UPAYA POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI MELALUI SISTEM ONLINE DI POLDA DIY
RINGKASAN SKRIPSI
Oleh: Al Vionita Vivin Novarina NIM. 09401244035
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2014
UPAYA POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI MELALUI SISTEM ONLINE DI POLDA DIY Oleh: Al Vionita Vivin Novarina dan Sri Hartini,M.Hum ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya yang dilakukan polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY. Disamping itu untuk mengetahui faktor yang menghambat polisi dan upaya yang dilakukan oleh polisi untuk mengantisipasi hambatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini secara purposive. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh subjek penelitian Kabid Humas, Penyidik Madya, dua penyidik dan lima penyidik pembantu Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik cross check antara hasil wawancara dan dokumentasi. Analisis data secara induktif melalui reduksi data, unitisasi/ kategorisasi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, 1) upaya polisi dalam menangggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY dilakukan melalui upaya preventif dengan press release, talk show, dan dialog interaktif, dan upaya represif yang diawali dengan penyelidikan kemudian penyidikan.2) Hambatan polisi dalam upaya preventif adalah penentuan waktu pelaksanaan acara talk show dan dialog interaktif. Hambatan dalam upaya represif secara internal meliputi peraturan perundang-undangan, keterbatasan sarana dan prasarana, dan kualifikasi sumber daya manusia. Hambatan eksternal meliputi birokrasi dan kurangnya kesadaran masyarakat (korban). 3) Upaya polisi mengatasi hambatan dalam upaya represif menaggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY yaitu selalu berkoordinasi dengan pihak stasiun televisi dan radio. Upaya mengatasi hambatan internal dalam upaya represif: terkait peraturan perundang-undangan memberlakukan Pasal 378 atau 372 KUHP, mencari bukti selain dari bank dan berupaya membuat MoU dengan pihak bank; terkait keterbatasan sarana dan prasarana meminta bantuan dari Mabes Polri atau ahli di bidang Teknologi dan Informasi; dan terkait kualifikasi SDM meminta bantuan kepada Polisi Penyidik Subdit III maupun ahli di bidang Teknologi dan Informasi. Upaya polisi mengatasi hambatan eksternal dalam upaya represif: terkait birokrasi membuat MoU dengan pihak bank dan mengirimkan permintaan langsung melalui email ke penyedia layanan online trading yang berada di negara lain; terkait kurangnya kesadaran masyarakat menjalin komunikasi yang baik dengan korban maupun masyarakat. Kata Kunci: Upaya Polisi, Menanggulangi Tindak Pidana, Penipuan Berkedok Investasi dengan Sistem Online
1
I.
PENDAHULUAN Kasus penipuan berkedok investasi terus berulang bahkan sekarang ini yang terjadi adalah semakin lama semakin banyak terjadi kasus penipuan berkedok investasi dengan modus-modus yang semakin canggih yaitu dengan melalui sistem online. Karena semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di masyarakat (Abdul Wahid dan M.Labib, 2005: viii). Era globalisasi menyebabkan semakin canggihnya teknologi informasi sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern dan berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional (Budi Suhariyanto, 2012:12). Pada tahun 2011 terdapat sembilan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY, namun pada tahun 2012 jumlahnya meningkat menjadi 22 kasus. Melihat semakin bertambahnya jumlah kasus penipuan berkedok investasi melalui sistem online maka tindak pidana ini memerlukan penanganan yang lebih serius dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. Sehubungan dengan hal tersebut karena Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) maka setiap tindak pidana yang terjadi akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang sudah ada, berkenaan dengan kasus penipuan berkedok investasi melalui sistem online ini, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang ada seperti pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 378 atau Pasal 372. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum maka setiap tindak pidana apapun bentuknya dan bagaimanapun motivasinya akan ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh aparat penegak hukum yang berwenang berkaitan dengan masalah tersebut. Salah satu aparat hukum yang berwenang untuk menangani kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online pertama kali adalah polisi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 yang berisi yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemeliharaan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online, merupakan pelaksanaan dari fungsi polisi di atas. Dalam upaya menanggulangi tindak pidan berkedok investasi melalui sistem online secara tegas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, memberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dalam hal ini terhadap penipuan berkedok investasi melalui sistem online, sesuai dengan hukum acara pidana dan aturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan bunyi Pasal 13 dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan tugas-tugas yang diemban polisi berupa memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maka seharusnya kejahatan berupa penipuan berkedok investasi melalui sistem online dapat ditanggulangi, diminimalisir atau bahkan diberantas. Namun pada kenyataannya di Polda DIY saja pada tahun 2012, dari 22 kasus yang ditangani oleh Polda DIY pada tahun 2012 baru ada dua kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan sedangkan 17 kasus lainnya masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online memang berbeda dengan modus penipuan berkedok investasi lainnya seperti sistem penjualan surat berharga atau dengan pola Multilevel Marketing (MLM) karena dalam penipuan berkedok investasi melalui sistem online transaksi antara investor dengan emiten tidak dilakukan secara langsung tetapi dengan cara investor mentransfer sejumlah uang tertentu pada rekening emiten, sehingga investor tidak mengenal serta tidak pernah bertemu dengan emiten dan tidak mengetahui dengan jelas keberadaan emiten. Hal ini
3
membuat penyelidikan atau penyidikan tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online memerlukan waktu yang lama untuk menemukan keberadaan pelaku yang telah melarikan diri karena korban tindak pidana penipuan berkedok investasi tidak selalu langsung mengetahui mereka menjadi korban. Mereka mengetahui menjadi korban tindak pidana setelah beberapa waktu atau menimbulkan kerugian. Selain memerlukan waktu yang lama, penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online juga memerlukan teknologi yang canggih untuk menemukan keberadaan pelaku yang telah melarikan diri tersebut. Oleh karena itu seharusnya Polda DIY memiliki kesiapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yaitu penyidik yang memiliki keahlian dalam bidang informasi dan teknologi karena penipuan berkedok investasi melalui sistem online termasuk sebuah kejahatan yang menggunakan sarana informasi dan teknologi. Seharusnya kasus penipuan berkedok investasi melalui sistem online bisa ditanggulangi dengan cepat apabila Polda DIY memiliki kesiapan sarana dan prasarana serta polisi penyidik yang memiliki keahlian dalam bidang informasi dan teknologi, tetapi pada kenyataannya penanggulangan tindak pidana penipuan berkedok investasi memerlukan waktu yang lama. Hal ini dapat di lihat dari 17 kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online yang ditangani Polda DIY masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan dalam kurun waktu yang cukup lama (kurang lebih satu tahun), disinyalir polisi mengalami kesulitan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana upaya yang dilakukan polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY, adakah faktor yang menghambat polisi dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY, adakah upaya yang dilakukan oleh polisi untuk mengatasi hambatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY.
