UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS DI POLDA SUMBAR) Oleh: DESNI MAYANTI NPM : 10.10.002.74201.180 ABSTRAK Perkembangan Teknologi dan Informasi khususnya dalam penggunaan situs jejaring sosial saat ini membuat pergaulan hidup menjadi sempit. Pertukaran informasi, komunikasi penyebaran,berita melalui situs jejaring sosial dapat dilakukan setiap waktu dengan cara yang mudah, cepat, dan tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Penggunaan situs jejaring sosial yang kurang bertanggungjawab juga dapat berujung pada munculnya perbuatan tindak Pidana. Dalam skripsi ini, penulis, mengangkat permasalahan tentang perbuatan Indra Oloan yang melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Bupati Pasaman Barat melalui situs Jejaring Sosial Facebook. Berdasarkan hasil penelitian dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa, perbuatan Indra Oloan yang membuat pernyataan melalui situs jejaring sosial facebook dikategorikan sebagai suatu tindak pidana pencemaran nama baik. Drs. H. Bahuruddin. R memiliki kapasitas sebagai pelapor dapat melaporkan permasalahan ini ke Polda Sumatera Barat berdasarkan ketentuan delik dalam Pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode Penelitian yang digunakan Penulis adalah Pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian dilakukan dengan menggambarkan bagaimana penerapan suatu peraturan perundang-undangan dilapangan, khususnya yang berkaitan dengan Upaya Kepolisian Republik Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, yang bersumber pada data sekunder, dan data primer, dimana data primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung di Polda Sumatera Barat. Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan beberapa tahun yang lalu.Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong
pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era cyber dalam bisnis. Dampak positif tersebut tidak langsung demikian, di sisi lain timbul pikiran pihak-pihak lain yang dengan itikad tidak baik mencari keuntungan dengan melawan hukum, yang berarti melakukan pelanggaran dan kejahatan.1Bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless), menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan beragam jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitasnya, dalam hal ini internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi tersebut, yang memberikan kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus berhadapan secara langsung satu sama lain.2 Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasiskan teknologi informasi (cybercrime) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan sebagainya. Belakangan marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak. Penyebabnya beragam, mulai dari di mailing list (milis), meneruskan (forward) 1
Niniek Suparni, Cyberspace Problematika dan Antispasi Pengaturanya, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm.1 2 Ius Yusep,Yurisdiksi Tuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Internet Berdasarkan Hukum Acara Pidana UU No 25. tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang serta UU ITE.2013. diakses dari http://Iusyusephukum.blogspot.com/2013/11/skripsi-cybercrime-4.htm/?m= pada tanggal 4 November 2014, pukul 20.00 WIB.
email, melaporkan korupsi, memberitakan peristiwa di media, mengungkapan hasil penelitian, serta sederet tindakan lainya. Pencemaran nama baik bersifat subjektif, yaitu penilaian terhadap pencemaran nama baik tergantung pada pihak diserang nama baiknya. Pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik Pasal 27 ayat (3) yang
menyebutkan: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan nasional merupakan proses berkelanjutan dan berkesinambungan di berbagai bidang. Perkembangan teknologi tersebut apabila dimanfaatkan secara tepat guna diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia.3Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap tindak (perilaku) seseorang dan
masyarakat
yang
terhadap
pelanggarannya
dikenakan
sanksi
oleh
Negara.4Meskipun dunia cyber ialah dunia virtual, hukum tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat setidaknya karena dua hal. Pertama, masyarakat yang ada di dunia virtual ialah masyarakat yang berasal dari dunia nyata, masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama yang harus dilindungi.Kedua, walaupun terjadi di dunia virtual, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non ekonomis.5Substansi pengaturan tindak pidana cyber dalam UU ITE mencakup hukum pidana materil, yaitu 3
Ius Yusep,Yurisdiksi Tuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Internet Berdasarkan Hukum Acara Pidana UU No 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang serta UU ITE. 2013. diakses dari http://Iusyusephukum.blogspot.com/2013/11/skripsi-cybercrime-4.htm/?m.Ibid. 4 Josua Sitompul, CyberSpace CyberCrimes CyberLaw, PT.Tatanusa, Jakarta, 2012. Hlm. 38. 5 Ibid., Hlm. 135.
kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana cyber, pedoman yang digunakan ialah Convention on cybercrime.Undang-undang ini juga memuat hukum pidana formil yang khusus untuk menegakkan hukum pidana cyber menurut UU ITE.6 Undang-undang ITE merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana cyber , maka KUHP sebagai penunjang hukum pidana
ditambah peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan
Tindak Pidana. Begitu juga dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi melalui media sosial digunakan pasal KUHP dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik adalah salah satu dari tindak pidana yang menggunakan Teknologi Informasi (media sosial) yang terjadi diwilayah hukum Polda Sumbar. Salah satu kasus pencemaran nama baik melalui media sosial adalah Kasus pencemaran nama baik Bupati Pasaman Barat, H. Baharuddin R melalui facebook. Adapun kronologis kejadian berawal dari laporan Baharuddin R sebagai Bupati Pasbar
ke
polisi
dengan
Laporan
LP/488/IX/2012/SPKT/RES-PASBAR,
tanggal
Polisi
(LP)
Nomor.
