UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE

Upaya Kepolisian Resort ... (Fitriyani Timorysta Darma Saputra) 63

UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE THE EFFORTS OF POLICE RESORT OF YOGYAKARTA CITY IN ERADICATING DECEPTION TRADING ONLINE CRIMES Oleh: Fitriyani Timorysta Darma Saputra, Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

[email protected] Abstrak Kajian ini berdasarkan pada penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) upaya Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online, 2) hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan jual beli online, dan 3) upaya Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk mengatasi hambatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online. Kajian yang berdasarkan penelitian ini adalah penelitian deskriptifdengan pendekatan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive. Subjek penelitian ini adalah: Kepala Unit V bidang Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, Penyidik Unit V bidang Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, dan Kepala Bidang Humas Kepolisian Resort Kota Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cross check dari hasil wawancara antara subjek penelitian dengan dokumen. Teknik analisis data dilakukan secara induktif melalui reduksi data, kategorisasi, data display dan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah: 1) Upaya Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online dilakukan dengan Upaya Preventif dan Upaya Represif. Upaya Preventif yang dilakukan ialah berupa kegiatan dialog interaktif Radio di Yogyakarta, himbauan melalui media online serta kegiatan sosialisasi dengan wartawan media lokal Yogyakarta. Upaya Represif dilakukan dengan tindakan Penyelidikan dan Penyidikan. 2) Hambatan yang dihadapi dalam upaya menanggulangi tindak pidana jual beli online ialah berupa Peraturan Perundangan yang mengatur tindak pidana penipuan jual beli online belum ada di Indonesia, terbatasnya sumber daya manusia, sulitnya melacak pelaku kejahatan, serta terbatasnya sarana dan prasarana. 3) Upaya Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk mengatasi hambatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online adalah (a)Memberlakukan Pasal 378 dalam KUHP dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (b)Mengikutkan seorang penyidik dalam pendidikan spesialisasi bidang Tekonologi Informasi serta memberikan kesempatan pada penyidik untuk melanjutkan pendidikan formal, (c) Berkoordinasi dengan pihak Bank dan pihak penyedia operator seluler untuk mengungkap tersangka, dan (d)koordinasi dengan pihak provider operator seluler. Kata kunci: penanggulangan, penipuan, jual beli online


Abstract This study is based on research that aims to describe: 1) The efforts of Police Resort of Yogyakarta City in eradicating deception trading online crimes, 2) the obstacles encountered by Police Resort of Yogyakarta City in eradicating deception trading online crimes, and 3) the efforts of Police Resort of Yogyakarta City to overcome the obstacles in the efforts of eradicating deception trading online crimes. Studies are based on this research is a descriptive with the approach of of the qualitative research. The subject of research determined with purposive technic.The subject of reserach is: The Head of V Unit section of specific crimes Criminal Investigation Unit of Police Resort of Yogyakarta City, Investigator of V Unit section of specific crimes Criminal Investigation Unit of Police Resort of Yogyakarta City, and The Head of Public Realtions Police Resort of Yogyakarta City. Data collection conducted by interview technic and documentation. Examination of the validity of data using cross check technics between the interviews with subjects of research and documentation. Data analysis technics conducted in inductive through data reduction, categorization, data display, and conclusion. The results of research is: 1) The efforts of Police Resort of Yogyakarta City in eradicating deception trading online crimes conducted by preventive efforts and represive efforts. The preventive efforts done with interactive dialogue in Radio of Yogyakarta, the appeal via online media and socialization with reporters of Yogyakarta local media. The represive efforts done with police investigation. 2) The obstacles encountered in eradicating deception trading online crimes is legislative regulations governing about deception trading online crimes not yet in Indonesia, limitation of human resources, difficulty tracking of perpetrator, and limitation of infrastructure. 3) The efforts of Police Resort of Yogyakarta City to overcome the abstacles in the efforts of eradicating deception trading online crimes is: (a) Imposed 378 article in KUHP and imposed Law of The Republic of Indonesia Number 11 of 2008 Concerning Electronic Information And Transactions, (b) include the investigators to specialization education of technology and information, give the opportunity to investigators to continue formal education, (c) coordination with cellular operator providers. Keywoord: eradication, deception, online trading

PENDAHULUAN Era modern dan globalisasi saat ini telah menjadi pendorong pesatnya perkembang teknologi dan informasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh dunia. Tidak hanya di negara maju saja, namun negara berkembang pun telah terpacu untuk mengembangkan teknologi informasi di dalam masyarakatnya. Hal tersebut menyebabkan teknologi informasi memiliki kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Kebutuhan masyarakat dunia pun mengalami perkembangan, dan teknologi informasi pun memegang peranan penting di masa kini maupun di masa yang akan datang. Teknologi informasi membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia khususnya Indonesia (Budi Suhariyanto, 2012: 1). Menurut Agus Raharjo (2002: 1), teknologi informasi dianggap sangat penting dalam memacu pertumbuhan kepentingan dunia, misalnya dalam bidang ekonomi. Teknologi informasi memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.

Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil menjadi pemicu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang ekonomi maupun sosial, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik. Pemanfaatan Teknologi Informasi menjadikan berbagai informasi dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan dapat dilakukan melalui hubungan jarak jauh dan hal tersebut dinilai lebih efektif dan efisien. Selanjutnya menurut Budi Agus Riswandi (2003: 114) teknologi informasi telah menjadi salah satu favorit dalam hal praktik bisnis di kalangan masyarakat, seperti kegiatan jual-beli pada beberapa macam situs-situs internet ataupun account sosial media yang dijadikan sarana bisnis. Perdagangan dengan menggunakan sarana internet tentunya sangat memberikan kemudahan dan efisiensinya sangat tinggi dalam kegiatan bisnis ataupun transaksi jual beli melalui internet, atau biasa disebut jual-beli online. Dari paparan tersebut, teknologi informasi kini telah memiliki


peranan penting khususnya dalam urusan jual beli di kalangan masyarakat, baik untuk masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi Informasi diyakini membawa keuntungan dan kemudahan bagi kehidupan manusia. Namun, keberhasilan teknologi informasi tersebut secara bersamaan menyebabkan berbagai permasalahan yang tidak mudah ditemukan jalan keluarnya (Elisatris Gultom, 2005: 22). Hal tersebut diperkuat dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru dalam bidang teknologi informasi dan internet, atau lebih dikenal dengan sebutan cybercrime. Pada dasarnya cybercrime meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem informasi (information system) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya (transmitter/originator to reciptient) (Budi Suhariyanto, 2013: 11). Peringkat Indonesia dalam kejahatan di dunia maya (menggunakan internet) telah menggantikan Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama. Indonesia menempati persentase tertinggi di dunia maya. Data tersebut berasal dari penelitian Verisign, perusahaan yang memberikan pelayanan intelijen di dunia maya yang berpusat di California Amerika Serikat (Ade Ary Syam Indradi, 2006: 1). Di Indonesia terdapat beberapa aturan hukum yang berkaitan dengan penipuan jual beli online, yakni: KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam KUHP, tindak pidana penipuan diatur dalam Buku II tentang Kejahatan dalam Pasal 378-395 KUHP. Salah satu pasal yang menguraikan secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penipuan dan unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam penipuan tersebut, diatur dalam Pasal 378 KUHP. Salah satu aparat hukum yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus tindak pidana penipuan jual beli online ialah pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang berwenang dalam upaya penanggulangan kasus tindak pidana

penipuan jual beli online di Kota Yogyakarta adalah Kepolisian Resort Kota Yogyakarta. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 13, polisi memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipahami bahwa tugas Kepolisian Resort Kota Yogyakarta tidak hanya sekedar menegakkan hukum namun juga memelihara keamanan dan ketertiban, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya dijelaskan pula dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online merupakan pelaksanaan dari fungsi kepolisian. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, pada tanggal 25 Mei 2015, di tahun 2013 terjadi 17 kasus dan di tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 60 kasus, selanjutnya memaparkan bahwa kasuskasus kejahatan online yang diterima oleh Satuan Reskrim Polresta Yogyakartatersebut modusnya selalu sama, yakni calon pembeli barang yang sudah mentransfer uang ternyata barang yang dipesannya tak kunjung datang. Satuan Reskrim Polresta Yogyakarta merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta. Satuan Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan


