MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : KP.01.02/Menkes/69/2016 Lampiran : 1 (Satu) bendel Perihal : Pengangkatan dokter/dokter gigi PTT yang telah melakukan perpanjangan sebanyak 1 (satu) kali dan Bidan PTT yang telah melakukan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali tahun 2016
29 Januari 2016
Yang terhormat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
Sehubungan dengan pengangkatan dokter dan bidan PTT tahun 2016, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara : 1) Pasal 134 bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. 2) Pasal 139 bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. b. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 sebagaimana diubah dalam Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000 tentang pengangkatan bidan sebagai PTT bahwa lamanya pelaksanaan tugas sebagai PTT adalah 3 (tiga) tahun sebagai pelaksanaan masa bakti dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dengan setiap kali perpanjangan adalah 3 (tiga) tahun. c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang pedoman pengangkatan dan penempatan dokter dan bidan PTT :
1) Pasal 7 Ayat 2 bahwa Menteri dapat mengangkat kembali Dokter sebagai PTT paling banyak untuk 1 (satu) kali masa penugasan. 2) Pasal 9 ayat 2 bahwa Menteri dapat mengangkat kembali atau memperpanjang Bidan sebagai PTT paling banyak untuk 2 (dua) kali masa penugasan 2. Bahwa bagi para dokter/dokter gigi PTT yang telah melakukan perpanjangan sebanyak 1 (satu) kali dan bidan PTT yang telah melakukan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali, dapat diangkat lagi dengan ketentuan : a. Dokter/Dokter Gigi PTT : 1) Diangkat dengan Nomor Register baru dan angkatan baru. 2) Alokasi formasi hanya dikhususkan untuk dokter/dokter gigi PTT yang telah melakukan perpanjangan sebanyak 1 (satu) kali. 3) Alokasi formasi pengangkatan dokter/dokter gigi PTT untuk masing-masing Kabupaten/Kota adalah sejumlah dokter/dokter gigi PTT yang telah melakukan perpanjangan sebanyak 1 (satu) kali. 4) Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri/meninggal dunia/pindah dan lain-lain, maka alokasi formasinya otomatis hilang (tidak dapat digantikan oleh dokter/dokter gigi lain). 5) Peminatan Kabupaten/Kota dan kriteria sesuai dengan Kabupaten/Kota dan kriteria penugasan saat ini. b. Bidan PTT : 1) Masih dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah. 2) Mempunyai kinerja yang baik, dibuktikan dengan surat rekomendasi dari kepala Puskesmas dengan mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta Kepala Desa setempat. 3) Bersedia tidak pindah ke Kabupaten/Kota lain selama melaksanakan penugasan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan. 4) Alokasi formasi hanya dikhususkan untuk bidan PTT yang telah melakukan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali. 5) Alokasi formasi pengangkatan bidan PTT untuk masing-masing Kabupaten/Kota adalah sejumlah bidan PTT yang telah melakukan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali. 6) Diangkat dengan Nomor Register baru dan angkatan baru. 7) Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri/meninggal dunia/kinerja buruk/pindah dan lain-lain, maka alokasi formasinya otomatis hilang (tidak dapat digantikan oleh bidan lain). 8) Harus bersedia tinggal di desa penugasan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan. 9) Melaksanakan proses pengangkatan bidan sebagai PTT secara baik dan bersih yang bebas dari praktik korupsi, gratifikasi dan pungutan dalam bentuk apapun yang dibuktikan dengan Komitmen Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan mengetahui Inspektur Daerah setempat.
3. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon Saudara untuk : a. Menginformasikan kepada para dokter/dokter gigi PTT yang masih aktif bertugas dan telah melaksanakan perpanjangan 1 (satu) kali, apabila masih berminat melaksanakan tugas sebagai dokter/dokter gigi PTT dapat melakukan registrasi online dengan mekanisme, persyaratan dan jadwal terlampir. b. Mengusulkan pengangkatan bidan PTT yang telah melakukan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali tersebut secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) dengan mekanisme, persyaratan dan jadwal terlampir. 4. Jika proses pengangkatan dokter/dokter gigi PTT yang telah melakukan perpanjangan sebanyak 1 (satu) kali dan bidan PTT yang telah melakukan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali tidak sesuai dengan mekanisme, persyaratan dan jadwal yang sudah ditentukan maka usul pengangkatan dokter/dokter gigi dan bidan PTT tersebut tidak akan diproses. 5. Bahwa proses pengangkatan dokter/dokter gigi PTT yang telah melakukan perpanjangan sebanyak 1 (satu) kali dan bidan PTT yang telah melakukan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali sama sekali tidak dipungut biaya. Apabila ditemukan adanya bukti-bukti pemberian imbalan dalam bentuk apapun oleh para dokter/dokter gigi/bidan PTT kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan proses pengangkatan dokter/dokter gigi/bidan sebagai PTT, atau pungutan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab maka Surat Keputusan pengangkatan sebagai dokter/dokter gigi/bidan PTT akan dibatalkan dan merekomendasikan hasil temuan tersebut kepada pihak yang berwajib untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
Menteri Kesehatan, ttd
Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp. M (K) Tembusan : 1. Gubernur di seluruh Indonesia. 2. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. 3. Ketua Pengurus Ikatan Bidan Indonesia Provinsi di seluruh Indonesia.
