174
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang upaya polisi dalam menangggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 1. Upaya Polisi dalam Menangggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi melalui Sistem Online di Polda DIY a. Upaya Preventif Upaya preventif telah dilakukan oleh bagian Humas dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online dengan: 1) press release hasil Operasi Pundi Progo Tahun 2012, 2) talk show di stasiun televisi lokal Yogyakarta yaitu Jogja TV dan TVRI yang ada di Yogyakarta. b. Upaya Represif Upaya Represif telah dilakukan oleh Polisi Penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Polda DIY dengan: 1) Penyelidikan a) Menerima laporan tentang adanya suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana. b) Mencari keterangan dan alat bukti dengan melakukan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi pelapor atau korban serta penyamaran maupun “under cover” (penyusupan).
175
c) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan dalam bentuk laporan tertulis. 2) Penyidikan a) Penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan terlebih dahulu menunjukkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY yang berisi identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan dan tempat tersangka diperiksa. a) Penahanan terhadap tersangka dilakukan dengan terlebih dahulu menunjukkan Surat Perintah Penahanan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY. Untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan yang belum selesai dan apabila berdasarkan bukti yang cukup diduga keras tersangka juga melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat dilakukan perpanjangan penahanan tersangka. b) Penggeledahan terhadap tersangka, meliputi penggeledahan rumah dan penggeledahan badan dan atau pakaian tersangka. Dalam melakukan penggeledahan rumah harus dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya, dan kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua
176
orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir c) Penyitaan terhadap barang bukti dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dengan
terlebih dahulu
menunjukan tanda pengenal. Setelah melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dan dua orang saksi, penyidik Unit B bidang Fiskal Moneter dan Devisa (Fismondev) Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY membuat berita acara yang dibacakan, ditandatangani serta salinannya disampaikan kepada atasan penyidik, orang yang disita , keluarganya dan kepala desa. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara Yogyakarta. d) Pemanggilan oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan, terhadap saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa. pemanggilan saksi dilakukan dengan panggilan berbentuk surat pemanggilan, yang mana surat pemanggilan itu memuat pertimbangan dan dasar, identitas dari saksi yang dipanggil, nama dari pejabat yang harus ditemui oleh yang dipanggil, waktu pemenuhan panggilan, alasan pemanggilan dan nama anggota Kepolisian yang memanggil. e) Pemeriksaan penyidikan dilakukan terhadap tersangka, saksi dan ahli. Pemeriksaan tersangka dapat berjalan dengan baik apabila
177
tersangka kooperatif dalam memberikan keterangan kepada penyidik sehingga memudahkan penyidik dalam melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap saksi dilakukan sendiri-sendiri dengan tanpa sumpah. Pemeriksaan ahli dilakukan dengan cara memberikan keterangan
langsung
dihadapan
penyidik
dan
memberikan
keterangan berbentuk tertulis. f) Penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Setelah itu pada tahap kedua, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. 2. Hambatan Polisi dalam Upaya Menaggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi melalui Sistem Online di Polda DIY a. Hambatan dalam Upaya Preventif Hambatan yang ditemui dalam penyelenggaraan talk show dibeberapa stasiun televisi lokal Yogyakarta dan dialog interaktif di radio lokal Yogyakarta adalah dalam menentukan waktu dilaksanakannya acara tersebut karena seringkali waktu pelaksanaan yang diagendakan oleh Humas Polda DIY berbenturan dengan jadwal siaran acara lainnya.