PPNS. Untuk memperoleh kejelasan mengenai gambaran kasus tindak pidana penipuan jual beli online, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini: Tabel 1. Berikut data tindak pidana penipuan jual beli online yang dilaporkan ke Satuan Reskrim Polresta Yogyakarta selama tahun 2013 dan 2014 Jumlah Jumlah Kasus Kasus Bulan Tahun Tahun 2013 2014 Januari 8 Februari 9 Maret 10 April 1 8 Mei 4 Juni 1 5 Juli 1 3 Agustus 2 2 September 5 1 Oktober 1 2 November 3 Desember 6 5 17 60 kasus Total kasus Sumber: Data Dokumen tentang Tindak Pidana Penipuan JualBeliOnline Tahun 2013 dan 2014 daribagian Sat. Reskrim Polresta Yogyakarta (diolah pada tanggal 27 Mei 2015) Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, pada tanggal 25 Mei 2016, selama tahun 2014 tindak pidana penipuan online mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni tahun 2013 sejumlah 17 kasus, sedangkan pada tahun 2014 terdapat 60 kasus. Dari 60 kasus penipuan jual beli online yang dilaporkan selama tahun 2014 tersebut, belum ada satu pun kasus yang dapat terselesaikan. Kasus yang dapat diselesaikan oleh pihak Polresta Yogyakarta tidak sebanyak kasus yang dilaporkan oleh masyarakat. Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana penipuan online

yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta semakin marak dan berkembang. Namun, dari banyaknya jumlah kasus penipuan online yang dilaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Kota Yogyakarta belum ada satu pun kasus penipuan jual beli online yang dapat terselesaikan dengan optimal. Dari fakta tersebut tentunya apa yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam upaya menanggulangi tindak pidana jual beli online belum optimal. Hal ini dimungkinkan adanya hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online, sehingga masih banyak kasus yang dilaporkan belum atau tidak terselesaikan penanggulangannya. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif. Menurut Moh. Nazir (2014: 43)penelitian deksriptif adalah metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif ini membahas mengenai upaya Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online, hambatan Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online, serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk mengatasi hambatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online. Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian inidilakukan di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, Jalan Reksobayan Nomor 1, Kota Yogyakarta pada bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015. Subjek Penelitian Penentuan subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive. Subjek penelitian ini yaitu: Kepala Unit V bidang Tipiter Satuan Reskrim Polresta Yogyakarta, Seorang penyidik Unit V


bidang Tipiter Satuan Reskrim Polresta Yogyakarta, dam Kepala Bidang Humas Kepolisian Resort Kota Yogyakarta. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan narasumber mengenai upaya Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan penipuan jual beli online, hambatan Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan penipuan jual beli online, serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk mengatasi hambatan dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan penipuan jual beli online. Dokumen yang digunakan ialah bukti dokumentasi yang berupa foto kegiatan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online, serta bukti dokumentasi yang berupa contoh kasus penipuan jual beli online yang diperoleh melalui dokumen laporan polisi mengenai kasus penipuan jual beli online yang dilaporkan oleh korban kepada pihak Kepolisian Resort Kota Yogyakarta. Teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan teknik cross check data dari hasil wawancara antar subjek penelitian dengan data dokumen yang berkaitan dengan upaya Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online, hambatan Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online, serta upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk mengatasi hambatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online. Teknik Analisis Data Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berasal dari fakta, peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik kesimpulan secara umum dengan menyajikan data dan menganalisis data dalam bentuk deskriptif. Adapun langkah-

langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, kategorisasi, data display dan kesimpulan. Hasil Penelitian& Pembahasan 1. Upaya Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online a. UpayaPreventif Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan dalam menangani pelanggaran norma-norma yang berlaku yakni dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara aman dan terkendali. Upaya preventif Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana penipual jual beli online telah dilakukan oleh bagian Humas dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang tindak pidana penipuan jual beli online. Dalam menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online secara preventif, Kepolisian Resort Kota Yogyakarta telah melakukan 3 kegiatan, yaitu : 1) Dialog interaktif di Radio Yogyakarta Dialog interaktif dilakukan di beberapa radio yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kegiatan tersebut, Humas Polresta Yogyakarta mengadakan sosialisai tentang tindak pidana penipuan online yang di dalamnya termasuk tindak pidana penipuan jual beli online. Bagian Humas Polresta Yogyakarta bekerja sama dengan radio yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu RRI Yogyakarta yang jadwalnya rutin dilaksanakan setiap hari Kamis pada Minggu pertama di setiap bulannya dan Radio Sonora dilaksanakan setiap hari Jumat pada minggu pertama dan minggu ketiga di setiap bulannya. Sosialisasi dilakukan diawali dengan penyiar radio memberitahukan kepada para pendengar


radio tentang tema yang akan diangkat, selanjutnya pendengar radio diperkenankan membahas tema yang diangkat melalui dialog interaktif melalui saluran telepon antara penyiar, pembicara serta pendengar radio. Dalam dialog interaktif tersebut masyarakat diperbolehkan untuk bertanya terkait dengan tema yang diangkat, dan dapat pula memberikan kritik dan saran. 2) Himbauan melalui Media Sosial Upaya yang dilakukan oleh Bagian Humas Polresta Yogyakarta selanjutnya adalah menyampaikan himbauan kepada masyarakat terkait tentang tindakan penipuan jual beli online yang semakin merebak terjadi di lingkungan masyarakat khususnya masyarakat Yogyakarta. Himbauan tersebut disampaikan melalui postinganpostingan di beberapa media sosialPolresta Yogyakarta yaitu diantaranya website resmi Polresta Yogyakarta, kemudian facebook atas nama Polresta Yogyakarta serta twitter dengan akun @polresjogja. Hal tersebut dilakukan oleh Bagian Humas Polresta Yogyakarta bertujuan agar masyarakat dapat lebih waspada dan terhindar dari segala bentuk modus penipuan jual beli online dan mengurangi meningkatnya tingkat kejahatan penipuan jual beli online di Kota Yogyakarta. 3) SosialisasidenganWartawan Media Lokal Yogyakarta Bagian Humas Polresta Yogyakarta dalam setiap bulannya mengadakan sosialisasi dengan sejumlah wartawan media lokal Yogyakarta. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya preventif Humas Polresta Yogyakarta dalam mencegah serta mengurangi tingkat kejahatan yang di dalamnya termasuk tindak pidana jual beli online yang terjadi di Kota Yogyakarta.