Lampiran Surat Menteri Kesehatan Nomor : KP.01.02/Menkes/69/2016 Tanggal : 29 Januari 2016 MEKANISME, PERSYARATAN DAN JADWAL PENGANGKATAN DOKTER/DOKTER GIGI PTT YANG TELAH MELAKUKAN PERPANJANGAN SEBANYAK 1 (SATU) KALI DAN BIDAN PTT YANG TELAH MELAKUKAN PERPANJANGAN SEBANYAK 2 (DUA) KALI TAHUN 2016 A. Dokter/Dokter Gigi PTT 1. Mekanisme a. Dokter/dokter gigi PTT yang telah melakukan perpanjangan sebanyak 1 (satu) kali melakukan Registrasi online melalui website www.ropeg.kemkes.go.id sesuai jadwal yang sudah ditentukan. b. Printout Registrasi Online berserta kelengkapan berkas lainnya dikirimkan ke Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9 Jakarta 12950. c. Pengumuman kelulusan dan Kementerian Kesehatan menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai dokter/dokter gigi PTT. 2. Persyaratan a. Printout Registrasi Online yang telah ditempel foto ukuran 3x4 dan ditandatangani. b. Asli Surat Keterangan Sehat yang terbaru dari Dokter Pemerintah (Puskesmas/RSUD/ RSUP/RS TNI-POLRI). c. Foto copy Ijazah Profesi Dokter Spesialis yang telah dilegalisir asli. d. Foto copy STR yang diterbitkan dari Konsil Kedokteran Indonesia (Bukan Legalisir Asli/ bukan tanda terima pengurusan STR). e. Surat Pernyataan (format terlampir) f. Foto copy KTP yang disahkan oleh pejabat Pemerintah yang berwenang (legalisir Asli RT/RW/Lurah/Camat/Dinas Kependudukan) atau asli surat keterangan domisili yang disertai foto copy KTP (tidak perlu dilegalisir). 3. Jadwal NO 1 2 3
URAIAN KEGIATAN Registrasi Online Penerimaan berkas Pengumuman kelulusan
1 APRIL 2016 1-7 Maret 2016
TMT 1 JUNI 2016 2-9 Mei 2016
1 SEPTEMBER 2016 1-8 Agustus 2016
1-14 Maret 2016 2-16 Mei 2016
1-15 Agustus 2016
16 Maret 2016
18 Agustus 2016
18 Mei 2016
B. Bidan PTT 1. Mekanisme a. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan entry daftar nama bidan PTT aktif yang telah melakukan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali ke dalam aplikasi Simpeg.
b. Surat pengantar dan daftar nama bidan PTT hasil Printout dari aplikasi Simpeg dikirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi disertai dengan berkas persyaratan yang bersangkutan untuk dilakukan verifikasi secara online. c. Selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan usul pengangkatan dan daftar nama bidan PTT yang telah melakukan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali ke Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan disertai berkas persyaratan yang bersangkutan. d. Kementerian Kesehatan menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai bidan PTT. 2. Persyaratan Berkas yang harus dilampirkan dalam penyampaian usul pengangkatan bidan PTT kepada Biro Kepegawaian : a. Komitmen Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mengetahui Inspektur Daerah setempat tentang Komitmen melaksanakan proses pengangkatan bidan PTT secara baik dan bersih yang bebas dari praktik korupsi, gratifikasi dan pungutan dalam bentuk apapun (Anak lampiran 1). b. Foto Copy SK Pengangkatan terakhir sebagai bidan PTT yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. c. Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. d. Foto Copy Surat Ijin Bidan (SIB) / Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. e. Surat keterangan dari kepala Puskesmas dengan mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta Kepala Desa setempat (Anak Lampiran 2). f. Surat Pernyataan yang bersangkutan (Anak Lampiran 3) 3. Jadwal a. TMT 1 April 2016 dan 1 Juni 2016 NO 1
2
3
TMT APRIL JUNI Entry daftar nama bidan 15 – 29 Februari 4 – 18 April 2016 PTT oleh Dinas Kesehatan 2016 Kab/Kota secara online Verifikasi daftar nama bidan 22 Februari – 7 11 – 25 April 2016 PTT oleh Dinas Kesehatan Maret 2016 Prov secara online Batas waktu usulan daftar 11 Maret 2016 3 Mei 2016 nama bidan PTT diterima Biro Kepegawaian KEGIATAN
b. TMT 1 Juli 2016 dan 1 September 2016 NO 1
2
3
KEGIATAN
JULI Entry daftar nama bidan 9 – 23 Mei 2016 PTT oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota secara online Verifikasi daftar nama bidan 16 – 30 Mei 2016 PTT oleh Dinas Kesehatan Prov secara online Batas waktu usulan daftar 6 Juni 2016 nama bidan PTT diterima Biro Kepegawaian
TMT SEPTEMBER 27 Juni – 18 Juli 2016 11 – 25 Juli 2016
1 Agustus 2016
c. TMT 1 Oktober 2016 dan 1 Nopember 2016 NO
KEGIATAN
1
