MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR

: 258/MENKES/PER/III/1992 TENTANG

PERSYARATAN KESEHATAN PENGELOLAAN PESTISIDA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dengan tersedianya pestisida yang sangat diperlukan dalam pemberantasan hama penyakit, sangat bermanfaat dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;

b.

bahwa penggunaan pestisida untuk pemberantasan hama penyakit tersebut pada dewasa ini semakin meningkat, oleh karena itu perlu upaya untuk melindungi masyarakat dari gangguan kesehatan sebagai akibat pengelolaan pestisida yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan;

c.

bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Persyaratan Kesehatan Dalam Pengelolaan Pestisida;

1.

Ordonansi Bahan Berbahaya (Staatsblad 1949 Nomor 377);

2.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);

3.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk Usaha-usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2475);

4.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804);

5.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);


MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSYARATAN KESEHATAN PENGELOLAAN PESTISIDA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1.

Persyaratan Kesehatan adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi untuk tujuan melindungi, memelihara dan atau mempertinggi derajat kesehatan:

2.

Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk : - Memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit-penyakit yang merusak tanaman; bagian-bagian tanaman, atau hasil-hasil pertanian; - Memberantas rerumputan; - Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk; - Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan; - Memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak;

- Memberantas atau mencegah hama-hama air; - Memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; - Memberantas atau mencegah binatang-binatang termasuk serangga yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air; 3.

Pestisida hygiene lingkungan adalah pestisida yang digunakan untuk pemberantasan vektor penyakit menular (serangga, tikus) atau untuk pengendalian hama di rumahrumah, pekarangan, tempat kerja, tempat umum lain, termasuk sarana angkutan dan tempat penyimpanan/pergudangan.

4.

Perusahaan Pemberantasan Hama ialah yang sah menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bergerak di bidang usaha pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida hygiene lingkungan.


5.

Pestisida Terbatas adalah pestisida yang karena sifatnya (fisik dan kimia) dan atau karena daya racunnya, dinilai sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan lingkungan, oleh karenanya hanya diizinkan untuk diedarkan disimpan dan digunakan secara terbatas.

6.

Pengelolaan Pestisida adalah kegiatan yang meliputi pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, peredaran, pengelolaan penggunaan dan pemusnahan pestisida.

7.

Tempat Pengelolaan Pestisida adalah tempat kerja di mana dilakukan sebagian atau semua pengelolaan pestisida.

8.

Kakanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.

9.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam penyehatan lingkungan pemukiman. BAB II KLASIFIKASI DAN PENANDAAN Pasal 2

(1) Pestisida dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk fisik, jalan masuk ke dalam tubuh dan daya racunnya, menjadi 4 (empat) kelas yaitu : Kelas Ia :

Pestisida yang sangat berbahaya sekali

Kelas lb :

Pestisida yang sangat berbahaya

Kelas II

Pestisida yang berbahaya

:

Kelas Ill :

Pestisida yang cukup berbahaya

(2) Pestisida yang dimaksud dalam klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberikan tanda peringatan bahaya dengan warna dasar tertentu yang melekat dalam label kemasannya. (3) Ketentuan tentang klasifikasi dan warna penandaan pestisida sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini. BAB Ill TENAGA DAN PERLENGKAPAN PENGELOLAAN Pasal 3 (1) Setiap tempat pengelolaan Pestisida wajib mempunyai seorang tenaga penanggung jawab tehnis di samping tenaga penjamah pestisida.


(2) Penanggung jawab tehnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki kemampuan khusus dalam mengelola pestisida dan memenuhi persyaratan kesehatan. Pasal 4 (1) Tenaga penjamah pestisida harus berbadan sehat dan dalam melaksanakan tugasnya wajib menggunakan perlengkapan pelindung yang memenuhi syarat kesehatan. (2) Jenis perlengkapan pelindung bagi penjamah pestisida disesuaikan dengan jenis klasifikasi pestisida dan atau jenis pekerjaannya. Pasal 5 Ketentuan persyaratan kesehatan bagi tenaga tehnis dan tenaga penjamah pestisida serta jenis perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. BAB IV PEMBUATAN, PENYIMPANAN, PENYAJIAN DAN PENGANGKUTAN Pasal 6 (1) Tempat Pembuatan dan Penyimpanan pestisida harus memenuhi persyaratan kesehatan; (2) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengenai lokasi, bangunan, kontruksi fasilitas sanitasi dan tata ruang/letak serta sarana lain yang diperlukan untuk pengamanannya. (3) Pestisida yang disajikan dalam ruang penjualan atau dalam pengangkutan harus memenuhi persyaratan kesehatan untuk menghindarkan gangguan kesehatan dan atau pencemaran lingkungan. (4) Ketentuan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. BAB V PENILAIAN Pasal 7 (1) Setiap pestisida hygiene lingkungan yang akan diedarkan untuk pemberantasan hama wajib dilakukan penilaian.


