012 sampai dengan 2015 ini adalah untuk meluruskan cita-cita otonomi desa dan akan tetap diteruskan sebagai kekuatan pembangunan desa yang maju dan sejahtera sebagai representasi dari wujud nyata Kabupaten Malinau yang maju dan sejahtera. Perjalanan pelaksanaan model GERDEMA telah memberi pengalaman yang sangat berarti bagi Pemerintah Kabupaten Malinau, Kecamatan dan Pemerintah Desa sendiri. Karenanya Model Gerakan Desa Membangun sebagai Paradigma pembangunan baru, akan terus diperkuat dalam masa pemerintahan periode 2015-2020. Hal ini juga sebagai bagian dari dukungan nyata atas implementasi Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan berbagai penyesuaian dalam pelaksanaannya sesuai dengan kearifan lokal dan berbagai peraturan yang berlaku. Sebagai
paradigama
pembangunan,
GERDEMA
haruslah
benar-benar
diimplementasikan dengan baik. Sehingga benar-benar mampu mengubah kondisi sosial sekaligus menjadi refrensi pembentukan perilaku masyarakat dan pemerintahan desa yang hakiki dalam menjalankan Gerakan Desa Membangun, dengan menjunjung tinggi nilai keterbukaan, partisipasi, toleransi, gotong-royong,
10
demokratisasi,
swadaya,
kepemimpinan,
pertanggungjawaban,
efisiensi,
efektifitas yang selalu pro rakyat. Visi Calon Bupati Malinau Dalam kerangka perubahan tersebut dan upaya menjawab tantangan dalam Lima tahun mendatang, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau masa bakti 2015-2020 menetapkan visi pembangunan, yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun“.
Visi
tersebut juga relevan dengan Visi sebelumnya, yang mengambil Semboyan Berubah Maju dan Sejahtera. “Berubah untuk Maju dan Maju untuk menggapai Kesejahteraan”. “Berubah” untuk mengejar ketertinggalan, “Maju” mengatasi kemiskinan, dan “Sejahtera” dengan meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Semboyan ini hanya akan dapat dicapai dengan menempatkan kepercayaan sepenuhnya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus menikmati kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pengaturan desa, sebagaimana yang disebutkan dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 4 (huruf d), yaitu: “Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat
desa
untuk
pengembangan
potensi
dan
aset
desa
guna
kesejahteraan bersama”. Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) sebagai Model Pembangunan Malinau memiliki nilai esinsial yaitu berangkat dari kekuatan pemikiran bahwa membangun Malinau harus dimulai dari desa. Desa adalah jiwa raga masyarakat Malinau. Perubahan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa pada hakikatnya adalah kemajuan dan kesejahtaraan Kabupaten Malinau. Desa yang selama periode 2011-2015 berada pada tahapan “Membangun untuk mewujudkan perubahan”, maka pada periode 2015–2020 Gerakan Desa mulai mengarah pada tahap kerangka kerja “Maju” untuk menggapai “Kesejahteraan”. Pelaksanaan pembangunan melalui Model GERDEMA yang dijalankan dengan sangat antusias di seluruh desa, telah menghasilkan perubahan signifikan pada semua tataran kehidupan di desa. Menunjukan terjadinya pergeseran Sosial Budaya yang menggembirakan, termasuk perubahan paradigma pemerintahan desa dari pola yang semula sekadar formalitas, kini berubah menjadi 11
pemerintahan
yang
aktif
dan
dinamis
dalam
menjalankan
tugas
dan
menyelenggarakan kewenangan Pemerintahan. Pemerintah Desa mulai digerakkan oleh manajemen desa yang didukung kapabiltas aparatur desa yang cukup membanggakan. Di semua desa kini fungsi manajerial dalam menjalankan roda pemerintahan mulai bergerak, sebagai konsekuensi atas pelimpahan kewenangan kepada semua desa. Oleh sebab itu kedepan dengan Perubahan yang telah terjadi di semua desa, GERDEMA harus terus lebih maju melangkah menata dan menggerakan semua kekuatan dalam membangun Malinau untuk lebih Sejahtera. Sesuai dengan ketentuan konstitusional, maka visi pembangunan tersebut pada saatnya akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2020 yang memuat prioritas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Malinau. Selain itu, RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2015-2020 adalah tahapan Lima tahun ketiga dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025.
Misi Calon Bupati Malinau Visi menunjukkan adanya perubahan yang ingin dicapai, berupa perubahan dari keunggulan komparatif, daya saing berbasis faktor input (sumberdaya alam) menjadi keunggulan komparatif, daya saing berbasis efisiensi dan efktifitas. Berdasarkan capaian pembangunan ini, maka Misi pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: (1)
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik.