4
II.
KAJIAN TEORI 1. Tinjauan tentang Polisi a. Pengertian Polisi Polisi merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). b. Tugas Polisi Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a) memelihara
keamanan dan
ketertiban
masyarakat;
(b)
menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas salah satunya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya (Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). c. Wewenang Polisi Dalam
rangka
menyelenggarakan
tugas
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti yang telah diuraikan di atas, di bidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; melarang setiap orang meninggalkan atau
memasuki
tempat
kejadian
perkara
untuk
kepentingan
penyidikan; membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; melakukan
5
pemeriksaan dan penyitaan surat; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan; menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).
2. Tinjauan tentang Upaya Menanggulangi Tindak Pidana a. Pengertian Tindak Pidana Menurut Prof. Muljanto, yang lebih suka memakai istilah perbuatan pidana dan mendefinisikannya sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut (Harun M. Husein, 1991: 57-58). b. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (criminal law application), pencegahan tanpa pidana (prevention without punisment) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/ mass media) (Barda Nawawi Arief, 2008: 32). Dengan demikian, upaya penaggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu lewat jalur “penal” (pidana) dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/ di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P.
6
Hoefnagels tersebut, pencegahan tanpa pidana (prevention without punisment) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/ mass media) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “nonpenal”. Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa secara kasar dapatlah dibedakan bahwa upaya penaggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive”
(pencegahan/penangkalan/pengendalian)
sebelum
kejahatan terjadi sedangkan jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, (Barda Nawawi Arief, 2008: 39). Adapun tindakan represif yang dilakukan kepoisian adalah: 1. Penyelidikan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 butir 5 UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Bermula dari pengertian penyelidikan sebagaiman digariskan pada Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa penyelidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyelidik dalam rangka mempersiapkan suatu penyelidikan terhadap suatu tindak pidana (Harun M. Husein, 1991: 55). Oleh karena itulah M. Yahya Harahap mengatakan bahwa penyelidikan adalah tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukanlah suatu tindakan atau fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan (M. Yahya Harahap, 1988: 99).
7
2. Penyidikan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pelaksanaan tugas-tugas penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu, sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam KUHP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sispil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHP).
3. Tinjauan tentang Penipuan Berkedok Investasi melalui Sistem Online a. Pengertian Penipuan Berkedok Investasi melalui Sistem Online Penipuan artinya adalah perbuatan atau perkataan, proses, cara, perbuatan menipu yang tidak jujur (bohong, palsu dengan maksud mengakali, menyesatkan, mencari untung) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 513). Berkedok artinya memakai kedok untuk menutup muka, menutupi hal yang sebenarnya dengan sesuatu kedok (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 525), sedangkan investasi adalah penanaman uang atau modal disuatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 441). Sistem berarti perangkat unsur yang teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; susunan yang teratur dari pandangan, teori, dan asas; metode (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 1076). Sistem yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
8
metode yang digunakan dalam melakukan penipuan yaitu secara online. Dalam
bahasa Indonesia berarti dalam jaringan adalah
menunjukkan keadaan konektivitas (No Name, 2012: dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Dalam
jaringan-dan_luar_jaringan
diunduh pada tanggal 13 Januari 2013 pukul 10.55 WIB). Online adalah sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi. Online ini juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana sebuah device (komputer) terhubung dengan device lain, biasanya melalui modem (Salamarianto, 2012: dalam http://pnsohpns.blogspot. com/2012/12/pengertian-online.html di unduh pada tanggal 13 Januari 2013 pukul 10.35). Berdasarkan
uraian
tersebut
dapat
dikemukakan
yang
dimaksud penipuan berkedok investasi melalui sistem online adalah perbuatan atau cara penipuan dengan memakai kedok atau melakukan sesuatu sebagai alat penutup keadaan sebenarnya, menggunakan sesuatu sebagai alat untuk menutup diri yang dalam hal ini penipuan diwujudkan dalam penawaran usaha berupa penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek dengan metode menggunakan jaringan internet untuk tujuan memperoleh keuntungan yang sebenarnya perusahaan tersebut fiktif atau tidak kredibel dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain tujuan utama adalah menipu tetapi di tutupi dengan kegiatan/usaha investasi. b. Sanksi Pidana terhadap Penipuan Berkedok Investasi melalui Sistem Online Sanksi pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana menurut KUHP dalam Pasal 378 ancaman hukumannya paling lama 4 tahun penjara bagi mereka yang terbukti melakukan penipuan, sedangkan sanksi pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana menurut KUHP dalam Pasal 372 ancaman hukumannya paling lama 4 tahun penjara bagi mereka yang terbukti melakukan penggelapan.