178
b. Hambatan dalam Upaya Represif 1) Hambatan Internal (a) Peraturan Perundang-undangan (1) Belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. Peraturan yang digunakan adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan secara umum. (2) Peraturan perundang-undangan Perbankan yang berlaku (UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan) Dalam proses penyelidikan untuk menemukan bukti permulaan adanya tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online
mengalami
hambatan
karena
ketika
penyelidik
membutuhkan petunjuk dari rekening yang diduga sebagai pelaku Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menghendaki status orang yang akan diaudit rekeningnya sudah merupakan tersangka, sehingga akan sulit bagi polisi penyelidik untuk melakukan penyelidikan yang lebih lanjut. (b) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Ditreskrimsus Polda DIY memiliki keterbatasan fasilitas karena yang dimilik baru sebatas tiga unit komputer, jaringan internet dan Mou dengan pihak
179
bank, sedangkan sarana dan prasarana pendukung lain seperti CDR untuk melacak nomor HP dengan meminta bantuan ke provider, Jammer untuk menghilangkan sinyal dalam radius tertentu sehingga mempermudah saat penggerebekan dan penangkapan tersangka serta Recovery My Data atau Data Doctor Recovery yang merupakan software untuk mengangkat data yang sudah di hapus, belum dimiliki karena dana belum tersedia. (c) Kualifikasi Sumber Daya Manusia (Polisi Penyidik Unit B bidang Fismondev
Subdit I/ Ekonomi Polda DIY) masih mengalami
hambatan karena baru ada dua orang penyidik yang tingkat pendidikannya sampai jenjang sarjana yaitu Sarjana Hukum, sedangkan lima orang penyidik lainnya tingkat pendidikannya hanya sampai jenjang SMA dan dari tujuh orang penyidik tidak ada yang memiliki
keahlian dalam bidang
Teknologi dan
Informasi yang sangat dibutuhkan untuk menangani kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. 2) Hambatan Eksternal (a) Birokrasi (1) Untuk mendapatkan data pada bank sulit dan memerlukan waktu yang lama yaitu 6 bulan sehingga menghambat proses penyidikan. (2) Negara lain
sebagai pusat penyedia layanan online trading
sehingga polisi penyidik kasus tindak pidana investasi melalui
180
sistem online harus meminta data yang ada pada di penyedia layanan online trading di negara lain tersebut padahal belum ada MoU dengan negara lain tersebut. (b) Kurangnya kesadaran masyarakat (korban) untuk menjadi saksi dalam kasus tindak pidana berkedok investasi melalui sistem online Masyarakat yang menjadi korban tindak pidana penipuan berkedok investasi masih kurang kooperatif untuk diajak kerjasama seperti untuk menjadi saksi maupun untuk diajak kerjasama memberikan informasi tindak kejahatan yang telah terjadi padanya. 3. Upaya Polisi mengatasi Hambatan dalam Upaya Menaggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi melalui Sistem Online di Polda DIY a. Upaya polisi mengatasi hambatan dalam upaya preventif menaggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY adalah selalu berkoordinasi dengan pihak lain dalam hal ini stasiun televisi dan radio untuk menentukan waktu pelaksanaan acara talk show dan dialog interaktif yang hendak diadakan guna mensosialisasikan masyarakat mengenai tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. b. Upaya
Polisi
mengatasi
Hambatan
dalam
Upaya
Represif
Menaggulangi Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi melalui Sistem Online di Polda DIY
181
1) Upaya polisi mengatasi hambatan internal (a) peraturan perundang-undangan. (1) belum adanya peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online maka polisi penyidik memberlakukan peraturan umum yang terdapat dalam KUHP yaitu Pasal 378 atau Pasal 372. Apabila cukup bukti dalam kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online terdapat unsur tindak pidana pencucian uang maka diberlakukan pula Pasal 4 dan 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (2) peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
Perbankan
(Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan) berbenturan dengan kepentingan penyelidikan, polisi mencari bukti lain dan membuat MoU yang merupakan surat perjanjian atau kerjasama lintas instansi seperti dengan pihak bank. (b) Sarana dan prasarana yang terbatas meminta bantuan dari Mabes Polri. Apabila menunggu bantuan dari Mabes Polri terlalu lama polisi penyidik Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Dittreskrimsus Polda DIY meminta bantuan ahli IT untuk mempercepat jalannya proses penyidikan.
182
(c) Kualifikasi Sumber daya manusia (Polisi Penyidik Unit B bidang Fismondev Subdit I/ Ekonomi Polda DIY) yang tingkat pendidikan dan keahlian yang masih kurang tentang di bidang teknologi dan informasi, meminta bantuan kepada Polisi Penyidik Subdit III bidang Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) maupun ahli di bidang teknologi dan informasi. 2) Upaya polisi mengatasi hambatan eksternal (a) upaya mengatasi hambatan birokrasi (1) Dengan pihak bank membuat MoU sehingga memudahkan dan mempercepat polisi penyidik untuk mendapatkan data rekening tersangka tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online. (2) Dengan negara lain sebagai pusat penyedia layanan online trading dengan mengirimkan permintaan langsung melalui email ke penyedia layanan online trading. (b) upaya mengatasi hambatan kurangnya kesadaran masyarakat (korban) untuk menjadi saksi dalam kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online dilakukan dengan komunikasi yang baik dengan korban maupun masyarakat.