(2)
Meningkatkan
peranserta
dan
pemberdayaan
masyarakat
dalam
pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi. (3)
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi. 12
(4)
Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank, dan pusat perdagangan.
(5)
Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: “one village one product” dengan semboyan “Bertani Sehat”;
(6)
Menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa, melalui perencanaan tata kota secara komprehensif dengan membangun infrastruktur perkotaan, jaringan transportasi darat, sungai dan udara.
(7)
Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah
menurut
agamanya
masing-masing
dengan
senantiasa
mengembangkan sikap toleransi. (8)
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai Kabupaten Konservasi, melalui penanaman pohon produktif dalam kegiatan berkebun, dengan semboyan: “Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun”.
(9)
Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
(10) Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah, melalui penguatan peran perempuan dan pemuda desa dalam setiap kegiatan pembangunan. (11) Mengembangkan
seni,
budaya
dan
pariwisata
daerah,
dengan
memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah melalui pendidikan dan pelatihan. (12) Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.
13
Lima Pilar Pembangunan Dengan memperhatikan Visi dan Misi Calon Bupati Malinau, pilar pembangunan dalam Lima tahun mendatang (2016-2020) adalah sebagai berikut: 1.
Pengembangan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi;
2.
Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia;
3.
Penguatan peran ekonomi desa untuk memperkuat ekonomi daerah dan penciptaan keuanggulan komparatif dalam rangka MEA;
4.
Pengembangan Ibukota Malinau menjadi Kota Mandiri: Pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat informasi, dan pusat industri jasa; dan
5.
Penatalayanan Pemerintahan atau Reformasi Birokrasi, dengan fokus pada pemberian pelayanan prima oleh para aparatur pemerintahan mulai tingkat desa sampai kabupaten.
Empat Komitmen Daerah Selain itu komitmen daerah dalam Lima tahun mendatang adalah: 1.
Melaksanakan revitalisasi pertanian secara berkesinambungan untuk menciptakan Ketahanan Pangan Malinau.
2.
Membangun Ibu Kota Kabupaten menjadi Kota Mandiri.
3.
Pengembangan pariwisata daerah melalui pembangunan infrastruktur pendukung dalam rangka mewujudkan Malinau sebagai Tujuan Wisata Nasional dan Internasional.
4.
Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dan prasarana sarana RSUD Kabupaten Malinau sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Rumah Sakit Rujukan
Program Utama Pembangunan Malinau Berdasarkan rumusan visi, misi, pilar pembangunan dan komitmen daerah sebagaimana diuraikan di atas, maka dirumuskan program utama atau prioritas dalam membangun Kabpaten Malinau, sebagai berikut: 1.
Penajaman pelaksanaan kewenangan dan urusan kecamatan dan desa dengan meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan desa dalam memaksimalkan pelaksanaan otonomi desa.
14
2.
Maksimalisasi pemberian dana operasional kecamatan dan dana GERDEMA kepada desa dan dusun.
3.
Maksimalisasi peran RT melalui pemberian dana operasional sekurangkurangnya Rp60 Juta satu bulan kepada Rukun Tetangga (RT) yang sudah ada.
4.
Meningkatkan pemberian modal tanpa agunan dan bunga kepada usaha ekonomi lemah di setiap desa dan RT.
5.
Bebas SPP dan berbagai pungutan biaya pendidikan pada tingkat PAUD, SD, SLTP dan SMU.
6.
Memberi bantuan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu namun berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
7.
Memprogramkan tugas belajar kepada anak-anak yang berprestasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi kejuruan.
8.
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat, terutama kepada yang tidak Mampu.
9.
Membangun infrastruktur kota mandiri ibu kota Malinau.
10. Memperbaiki tingkat pendapatan Kepala Desa dan Aparat Desa, Kepala Adat dan Aparat Adat, Ketua BPD dan Aparat, Ketua LPM dan Aparat, Kepala Dusun dan Ketua RT. 11. Maksimalisasi mutu pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) di setiap kecamatan. 12. Mewujudkan kehadiran Resi Gudang untuk menampung hasil para petani dalam rangka meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas untuk mewujudkan peningkatan pendapatan petani. 13. Mendorong partisipasi swasta dalam berinvestasi dan mengembangkan pasar dalam daerah, antardaerah, antarpulau dan internasional terhadap produk lokal melalui pemberian insentif dan kemudahan regulasi daerah. 14. Melaksanakan kebijakan pemberian subsidi beras kepada masyarakat yang tidak mampu yang diperoleh dari hasil panen pertanian masyarakat Malinau yang ditampung oleh Pemerintah Daerah.
