UPAYA MEMAKSIMALKAN PELAKSANAAN TRANSFER KE DAERAH PADA DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN1 Oleh: Peserta Diklatpim IV Angkatan 127 Kelompok II Tahun 20102
PENDAHULUAN Pelaksanaan urusan perimbangan keuangan pusat dan daerah terkait dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan desentralisasi diwujudkan melalui pemberian bantuan dalam bentuk transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Mekanisme penyaluran dana dimaksud sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2007 menggunakan istilah belanja ke daerah, dimana penyaluran dana dilakukan dengan melibatkan pihak pemda bersangkutan. Namun sejak awal tahun 2008, seiring dengan penunjukkan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bagian Anggaran 070 (Dana Perimbangan) dan Bagian Anggaran 071 (Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian), maka mekanisme penyaluran diubah dengan menggunakan nomenklatur Transfer ke Daerah. Transfer ke Daerah (TKD) merupakan mekanisme baru dimana alokasi dana untuk pemda disalurkan secara langsung melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, ke Rekening Kas Umum Daerah, tanpa adanya keterlibatan pemda sebagai penerima dana dalam proses pencairan dana. Dasar pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 terakhir diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah. Adapun TKD terdiri dari 2 jenis transfer yaitu Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan Permenkeu Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja
Departemen
Keuangan,
ditegaskan
bahwa
Direktorat
Jenderal
Perimbangan Keuangan (DJPK) bertugas merumuskan serta melaksanakan 1
2
Artikel ini merupakan ringkasan dari Kertas Kerja Kelompok Diklatpim IV Angkatan 127
Anggota Kelompok: Umar Ali, Risnawaty Br Surbakti, Lewaherilla Markus P., Deden Hermawan, Arsil, Mochamad Syuhadak, Aris Kurniawan, Sukma Mahendra Putra, Suyadi
kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urusan
perimbangan
keuangan
antara
pusat
dan
daerah
tersebut
dilaksanakan oleh salah satu unit organisasi di bawah DJPK yaitu Direktorat Dana Perimbangan. Direktorat Dana Perimbangan bertugas menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, perhitungan alokasi, standarisasi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan di bidang Transfer ke Daerah (Pasal 1166 PMK Nomor 100/2008). Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Direktorat Dana Perimbangan diantaranya memiliki fungsi pelaksanaan transfer dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana otonomi khusus dan penyesuaian. Adapun unit yang melaksanakan fungsi dimaksud adalah Subdirektorat Pelaksanaan Transfer I dan Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II. Subdirektorat Transfer I, mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi fasilitasi, dan pemantauan/konfirmasi atas pelaksanaan transfer ke daerah serta penyusunan laporan realisasi anggaran TKD, khususnya Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus Papua dan Papua Barat serta Dana Penyesuaian. Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi fasilitasi, dan pemantauan/konfirmasi atas pelaksanaan transfer ke daerah serta penyusunan laporan realisasi anggaran transfer ke daerah, khususnya dana bagi hasil (DBH) pajak, DBH sumber daya alam, dan DBH cukai hasil tembakau. Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran anggaran TKD tahun 2009, masih ditemui berbagai permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran sehingga terdapat beberapa jenis transfer yang realisasinya masih di bawah dan/atau melampaui pagu APBN/APBNP. Adapun jenis transfer yang realisasinya masih dibawah pagu APBN/APBNP adalah DAK sebesar 99,55%, Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDFPPD) sebesar 99,9%, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD sebesar 61,09%. Jenis transfer yang melampaui pagu APBN/APBNP adalah DBH PPH sebesar 124,51%, DBH PBB sebesar 100,42%, dan DBH SDA Kehutanan sebesar 129,93%. Selama periode tahun 2009, secara keseluruhan realisasi transfer ke daerah dana perimbangan mencapai 96,69% dari pagu APBN-P 2009 atau sebesar Rp275.439.469.258.795, dengan rincian: realisasi DBH sebesar 87,36% atau 2