Pada kegiatan sosialisasi tersebut Bagian Humas Polresta Yogyakarta meminta kepada setiap wartawan agar dalam setiap tulisan atau berita diberikan sisipan tulisan yang bersifat himbauan sesuai dengan topik berita yang terkait kejahatan yang didalamnya termasuk tindak pidana penipuan jual beli online yang ditulis oleh setiap wartawan tersebut. Himbauan tersebut dimaksudkan agar pembaca lebih waspada dan terhindar dari setiap kejahatan yang didalamnya termasuk tindak pidana jual beli online. b. UpayaRepresif Upaya Represif Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online dilakukan oleh Polisi Penyidik Unit V bidang Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Sat Reskrim Polresta Yogyakarta. Penyidik tersebut terdiri dari: (1) Kepala Unit atau Kanit dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP), (2) Dua orang Kepala Sub Unit (Kasubnit) dengan pangkat Ajun Inspektur Satu (AIPTU), (3) Delapan orang anggota Kasubnit dengan pangkat Aiptu, Aipda, Bripka, dan Brigadir, dan (4) Satu Orang (BANUM) dengan pangkat Briptu. 1) Penyelidikan Penyelidikan yang dilakukan Polresta Yogyakarta terhadap tindak pidana penipuan jula beli online dilakukan oleh Polisi Penyidik Unit V bidang Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Sat Reskrim Polresta Yogyakarta. Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan sebelum dilakukan penyidikan. Guna memperoleh gambaran lebih jelas mengenai upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidan penipuan jual beli online berikut merupakan salah satu contoh kasus terbaru tindak pidana penipuan jual beli online yang dilaporkan oleh korban kepada pihak


Kepolisian Resort Kota Yogyakarta yang selanjutnya dilakukan upaya represif oleh pihak Reskrim Unit V Kepolisian Resort Kota Yogyakarta: a) Menerima Laporan Laporan tersebut berasal dari pelapor yang berinisial DHC yang berjenis kelamin laki-laki pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 pukul 23.30 WIB melaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Kota Yogyakarta bahwa telah menjadi korban dari tindak pidana penipuan jual beli online. Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 pukul 21.00 WIB di toko baju yang beralamat di Jalan Mataram N0. 39 Kota Yogyakarta. Dijelaskan bahwa pelapor berinisial DHC tersebut hendak membeli Handphone merk iPhone 5 S melalui BBM(Blackberry Messangger) dengan No. PINBBM 2A53Bxxx a/n inisial F, dan setelah terjadi kesepakatan, pelapor mengirim uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) melaui M-Banking milik pelapor ke nomor rekening 0354657xxx a/n dengan inisial MDH, selanjutnya setelah uang terkirim terlapor tidak dapat dihubungi dan semua kontak terlapor mati. Merasa tertipu, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polresta Yogyakarta guna pengusutan lebih lanjut. Setelah menerima laporan tersebut, Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Yogyakarta mencatat semua hal yang dilaporkan. Sesuai ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981, laporan atau pengaduan yang dapat diterima, apabila: (1) laporan pengaduan diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu (Pasal 108 ayat (4) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

(2) laporan atau pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor/pengadu dan penyidik (Pasal 108 ayat (5) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Laporan polisi yang telah dicatat tersebut disampaikan kepada Urbinopsnal Reskrimsus Polresta Yogyakarta untuk selanjutnya dilakukan analisa terhadap laporan yang masuk dan kemudian menunjuk salah satu Unit yang berwenang untuk menangani kasus tersebut. Dalam hal tindak pidana penipuan jual beli online,unit yang berwenang ialahUnit V Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Sat Reskrim Polresta Yogyakarta. Untuk mulai menindak dan melakukan pemeriksaan dapat dilakukan setelah administrasi penyelidikan berupa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan lengkap. b) Mencari Keterangan dan Alat Bukti Dalam hal mencari keterangan dan alat bukti kasus tindak pidana penipuan jual beli online melalui aplikasi BBM tersebut, penyelidik melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saudara DHC. Pemanggilan dan pemeriksaan tersebutdilakukan guna mendapatkan keterangan tentang peristiwa yang diduga tindak pidana yang dilaporkan oleh saudara DHC untuk mengetahui kronologi kasus penipuan yang dialami. Selanjutnya penyelidik akan meminta alat bukti dari saudara DHC yang berupa slip transfer bank dari korban (saudara DHC), bukti percakapan ataupun chatting antara korban dengan yang diduga sebagai tersangka dari BBM milik saudara DHC, nomor Handphone milik yang diduga tersangka, serta PIN BBM milikyang diduga sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Selanjutnya penyelidik akan melakukan observasi terkait keterangan saudara DHC, polisi akan melacak data milik yang diduga sebagai tersangka dari


alat bukti yang berupa slip transfer bank yang didapat dari korban, bukti percakapan ataupun chatting antara korban dengan yang diduga sebagai tersangka dari BBM milik saudara DHC, nomor Handphone milik yang diduga tersangka, serta PIN BBM milikyang diduga sebagai tersangka. Polisi akan mempelajari modus operandi yang patut diduga sebagai tersangka tersebut dalam melakukan tindak pidana penipuan jual beli online melaui BBM dan telepontersebut. Setelah diketahui bahwa telah terjadi adanya tindak pidana penipuan jual beli online, maka penyelidik akan meneruskan ke tahap penyidikan. c) Menyuruh Berhenti Orang yang Dicurigai dan Menanyakan serta Memeriksa Tanda pengenal Diri Dalam proses penyelidikan, penyelidik berwenang untuk memerintahkan orang yang berada di tempat kejadian perkara pada waktu terjadinya tindak pidana untuk tidak atau dilarang meninggalkan tempat kejadian perkara dan mengumpulkannya di luar batas yang telah dibuat. Pihak Unit V bidang Sat Reskrim Polresta Yogyakarta dalam proses penyelidikan kasus tindak pidana penipuan jual beli online belum pernah dilakukan tindakan menyuruh berhenti orang yang dicurigai sebab pada penyelidikan kasus tindak pidana penipuan jual beli online belum pernah ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penipuan jual beli online tertangkap tangan melakukan tindak pidana penipuan jual beli online tersebut. Orang yang diduga melakukan tindak pidana penipuan jual beli online biasanya telah melarikan diri ke luar daerah, luar pulau bahkan luar negeri sebelum korban melapor kepada pidak kepolisian. d) Kewenangan Penyelidik Berdasarkan Perintah Penyidik