9
III.
METODE PENELITIAN Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Polda DIY. Dipilihnya lokasi tersebut karena banyaknya kasus penipuan berkedok investasi melalui sistem online yang ditangani Polda DIY dari tahun ke tahun. Dari banyaknya kasus yang ditangani oleh Polda DIY, misalnya saja pada tahun 2012 terdapat 19 kasus, baru ada dua kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan sedangkan 17 kasus lainnya masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Dengan melihat hal tersebut disinyalir terdapat permasalahan dalam upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2013. Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis
penelitian
ini
adalah
penelitian
deskriptif
dengan
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan fakta-fakta yang
lain-lain),
pada saat sekarang berdasarkan
nampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi,
2001: 63). Penelitian deskriptif
adalah penelitian yang bertujuan
membuat, melukiskan, menggambarkan situasi-situasi atau kejadiankejadian (Sumadi Suryabrata, 1995: 18). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena bersifat menjelaskan, menggambarkan atau mendeskripsikan upaya yang dilakukan polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY. Metode
penelitian
yang
digunakan
dalam
penelitian
ini
menggunakan pendekatan metode kualitatif. Dari pelaksanaan prosedur metode kualitatif, maka penelitian ini menurut Bogdan dan Taylor akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moelong,
10
2007: 4). Pendekatan kualitatif juga dapat digunakan untuk memahami suatu fenomena yang sama sekali belum diketahui atau baru sedikit diketahui (Basrowi dan Suwandi, 2008: 22). Penentuan Subjek Penelitian Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive. Berdasarkan criteria yang telah ditetapkan yaitu polisi yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan telah memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun, polisi yang pernah melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online, dan polisi yang pernah melakukan penyidikan dalam kasus penipuan berkedok investasi melalui sistem online maka diperoleh subjek penelitian Kabid Humas Polda DIY, Penyidik Madya Ditreskrimsus Polda DIY, dua penyidik dan lima penyidik pembantu Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi: 1. Wawancara Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap, pedoman wawancara hanya berupa garis besar permasalahan yang ditanyakan (Sugiyono, 2010: 233-234). Garis besar permasalahan tersebut adalah tentang upaya yang dilakukan polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY, faktor yang menghambat polisi dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY, dan upaya yang dilakukan oleh polisi untuk mengantisipasi hambatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY.
11
2. Dokumentasi Teknik
pengumpulan
data
dengan
dokumentasi
adalah
pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 1996: 73). Dalam penelitian ini, dokumen yang dimaksud adalah dokumen tentang data tindak pidana investasi yang di laporkan ke Polda DIY, susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Daerah, susunan organisasi dan tata kerja pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), press release hasil Operasi Pundi Progo tahun 2012. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik cross check data. Menurut Burhan Bungin teknik pemeriksaan data dengan menggunakan cross check dilakukan manakala pengumpulan data penelitian mengunakan strategi pengumpulan data ganda. Cross check data dilakukan dengan mengecek data hasil wawancara dengan data dokumen (Burhan Bungin, 2001: 95-96). Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif yaitu penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit kemudian ditarik
kesimpulan
secara
umum
dengan
menyajikan
data
dan
menganalisis data dalam bentuk deskriptif. Langkah-langkah analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis data kualitatif, yang menurut Sayekti Pujosuwarno (1992: 19) meliputi: a. Reduksi data Reduksi data merupakan proses pemilihan pemusatan perhatian dan pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Data yang dihasilkan dalam proses wawancara dan dokumentasi merupakan data yang masih kompleks dan kasar sehingga peneliti perlu untuk melakukan pemilihan data yang relevan dan bermakna yang dapat
12
digunakan dengan memilih data pokok yang mengarah pada permasalahan penelitian. b. Unitisasi dan Kategori Data Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi akan disederhanakan dan dipilih, kemudian disusun secara sistematik ke dalam kategori dengan sifat masing-masing data yang spesifik sesuai dengan tujuan penelitian yang sifatnya penting dan pokok, sehingga data dapat memberikan gambaran penelitian yang jelas mengenai upaya yang dilakukan polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY. c. Display Data Display merupakan penyajian data ke dalam matrik yang sesuai. Display data yang dilakukan dengan melihat keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian. Pada tahap ini data yang diperoleh telah dikategorikan lalu disajikan dalam narasi konstruktif yang berupa informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data dalam bentuk narasi dimaksudkan untuk menginterpretasikan data secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis. d. Pengambilan Kesimpulan Data yang telah di interpretasikan secara sistematis tersebut kemudian diperoleh kesimpulan. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara berfikir induktif yaitu dari hal-hal yang khusus di arahkan kepada halhal yang umum untuk mengetahui tentang upaya yang dilakukan polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY.
