Upaya Pengendalian Tembakau di Indonesia Oleh Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc, Ph.D Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Masalah Merokok di Indonesia
Situasi Terkini Penyakit Terkait Rokok di Indonesia
Kebijakan pengendalian tembakau di Indonesia
Masalah Merokok di Indonesia
PREVALENSI PEROKOK REMAJA (15-19 TAHUN)
PEROKOK PADA ANAK-ANAK
45 40
38.4
37.3
37.3
32.8
35 30
24.2
25
Laki-laki
20 15
17.3
13.7
18.8
20.3
Perempuan 18.3
L+P
12.7 10
7.1 5 0.3
0.2
1.9
1.6
3.1 0.9
0
1995 2001 2004 2007 2010 2013 Sumber: SUSENAS 1995, SKRT 2001, SUSENAS 2004, RISKESDAS 2007*, 2010
4
Proporsi Perokok Pemula Usia 10 – 14 Tahun
Jumlah perokok usia muda meningkat dalam 13 tahun (2001 – 2013)
Source: National Health Survey 1995, 2001, 2004and Basic Health Research 2007,2010
Paparan Terhadap Asap Rokok Lain 51.3% orang dewasa terpapar AROL di tempat kerja
68.8% remaja (13-15 tahun) orang terpapar AROL di rumah Sumber: GATS, 2011; GYTS, 2009
78.4%
85.4%
orang dewasa terpapar AROL di rumah
orang dewasa terpapar AROL
78.1% remaja (13-15 tahun) orang terpapar AROL di luar rumah
di restoran
Generasi muda yang terpapar Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok 89,3 % remaja (13-15 thn) melihat iklan rokok melalui billboards
76,6 % remaja (13-15 thn) melihat iklan rokok melalui majalah/koran
11,3 % remaja (13-15 thn) memiliki barang dengan logo industri rokok Sumber: GYTS, 2009
7,7 % remaja (13-15 thn) pernah menerima rokok gratis
PREVALENSI PEROKOK DI INDONESIA 2007-2013 70
68.8
65.9
65.6
60
Persen
50
36.3
34.7
34.2
40 30
20 10
5.2
4.2
6.9
0 2007
Laki-laki
2010
2013
Tahun Perempuan Total Prevalensi Indonesia
Sumber Data: Riskesdas 2007,2010 dan 2013
Prevalensi perokok laki-laki ≥ 15 tahun Gorontalo Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Utara Jawa Barat DI Aceh Sumatra Barat Banten Lampung Maluku Sulawesi Tengah Bengkulu Sumatra Selatan Sumatra Utara Jawa Timur Sulawesi Selatan Sulawesi Utara Papua Barat Jawa Tengah Kepulauan Riau Bangka Belitung Riau Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara DKI Jakarta Jambi DI Yogyakarta Kalimantan Barat Kalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Bali Papua 0.0% Sumber: Riskesdas 2013
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
Prevalensi perokok perempuan ≥ 15 tahun Nusa Tenggara Timur Papua Barat Maluku Utara Papua Maluku DI Aceh Sumatra Utara Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Nusa Tenggara Barat Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sumatra Barat Sumatra Selatan Bali Jawa Barat Bangka Belitung Riau Gorontalo Bengkulu DKI Jakarta Banten DI Yogyakarta Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Jawa Tengah Kalimantan Timur Kepulauan Riau Sulawesi Selatan Jawa Timur Lampung Kalimantan Selatan Jambi 0.0% Sumber: Riskesdas 2013
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
Perokok : Status Sosial Ekonomi Menurut Riskesdas 2013
The richest
24.3
The poorest
32.3
0
5
10
15
20
25
30
35
Situasi Terkini Penyakit Tidak Menular Terkait Rokok di Indonesia
PENYAKIT TIDAK MENULAR & FAKTOR RISIKO
Merokok Serangan Jantung
Diet
Kanker Diabetes
Kurang aktifitas fisik
Penyakit Paru Kronik Gangguan Janin Impotensi Stroke
Alkohol
Cidera
PERJALANAN FAKTOR RISIKO PTM SEPANJANG HIDUP
Faktor Lingkungan / Pendidikan / Sosial dan Budaya / Ekonomi Janin
• Gangguan Kongenital •Malnutrisi Maternal
Bayi dan Anak • Penyapihan
• Malnutrisi • Penyakit Infeksi • Kegemukan pada anak
Remaja • Merokok
• Alkohol •Kurang Aktivitas Fisik • Diet Tidak Seimbang
Dewasa • Perilaku •Faktor Biologis
Tanggung Jawab Pemerintah
MEROKOK MERUSAK SETIAP ORGAN TUBUH Risiko perokok : Tidak merokok = Risiko Kanker Paru 13,6 X
Zat-zat Karsinogenik
Asap rokok mengandung 4000+ zat toksik, 60 15 diantaranya KARSINOGENIK
Situasi PTM di Indonesia Tahun 2013 20 juta orang
Penyakit Paru Menahun
5 juta orang
Diabetes
4 juta orang
Peny. Jantung
3 juta orang
Kanker 3 juta orang
Stroke Sumber: Riskesdas 2013
5 Penyakit Terbanyak Menyerap Biaya Jamkesmas 2012 Rawat Jalan Dan Rawat Inap PTM diantara lima penyakit terbanyak : • Gagal Ginjal Kronik • Hipertensi • Asma Jumlah kunjungan dan pembiayaan PTM pada layanan rawat jalan berdasarkan diagnosa penyakit di RS : • Gagal Ginjal Kronik Hemodialisa (urutan-1) , • Kanker (urutan Ke 2) • Thalasemia (urutan Ke3), • Jantung (urutan ke 5), Sumber: P2JK Kemenkes RI, 2012