Selanjutnya, kewenangan penyelidik berdasarkan perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: (1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. (2) Pemeriksaan dan penyitaan surat. (3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. (4) Membawa dan menghadapkan penyidik (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana). Tindakan serta kewenangan penyelidikan dalam melakukan perintah penyidik seperti yang telah dijelaskan di atas, belum pernah dilakukan oleh pihak Polisi Unit V bidang Tipiter Sat Reskrim Polresta Yogyakarta pada kasus tindak pidana penipuan jual beli online, sebab setelah mendapatkan bukti permulaan yang cukup dengan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap korban (Saudara DHC) sehingga didapat dua alat bukti berupa keterangan saksi yang dalam kasus ini ialah korban sendiri (Saudara DHC) dan petunjuk berupa slip transfer bank yang didapat dari korban, bukti percakapan ataupun chatting antara korban dengan yang diduga sebagai tersangka dari BBM milik saudara DHC, nomor Handphone milik yang diduga tersangka, serta PIN BBM milikyang diduga sebagai tersangka maka dapat segera dilakukan tindak lanjut berupa penyidikan. e) Kewenangan Penyelidik Membuat dan Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Tindakan Penyelidikan Penyelidik wajib membuat dan menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan demi untuk pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyelidik kasus tindak pidana penipuan jual beli online melalui BBM dan teleponyang dialami oleh saudara DHC. Pada kasus ini tindakan yang dilakukan penyelidik ialah pemanggilan serta pemeriksaan terhadap saudara DHC dan pengumpulan bahan keterangan berupa slip transfer bank yang didapat dari korban, bukti percakapan ataupun


chatting antara korban dengan yang diduga sebagai tersangka dari BBM milik saudara DHC, nomor Handphone milik yang diduga tersangka,serta PIN BBM milikyang diduga sebagai tersangka. Setelah terkumpul cukup bukti pada tahap penyelidikan kasus tindak pidana penipuan jual beli online tersebut, selanjutnya dilakukan penyidikan. f) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Tanda dimulainya penyidikan adalah dengan mengeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yaitu surat pemberitahuan penyidikan kepada Kepala Kejaksaaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Unit V bidang Tipiter Sat Reskrim Polresta Yogyakarta. Tindakan tersebut sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2002 Tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana. 2) Penyidikan Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dalam hal ini penyidikan tindak pidana penipuan jual beli online dilakukan oleh Polisi Penyidik Unit V bidang Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Sat Reskrim Polresta Yogyakarta. Setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas, Polisi penyidik Unit V bidang Tipiter Sat Reskrim Polresta Yogyakarta segera melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual beli online. Adapun tindakan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual beli online sebagai berikut: a) Pelacakan Dalam melakukan penyidikan tindak pidana jual beli online pada kasus yang dialami saudara DHC tersebuttahap pertama yang dilakukan ialah pelacakan. Penyidik berkoordinasi dan

meminta bantuan pada berbagai instansi, yakni pihak Bank BNI untuk meminta data dari nomor rekening yang digunakan oleh yang diduga sebagai tersangka tersebut dalam aksi penipuannya terhadap korban yakni saudara DHC, serta kepada pihak penyedia layanan operator seluler untuk melacak nomor telepon yang digunakan oleh yang diduga sebagai tersangka tersebut ketika berkomunikasi dengan korban (saudara DHC) dalam melakukan aksi penipuan jual beli online tersebut. Namun dalam penyelesaian kasus tindak pidana penipuan melalui aplikasi BBM dan teleponyang dialamai saudara DHC tersebut pihak Polresta Yogyakarta mengalami kesulitan, sebab sarana yang digunakan oleh yang diduga pelaku dengan inisial F tersebut merupakan sebuah aplikasi telepon seluler dan cukup sulit untuk dilacak dan memerlukan sarana dan prasarana yang belum dimiliki oleh pihak Polresta Yogyakarta. b) Penangkapan Berdasarkan Pasal 17 KUHAP, yaitu seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Dalam melakukan penangkapan penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam (Pasal 43 ayat (6) UU ITE). Pada kasus tindak pidana penipuan jual beli online yang dialami oleh saudara dengan inisial DHC yang ditanggulangi oleh pihak Polresta Yogyakarta tersebut tidak sampai pada tahap penangkapan, sebab identitas pelaku ataupun yang diduga sebagai tersangka tersebut tidak dapat dilacak dikarenakan pelaku menggunakan nomor rekening milik orang lain berinisial MDH serta pihak penyedia layanan operator seluler tidak memberikan persetujuan pengajuan resmi dari pihak Polresta Yogyakarta untuk melakukan pelacakan sebab pihak penyedia layanan operator seluler tersebut hanya memberikan ijin untuk kasus besar saja seperti terorisme, narkoba, pembunuhan serta perkaraperkara besar lainnya.


c) Penahanan Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 21 KUHAP). Penyidik dalam (dalam hal ini Kepolisian) karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan. Dalam kasus tindak pidana penipuan jual beli online yang dialami oleh saudara dengan inisial DHC tersebut yang ditanggulangi oleh pihak Polresta Yogyakarta tersebut tidak sampai pada tahap penahanan, sebab identitas yang diduga sebagai tersangka tersebut tidak dapat dilacak sebab menggunakan nomor rekening milik orang lain berinisial MHD serta pihak penyedia layanan operator seluler tidak memberikan persetujuan pengajuan resmi dari pihak Polresta Yogyakarta untuk melakukan pelacakan sebab pihak penyedia layanan operator seluler tersebut hanya memberikan ijin untuk kasus besar saja seperti terorisme, narkoba, pembunuhan serta perkaraperkara besar lainnya. d) Penggeledahan Penggeledahan dilakukan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksudkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana penipuan jual beli online untuk kepentingan penyidikan, penyidik Unit V bidang Tipiter Sat Reskrim Polresta Yogyakarta dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dalam kasus tindak pidana penipuan jual beli online yang dialami oleh saudara dengan inisial DHC tersebut yang ditanggulangi oleh pihak Polresta Yogyakarta tersebut tidak sampai pada tahap penggeledahan terhadap yang diduga sebagai tersangka yang berinisial F tersebut, sebab identitas yang diduga tersangka tersebut tidak dapat dilacak sebab menggunakan nomor

rekening milik orang lain berinisial MHD serta pihak penyedia layanan operator seluler tidak memberikan persetujuan pengajuan resmi dari pihak Polresta Yogyakarta untuk melakukan pelacakan, sebab pihak penyedia layanan operator seluler tersebut hanya memberikan ijin untuk kasus besar saja seperti terorisme, narkoba, pembunuhan serta perkara-perkara besar lainnya. e) Penyitaan Penyitaan adalah mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya bendabenda hasil penggeledahan tersebut di atas untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat dan penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum (UU ITE Pasal 43 ayat (3) dan (4) ). Dalam kasus tindak pidana penipuan jual beli online yang dialami oleh saudara dengan inisial DHC tersebut yang ditanggulangi oleh pihak Polresta Yogyakarta tersebut tidak sampai pada tahap penyitaan terhadap yang diduga sebagai tersangka yang berinisial F tersebut, sebab identitas yang diduga sebagai tersangka tidak dapat dilacak sebab menggunakan nomor rekening milik orang lain berinisial MHD serta pihak penyedia layanan operator seluler tidak memberikan persetujuan pengajuan resmi dari pihak Polresta Yogyakarta untuk melakukan pelacakan, sebab pihak penyedia layanan operator seluler tersebut hanya memberikan ijin untuk kasus besar saja seperti terorisme, narkoba, pembunuhan serta perkara-perkara besar lainnya. f) Pemanggilan Dalam memanggil dan menjadikan seseorang untuk diperiksa sebagai saksi, penyidik Unit V bidang Tipiter Sat Reskrim Polresta Yogyakarta harus berpedoman pada kriteria yang ditentukan oleh Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri peristiwa


