Hasil Cetak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Daring Aris Hardinanto Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
[email protected] Abstract Developments and changes in the world to be very fast as a result of advances in science and technology, especially transportation and communication technology have made various facilities to people's mobility. Development of information flows between countries can no longer be controlled by the government, so the role in controlling the population through social networking mobiltias. Such growth resulted in social change in communities around the world, across borders. The new type of crime as a negative impact on the development of information technology appears along with the development of information technology. Crime using information technology or computer media and the Internet are called computer related crime or cybercrime. Position evidence as substantive criminal law enforcement become the parameters a judge to decide a case. Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions provide space to print out electronic evidence in cybercrime as valid evidence. The printout electronic evidence electronic evidence as valid if it can be guaranteed authenticity. Thus the position of electronic evidence in cybercrime has strict criteria compared to conventional evidence. Methods of research in this journal using the approach of law (statute approach), the approach of the case (case approach) as well as a conceptual approach (conceptual approach) Keywords: electronic evidence, cybercrime.
Abstrak Perkembangan dan perubahan dunia menjadi sangat cepat sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi transportasi dan komunikasi telah membuat berbagai kemudahan terhadap mobilitas masyarakat. Arus perkembangan informasi antar negara tidak dapat lagi dikendalikan oleh pemerintah, sehingga peran dalam mengendalikan arus mobiltias penduduk melalui jejaring sosial. Pertumbuhan yang seperti ini mengakibatkan perubahan sosial di masyarakat seluruh dunia, lintas batas negara. Kejahatan jenis baru sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi muncul seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Kejahatan menggunakan media teknologi informasi atau komputer dan internet disebut computer related crime atau cybercrime. Kedudukan alat bukti sebagai penegak hukum pidana materiil menjadi parameter hakim untuk memutus suatu perkara. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan ruang terhadap hasil cetak alat bukti elektronik dalam cybercrime sebagai alat bukti yang sah. Hasil cetak alat bukti elektronik sah apabila alat bukti elektronik itu dapat dijamin keasliannya. Dengan demikian kedudukan alat bukti elektronik dalam cybercrime memiliki 102
103
Rechtidee, Vol. 11. No. 1, Juni 2016
kriteria yang ketat dibanding alat bukti konvensional. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach) Kata kunci: alat bukti elektronik, cybercrime.
tentang pengaturan dan komunikasi
Pendahuluan Satjipto
Rahardjo
berpendapat
bahwa terdapat banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakat, tetapi perubahan dalam penerapan
hasil-hasil
teknologi
modern dewasa ini banyak disebutsebut
sebagai
salah
satu
terjadinya
perubahan
Perubahan
sosial
berbagai perubahan interaksi
aspek
sosial. menyangkut
kehidupan
terhadap sosial,
sebab
dan
seperti
pola
pikir,
gaya
hidup
masyarakat (Satjipto Rahardjo, 1980 :
otomatis (Sudarto, 2011 : 26). Perkembangan
informasi membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah jika ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif sebaliknya, ilmu pengetahun dan teknologi dimanfaatkan untuk menyengsarakan masyarakat (Nyoman Serikat Putra Jaya, 2010 : 89). Ilmu hukum mendapat imbas dengan
perkembangan
Salah satu penyebab perubahan sosial
itu
adalah
dengan
dikembangkannya teknologi informasi secara global. Teknologi Informasi yang
berkembang
sangat
pesat
menghasilkan fasilitas internet yang memudahkan interaksi
masyarakat.
Sudarto berpendapat dengan teknologi yang
berkembang,
ilmu-ilmu
baru
yang
memunculkan sebelumnya
pernah terdengar, diantaranya: agogie, polemologie, cybernetica, dan ilmu
teknologi
informasi. Nyoman Serikat Putra Jaya berpendapat
96).
teknologi
bahwa
perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi mau tidak mau mempunyai dampak bagi perkembangan hukum pidana pada umumnya dan khususnya hukum acara pidana (Nyoman Serikat Putra Jaya, 2011 : 67). Hukum pidana merupakan aturan kepada
hukum suatu
yang
mengikatkan
perbuatan
yang
memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (Sudarto, 1990 : 9). Perkembangan teknologi dan informasi dalam hal ini, internet, memberikan cakrawala baru tentang
Rechtidee, Vol. 11. No. 1, Juni 2016
104
hukum pidana yang berkaitan dengan
Beberapa julukan juga diberikan
pemanfaatan teknologi dan informasi,
kepada kejahatan ini seperti virtual
khususnya mengenai perkembangan
space offence, hight tech crime,
kejahatan
melalui
(selanjutnya contoh
sarana
internet
transnational crime, dan white collar
cybercrime).
Sebagai
crime. Menurut Volodymyr Golubev
adalah
cybercrime merupakan bentuk baru
dalam
hal
ini
perkembangan hukum pidana dalam
dari
menghadapi bentuk baru kejahatan
Nawawi Arief, 2006 : 1). Pengaturan
komputer (computer crime). Menurut
mengenai
(Muladi, 1990 : 29) survei O.C.E.D
membawa keuntungan dan kerugian.
(Organization
Co-
Keuntungannya adalah karena internet
operation and Development) jenis-
merupakan sumber informasi tanpa
jenis kejahatan komputer yang paling
batas, mempunyai tarif relatif murah,
menonjol
dan membantu di bidang perdagangan.
for
saat
Economic
ini
adalah:
1)
perilaku
anti
sosial
kegiatan
di
internet
Computer espionage and program
Kerugiannya
piracy,
computer
missinformasi karena tidak ada sensor,
manipulation, 3)Computer sabotage,
sulit dilacak, pemborosan waktu yang
4) Unauthorized use of computers, 5)
tidak produktif, keamanan transaksi
Unauthorized access to DP system
dan
2)
Fraud
Kehadiran
by
internet
juga
dikenal
dengan
sebutan
pelanggaran
dapat
privacy
terjadi
(Agus
Raharjo, 2002 : 215-216).
menimbulkan sebuah lingkungan baru yang
adalah
(Barda
Urgensi
penanggulangan
cybercrime sebagai kejahatan jenis
mayantara (Barda Nawawi Arief, 2006
baru
: 5). Tindak pidana seperti yang
cybercrime ini pada kongres PBB
diuraikan oleh Muladi di atas dalam
kedelapan tentang computer related
penelitian
crime (Eight UN Congress on the
ini
termasuk
kategori
terlihat
dengan
dibahasnya
“unauthorized use of computers”.
