VISI DAN MISI CALON BUPATI KABUPATEN BEKASI PERIODE "BEKASI BANGKIT BERSAMA IMAM" (lln FARIHIN, HH - KH MAHMUD)

, VISI DAN MISI CALON BUPATI KABUPATEN BEKASI PERIODE 2017 - 2022 "BEKASI BANGKIT BERSAMA IMAM" (llN FARIHIN, HH - KH MAHMUD)

SEKAPUR SIRIH

Bismillahirrahmanirrahlm. PUJI Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karuniaNya, Visi dan Misi Menuju Kabupaten Bekasi Bermartabat ini dapat kami susun dan kami sajikan kepada Anda. Lembaran vlsi dan misi ini merupakan rangkuman pemikiran, ide dan gagasan-gagasan kami selaku Sakal Caton Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bekasi, dalam Pilkada Kabupaten 8ekasi Tahun 2017, yang didasarkan pada RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017. Lembaran makalah ini karni buat sebagai "cetak biru• berisi ide, pemikiran dan gagasan kami bukan semata-mata untuk memenuhi kewajiban kami sebagal Calon Bupati/Wakil Bupati Bekasi, sebagaimana yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tapi sekaligus sebagai sarana mengkomunikasikan gagasan, pemikiran dan lde-ide tersebut kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Tuluannya agar masyarakat dapat memahami visi, misi dan kebijakan-kebljakan yang nantinya akan kami laksanakan bilamana dipercaya memlmpln kabupaten lni untuk masa bakti lima tahun mendatang. Oleh karena itu, kami berharap lembaran makalah berisi visl mlsi ini dapat menjadi sarana bagi kaml dalam mensosialisasikan gagasan, ide dan pemikiranpemikiran kami demi kemajuan Kabupaten Bekasi di masa datang. Akhirnya, tidak ada gading yang tak retak. Ungkapan ini perlu kami sampaikan untuk mengajak para pembaca agar berkenan memberikan saran, masukan dan kritik jika dalam penulisan visi misi ini terdapat kekeliruan dan kesalahan. Saran dan masukan akan sangat berguna untuk tujuan penyempurnaan vlsi dan misi ini, terutama untuk kemajuan Kabupaten Bekasi yang sama-sama kita cintai. (") Bekasi, 22 Juli 2016 Sakal Galon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Periode 2017 - 2022 llN FARIHIN, HH KH MAHMUD

• BAGIAN 1 Tantangan Kabupaten Bekasi di Tengah Arus Globalisasi

MAKALAH ini disusun berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2005, dan RPJMD Kabupaten Bekasi 2012 2017 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Baral 2005-2025. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari kawasan strategis tata ruang nasional yang dalam hierarkl pembangunan nasional merupakan baglan dari kawasan perkotaan metropolitan Jabodetabek pendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Letaknya yang strategis menyebabkan berbagai kegiatan dan fasilitas sosial ekonomi tumbuh dan berkembang pesat di kabupaten ini. Namun, sebagai daerah yang berada di antara dua kola besar, Jakarta dan Bandung, dan sebagai salah satu daerah penyangga ibukota, keberadaan Kabupaten Bekasi di tengah arus deras globalisasi dewasa ini masih terasa sangal kontradiktif. Ada ketidakseimbangan antara kemajuan teknologi dan induslri yang kini dicapainya, dengan perkembangan sosial budaya yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya. Kini Kabupaten Bekasi tumbuh menjadi sebuah wilayah lndustri yang nyaris kehilangan jatidirinya sebagai daerah agraris dengan masyarakat yang agamis. Sebagai wilayah industri yang bersentuhan langsung dengan Jakarta sebagai ibukota negara, Kabupaten Bekasi telah menjadi daerah "setbuen" para pendatang. Bahkan kini kaum urban adalah "nasabah" terbesar bagi populasi penduduk di Kabupaten Bekasi. Kenyataan seperti ini memang menjadi sangat dilemalis. Di satu sisi Pemkab Bekasi tidak bisa seenaknya melarang masyarakat pendatang, tapi di sisi lain diapun harus "cekatan" menyiasati arus urbanisasi yang terus membengkak. Dalam situasl yang seolah memaksa aparatur Pemkab Bekasi memakan buah "simalakama" tersebut, maka di masa mendatang Pemerintah Kabupaten Bekasi ditantang untuk menata ulang rencana tata ruang dan tata kelola lingkungan yang bersandarkan pada tingkat penyerapannya yang tinggl bagi terciptanya lapangan pekerjaan. Dalam rangka penataan itulah Pemkab Bekasl harus menaruh perhatlan sebesar-besarnya pada pembinaan sektor Informal. Seperti yang pernah digulirkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kabupaten Bekasi, maka pembinaan sektor informal - dalam hal ini pembinaan Golongan Usaha Skala Kecil dan Menengah, UMKM dan sektor informal lainnya, harus mendapat sentuhan utama. Tujuan penataan ini, kecuali untuk peningkatan kesejahteraan warga, adalah juga untuk mengawasi sekaligus mengendalikan para pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu kegiatan ekonomi di sektor lain yang sudah mapan. Terlebih lagi, agar kegiatan sektor informal tersebut tidak merusak tata kelola lingkungan yang sudah ada. Jadi kata kuncinya adalah pernbmaan, bukan sebaliknya, "main gusur" tanpa solusi. Sebagai warga yang lahir dan besar di Kabupaten Bekasi, kami telah mencatat dua hal pokok yang menjadi masalah di Kabupaten Bekasi selama ini. Massiah itu adalah; Pertama, menyangkut kemiskinan dan Kedua, menyangkut prilaku.

• Masalah Kemiskinan Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti minimnya penghasilan, ketiadaan lapangan kerja, pendidikan yang rendah dan harga-harga barang kemutuhan hidup yang mahal dan tak terjangkau. Maka upaya menjawab kemiskinan rakyat tersebut, menjadi panting untuk direnungkan oleh kita semua, tak terkecuati oleh para pemangku kepentingan di Kabupaten Bekasi. Terutama karena aturan perundang-undangan mengharuskan pimpinan daerah untuk menjaga stabilitas soal politik dan ekonomi di daerahnya. Oleh karena itu sejumlah langkah progressif akan kami ditempuh sebagai calon bupati/wakil bupati Kabupaten BekasL Dan langkah-langkah itulah yang kelak menjadi inti dari visi misi kami dalam membangun Kabupaten Bekasi menuju Bekasi Bangkit dan Bermartabat. Masalah Perilaku Yang tidak kalah pentingnya dari soal kemiskinan adalah mengupayakan secara terus menerus sebuah sistem penyelenggaraan organisasi pemerintahan yang mendukung terwujudnya prilaku masyarakat yang santun dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan demikian, yang akan kami lakukan adalah membangun komunikasi yang efektif dan menumbuhkan tradisi dialogis. Permasalahan mendasar yang harus dicermati oleh semua aparatur Pemkab Bekasi adalah munculnya kecenderungan di masyarakat untuk bertarung matimatian demi bertahan hidup yang· mengarah pada perilaku yang kurang sehat dan kurang mengedepankan etika dan sopan santun. Masalah prilaku ini, jika dibiarkan akan berdampak pada tergerusnya nilainilai solidaritas dan toleransi. Bahkan kalau tidak direspon dan dikelola secara arif dan benar, maka tidak tertutup kemungkinan akan menghancurkan sendl-sendi kehidupan bermasyarakat, yang pada akhimya tidak menutup kemungkinan pula untuk terjadinya konflik horizontal. Secara lebih spesifik, membangun komunikasi dan tradisi dialogis lnl akan memberi sumbangsih yang cukup besar tidak saja kepada terbangunnya solidaritas antar sesama warga, tapi juga kepada masa depan Kabupaten Bekasi itu sendiri. Sebab, dengan komunikasi yang sehat dan dialog yang baik, semua pemikiran, gagasan dan aspirasi akan tersosialisasi dan dapat diimplementasikan dengan baik pula. Tiga Program Utama Menghadapi Tantangan di Masa Depan

Melihat dinamika yang terjadi di Kabupaten Bekasi hampir satu dasawarsa terakhir ini, dan mencermati tantangan besar yang akan menghadang warga kabupaten ini di masa depan, maka Pemkab Bekasi sangat memerlukan sebuah pemikiran yang mendalam dan komprehensif di dalam menentukan langkah-langkah strategis dan kebijakan pembangunannya di masa depan. Terutama dalam menegaskan keberadaannya sebagai wilayah penyangga ibukota yang multi kultural dan heterogen. Kami percaya, hanya dengan pemikiran yang mendalam dan komprehensif itulah cita-cita untuk membangun Kabupaten Bekasi yang bermartabat sesuai dengan cita-clta semua penduduknya, bisa diwujudkan. Karenanya, kami pun meyakini membangun pemerintahaan kabupaten yang didasarkan atas sistem organisasl pemerintahan yang baik, kual, rasional,

' transparan, adalah suatu prasyarat bagi terlaksananya manajemen pemerintahan yang modern, efektif dan efisien. Untuk membangun sistem pemerintahan yang seperti itu setidaknya harus memadukan tiga aspek kebaikan, yaitu sistem nitai (value system) yang baik, peraturan-peraturan (regulation), yang baik, dan prosedur (mecanism) yang baik. Sebuah pemerintahan daerah yang dibangun hanya didasarkan pada system nitai yang baik tetapi tidak diatur di dalam peraturan organisasi pemerintahan yang baik, apalagl pengambilan keputusan untuk setiap kebijakan yang dilakukannya tidak melalui mekanisme yang baik, maka hal itu hanya akan menimbulkan benturan-benturan yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan. Sebaliknya, meski prosedur (mekanisme) selalu dijalankan dengan baik, tetapi aturan-aturan yang mendasarinya tidak balk dan tidak pula memiliki sistem yang baik, maka akan terjadi gesekan baik horizontal maupun vertikal. Hal yang sama pun berlaku jika sebuah pemerintahan daerah hanya memiliki peraturanperaturan yang bail<, namun tidak dilandasi oleh nilai serta mekanisme yang baik. ltu berarti, membangun sistem pemerlntahan yang baik tidak hanya mensyaratkan keharusan adanya komunikasi dan dialog, tetapi juga harus dibangun atas dasar realitas sosial dan target pencapaian yang lebih rasional. Dan sistem pemerintahan yang seperti itulah yang akan melahirkan kompetisi yang sehat di antara para pemangku kepentingan tanpa harus menimbulkan sikap apriori. Dengan membangun slstem pemerintahan yang demikian itu, kami percaya akan lahir semangat mengoptimalkan peran dan fungsi aparatur pemerintah di semua tingkatan untuk bisa mendarmabaktikan potensinya kepada pembangunan daerah. Bukan malah sebaliknya, justru aparatur bersikukuh pada status quo yang memberi peluang pada tumbuhnya apatisme, pragmatisme dan macam-macam kepentingan sesaat demi mencari jalan pintas di tengah-tengah sistem pemerintahan yang tidak sehat. Dengan demikian networking adalah kata kunci ketika pemerintahan daerah harus melakukan pembangunan. Di era global dewasa ini, dimana tingkat kekeritisan warga demikian tinggi, maka pola-pola pembangunan dan pengembangan kota secara Top Down tak bisa lagi dipraktikkan. Pembangunan hanya bisa berjalan mulus dan baik bila semua stakeholder diajak berembug. Dilibatkan. Dus itu artinya Bottom Up. Apalagi bagi kabupaten Bekasi yang kini sudah mewujud sebagai kabupaten yang multicultural dan heterogen. Datam upaya itulah maka kami berjanji untuk membangun networking dengan tokoh-tokoh rnasyarakat, dengan pemuka-pemuka agama dan pemuka masyarakat adat, dengan kalangan akademisi, dengan para mahasiswa, aktivis LSM, Ormas dan tokoh masyarakat pada umumnya. Sebab, ketokohan para pemimpin tokal itu seringkali menjadi sangat dominan sebagai penampung suara sejati rakyat, yang pada gilirannya menjadi motor utama yang menggerakkan dan memobilisir massa untuk mendukung atau lidak mendukung rencana pembangunan yang akan kami dilakukan sesuai dengan visi misi kami. Bagi tujuan menjadi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bekasi di masa mendatang, kami telah menyusun program-program kerja yang didasarkan pada prinsip pemenuhan kebuluhan dasar rakyat, yang direkatkan sebagai sebuah ikatan kontrak sosial antara Bupati dengan rakyatnya. Kelak program-program inilah yang kami harapkan bisa mempererat hubungan antara karni dengan rakyat Program yang akan kami kembangkan ini didasarkan pada tiga hal. Pertama, program yang bersenyawa langsung dengan pemenuhan kehidupan masyarakat. Dengan program yang berdasar pada pemenuhan kebutuhan rakyat