pidananya, dan orang yang bersangkutan akan apa yang ia dengar ia lihat serta ia alami. Pada kasus tindak pidana penipuan jual beli online yang dialami oleh saudara dengan inisial DHC yang ditanggulangi oleh pihak Polresta Yogyakarta, pemanggilan terhadap saksi dilakukan hanya pada saksi tunggal yang sekaligus merupakan korban dari tindak pidana jual beli online yang berinisial DHC tersebut. g) Pemeriksaan Saksi dalam memberikan keterangan tentang peristiwa pidana yang bersangkutan sesuai dengan apa yang ia dengar, bukan hasil cerita atau hasil keterangan dari orang lain melainkan sesuai dengan apa yang ia alami. Dengan kata lain, saat kejadian atau rentetan kejadian peristiwa pidana yang terjadi, sungguh-sungguh disaksikan oleh mata kepala sendiri. Keterangan saksi dapat sesuai dengan apa yang ia alami sendiri, biasanya saksi yang seperti ini adalah orang yang menjadi korban peristiwa pidana tersebut. Saksi juga dapat merupakan orang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuan akan apa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Saksi paling sedikit terdiri dari dua orang. Pada kasus tindak pidana penipuan jual beli online yang dialami oleh saudara dengan inisial DHC yang ditanggulangi oleh pihak Polresta Yogyakarta, pemeriksaan terhadap saksi dilakukan hanya pada saksi tunggal yang sekaligus merupakan korban dari tindak pidana jual beli online yang berinisial DHC tersebut dan tidak sampai pada tahap pemeriksaan terhadap tersangka penipuan jual beli online yang berinisial Ftersebut sebab, identitas yang diduga sebagai tersangka tidak dapat dilacak dikarenakan yang diduga sebagai tersangka tersebut menggunakan nomor rekening milik orang lain berinisial MHD serta pihak penyedia layanan operator seluler tidak memberikan persetujuan pengajuan resmi dari pihak Polresta Yogyakarta untuk melakukan pelacakan, sebab pihak penyedia layanan operator seluler tersebut hanya memberikan ijin untuk kasus besar saja

seperti terorisme, narkoba, pembunuhan serta perkara-perkara besar lainnya. h) Pemberkasan Pemeriksaan penyidikan terhadap kasus tindak pidana penipuan jual beli online bertujuan untuk menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang kemudian akan penyidik serahkan kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana.Untuk kelengkapan berita acara, setiap pemeriksaan yang berita acaranya telah dibuat tersendiri dalam pemeriksaan penyidikan, dilampirkan dalam berita acara penyidikan yang dibuat oleh penyidik.Dalam berita acara penyidikan yang berupa berkas perkara hasil penyidikan, penyidik melampirkan berita acara yang dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemalsuan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat dan pemeriksaan saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf a sampai dengan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dari banyaknya kasus tindak pidana penipuan jual beli online yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun 2013 hingga 2014 yang diterima oleh Polresta Yogyakarta hampir semuanya tidak dapat terselesaikan hingga kasus tersebut diserahkan kepada pihak Penuntut Umum. Hampir seluruh kasus tindak pidana jual beli Online yang ditangani oleh Unit V bidang Tipiter Satuan Reskrim Polresta Yogyakarta hanya dapat terselesaikan hingga tahap pemeriksaan terhadap saksi yang sekaligus merupakan korban penipuan jual beli online tersebut. Hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa kendala dan faktor penghambat yang dihadapi oleh penyidik Unit V bidang Tipiter Sat Reskrim Polresta dalam menangani kasus tindak pidana penipuan jual beli online tersebut. 2. Hambatan yang Dihadapi Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam Upaya


Menanggulangi Tindak Pidana Jual Beli Online. a. Hambatan Upaya Preventif yang Dihadapi Polresta Yogyakarta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Hambatan yang dimaksud adalah hambatan yang terdapat dalam lingkup upaya preventif Polresta Yogyakarta menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online. Upaya preventif yang dilakukan oleh Bidang Humas Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana jual beli online, yakni melakukan dialog interaktif di radio yang ada di Yogykakarta yaitu RRI Yogyakarta yang jadwalnya rutin dilaksanakan setiap hari Kamis pada Minggu pertama di setiap bulannya dan Radio Sonora dilaksanakan setiap hari Jumat pada minggu pertama dan minggu ketiga di setiap bulannya, himbauan melalui media sosialyakni facebook, twitter, website Polresta Yogyakartaserta pembinaan dengan wartawan media lokal Yogyakarta tidak mengalami hambatan yang cukup berarti. Koordinasi pihak Polresta Yogyakarta yakni Bidang Humas Polresta Yogyakarta telah melakukan koordinasi dengan pihak radio yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yakni RRI Yogyakarta dan Radi Sonora serta wartawanwartawan media lokal Yogyakarta telah berjalan dengan baik. Dalam kegiatan himbauan melalui media sosialpun dapat terlaksana dengan lancar sebab telah tersedianya website serta akun-akun media sosial milik Polresta yakni website, facebook serta twitter yang menjadi sarana dalam memposting himbauan-himbauan yang terkait dengan tindakan preventif dalam menanggulangi tindak pidana jual beli online, maka tidak ditemukan kendala yang dihadapi Polresta Yogyakarta dalam upaya preventif menanggulangi tindak pidana jual beli online. b. Hambatan Upaya Represif yang Dihadapi Polresta Yogyakarta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Hambatan yang dihadapi Polresta Yogyakarta dalam upaya menanggulangi tindak pidana jual beli online yang dimaksud adalah hambatan yang

terdapat dalam lingkup upaya Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online khususnya yang dihadapi oleh Polisi Penyidik Unit V bidang Tipiter Satuan Reskrim Polresta Yogyakarta. Hambatan internal tersebut adalah sebagai berikut: 1) Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia belum ada peraturan yang khusus mengatur kasus penipuan jual beli Online, maka dalam hal ini peraturan yang digunakan oleh Polisi Penyidik Unit V bidang Tipiter Sat Reskrim Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online adalah masih menggunakan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penipuan secara konvensional yakni Pasal 378 KUHP tentang penipuan secara umum. Tidak ada kriteria tentang penipuan secara online dalam Pasal 378 KUHP tersebut. Namun dalam menentukan suatu tindak pidana penipuan itu sebagai penipuan online yang termasuk penipuan jual beli online dapatmengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tantang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang tersebut khusus mengatur mengenai tindak pidana cyber crime, namun tidak khusus mengatur penipuan secara online namun dapat mengacu pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut dengan melihat terpenuhinya unsurunsur pidana yang ada. 2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia yang dimaksud ialah adalah polisi penyidik yang menangani kasus tindak pidana jual beli online di Unit V bidang Tipiter Sat Reskrim Polresta Yogyakarta. Hambatan tersebut terjadi karena tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki oleh personil penyidik Polresta Yogyakarta masih kurang dalam bidang Teknologi dan Informasi (TI) yang sangat dibutuhkan dalam menangani kasus tindak pidana penipuan jual beli online tersebut, sebab tindak pidana penipuan jual beli online lebih banyak menggunakan modus yang semakin canggih dengan sistem online dan


dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Kriteria yang seharusnya dimiliki oleh personil penyidik Polresta Yogyakarta dalam menangani tindak pidana penipuan jual beli online ialah polisi yang telah menempuh studi dalam bidang Teknologi Informasi atau Sarjana Teknologi Informasi, sebab kemampuan dan keahlian yang harus dimiliki oleh penyidik kasus penipuan jual beli online ialah kemampuan dalam bidang Teknologi Informasi. Penyidik yang menyilidiki kasus penipuan jual beli online di Polresta Yogyakarta belum memenuhi kriteria tersebut sebab dari pihak kepolisian sendiri tidak ada penerimaan khusus untuk Sarjana Teknologi Informasi, sehingga cukup sulit dalam menemukan keberadaan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penipuan jual beli online tersebut tanpa dibekali dengan pengetahuan dalam bidang Teknologi Informasi. Polresta Yogyakarta dalam upaya menanggulangi kasus tindak pidana penipuan jual beli online untuk sementara di bantu oleh tim penyidik dalam bidang Teknologi dan Informasi di Tim Buru Sergap (Buser) Polresta Yogyakarta. 3) Sulitnya melacak pelaku kejahatan Polisi penyidik Unit V bidang Tipiter Sat Reskrim Polresta Yogyakarta mengalami kesulitan dalam melacak identitas yang patut diduga sebagai pelaku kasus tindak pidana penipuan jual beli online melalui aplikasi BBM dan teleponyang dialami oleh pelapor atau korban yang berinisial DHC tersebut. Hambatan tersebut terjadi dikarenakan yang diduga sebagai pelaku biasanya menggunakan identitas palsu. Misalnya dalam hal registrasi operator seluler yang digunakan oleh yang diduga sebagai pelaku tersebut ialah data palsu serta terhambatnya proses pelacakan disebabkan oleh pihak penyedia layanan operator seluler yang tidak memberikan persetujuan pengajuan resmi untuk dilakukannya pelacakan oleh polisi penyidik. Selain itu, dalam kegiatan penipuan jual beli online tersebut yang diduga sebagai pelaku tersebut menggunakan nomor rekening atas nama orang lain yang berinisial MDH dengan nomor

rekening 0354657xxx. Kegiatan tersebut berjalan mulus sebab dalam sistem jual beli online antara penjual yang berinisial F dan pembeli yang berinisial DHC tersebut tidak saling bertemu langsung, dan sistem pembayarannya pun mewajibkan saudara DHC untuk mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu kepada rekening atas inisial MDH sebelum pesanan atau barang yang dibeli oleh saudara DHC dikirimkan. Namun setelah uang tersebut telah ditransfer oleh saudara DHC, barang yang telah dibeli dan dipesan tidak dikirimkan oleh saudara F tersebut. Hal ini tentunya cukup sulit bagi penyidik Unit V bidang Tipiter Sat Reskrim Yogyakarta dalam melacak ataupun mengembangkan lebih lanjut kasus tindak pidana penipuan jual beli online tersebut. 4) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Keterbatasan alat-alat khusus yang dimiliki Unit V bidang Tipiter Sat Reskrim Polresta Yogyakarta guna kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana penipuan jual beli online melalui aplikasi BBMdan telepon yang dialami oleh korban berinisial DHC tersebut merupakan salah satu hambatan yang dihadapi oleh penyidik Unit V bidang Tipiter Sat Reskrim Polresta Yogyakarta dalam upaya represif menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online tersebut. Untuk melakukan penyidikan diperlukan sarana dan prasarana yang menunjang untuk terlaksananya proses hukum yang cepat. Beberapa sarana dan prasarana penunjang yang harus dimiliki oleh Polresta Yogyakarta dalam proses penyidikan kasus tindak pidana jual beli online ialah CDR (alat untuk melacak nomor handphone), Jammer (alat untuk menghilangkan sinyal dalam radius tertentu yang digunakan untuk mempermudah penyidik saat penggerebekan dan penangkapan tersangka, serta Recovery My Data atau Data Doctor Recovery (software untuk mengangkat data yang sudah dihapus, dalam hal ini penyidik berkoordinasi dengan pihak provider operator seluler. Namun pada kenyataannya di Unit V bidang Tipiter Sat Reskrim Polresta Yogyakarta belum


terpenuhinya fasilitas penyidikan yang menunjang penyidikan kasus tindak pidana penipuan jual beli online melalui aplikasi BBM dan teleponyang dialami oleh korban berinisial DHC tersebut. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polresta Yogyakarta guna kepentingan penyidikan oleh penyidik Unit V bidang Tipiter Sat Reskrim Polresta yogyakarta menyebabkan diperlukannya waktu yang cukup lama dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan jual beli online. 3. Upaya Kepolisian Resort Kota Yogyakarta yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Jual Beli Online. Koordinasi pihak Polresta Yogyakarta yakni Bidang Humas Polresta Yogyakarta dalam upaya preventif menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online yang diantaranya melakukan koordinasi dengan pihak radio di Yogyakarta dan wartawan-wartawan media lokal Yogyakarta telah terselenggara dengan baik. Dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam penanggulangan tindak pidana penipuan jual beli online Polresta Yogyakarta melakukan beberapa upaya, namun upaya tersebut hanya untuk mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanggulangan tindak pidana jual beli online. Hal tersebut dikarenakan hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penipuan jual beli online selalu ada dan belum dapat diatasi secara menyeluruh. Adapun upaya yang dilakukan oleh penyidik Unit V bidang Tipiter Satuan Reskrim Polresta Yogyakarta dalam mengurangi hambatan yang dihadapi dari upaya represif tersebut ialah sebagai berikut: a. Peraturan Perundang-Undangan Adapun upaya polisi penyidik Unit V bidang Tipiter Satuan Reskrim Polresta Yogyakarta dalam mengatasi hambatan belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur terkait kasus tindak pidana penipuan jual beli online yakni dengan memberlakukan peraturan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

yakni Pasal 378, dalam menangani tindak pidana penipuan jual beli online tersebut. Penipuan secara konvensional dengan penipuan menggunakan sistem online umumnya bersifat sama yakni sama-sama tindak kejahatan penipuan, yang menjadi perbedaan hanya terletak pada sarana dan prasarananya, yakni penipuan secara online yang didalamnya merupakan penipuan jual beli online menggunakan sarana yang berhubungan dengan sambungan internet atau sistem online, sedangkan penipuan secara konvensional tidak. Selain diberlakukan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Polisi Penyidik Unit V bidang Tipiter Satuan Reskrim Polresta Yogyakarta memberlaukan pula Pasal 28 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang tersebut khusus mengatur mengenai tindak pidana cyber crime, namun demikian tidak khusus mengatur penipuan secara online. Namun untuk kasus tindak pidana penipuan jual beli online dapat mengacu pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut dengan melihat terpenuhinya unsur-unsur pidana yang ada. b.Keterbatasan Sumber Daya Manusia Upaya Polresta Yogyakarta dalam mengatasi hambatan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan jual beli online terkait keahlian serta tingkat pendidikan yang masih terbatas dalam hal ilmu Teknologi Informasi yang dimiliki oleh Polisi Penyidik dan penyidik pembantu di Unit V bidang Tipiter Satuan Reskrim Polresta Yogyakarta pada kasus tindak pidana penipuan jual beli online melalui aplikasi BBM dan teleponyang dialami oleh korban yang berinisial DHC tersebut yakni, dengan mengikuti pendidikan dan pengembangan spesialisasi dalam bidang Teknologi Informasi khususnya terkait penanganan kejahatan yang menggunakan sistem Teknologi Informasi. Kepolisian Republik Indonesia menyelenggarakan Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbanspes) tersebut selama satu tahun pendidikan yang bertempat di Markas