13
IV.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Upaya Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi melalui Sistem Online di Polda DIY. 1.
Upaya Preventif Upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana penipuan
berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY telah dilakukan oleh bagian Humas dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan: a.
Press Release hasil Operasi Pundi Progo Tahun 2012 Press Release adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat
oleh Humas Polda DIY yang disampaikan kepada pengelola media masa. Berita yang dibuat oleh humas erat kaitannya dengan kepentingan Polda DIY
yaitu
memberikan
penjelasan
kepada
masyarakat
melalui
pemberitaan di media massa guna mengantisipasi merebaknya tindak pidana penipuan perkedok investasi melalui sistem online. Upaya penyebaran press release ke berbagai media massa dilakukan Humas Polda DIY dengan cara mengirim langsung press release hasil operasi Pundi Progo 2012 yang telah dibuat ke redaksi media massa yang dituju, selanjutnya redaksi media massa menyusun press release tersebut, dan kemudian press release tersebut dipublikasikan. b. Talk show di stasiun televisi lokal Yogyakarta. Bagian Humas Polda DIY mengadakan sosialisasi tentang tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di stasiun televisi lokal Jogja dengan cara melakukan gelar wicara (bahasa Inggris: talk show; chat show) yang merupakan suatu jenis acara televisi berupa perbincangan atau diskusi seorang atau sekelompok orang "tamu" tentang suatu topik tertentu. Dalam pelaksanaan talk show tersebut Humas Polda DIY bekerjasama dengan stasiun televisi lokal yang ada di Yogyakarta yaitu Jogja TV dan TVRI Yogyakarta.
14
c.
Dialog interaktif di radio lokal Yogyakarta. Bagian Humas Polda DIY mengadakan sosialisasi tentang tindak
pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online melalui dialog interaktif yang merupakan forum yang mendiskusikan masalah aktual dan penting untuk dibahas yaitu mengenai tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. Humas Polda DIY bekerjasama dengan radio lokal yang ada di Yogyakarta yaitu radio Jogja Family.
2.
Upaya Represif. Upaya Represif dalam menanggulangi tindak pidana penipuan
berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY dilakukan oleh Polisi Penyidik Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY. Penyidik tersebut terdiri dari satu orang Kepala Unit (Kanit) dengan pangkat Komisaris Polisi (Kompol), satu orang Panit dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) dan lima orang Banit dengan pangkat Briptu, Brigadir, Aiptu, Aipda dan Bripka. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai upaya represif polisi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY akan diuraikan sebagai berikut: a. Penyelidikan Penyelidikan terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY dilakukan oleh Polisi Penyelidik Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi
Ditreskrimsus Polda DIY.
Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Setelah mendapatkan laporan adanya tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online dilakukan tindakan penyelidikan. Pada tahap penyelidikan, polisi penyelidik melakukan serangkaian tindakan yaitu:
15
1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda DIY menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana dalam hal ini penipuan berkedok investasi melalui sistem online. Petugas SPKT mencatat semua hal yang dilaporkan. Laporan polisi yang telah dicatat tersebut disampaikan kepada Bagbinopsnal Ditreskrimsus Polda DIY untuk selanjutnya dilakukan analisa terhadap laporan yang masuk dan kemudian menunjuk salah satu Subdit yang berwenang untuk menangani kasus tersebut, dalam hal ini Subdit I/ Ekonomi. Kasubdit I/ Ekonomi kemudian menunjuk salah satu Unit yang berwenang
untuk menangani kasus
tersebut, dalam hal ini Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY untuk mulai menindak dan melakukan pemeriksaan setelah administrasi penyelidikan berupa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan lengkap. 2) Mencari keterangan dan alat bukti Dalam mencari keterangan dan alat bukti kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online, penyelidik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atau korban serta penyamaran maupun “under cover” (penyusupan). Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atau korban dilakukan guna mendapatkan keterangan tentang peristiwa yang diduga tindak pidana yang dilaporkan oleh pelapor, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Penyamaran yaitu penyelidik menjadi seolah-olah bagian dari area yang diduga terjadi tindak pidana dan mengganti identitas sesuai dengan keadaan area tersebut guna mendapatkan keterangan dan alat bukti. Penyamaran dilakukan polisi penyelidik dengan berpura-pura akan menjadi investor pada sebuah perusahaan atau individu penawar investasi. Penyusupan disini yaitu penyelidik memasuki area yang diduga sebagai
16
tempat terjadinya tindak pidana secara sembunyi-sembunyi untuk tidak diketahui siapa pun guna untuk mendapatkan keterangan dan alat bukti. 3) Kewenangan Penyelidik Membuat dan Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Tindakan Penyelidikan Penyelidik wajib membuat dan menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan demi untuk pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyelidik kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem onlie, sehingga tindakan yang dilakukan penyelidik berupa pemanggilan serta pemeriksaan terhadap pelapor maupun saksi dan pengumpulan bahan keterangan dari sebuah perusahaan atau individu penawar investasi tertera dalam laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan tersebut. Setelah terkumpul cukup bukti pada tahap penyelidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online yaitu minimal dua alat bukti yakni keterangan saksi (pelapor) atau korban dan petunjuk dilakukan penyidikan.
b. Penyidikan Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP). Dalam hal ini penyidikan tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY di lakukan oleh Polisi Penyidik Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY. Setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas, polisi penyidik segera melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. Adapun tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY diuraikan sebagai berikut: 1) Penangkapan
17
Penangkapan ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) KUHAP yang berberbunyi “untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan”.