Rp64.317.953.858.795, realisasi DAU sebesar 100% atau Rp 186.414.100.000.000, dan realisasi DAK sebesar 99,55% atau sebesar Rp24.707.415.400.000, sedangkan relisasi dana otonomi khusus dan dana penyesuaian mencapai 87,96% atau sebesar Rp9.526.564.000.000 dan realisasi dana penyesuaian sebesar 80,17% atau Rp11.807.205.004.000. Adapun total realisasi transfer ke daerah tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut: Tabel 1 Total Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2009 Uraian
5% THD
APBN 2009
APBN-P
REALISASI
21.340.583.706.667
24.255.125.156.000
21.333.769.004.000
87,96
289.212.974.263.024
285.053.052.916.000
275.439.469.258.795
96,69
310.553.557.969.691
309.308.178.072.000
296.773.238.262.795
96,00
APBN-P
Dana Otonomi Khusus
dan
Penyesuaian Dana Perimbangan Total Transfer ke Daerah
Sumber: Subdit Pelaksanaan Transfer I Direktorat Dana Perimbangan, DJPK
Rincian anggaran dan realisasi transfer ke daerah Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian disajikan pada Tabel 2 berikut: Tabel 2 Rincian Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Tahun Anggaran 2009 5% THD
Uraian
APBN 2009
APBN-P
REALISASI
Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
21.340.583.706.667
24.255.125.156.000
21.333.769.004.000
87,96
9.526.564.000.000
9.526.564.000.000
9.526.564.000.000
100,00
7.456.564.000.000
7.456.564.000.000
7.456.564.000.000
100,00
A. Dana Khusus
Otonomi
1. Dana Otonomi Khusus (Persentase
3
APBN-P
DAU) a. Dana Otonomi Khusus Prop. Papua dan Prop. Papua Barat
3.728.282.000.000
3.728.282.000.000
3.728.282.000.000
100,00
b. Dana Otonomi Khusus Aceh
3.728.282.000.000
3.728.282.000.000
3.728.282.000.000
100,00
2. Dana Tambahan Infrastruktur Prop. Papua dan Prop. Papua Barat
1.400.000.000.000
1.400.000.000.000
1.400.000.000.000
100,00
3. Kekurangan Dana Tambahan Infrastruktur Papua TA 2008
670.000.000.000
670.000.000.000
670.000.000.000
100,00
B. Dana Penyesuaian
11.814.019.706.667
14.728.561.156.000
11.807.205.004.000
80,17
1. Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah dan Dana Tambahan DAU TA 2008 Kab. Manokwari
7.000.000.000.000
7.000.000.000.000
7.000.000.000.000
100,00
2. Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD TA 2009
4.575.458.550.000
7.490.000.000.000
4.575.458.550.000
61,09
3. Kurang Bayar Dana Prasarana Infrastruktur Jalan dan Lainnya
41.435.198.382
41.435.198.000
41.435.195.000
100,00
4. Kurang Bayar DAK Tahun 2007
197.125.958.285
197.125.958.000
197.125.935.000
100,00
Sumber: Subdit Pelaksanaan Transfer I Direktorat Dana Perimabangan, DJPK
Rincian anggaran dan realisasi transfer ke daerah dana perimbangan tahun 2009 disajikan pada Tabel 3 berikut. Tabel 1 Total Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2009
4
Uraian
APBN 2009
APBN-P
% thd APBN-P
REALISASI
Dana Perimbangan
289,212,974,263,024
285,053,052,916,000
275,439,469,258,795
96.63%
A Dana Bagi Hasil
77,979,285,463,024
73,819,364,116,000
64,317,953,858,795
87.13%
42,132,811,585,305
38,563,341,451,000
37,699,732,840,547
97.76%
10,219,078,886,979
8,207,364,305,000
10,214,932,913,797
124.46%
9,507,337,506,889
7,542,161,800,000
9,504,020,144,954
126.01%
ii Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi 708,318,253,238
661,430,000,000
707,489,641,991
106.96%
3,423,126,852
3,772,505,000
3,423,126,852
90.74%
23,452,803,808,328
22,810,957,966,000
22,903,461,036,006
100.41%
23,332,716,007,327
22,688,158,218,000
22,783,373,235,005
100.42%
120,087,801,001
122,799,748,000
120,087,801,001
97.79%
c DBH Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan7,395,859,709,998 Bangunan)
6,479,950,000,000
3,516,269,710,744
54.26%
d DBH Cukai
1,065,069,180,000
1,065,069,180,000
1,065,069,180,000
100.00%
35,846,473,877,719
35,256,022,665,000
26,618,221,018,248
75.50%
26,128,650,000,000
26,128,650,000,000
17,672,702,589,286
67.64%
i Minyak Bumi
13,495,860,000,000
13,495,860,000,000
8,760,592,564,965
64.91%
ii Gas Bumi