Besar Polri Jakarta. Namun tidak tercover di Polresta Yogyakarta sebab terdapat cukup banyak personel yang dimiliki oleh Polresta Yogyakarta dalam bidang reskrimsus yang terkait kejahatan yang menggunakan sistem teknlogi informasi, sedangkan perwakilan personel per Polres dari Polda DIY yang wajib diikutkan hanya satu orang. Oleh karena itu keterbatasan tersebut menjadi salah satu penyebab terhambatnya proses penanggulangan tindak kejahatan penipuan jual beli online di Polresta Yogyakarta. c. Sulitnya Melacak Pelaku Kejahatan Upaya polisi penyidik Unit V bidang Tipiter Satuan Reskrim Polresta Yogyakarta dalam mengatasi hambatan sulitnya melacak pelaku kejahatan tindak pidana penipuan jual beli online yakni dengan memaksimalkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dalam kasus ini diantaranya pihak Bank dan pihak penyedia layanan operator seluler. Upaya tersebut dilakukan oleh pihak Polresta Yogyakarta karena, dalam upaya melakukan pelacakan tersangka tindak kejahatan jual beli online melalui IP Address (Internet Protocol Address) yang digunakan oleh yang diduga sebagai tersangka melalui komputer, tidak membuahkan hasil. Sebab, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu hambatan yang dihadapi oleh polisi penyidik Unit V bidang Tipiter Satuan Reskrim Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online ialah banyaknya pelaku/penjual yang menggunakan data palsu, alamat palsu, ataupun rekening hasil pinjaman, maka pelacakan terhadap nomor telpon atau IP address tersebut tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, polisi penyidik Unit V bidang Tipiter Satuan Reskrim Polresta Yogyakarta memaksimalkan koordinasi dengan pihak Bank serta penyedia layanan operator seluler. d.Keterbatasan Sarana dan Prasarana Dalam mengatasi hambatan pada terbatasnya sarana dan prasarana yang belum dimiliki oleh Polresta Yogyakarta dalam kasus tindak pidana penipuan jual beli online yang dialami oleh

korban yang berinisial DHC tersebut yakni peralatan pendukung yang menunjang seperti, CDR alat untuk melacak nomor handphone, Jammer alat untuk menghilangkan sinyal dalam radius tertentu yang digunakan untuk mempermudah saat penggerebekan dan penangkapan tersangka, serta Recovery My Data atau Data Doctor Recovery yaitu software untuk mengangkat data yang sudah dihapuspihak penyidik berkoordinasi dengan pihak provider operator seluler, sebab perangkat pendukung tersebut belum dimiliki oleh Polresta Yogyakarta dikarenakan dana yang belum tersedia, hal tersebut terjadi sebab belum adanya anggaran dana untuk membeli perangkat tersebut yang dialokasikan untuk proses penyidikan kasus tindak pidana penipuan jual beli online di Polresta Yogyakarta. Namun pada kasus ini pihak provider operator menanggapi dengan respon yang sangat lama dan secara tidak langsung menolak untuk berkoordinasi dengan pihak Polresta Yogyakarta sebab kerugian pada kasus tindak pidana penipuan jual beli online yang dialami oleh pelapor berinisial DHC tersebut tidak mencapai kerugian yang sangat banyak. Oleh karena itu, penanggulangan kasus tindak pidana penipuan jual beli online tersebut tidak dapat terselesaikan oleh pihak Polresta Yogyakarta. SIMPULAN & SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan tentang Upaya Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 1. Upaya Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan jual beli online. a. Upaya Preventif Upaya preventif dilakukan oleh Bagian Humas Polresta Yogyakarta dengan melakukan dialog interaktif tentang tindak pidana penipuan jual beli online di Radio Lokal Yogyakarta yakni, RRI Yogyakarta dan Radio Sonora Yogyakarta,


melakukan himbauan kepada masyarakat melalui media sosial seperti website resmi Polresta Yogyakarta, facebook dan twiter Polresta Yogyakarta mengenai tindak pidana penipuan jual beli online, serta melakukan kegiatan sosialisasi dengan wartawan media lokal Yogyakarta terkait tindak pidana penipuan jual beli online. b. Upaya Represif Upaya represif dilakukan oleh Polisi Penyidik Unit V bidang Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satuan Reskrim Polresta Yogyakarta, diantaranya: 1) Penyelidikan a) Menerima laporan dari korban berinisial DHC yang berstatus sebagai pelapor tentang adanya tindak pidana penipuan jual beli online melalui BBM dan telepon. b) Penyelidik mencari keterangan dan alat bukti dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap korban berinisial DHC guna mendapatkan keterangan tentang peristiwa yang diduga tindak pidana jual beli online yang dilaporkan oleh korban berinisial DHC dan meminta alat bukti dari korban berinisial DHC yang berupa slip transfer bank dari korban (saudara DHC), bukti percakapan ataupun chatting antara korban dengan yang diduga sebagai tersangka dari BBM milik saudara DHC, nomor Handphone milik yang diduga tersangka, serta PIN BBM milikyang diduga sebagai tersangka dalam kasus tersebut. c) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan dalam bentuk laporan tertulis tentang tindak pidana penipuan jual beli online yang dialami oleh korban berinisial DHC tersebut. 2) Penyidikan Setelah dilalakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saudara DHC guna mendapatkan keterangan tentang peristiwa yang diduga tindak pidana penipuan jual beli online, serta dikeluarkannya surat perintah penyidikan dan perintah tugas oleh pihak Polresta Yogyakarta maka Polisi Penyidik Unit V bidang Tipiter Satuan Reskrim Polresta Yogyakarta

segera melakukan penyidikan terhadap kasus yang dilaporkan saudara DHC tersebut. Namun, karena yang diduga pelaku tersebut dalam aksi penipuannya menggunakan identitas palsu sehingga sulit untuk dilacak dan terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polresta Yogyakarta, maka proses penyidikan hanya dapat dilaksanakan dalam tahap pelacakan. Adapun pelacakan terkait laporan saudara DHC, penyidik berkoordinasi dan meminta bantuan pada berbagai instansi seperti: Pihak Bank BNI, untuk meminta data rekening milik yang diduga sebagai pelaku (berinisial F) namun hasil pelacakan tersebut tidak membuahkan hasil sebab nomor rekening yang dilacak tersebut bukan milik saudara F melainkan milik saudara berinisial MD serta pihak penyedia layanan operator seluler, untuk menelusuri nomor telepon yang diduga milik pelaku namun pelacakan tersebut tidak mendapatkan hasil karena pihak penyedia layanan operator seluler tidak memberikan persetujuan pengajuan resmi dari pihak Polresta Yogyakarta.

2. Hambatan yang Dihadapi Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Jual Beli Online. Dalam upaya menanggulangi tindak pidana jual beli online, Kepolisian Resort Kota Yogyakarta tidak menemukan hambatan dalam upaya preventif, melainkan menemui hambatan dalam upaya represif. Hambatan dalam upaya represif tersebut meliputi: a. Peraturan Perundang-Undangan Polisi Penyidik Unit V bidang Tipiter Sat Reskrim Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online adalah masih dengan menggunakan Pasal 378 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penipuan secara konvensional. Dalam menentukan suatu tindak pidana penipuan itu sebagai penipuan online yang termasuk