tersebut, sebagai BupatiM/akil Bupati kami berharap bisa senantiasa menjadi agrigator bagl kepentingan rakyat. Kedua, program yang senantiasa didasarkan pada upaya menemukan jalan keluar (solusi) alas semua permasalahan yang dihadapi rakyat. Ketiga, program yang didisain sesederhana mungkin sehingga dapat langsung mengenai sasaran. Konsekuensi atas program yang berdasar pada pemenuhan kebutuhan rakyat itu, adalah menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Hal itu tentu saja menuntut sikap arif semua aparatur Pemkab Bekasi agar proses pengambilan kebijakan pembangunan yang akan dijalankan tidak justru tergadaikan oleh kepentingan elitis dan sesaat. Oleh karena itu, sinergitas yang akan dibangun seorang BupatiM/akil Bupati harus dibalut dalam sebuah teamwork yang kuat sehingga semua program yang dicanangkannya benar-benar menjadi kenyataan. Kami yakln, hanya pribadi yang menoaserkan gerak langkahnya pada populisme, pada kehendak dan demi kepentingan rakyatlah yang berhak disebut sebagai pemimpin yang telah menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam artl yang sebenar-benamya. Yakni pemimpin yang benar-benar menempatkan rakyat pada kedudukannya yang terhormat sebagai pemegang kedaulatan negara. Semangat populis harus pula kami tularkan pada semua aparatur Pemkab Bekasi bila kelak kami terpilih. Dengan demikian kehidupan pemerintahan bisa berjalan secara sinergis, dan hubungan antara aparatur Pemkab Bekasi dengan warganya bisa berlangsung secara harmonis dan aspiratif. (•)

B.AGIAN 2 Kabupaten Bekasi Oulu, Sekarang dan Esok

KATA "Bekasl" menurut Poerbatjaraka berasal dari kata Candrabagha. Candra berarti bulan (dalam bahasa Jawa Kuno berarti "sasi') dan bagha berarti bagian. Sehingga Candrabhaga berarti bagian dari bulan. Dalarn pelafalannya Candrabhaga sering diucapkan Sasibhaga atau Baghasasi yang kemudian disingkat menjadi Bhagasi. Lalu karena adanya pengaruh bahasa Belanda, Baghasasi atau Bhagasi sering ditulis Bacassie yang kemudian menjadi Bekasi hingga kini. Candrabhaga, berdasarkan Prasasti Tugu yang berada di Cilincing, Jakarta, pada mulanya adalah wilayah bagian dari Kerajaan Tarumanegara yang berdiri pada abad ke-5 Masehl. Dafam prasasti itu dikisahkan, Raja Kerajaan Tarumanegara, yakni Maharaja Purnawarman memerintahkan untuk menggali Kali Candrabhaga dengan tujuan untuk mengairi sawah dan menghindari bencana banjir yang kerap melanda wilayah Kerajaan Tarumanegara. Setelah runtuhnya Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-7 Masehi, kerjaan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap wifayah Bekasi adalah Kerajaan Padjadjaran. Hal ini ter1ihat dari situs sejarah Batu Tulis di Bogor yang menggambarkan bahwa Bekasi merupakan bagian dari wlfayah Kerajaan Padjadjaran dan merupakan salah satu pefabuhan sungai yang ramai dikunjungi para pedagang, sehingga Bekasi menjadi kota yang sangat penting bagi

Padjadjaran kale itu. Terakhir, Bekasi tercatat dalam sejarah Kerajaan Sumedanglarang, yang menjadi bagian wilayah Kerajaan Mataram. Bekasi pada masa Masa Pemerintahan Hindia Belanda masuk ke dalam wilayah Regentschap Meester Cornelis, yang terbagi alas empat district, yaitu Meester Cornelis, Kebayoran, Bekasi dan Cikarang. District Bekasi pada masa penjajahan Belanda dikenal sebagai wilayah pertanian yang subur, terdin atas tanah-tanah partikelirm yaitu tanah yang dikuasai para pengusaha Eropa dan para saudagar Cina. Oistrik Bekasi terkenal subur dan produktif dibanding distrik-clistrik yang Jain. Sejak jaman Belanda, yang menikmali kesuburan tanah Bekasi adalah para tuan tanah, bukan rakyat. Pada tahun 1913 di Bekasi muncul organisasi Sarekat Islam (SI) yang beranggotakan sebagian besar petani, guru ngaji, bekas tuan tanah, dan pejabat yang dipecat oleh Pemerintah Hindia Belanda, serta para jagoan (jawara). Karena jumlah anggotanya cukup banyak, SI Bekasi kemudian menjadi kekuatan sosial politik yang dominan. Antara tahun 1913-1922 SI Bekasi menjadi penggerak berbagai protes penentangan terhadap berbagai penindasan terhadap petani, misalnya pemogokkan kerja paksa (rodi), protes petani di Setu (1913) hingga pemogokan pembayaran "cukai" ( 1918). Pada masa pendudukan Jepang, pada awalnya rakyat Bekasi menyqmbut Jepang dengan sukacita karena dianggap sebagai pembebas dari penderitaan akibat penjajahan Belanda. Apalagi Jepang mengijinkan pengibaran Bandera Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun kegembiraan itu hanya sekejap. Pemerintah Jepang mengeluarkan larangan pengibaran Benders Merah Putih dan Lagu Indonesia Raya, dan menggantinya dengan pengibaran benders 'Matahari Terbit"dan lagu "Kfmigayo". Kekejaman Jepang semakin nyata ketika menginstruksikan seluruh rakyat Bekasi untuk berkumpul di depan kantor tangsi polisi untuk menyaksikan hukuman pancung terhadap penduduk Telukbuyung yang dianggap bersalah. Seisin itu Jepang juga memberlakukan ekonomi perang. Padl dan ternak yang ada di Bekasi dihimpun dan wajib diserahkan kepada penguasa militer Jepang. Akibatnya rakyat Bekasi mengalami kekurangan pangan, dan diperparah dengan adanya "romusha" (kerja rodi}. Pada tahun 1943 berdiri Gerakan Pemuda Islam Bekasi (GPIB) alas inisiatif para pemuda Islam Bekasi yang setiap malam Jum'at mengadakan pengajian di Masjid Al-Muwahiddin. Para anggotanya terdiri alas pemuda santri, pemuda pendidikan umum, dan pemuda "pasar" yang buta huruf. Pada awalnya GPIB dipimpin oleh Nurdin, setelah ia meninggal tahun 1944, digantikan oleh Marzuki Urmaini. Hingga awal kemerdekaan, GPIB memiliki banyak anggota dan bermarkas di rumah Hasan Sjahroni di daerah pasar Bekasi. Banyak anggota GPIB bergabung ke BKR dan baden perjuangan yang dipimpin oleh KH. Noer Ali. Pases Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 17 Januari 1950, para pemimpin dan tokoh rakyat Bekasi seperti R. Soepardi, KH. Noer Alie, Namln, Ammudin, dan Marzuki Urmaini membentuk "Panitia Amanat Rakyat Bekasi" dan mengadakan rapat akbar di Alun-Alun Bekasi. Rapa! raksasa tersebut dihadiri ribuan rakyat dari berbagai pelosok Bekasi dan berhasil mencetuskan beberapa tuntutan yang terhimpun dalam "Resolusi 17 Januari". lsi tuntutan itu antar lain menuntut agar nama Kabupaten Jalinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi. Resolusi itu ditandatangani oleh Wedana Bekasi (A. Sired) dan Asisten Wedana (R. Harun). Tuntutan tersebut akhirnya mendapat tanggapan dari Wakil