Polisi Penyidik Unit B bidang Fismondev Subdit I/
Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY dalam melakukan penangkapan berdasarkan alasan seorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.
Penangkapan tersebut dilakukan oleh beberapa orang petugas dari Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditrekrimsus Polda DIY yang
telah
ditunjuk
oleh
Direktur
Reserse
Kriminal
Khusus
(Dirreskrimsus). Pada tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online, polisi penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka harus membawa surat tugas. Selain itu Polisi Penyidik Unit B Fismondev Subdit I/
Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY harus
memperlihatkan surat perintah penangkapan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) yang berisi identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan dan tempat tersangka diperiksa. Penangkapan dilakukan karena berdasarkan keterangan saksisaksi, serta bukti-bukti yang ada diduga kuat telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, kemudian tersangka dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY guna penyidikan lebih lanjut. Atas penangkapan tersangka, kemudian dibuatkan Berita Acara Penangkapan.
2) Penahanan Untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang dapat dikenakan penahanan, tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak
18
atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana maka dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka dengan Surat Perintah Penahanan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda DIY. Penahanan tersebut dilakukan oleh beberapa orang petugas dari Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditrekrimsus Polda DIY yang telah
diperintahkan
oleh
Direktur
Reserse
Kriminal
Khusus
(Dirreskrimsus). Penahanan dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Ditreskrimsus Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Polda DIY, karena tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya serta akan menghilangkan barang bukti, dilakukan penahanan yang ditempatkan di Rumah Tahanan Polda DIY guna proses penyidikan lebih lanjut. Atas penahanan tersebut kemudian dibuatkan Berita Acara Penahanan.
3) Penggeledahan Penggeledahan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksudkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online, untuk kepentingan penyidikan, penyidik Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Polda DIY dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP (Pasal 32 KUHAP). Dalam melakukan penggeledahan rumah, penyidik Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Polda DIY harus memenuhi syarat yaitu dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan; dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas Kepolisian Negara RI dapat memasuki rumah, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya; setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang
19
saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir; dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan (Pasal 33 ayat (1-5) KUHAP). Apabila penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 33 KUHAP seperti yang telah diuraikan diatas, maka penggeledahan harus diketahui oleh kepala pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan (Pasal 36 KUHAP). Penggeledahan dalam rangka penyidikan tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online dilakukan Polisi Penyidik Unit B bidang Fismondev Unit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY adalah untuk mencari bukti kejahatan yang telah merugikan banyak korban dengan menggeledah semua aset yang diduga sebagai hasil tindak pidana. Barang hasil penggeledahan oleh Polisi Penyidik Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY di lakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
4) Penyitaan Polisi Penyidik Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY selain melakukan penahanan terhadap tersangka penyidik juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP). Penyitaan oleh penyidik Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY dilakukan dengan terlebih dahulu menunjukan tanda pengenal sesuai dengan ketentuan Pasal 128 KUHAP. Setelah melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dan dua orang saksi (Pasal 129 ayat 1KUHAP). Penyidik Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY membuat berita acara yang
20
dibacakan, ditandatangani serta salinannya disampaikan kepada atasan penyidik, orang yang disita, keluarganya dan kepala desa. Benda-benda yang dikenai penyitaan oleh penyidik Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara Yogyakarta. Namun apabila di rumah penyimpanan benda sitaan negara Yogyakarta tidak ada tempat lagi untuk menyimpan hasil penyitaan yang dilakukan oleh penyidik maka benda sitaan tersebut disimpan di Dittahti Polda DIY.
5) Pemanggilan Demi untuk melakukan pemeriksaan, penyidik Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY melakukan pemanggilan terhadap saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa. Pemanggilan saksi dilakukan penyidik dengan berhati-hati dan teliti. Jangan sampai ada saksi yang dipanggil, ternyata tidak dapat memberikan keterangan apapun. Untuk memanggil dan menjadikan seseorang untuk diperiksa sebagai saksi, pejabat/penyidik pembantu harus benar-benar berpedoman pada kriteria yang ditentukan oleh Pasal 1 butir 26 KUHAP, yaitu seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri peristiwa pidananya, dan orang yang bersangkutan akan apa yang ia dengar ia lihat serta ia alami. Guna kepentingan penyidikan, selain melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi, polisi penyidik mendatangkan ahli dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, auditor dari akuntan publik dan ahli
IT. Dalam kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi
melalui sistem online, pemanggilan saksi dilakukan dengan panggilan berbentuk surat pemanggilan.