Prevention
Kompleksitas dari tindak pidana ini
Treatment of Offenders, 1991 : 141).
dalam perkembangan tidak hanya
Pada tanggal 19 September 2000
melibatkan
dalam paper berjudul “Cyber Crime”
komputer
saja,
tetapi
of
The
yang
dan
Technology Association of Canada
pendukung
teknologi
yang
oleh
and
berkaitan dengan jaringan komputer sarana
dibuat
Crime
Information
informasi di internet, seperti server
(ITAC)
disampaikan
pada
dan hosting domain.
“International Information Industry
105
Rechtidee, Vol. 11. No. 1, Juni 2016
Congress
(IIIC)
Congress”
2000
di
Millenium
Quebec
yang
sebagai alat bukti yang sah dan hasil cetak
alat
bukti
tersebut
diakui
dapat
dijamin
menyatakan bahwa: “Cyber crime is a
keabsahannya
real and growing threat to economic
keasliannya. Dalam beberapa kasus,
and social development around the
Penuntut Umum menggunakan hasil
world. Information technology touches
cetak
every aspect of human life and so can
dan/atau dokumen elektronik sebagai
electronically enabled crime” (ITAC,
alat bukti. Berdasarkan hal tersebut,
2000: 2).
permasalahan yang muncul adalah
Berdasarkan
hal
dari
jika
informasi
elektronik
tersebut,
antara lain; 1) Bagaimana pengaturan
cybercrime sebagai kejahatan modern
tindak pidana pencemaran nama baik
perlu
di dalam UU ITE?; 2) Bagaimana
diantisipasi
menggunakan
pendekatan-pendekatan yang berbeda
kedudukan
dari
elektronik
kejahatan
konvensional.
hasil
cetak
dan/atau
informasi dokumen
Perkembangan dunia teknologi dan
elektronik berdasarkan ketentuan UU
informasi telah merubah paradigma
ITE?
masyarakat dari paradigma paper based menuju paradigma electronic based (Edmon Makarim, 2003 : 415). Tidak
dapat
dipungkiri
penggunaan
internet
mempermudah
bahwa
dewasa
bagi
ini
masyarakat
Metode Penelitian Pendekatan masalah yang akan digunakan
adalah
pendekatan
perundang-undangan
(statute
approach), pendekatan kasus (case
maupun penyidik dalam melakukan
approach)
serta
pendekatan
investigasi
mengenai
konseptual
(conceptual
approach).
kejahatan yang terjadi di ranah cyber.
Pendekatan
Penggunaan
(statute
khususnya
internet
menimbulkan
perundang-undangan
approach),
ialah
suatu
permasalahan baru terkait tentang
pendekatan yang dilakukan dengan
penegakan
menelaah
hukum,
khususnya
peraturan
perundang-
penggunaan alat bukti. Pasal 5 dan 6
undangan dan regulasi yang berkaitan
Undang-undang No. 11 Tahun 2008
dengan isi hukum atau permasalahn
tentang
yang
Informasi
dan
Transaksi
sedang
diteliti,
adakah
Elektronik (selanjutnya disebut UU
kesesuaian dan konsistensi antara
ITE) memberikan perluasan alat bukti,
undang-undang dan undang-undang
yaitu diakuinya alat bukti elektronik
lainnya, atau antara undang-undang
Rechtidee, Vol. 11. No. 1, Juni 2016
106
dengan undang-undang dasar 1945,
technology untuk mengungkap kasus-
atau antara regulasi dengan undang-
kasus yang berkaitan dengan high-
undang.
(case
technology;
misalnya
approach), ialah suatu pendekatan
keberadaan
laboratorium
dengan
telaah
komputer di Indonesia. 3) Peran saksi
terhadap kasus-kasus yang berkaitan
ahli (testimony expert) dalam proses
dengan isu yang dihadapi yang telah
pidana
menjadi
putusan
pengadilan.
dimanfaatkan
Sedangkan
pendekatan
pendekatan
Rendahnya kesadaran korban untuk
konseptual
(conceptual
approach)
Pendekatan
cara
kasus
melakukan
masih
melaporkan
forensik
belum
secara
kasus
bisa
optimal.
kriminal
sistem
4)
yang
ialah suatu metode pendekatan dengan
terjadi
cara prinsip-prinsip hukum berupa
komputernya, terutama kesediannya
pandangan para ahli hukum, doktrin-
sebagai saksi utama.
doktrin hukum, serta secara eksplisit
pada
terbatasnya
keamanan
Kendala-kendala
mengenai
juga ditemukan pada konsep hukum
pengungkapan
cybercrime
yang ada pada aturan perundang-
Indonesia dapat disimpulkan terletak
undangan.
pada
kemampuan
manusia
dalam
di
sumber
daya
bidang
hukum
pembuktian.
Pembahasan Pembuktian
adalah
yang
Pembuktian dalam hukum acara
fundamental dalam hukum pidana
pidana berbeda dengan pembuktian
karena
hukum acara perdata. Dalam hukum
menentukan
hal
dapat
atau
tidaknya seseorang dipidana. Menurut
acara
Al. Wisnubroto ( 2010 : 136-137) ada
materiil
beberapa kendala dalam mengungkap
pembuktian sebenar-benarnya untuk
kejahatan di dunia internet dalam
memperoleh suatu kebenaran materiil,
tataran aplikasi penegakan hukum,
sedang dalam hukum acara perdata,
terutama
masalah
kebenarannya adalah kebenaran yang
pembuktian, diantaranya adalah: 1)
bersifat formil. Terdapat 3 (tiga) teori
Keterbatasan
pengetahuan
sistem pembuktian yang ada; Pertama,
kemampuan aparat penegak hukum
sistem atau teori pembuktian berdasar
dalam menangani kasus-kasus yang
undang-undang secara positif (positief
berkaitan dengan high technology. 2)
wettelijke
Keterbatasan
pembuktian berdasar undang-undang
terkait
dengan
tersedianya
fasilitas
pidana
pembuktian
yang
bewijs
bersifat
mempunyai
theorie),
arti
sistem
107
Rechtidee, Vol. 11. No. 1, Juni 2016
secara positif ini berarti pembuktian
Ketiga, sistem atau teori pembuktian
yang didasarkan melulu kepada alat-
berdasar keyakinan hakim atas alasan
alat pembuktian yang disebut di dalam
yang logis (la conviction rais onee),
undang-undang.
teori ini muncul sebagai jalan tengah
Dikatakan
positif
karena hanya didasarkan pada undang-
atas
undang
telah
sebelumnya. Menurut teori ini hakim
terbukti suatu perbuatan sesuai dengan
dapat memutuskan seseorang berdasar
alat-alat bukti yang disebut oleh
keyakinannya, yang mana didasarkan
undang-undang,
kepada
saja.
