USULAN TEMA KAJIAN KOMITE III DPD RI TAHUN ANGGARAN 2015

USULAN TEMA KAJIAN KOMITE III DPD RI TAHUN ANGGARAN 2015 No

JUDUL RUU / PROLEGNAS/ SUBSTANSI MATERI

SITUASI PROBLEMATIS & TUJUAN KAJIAN

PENGETAHUAN YANG DIHASILKAN

TOPIK/JUDUL

PELAKSANAAN TUGAS DPD

JENIS KAJIAN

PENGUSUL PRIORITAS

KETERANGAN

Situasi Problematis yang dihadapi dalam kajian ekonomi kreatif yang paling utama menyangkut harmonisasi perundangundangan. Hal ini disebabkan, substansi ekonomi kreatif selama ini tersebar dalam berbagai perundang-undangan seperti UU Kepariwisataan, UU Perfilman dan terdapat di bagian-bagian tertentu seperti UU Cagar Budaya, UU Hak Cipta, serta beberapa 1

RUU Ekonomi Kreatif

perda terkait ekonomi kreatif, dsbnya. Kajian Analisis Legal Dengan demikian dibutuhkan payung

Kajian Analisis Legal Harmonisasi Kebijakan terkait Ekonomi Kreatif

aturan dan pengintegrasian serta substansi materi muatan yang tepat di dalam menyusun UU Ekonomi Kreatif. Sedangkan tujuan kajian ini adalah memberikan penguatan bagi pembentukan UU Ekonomi Kreatif yang mampu mengharmonisasikan berbagai

kebijakan

dan

perundang-

undangan terkait ekonomi kreatif

Page 1

Pembahas Utama Pendek, 25 Juta

Komite III

Long List 2015-2019

USULAN MITRA LEMBAGA RISET

No

2


RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah



situasi problematis yang dihadapi menunjukkan bahwa realitas kekinian memperlihatkan penggunaan dan pelestarian bahasa dan kesenian daerah sudah semakin memudar. Penggunaan bahasa daerah di tengah masyarakat semakin menurun dan demikian juga dengan kesenian daerah. Kebijakan yang tegas dan jelas terkait perlindungan Kajian Latar Belakang terhadap pelestarian bahasa dan kesenian Kebijakan lokal belum ada yang signifikan bertindak tegas dalam melindungi bahasa dan kesenian daerah. Dengan demikian tujuan kajian ini untuk melihat latar belakang kebijakan selama ini menyangkut bahasa dan kesenian daerah sehingga dapat ditemukenali persoalan dalam perlindungan bahasa dan kesenian daerah Situasi problematis yang dihadapi selama

TOPIK/JUDUL


JENIS KAJIAN

PENGUSUL PRIORITAS

KETERANGAN

Kajian Latar Belakang Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Pembahas Utama Pendek, 25 Juta Bahasa dan Kesenian Daerah

Komite III

Long List 2015-2019

Kajian Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umroh

Komite III

Prioritas Prolegnas 2015

ini adalah penyelenggaraan ibadah haji selama ini terlalu berfokus pada hal-hal teknis manajerial haji seperti mencakup katering, transportasi, pemondokan dan sebagainya serta kurang optimal menyoroti sisi 3

pemenuhan

syariat,

khususnya

RUU tentang Pengelolaan pengetahuan jamaah haji terhadap rukun Kajian Evaluasi Ibadah Haji dan haji. Hal ini memerlukan kajian spesifik Kebijakan Penyelenggaraan Umroh menyangkut persoalan masalah pemenuhan syariat dimaksud. Dengan demikian tujuan dari kajian pengelolaan ibadah haji dan penyelenggaraan umroh adalah mengidentifikasi kebijakan maupun implementasi yang dinilai bermasalah di dalam penyelenggaraan haji dan umroh, khususnya sisi pemenuhan syariat.

Page 2

Memberi Pertimbangan

Pendek, 25 Juta


No



Situasi

problematis yang


TOPIK/JUDUL


JENIS KAJIAN

PENGUSUL PRIORITAS

KETERANGAN

Kajian Latar Belakang Kebijakan terhadap Penyandang Disabilitas


Pendek, 25 Juta

Komite III


Kajian Evaluasi Kebijakan dan Mekanisme Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

Ikut Membahas

Pendek, 25 Juta

Komite III


tidak dapat

dinafikan di masyarakat adalah gejala penyandang disabilitas masih mengalami praktik diskriminasi, baik dalam kebijakan, perlakuan, penyediaan fasilitas umum, pendidikan

maupun

akses

pekerjaan.