Presiden Mohammad Hatta yang menyetujui penggantian nama "Kabupaten Jatinegara• menjadi "Kabupaten Bekasi". Persetujuan itu disertai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 yang ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang No.14 Tahun 1950, Kabupaten Bekasi secara resmi terbentuk pada Tanggal 15 Agustus 1950, dan dinyatakan berhak mengatur rumahtanggaya sendiri sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pemerintah Daerah pada saat itu, yakni UU No. 22 Tahun 1948. Kondisi Geografis Kabupaten Bekasi ada1ah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan ibukotanya Cikarang. Kabupaten Bekasi berada di sebelah timur Jakarta, berbatasan dengan Kota Bekasi dan Provins! OKI Jakarta di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah barat dan utara, Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi di sebelah timur, serta Kabupaten Bogor di sebelah selatan. Kabupaten Bekasi terdiri alas 23 kecamatan, yang dibagi meliputi 5 kelurahan dan 182 desa. Luas wilayah Kabupaten Bekasi mencapai 127.388 Ha, dan kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Muaragembong (14.009 Ha) atau 11 % dari luas kabupaten. Secara geografis letak Kabupaten Bekasi berada pada posisi 6° 10' 53" - S° 30' 6" Lintang Selatan dan 106° 48' 28" -107° 27' 29" Bujur Timur. T opografinya terbagi atas dua bagian, yaitu dataran rendah yang meliputi sebagian wilayah bagian utara dan dataran bergelombang di wilayah bagian selatan. Ketinggian lokasi antara 6 - 115 meter dan kemiringan 0 - 250. Suhu udara yang terjadi di Kabupaten Bekasi barkisar antara 28 0 -32 O C. Curah hujan tertinggi dan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember. Di Kabupaten Bekasi terdapat 13 situ yang tersebar di beberapa kecamatan dengan luas total 3 Ha sampai 40 Ha. Situ-Situ itu adalah Situ Tega! Abidin, Bojongmangu, Bungur, Ceper, Cipagadungan, Cipalahar, Ciantra, Taman, Burangkeng, Liang Maung, Cibeureum, Cilengsir, dan Binong. Saat ini kebutuhan air di Kabupaten Bekasi dlpenuhi dari 2 (dua) sumber utama, yaitu air tanah dan air permukaan. Air tanah dimanfaatkan untuk pemukiman dan sebagian industri. Kondisi air tanah yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi sebagian besar merupakan air tanah dangkal yang berada pada kedalaman 5 - 25 meter darl permukaan tanah, sedangkan air tanah dalam pada umumnya didapat pada kedalaman antara 90 200 meter. Air permukaan, seperti sungai, dimanfaatkan oleh PDAM untuk disalurkan kepada konsumennya, baik permukiman maupun industri. Kondisi Oemografis Menurut data BPS, Penduduk Kabupaten Bekasi di tahun 2014 mencapai 3.112.698 jiwa atau naik 120.586 jiwa dari tahun 2013. Penduduk berjenis kelamin laki-laki adalah 1.592.588 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan 1.530.11 O jiwa. Dengan luas wilayah 127.388 hektar, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bekasi mencapai 2.451 jiwa per km2. Bila dilihat dari rasio penduduk berdasarkan kelamin adalah 1, 04 banding 1,00, dimana jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan tak jauh berbeda. Adapun laju pertumbuhan penduduk hasil perhitungan sensus tahun 2000 sebesar 4,23 % terdiri dari migrasi 2,33 % dan alamiah 1,90%. Penduduk Bekasi

mayoritas merupakan pendatang sehingga tak heran jika banyak adat istiadat dam budaya yang telah berakulturasi. Kecamatan dengan penduduk tertinggi ialah Tambun Selatan dengan jumlah penduduk mencapai 486.041 jiwa atau 16 persen dari total penduduk Kabupaten Bekasi pada tahun 2014. Kecamatan dengan penduduk terendah ialah Bojongmangu dengan jumlah penduduk 25.587 jiwa pada tahun 2014. Dengan jumlah penduduk sebesar ltu, Kabupaten Bekasi saat ini memiliki 241 Taman kanak-kanak, 700 Sekolah Dasar Negeri, 65 Sekolah Dasar Swasta serta 156 Madrasah lbtidaiyah. SLTP Negeri berjumlah 54, SLTP Swasta berjumlah 124, Madrasah Tsanawiyah 114. SL TA Negeri berjumlah 20, SLTA Swasta berjumlah 60, Madrasah Aliyah berjumlah 34 dan buah Sekolah Luar Biasa (SLB) sebanyak 5 buah Potensi Wisata dan Sumber Daya Alam Kabupaten Bekasi merupakan kawasan pertumbuhan Jakarta, dan menjadi bagian dari kawasan Jabodetabek. Bekasl dilintasi ruas jalan tol Jakarta-Cikampek dan jalur kereta api Jakarta-Surabaya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupalen Bekasi 2011-2031, Kabupaten Bekasi merencanakan pembangunan jaringan rel kereta api lintas cabang menghubungkan Cikarang Timur-Cikarang Pusat-Serang Baru-Cfbarusah-Kabupaten Bogor. Saal inl perekonomian Kabupaten Bekasi ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan dan perindustrian. Banyak induslri manufaktur yang terdapat dl Bekasi, di antaranya kawasan industri Jababeka, Greenland International Industrial Center (GllC), Kota Oeltamas Kola Deltamas, EJIP, Delta Silicon, MM2100, BllE dan sebagainya. Kawasan-kawasan industri tersebut kini digabung menjadi sebuah Zona Ekonomi lnternasional (ZONI) yang memiliki fasilitas khusus di bidang perpajakan, infrastruktur, keamanan dan fiskal. Selain industri manufaktur, Kabupaten Bekasi hyga memiliki potensi pertambangan seperti minyak bumi. Beberapa sumur minyak bumi yang telah dieksplorasi terdapat di Bekasi bagian utara. Salah satunya terdapat di Babelan, Gabus, Muaragembong, Cabangbungin dan Tambun. Produksi minyak mentah dari sumur minyak bumi di Tambun mencapai 6.126 bare! per harl. Selain minyak buml, kabupaten Bekasi juga memiliki potensi Gas alam. Gas alam terdapat di Bekasi bagian selatan. Sumur gas yang sudah berproduksi sejak tahun 2004 berjumlah enam buah. Sumur-sumur gas tersebut terdapat di Blok Jatirarangon yang meliputi wifayah Clkarang Selatan dan Cikarang Pusat Cadangan gas alam di Blok Jatirarangon diperkirakan sebesar 56,7 millar kaki kubik. Selain itu sumur gas nomer 3 juga menghasilkan minyak bumf dengan debit 90 barel per hari. Selain industri manufaktur dan pertambangan, Kabupaten Bekasl juuga memiliki potensi sangat besar di sektot pariwisata. Baik itu wisata taman, dan wisata bahari, wisata Budaya, wisata kuliner maupun wisata kriya (kerajinan). Saal ini Kabupaten Bekasi memiliki beberapa objek wisata, di antaranya: Taman Buaya Indonesia Jaya, Waterboom Lippo Cikarang, Gedung Juang Tambun, Saung Ranggon di Desa Cikedokan, Danau Cibeureum di dekat perumahan Grand Wisata, Pantai Muara Beting, Wlsata Rumah Pohon di Jatiasih, Hulan Kola di daerah Margahayu, Oanau Marakas, di Pondok Ungu, Pantai Muara Bandera, Pantai Muara Gembong dan Bumi Perkemahan Karang Kitri. Potensi wisata budaya di kabupaten Bekasi bisa dilihat dengan adanya Tarian Topeng yang merupakan salah satu jenis kesenian Bekasi yang masih tetap eksis.

Juga kesenian tradisi Ujungan, yakni sejenis seni beladiri. Ada juga wayang kulit Bekasi, dan Tanjidor. Potensi wisata kuliner di Kabupaten Bekasi bisa ditemui dengan adanya makanan khas seperti Sayur Gabus Pucung, Dodo! Bekasi dan Akar Kelapa. Sedangkan seni kerajinan bisa ditemui pada Batik Seraci, Tas dari Eceng Gondek, kerajinan Bambu dan Kerang. Sayang, semua potensi wisata itu belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Bekasi. Dinamika Kabupaten Bekasi dan Semangat Otonomi Seperti daerah lainnya di Indonesia, lahirnya Undang-Undang nomor 32 dan 33 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 2511999 tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, yang kemudian disebut sebagai UndangUndang Otonomi Daerah, telah membuat perkembangan dan Pembangunan di Kabupaten Bekasi berjalan nyaris tak terkendali. Lahimya Undang-Undang Otonomi Daerah itu bahkan telah mendorong aparatur pemerintahan di daerah cenderung kehilangan kendali. Dengan berlindung di balik payung UU, aparatur pemerintahan kota merasa memiliki kewenangan dan kebijakan (policy) sendiri untuk memenuhi segala kepertuan dan ambisinya, baik dalam tataran politik, sosial maupun ekonomi. Bahkan kewenangan itu seringkali dllaksanakan dengan mengabaikan aspirasi dan rasa keadilan rakyat. Sejumlah protes masyarakat terhadap pembangunan kawasan industri atau pembangunan sarana dan fasilitas publik yang tldak mempertimbangkan Amdal (Analisa Dampak Lingkungan), adalah contohnya. Padahal Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mngharuskan pemerintah daerah untuk berpedoman kepada UU tersebut dalam merencanakan pembangunan untuk menghasilkan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) yang bertaku selama masa 20 tahun, dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang berlaku selama masa lima tahun. Selain itu, ada pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang harus dilaksanakan ofeh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. RPJMD inifah yang akan menjadi pedoman bagi Saluan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun perencanaan instansinya (Renstra SKPD). Namun fakta di fapangan tak sefalu sesuai dengan aturan. Banyaknya muncul protes masyaraat terhadap pembangunan yang dilakukan di satu daerah, sebagai dampak langsung dari otonomi daerah itu, bahkan sudah diperkirakan oleh banyak pihak, bahkan jauh sebelum UU No. 3212004 disahkan. Mantan Gubernur Lemhanas, Prof Ermaya Suradinata misalnya, pemah menyebutkan bahwa perwujudan otonomi daerah pada daerah tingkat II (kota/kabupaten), di satu sisi memang akan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah. Akan tetapi di sisi fain akan memunculkan berbagai masalah karena tumpang tindihnya kewenangan. Tumpang tindih itu timbul karena para pejabat yang berwenanq di daerah salah menafsirkan kebijaksanaan pemerintah yang sesungguhnya ditujukan untuk memecahkan berbagal permasalahan ltu Secara adminlstratif, otonomi daerah juga dimaknai sebagai adanya pergeseran kewenangan dari yang semula dominasi pusat kepada kewenangan daerah. Tugas membangun Kabupaten Bekasi yang bermartabat di masa datang menjadi semakin berat disebabkan Kabupaten Bekasi secara sosial memiliki

penduduk yang heterogen dengan jumlah yang besar dan mobilitas sosial yang tinggi, yang berpotensi menimbulkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang kompleks. Heterogenitas Bekasi ltu tidak hanya dalam aspek etnis, tapi juga agama dan budaya. Kondisi ini bisa menjadi potensi tapi sekaligus penghambat pembangunan. la akan menjadi potensi jlka heterogenitas masyarakat yang terbagl atas suku, agama, adat istiadat, tingkat pendidikan dan status sosial itu, menjadi faktor penunjang yang dapat mendorong laju pembangunan. Sebaliknya, jika tidak azas pemerataan dan keadilan tidak terwujud, bukan mustahil heterogenitas itu akan berdampak pada terjadinya aksi protes dan pembangkangan. Dengan demikian heterogenitas justru akan menghambat laju pembangunan. Demikian juga halnya dengan kemiskinan. Apalagi faktor kemiskinan ini sampai sekarang masih menjadi salah satu kendala utama pembangunan di Kabupaten Bekasi yang sifatnya kompleks dan multidimensional. Di Bekasi fenomena kerniskinan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan seperti kondisi lingkungan, pendidlkan, tingkat pendapatan, urbanisasi dan ketersediaan lapangan kerja. Oleh karena itu kerniskinan di Kabupaten Bekasi tidak boleh lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonorni, tetapi juga disebabkan oleh kegagalan pemerintah daerah dalam mernenuhi hak-hak dasar rakyat, termasuk karena adanya perbedaan perlakuan bagl seseorang atau sekelompok orang di dalam menjalani kehidupannya secara bermartabal Oleh karena ltu, sangat diharapkan UU No. 32 dan UU No. 33 Tahun 2004, yang saat ini berlaku sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah, bisa menjembatani aspirasi dan semangat masyarakat Kabupaten Bekasi yang rnenginglnkan adanya kebijaksanaan pemerintah kota dalam melaksanakan otonomi daerah itu, khususnya dalam mengatasi kesenjangan soslat dan kemiskinan tersebut. Kini, dengan jumlah penduduk yang dlproyeksikan mencapal 3,5 juta jiwa dalam bebrapa tahun mendatang, kabupaten Bekasi jelas menghadapi persoalan bssar di masa datang. Situasi inl tidak bisa ditanggapi secara parsial, tapi harus ditanganl secara serius dan komprehensif. terutama oleh pejabat Bupati Bekasi mendatang. Sebab, laju pertumbuhan penduduk yang tidak mampu dikendalikan bukan saja akan berdampak pada llmbulnya masalah sosial baru di masyarakat, tapl juga berdampak serius pada upaya pejabat Bupati, siapapun orangnya, dalam membangun Bekasi untuk menjadi wllayah kabupaten yang nyaman, damai, lndah, sejahtera dan bermartabat. (*)

BAGIAN 3 Visi dan Misi Membangun Kabupaten Bekasi

BERDASARKAN Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2005, Visi Kabupaten Bekast dirumuskan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Baral 2005-2025. Visi Kabupaten Bekasi adalah: "Masyarakaf Agamis yang Unggu/ Dalarn Bidang lndustri, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata." Visi tersebut memuat 7 (tujuh) misi yaitu : 1. 2. 3.