10,632,790,000,000
10,632,790,000,000
6,912,110,024,321
65.01%
1,117,484,635,284
1,117,484,635,284
1,117,484,635,284
100.00%
1 DBH Pajak a DBH Pajak Penghasilan i Pajak Penghasilan Pasal 21 iii Kurang Bayar PPh b DBH Pajak Bumi dan Bangunan i PBB ii Kurang Bayar PBB (Biaya punggut)
2 DBH Sumber Daya Alam a MIGAS
iii Kurang Bayar Minyak Bumi iv Kurang Bayar Gas Bumi
882,515,364,716
882,515,364,716
882,515,364,716
100.00%
7,197,559,262,497
7,197,617,398,000
6,997,996,822,297
97.23%
85,066,888,800
85,066,888,800
71,291,531,554
83.81%
6,891,054,423,200
6,891,054,423,200
6,705,267,340,246
97.30%
221,437,950,497
221,496,086,000
221,437,950,497
99.97%
1,307,096,277,783
800,648,000,000
888,406,263,201
110.96%
666,472,333,364
342,148,000,000
439,435,616,689
128.43%
71,393,418,558
43,920,800,000
23,159,246,718
52.73%
iii Dana Reboisasi
569,230,525,861
414,579,200,000
425,811,399,794
102.71%
d DBH SDA Perikanan
120,000,000,000
120,000,000,000
67,920,191,626
56.60%
1,093,168,337,439
1,009,107,267,000
-
0.00%
i Panas Bumi Tahun 2009
340,061,070,001
256,000,000,000
-
0.00%
ii Kurang Bayar 2006-2008
753,107,267,438
753,107,267,000
-
B Dana Alokasi Umum (DAU)
186,414,100,000,000
188,414,100,000,000
186,414,100,000,000
98.94%
C Dana Alokasi Khusus (DAK)
24,819,588,800,000
24,819,588,800,000
24,707,415,400,000
99.55%
b DBH SDA Pertambangan Umum i Iuran Tetap ii Royalti iii Kurang Bayar Pertambangan Umum c DBH SDA Kehutanan i Provisi Sumber Daya Hutan ii Iuran Hak Penguasahaan Hutan
e DBH Panas Bumi
0.00%
Sumber: Subdit Pelaksanaan Transfer I Direktorat Dana Perimabangan, DJPK
Berdasarkan tabel di atas, total realisasi transfer ke daerah selama tahun 2009 yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Dana Perimbangan baru mencapai 96% dari pagu APBN-P 2009. Dengan demikian, masalah utama adalah kurang maksimalnya pelaksanaan transfer ke daerah tahun anggaran 2009 pada Direktorat Dana Perimbangan.
ANALISIS MASALAH Masalah utama dalam tulisan ini adalah kurang maksimalnya pelaksanaan transfer ke daerah pada Direktorat Dana Perimbangan tahun anggaran 2009. Adapun faktor penyebab masalah tersebut diuraikan berikut ini.
5
Koordinasi
Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, dalam penyediaan data dasar penerbitan PMK alokasi Rincian alokasi tahun anggaran berjalan untuk setiap jenis transfer DBH pajak dan DBH sumber daya alam (SDA) bagian daerah masing-masing ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Data alokasi untuk DBH pajak yang ditetapkan dalam PMK dimaksud, disusun berdasarkan data perkiraan penerimnaan PPh, PBB dan BPHTB yang disampaikan Ditjen Pajak, sedangkan untuk DBH SDA disusun berdasarkan perkiraan penerimaan yang disampaikan kementerian teknis, dimana untuk DBH minyak bumi, gas bumi, panas bumi, dan pertambangan umum disampaikan kementerian teknis, dimana untuk DBH minyak bumi, gas bumi, panas bumi, dan pertambangan umum disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. DBH SDA kehutanan disusun berdasarkan data perkiraan penerimaan kehutanan. Untuk DBH perikanan disusun
berdasarkan data
perkiraan
penerimaan
hasil
perikanan yang
disampaikan Kementerian Perikanan dan Kelautan. Selama ini koordinasi dalam proses penetapan perkiraan alokasi untuk DBH pajak maupun DBH SDA dirasakan masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari sering terlambatnya penyampaian data perkiraan penerimaan dimaksud kepada DJPK, sehingga proses penyusunan PMK untuk penetapan alokasi bagian daerah juga sering mengalami keterlambatan yaitu terbit pada bulan Januari atau Pebruari. PMK tersebut seharusnya terbit pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya
Kurangnya koordinasi internal DJPK terkait penyampaian PMK alokasi Setelah PMK alokasi ditetapkan Menteri Keuangan, PMK tersebut seharusnya segera disampaikan secara resmi oleh masing-masing subdit yang menangani kepada Subdit Pelaksanaan Transfer untuk keperluan pelaksanaan penyaluran dana. Kenyataan selama ini, penyampaian PMK dimaksud tidak jarang disampaikan lebih dari dua minggu setelah PMK dimaksud diterbitkan.