Situasi problematik ini diharapkan akan

4

RUU Tentang Penyandang Kajian Latar Belakang diminiamlisasi bila terbit undang-undang Disabilitas Kebijakan penyandang disabilitas yang memberikan perlindungan dan penyetaraan hak bagi disabilitas. Dengan demikian tujuan kajian adakah mengidentifikasi kebijakan yang bermasalah menyangkut disabilitas dan memberikan

5

penguatan

akan

urgensi

pembentukan undang-undang disabilitas. Situasi problematis yang dihadapi terkait TKI di luar negeri adalah persoalan lemahnya regulasi dan implementasi regulasi. Dari sisi regulasi, UU PPTKILN ternyata minim memberikan perlindungan TKI dan dominan memberikan pertanggungjawaban pada PPTKIS RUU tentang Perubahan (Pelaksana Penempatan TKI Swasta). Dari Undang-Undang Nomor 39 sisi praktik, terdapat inkonsistensi terhadap Tahun 2004 tentang Kajian Evaluasi ketentuan UU PPTKILN dan pelanggarannya Penempatan dan Kebijakan masih marak terjadi yang menyebabkan Perlindungan Tenaga Kerja kerugian bagi pihak CTKI/TKI. Dengan Indonesia di Luar Negeri demikian tujuan kajian adalah menyajikan peta permasalahan baik sisi regulasi maupun praktik penempatan dan perlindungan TKI Luar Negeri serta mengevaluasi kebijakan dan implementasi menyangkut penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri

Page 3


No



Menyangkut

perbukuan


TOPIK/JUDUL


JENIS KAJIAN

PENGUSUL PRIORITAS

KETERANGAN

Kajian Latar Belakang Kebijakan Sistem Perbukuan di Indonesia


Pendek, 25 Juta

Komite III


Kajian Evaluasi Kebijakan Mengenai Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Indonesia dan Realitanya


Pendek, 25 Juta

Komite III

Long List 2015-2019

teridentifikasi

situasi problematik berikut: 1) Minimnya perlindungan terhadap penulis, termasuk aspek perjanjiannya; 2) etika penerbit yang seringkali melakukan jual beli buku pada satuan pendidikan secara langsung; 3) Materi muatan yang kadang tidak sesuai dengan 6

RUU Tentang Sistem Perbukuan

kebutuhan

dan

minimnya

pengawasan dan kontrol terhadap materi Kajian Latar Belakang muatannya, seringkali ditemukannya buku- Kebijakan buku yang tidak layak di baca sesuai umur terbit dan 4) dukungan pemerintah atas keberlangsungan penerbitan minim. Tujuan dari

kajian

adalah

mengidentifikasi

persoalan sistem perbukuan selama ini dan memberikan penguatan kebijakan urgensi pembentukan

7

RUU

tentang

Sistem

Perbukuan. Situasi problematis yang dihadapi di bidang tenaga kesehatan adalah realitas kebutuhan akan tenaga kesehatan masih banyak di sisi lain distribusinya timpang. Selain itu, belum ada keseragaman ataupun jaminan memadai kualitas tenaga kesehatan secara optimal. Meskipun ada UU yang mengatur terkait tenaga kesehatan secara parsial, namun pada masih belum dapat RUU Tentang Perubahan praktiknya Undang-Undang Nomor 36 menyelesaikan persoalan ketimpangan Kajian Evaluasi Tahun 2014 tentang dalam distribusi tenaga kesehatan, kualitas Kebijakan Tenaga Kesehatan tenaga kesehatan yang belum memenuhi standar dan kompetensi antar tenaga kesehatan baik di tingkat nasional maupun daerah. Tujuan kajian adalah menemukenali persoalan ketimpangan tenaga kesehatan baik dari jumlah, distribusi, mutu dan perlindungannya serta menyusun rekomendasi peluang perbaikannya dalam RUU tentang Perubahan UU tentang Tenaga Kesehatan

Page 4


No



JENIS KAJIAN

PENGUSUL PRIORITAS

Kajian Evaluasi Kebijakan

Kajian Evaluasi Kebijakan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasca di tolaknya UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan oleh MK


Pendek, 25 Juta

Komite III

Long List 2015-2019

Situasi problematis yang dihadapi adalah fakta beberapa pasal yang yang ada di UU Ketenagakerjaan sudah dibatalkan oleh MK. Selain itu, Adanya hubungan industrial yang belum seimbang antara buruh dan pengusaha diantaranya terkait hak-hak buruh dan kewenangan pengusaha dalam mem-PHK buruh termasuk persoalan Policy Research outsourcing khususnya dari sisi pengaturan sanksi yang belum ada. Tujuan kajian adalah menemukenali permasalahan ketenagakerjaan, mendesain gagasan perbaikan persoalan ketenagakerjaan dan menganalisis peluang perubahan UU Ketenagakerjaan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan.