15
Mewujudkan Salah Satu Program Utama MEMBANGUN IBUKOTA MALINAU MENJADI KOTA MANDIRI
Latar Belakang Salah satu program utama yang hendak diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau dalam masa kepemimpinan dan pemerintahan 2015-2020 adalah membangun infrastruktur Kota Mandiri Ibu Kota Malinau. Terdapat beberapa alasan penting yang mendasari dijadikannya program pembangunan ibukota Malinau menjadi “Kota Mandiri”, yaitu: pertama, pembangunan desa yang telah dilaksanakan selama periode pemerintahan 2011-2015 melalui Gerdema telah berjalan dengan baik dan telah menunjukkan indikasi keberhasilan secara sosial dan ekonomi. Pemerintah Desa dan aparatur Pemerintah Desa serta masyarakat desa telah dapat bersinergi dengan baik dalam melaksanakan pembangunan desa, sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pertanggung jawaban dana Gerdema dan anggaran desa lainnya yang digunakan
dalam
pembangunan
desa.
Dengan
kata
lain,
desa
dan
masyarakatnya sudah mencapai “tahap maju”, dan hanya membutuhkan pembinaan berkesinambungan untuk terus mempertahakankan kemajuan tersebut. Dengan demikian, sudah saatnya pembangunan kota menjadi prioritas, tanpa harus meninggalkan pembangunan desa yang telah berjalan dengan baik. Kedua, memasuki era MEA, maka suka tidak suka, Malinau akan terkena dampaknya,
sehingga
dibutuhkan
upaya
yang
sungguh-sungguh
untuk
memproteksi produk lokal dan menahan arus modal agar tidak ke luar daerah dan/atau negara lain. Pembangunan ibu kota Kabupaten Malinau yang mandiri merupakan salah satu bentuk upaya konkrit untuk memberdayakan produk lokal bagi keperluan konsumsi masyarakat kota, dan menjadi pusat transaksi perdagangan masyarakat Malinau, dan pusat transaksi perdagangan antardaerah, bahkan menjadi pusat perdagangan antar negara, khususnya dengan negara tetangga di perbatasan. Alasan ketiga adalah bahwa pembangunan Kota Mandiri Malinau diprediksi akan membawa dampak
multiplier effect terhadap sektor-sektor lainnya, terutama
pesatnya pertumbuhan barang dan jasa, sehingga sekaligus akan mengurangi ketergantungan eknomi Malinau pada sektor tradisionil pertanian. Industri kecil
16
dan memengah yang memproduksi bahan pangan olahan akan tumbuh pesat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota mandiri. Demikian pula sektor jasa, baik itu jasa pendidikan swasta dalam bentuk lembaga-lembaga kursus, pendidikan formal yang dikelola swasta, jasa-jasa persewaan, jasa-jasa kesehatan, bahkan rumah sakit swasta, dan sebagainya akan tumbuh pesat sejalan dengan pembangunan infrastruktur kota mandiri. Keempat dan yang terakhir, melalui pembangunan Kota Mandiri Malinau, akan terjadi sinergi antara produk pertanian perdesaan dengan basis industri yang terbangun di sekitar kota. Bahan mentah yang dihasilkan dari desa-desa yang telah maju, akan diolah oleh industri pengolahan yang tumbuh di sekitar kota dan selanjutnya dipasarkan di kota mandiri. Pertumbuhan tingkat konsumsi masyarakat perkotaan akan terjadi secara simultan bersamaan dengan proses pembangunan infrastruktur Kota Mandiri tersebut, dan kondisi ini akan menstimulisasi lahirnya industri-industri kecil dan menengah, termasuk industri rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi ini harus dibarengi dengan kemampuan sektor pertanian perdesaan untuk mensuplai kebutuhan bahan mentahnya, dan di sinilah sinergitas itu tercipta yang akan berdampak positif dan signifikan bagi pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan. Sinergi desa-kota dalam pembangunan Kota Mandiri Malinau, dapat diilustrasikan sebagaimana dalam bagan di bawah ini.