17
September
2012
Pol: dengan
pengaduan pencemaran nama baik melalui media online yakni facebook, yang mana pelakunya adalah seorang Mahasiswa pada salah satu Sekolah Tinggi Agama Islam Yayasan Perguruan Tinggi Islam Pasaman (YATIP). Di dalam account atas nama INDRA OLOAN, dibuat tulisan yang menghina Bupati Pasbar Baharuddin R dengan kata-kata kotor. Lewat tulisan tersebut, pelaku diduga sengaja mencemarkan nama baik Bupati Pasaman Barat tersebut ditambah lagi dengan menyebarluaskannya di media internet. Merasa tidak senang, karena pribadi maupun posisi jabatannya selaku Bupati Pasbar telah dihina, Baharuddin lalu melaporkan persoalan tersebut ke Polres Pasaman Barat.7
6
Ibid., Hlm. 136. Haluan Padang, 2012, Diakses dari http://sindikasi.inilah.com/read/detail/1911556/bupatipasbar-polisikan-pengguna-facebookpada tanggal 26 Januari 2015 pukul 14.30 WIB. 7
B. Rumusan Masalah Dari uraian latar belakang di atas Penulis dapat mengambil beberapa rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pencemaran nama baik melalui Media Sosial yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar? 2. Kendala apa yang ditemui oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencemaran nama baik melalui Media Sosial dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut? C. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris, yaitu menggambarkan bagaimana penerapan suatu peraturan perundang-undangan di lapangan.Jenis data yang digunakan adalah, pertama, data primer berupa data yang langsung diperoleh di lapangan, dalam hal ini adalah wawancara dengan Ditreskrim Polda Padang.Kedua, data sekunder, yaitu data tambahan yang didapat dari riset perpustakaan berupa buku, dokumen, dan teori-teori yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.Adapun teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen. D. Tinjauan Pustaka 1. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. b. Menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:
a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli
atau
masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; c. Membina masyarakat untuk meningkatkan parsipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; h. Menyelenggarakan
indentifikasi
kepolisian,
kedokteran
kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingn tugas kepolisian; i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum instansi dan/atau pihak yang berwenang; k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 2. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan a. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 1) Pengertian Pidana Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya yaitu straf.Hukuman merupakan istilah umum untuk segala macam sanksi, baik perdata, administratif, disiplin dan pidana.Sedang istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.8 Oleh karena itu ”Pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka, perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khusus. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukan beberapa pendapat atau defenisi dari para sarjana: 1. Menurut Profesor Sudarto, yang dimaksud dengan hukum Pidana adalah, penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 2. Menurut Profesor Ruslan Soleh, Pidana adalah reaksi atas delik. Dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.9 Pada kalimat “tindak Pidana” terdiri dari dua kata yakni ”tindak” dan ”Pidana”. Dalam kamus bahasa Indonesia kata “tindak” mempunyai arti: perbuatan. Sedangkan kata “Pidana”
mempunyai arti: kejahatan (tentang pembunuhan,
8
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994, cet.ke-2, Hlm.
27. 9
Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Bandung, PT Alumni, 2005,
Hlm. 2.
perampokan, korupsi dan sebagainya).10Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit, Strafbaar feit.Terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit.Ternyata “straf” diterjemahkan dengan Pidana dan hukum.Kalimat “baar” diterjemahkan dapat dan boleh.Sementara itu, untuk kata “feir” diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.11 Pergaulan manusia dalam kehidupan masyarakat tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan.Manusia selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antara sesamanya.Dalam keadaan yang demikian ini hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.12 Pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tapi di sisi yang lain juga membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua.Pengaruh dari aliran modern
dalam
hukum
pidana
dengan
sanksi
yang
disebut
tindakan
(maatregel).13Sehingga banyak negara yang kitab Undang-undang Hukum Pidananya mempergunakan double track system, yaitu mempergunakan dua jenis sanksi, pidana dan tindakan.Double track system ini juga dimuat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda. Selain pidana yang bersifat penderitaan, dalam hal-hal tertentu dengan syaratsyarat tertentu dapat diterapkan tindakan, terutama kepada anak-anak
(Pasal 45
KUHP) dan kepada orang yang jiwanya terbelakang atau terganggu. 14 Oleh karena itu, berbicara ide dasar Double track system, bermakna berbicara tentang gagasan dasar mengenai system sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi 10
P.A.F Lamintang, Hukum Penitensir Indonesia, Bandung, CV. Amrico, 1994, Hlm. 49. Adami Chzawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm. 69. 12 Niniek Suparrni. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika. 2007. Hlm. 11 13 Ibid.,Hlm12 14 Ibid.,Hlm. 13 11
dalam hukum pidana. Dalam hal ini, system dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana. Meskipun dalam literatur yang ada tidak pernah ditemukan penegasan eksplisit soal gagasan dasar double tracksystem, namun dilihat dari latar belakang kemunculannya dapat disimpulkan bahwa ide dasar system tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan.15 Dari sudut double track system, jenis sanksi dalam hukum pidana dapat dibagi dua, yaitu: sanksi pidana (punishment) dan sanksi tindakan (treatment). Fungsi sanksi dalam hukum pidana tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengacam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan memperbaiki si pelanggar .16 2) Tujuan dan Sifat Pidana Dalam uraian tentang tujuan pidana ini akan diketengahkan mengenai aliranaliran
dalam
hukum
pidana
(Strafrechtsholen)
dan
teori
hukum
pidana
(Strafrechtstheorien). Serta dilengkapi dengan tujuan pidana dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang baru. b. Pemidanaan Menurut Sudarto perkataan pemidanaan adalah sinonim dari perkataan penghukuman, penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai
penetapan
hukum
atau
memutuskan
tentang
hukumannya
(berechten).17Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata.Oleh karena itu tulisan ini berkisar pada hukum pada hukum pidana maka istilah itu harus di sempitkan artinya,
15
Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 24. 16 Ibid., Hlm. 160 17 Sudarto, Tujuan Pemidanaan, Jakarta, Sinar utama, 2005, hlm. 71.
yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonom dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.18 3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik a. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Tindak pidana adalah suatu peristiwa yang telah atau sedang atau akan terjadi, berupa perbuatan melanggar larangan atau kewajiban dengan ancaman sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi barang siapa yang secara melawan hukum melanggarnya.19 Dalam penggunaan bahasa Indonesia, pencemaran nama baik bisa diartikan perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik (seseorang). Sebagai perbandingan, menurut frase bahasa Inggris, Pencemaran Nama Baik diartikan sebagai defamation, slander, libel.Slander adalah oral defamation (fitnah secara lisan), sedangkan libel adalah written defamation (fitnah secara tertulis). Sedangkan dalam bahasa Indonesia belum ada istilah untuk membedakan antara slander dan libel.20 Secara umum pencemaran nama baik (Defamation) adalah tindakan mencermarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melaui lisan ataupun tulisan. Pencemaran nama baik terbagi ke dalam beberapa bagian: a. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan. b. Secara tertulis, yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan.
18
P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensir Indonesia,, Bandung, 1998, op cit, hlm. 49. Anonim. Diakses dari http:blogmharianto.blogspot.com/ pada tanggal 6 januari 2014 pukul 13.00 WIB. 20 Wawan Tunggul Alam, Pencemaran Nama Baik Di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet, Wartapena, Jakarta, 2012, Hlm. 7. 19
Dalam pencemaran nama baik terdapat 3 catatan penting didalamnya, yakni: Pertama, delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif yang artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karenanya, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran.Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu. Bagi bangsa indonesia, pasal pencemaran nama baik dianggap sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma agama jika yang dituduhkan mengandung unsur fitnah.Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dangan suatu kata penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat digolongkan menjadi : III.
PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Penanggulangan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumbar dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui sarana Penal (kegiatan represif sesudah terjadinya Tindak Pidana) dan sarana non penal, berupa penyuluhan untuk tindakan preventif. 2. Kendala yang ditemui dalam penyelidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Polda Sumbar adalah kurangnya sarana dan prasarana, Kualitas di bidang Teknologi Informasi masih kurang, kurangnya tingkat kesadaran terhadap pelaku (tersangka) selanjutnya berbelit-belit memberikan keterangan. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut
mengajukan tambah sarana. Peningkatan kualitas SDM, memberi pengertian pada tersangka. 3.
Upaya yang dilakukan oleh pihak Polda dalam mengatasi kendala yang ada, antara lain. 1) Mengajukan usul penambahan sarana prasarana pendukung untuk membantu penyidikan dalam memeriksa Tindak Pidana yang menggunakan media sosial. Selain itu mengupayakan minta bantuan dari laboratorium forensic Cyber Mabes Polri. Selain itu masih mengandalkan sarana Cyber Mabes. 2) Meningkatkan kualitas SDM yang bertugas dibidang penyidikan terhadap Tindak Pidana. Teknolgi yang berhubungan dengan media sosial, melalui persetujuan mereka untuk mengikuti pelatihan, dll. 3) Memberikan pengertian dan penjelasan kepada tersangka untuk memberikan keterangan supaya tidak berbelit-belit karena sikap yang seperti itu dapat dijadikan alasan untuk memberatkan mereka, (supaya tersangka kooperatif).
B. Saran 1. Dalam bersosialisasi juga memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, melihat adat pada masing-masing daerah berbeda maka kita harus saling menghormati satu sama lain. 2. Diperlukan adanya perundang-undangan yang lebih khusus dan kuat sanksi hukum dari
sebelumnya yang mengatur tindak pidana yang dilakukan
menggunakan media sosial (cybercrime) di Indonesia, biar adanya kepastian hukum.
