MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 727/MENKES/SK/IV/2000 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.
Menimbang
:
a. bahwa masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) telah sangat mengkhawatirkan, dengan korban/penderita yang meningkat jumlahnya dan terus meluas menyerang hampir semua lapisan masyarakat, dengan berbagai implikasi sosial, ekonomi, politik dan keamanan, sehingga akan merusak generasi muda sebagai penerus bangsa; b. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA perlu disusun dan dilaksanakan suatu program nasional penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika lingkup Departemen Kesehatan; c. bahwa agar pelaksanaan program lebih intensif dan efektif, dipandang perlu membentuk Komite penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA tingkat Departemen Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10) Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698); 4. Undang-undang Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departernen; 5. Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 130/Menkes/SK/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
Pertama
:
Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
Kedua
:
Membentuk Komite Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA, yang keanggotaannya terdiri dari para pejabat jajaran Departemen Kesehatan yang secara fungsional terkait dengan kegiatan Komite sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
Ketiga
:
Komite Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA merupakan suatu wadah koordinasi, komunikasi dan konsultasi yang bertujuan untuk menyatukan gerak dan langkah dalam penanggulangan NAPZA secara terpadu lingkup Departemen Kesehatan.
Keempat
:
Komite Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA mempunyai tugas sebagai berikut : 1. memberikan masukan secara periodik dan sewaktuwaktu untuk penyusun kebijaksanaan program nasional penanggulangan penyalahgunaan NAPZA;
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2. melakukan kerjasama dan koordinasi lintas program kesehatan, sektor terkait lainnya dan organisasi masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA; 3. melaksanakan kegiatan pemantauan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA; Kelima
:
Dalam melaksanakan tugasnya Komite Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA dibantu oleh Sekretariat Tetap.
Keenam
:
Dalam melaksanakan tugasnya Menteri Kesehatan dapat membentuk Kelompok Kerja (pokja) yang membantu tugas komite, sesuai dengan kebutuhan.
Ketujuh
:
Pembiayaan kegiatan Komite Penanggulangan penyalahgunaan NAPZA dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan, bantuan luar negeri dan sumbangan lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Kedelapan
:
Komite Penanggulangan penyalahgunaan NAPZA melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan.
Kesembilan
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 April 2000 MENTERI KESEHATAN, ttd. Dr. Achmad Sujudi
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor . : 727/Menkes/SK/lV/2000 Tanggal : 24 April 2000 SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
Pelindung
:
Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Pengarah
:
Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Rl Direktur Jenderal Pelayanan Medik Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Direktur Jenderal PPM & PL Kepala Badan Litbangkes
Ketua
:
Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
Ketua Pelaksana
:
Dr. Broto Wasisto, MPH
Sekretaris
:
Dr. Al Bachri Husin
Anggota
:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Medik. 2. Sekretaris Direktorat Jenderal POM. 3. Sekretaris
Direktorat
Jenderal
Kesehatan
Masyarakat. 4. Direktur
Kesehatan
Jiwa
Masyarakat,
Ditjen
Kesmas. 5. Direktur Promosi Kesehatan, Ditjen Kesmas. 6. Direktur Pengawasan Narkotika, Zat Adiktif dan Pengamanan bahan Berbahaya, Ditjen POM. 7. Direktur
Pelayanan
Medik
Spesiatistik,
Yanmed. 8. Kepala Biro Perencanaan, Setjen Depkes. 9. Kepala Biro Hukum dan Humas Setjen Depkes
Ditjen
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
10. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesehatan. 11. Kepala
Pusat
Penelitian
dan
Pengembangan
Pemberantasan Penyakit, Badan Litbangkes. 12. Kepala
Pusat
Pelayanan
Penelitian
dan
teknologi
dan
pengembangan
Kesehatan,
Badan
Litbangkes. 13. Kepala
Pusat
Penanggulangan
Kesehatan. 14. Direktur Rumah Sakit Ketergantungan Obat.
MENTERI KESEHATAN, ttd. Dr. Achmad Sujudi
Masalah