Entry daftar nama bidan PTT oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota secara online Verifikasi daftar nama bidan PTT oleh Dinas Kesehatan Prov secara online Batas waktu usulan daftar nama bidan PTT diterima Biro Kepegawaian
2
3
TMT OKTOBER NOPEMBER 8 – 17 Agustus 5 – 20 September 2016 2016 15 – 24 Agustus 13 – 27 September 2016 2016 31 Agustus 2016
4 Oktober 2016
Menteri Kesehatan,
ttd Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp. M (K)
Anak Lampiran 1 Surat Menteri Kesehatan Nomor : KP.01.02/Menkes/69/2016 Tanggal : 29 Januari 2016 KOP INSTANSI
KOMITMEN MELAKSANAKAN PROSES PENGANGKATAN BIDAN PTT SECARA BAIK DAN BERSIH
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: …………………………………………………………………………
NIP
: …………………………………………………………………………
Pangkat / Gol
: …………………………………………………………………………
Jabatan
: Kepala Dinas Kesehatan ..…………………………………………
Mewakili seluruh Aparatur Dinas Kesehatan ………………., dengan ini menyatakan bahwa : 1. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Turut serta secara aktif untuk melaporkan setiap dugaan penerimaan suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Kementerian Kesehatan, Inspektorat Daerah dan pihak berwajib.
Demikian komitmen ini kami buat dengan sadar, sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari ternyata komitmen kami tidak benar, maka kami bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Mengetahui :
……….., ……………….. 2016
Inspektur Prov/Kab/Kota ………..
Kepala Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota ……………….. Materai 6000
………………………………….
…………………………………..
NIP. …………………………...
NIP. …………………………….
Anak Lampiran 2 Surat Menteri Kesehatan Nomor : KP.01.02/Menkes/69/2016 Tanggal : 29 Januari 2016 KOP INSTANSI
SURAT KETERANGAN Nomor :…………………………………. Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: …………………………………………………………………………
NIP
: …………………………………………………………………………
Pangkat / Gol
: …………………………………………………………………………
Jabatan
: Kepala Puskesmas …………………………………………………
Dengan ini menerangkan bahwa : Nama
: …………………………………………………………………………
Tempat/tanggal lahir
: …………………………………………………………………………
NRPTT
: …………………………………………………………………………
Jabatan
: Bidan PTT
Selama menjalankan tugas sebagai bidan PTT di desa ……………… kecamatan ……………. Terhitung mulai tanggal ……………. telah menunjukkan kinerja dan berprilaku dengan baik.
Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sadar, sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari ternyata keterangan saya tidak benar, maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. ……….., ……………….. 2016 Kepala Puskesmas …………… Materai 6000 ………………………………….. NIP. …………………………….
Mengetahui : Kepala Desa …………………
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota …………….
………………………………….
………………………………… NIP. …………………………...
Anak Lampiran 3 Surat Menteri Kesehatan Nomor : KP.01.02/Menkes/69/2016 Tanggal : 29 Januari 2016 SURAT PERNYATAAN
Yang bertandatangan di bawah ini: Nama
: .....................................................................................
Tempat / tanggal lahir
: .....................................................................................
NIK
: .....................................................................................
Pendidikan
: .....................................................................................
Alamat (sesuai KTP)
: .....................................................................................
dengan ini Saya menyatakan bahwa : 1. Sampai saat ini masih aktif bertugas sebagai bidan PTT. 2. Bersedia bertugas di lokasi penugasan sesuai kriteria dan lama tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang pengangkatan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap. 3. Bersedia tidak pindah ke Kabupaten lain selama melaksanakan tugas sebagai bidan PTT dengan alasan apapun. 4. Bersedia tinggal di desa penugasan. 5. Tidak akan memberikan suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan proses pengangkatan bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT). 6. Saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sadar, sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Jika di kemudian hari ternyata Saya tidak memenuhi pernyataan yang Saya buat ini, maka Saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan dan dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.
.............., ..................................... 2016 Yang membuat pernyataan, Materai 6000 ........................................... Nama Jelas