183
B. Saran 1. Untuk Pembuat Kebijakan Dalam penyidikan kasus tindak pidan penipuan berkedok investasi melalui sistem online dibutuhkan peraturan perundangan yang mendukung dan memudahkan penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan. Untuk pembuat kebijakan sebaiknya meninjau ulang perundangan yang telah ada seperti Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, yang menetapkan salah satu
syarat untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sekurang-kurangnya berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat. Hal ini apabila diterapkan untuk penanganan tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online sudah tidak relevan lagi karena dalam penanganan kasus tersebut dibutuhkan keahlian khusus di bidang teknologi dan informasi dalam proses penyidikan. 2. Untuk Lembaga Kepolisian (Polda DIY) Dalam menanggulangi tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online diperlukan personil polisi yang profesional dalam bidang teknologi dan informasi, sehingga perlu adanya studi lanjut bagi polisi penyidik kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY yang setidaknya Sarjana Hukum dan Sarjana Teknik Informatika sesuai dengan bidang informasi dan teknologi. Disamping itu perlu pengadaan sarana dan prasarana seperti CDR, Jammer dan Recovery
184
My Data atau Data Doctor Recovery yang dibutuhkan polisi penyidik dalam penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online di Polda DIY 3. Untuk Masyarakat Agar tidak menjadi korban maupun pelaku tindak pidana tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online, masyarakat perlu melakukan tindakan pencegahan dengan selalu berhati-hati, waspada dan tidak mudah tergiur dengan profit atau keuntungan di atas 5 % yang ditawarkan pada sebuah website dan lebih aktif mencari informasi tentang investasi. Masyarakat baik korban
ini maupun masyarakat lain yang
terkait dengan tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online ini juga harus lebih aktif dalam bekerjasama dengan polisi dalam melakukan komunikasi yang baik dan memberikan informasi yang benar untuk membantu mempermudah proses penyidikan kasus tindak pidana penipuan berkedok investasi melalui sistem online.
185
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahid dan M. Labib.2005. Kejahatan Mayantara (Cybercrime). Bandung: Refika Aditama. Anang Priyanto,dkk. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Andi Hamzah. 1985. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Gahlia Indonesia. ----------------. 2010.Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Bambang Poernomo. 1985. Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia. Yogyakarta. Liberty. Barda Nawawi Arief. 2008. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Grasindo. Budi Suhariyanto. 2012. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Jakarta: RajaGrafindo Persada. Burhan Bungin. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Djoko Prakoso. 1987. Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum. Jakarta: Bumi Aksara. G.W. Bawengan. 1974. Pengantar Psychologi Kriminal. Jakarta: Pradnya Paramita. Hadari Nawawi. 2001. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Harun M. Husein. 1991. Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana.Jakarta: Rineka Cipta. Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. 1996. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
186
Lexy J.Moleong.2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Raja Grafindo Persada. M. Irsan Nasarudin, Indra Surya. 2004. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Prenada Media. M. Yahya Harahap. 1988. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid I dan II). Jakarta: Pustaka Kartini. ------------------------. 2007. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikandan Penuntutan). Jakarta: Sinar Grafika. Martiman Prodjohamidjojo. 1985. Komentar Atas KUHAP. Jakarta: Pradnya Paramita. Muhammad Taufik Makarau. 2010. Hukum Acara Pidana: dalam Teori dan Praktek. Bogor: Ghalia Indonesia. Nurdjana. 2009. Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sanafiah Faisal.2001. Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Press. Satjipto Raharjo. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta. Gentapublising. Sayekti Pujosuwarno. 1992. Penulisan Usulan dan Laporan Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta. Soesilo Yuwono. 1982. Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP. Bandung: Alumni. Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni. Sugiono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Suharsimi Arikunto.1991. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Sumadi Suryabrata. 1995. Metode Penelitian. Jakarta: Grafika Persada. Tim Penyusun KBBI .1997. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
187
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Moeljanto.2001. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Bumi Aksara. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah
Internet Agus Utantoro. 2012. Polda Yogyakarta Bongkar Kasus Penipuan di Dunia Online. Diakses dari http://www.mediaindonesia.com/read/2012/11/25/ 365308/289/101/lda- Yogyakarta-Bongkar-Kasus-Penipuan-diDunia-Online. pada tanggal 25 November 2012 pukul 09.20 WIB. No
Name. 2012. Daring (dalam jaringan). Diakses dari http://id.wikipedia.org/ wiki/Dalam_ jaringan_dan_luar_jaringan. pada tanggal 13 Januari 2013, pukul 10.55 WIB.
Salamarianto. 2012. Pengertian Online. Diakses dari http://pns-ohpns.blogspot.com/2012/12/pengertian-online.html). pada tanggal 13 Januari 2013, pukul 10.35 WIB.