penipuan jual beli online harusdibantu dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang tersebut khusus mengatur mengenai tindak pidana cybercrime, namun demikian tidak khusus mengatur penipuan secara online namun dapat mengacu pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut dengan melihat terpenuhinya unsur-unsur pidana yang ada. b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Hambatan tersebut terjadi karena tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki oleh personil penyidik Polresta Yogyakarta masih kurang dalam bidang Teknologi dan Informasi. Kriteria yang seharusnya dimiliki oleh personel penyidik Polresta Yogyakarta dalam menangani tindak pidana penipuan jual beli online ialah Polisi yang telah menempuh studi dalam bidang Teknologi Informasi atau Sarjana TI. Penyidik yang menyilidiki kasus penipuan jual beli online di Polresta Yogyakarta belum memenuhi kriteria tersebut sebab dari pihak kepolisian sendiri tidak ada penerimaan khusus untuk Sarjana Teknologi Informasi. Polresta Yogyakarta dalam menangani kasus tindak pidana penipuan jual beli online untuk sementara di bantu oleh tim penyidik dalam bidang TI di Buser Polresta Yogyakarta. c. Sulitnya melacak pelaku kejahatan Hambatan tersebut terjadi dikarenakan yang diduga sebagai tersangka menggunakan identitas palsu. Yakni, dalam hal registrasi operator seluler yang dijadikan sarana yang diduga sebagai pelaku dalam kegiatan penipuan jual beli online tersebut serta nomor rekening yang digunakan oleh yang diduga sebagai tersangka menggunakan nomor rekening atas nama orang lain yang berinisial MDH dengan nomor rekening 0354657xxx. d. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Unit V bidang Tipiter Sat Reskrim Polresta Yogyakarta belum memiliki fasilitas penyidikan yang menunjang penyidikan kasus tindak pidana penipuan jual beli online melalui aplikasi BBM dan teleponyang dialami oleh korban berinisial DHC tersebut. Keterbatasan sarana dan prasarana

yang dimiliki oleh Polresta Yogyakarta menyebabkan diperlukannya waktu yang cukup lama dalam mengungkap kasus tindak pidana penipuan jual beli online. 3. Upaya Kepolisian Resort Kota Yogyakarta yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Jual Beli Online. a. PeraturanPerundang-Undangan Upaya polisi penyidik Unit V bidang Tipiter Sat Reskrim Polresta Yogyakarta dalam mengatasi hambatan belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur terkait kasus tindak pidana penipuan jual beli online yakni ialah dengan memberlakukan peraturan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni Pasal 378 dalam menangani tindak pidana penipuan jual beli online tersebut. Selain diberlakukan Pasal 378 KUHP tentang penipuan Polisi Penyidik Unit V bidang Tipiter Sat Reskrim Polresta Yogyakarta memberlaukan pula Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tantang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Upaya ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dengan mengikuti pendidikan dan pengembangan spesialisasi dalam bidang Teknologi Informasi khususnya terkait penanganan kejahatan yang menggunakan sistem teknologi informasi. Kepolisian Republik Indonesia menyelenggarakan Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbanspes) tersebut selama satu tahun pendidikan yang bertempat di Markas Besar Polri Jakarta. Namun hal tersebut tidak tercover di Polresta Yogyakarta sebab terdapat cukup banyak personel yang dimiliki oleh Polresta Yogyakarta dalam bidang reskrimsus yang terkait kejahatan yang menggunakan sistem teknlogi informasi, sedangkan perwakilan personel per Polres dari Polda DIY yang wajib diikutkan hanya satu orang. Oleh karena itu keterbatasan tersebut menjadi salah


satu penyebab terhambatnya proses penanggulangan tindak kejahatan penipuan jual beli online di Polresta Yogyakarta. c. Sulitnya Melacak Pelaku Kejahatan Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan sulitnya melacak pelaku yakni dengan memaksimalkan koordinasi dengan pihak Bank serta pihak penyedia layanan operator seluler. Koordinasi tersebut dilakukan, karena banyaknya pelaku/penjual yang menggunakan akun palsu, alamat palsu, ataupun rekening hasil pinjaman maka pelacakan yang dilakukan penyidik melalui nomor telepon atau IP address dari komputertersebut tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu polisi penyidik Unit V bidang Tipiter Sat Reskrim Polresta Yogyakarta melakukan koordinasi dengan pihak Bank serta pihak penyedia layanan operator seluler untuk mempercepat penangkapan tersangka. Upaya koordinasi tersebut dilakukan dengan pengecekkan identitas yang diduga sebagai tersangka dengan inisial F tersebut, apakah sesuai dengan kriteria yang telah diselidiki atau tidak. d. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Upaya yang dilakukan dalam mengatasi keterbatasan sarana prasarana tersebut pihak penyidik berkoordinasi dengan pihak provider operator seluler, sebab perangkat pendukung tersebut belum dimiliki oleh Polresta Yogyakarta dikarenakan dana yang belum tersedia. Namun pada kasus ini pihak provider operator seluler menolak untuk berkoordinasi dengan pihak Polresta Yogyakarta sebab kerugian pada kasus tindak pidana penipuan jual beli online yang dialami oleh pelapor berinisial DHC tersebut tidak mencapai kerugian yang sangat banyak. Oleh Karena penanggulangan kasus tindak pidana penipuan jual beli online tersebut tidak dapat terselesaikan oleh pihak Polresta Yogyakarta. Saran 1. Untuk Pembuat Kebijakan Kebiasaan masyarakat dalam hal jual beli online yang semakin berkembang ikut memicu kian maraknya situs-situs web dengan fasilitas belanja melauli sistem online. Diharapkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan

mengeluarkan peraturan khusus terhadap situssitus web dengan fasilitas belanjan online tersebut untuk mengurangi terjadinya tindakan yang merugikan masyarakat seperti tindak pidana penipuan jual beli online. Hal tersebut bertujuan agar situs-situs web tersebut tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan aksinya. 2. Untuk Lembaga Kepolisian (Polresta Yogyakarta) Dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online oleh kepolisian, diperlukan personil polisi yang profesional dalam bidang teknologi dan informasi, maka perlu adanya studi lanjut bagi polisi penyidik kasus tindak pidana penipuan jual beli online yang setidaknya Sarjana Hukum dan Sarjana Teknik Informatika sesuai dengan bidang yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus tindak pidana penipuan jual beli online. Di samping itu pihak Polresta Yogyakarta diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam tindakan preventif menanggulangi tindak pidana penipuan jual beli online terutama dalam hal melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sebab kehati-hatian serta ketelitian masyarakat dalam proses jual beli online merupakan faktor utama dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana penipuan jual beli online. 3. Untuk Masyarakat Agar masyarakat tidak menjadi korban maupun pelaku tindak pidana penipuan jual beli online, masyarakat perlu melakukan tindakan pencegahan dengan cara untuk selalu berhatihati, waspada dan teliti dalam melakukan transaksi jual beli secara online. selain itu sebaiknya jika ingin melakukan pembelian secara online, sebaiknya melalui sistem CoD (Cash on Delivery). Sistem tersebut lebih aman dibandingkan sistem jual beli online dengan cara transfer melalui rekening bank. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam bekerjasama dengan polisi dalam menjalin komunikasi yang baik dan memberikan informasi yang benar agar membantu dan mempermudah polisi penyidik


dalam proses penyidikan penipuan jual beli online.

tindak

pidana

DAFTAR PUSTAKA Ade Ary Syam Indradi. 2006. Carding-Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan. Jakarta: Grafika Indah. Agus Raharjo. 2002. Cybercrime –Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Bandung : Citra Aditya Bakti. Budi Agus Riswandi. 2003. Hukum dan Internet di Indonesia. UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI) Budi

Suhariyanto. 2012. Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Elisatris Gultom. 2005. Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi). Refika Aditama. Moh. Nazir. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. SatuanReserseKriminalKepolisian Resort Kota Yogyakarta. 2015

UPAYA KEPOLISIAN RESORT KOTA YOGYAKARTA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE

Recommend Documents