4. 5.

6. 7.

Meningkatkan peran serta dan pembinaan institusi keagamaan dalam pembangunan di segala bidang. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Bekasi yang dapat memenuhl seluruh kehidupan dasar hidupnya secara layak Menlngkatkan daya saing daerah untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, tingkat nasional dan global dalam bidang mdustri, perdagangan, pertanian dan pariwisata dengan pemerataan pembangunan yang berkeadllan. Mewujudkan Tata Ruang lnfrastruktur wilayah yang handal dan terintegrasl serta lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan. Mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik dengan dukungan $umber Daya Manusia yang berkualitas memiliki Etas Kerja Produktifitas yang tinggi. Mewujudkan Supremasi Hukum dan Ketertlban yang Berkeadilan. Mengembangkan Prasarana dan Sarana Publik secara terpadu dan penuh inovasi yang berorientasi kapada kepuasan masyarakat secara adil dan merata.

Visi Misi itu, untuk kurun waktu 2012 - 2017, masih ditambah dengan Visi Bupati Bekasi terpilih yang dicetuskan dalam satu kalimat yang sangat panjang, yakni: "Terwujudnya Kabupaten Bekasi yang Demokratis, Produktif, Berdaya Saing dan Sejahtera dalam Ungkungan Masyarakat yang Agamis Melalui Penguatan Sektor Perindustrian, Perdagangan, Perlanian dan Pariwisata Pada Tahun 2017". Visi dengan kalimat sangat panjang itu, dijabarkan dengan sejumlah penjelasan yang juga sangat panjang. lntinya, Pemkab Bekasi selama irn sebenamya hanya ingin mengarahkan pembangunan Kabupaten Bekasi, setidaknya sampai dengan Tahun 2017, dititikberatkan pada pembangunan sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pariwisata sebagai core business perekonomian masyarakatnya. Oengan Visi itu, Misi Bupati Bekasi periode 2012 - 2017 aoatan; Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat; Meningkatkan daya saing daerah dalam bidang perindustrian, perdagangan, dan pertanian; Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif; Melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan Mewujudkan tata kelola pemerlntahan yang partisipatif, responsif, akuntabel, transparan dan profesional.

Pertanyaannya, sudahkah tercapai apa yang tertuang di dalam Visi dan Misi itu? Jawabannya; beluml Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bekasi di masa datang adalah menumbuhkan sikap dan semangat swadaya masyarakat. Meskipun kami tau untuk menumbuhkan sikap dan semangat swadaya itu bukanlah pekerjaan yang gampang. Sikap hidup warga yang terlanjur gampangan dan suka menganggap remeh setiap persoalan, adalah tembok penghalang yang harus lebih dulu dirobohkan. Namun, jika sikap hidup yang seperti itu tetap dibiarkan, maka upaya apapun yang dilakukan tidak akan mampu memotivasi warga untuk melakukan tindakan pembangunan yang bermartabat dan menyejahterakan. llulah sebabnya semua pihak dituntut untuk menumbuhkan tanggungjawab sosialnya sebagai warga. Dan kami sadar, tanggungjawab tidaklah tumbuh begitu saja. Kesadaran setiap individu harus lebih dulu dibangkitkan. Oleh karena ilu, apa yang dibutuhkan saat ini di Kabupaten Bekasi adalah bahasa yang sama dari aparat pemerintah dalam memotivasi warganya. Dan bahasa - dalam hal ini -. lidak cukup hanya dengan ucapan, slogan atau himbauan belaka. Bahasa yang diperlukan, seperti ujar Gordon W Hewes, adalah sebuah sistem gerakan dan bukan sistem vokal. Artinya, menumbuhkan aksi dengan contoh dan keteladanan adalah lebih baik darl sekedar ajakan verbal lewat pidato atau slogan belaka. Dengan dasar itulah kami berdua, sebagai Sakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bekasi periode 2017 - 2022, bersepakat untuk mengusung VISI: "MEWUJUDKAN BEKASI BANGKIT DAN BERMARTABAT" Dengan VISI itu, maka MISI kami adalah: 1. 2. 3.

4. 5.

Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkeadllan Sosial dan Menyejahterakan Menciptakan Transparansi dan Keterbukaan lnformasi di Sektor Anggaran Menciptakan Lapangan Kerja yang seluas-luasnya pagi Rakyat, dengan memanfaatkan potensi Sumberdaya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada di Kab. Bekasi Melakukan Reformasi Birokrasi yang Terukur dan Berkelanjutan Pemberantasan KKN di Semua Sektor Pelayanan Publik

Kami sadar, sebuah bangsa yang besar tfdak hanya diukur dari jumlah penduduk dan luas wllayah geografinya. Tetapi ada aspek lain yang ikut mempengaruhinya, seperti latar belakang budaya maupun kesejarahan. Oleh sebab itu~ sekalipun kebudayaan dan pembangunan adalah dua aspek yang berbeda, namun dalam menjaga tata kehidupan yang seimbang, keduanya tidak bisa dipisahkan. Pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik jika meninggalkan nilainilal budaya. Sebaliknya kebudayaan tidak akan bisa berkembang dan bertahan hidup jika menampik hadirnya pembangunan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi dan misi itu, proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pengambilan keputusan, akan menjadi titik tekan dari setiap kebijakan yang akan kami ambil, blla kelak kami terpilih. Kami percaya, kehadiran sorang BupatiMfakil Bupati yang pro rakyat, yang tegas, jujur, berani sekallgus bisa mengayomi rakyatnya, menjadi sebuah keniscayaan. Sebab hanya sosok Bupati/Wakll Bupati yang demikian itulah yang

diharapkan bisa tampil sebagai motor penggerak terbangunnya Kabupaten Bekasi sebagai kabupaten yang bermartabat. Yang bisa menjadi motivator bagi tumbuhnya kesadaran rakyat untuk ikut memiliki dan membangun daerah lni. Di dalam konteks melibatkan rakyat dalam pembangunan itulah kami sudah membangun konsensus. Dan konsensus itu hanya blsa dilakukan melalui konsep •35• sebagaimana yang akan kami uraikan berikut ini. "S" Pertama: "Senyum"

Senyum di sini bisa dimaknai sesuai arti harfiahnya dan bisa juga bermakna luas sebagai sikap ramah, menebarkan kesejukan, perdamaian dan kebahagiaan. Orang yang selalu tersenyum biasanya adalah orang yang berbahagia, baik atas rahmat yang diterimanya ataupun atas musibah yang menimpanya. Orang yang selalu tersenyum adalah orang yang, seperti kata orang-orang bijak, mampu menyembunyikan kedukaan pribadinya demi kebahagiaan orang-orang di sekitarnya. Dalam konteks ekspektasi masyarakat terhadap Bupati/lJVakil Bupati Bekasi mendatang, •senyum" di sini haruslah diterjemahkan dalam bentuk sikap ramah tamah dalam prilaku keseharian seorang calon Bupati/lJVakil Bupati. Tidak hanya saat ia mencalonkan diri, tapi lebih-lebih setelah ia terpilih. Seorang Bupati/lJVakil Bupati harus mampu bersikap ramah terhadap rakyat, sekalipun rakyat tersebut bukan pendukung atau slmpatisannya. Sebagai kepala daerah, ia harus bersedia menampung semua keluhan, kekecewaan dan rasa frustrasi rakyat terhadap realita kehidupan yang ada, untuk kemudian, sebisa mungkin, memberikan solusi yang membahagiakan. Bagi kami, seorang Bupati/lJVakilBupati, apalagi masih dalam status calon, tidak boleh sekalikali membentak, menghardlk apalagi menolak rakyat yang datang untuk mengadukan problem kehidupannya. Bahkan, jika perlu, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh sejumlah kepala daerah di Indonesia, sebagai pemimpin Bupati/lJVakilBupati yang harus datang ke perkampungan-perkampungan penduduk untuk mendengarkan keluhan rnereka, dan memberikan solusi atas problema hidup yang mereka hadapi. lmplementasi konsep ·senyum• ini pada akhirnya akan menunjukkan dimana posisi seorang Bupati/lJVakilBupati di tengah-tengah keh1dupan rakyatnya. Apakah ia seorang priyayi yang borjuis atau seorang pelayan negara yang pro rakyat. Hal ini panting untuk kami kemukakan, karena pada kenyataannya rakyat memang sudah bosan dengan prilaku pejabat atau calon pejabat di negeri ini yang hanya baik saat mencalonkan diri, tapi setelah menjabat lak peduli lagl. Di sinilah hakekat dari konsep "Senyurn" ilu harus kami perankan sebagai calon Bupati/lJVakilBupati Bekasi mendalang. Terutama untuk tujuan memenangkan hati rakyat. Selanjutnya, jika kami kelak terpillh, kami harus menebarkan konsep senyum itu kepada para bawahan kami di semua lapisan. Tldak hanya untuk berkonsensus terhadap amanat penderitaan rakyat, tapi juga untuk bersedia membuka diri menerima dukacita rakyat dan membagi sukacita yang ia miliki kepada rakyat. Dengan pemaknaan •senyum• sebagaimana telah disebutkan, perlahan tapi pasti, jika kelak kami terpilih sebagai Bupali/lJVakil Bupati Bekasi, kami yakin bahwa kami akan dicintai rakyat. Tidak hanya rakyat yang selama ini memang telah menjadi pendukung karni, tapi juga warga Kabupaten Bekasi pada umumnya. Sebab, sebagai Bupati/lJVakil Bupati kami tidak hanya telah melangkah untuk menjadi aspirator, tapi juga bertindak sebagai agrigator dan lokomotif yang memberi solusi

alas semua permasalahan yang dihadapi rakyat. Malahan, lebih dari semua itu, kami siap membagi kebahagian kepada semua warga Kabupaten Bekasi yang kelak kami pimpin