(2)

Ketentuan tentang penilaian sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. BAB VI PERIJINAN Pasal 8

(1) Setiap perusahaan pemberantasan hama harus memiliki izin operasional. (2) Ketentuan pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Pasal 9 (1) Peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida terbatas terlebih dahulu harus mendapatkan izin khusus berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Kakanwil. (2) Ketentuan tentang persyaratan peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. BAB VIl PEMBINAAN Pasal 10 (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab atas pembinaan umum penyelenggaraan pengelolaan pestisida. (2) Kakanwil bertanggung jawab atas pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan pestisida. Pasal 11 Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi : a.

Pemeriksaan dan pengawasan terhadap jenis, mutu, dan jumlah pestisida, wadah pembungkus dan warna penandaan label serta publikasi pestisida;

b.

Pemeriksaan dan pengawasan terhadap bahan-bahan, alat-alat yang digunakan atau dihasilkan dalam pengelolaan residu pestisida;

c.

Pemeriksaan dan pengawasan bahan-bahan yang mengandung residu pestisida;

d.

Pemeriksaan kesehatan tenaga pengelola pestisida:

e.

Pengawasan kegiatan pembuangan dan pemusnahan limbah pestisida;

f.

Pengamanan penggunaan pestisida;


g.

Bimbingan pengelolaan pestisida melalui penyuluhan, pendidikan dan latihan;

h.

Pencatatan dan pelaporan tentang pembinaan pengelolaan pestisida. Pasal 12

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Kakanwil dalam melakukan pembinaan pengelolaan pestisida dapat mengikut sertakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang pengelolaan pestisida. BAB VIll SANKSI Pasal 13 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini sehingga merugikan kesehatan masyarakat atau menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang Namor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal-pasal 3, 4. 5, 6. 7, 8, 9 dalam Peraturan ini dapat dikenakan sanksi hukum administrasi yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap melalui teguran lisan, tertulis sampai dengan pencabutan izin atau penutupan usaha. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 Semua pengelolaan pestisida yang telah melakukan kegiatan sebelum berlakunya Peraturan ini, waiib menyesuaikan diri dengan Peraturan ini dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Direktur Jenderal.


Pasal 16 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 30 Maret 1 992 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. ttd.

Dr. ADHYATMA, MPH


Lampiran I : PERATURAN MENTRI KESEHATAN RI NOMOR : 258/MENKES/PER/III/1992 TANGGAL : 30 MARET 1992

KRITERIA KLASIFIKASI PESTISIDA BERDASARKAN BENTUK FISIK, JALAN MASUK KEDALAM TUBUH DAN DAYA RACUNNYA

KLASIFIKASI I. a. SANGAT BERBAHAYA SEKALI

LD50 untuk tikus (mg/kg) ORAL DERMAL PADAT CAIR PADAT CAIR <5

<20

<10

<40

5-50

20-200

10-100

40-400

II. BERBAHAYA

50-500

200-2000

100-1000

400-4000

III. CUKUP BERBAHAYA

>500

>2000

>1.000

>4.000

b. SANGAT BERBAHAYA

Ditetapkan di Pada tanggal

: JAKARTA : 30 Maret 1992


ttd

Dr. ADHYATMA, MPH


Lampiran II : PERATURAN MENTRI KESEHATAN RI NOMOR : 258/MENKES/PER/III/1992 TANGGAL : 30 MARET 1992 WARNA DASAR TANDA PERINGATAN BAHAYA YANG DICANTUMKAN PADA LABEL KEMASAN PESTISIDA

I.a.

SANGAT BERBAHAYA SEKALI

Coklat tua I.b.

SANGAT BERBAHAYA

Merah tua II.

BERBAHAYA

Kuning tua III.

CUKUP BERBAHAYA

Biru muda

Ditetapkan di Pada tanggal

: JAKARTA : 30 Maret 1992

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA ttd Dr. ADHYATMA, MPH

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents