MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. Keynotes Speech. Menteri Kesehatan RI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Keynotes Speech Menteri Kesehatan RI

Pertemuan Nasional Manajemen Rumah Sakit Tahun 2017 Dengan tema Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Menuju Cakupan Semesta 2019 Jakarta, 16 Mei 2017


Outline 1. Pendahuluan 2. Perkembangan Rumah Sakit 3. Kebijakan Penguatan Pelayanan kesehatan 4. Penutup

TRISAKTI: Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik; Berkepribadian dalam budaya

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

3 DIMENSI PEMBANGUNAN: PEMBANGUNAN MANUSIA, SEKTOR UNGGULAN, PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

Visi dan Misi Presiden

9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia

PROGRAM INDONESIA PINTAR

PROGRAM INDONESIA SEHAT

PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA

RENSTRA 2015-2019

PARADIGMA SEHAT PENDEKATAN KELUARGA GERMAS

JKN

PENGUATAN YANKES KELUARGA SEHAT

DTPK

NUSANTARA SEHAT

3

OPERASIONAL PARADIGMA SEHAT MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

OPERASIONAL PARADIGMA SEHAT

PROMOSI KESEHATAN 1. PREVENSI PRIMER

(Health Promotion) Perlindungan Spesifik (Specific Protection)

2. PREVENSI SEKUNDER

Early Diagnosis & Prompted Treatment

Disability Limitation 3. PREVENSI TERTIER Rehabilitation

GERAKAN MASYARAKAT SEHAT

PENGERTIAN PENDEKATAN KELUARGA

Pendekatan Keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga

mber Foto: achmad fiqqy fierly

Tujuan Pendekatan Keluarga: 1. Mengintegrasikan seluruh program di Puskesmas 2. Meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif 3. Mendukung pencapaian SPM Kab/Kota 4. Mendukung pelaksanaan JKN 5. Mendukung tercapainya program indonesia sehat

Pendekatan pelayanan yang mengintegrasikan UKP & UKM secara berkesinambungan, dengan target keluarga, didasari data & informasi dari profil kesehatan keluarga

5

INPRES NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG GERMAS

PENGERTIAN

Suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup

TUJUAN GERMAS MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

AGAR MASYARAKAT BERPERILAKU SEHAT SEHINGGA BERDAMPAK PADA :

Kesehatan Terjaga

Produktif

Lingkungan Bersih

Biaya untuk berobat berkurang

46

Belanja Kesehatan Indonesia, 2010 – 2015 Setelah implementasi JKN Belanja Jaminan Sosial meningkat secara substansial





Struktur dasar pembiayaan kesehatan di Indonesia menunjukkan OOP masih merupakan sumber pembiayaan terbesar 2010 – Rp 131,5 triliun 2015 – Rp 184,4 triliun Akan tetapi Proporsi OOP terhadap Belanja Kesehatan Nasional menurun

Composition of health expenditure – A global comparison, 2014 Total health expenditure per capita

Share of GDP Public share

Social health insurance share

Out-of-pocket share

External share

Brazil

US$ 947

8.3%

46.0%

0.0%

25.5%

0.0%

Cambodia

US $61

5.7%

22.0%

0.0%

74.2%

16.3%

China

US$ 420

5.5%

55.8%

37.7%

32.0%

0.0%

India

US $75

4.7%

30.0%

1.7%

62.4%

1.0%

Indonesia

US$ 126

3.6%

41.4%

13%

45.3%

0.8%

Lao PDR

US$ 33

1.9%

50.5%

1.6%

39.0%

31.8%

Malaysia

US$ 456

4.2%

55.2%

0.6%

35.3%

0.0%

Philippines

US$ 135

4.7%

34.3%

14.0%

53.7%

1.4%

Russia

US$ 893

7.1%

52.2%

27.7%

45.8%

0.0%

South Africa

US$ 570

8.8%

48.2%

1.2%

6.5%

1.8%

Sri Lanka

US$ 127

3.5%

56.1%

0.0%

42.1%

1.3%

Thailand

US$ 360

6.5%

86.0%

5.1%

7.9%

0.0%

Vietnam

US$ 142

7.1%

54.1%

24.1%

36.8%

2.7%

East Asia & Pacific

US$ 217

4.9%

49.9%

12.1%

40.5%

6.6%

Lower middle-income

US$ 106

4.2%

44.4%

8.6%

46.5%

6.5%

Ket: Update terakhir angka NHA di WHO baru sampai tahun 2014

Prioritas Nasional (PN): Kesehatan

10

RKP 2018

K/L TERKAIT • KEMENTERIAN PPPA • KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN • KEMENTERIAN PUPR

3 Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”

K/L TERKAIT

• • • • • • •

K/L TERKAIT

1

BKKBN KEMENTERIAN PPPA LIPI KEMENTERIAN AGAMA BPPT BADAN STANDARDISASI NASIONAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat

2 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

• KEMENTERIAN DALAM NEGERI • KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI • KEMENTERIAN PPPA • LIPI • BNN • KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI • KEMENTERIAN SOSIAL • KEMENTERIAN PERTANIAN • KEMENTERIAN PUPR • KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Program Prioritas: Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak PROYEK PRIORITAS NASIONAL Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak

1.

Penurunan Kematian Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan

PROYEK PRIORITAS NASIONAL 1. 2. 3. 4.

Pemenuhan JKN/KIS Penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas Pemenuhan SDM kesehatan Penyediaan dan peningkatan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan

1 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak

Perbaikan kualitas gizi Ibu dan Anak PROYEK PRIORITAS NASIONAL 1.

Penurunan Stunting

Program Prioritas: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit PROYEK PRIORITAS NASIONAL 1. Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS 2. Pengendalian Malaria 3. Pengendalian Penyakit Tropis Terabaikan/ Neglected Tropical Diseases

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

PROYEK PRIORITAS NASIONAL

Surveilans, Imunisasi, Penyakit dan Karantina Kesehatan

PROYEK PRIORITAS NASIONAL 1. Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap di Kawasan Indonesia Timur

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1. Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Program Prioritas: Penguatan Preventif Promotif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”

PROYEK PRIORITAS NASIONAL 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Sehat

Lingkungan Sehat

3 PROYEK PRIORITAS NASIONAL

Konsumsi Pangan Sehat PROYEK PRIORITAS NASIONAL 1. Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat

Penguatan Preventif romotif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”

1. Kampanye Hidup Sehat

Peningkatan pemahaman Hidup Sehat

13


Perkembangan Rumah Sakit

JUMLAH RUMAH SAKIT DI INDONESIA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

33; 1%

167; 6% KEMENKES

97; 4% 13; 1%

TNI/POLRI KEMENTERIAN LAIN

950; 36%

123; 5%

483; 18%

PEMDA KOTA PEMDA PROVINSI PEMDA KABUPATEN

SWASTA NON PROFIT BUMN

63; 2% 703; 27%

Jumlah ; Presentase

SWASTA

TOTAL : 2.632 RUMAH SAKIT

Sumber: RS Online (Update 20 Februari 2017)

RS RUJUKAN NASIONAL, PROVINSI, DAN REGIONAL MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

RSU Dr. Zainoel Abidin

Nasional

Provinsi

RS Kelas A

12

2

RS Kelas B

2

15

RS Kelas C

--

3

Jumlah

14

20

RSUD Tarakan

RSU H Adam Malik

RSU Prof.Dr. R.D Kandou

RSUD Kep. Riau RSU Dr Sudarso PTK RSU Dr. M.Jamil

RSUD Arifin Achmad

RSUD H A WahabSjahranie

RSU Sorong RSU Dr. Hasan Busor RSU Prof. Dr. Aloei

RSUD Dr. Doris Sylvanus

RSUD Raden Mattaher RSUD Dr. M. Yunus

RS Rujukan

RSU Dr. Ir. Soekarno RSU Dr. Mohammad Hoesin

RSUD Mamuju RSU Kendari RSUD Ulin RSU Dr. M Haulussy RSU Dr W Sudirohusodo

RSU Dr. H. Abdul Moelok RSU Tangerang RSU Dr. Kariadi RSU Dr. Cipto Mangunkusumo RSU Dr Hasan Sadikin RSU Dr. Soetomo RSUD Prov NTB RSUP Dr. Sarjito RSUP Sanglah Denpasar

RUMAH SAKIT RUJUKAN NASIONAL RUMAH SAKIT RUJUKAN PROVINSI

RSU Prof. Dr. WZ Johanes

RSU Jayapura

RUJUKAN REGIONAL : 110 RS KELAS A

2 RS

RS KELAS B

58 RS

RS KELAS C

46 RS

RS KELAS D

4 RS

**Kepmenkes HK.02.02/MENKES/390/2014 dan HK.02.02/MENKES/391/2014

KELENGKAPAN SPA RUMAH SAKIT

Perbandingan SPA RS Rujukan & non Rujukan

Perbandingan SPA RS Rujukan & non Rujukan


RS Rujukan Nasional (14 RS)

96.9 85.4 94.1

RS Rujukan Provinsi (20 RS)

91.33 70.1 75.18

RS Rujukan Regional (110 RS)

87.3 65 50.6

74.8 Non Rujukan

SARANA

Rata-rata Kelengkapan >80%

Rata-rata Kelengkapan 60% - 80%

PRASARANA

Rata-rata Kelengkapan <60%

Sumber: ASPAK, RS Pemerintah (n= 692)

50.6 49.6 ALKES

RATIO KECUKUPAN TT: JUMLAH PENDUDUK DI PROVINSI MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Cukup Kurang

Kab/Kota: 320 dari 514 (62%) memiliki ratio tempat tidur sesuai standar (1:1000)

Status Kelulusan 929 RS yang terakreditasi s/d 25 April 2017 JUMLAH RS RUJUKAN TERAKREDITASI


386


Perkembangan Jaminan Kesehatan Nasional

CAKUPAN KEPESERTAAN JKN


200,000,000

67%

60% 180,000,000 160,000,000 140,000,000

176,738,998

171,939,254

52%

257 juta jiwa

68,63%

156,790,287

133,423,653

120,000,000 100,000,000

86,400,000

92,044,228

91,099,279

87,828,613

80,000,000 60,000,000

24,327,149 20,000,000 8,767,229

13,929,275

41,564,167

41,027,299

37,862,552

40,000,000

19,928,537 11,170,615

15,415,288

24,397,458

26,187,939 16,942,664

2014 Total Peserta

2015 PBI

Peserta didaftarkan Pemda

2016 PPU

PBPU dan BP

Mei 2017 Linear (Total Peserta)

2019

JUMLAH FKTP PROVIDER JKN 25000 19969

20000

20708

18437 16047

Fasilitas Kesehatan yang Melayani JKN Bulan Mei 2017

15000

Provider

10000 5000

0 2014 2014

des 2014 des 2014

2015 2015

Jumlah

FKTP (Puskesmas/ Klinik/Dokter Praktek )

20.763

FKRTL (RS dan klinik Utama)

2.131

Apotik

2.208

Optik

984

Lab

362

Total

26.448

des 2016

des 2016

JUMLAH RS PROVIDER JKN


Jumlah Kunjungan JKN 2014

2015

2016

(Laporan Audited Des)

(Laporan Non- Audited Des)

(Laporan Audited Des) Pemanfaatan di FKTP (Puskesmas/ Dokter Praktik Perorangan/Klinik Pratama).

66,8 Juta

100,6 Juta

134,9 Juta

Pemanfaatan di Poliklinik Rawat Jalan Rumah Sakit

21,3 Juta

39,8 Juta

50,4 Juta

4,2 Juta

6,3 Juta

7,6 Juta

92,3 JUTA

146,7 JUTA

192,9 JUTA

Pemanfaatan Rawat Inap Rumah Sakit TOTAL PEMANFAATAN

JKN-KIS telah nyata meningkatkan akses masyarakat yang tergambarkan secara nyata dari kunjungan pemanfaatan pelayanan kesehatan baik di FKTP maupun FKRTL (Rawat Jalan dan Rawat Inap)


UTILISASI PELAYANAN JKN -

Group CMG berdasar jumlah Kasus terbanyak pada pelayanan rawat inap Tingkat lanjut adalah penyakit pada Kelompok Sistem Digestif: Jumlah Kasus = 1,1 juta Total Biaya = 4 Trilyun Pada peringkat ke-2 adalah kelompok penyakit Infeksi Jumlah Kasus = 1 juta Total Biaya = 3,1 Trilyun - Group CMG berdasar Jumlah total biaya terbesar adalah kelompok Cardiovaskular: Jumlah Kasus = 602.255 Total Biaya = 4,4 Trilyun

Trend Peningkatan Penyakit Katastrofik


Tahun 2014 Penyakit

kasus

Tahun 2015

Biaya (dlm juta )

kasus

Tahun 2016

Biaya (dlm juta )

Kasus

Biaya (dlm Juta)

Jantung

3.417.806

4.408.777

5.870.180

6.690.227

6.513.524

7.423.000

Gagal Ginjal

1.151.501

1.626.298

1.964.717

2.442.955

2.124.154

2.586.657

Kanker

702.207

1.537.693

1.257.230

2.289.091

1.308.061

2.295.619

Stroke

435.528

741.969

674.680

1.064.204

836.206

1.274.228

Thalasemia

60.929

215.122

114.764

444.344

122.474

476.655

Hepatitis Kronis

76.376

179.775

115.529

234.461

119.265

230.398

Leukemia

32.321

126.447

60.143

175.046

66.601

182.093

Hemofilia

14.536

47.890

26.891

97.488

34.250

119.437

5.891.204

8.883.975

10.084.134

13.437.820

11.124.535

14.568.090

Grand Total

Sumber data BPJS Kesehatan

Kebijakan Penguatan Pelayanan kesehatan

PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

PENGUATAN DINKES KAB/KOTA, PROVINSI

DUKUNGAN LINTAS SEKTOR

a) Sistem Rujukan Regional dan Provinsi

a) Sosialisasi

b) Sistem Rujukan Nasional

c) Capacity Building

a)Dukungan Regulasi b)Dukungan Infrastruktur (transportasi, listrik, air, komunikasi) c) Dukungan pendanaan