Artinya
jika
maka
keyakinan
kedua
teori
pembuktian
dasar-dasar
pembuktian
hakim tidak diperlukan sama sekali.
disertai dengan suatu kesimpulan yang
Teori ini berusaha menyingkirkan
mendasarkan
semua pertimbangan subyektif hakim
pembuktian tertentu (Andi Hamzah,
dan mengikat hakim secara ketat
1985 : 228-231).
menurut
peraturan
perundang-
Het
pada
Herzienne
peraturan
Indonesische
undangan dengan pembuktian yang
Reglement (selanjutnya disebut HIR)
keras
Eropa
dan KUHAP semuanya menganut
berlakuknya asas inkisitor (inquisitor)
sistem pembuktian berdasar undang-
dalam acara pidana.
undang secara negatif yang tertera di
yang
saat
Kedua,
itu
sistem
di
atau
teori
dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal
pembuktian beradasarkan keyakinan
294
hakim
ini
Prodjodikoro untuk Indonesia, sistem
memungkinkan hakim menyebut apa
pembuktian berdasar undang-undang
saja
sebaiknya dipertahankan beradasarkan
melulu,
yang
keyakinannya.
teori
menjadi
dasar
Dahulu
sistem
HIR.
Menurut
2 (dua) alasan,
pertama,
Wirjono
karena
pembuktian ini pernah dianut di
memang sudah selayaknya harus ada
Indonesia.
memberi
keyakinan hakim tentang kesalahan
kebebasan kepada hakim terlalu besar
terdakwa untuk dapat menjatuhkan
sehingga sulit diawasi. Di samping itu
pemidanaan, kedua karena ada asas
terdakwa dan penasehat hukumnya
kemanfaatan yang mengikat hakim
sulit untuk melakukan dan membuat
jika ada kaidah dan aturan dalam
pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat
menyusun keyakinannya, agar ada
memidana
patokan-patokan
Sistem
keyakinannya
ini
terdakwa bahwa
berdasarkan ia
telah
melakukan apa yang didakwakan;
tertentu
yang
mengawal dalam melakukan acara
Rechtidee, Vol. 11. No. 1, Juni 2016
108
pidana (WirjonoProdjodikoro, 1982 :
peristiwa
77).
sendiri, dilihat sendiri dan dialami Pembuktian sebuah hal
pidana
yang
didengar
yang
sendiri dengan menyebut alasan dari
fundamental dalam hukum pidana
pengetahuannya itu dan di dalam Pasal
karena
untuk
185 ayat (1) keterangan saksi sebagai
membuktikan ada atau tidaknya suatu
alat bukti ialah apa yang saksi
peristiwa hukum di mana seseorang
nyatakan di sidang pengadilan. Ada
melakukan
merupakan
sarana
tindak
pidana.
Suatu
sebuah kontroversi terhadap kesaksian
hukum
belum
tentu
de auditu atau hearsy evidence. Pasal
mengandung unsur tindak pidana, oleh
185 ayat (5) KUHAP memberikan
karena itu dibutuhkan pembuktian
penjelasan bahwa kesaksian de auditu
untuk mengetahui suatu peristiwa
tidak
hukum memuat suatu tindak pidana.
pembuktian
Berdasarkan
KUHAP,
Menurut KUHAP keterangan “satu
“hakim dilarang menjatuhkan pidana
saksi bukan saksi” hanya bisa dipakai
kepada seorang kecuali apabila dengan
pada
sekurang-kurangnya dua alat bukti
pemeriksaan singkat, tidak berlaku
yang sah dan memperoleh keyakinan
bagi pemeriksaan cepat. Di dalam
bahwa suatu tindak pidana benar-
Pasal
benar terjadi dan bahwa terdakwalah
dikatakan bahwa keterangan saksi
yang bersalah melakukannya”.
haruslah
peristiwa
Pasal
KUHAP
183
sendiri
telah
mempunyai sebagai
pemeriksaan
310
HIR
kekuatan alat
bukti.
biasa
dahulu,
mengenai
dan
hanya
hal-hal
yang
dialami, dilihat atau didengar olehnya,
menentukan di dalam Pasal 184 yang
sesuai
menjadi alat bukti. Berdasarkan Pasal
KUHAP, maka sejatinya kesaksian
184 KUHAP yang dapat dijadikan alat
tersebut tidak dapat dipergunakan di
bukti yang sah adalah: keterangan
dalam pengadilan, akan tetapi hakim
saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk,
boleh
dan
yang
tidak mempunyai nilai pembuktian
diuraikan sebagai berikut: Pertama,
tetapi dapat memperkuat keyakinan
keterangan saksi, Pasal 1 angka 27
hakim yang bersumber kepada 2 (dua)
KUHAP dinyatakan keterangan saksi
alat bukti itu.
adalah salah satu alat bukti dalam
Adapun
keterangan
perkara
pidana
terdakwa,
yang
dengan
keterangan
mendengarkannya
persyaratan
dari
walaupun
menjadi
berupa
saksi adalah di luar dari larangan
keterangan dari saksi mengenai suatu
menjadi saksi berikut: 1) Keluarga
109
Rechtidee, Vol. 11. No. 1, Juni 2016
sedarah atau semanda dalam garis
seseorang yang memiliki keahlian
lurus ke atas atau ke bawah sampai
khusus. Ada beberapa pasal yang
derajat ketiga dari terdakwa atau yang
menyinggung
bersama-sama sebagai terdakwa; 2)
disebut dengan ahli seperti ahli yang
Saudara dari terdakwa atau yang
mempunyai pengetahuan tentang surat
bersama-sama
terdakwa,
palsu pada pasal 132 KUHAP, ahli
saudara ibu atau saudara bapak, juga
kedokteran forensik pada Pasal 133
mereka yang mempunyai hubungan
ayat (1) dan pasal 179 ayat (1)
karena parkawinan dan anak-anak
KUHAP, tetapi penyebutan tersebut
saudara
tidak menyinggung kualifikasi siapa
sebagai
terdakwa
sampai
derajat
ketiga; 3) Suami atau isteri terdakwa
siapa
sajakah
yang
saja yang disebut ahli.