Policy Research Pengawasan Permasalahan Ketenagakerjaan di Indonesia

Ikut Membahas

Pendek, 25 Juta

Komite III

Long List 2015-2019



TOPIK/JUDUL

KETERANGAN

Situasi problematis yang dihadapi kekinian adalah tuntutan terhadap perguruan tinggi yang semakin besar terkait pemenuhan kualitas, sehingga biaya yang dibebankan kepada mahasiswa menjadi besar atau mahal. Selain itu, Perguruan tinggi belum 8

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

memiliki standar yang sama di masingmasing daerah. Dan juga belum adanya kolaborasi yang maksimal antara perguruan tinggi dengan lembaga riset baik swasta maupun pemerintah. Tujuan kajian adalah menemukenali

secara

komperhensif

persoalan pendidikan tinggi serta peluang perbaikannya

melalui

perubahan

UU

Pendidikan Tinggi.

9

RUU Tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Page 5


No


RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 10 (Corporate Social Responsibility )

RUU Tentang tentang 11 Perlindungan Umat Beragama


Situasi problematis berkembang ketika perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial bagi lingkungan belum diatur secara tegas dalam perundangan terkait tugas dan tanggung jawabnya. Mekanisme pengaturan pelaksanaan tanggung jawab perusahaan dan bagaimana cakupan yang harus diatur dalam UU menjadi permasalahan tersendiri. DI sisi lain, UU Perseroan Terbatas sangat terbatas mengatur mengenai CSR dan itupun hanya bagi korporasi yang bergerak di bidang sumber daya alam. Tujuan kajian adalah mengidentifikasi persoalan CSR selama ini dan memberikan penguatan argumentasi menyangkut kebutuhan UU CSR serta materi muatan apa saja yang diperlukan untuk diatur di dalam RUU CSR. Situasi problematis yang dihadapi menyiratkan adanya kompleksitas, tantangan dan masalah dalam pengembangan kehidupan umat beragama yang beragam di Indonesia, namun di sisi lain minim upaya perlindungan kepada agama yang diakui khususnya dari dimensi legal dan pengaturan legal interaksi antar umat beragama. Tujuan kajian adalah mengidentifikasi persoalan perlindungan umat beragama selama ini dan menggali prospek peluang pengaturan UU perlindungan agama khususnya menyangkut materi muatan apa saja yang prinsipil harus diatur di dalam UU Perlindungan Umat Beragama.


TOPIK/JUDUL


JENIS KAJIAN

PENGUSUL PRIORITAS

Kajian Latar Belakang Kebijakan

Kajian Latar Belakang Kebijakan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Ikut Membahas

Pendek, 25 Juta

Komite III

Long List 2015-2019

Kajian Latar Belakang Kebijakan

Kajian Latar Belakang Kebijakan Perlindungan Umat Bergama

Ikut Membahas

Pendek, 25 Juta

Komite III

Long List 2015-2019

Page 6

KETERANGAN


No




Kebijakan pendidikan khususnya menyangkut tenaga pendidikan sedang mengalami berbagai persoalan. Pertama, dari segi peningkatan kapasitas guru melalui program sertifikasi pada realitasnya belum dapat melahirkan guru yang ideal yang diharapkan, yang kreatif dan mampu mengintegrasikan potensi peserta didik baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kedua, persoalan tenaga guru honorer. RUU Tentang Perubahan Dengan diberlakukannya UU Aparatur Sipil Undang-Undang Nomor 20 Negara, terdapat tenaga guru honorer yang Kajian Evaluasi 12 Tahun 2003 tentang bermasalah seperti terdapat guru honorer Kebijakan Sistem Pendidikan yang sudah lolos ujian seleksi CPNS namun Nasional didiskualifikasi karena tafsir atas aturan. selain itu minimnya kesejahteraan tenaga guru honorer menjadi persoalan tersendiri. Ketiga, persoalan penguasan kompetensi tenaga guru untuk implementasi kurikulum 2013. Adapun tujuan kajian sendiri adalah dimaksudkan untuk mendeskripsikan kebijakan tenaga pendidik yang saat ini berlaku dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan tenaga pendidik.

TOPIK/JUDUL

Kajian Evaluasi Kebijakan Tenaga Pendidik di Indonesia Pasca Berlakunya UU Aparatur Sipil Negara dan Implementasi Kurikulum 2013

Page 7


JENIS KAJIAN

PENGUSUL PRIORITAS

Ikut Membahas

Pendek, 25 Juta

Komite III

KETERANGAN

Long List 2015-2019


USULAN TEMA KAJIAN KOMITE III DPD RI TAHUN ANGGARAN 2015

Recommend Documents