"S" Kedua: "Sapa" Ketika kondisi perekonomian bangsa semakin buruk, ketika harga BBM, tarif Listrik, harga sembilan bahan pokok membubung naik, ketika biaya pendidikan tak terjangkau, ketika orang miskin dilarang sakil karena biaya berobat di rumahsakit sangat mencekik feher, ketika rakyat mulai kehilangan kemampuan dan daya belinya, ketika jutaan rakyat mulai putus asa memandang hari esok mereka, ketika itulah seharusnya seorang calon Bupatit'Wakil Bupati muncul dengan membawa konsep S yang kedua, yakni "Saps". Bupatit'Wakil Bupati mendatang harus muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang setengah pulus asa itu, dan menyapa mereka dengan membawa secercah sinar pengharapan serta petuah akan makna kesabaran. Akan tetapi petuah kesabaran atas derita rakyat itu hanya akan efektik jika sebagai Bupatlt'Wakil Bupati kami mampu memberi teladan dan menemukan jalan terbaik atas semua kesulitan yang dihadapi rakyat. Namun kesabaran itu tidak bisa lahir hanya dari slogan-slogan, petatah-petitih atau nasehat befaka. Kesabaran adalah proses yang ditularkan melalui keteladanan. Dan dalam suasana ephoria demokrasi saat ini, ketidakberdayaan yang dialami rakyat adalah momentum bagi kami sebagai calon Bupatit'Wakil Bupati untuk merebut kembali simpati mereka. Untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa sebagai calon kepala daerah, kami datang dengan sejumlah solusi yang akan membaikkan dan menyejahterakan kehidupan rakyat. Namun, sekali lagi, sebagai Bupatft'Wakil Bupatl kami hanya bisa membawa dan mengajak rakyat untuk bersikap sabar, tabah dan tawakkal manakala kami mampu "menyapa• rakyat yang bakal kami pimpin dengan senyum. Setelah itu barulah kesabaran bisa ditularkan. Tidak hanya sabar terhadap kesulitan hidup yang dihadapi, tapi juga sabar dalam artf istiqomah untuk tetap setia pada keyakinannya bahwa dengan rakyat memilih kami sebagai Bupatit'Wakil Bupati. maka akan ada kehidupan yang lebih baik bagi rakyat di masa depan. Untuk bisa mewujudkan sikap sabar ltu, kami sadar bahwa sebagai Bupatit'Wakil Bupati tidak hanya berl<emampuan manajerial yang mumpuni, tapi juga mau menyapa dan menyatu ke dalam kehidupan nyata rakyat. Kami bersedia dan akan berusaha menyelami realitas yang terjadi di tengah-tengah kehidupan rakyat dengan kesediaan untuk mendengar dan menyimak suara hati rakyat, lalu secara bersama-sama merumuskan "suara hati rakyat" itu dalam program nyata guna mencarikan solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi rakyat.

"S" Ketiga: "Santun" Dalam pembukaan UUD 1945 amandemen ke-3 Pasal 1 ayat 3, disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (machtsstaat). Oalam konsepsi negara berdasarl
Maka seorang calon Bupati/Wakil Bupati harus slap merebut hati rakyat dengan mendasari setiap tindakan dan kebijakannya berdasarkan hukum. Seorang eaten Bupati/ Wakil Bupati harus menghindarkan dlri dari bersikap arogan, sombong dan bahkan munafik. Untuk itu, kami siap untuk menjalankan konsep S yang ketiga, yakni "Santun•. Baik santun dalam arti harfiahnya, yak.ni sangat menjunjung tinggi etika dan moralitas, maupun santun dalam pemaknaannya yang lebih luas, yakni tidak sombong, tidak arogan, tidak jumawa dan tidak •mentang-mentang". Dalam mengimplementasikan sikap santun lni, jika nanti kami terpilih, kami akan mengajak semua pejabat Pemkab Bekasi di semua tingkatan meneladani sikap Umar Bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah besar dalam tarikh Islam. Umar bin Abdul Aziz adalah teladan terbaik dalam sejarah Islam pasca Nabi Muhammad SAW perihal bagaimana amanat yang diberikan kepadanya di dalam memimpin pemerintahan harus jalankan. Umar bin Abdul Aziz adalah tokoh yang telah meninggalkan jejak sejarah yang sangat berharga untuk para pemimpin umat sesudahnya. Beliau dikenal sebagai pemimpin dlnasti Bani Umaiyah yang paling demokratis, tidak korup, tidak suka bermewah-mewah dan bahkan sangat menghargai rakyatnya. Umar bin Abdul Aziz bahkan bermuram durja dan menangis lalu ingin mengembalikan amanat kekuasaan yang disandangnya kepada rakyat ketika sebagai pemimpin la merasa tidak sanggup meningkatkan derajat hidup rakyatnya yang miskin. Umar bin Abdul Aziz adalah pemimpin yang menolak menggunakan fasilitas negara untuk urusan pribadinya, dan bahkan ia menolak pemberlan dari rakyatnya walau hanya sekeranjang buah-buahan, sekalipun ia menghargai niat baik sang pemberi. Umar bin Abdul Aziz adalah teladan kepemimpinan yang baik, lidak hanya bagi umat Islam, tapi juga bagi seluruh umat manusia, la adalah seorang pemimpin yang ·santun" dalam arti seluas-luasnya. Maka, dalam konteks merebut hati rakyat itu, sosok Umar bin Abdul Aziz adalah contoh keteladanan yang paripuma untuk kami sebagai calon BupatiJWakil Bupati Bekasi mendatang. Artinya, baik Bupati/Wakil Bupatl maupun semua pejabat Pemkab Bekasi di semua tingkatan, harus mau, mampu dan rela menempatkan status kepemimplnan yang la sandang sebagai 'tugas suci dari Tuhen" untuk kebahagiaan hidup rakyat. Bukan sebaliknya, justru menjadlkan status kepemimpinan itu peluang untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya bagi kepentingan diri pribadi dan kelompoknya. Kalau saja keteladanan yang dicontohkan Umar bin Abdul Aziz itu bisa kami wujudkan sebagai Bupati/Wakil Bupati Bekasi mendatang, kami percaya, dalam waktu yang tidak terlalu lama warga Kabupaten Bekasi tidak hanya akan "jatuh cinta" pada kami selaku pemimpinnya, tap! juga akan dapat meraih kenyamanan, kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya. Pada akhirnya, dengan berbekal konsep "3S" ini, karni siap untuk mewujudkan VISI dan MISI kami sebagai kandidat Bupati/Wakil Bupati Bekasi pada Pilkada 2017 mendatang. Maju untuk berdiri di baris terdepan sebagai penyuara hati nurani rakyat. Maju untuk menjadi aspirator, dinamisator dan bahkan agrigator kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan itu, kami siap membuka diri untuk mendapat dukungan dari elemen masyarakat manapun, terutama dari warga Kabupaten Bekasi tercinta. (*)

BAGIAN4 Langkah Strategis dan Skala Prioritas Dalam Mewujudkan Visi Misi Menuju Pembangunan Kabupaten Bekasi yang Bermartabat

BERDASARKAN pada apa yang telah kami uraikan pada bagian terdahulu, dan berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Bekasi 2012 - 2017, RPJPD Kabupaten Bekasi Tahun 2005 - 2025 serta memperhatikan RPJPD Provinsi Jawa Baral Tahun 2005-2025, maka cita-cita membangun Kabupaten Bekasi yang bermartabat, sesuai dengan Visi dan Misi kami di atas, rnaka pembangunan tersebut harus mengacu pada terwujudnya ketahanan Geo Strategis/Geo Politik yang meliputi kondisi geografi, kondisi demografis dan kondisi sumber daya alamnya. Sebab, pembangunan yang mengabaikan kondisi tersebut akan berjalan timpang dan pada akhirnya lidak akan memberi manfaat apapun bagi penyejahteraan rakyal. Olah karena itu, pembangunan yang akan kami jalankan manakala terpilih menjadi Bupati/Wakll Bupati Bekasi untuk masa lima tahun mendatang, akan kami tekankan pada langkah-langkah strategis dan skala prioritas berikul ini.

1. Bidang Hukum Pembangunan bidang hukum di Kabupaten Bekasi hendaklah berorienlasi pada upaya menegakkan supremasi hukum dan mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat pada hukum. Pembangunan di bidang hukum ini harus pula ditujukan sebagai upaya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang demokratis, toleran, taat azas dan menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia. Selain itu, pembangunan di bidang hukum harus pula diarahkan pada upaya mengoptimalkan pelaksanaan produk hukum daerah (Perda) yang dapat mendukung pengembangan potensi daerah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Patul disadari bahwa pembangunan di bidang hukurn sebagai upaya untuk menegakkan keadiJan dan ketertiban dalam negara hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sepenuhnya harus diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakal, sekaligus menjamin terlaksananya kepastian hukum yang mengabdi kepada kepenlingan rakyal. ltu berarti pembangunan di bidang hukum di Kabupaten Bekasi tidak boleh tunduk apalagi digadaikan semata-mata demi kepentingan modal. Dengan demikian, pembangunan hukum di Kabupaten Bekasi selain bertujuan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan daerah, juga harus melindungi masyarakat, sehingga setiap anggota rnasyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum itu. Terutama karena kepastian hukum itu menjadi syarat mutlak dalam menjaga stabilitas investasi dan kontinuitas pembangunan daerah. Adanya kepastian hukum juga panting agar kegairahan dan dinamika kehidupan sosial polltik dan ekonomi yang tumbuh di masyarakat tetap berjalan tertib dan berkeadilan. Maka sosialisasi terhadap semua aturan perundangundangan dan berbagal bentuk peraturan daerah, perlu mendapat prioritas dalam program kerja pemerintah Kabupaten Bekasi di masa mendatang. Sosialisasi itu bisa dilakukan dalam berbagai bentuk dan cara, tergantung kebutuhannya. Misalnya dengan menyelenggarakan kampanye sadar hukum, melak-sanakan program simulasi atas aturan perundang-undangan, melakukan forum-forum dialog, lokakarya, seminar, ataupun dengan menerbitkan buku saku,

leaflet maupun bulletin tentang hukum yang dibaglkan secara cuma-cuma warga.