17
Kebijakan Pengendalian Merokok di Indonesia
Program Pengendalian Tembakau PROMOTIF DAN PREVENTIF
PENANGANAN PENYAKIT
ATURAN PERUNDANGUNDANGAN
• Kawasan Tanpa Rokok 127 Kabupaten di 32 provinsi • Informasi, Edukasi dan Komunikasi • Advokasi Aliansi Bupati dan Walikota
• Pengobatan • Upaya Berhenti Merokok • UU No. 36 Th 2009Tentang Kesehatan • PP No 109 th 2012:Tentang Pengamanan Produk Tembakau Bagi Kesehatan • Permenkes No 28/2013:Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan • Permenkes No 40/2013:Tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan
KEBIJAKAN NASIONAL PENGENDALIAN TEMBAKAU • UU Kesehatan No. 36 tahun 2009 • Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 - Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan KTR
• Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau • Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau • Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak merokok Bagi Kesehatan (2009-2024)
Argumen: Kebijakan KTR 100% melanggar HAK AZASI Perokok (1) Kontra Argumen 1. Apakah Merokok itu HAK AZASI? – Hak Azasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan YME dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia ( UU No 39 tahun 1999 pasal (1) tentang HAM) – 70% perokok mulai usia remaja karena tidak tahu karakteristik produk, coba-coba karena teman & iklan TERJEBAK KECANDUAN
– Merokok = hak tapi BUKAN hak azasi yang melekat dan bersifat KODRATI
Argumen: Kebijakan KTR 100% melanggar HAK AZASI Perokok (2) 2. Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat (ps 9 ayat 3 UU No 39/1999 tentang HAM). 3. Paparan asap rokok orang lain melanggar HAM 4. Hak perokok untuk merokok Tidak Sama dengan hak untuk mencemari udara dengan racun yang akan diisap dan mengancam hak hidup orang lain 5. Kebijakan KTR tidak melarang orang merokok, tetapi DIMANA merokok 6. Keselamatan pekerja bukan pilihan antara pekerjaan dengan kesehatan yang dikorbankan
Upaya Menuju Aksesi FCTC 2012 - 2013 Des 2012 : PP 109/ 2012. Isi PP sudah sejalan dengan FCTC. PP mendapat dukungan luas dari Pemerintah dan Masyarakat. 2013 - 2014 : Sosialisasi PP 109 / 2012 Berbagai upaya advokasi, koordinasi, edukasi tentang aksesi FCTC kepada pihak Pemerintah dan Masyarakat melalui pertemuan, dialog interaktif di media elektronik, informasi di media cetak
Rekan Seperjuangan menuju Aksesi FCTC
Kementerian terkait: Kemenkokesra, Kemeneg PA, Kemenkeu, Kemenlu, Kemensos, Kemendagri Komnas HAM Komnas Perlindungan Anak Kaukus Kesehatan DPR
PP
&
Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat: Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Health Indonesia Tobacco Control Network (ITCN), dll.
Argumen Pihak Industri Rokok untuk Melawan Upaya Aksesi Memberi dampak buruk dalam berbagai upaya advokasi dan koordinasi
Petani : Aksesi mengancam petani tembakau dan cengkih kehilangan pasar. Pengangguran : Industri rokok berperan besar memberi lapangan kerja. Aksesi mengurangi lapangan kerja.
Pendapatan Negara : Pendapatan dari industri rokok berperan besar dalam pembangunan. Aksesi mengancam pendapatan negara.
Tantangan Utama Aksesi FCTC
Bagaimana cara mengalahkan lobby pihak industri ?
Tantangan dalam Pengendalian Tembakau 1. Komitmen politik dari pemerintah baik pusat maupun lokal sebagai pembuat kebijakan masih terbatas. 2. Perlunya strategi yang holistik dalam pengendalian tembakau 3. Pengetahuan sikap dan perilaku masyarakat kurang memadai terkait masalah kesehatan akibat mengkonsumsi tembakau 4. Terbatasnya kebijakan yang mendukung pengendalian tembakau di luar sektor kesehatan
KESIMPULAN • Konsumsi tembakau merupakan ancaman terhadap kualitas terutama produktifitas sumber daya manusia, oleh karenanya diperlukan upaya berkesinambungan untuk memastikan pencapaian tujuan dalam pengendalian tembakau di Indonesia • Peran pemerintah baik pusat maupun lokal termasuk organisasi sosial masyarakat sangat penting dalam percepatan dan kepastian dari semua upaya untuk mencegah dan mengendalikan masalah merokok.
28