maupun sudah bercerai atau yang
Dari keterangan yang diberikan di
bersama-sama sebagai terdakwa (Andi
pengadilan terhadap sebuah perkara,
Hamzah, 1985 : 242).
maka setidak-tidaknya ahli dibedakan
Dengan demikian seorang saksi
dalam beberapa jenis: 1) Ahli yang
haruslah memenuhi kriteria melihat,
menerangkan
mendengar, dan mengalami sendiri
keahlian khusus untuk itu, 2) Ahli
suatu tindak pidana dan tidak memiliki
yang
hubungan baik hubungan perkawinan
tentang kehalian khusus mengenai
maupun
suatu hal yang berhubungan erat
pertalian
darah
dengan
terdakwa.
menerangkan
dengan
Kedua,
keterangan
ahli,
keterangan ahli ini termuat di dalam Pasal 186 KUHAP yang berbunyi
sesuatu
perkara
melakukan
berdasarkan
semata-mata
pidana
pemeriksaan
tanpa terlebih
dahulu (Adami Chazawi, 2009 : 66.). Seorang
ahli
tidak
selalu
sebagai berikut, “Keterangan ahli ialah
ditentukan oleh adanya pendidikan
apa yang seorang ahli nyatakan di
formal
sidang pengadilan”. Pengertian ahli
keahliannya,
sendiri tidak menemukan penjelasan
pekerjaan tertentu yang ditekuninya
apa-apa di dalam KUHAP. Pasal 186
selama waktu tertentu yang cukup
hanya berbicara yang dimaksudkan
lama sangat mungkin menjadi ahli
dengan keterangan ahli ialah apa yang
dibidang tersebut. Dengan demikian
seorang
yang dimaksud dengan keterangan
ahli
persidangan.
nyatakan Pasal
1
di
dalam
angka
khusus tetapi
untuk dalam
bidang bidang
28
ahli adalah keterangan yang diberikan
KUHAP hanya sekedar menyebutkan
di dalam persidangan oleh seseorang
Rechtidee, Vol. 11. No. 1, Juni 2016
110
karena pengetahuannya dalam disiplin
pendekatan: a) Formil: sebuah surat
ilmu tertentu.
dapat dikatakan memiliki kekuatan
Ketiga, SuratJenis surat di dalam
pembuktian
yang
sempurna
ketentuan
formil
jika
Pasal 187 KUHAP sebagai berikut: 1)
terpenuhi
Berita acara dan surat lain dalam
pembuatannya serta dibuat dan berisi
bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat
keterangan resmi dari seorang pejabat
umum yang berwenang atau yang
berwenang
dibuat di hadapannya, yang memuat
dilaksanakan dalam sumpah jabatan.
keterangan
atau
b) Materiil: nilai pembuktian surat
keadaan yang didengar, dilihat atau
tersebut adalah “bebas”. Hakim dapat
yang
menilai
tentang
dialaminya
kejadian
sendiri,
disertai
dan
surat
surat
tersebut
tersebut
asli
tidaknya
tentang keterangannya itu; 2) Surat
pemeriksaan
yang
ketentuan
hakim ( Edmon Makarim, 2005 : 438).
peraturan perundang-undangan atau
Pada Pasal 187 butir c KUHAP,
surat
yang
menurut
dibuat
oleh
pejabat
mengatur
dan
asas
atau
dengan alasan yang jelas dan tegas
dibuat
berdasarkan
dalam
asas
proses
keyakinan
penggabungan
antara
mengenai hal yang termasuk dalam
keterangan ahli dengan alat bukti
tata laksana yang menjadi tanggung
surat. Contohnya adalah
jawabnya dan yang diperuntukkan
repertum
bagi pembuktian sesuatu hal atau
seorang
sesuatu
dimaksud
subyek hukum yang terkait dengan
ialah: Pertama, surat keterangan dari
suatu tindak pidana.Berbeda dengan
seorang ahli yang memuat pendapat
hukum perdata, terdapat pembagian
berdasarkan
jenis surat: a) akta: akta otentik, akta
keadaan.
Surat
keahliannya
mengenai
sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
yang
visum et
dikeluarkan
dokter
dalam
oleh
memeriksa
di bawah tangan. b) bukan akta. Pada
dasarnya
surat
yang
Kedua, surat lain yang hanya dapat
termasuk pada alat bukti yang tertera d
berlaku jika ada hubungannya dengan
.i dalam pasal 187 huruf a adalah surat
isi dari alat pembuktian yang lain.
resmi yang dikeluarkan oleh pejabat
KUHAP tidak banyak mengatur
yang berwenang untuk membuatnya.
kriteria surat yang dijadikan alat bukti.
Syarat resmi dari sebuah surat yang
Untuk
dikeluarkan
menerangkan
lebih
lanjut
oleh
pejabat
Keterangan
tentang
mengenai keabsahan alat bukti surat,
haruslah:
setidaknya
kejadian atau keadaan yang dilihat
dapat
digunakan
1)
seorang
111
Rechtidee, Vol. 11. No. 1, Juni 2016
atau dialami pejabat itu sendiri. 2)
penuh kecermatan dan keseksamaan
Disertai alasan yang jelas dan tegas
berdasarkan
tentang keterangannya.
disebut pengamatan oleh hakim (eign
nuraninya.Apa
yang
Pada Pasal 187 KUHAP huruf a
waarneming van de rechter) harus
dan b terdapat official akten berupa
dilakukan selama sidang, apa yang
akta
telah dialami atau diketahui oleh
otentik
atau
akta
jabatan,
kemudian pada Pasal 187 huruf c surat
hakim
yang didalamnya memuat keterangan
dijadikan dasar pembuktian, kecuali
ahli dan terakhir pada Pasal 187 huruf
kalau perbuatan atau peristiwa itu
d
sedang
telah diketahui oleh khalayak ramai.