kepada

2. Bidang Sosial Budaya Peningkatan pembangunan di bldang hukum sebagalmana disebulkan di atas, tidak terlepas dari pembangunan di bidang sosial budaya secara keseluruhan. Terutama karena aspek-aspek tersebut adalah dua sisi mata uang yang saling menguatkan dalam menjaga kondisi ketahanan masyarakat. Apalagi kebudayaan merupakan wujud riil dari cita rasa, cipta dan karsa bangsa Indonesia yang merupakan upaya keseluruhan rakyal Indonesia dalam mengembangkan harkat dan martabatnya sebagai bangsa. Bagi Kabupaten Bekasi, pembangunan bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, ekonomi, tenaga ke~a. kesehalan dan kesenian, harus diarahkan untuk memberikan perluasan wawasan dan sekallgus pemaknaan yang lebih dalam terhadap arah pembangunan yang dljalankan. Di samping, tentu saja, agar masyarakat dapat lebih memahami realitas kehidupan yang heterogen can plural. Dengan demikian, pembangunan dalam bidang apapun yang dilakukan di Kabupaten Bekasl haruslah diupayakan agar memiliki muatan sebagai pembangunan yang berbudaya, yang berdiri di alas norma dan nllai-nilai sosial dan agama. Dalam konteks ini, penguatan pemahaman nilai-nilai sosial, budaya dan agama menjadi penting tidak saja bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, tapi lebihlebih bag1 seluruh aparatur pemerintahan di semua tingkatan. T erutama untuk menyikapi percepatan pembangunan di era otonomi daerah dan sekaligus mengantisipasi datangnya era persaingan bebas. Dengan demikian masyarakat dan aparatur pemerintah tldak malah larut den terseret pada arus mode yang dibawa oleh dinamika global tersebut. Untuk itu, kebudayaan lokal yang hidup di masyarakat Kabupaten Bekasi harus terus dipelihara, dibina can dikembangkan guna memperkuat dan mempertahankan nilai-nilai kehidupan yang selama ini ber1aku dalam kehidupan masyarakat setempal Selain itu, gerak laju pembangunan di Kabupaten Bekasi juga harus didasarkan pada nilai-nilai agama guna memantapkan hubungan antar umat beragama, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhannya, serta meningkatkan hubungan yang harmonis antara umat, ulama dan umaro (pemimpin). 3. Bidang Pendidikan Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Bekasi adalah prasyarat utama yang mendukung seluruh proses pembangunan di bidang-bidang lainnya. T erutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi penopang terselenggaranya pembangunan yang berkeslnambungan di daerah ini. Olah karena ltu kebijakan pembangunan di bidang pendidikan ini secara umum haruslah diarahk.an pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berbasis lptek dengan berdasarkan pada nilai-nilal agama dan ber1andaskan pada falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Sebab, landasan dan dasar pendidikan yang demikian itu akan sangat menentukan seberapa tlnggi kualitas dan pemahaman

seseorang dalam menghadapi persoalan yang mungkin dihadapinya di masa-masa mendatang. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut, pemerintah Kabupaten Bekasi di masa mendatang harus mendukung sepenuhnya program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah pusat dengan misalnya menggratiskan biaya pendidikan dari tingkat SO sampai SMU, memberi beaslswa pada pelajar berprestasi, membangun perpustakaan atau rumah baca di berbagai kelurahan dan, tentu saja, menciptakan kurikulum bermuatan lokal yang sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Selain itu, Pemkab Bekasi juga dituntut untuk menyelenggarakan kursuskursus dan pelatihan keterampilan berbasis teknologl, baik untuk para pendidik maupun siswa sehingga para pendidik dan siswa memlliki cukup keterampllan sebelum meng.aplikasikan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jlka hal ini dilaksanakan, barulah pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Bekasi bisa mengalami penlngkatan yang significan. Sejalan dengan pembangunan di bidang pendldlkan itu, pembangunan di bidang seni dan olahraga juga harus diprioritaskan. Terutama sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk memperluas akses generasi muda Kabupaten Bekasi dalam mengaktuallsasikan potensi dan bakat yang dimilikinya secara lebih positif dan lebih optimal. Mengingat telah cukup lama Kabupaten Bekasi tidak menghasilkan seniman dan atlet berprestasi di kancah regional dan internasional, maka di masa mendatang pembangunan di bidang seni dan olahraga ini tidak bisa lagi hanya bersifat "temperer" dan "tambal sulam'' hanya karena ada event-event tertentu. Hal ini jelas menuntut pemerintah Kabupaten Bekasi untuk membangun sarana dan prasarana olahraga dan kesenian yang lebih banyak dan lebih permanen dengan fasilitas yang mencukupi bagi berlangsungnya pembinaan dan pelatihan. Oengan begitu, tujuan melahirkan bibit-bibit seniman dan olahragawan yang handal serta berprestasi, bisa diwujudkan dalam waktu tak terlalu lama. Oleh karena itu, secara umum pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Bekasi haruslah diarahkan pada upaya-upaya sebagai berikut; Pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana maupun prasarana pendidikan di semua jenjang pendidikan dengan bertumpu pada pemanfaatan teknologl. Kedua, mengembangkan semua wilayah kecamatan sebagai sentra pendidikan sehingga Kabupaten Bekasi mampu hadir sebagai basis pendidikan di propinsi Jawa Baral. Ketiga, menggiatkan gerakan Orang Tua Asuh, gerakan wajib belajar, gerakan pemberantasan buta huruf serta gerakan-gerakan berbasis pendidikan lainnya yang fungsinya untuk mengatasi berbagai macam hambatan dan kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam bekerja dan berusaha. Pertu kami sampaikan, dalamupaya meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan ini, pemahaman dan penerapan teknologi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Seberapa besar kemampuan pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menyerap dan memanfaatkan teknologi yang menunjang pembangunan bidang pendidikan, akan sangat berpengaruh pada kualitas pendidikan serta taraf hidup masyarakat di kabupaten ini. Oleh sebab itu, di masa mendatang Pemkab Bekasi harus memberi prioritas sebesar-besamya pada penerapan dan pemanfatan teknologi ini di dalam kebijakan pendidikan yang dijalankannya.

Penerapan dan pemanfaatan teknologi secara benar dan bertanggungjawab adalah mutlak terutama karena penguasaan teknologi merupakan kunci panting yang akan memberi jawaban terhadap berbagai tantangan di masa depan. Ter1ebih lagi karena persaingan yang semakin ketat antar negara dan bangsa-bangsa di dunia sebagai dampak globalisasi yang semakin meluas. Dengan kata lain, hanya dengan memahami, menguasai dan memanfaatkan leknologilah pemerintah dan warga masyarakat Kabupaten Bekasi dapat memacu peningkatan pembangunan di bidang pendidikan, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan pembangunan di bidang-bidang rainnya.

4. Bidang Ekonomi Dalam rangka mewujudkan cita-cita Kabupaten Bekasi sebagai kabupaten yang "Bermartabar, maka program pembangunan Kabupaten Bekasi di bidang ekonomi haruslah menyentuh berbagai aspek yang selama lni menjadi sokoguru perekonomian rakyat seperti perindustrian, perdagangan, pariwisata dan jasa. Pembangunan di bidang perekonomian ini harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang sepenuhnya mengarah pada terciptanya peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebagal daerah industri, perdagangan dan jasa, Kabupaten Bekasi sesungguhnya potensial menjadi penyangga utama perekonomian di Jawa Bara! khususnya, dan lbukota Jakarta pada umumnya, terutama karena letaknya yang strategis dan potensi sumber daya manusianya yang cukup melimpah. Oleh karena itu, setiap kelemahan dalam menemukan dan menggali potensi ekonomi itu, justru akan menjadi bencana bila tidak segera diatasi. Maka, bagl tujuan membangun perekonomian Kabupaten Bekasi di masa mendatang, ada beberapa altematif kebijakan yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Bekasi. Pertama, melakukan regulasi dan menciptakan iklim yang sehat dan ramah bagi tumbuh dan berkembangnya investasi. «eoue, meningkatkan kualitas dan daya saing produk-produk unggulan dan jasa yang selama ini dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi. Ketiga, mengembangkan potensi industri kecil dan menengah (terutama industri rumahan) sebagai basis ekonoml rakyat. Keempat, membangun persaingan usaha yang sehat dan tidak diskriminatif. Kalima, mengembangkan setiap kecamatan dalam wilayah di Kabupaten Bekasi sebagai sentra ekonomi dan pendidikan. Keenam, membangun dan menggiatkan pola kemitraan antara pengusaha kecil dengan pengusaha pada level di atasnya. Ketujuh, menambah jam operasional sarana transportasi umum untuk lebih meningkatkan dan memperluas aktivitas masyarakat dalam rangka akselerasi aktivitas perekonomian dan pengembangan daerah sentra perekonomian baru. Berkaitan dengan pembangunan di bidang ekonomi ini, kami mencatat ada beberapa sektor garapan yang harus menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Bekasi di masa mendatang. Sektor-sektor itu adalah; perindustrian, perdagangan, perhubungan, transportasi dan koperasi. Di sektor industri dan perdagangan, pelaksanaan pembangunan haruslah diterjemahkan sebagai bagian integral dari usaha pembangunan ekonomi jangka panjang dalam rangka rnenciptakan struktur ekonomi yang lebih kokoh dan seimbang demi peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Bekasi. lni berarti, demi masa depan Kabupaten Bekasi yang lebih baik, pembangunan di bidang perindustrian harus ditakukan sejalan dengan pembangunan di bidang Perdagangan dan Pariwisata Saat ini Kabupaten Bekasi memiliki baberapa jenis usaha industri besar, industri menengah dan industri kecil dengan daya serap tenaga kerja yang terbilang cukup besar. Para tenaga kerja itu bekerja di sektor-sektor usaha industri seperti industri logam, mesin, kirnla, garmen, manufacture, pertanian, pengolahan makanan, minuman dan aneka industri menengah dan kecil. Oleh karena itu, di masa mendatang Pemkab Bekasi harus berupaya sekuat tenaga untuk mendorong lebih berkembangnya sektor lndustri dan perdagangan ini, terutama agar saktor perfndustrlan dan perdagangan dapat menjadi motor penggerak meningkatnya taju pertumbuhan ekonom1 dan perluasan lapangan kerja. Dengan demikian pembangunan di bidang perinduslrian dan perdagangan harus berorientasi pada pamberian nilai tambah kepada masyarakat demi terwujudnya clta-cita penyejahteraan rakyat. Karena itu pembangunan bidang industri dan perdagangan di Kabupaten Bekasi harus sepenuhnya diupayakan untuk memperluas lapangan kerja serta kesempatan berusaha. Muara dari peningkatan pambangunan di sektor ini, selain diharapkan dapat menunjang pembangunan daerah, juga dapat merangsang minat masyarakal dalam melakukan pengembangan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi. ltulah sebabnya pembangunan di bldang perindustrian dan perdagangan yang bertujuan men[ngkatkan kesejahteraan rakyat, harus terus menerus didorong oleh Pemkab Bekasi sehingga tercipta sinergi yang seimbang antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah di dalam pelaksanaannya Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pamerintah Kabupaten Bekasi tidak boleh berperan lain kecuali hanya sebagai regulator dan motivator bagi tumbuhnya berbagai lndustri dan perdagangan yang berskala besar, menengah maupun kecil. Dan bagi kami, peran sebagai regulator dan motivator itu dapat dilakukan pemerlntah Kabupaten Bekasi melalui upaya-upaya nyata seperti mencarikan jalan keluar bagi kasulitan modal dan kesulitan pemasaran yang dihadapi oleh para pengusaha dengan membuka pintu seluas-luasnya terhadap masuknya investasi dan terbukanya wilayah pemasaran. Di luar sektor lndustrl dan perdagangan itu, pembangunan di sektor koperasl, usaha kecil dan menengah {UKM) dan Pariwisata panting pula dijadikan gerakan massal yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat. ltu berarti pembangunan di bidang-bidang tersebut harus diarahkan pada terbangunnya prllaku dan praktik-praktik ekonomi yang demokratis, jujur dan berkeadilan. Dengan demikian, di masa mendatang pemerintah Kabupaten Bekasi dlharapkan mampu menjadl fasllitator dan dinamisator bagi tumbuhnya kesadaran, kegairahan dan kemampuan masyarakat untuk bergiat dalam koperasl, apapun bentuknya. Apakah Jtu koperasi usana, koperasi permodalan ataupun koperasi simpan pinjam. Harapan itu dapat ditempuh pemerintah Kabupaten Bekasi antara lain melalui upaya-upaya pendidikan, penyuluhan dan pembinaan pengelolaan lembaga-lembaga koperasi, baik yang sudah ada maupun yang baru akan didirikan. Sedangkan aktivitas warga masyarakat yang sudah bergiat dalam wadah koperasi, perlu mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari pemerintah. Apresiasi dan dukungan tersebut penting untuk tujuan memperbesar partisipasi rakyat dalam kegiatan koperasi sehingga pada gilirannya kelak gerakan koperasi mampu menumbuhsuburkan pelaksanaan demokrasi di bidang ekonomi sesuai dengan apa

yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil dan Menengah. 5. Bldang Tenaga Kerja Di bidang tenaga keqa, beban yang ditanggung pemerintah Kabupaten Bekasi selama ini dan di masa mendatang cukup tinggi sebagai akibat adanya peningkatan jumlah penduduk usia produktif. Peningkatan ini berdampak pada meningkatnya jumlah angkatan kerja sementara jumlah penduduk yang diasumsikan tidak produktif (berumur di bawah 15 tahun dan di alas 64 tahun}, pun terus bertambah jumlahnya. Kondisi umum pertumbuhan angkatan kerja ini menjadi problem dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Bekasi. Oieh karena itu, di masa mendatang pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini harus mengarah pada pengembangan sumber daya manusia yang bermuara pada terbukanya lapangan kerja dan terwujudnya kesejahteraan rakyat. ltu berarti pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi harus bersifat menyeluruh dan menyentuh semua sektor dengan target utama menciptakan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia serta pemberian perlindungan terhadap tenaga kerja baik dalam bentuk jaminan keselamatan, jaminan kesehatan maupun jaminan hari tua. Selain itu, pembangunan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi harus mampu mengurangi tingkat pengangguran dengan merangsang tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan semangat enterpreneurship masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha kreatif berskala mikro, kecil, menengah maupun koperasi yang berpotensi menyerap tenaga kerja. Dalam hal ini program-program pelatihan sebagai upaya peningkatan mutu tenaga kerja perlu terus dilakukan dan sedapat mungkin diarahkan untuk menghasilkan tenaga-tenaga kerja terdidik dan wiraswastawan yang mandiri. 6. Bidang Kesehatan Di bidang kesehatan, peningkatan pembangunan di Kabupaten Bekasi harus ditujukan pada upaya agar seluruh warga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, mudah dan murah. Upaya pembangunan bidang kesehatan ini bisa dilakukan dengan cara memperbanyak pembangunan pusat-pusat kesehatan masyarakat seperti balai-balai pengobatan dan Puskesmas di tiap kelurahan. Termasuk dengan mengembangkan serta meningkatkan partisipasi aktif seluruh warga masyarakat melalui pembagian kartu sehat atau sejenisnya Selain itu, pemerintah Kabupaten Bekasi harus pula memberikan prioritas pada upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit. Termasuk memprioritaskan pengadaan dokter, tenaga medis dan berbagai sarana penunjang kesehatan lainnya. Untuk Kabupaten Bekasi pengadaan tenaga dokter, perawat, tenaga medis dan tenaga penyuluh kesehatan menjadi penting bagi tujuan tercapainya pembangunan kesehatan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Dengan semua upaya itu, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang akan berdampak langsung pada meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat Namun kami pun sepenuhnya sadar bahwa pembangunan di bidang kesehatan ini tidak bisa berdiri sendiri. Sangat diperlukan partisipasi masyarakat dan peran aktif aparat untuk menerapkan pola hidup yang teratur dan sehat. Di sini aparatur Pemkab Bekasi, khususnya yang terkait langsung dengan masaiah

kesehatan, sangat dituntut untuk bisa mendorong dan memotivasi peran aktif perempuan dan generasi muda terdidik yang ada di kabupaten ini. Terutama sebagai pemberi motivasi yang berpengaruh langsung pada upaya pencapaian derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Peran kaum perempuan dan generasi muda dalam lkut meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan ini menjadi penting dan menjadi perhatian utama kami sebagai Bupati Bekasi mendatang. Sebab, dengan melibatkan peran serta kaum perempuan dan generasi muda, upaya penyuluhan, bimbingan dan ajakan untuk menerapkan pola hidup sehat berdasarkan prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati, akan lebih mudah disosialisasikan. Cara yang dapat ditempuh untuk mengkampanyekan pola hidup sehat ini adalah dengan memaksimalkan keberadaan berbagai organisasi kepemudaan dan organisasl perempuan yang ada di kabupaten ini. Terutama dengan mengarahkan aktlvitas organisasi-organisasi tersebut pada program-program penyuluhan, pembinaan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui Posyandu, PKK, Karang Taruna, Pramuka dan lain-lain. Diharapkan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut bisa mengarahkan masyarakat pada upaya-upaya mencegah dan mengatasi berbagai permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Bekasi seperti penataan lingkungan, sanitasi yang buruk dan masalah-masalah terkait kesehatan lainnya Di samping itu, pembangunan bidang kesehatan ini harus pula diarahkan pada upaya pencegahan dan pemberantasan wabah penyakit, baik yang menular maupun yang tidak menular. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Bekasi di masa mendatang dituntut untuk memperluas akses masyarakat - khususnya masyarakat di lapisan bawah - agar mereka dapat lebih mudah menjangkau sarana kesehatan yang ada. Agar derajat kesehatan yang baik itu dapat tercapai, maka kami, sekali lagi, bertekad akan melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan, baik yang sudah ada maupun yang nantinya akan dibangun. 7. Bidang Lingkungan Hidup

Pertama-tama haruslah dlpahami bahwa lingkungan hidup adalah sistem yang meliputl lingkungan alam hayati, non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Untuk mengatur pengelolaan lingkungan hidup itu secara terpadu dan menyeluruh, pemerintah RI telah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok tentang lingkungan hidup melaluf Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah pembangunan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi, sebagai upaya menjaga ketahanan sumber kekayaan alam tersebut, telah betjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan sudah selaras dengan apa yang diharapkan? Jika dicermati, kita sesungguhnya patut merasa prihatin karena pembangunan yang berlangsung selama ini di Kabupaten Bekasi terkesan megabaikan hal itu. Keadaan ini membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi kondisinya terlihat gersang dan merangas. Kawasan hijau hanya terlihat di wilayahwilayah kecamatan yang menjadi kawasan protokol seperti kantor Bupati, serta sejumlah kawasan perkantoran dan pemukiman elit. Kawasan selebihnya seperti kecamatan di kecamatan Muara Gembong dan Tambun, kondisi lingkungan terlihat gersang dan semrawut.

Benar, wama hijau masih terlihat di Kabupaten Bekasi. Namun persentasenya terbilang kecil. Oleh karena itu, di masa mendatang kami bertekad untuk membawa pemerlntah Kabupaten Bekasi merubah orientasi pembangunan yang dijalankan dengan memperhatikan asas pengelolaan Jingkungan yang serasl dan seimbang. Hal ini menjadi penting karena tujuan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang ltu adalah agar terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, dan terciptanya pembangunan berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi mendatang. Di samping ltu, tentu saja, untuk menghindarkan Kabupaten Bekasi dari dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang lebih parah. Pemerintah Indonesia sendiri sesungguhnya sangat menyadari hal ini. Demi terjaganya keserasian dan keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan hidup ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang merupakan acuan di dalam pembangunan daerah, wllayah, perkotaan dan pedesaan. Penataan ruang yang dimaksud mesti dipahami sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Terutama karena penataan ruang terkait erat dengan rencana tata ruang, wilayah, kawasan lindung, kawasan budidaya, pedesaan, perl
kehidupan lingkungan.

masyarakat

yang

miskin

akan

menyebabkan

turunnya

kualitas

8. Bidang Pariwisata Sebagai salah satu daerah penyangga ibukota, Kabupaten Bekasi sesungguhnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan utama pariwisata, terutama karena kabupaten ini selain memiliki kekayaan alam dan keberagaman seni budaya, juga memillki nilai historis yang sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Semua potensi itu bahkan tidak hanya dapat berfungsi sebagai objek wisata, tapi juga objek pendidikan dan penelitian Oleh karena itu, bagi kami eksploitasi sumber daya alam untuk tujuan wisata di Kabupaten Bekasi selain didasarkan pada pertimbangan ekonomis, juga harus mengacu pada prinsip kelestarian ekosistem, kelestarian alam dan penyelamatan lingkungan. Dengan demikian pembangunan kawasan wisata di sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Secara ekonoml pembangunan sarana dan prasarana wisata itu harus mampu meningkatkan taraf hidup dan penghasilan rakyat, namun secara budaya ia harus dapat meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungannya. Kami menyadari, upaya pelestarian warisan sejarah sebagai cagar alam dan kawasan wisata tidak murah dan tidak mudah dilakukan. Dipertukan dana cukup besar untuk membuat infra dan suprastruktur yang menopang kegiatan itu. Pengelolaannya juga memerlukan biaya yang tidak sedikil. Akan tetapi biaya itu tidak dapat dibandingkan dengan nllai sejarah dan nilai budaya yang dikonservasi, yang di masa mendatang tidak mustahil akan memberi manfaat ekonomis lebih besar pada masyarakat. ltulah sebabnya kami berharap di masa datang pembangunan bidang pariwisata di Kabupaten Bekasi tidak boleh menghilangkan kawasan cagar budaya yang ada, baik itu situs maupun bangunan bersejarah. Keberadaan situs dan bangunan-bangunan bersejarah itu harus tetap dilestarikan dan dikelola sebagai daerah tujuan wisata tanpa menghilangkan bentuk aslinya. Sejatinya, dengan latar belakang kesejarahan yang dimflikinya, Kabupaten Bekasi dapat mengembangkan daerah ini sebagai daerah tujuan wisata tanpa merusak nilai historis yang terkandung di dalamnya. Pembangunan objek pariwisata yang tidak memusnahkan nilai historis itu tetap bisa memberi nilai positif pada terbukanya lapangan kerja baru, terutama bila hat itu disertai dengan upaya menghidupkan dan mengembangkan berbagai aktivitas senl budaya yang pemah ada dan berkembang dalam kehidupan warga masyarakat Kabupaten Bekasi di masa lalu. Kami percaya, sebagai kabupaten yang terletak antara dua kola Besar, Jakarta dan Bandung, kabupaten Bekasi berpeluang besar untuk tampil lebih dari sekedar menjadi tempat transit sebelum orang mengunjungi objek-objek wisata lain yang ada di Jawa Baral. Apalagi jika didukung oleh aktivitas kepariwisataan yang representatif, pelayanan yang ramah dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang baik. Dan kami percaya, jika semua itu bisa dibangun dan dlkelola dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, bukan mustahil aktivitas pariwisata di kola ini akan memberikan sumbangan yang cukup besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAO).