21
6) Pemeriksaan Pemeriksaan penyidikan dilakukan oleh Polisi Penyidik Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY. Pemeriksaan penyidikan dilakukan terhadap tersangka yang karena perbuatan/ keadaannya berdasarkan bukti permulaan yaitu keterangan saksi (pelapor) dan bukti petunjuk, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana; terhadap saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dan ahli yang yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara karena pada kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online sangat perlu dilakukan karena tindak pidana ini melibatkan ilmu dan teknologi yang terus berkembang, sehingga harus melibatkan ahli sesuai dengan bidang keahlian yang mereka miliki. 7) Pemberkasan Setelah penyidik berpendapat segala sesuatu pemeriksaan yang diperlukan dianggap cukup, penyidik atas kekuatan sumpah jabatan segera membuat berita acara. Untuk kelengkapan berita acara, setiap pemeriksaan yang berita acaranya terlah dibuat tersendiri dalam pemeriksaan penyidikan, dilampirkan dalam berita acara penyidikan yang dibuat oleh penyidik. Polisi penyidik Unit B bidang Fismondev Unit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY dalam membuat berita acara penyidikan dan lampiran-lampiran yang bersangkutan dengan kasus penipuan berkedok investasi melalui sistem online. Berkas tersebut dijlid menjadi satu berkas. Setelah berkas perkara disempurnakan penjilidannya maka selanjutnya diserahkan kepada Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan tahap kedua, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti hasil penyitaan kepada penuntut umum.
22
B. Hambatan Polisi dalam Upaya Menaggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi melalui Sistem Online di Polda DIY 1. Hambatan dalam Upaya Preventif Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Melalui Sistem Online di Polda DIY Upaya preventif yang dilakukan oleh Bidang Humas Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana tersebut di atas, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui press release, talk show dibeberapa stasiun televisi lokal Yogyakarta dan dialog interaktif di radio lokal Yogyakarta tidak mengalami hambatan yang cukup berarti. Hambatan yang ditemui dalam penyelenggaraan
talk show dibeberapa stasiun
televisi lokal Yogyakarta dan dialog interaktif di radio lokal Yogyakarta adalah dalam menentukan waktu dilaksanakannya acara tersebut karena seringkali waktu pelaksanaan yang diagendakan oleh Humas Polda DIY berbenturan dengan jadwal siaran acara lainnya. 2. Hambatan dalam Upaya Represif Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi melalui Sistem Online di Polda DIY a. Hambatan Internal Hambatan internal yang dimaksud adalah hambatan yang terdapat dalam lingkup upaya menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY khususnya Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY. Hambatan Internal dalam upaya menaggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY yaitu: 1) Peraturan Perundang-Undangan a) Belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. Peraturan yang digunakan oleh Polisi Penyidik Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online adalah Pasal 378 KUHAP tentang penipuan secara umum. Tidak ada kriteria tentang penipuan berkedok investasi melalui sistem online di dalam Pasal 378 KUHAP
23
b) Peraturan Perundang-undangan Perbankan yang Berlaku (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan) Penyelidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online untuk menemukan bukti permulaan adanya tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online
mengalami
hambatan
karena
ketika
penyelidik
membutuhkan petunjuk dari rekening yang diduga sebagai pelaku Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
menghendaki
status
orang
yang
akan
diaudit
rekeningnya sudah merupakan tersangka, sehingga akan sulit bagi polisi penyelidik untuk melakukan penyelidikan yang lebih lanjut.
2) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY memiliki keterbatasan fasilitas karena yang dimilik baru sebatas tiga unit komputer, jaringan internet dan Mou dengan pihak bank, sedangkan sarana dan prasarana pendukung lain seperti CDR untuk melacak nomor HP dengan meminta bantuan ke provider, Jammer untuk menghilangkan sinyal dalam radius tertentu sehingga mempermudah saat penggerebekan dan penangkapan tersangka serta Recovery My Data atau Data Doctor Recovery yang merupakan software untuk mengangkat data yang sudah di hapus, belum dimiliki karena dana belum tersedia.
3) Kualifikasi Sumber Daya Manusia (Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Diterskrimsus Polda DIY) Kualifikasi Sumber Daya Manusia (Polisi Penyidik Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Polda DIY) masih mengalami hambatan karena baru ada dua orang penyidik yang tingkat
24
pendidikannya sampai jenjang sarjana yaitu Sarjana Hukum, sedangkan lima orang penyidik lainnya tingkat pendidikannya hanya sampai jenjang SMA dan dari tujuh orang penyidik tidak ada yang memiliki
keahlian dalam bidang
Teknologi dan Informasi yang
sangat dibutuhkan untuk menangani kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online.
b. Hambatan Eksternal 1) Hambatan Birokrasi Untuk mendukung
upaya
represif
polisi
dalam
menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online berupa penyelidikan dan penyidikan memerlukan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain. Namun untuk mendapatkan data guna mencari alat bukti dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online terdapat hambatan dari lembaga atau instansi lain, karena birokrasi yang berbelit-belit. Hambatan dari lembaga atau instansi lain tersebut diuraikan sebagai berikut: a) Bank Proses polisi penyidik untuk mendapatkan data rekening pelaku tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online pada bank yang digunakan untuk menghimpun dana dari para investor, membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih enam bulan, sehingga hal tersebut menghambat polisi dalam penyidikan tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. b) Negara Lain Negara lain sebagai pusat penyedia layanan online trading sehingga polisi penyidik harus meminta data yang ada pada di penyedia layanan online trading di negara lain tersebut dengan mengajukan surat permohonan ke instansi di negara lain tersebut.