DESA Penyedia Bahan Baku
Industri Kecil dan Menengah Pusat-pusat Pertumbuhan Baru
Pusat-pusat Pertmubuhan Baru KOTA MANDIRI MALINAU
Industri Kecil dan Menengah
DESA Penyedia Bahan Baku 17
Apa Kota Mandiri Itu? Kota mandiri (self contained city) adalah suatu kota yang menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh warga kota yang tinggal di dalam kota tersebut. Konsep kota mandiri adalah konsep tentang bagaimana suatu kota mampu menjadikan penghuninya untuk tidak pergi ke luar kota dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kenapa? Karena hampir semua kebutuhannya sudah tersedia dan terlayani dalam kota mandiri. Suatu kota dikatakan sebagai kota mandiri, jika sejumlah karakteristik terpenuhi pada kota tersebut. Karakteristik dimaksud, antara lain adalah: (1) mandiri secara ekonomi dan fisik; (2) penduduknya bermukim dan berkiprah dalam kegiatan penghidupannya di dalam kota tersebut sehingga tidak menciptakan mobilitas ke luar kota; (3) berperan sebagai pusat pengembangan wilayah sekitarnya; dan (4) dapat memicu tumbuhnya pusat perekonomian baru. Tujuan pembangunan kota mandiri sudah barang tentu tidak hanya memenuhi kebutuhan warga kota namun juga yang penting diperhatikan adalah adanya peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Kota Mandiri Malinau Membangun ibukota Malinau sebagai sebuah kota Mandiri berarti membangun pusat-pusat pelayanan dan pusat-pusat kegiatan masyarakat yang menjadi tuntutan dan kebutuhan warga kota. Pusat-pusat dimaksud, yang fisibel dibangun, antara lain: (1) pusat perkantoran (untuk Malinau sudah terbangun); (2) pusat pemukiman atau perumahan; (3) pusat pendidikan (usia dini dan pendidikan dasar); (4) pusat perbelanjaan dan perhotelan; (5) pusat industri dan kerajinan; (6) pusat olahraga, kebugaran dan kesehatan; dan (7) pusat rekreasi keluarga dan taman kota.
Membangun Kota Mandiri: bagaimana caranya? Pembangunan kota mandiri dapat dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki, dan dapat pula 18
dilakukan oleh investor swasta sepenuhnya atau kerjasama antara Pemda dengan swasta.
Hal pertama yang harus dilakukan adalah pemetaan wilayah kota, untuk mengidentifikasi wilayah mana yang akan diperuntukkan bagi pusat-pusat perbelanjaan dan perhotelan, pusat rekreasi dan taman kota, pusat olahraga dan kebugaran, serta pusat-pusat lainnya yang direncanakan. Penting untuk diperhatikan adalah bahwa pembangunan kota mandiri dapat dilakukan pada wilayah kota yang sudah ada, walaupun umumnya pembangunan kota mandiri dilakukan pada wilayah yang baru dibuka. Oleh karena itu biasanya disebut dengan “kota baru mandiri”. ”Kota baru mandiri” adalah suatu kompleks perumahan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dalam bentuk pusat-pusat kegiatan warga, sebagaimana yang telah dijelasksan sebelumnya. Untuk Malinau, pusat-pusat tersebut dapat dibangun di wilayah pinggir kota yang memungkinkan untuk dibuka, dan dengan harga pembebasan lahan yang relatif murah. Hampir sama dengan saat Pemda Malinau membangun pusat pemerintahan dan perkantoran.
Kedua, adalah melakukan studi kelayakan untuk menentukan prioritas tentang pusat apa yang harus dibangun terlebih dahulu yang fisibel terutama dari segi ketersediaan anggaran. Semua aspek harus diamati, dicermati, dan dianalisis dampak lingkungannya, dampak sosial dan ekonominya. Oleh karena itu, “suara masyarakat” dan para tokoh masyarakat penting untuk didengar. Ada baiknya, gagasan ini “dilemparkan” terlebih dahulu ke publik, sebelum diputuskan menjadi agenda Pemerintah Daerah, dan dirumuskan menjadi kebijakan.
Ketiga, dibutuhkan perencanaan fisik yang matang, jika semua persyaratan administratif dan finansial telah dipenuhi. “Kota Mandiri Malinau”, haruslah terhubungan dengan baik ke “kota lama” saat ini. Itu berarti, lokasi kota baru dimaksud tidak boleh terlalu jauh dengan kota yang ada saat ini. Akses penduduk kota harus terjamin, tidak hanya di dalam kota tetapi juga ke luar kota.
19
Demikian Visi-Misi ini disusun dengan segenap pertimbangan dan dengan sebenar-benarnya.
Malinau, 27 Juli 2015
Calon Bupati Malinau Tahun 2015-2020
Calon Wakil Bupati Malinau Tahun 2015-2020
(Dr. Yansen TP, M.Si)
(Topan Amrullah, S.Pd, M.Si)
20