9. Prioritas Utama: Pemberantasan KKN Lebih dari semua agenda pembangunan tersebut, skala prioritas utama kami, yang akan kami lakukan manakala dipilih rakyat menjadi Bupati/Wakil Bupati Bekasi untuk masa bakti lima tahun mendatang, adalah pemberantasan praktik-praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di semua lini dan tingkatan birokrasi pemerintahan. Terutama pemberantasan korupsi dalam aktivitas birokrasi yang menyangkut pelayanan publik. Mengapa pemberantasan KKN menjadi prioritas utama kami dalam penyeleng-garaan pembangunan di Kabupaten Bekasi? Jawabannya adalah karena korupsi telah sangat merugikan. Tidak saja bagi keberlangsungan pembangunan, tapi juga ba,gi upaya meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Saal lni skor Indonesia dalam Corruption Perception Index, menurut Tl adalah 2,8. Skor ini sangat memprihatinkan bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam (5,5), Malaysia (4,5), dan Thailand (3,3). Skor itu juga dapat dibaca bahwa Indonesia bukan saja masih dipandang rawan korupsi oleh para pelaku bisnis maupun para pengamat, tapi juga meneruukkan bahwa usaha pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini masih jauh dari berhasiL Jika dipetakan, maka setidaknya ada tiga kelompok perilaku korupsi yang kini sedang dan telah menjadi "momok" di negeri ini. Pertama, pelaku "Korupsi Personal'. Yakni seseorang yang sengaja menyalahgunaan kekuasaan dengan mementingkan diri sendiri ataupun kerabat dekatnya. Korupsi gaya ini biasanya terjadi di departemen, instansi atau lembaga pemerintah dan juga badan-badan usaha swasta dalam pelaksanaan sebuah proyek. Kedua, pelaku "Korupsf Berjama'ah'. Yakni orang-orang yang melakukan korupsi secara kolektif dan bersama-sama. Pelaku korupsi ini biasa ditemul tidak saja pada saat terjadi pembahasan tentang sebuah Rencana Undang-Undang atau Peraturan Daerah di lembaga leglslatif, tapi juga di instansi-instansi pemerintah setiap kali ada proyek pengadaan barang maupun jasa. Ketiga, pelaku "Korupsi Massa!". Yakni pelaku korupsi yang terjadi sebagai akibat sistem yang macet dan penegakan hukum yang tidak berjalan. Perilaku korupsi massal ini, karena terus menerus terjadi tanpa ada tindakan hukum, akhimya dianggap sebagai hal yang biasa. Perilaku korupsi massal sering dilemui dalam pengurusan KTP, SIM, Perijinan, Pajak, Akte Kelahiran dan sebagainya. Yang harus menanggung risiko semua prilaku korupsi itu adalah rakyat, khususnya rakyat di lapisan ekonomi terbawah. Sebab korupsi fidak saja mengakibatkan harga-harga melambung tinggi, tapi investasi mandeg, kerawanan pangan terjadl, Tarif Dasar listrik, Telepon, Bahan Bakar Minyak dan Gas naik. Aktivitas perekonomian akhimya berjalan dalam high cost economy. Dampak ikutannya adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja hingga jumlah pengangguran melambung tinggi. Ekses terburuk yang dltimbulkan oleh praktik KKN iru adalah membengkaknya angka kemelaratan sehingga anak-anak terpaksa putus sekolah, orangtua memperkerjakan anak-anaknya bahkan tidak sedikit anak (terutarna anak perempuan) yang terpaksa menjadi penjaja seks. lebih dari semua itu, tata nilai daJam kehidupan masyarakat pun bergeser seratus delapan puluh derajat. Orang akhimya menca.ri jalan yang gampang saja. lnstans. Kalau dengan uang semua bisa diatur, mengapa kita harus ikuti aturan yang kadan.g rumil dan berbellt?

Untuk memberantas perbuatan korupsi. kolusi dan nepotisme itu, sangat diper1ukan tindakan keras dengan memberi sanksi hukum yang tegas kepada pelakunya. Sedangkan untuk pencegahan, dalam pandangan kami ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Pertama, alternatif pencegahan dari sisi agama. Harus diakui, salah satu penyebab korupsi adalah gagalnya doktrin agama diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal agama mengajarkan bahwa korupsi dilarang dan haram. Oleh karena ltu implementasi nilai-nilai agama penting dilakukan sejak dini sehingga ajaran agama yang menuntun perilaku manusia agar berbuat benar bisa diterapkan secara kontekstual. Kedua, altematif pencegahan dari sisi budaya. Harus ada upaya untuk mengelim1nasi pandangan bahwa korupsi sudah membudaya di segenap lini kehidupan. Untuk itu perlu dilakukan kampanye publik yang berkesinambungan sehingga korupsi dipandang sebagai penyakit sosial sehingga menlmbulkan rasa malu dan tidak aman bagi para pelakunya. Kefiga, alternatif pencegahan dari sisi aparatur. Harus diakui Indonesia termasuk negara berkembang yang membayar pegawai pemerintahan belum sesuai dengan pemenuhan kebutuhan standar hidup layak, sehingga para pegawai pemerintahan cenderung menambah penghasilan mereka dengan pekerjaan tambahan. Kondisi inilah yang pada gilirannya menimbulkan kecenderungan untuk melakukan praktik-praktik KKN. Oleh karenanya gaji pegawai pemerintahan (aparatur birokrasi) harus disesuaikan dengan kebutuhan atau sekurang-kurangnya seimbang dengan gaji pegawai swasta dengan posisi dan jabatan yang sama. Sedangkan untuk menumbuhkan sikap anti korupsi, kami menawarkan dua pendekatan. Pertama, melalul pendekatan struktural dan Kedua, melalui pendekatan kultural. Melalui pendekatan struktural diharapkan tercipta pribadi-pribadi yang memiliki kesadaran can kemampuan menciptakan sistem serta kebijakan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan tidak merugikan rakyat. Pada pelaksanaannya, pendekatan struktural ini bisa dilakukan dengan memberikan reward and punishment kepada setiap pribadl yang berhasil atau yang gagal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Sedangkan melalui pendekatan kultural, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi akan dapat ditumbuhkan. Melalui pendekatan kultural ini pula sense of responsibility masyarakat diharapkan bisa terbangun untuk mengontrol setiap kebijakan atau tindakan pejabat publik yang melanggar hukum dan aturan perundang-undangan. Dalam konteks ini sangat diperlukan kemauan dan komitmen semua pihak, terutama para pimpinan di level pemerintahan daerah (khususnya para Kepala SKPD), untuk membangun manajemen pemerintahan yang baik dan bersih sebagai modal dasar bagi terlaksananya gerakan pemberantasan korupsi di negeri ini. Kemauan dan komitmen ini menjadi penting karena fakta selama ini menunjukkan bahwa baik kalangan legislatif maupun yudikatif sebenamya memiliki hubungan saling terkait dengan eksekutif dalam ikut memperburuk manajemen pemerintahan, sehingga cita-cita mewujudkan good and clean governance sulit dicapai. Maka itulah, jika kelak kami terplih menjadi BupatlNVakll Bupati Bekasi. kami akan menyodorkan FAKTA INTEGRITAS kepada semua SKPD di Kabupaten Bekasi, yang berlsi KOMITMEN dan SANKS! yang slap mereka pikul bila kelak terbukti melakukan KORUPSI.

Dengan tangkah-langkah itu, sebagai Bupati/Wakil Bupati kepala daerah, kami bisa menindak perbuatan aparat Pemkab Bekasi yang terindikasi melakukan kejahatan korupsi. Kami sepenuhnya sadar bahwa upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh, termasuk di sektor swasta, sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Maka ltu kami mengajak semua stake holder Kabupaten Bekasi untuk menjadikan upaya pemberantasan korupsi ini sebagai agenda besar. Sebagai program utama yang menjadi gerakan dan perhatian bersama. Praktik-praktik penyuapan, penggelapan, manipulasi, kongkalikong yang terjadi di berbagai sektor, baik di pemerintahan maupun swasta, sudah saatnya dikriminalisasi sebagai tindakan pidana berat dengan ancaman hukuman yang juga berat.

Penutup Secara umum, bila kami terpilih sebagai Bupati/Wakil Bupati Bekasi periode 2017 - 2022, ada beberapa strategi dasar yang harus dijalankan Kabupaten Bekasi dalam memacu laju pertumbuhan dan peningkatan pembangunan di masa lima tahun mendatang. Strategi tersebut adalah; Pertama, menginventarisir, mengakomodir dan mengidentifikasi kebutuhan maupun permasalahan yang urgen di masyarakat Kabupaten Bekasi. Dengan demikian jalannya pembangunan benar-benar didasarkan atas kondisi riil yang ada melalui optimalisasi penyerapan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bekasi sendiri. Kedua, membuat model •stressing• berupa penyusunan skala prioritas dalam formulasi maupun implementasi program pembangunan daerah berdasarkan urgensi permasalahan, alokasi waktu dan kemampuan untuk merealisasikannya. Ketiga, mengoptimalkan dan memperluas akses komunikasi dengan jajaran birokrasi dan pelaku usaha pada level yang lebih tinggi (nasional) maupun as1ng (internasional), untuk mendukung upaya akselerasi pengembangan dan kemandirian daerah. Keempat, menumbuhkan partisipasi masyarakat sebagai prasyarat dasar untuk mendukung keberhasilan semua program pembangunan yang sedang direncanakan maupun yang sudah dilaksanakan. Dengan empat strategi dasar tersebut, maka upaya membangun pengertian dan kesadaran masyarakat ternadap kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bekasi, menjadi hal pokok yang akan kami lakukan di rnasa mendatang. Terutama karena masyarakatlah sesungguhnya pihak yang paling mengetahui apa yang mereka butuhkan bagi kehidupan mereka, baik saat ini maupun di niasa datang. Terima kasih! PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BEKASI

d!.HH