25
Hal ini tentu saja akan membutuhkan waktu yang lama dan belum tentu mendapatkan respon dari instansi tersebut, karena saat ini belum ada kerjasama secara khusus antara pihak Kepolisian dengan negara lain tersebut terkait tindak pidana ini. Kerjasama yang ada masih secara umum hubungan internasional kenegaraan. 2) Hambatan Kurangnya Kesadaran Masyarakat (Korban) untuk menjadi Saksi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi Melalui Sistem Online. Polisi beranggapan bahwa masyarakat yang menjadi korban tindak pidana penipuan berkedok investasi masih kurang kooperatif untuk diajak kerjasama dengan polisi penyidik. Hal ini terlihat dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi dalam kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online.
C. Upaya Polisi Mengatasi Hambatan dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi melalui Sistem Online di Polda DIY Berbagai upaya telah dilakukan polisi untuk mengurangi hambatan yang muncul dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY. Adapun upaya polisi mengatasi hambatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY khususnya Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY diuraikan sebagai berikut: 1. Upaya Polisi Mengatasi Hambatan dalam Upaya Preventif Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi melalui Sistem Online di Polda DIY Upaya yang dilakukan polisi dalam hal ini polisi di bidang Humas Polda DIY untuk mengatasi hambatan dalam menentukan waktu dalam penyelenggaraan talk show di beberapa stasiun televisi lokal Yogyakarta dan
26
dialog interaktif di radio lokal Yogyakarta adalah dengan selalu berkoordinasi dengan pihak lain dalam hal ini stasiun televisi dan radio untuk menentukan waktu pelaksanaan acara talk show dan dialog interaktif yang hendak diadakan guna mensosialisasikan masyarakat mengenai tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. 2. Upaya Polisi Mengatasi Hambatan dalam Upaya Represif Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi melalui Sistem Online di Polda DIY a. Upaya Polisi Mengatasi Hambatan Internal 1) Peraturan Perundang-undangan a) Belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. Upaya untuk mengatasi hambatan belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online, polisi penyidik memberlakukan peraturan umum yang terdapat dalam KUHP yaitu Pasal 378 tentang penipuan
atau Pasal 372 tentang penggelapan dalam menangani
tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY. Selain diberlakukan Pasal 378 KUHP tentang penipuan atau 372 KUHP tentang Penggelapan, apabila cukup bukti dalam kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online terdapat unsur tindak pidana pencucian uang diberlakukan pula Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. b) Peraturan perundang-undangan Perbankan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan) Upaya untuk mengatasi hambatan peraturan perundangundangan yang berbenturan dengan kepentingan penyelidikan, polisi mencari bukti selain dari bank dan membuat MoU yang merupakan surat perjanjian atau kerjasama lintas instansi seperti dengan pihak bank. Hal ini mengingat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
27
tentang Perbankan berbenturan dengan kepentingan penyelidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi, sehingga dengan tanpa adanya MoU akan sulit untuk kerjasama dengan pihak bank maupun dengan pihak lain.
2) Keterbatasan Sarana Dan Prasarana. Polisi penyidik Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY untuk mengatasi hambatan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang ada untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online
adalah meminta bantuan dari Mabes Polri. Apabila
menunggu bantuan dari Mabes Polri terlalu lama polisi penyidik meminta bantuan ahli IT untuk mempercepat jalannya proses penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY.
3) Kualifikasi Sumber Daya Manusia (Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY). Untuk mengatasi hambatan karena tingkat pendidikan dan keahlian yang masih kurang tentang ilmu Teknologi dan Informasi yang dimiliki personil polisi penyidik dan penyidik pembantu yang menangani kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online yaitu dengan meminta bantuan kepada Polisi Penyidik Subdit III bidang Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) maupun ahli IT.
b. Upaya Polisi Mengatasi Hambatan Eksternal Upaya polisi mengatasi hambatan eksternal dalam upaya represif menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY yaitu hambatan yang berasal dari luar lingkup penyelidikan dan penyidikan tetapi mempunyai atau kaitan dengan
28
penyidikan kasus tersebut khususnya Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi adalah: 1) Upaya Mengatasi Hambatan Birokrasi. Upaya represif polisi berupa penyelidikan dan penyidikan untuk menaggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY masih mengalami hambatan, sehingga untuk mengatasi hambatan birokrasi itu polisi penyidik melakukan berbagai upaya sebagai berikut: a) Bank Untuk mengatasi hambatan birokrasi dengan pihak bank dilakukan dengan membuat MoU dengan pihak bank sehingga memudahkan dan mempercepat polisi penyidik untuk mendapatkan data rekening tersangka tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. b) Negara Lain Untuk mengatasi hambatan birokrasi dengan negara lain sebagai pusat penyedia layanan online trading, Polisi Penyidik Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY mengirimkan permintaan langsung melalui email ke penyedia layanan online trading untuk dapat segera memperoleh data mengenai hal yang diperlukan.
2) Upaya Mengatasi Hambatan Kurangnya Kesadaran Masyarakat (Korban) untuk menjadi Saksi dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi melalui Sistem Online. Upaya yang dilakukan oleh polisi penyidik untuk mengatasi hambatan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi saksi dalam kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online yaitu dengan melakukan komunikasi yang baik dengan korban maupun masyarakat lain agar terjalin kerjasama, sehingga dapat memudahkan proses penyelidikan dan penyidikan sebagai upaya represif untuk menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY.
29
V.
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang upaya polisi dalam menangggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: Upaya Polisi dalam Menangggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi melalui Sistem Online di Polda DIY dilakukan upaya preventif oleh bagian Humas dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online dengan: 1) press release hasil Operasi Pundi Progo Tahun 2012, 2) talk show di stasiun televisi lokal Yogyakarta yaitu Jogja TV dan TVRI yang ada di Yogyakarta, dan upaya represif yang dilakukan oleh Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Polda DIY dengan penyelidikan dan penyidikan. Dalam upaya polisi menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY terdapat hambatan, baik dalam upaya preventif maupun represif. Hambatan polisi dalam upaya preventif menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY adalah penentuan waktu pelaksanaan acara talk show dan dialog interaktif. Hambatan dalam upaya represif secara internal meliputi peraturan perundang-undangan, keterbatasan sarana dan prasarana, dan kualifikasi sumber daya manusia; sedangkan secara eksternal meliputi birokrasi dan kurangnya kesadaran masyarakat (korban) untuk menjadi saksi. Polisi melakukan berbagai upaya untuk mengurangi hambatan yang ada dalam upaya preventif maupun represif menaggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY. Upaya represif menaggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY yaitu selalu berkoordinasi dengan pihak stasiun televisi dan radio. Upaya mengatasi hambatan internal dalam
30
upaya represif: terkait peraturan perundang-undangan memberlakukan Pasal 378 atau 372 KUHP, mencari bukti selain dari bank dan berupaya membuat MoU dengan pihak bank; terkait keterbatasan sarana dan prasarana meminta bantuan dari Mabes Polri atau ahli di bidang Informasi dan Teknologi (IT); dan terkait kualifikasi sumber daya manusia meminta bantuan kepada Polisi Penyidik Subdit III maupun ahli di bidang IT. Upaya polisi mengatasi hambatan eksternal dalam upaya represif: terkait birokrasi membuat MoU dengan pihak bank dan mengirimkan permintaan langsung melalui email ke penyedia layanan online trading yang berada di negara lain; terkait kurangnya kesadaran masyarakat(korban) untuk menjadi saksi menjalin komunikasi yang baik dengan korban maupun masyarakat. Saran a. Untuk Pembuat Kebijakan Dalam penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di butuhkan peraturan perundangan yang mendukung dan memudahkan penyidik. Untuk pembuat kebijakan sebaiknya meninjau ulang perundangan yang telah ada seperti Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menetapkan salah satu syarat untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sekurangkurangnya berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat. Hal ini apabila diterapkan untuk penanganan tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online sudah tidak relevan lagi karena dalam penanganan kasus tersebut dibutuhkan keahlian khusus di bidang teknologi dan informasi dalam proses penyidikan. b. Untuk Lembaga Kepolisian (Polda DIY) Dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online diperlukan personil polisi yang profesional dalam bidang teknologi dan informasi, sehingga perlu adanya studi lanjut bagi polisi penyidik kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem
31
online di Polda DIY yang setidaknya Sarjana Hukum dan Sarjana Teknik Informatika sesuai dengan bidang informasi dan teknologi. Disamping itu perlu pengadaan sarana dan prasarana seperti CDR, Jammer dan Recovery My Data atau Data Doctor Recovery yang dibutuhkan polisi penyidik dalam penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY c. Untuk Masyarakat Agar tidak menjadi korban maupun pelaku tindak pidana tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online, masyarakat perlu melakukan tindakan pencegahan dengan selalu berhati-hati, waspada dan tidak mudah tergiur dengan profit atau keuntungan di atas 5 % yang ditawarkan pada sebuah website dan lebih aktif mencari informasi tentang investasi. Masyarakat baik korban
ini maupun masyarakat lain yang
terkait dengan tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online ini juga harus lebih aktif dalam bekerjasama dengan polisi dalam melakukan komunikasi yang baik dan memberikan informasi yang benar untuk membantu mempermudah proses penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online.
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahid dan M. Labib.2005. Kejahatan Mayantara (Cybercrime). Bandung: Refika Aditama.
Barda Nawawi Arief. 2008. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
32
Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Grasindo.
Budi Suhariyanto. 2012. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Burhan Bungin. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Hadari Nawawi. 2001. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Harun M. Husein. 1991. Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana.Jakarta: Rineka Cipta.
Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. 1996. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
M. Yahya Harahap. 2007. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikandan Penuntutan). Jakarta: Sinar Grafika.
Sayekti Pujosuwarno. 1992. Penulisan Usulan dan Laporan Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta.
Sugiono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
Sumadi Suryabrata. 1995. Metode Penelitian. Jakarta: Grafika Persada.
Tim Penyusun KBBI .1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
33
Peraturan Perundang-undangan Moeljanto.2001. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Bumi Aksara.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Internet No Name. 2012. Daring (dalam jaringan). Diakses dari http://id.wikipedia.org/ wiki/Dalam_ jaringan_dan_luar_jaringan. pada tanggal 13 Januari 2013, pukul 10.55 WIB. Salamarianto. 2012. Pengertian Online. Diakses dari http://pns-oh pns.blogspot.com/2012/12/pengertian-online.html). pada Januari 2013,pukul 10.35 WIB.
tanggal
13