berhubungan dengan tindak pidana
Dengan demikian petunjuk adalah
tersebut. Dengan demikian yang dapat
segala sesuatu yang menandakan suatu
dijadikan
tindak pidana telah terjadi.
mengenai
surat
alat
persidangan
yang
bukti
adalah
di
dalam
surat
yang
sebelumnya
Kelima,
tidak
keterangan
Pasal
189
dapat
terdakwa,
dikeluarkan oleh orang atau badan
pada
KUHAP
yang
tertentu yang memiliki kewenangan.
dimaksud dengan keterangan terdakwa
Keempat, petunjuk, berdasarkan
adalah “apa yang terdakwa nyatakan
pada Pasal 181 ayat (1) KUHAP
di sidang tentang perbuatan yang ia
petunjuk adalah, “perbuatan, kejadian,
lakukan atau yang ia ketahui sendiri
atau
atau
keadaan,
yang
karena
alami
sendiri”.
persesuaiannya, baik antara yang satu
tersebut
dengan yang lain, maupun dengan
terdakwa yang diberikan di luar sidang
tindak pidana itu sendiri, menandakan
dapat digunakan untuk membantu
bahwa yang telah terjadi suatu tindak
menemukan bukti di sidang, asalkan
pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti
keterangan itu didukung oleh suatu
petunjuk adalah sama dengan alat
alat
bukti pengamatan” (Edmon Makarim,
mengenai
2005 : 254). Pada Pasal 188 ayat (3)
kepadanya; 2) Keterangan terdakwa
KUHAP yang mengatakan bahwa
hanya
penilaian atas kekuatan pembuktian
dirinya
dari suatu petunjuk dalam setiap
terdakwa saja tidak cukup untuk
keadaan tertentu dilakukan oleh hakim
membuktikan
dengan arif dan bijaksana, setelah ia
melakukan
mengadakan
didakwakan
pemeriksaan
dengan
meliputi:
Keterangan
bukti
yang hal
dapat
1)
Keterangan
sah
yang
sepanjang didakwakan
digunakan
sendiri;
3)
bahwa
terhadap
Keterangan
ia
bersalah
perbuatan
yang
kepadanya,
melainkan
Rechtidee, Vol. 11. No. 1, Juni 2016
112
harus disertai dengan alat bukti yang
dengan
lain.
Hamzah, 1985 : 255). Kalau
dibandingkan
keterangan
saksi
(Andi
dengan
Kekuatan pembuktian keterangan
ketentuan HIR, maka terdapat sebuah
terdakwa adalah sebagai berikut: 1)
perbedaan fundamental, yaitu antara
Sifat dan nilai kekuatan pembuktian
pengakuan
dengan
adalah sangat bebas, hakim tidak
keterangan terdakwa. KUHAP tidak
terikat pada alat bukti keterangan
menjelaskan
antara
terdakwa. Dia bebas untuk menilai
dengan
kebenaran. Hakim dapat menerima
Keterangan
atau menyingkirkan sebagai alat bukti
terdakwa
pengakuan
terdakwa
keterangan terdakwa
perbedaan
terdakwa. tidaklah
sama
dengan
yang di dalamnya haruslah disertai
pengakuan terdakwa di dalam HIR,
dengan
karena pengakuan mempunyai syarat-
dipertanggungjawabkan;
syarat tersendiri, yaitu: (1) mengaku ia
pembuktian
yang
di
hakim terikat dan tunduk pada Pasal
dakwakan; (2) mengakui kesalahan
183 KUHAP yang berkaitan dengan
yang dia perbuat ( Andi Hamzah, 1985
beban
: 255).
Rangakain
melakukan
Terdapat
delik
sebuah
yang
perbedaan
alasan-alasan
keterangan
minimun
tersebut
alat
keterangan harus
yang
dapat
2)
Pada
terdakwa,
bukti;
3)
terdakwa
memenuhi
azas
fundamental lainnya terkait antara
keyakinan seorang hakim (Edmon
pengakuan
dengan
Makarim, 2003 : 445-446). Dengan
Keterangan
demikian keterangan terdakwa dapat
terdakwa yang menyangkal dakwaan,
menjadi pertimbangan hakim dalam
tetapi membenarkan beberapa keadaan
menjatuhkan
atau perbuatan yang menjurus kepada
perkara.
keterangan
terdakwa terdakwa.
terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti
putusan
atas
suatu
Selain dari ketentuan mengenai
hal itu merupakan sebuah alat bukti.
alat
Dalam
Toelitching
KUHAP, terdapat barang bukti yang
dijelaskan perubahan alat bukti dari
dijadikan dasar atas suatu peristiwa
pengakuan
kepada
hukum yang memuat suatu tindak
keterangan terdakwa membawa akibat
pidana. Menurut Edmon Makarim
kompleks, bahwa keterangan terdakwa
(2003 : 447), barang bukti atau corpus
itu kedudukannya hanyalah setara
delictie adalah
Memorie
van
terdakwa
bukti
yang
ditentukan
oleh
“barang mengenai
mana tindak pidana dilakukan yaitu
113
Rechtidee, Vol. 11. No. 1, Juni 2016
alat yang dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana”. Menurut Ade Ary Sam Indradi (2006 : 133) barang bukti
adalah,
“hasil
serangkaian
tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah kekuasaanya, terhadap benda bergerak atau
tidak
untuk
kepentingan
pembuktian
dalam
penyelidikan,
penuntutan
dan
selanjutnya
peradilan”. Menurut Hari Sasangka dan
Lily
Rosita
(2003
:
100),
kegunaan barang bukti di dalam persidangan adalah “bagi hakim untuk menyandarkan keyakinannya”. Dari beberapa keterangan sarjana hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa barang bukti adalah barang yang memiliki keterkaitan langsung dalam suatu
tindak
digunakan
pidana
dalam
baik
tindak
yang pidana
maupun yang diperoleh dari tempat kejadian perkara.
adanya
alat
bukti
elektronik, yang di dalamnya berupa informasi dokumen
elektrtonik elektronik.