PENINGKATAN AKSES

PENINGKATAN MUTU

REGIONALISASI RUJUKAN

a)Pemenuhan tenaga b)Peningk sarana pelayanan primer c) Pemenuhan prasarana pendukung d)Inovasi pelayanan di terpencil & sangat Terpencil

a) Penyediaan NSPK/SOP b) Peningkatan kemampuan nakes, antaralain: Dokter Layanan Primer c) Program Akreditasi FKTP

b) Advokasi

UPAYA PENGUATAN FASILITAS PELAYANAN Akses dan mutu di primer dan lanjutan yang belum merata


B. PENINGKATAN MUTU MELALUI AKREDITASI

A. PENINGKATAN AKSES

Regionalisasi Sistem Penguatan Sistem Rujukan Pengembangan Pelayanan Inovasidaerah terpencil Mewujudkan Kemitraan Yang Berdaya Guna Tinggi

Rujukan Telemedicine, Flying Hc Spgdt, RS Pratama Sister Hospital, Pihak Swasta, KSO Alat Medis, AHS

- Pemenuhan S, P, A Sesuai Standar - Pemenuhan SDM Berkualitas (BPPSDM)

Penguatan Sistem Manajemen Kinerja Fasyankes Penguatan Peran RS Vertikal Dalam Pembinaan Ke RS Regional Mendorong RS Rujukan Regional Terakreditasi, Bekerjasama KARS

Strukturisasi pelayanan MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

THE AGENT OF CHANGE

PROMOTIF

BOK PROGRAM

KAPITASI

LAYANAN KESEHATAN TERTIER

Upaya Kesehatan Mayarakat

LAYANAN KESEHATAN SEKUNDER

DOKTER SUB SPESIALIS

LAYANAN KESEHATAN PRIMER

DOKTER Spesialis

JAGA KESEHATAN SENDIRI

TENAGA MEDIS LAYANAN PRIMER

1.CARE PROVIDER 2.DECISION MAKER 3.COMMUNICATOR 4.COMMUNITY LEADER 5.MANAGER

INA CBGs

• Berjalannya sistem rujukan dengan penguatan layanan primer 29

SISTEM RUJUKAN NASIONAL: Penguatan Layanan Primer Dan Peningkatan Kualitas Layanan Sekunder MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

FAKTA: Sebagian penyakit yang ditangani Rumah Sakit adalah Penyakit Kewenangan tingkat pertama

Panduan Klinis: PNPK, PPK, CP Proses Rujukan

PROFESI

Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Rujukan

Memperkuat Layanan Kesehatan Primer Penurunan Tingkat Kematian di RS

Penurunan Beban Kapasitas RS

PPK tingkat I

REGIONALISASI RS

PRIORITAS PADA SISTEM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

(REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN)

Roadmap Akreditasi Rumah Sakit Tahun 2015-2019 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

2019 2018

481 Kabupaten Kota memiliki 1 RSUD terakreditasi


2017

929 RS telah terakreditasi (RS Pemerintah dan Swasta )

25 April 2017


2016 190 Kabupaten Kota memiliki 1 RSUD terakreditasi

2015 94 Kabupaten Kota memiliki 1 RSUD terakreditasi

Sumber : Perpres 2/2015 ttg RPJMN 2015-2019

SATGAS/TIM BERSAMA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN FRAUD SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Rencana Aksi terdiri dari : 1. Pembentukan satgas pada masingmasing instansi, mekanisme kerja dan tata cara pertukaran data dari BPJS Kesehatan Kementerian Kesehatan Penegak hukum) 2. Penyusunan pedoman standar tata cara penanganan fraud kesehatan dalam bentuk peraturan bersama. 3. Penyusunan pedoman perbaikan sistem pencegahan fraud kesehatan untuk dapat digunakan di fasilitas kesehatan 4. Sosialisasi pedoman kepada stakeholder terkait dan peningkatan kapasitas Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan Penegak hukum pada tahun 2017 5. Penindakan kasus fraud kesehatan pada tahun 2018 berdasarkan data dan pedoman yang telah disusun


Mencegah Dorongan Untuk Terjadinya Fraud Motivasi / Tekanan

Niat rasionalisasi

Fraud Action Kesempatan

Kesempatan Dean, Gonzales, Fricker: 2013

Penutup

Keseimbangan Efektif & Efisien Dari Perspektif manajemen & Dokter MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Manajemen

Dokter

Membangun Sistem Kendali Biaya dan Kendali Mutu

INA-CBG’s

Efisien

Input

Proses

Cost

Efektifitas Output

Quality • PPK • Clinical Pathway


Terima Kasih

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. Keynotes Speech. Menteri Kesehatan RI

Recommend Documents