dan/atau Berdasarkan
ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU ITE yang dimaksud Informasi Elektronik adalah:
Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU ITE yang dimaksud sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan,
mengumpulkan,
mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan,
mengumumkan,
mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi
Elektronik.
definisi tersebut, dapat bahwa
sumber
Berdasarkan simpulkan
dari
informasi
elektronik dalam pelaksanaannya atau dalam
praktisnya
melalui
sebuah
sistem elektronik. Suatu
informasi
elektronik
dan/atau dokumen elektronik menjadi
Alat bukti di dalam KUHAP tidak mencantumkan
“satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”
akurat dan terpecaya bila sistem yang digunakan dikeluarkan
di
dalam
oleh
operasional
sebuah
sistem
elektronik yang akurat dan terpecaya pula. Di dalam pelaksanaan sebuah sistem tersertifikasi
elektronik sehingga
haruslah informasi
elektronik yang dikeluarkan darinya
Rechtidee, Vol. 11. No. 1, Juni 2016
dapat
dipercaya
114
keberadaannya.
transaksi
elektronik
di
Peranan alat bukti elektronik dalam
negara,
cybercrime bukan merupakan sesuatu
elektronik
yang baru. Dalam mengungkap suatu
pembahasan yang cukup serius terkait
alat bukti elektronik harus terlebih
di bidang hukum pembuktian. Michael
dahulu
Chissick dan Alistair Kelman seperti
mengadakan
terhadap
sistem
digunakan dengan
pemeriksaan
elektronik
karena
erat
keabsahan
penggunaan
beberapa
telah
alat
lama
bukti menjadi
yang
dikutip Dikdik M. Arief Manshur dan
kaitannya
Elisatris Gultom menyatakan ada 3
suatu
sistem
(tiga) tipe pembuktian yang dibuat
elektronik. Ada 2 (dua) hal yang dapat
oleh
menjadi rujukan dalam mengungkap
evidence, bukti nyata ini meliputi
sebuah alat bukti elektronik, yaitu pola
kalkulasi-kalkulasi
dalam sebuah tindak pidana cyber dan
analisa yang dibuat oleh komputer itu
persesuaian dalam peristiwa hukum
sendiri melalu aplikasi software dan
yang
pidana.
penerima informasi dari devise lain.
mengklasifikasikan
Bukti nyata ini muncul dari beberapa
mengandung
Negara
Inggris
kedudukan seperti
alat
dikutip
tindak
bukti
elektronik
Edmon
Makarim
komputer,
yaitu:
a)
atau
Real
analisa-
kondisi; b) Hearsay evidence, adalah dokumen-dokumen
yang
komputer
yang
sebagai berikut: a) The Real Evidence
diproduksi
Route, b) The statutory route, c)The
merupakan salinan dari informasi
expert witness.
yang diberikan oleh manusia ke dalam
The
Real
evidence
route
oleh
data
komputer; c) Derived evidence, adalah
merupakan alat bukti yang berdiri
informasi
sendiri yang harus dapat diberikan
antara bukti nyata dengan informasi
jaminan bahwa suatu rekaman/salinan
yang
data berjalan sesuai dengan prosedur
komputer
yang berlaku dengan pengesahan atas
membentuk suatu data yang tergabung
keabsahan suatu data (staturoty route)
( Edmon Makarim, 2005 : 114).
untuk
disidangkan
Peranan digunakan keterangan
ahli
pengadilan.
(expert
untuk dari
di
witness)
diberikan
Alat hukum
yang mengkombinasikan
manusia
dengan
bukti
kepada
tujuan
elektronik
pembuktian
di
untuk
dalam
Indonesia
memberikan
pengetahuan
dan
pengalamannya ( Edmon Makarim, 2005 : 425). Di dalam kegiatan
diberikan tempat tersendiri, di dalam Pasal
5 UU
ITE:
1)
Informasi
115
Rechtidee, Vol. 11. No. 1, Juni 2016
Elektronik
dan/atau
Dokumen
Elektronik dan/atau hasil cetaknya
Pasal 6 UU ITE tentang alat bukti elektronik,
ditentukan
bahwa
alat
bukti elektronik tersebut dan hasil merupakan alat bukti hukum yang sah; 2)
Informasi
elektronik
dan/atau
cetaknya
alat bukti yang sah sesuai dengan yang
berlaku
di
Indonesia; 3) Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen
dijamin
“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”
cetaknya merupakan perluasan dari
acara
dapat
keasliannya:
Dokumen Elektronik dan/atau hasil
hukum
haruslah
Elektronik
dinyatakan sah apabila menggunakan
Pasal 5 ayat (1) menyatakan
Sistem Elektronik dinyatakan sah
bahwa hasil cetak informasi dan/atau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang
Ketentuan
mengenai
ini;
4)
Informasi
dokumen elektronik adalah alat bukti sah di dalam persidangan. Surat elektronik
Prita
Mulyasari
dapat
dijadikan alat bukti yang sah di Elektronik
dan/atau
Dokumen
Elektronik
sebagaimana
dimaksud
pada poin satu di atas tidak berlaku
persidangan jika dicetak berdasarkan surat elektronik elektronik dari akun pribadinya yang digunakan mengirim surat elektronik. Pasal 5 ayat (2)
untuk: a) Surat yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuk tertulis; b)
menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat
Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
bukti
konvesional
di
dalam
KUHAP. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik
adalah
sah
jika
menggunakan sistem elektronik yang diatur dalam UU ITE ini. Pasal 5 ayat
Rechtidee, Vol. 11. No. 1, Juni 2016
(4)
merupakan
informasi dokumen
pengecualian
pencemaran nama baik melalui media
dan/atau
daring, yaitu: Pertama; Putusan No.
elektronik elektronik
116
yang
dapat
509/PID/205/PN.SBY,
putusan
ini
dijadikan sebagai alat bukti karena
atas nama Terdakwa Ridwan Tunggal.
sifatnya yang harus tertulis .Pasal 6
Kasus
UU ITE tersebut dapat disimpulkan
Blackberry Messenger (BBM) dari
bahwasannya alat bukti elektronik dan
Blackberry type Torch 2 warna putih
hasil cetaknya adalah sah secara
PIN
hukum manakala dapat dijamin dan
08986447577 milik Terdakwa kepada
ditampilkan sesuai aslinya.
Laurensia
Sistem komputer tempat lalu lintas
data
merupakan
ini
berawal
2A411270
dari
kiriman
nomor
Tunggal.
simcard
Pesan
BBM
tersebut dibaca oleh kedua anak
berbagai
Laurensia. Sifat dari BBM yang berisi
komponen
informasi elektronik memungkinkan
komputer yang membuatnya bekerja.
isi pesan BBM dikategorikan sebagai
Data yang umum diperoleh berasal
alat bukti yang sah dan hasil cetaknya
dari komputer personal atau komputer
dapat diterima di Pengadilan.
rangkaian
kombinasi
desktop. Menjadikan hasil infomasi elektronik
dan/atau
Dalam pertimbangannya majelis
dokumen
hakim berpendapat dengan mengutip
elektronik sebagai alat bukti yang sah
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
harus merujuk pada ketentuan Pasal 5
50/PUU-VI/2008 atas Judicial Review
dan 6 UU ITE, hal ini merupakan
Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1)
konsekuensi dari ketentuan bahwa alat
UU Nomor 11 Tahun 2008, terhadap
bukti
unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE,
elektronik
haruslah
dapat
ditampilkan sesuai dengan aslinya dan
yaitu
metode yang sesuai untuk menjaga
perbuatan menyebarluaskan informasi
integritas
atau
alat
bukti
elektronik
sebelum dicetak.
dokumen
adalah
elektronik
melalui
media elektronik, seperti web, mailing list;
Kasus-kasus
mendistribusikan
Pencemaran
Nama
Baik di Pengadilan Negeri Surabaya Beradasarkan
penelitian
yang
mentransmisikan
perbuatan memancarkan informassi
adalah
mengiriimkan, atau melalui seperti
meneruskan perangkat
dilakukan
di
Pengadilan
Negeri
telekomunikasi
handphone,
Surabaya
dan
Pengadilan
Negeri
email. membuat dapat diakses adalah
Bangkalan, terdapat 3 (tigA) kasus
perbuatan memberi peluang suatu
117
Rechtidee, Vol. 11. No. 1, Juni 2016
informasi atau dokumen elektronik
Surabaya tanggal 16 maret 2015
dapat diakses oleh orang lain, seperti
Nomor : 2334/Pid.b/2014/PN.Sby; dan
membuat
memberitahu
membaca serta memperhatikan dengan
password suatu sistem elektronik.
seksama Memori banding tertanggal
Dalam konteks kasus ini, hasil print
23 Maret 2015 yang diajukan oleh
pesan Blackberry Massanger (BBM)
Jaksa Penuntut Umum dan Kontra
dapat dikategorikan hasil cetak dalam
memori banding tertanggal 24 April
informasi
dan/atau
2015 yang diajukan oleh terdakwa
sebagaimana
yang teryata tidak ada hal-hal yang
definisi informasi elektronik yang
baru yang perlu dipertimbangkan,
terdapat pada Pasal 1 ayat (1) UU RI
maka
Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE
Tinggi
dan/atau
dokumen
pertimbangan hukum Majelis Hakin
elektronik yang terdapat pada Pasal 1
Tingkat pertama sudah tepat dan benar
ayat (4) UU RI Nomor 11 Tahun 2008
menurut
tentang ITE.
pertimbangan tersebut dijadikan dasar
link
atau
elektronik
dokumen
elektronik
sedefinisi
Kedua, putusan tingkat banding dan
telah
memperoleh
kekuatan
Majelis
Hakim
Pengadilan
berpendapat
bahwa
hukum,
sehingga
pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim
Tingkat
Banding
dalam
hukum yang tetap atas Putusan No.
memutus perkara yang dimintakan
2334/Pid.B/2014/PN.SBY.
banding tersebut.
putusan
ini
Isi
memperkuat
dari bahwa
Ketiga,
Putusan
No.
Terdakwa Ridwan Tunggal sengaja
2557/Pid.B/2015/PN.SBY, kasus ini
dan
bermula
tanpa
hak
mendistribusikan
ketika
terdakwa
Andi
dan/atau mentransmisikan dan/atau
Sukirman pada hari Kamis tanggal 14
membuat dapat diaksesnya Informasi
Mei 2015 sekira jam 23.30 WIB
Elektronik
mendistribusikan
dan/atau
Dokumen
dan/atau
Elektronik yang memiliki muatan
mentransmisikan dan/atau membuat
penghinaan
pencemaran
dapat diaksesnya Informasi Elektronik
nama baik. Dasar pertimbangan hakim
dan/atau Dokumen Elektronik yang
adalah
Hakim
memiliki muatan penghinaan dan/atau
mempelajari,
pencemaran nama baik. Perbuatan
dan/atau
setelah
Pengadilan meneliti
Majelis
Tinggi dan
mencermati
secara
seksama berkas perkara dan Salinan resmi
putusan
Pengadilan
Negeri
tersebut
dilakukan
sebagai berikut;
dengan
cara
Rechtidee, Vol. 11. No. 1, Juni 2016
118
Pada mulanya Ira Rosita Adi
Km itu ket tidak lebih dari pada
Wijaya Liem Alias Kathy ke rumah
pelacur aku udah ingatkan kamu… ok
saksi
menjemput
kamu tidak suka ama teo, tapi jangan
anaknya kemudian terdakwa ia sedang
ama temanku, koko itu siapa dan teo
dalam
siapa …..!
Kusnadi
untuk
keadaan
mabuk
sambil
membawa badik dan berteriak teriak
Akibat dari perbuatan terdakwa,
ke arah saksi Ira Rosita Adi Wijaya
saksi Ira Rosita Adi Wijaya Liem
Liem Alias Kathy dengan kata kata
Alias Kathy mengalami ketakutan dan
“Hei kamu suruh pelacur itu pulang”
trauma. Berdasarkan berita acara tekik
sempat menuduh saksi Ira Rosita Adi
krimiinalistik barang bukti No. lab :
Wijaya Liem Alias Kathy tidur dengan
3958/FKF/2015
saksi Kusnadi dan doyan “kontol”,
JOKO SISWANTO, M.T, Dkk yang
setelah itu terdakwa mencabut badik
memberikan
sambil mengacungkan kepada saksi
berikut: 1) 0507/2015/FKF berupa
Ira Rosita Adi Wijaya Liem Alias
1(satu) unit mobile phone merk Nokia
Kathy dan berkata “Hei pelacur lonthe
model
kamu, gue tau siapa kamu, pulang
No.IMEI. 35670058066084, adalah
kamu, dasar pelacur” dan selanjutnya
benar ditemukan data pada mobile
dilerai orang.
phone memory berupa 3 imbox text
Selanjutya mengirimkan handphone
terdakwa SMS
kesimpulan
warna
hitam
Drs.
sebagai
dengan
juga
massege; 2) 0508/2015/FKF berupa
nomor
1(satu) unit sim card telkomsl dengan S/N. 62100340283893. Adalah benar
yaitu
ditemukan data pada sim card memory
082140838393
berupa 3 inbox tex massege; 3)
yang isinya antara lain : a) Ket kamu
0509/2015/FKF berupa 1(satu) unit
tidak lebih pelacur udah aku buktikan;
sim
b) Udahlah jangan basa basi; c)
8962116712157551122, adalah benar
Kamu itu tidak lebih ket tidak lebih
ditemukan data pada sim card memory
dari pada lonte bagiku; d) Orang
berupa 4 deleted text massages; 4)
kampung udah curiga dan apalagi
0507/2015/FKF berupa 1(satu) unit
adikku membelaku; e) Dan apa lagi
mobile phone merk Blackberry model
kakakku udah tidak senang lagi ama
Q10
koko yang punya kantor; f) Makan
35670058066084,
kontol yang tidak punya pendidikan g)
ditemukan data pada mobile phone
Liem
081234516776
Ira
AKBP
Adi
Wijaya
saksi
ke
11
oleh
Alias dan
Rosita Kathy
card
warna
XL
hitam
dengan
dengan adalah
S/N.
IMEI benar
119
Rechtidee, Vol. 11. No. 1, Juni 2016
memory
yang
berupa
(tangkapan
1) Pengaturan
tindak
pidana
layar) 152 contact dan 2 screenshot
pencemaran nama baik melalui
(tangkapan layar) isi text massages; 5)
media sosial sebenarnya telah
0508/2015/FKF berupa 1(satu) unit
diatur secara tegas dalam Pasal 27
sim card telkomsel tidak dapat terlihat
ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU
adalah benar ditemukan pada sim card
ITE.
memory berupa 8 last dialed Number Berdasarkan
keterangan
2) Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE juga
ahli
mengatur mengenai perluasan alat
Dendy Eka Puspawadi selaku ahli di
bukti selain yang diatur di dalam
bidang ITE, bahwa hasil capture short
KUHAP, yaitu hasil cetak dari
massage yang selanjutnya disebut
informasi
print-out tersebut dijadikan sebagai
dokumen elektronik adalah sah
alat bukti untuk pembuktian tindak
sebagai sebuah alat bukti. Dengan
pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE,
demikian, hasil cetak informasi
karena hasil print out dikategorikan
elektronik dapat dijadikan atau
dalam informasi elektronik dan/atau
memenuhi kretia sebagai alat bukti
dokumen
sah.
elektronik.
Dalam
elektronik
dan/atau
putusannya majelis hakim memutus terdakwa tidak bersalah karena surat
Persantunan Penelitian ini dapat dilaksanakan
dakwaan tidak memenuhi unsur formil atas
yang ditentukan KUHAP. Berdasarkan hal tersebut, aparat penegak
hukum
telah
mengimplementasikan Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE karena menggunakan informasi
elektronik
dan/atau
dokumen elektronik serta menjadikan
bantuan
Direktorat
Jenderal
Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Penelitian
Tinggi Dosen
melalui Pemula
skim tahun
anggaran 2016. Daftar Rujukan
hasil cetaknya sebagai alat bukti tindak pidana pencemaran nama baik.
Kesimpulan Berdasarkan beberapa penjelasan dan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
A.S .Hornby (2000), Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford: Oxford University Press. Adami
Chazawi (2006). Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung, Penerbit P.T. Alumni.
Rechtidee, Vol. 11. No. 1, Juni 2016
Agus Raharjo (2002), Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Bandung, Citra Aditya Bakti. Al
Andi
Wisnubroto (2010), Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya. Hamzah (1984), Pengantar Hukum Acara Pidana. Jakarta, Ghalia Indonesia.
Barda Nawawi Arief (2006), Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, Jakarta, Rajagrafindo Persada. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom (2005), Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi, Bandung, Refika Aditama. Edmon Makarim (2000), Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta, Rajagrafindo Persada. Edmon Makarim (2007), Kompilasi Hukum Telematika, Jakarta, Rajawali Press. Efa Lela Fakhriah (2009), Bukti Elektromik dalam Sistem Pembuktian Perdata. Bandung, Alumni. Feri
Sulianta (2008), Komputer Forensik, Jakarta, Elex Media Komputindo
Hari Sasangka dan Lily Rosita (2003), Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Bandung, Mandar Maju.
120
Muladi
(1990), Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Akan Datang Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang: Universitas Dipenegoro, Tanggal 23 Juli 1990.
Nyoman Serikat Putra Jaya. Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). Semarang: Program Magister Ilmu Hukum UNDIP. Semester Ganjil 2009-2010 _______________________ Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana. Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, UNSOED, dan UNTAG, Semester Genap 2010-2011. Rahmat Rafiudin (2009), Internet Forensics: Investigasi SumberSumber Kejahatan Internet, Yogyakarta, Andi Publisher. Satjipto Rahardjo (1980), Hukum dan Masyarakat, Bandung, Angkasa. Sudarto (1990), Hukum Pidana 1, Semarang, Yayasan Sudarto. ______ (198), Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni. Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Sumber Internet Digital Forensics Prita, http://samardi.files.wordpress.c
121
Rechtidee, Vol. 11. No. 1, Juni 2016
om/2011/04/digital-foreniscsprita.pdf . diakses 22 Juni 2016. Menyisir Jejak Forensik Digital, http://www.infokomputer.com/ fitur/41-sekuriti/3618menyisir-jejak-forensikdigital?showall=1. Diakses 22 Juni 2016. Navnet History, http://walthowe.com/navnet/his tory.html. Diakses 22 Juni 2016.