Kurangnya koordinasi dengan pemda terkait penyampaian laporan Permasalahan ini selalu timbul pada saat menjelang proses pelaksanaan penyaluran tahap berikutnya, dimana pemda sering terlambat menyampaikan laporan dan tidak jarang pada saat laporan dimaksud disampaikan namun masih terjadi kesalahan karena data yang salah atau format dibuat tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam PMK. Berdasarkan analisis diketahui bahwa penyebab yang dominan adalah
kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, dalam penyediaan data dasar penerbitan PMK alokasi. 6
Sumber Daya Manusia
Terbatasnya SDM yang menguasai program aplikasi komputer Permasalahan ini menghambat pekerjaan pada saat program aplikasi TKD yang dibangun oleh Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah (Dit. EPIKD) mengalami gangguan sistem (error/crash program). Perbaikan program dimaksud tidak dapat langsung ditangani oleh pegawai Subdit Pelaksanaan Transfer namun harus menunggu tenaga programmer dari Dit. EPIKD.
Rendahnya pemahaman pegawai pada peraturan tentang transfer ke daerah Permasalahan ini muncul pada saat pejabat pemda datang ke kantor untuk konsultasi terkait pelaksanaan TKD. Tidak jarang pemda dimaksud merasa tidak puas atas jawaban yang disampaikan pegawai yang menerima pejabat pemda dimaksud karena tidak dapat menjawab permasalahan.
Terbatasnya jumlah pegawai yang menangani transfer ke daerah Jumlah pegawai yang ditempatkan pada Subdit Pelaksanaan Transfer I adalah sebanyak 7 orang dan Subdit Pelaksanaan Transfer II juga sebanyak 7 orang. Hl ini dirasakan tidak sebanding dengan beban kerja yang harus dilaksanakan yaitu melaksanakan penyaluran dana 11 jenis transfer untuk 510 pemda. Berdasarkan analisis diketahui penyebab masalah yang dominan adalah
rendahnya pemahaman pegawai pada peraturan tentang transfer ke daerah. Sarana dan Prasarana
Terbatasnya kualitas dan kuantitas komputer dan printer Permasalahan ini sangat menganggu pada saat proses penerbitan SPM TKD sedang bersamaan. Di satu pihak SPM harus segera diterbitkan sementara di lain pihak jumlah dan kualitas komputer dan printer sangat terbatas. Saat ini dari 7 unit komputer yang ada terdapat 2 unit yang mengalami kerusakan hardware, sedangkan dari 3 printer yang ada 1 unit mengalami kerusakan.
Belum stabilnya jaringan komputer (LAN) Permasalahan lain adalah tidak stabilnya jaringan komputer (LAN), dimana jaringan tersebut sering mengalami disconnect sehingga sangat menganggu pelaksanaan penerbitan SPM atau laporan.
Terbatasnya kapasitas server Seluruh proses kegiatan penyaluran TKD terhubung ke dalam server yang ada di Dit EPIKD. Dengan makin besarnya volume pekerjaan maka kapasitas server 7
yang ada saat ini dirasakan tidak memadai. Hal ini dapat dilihat dari lambatnya kinerja program aplikasi pada saat running program. Berdasarkan analisis diketahui bahwa penyebab masalah yang dominan adalah terbatasnya kualitas dan kuantitas komputer dan printer.
Data dan Informasi
Tingginya tingkat ketergantungan data/informasi dengan unit lain baik internal maupun eksternal DJPK Proses pelaksanaan TKD di Direktorat Dana Perimbangan sangat tergantung pada keberadaan data dan informasi tentang jenis transfer dari pihak lain baik di luar DJPK maupun direktorat lain di lingkungan internal DJPK. Adanya keterlambatan penyampaian data dan informasi dimaksud tentunya sangat menentukan kelancaran proses berikutnya yaitu penyaluran dana
Kurang akuratnya data penerimaan negara dari instansi teknis terkait yang akan dibagihasilkan Data dan informasi tentang perkiraan penerimaan dana yang disampaikan instansi terkait sering tidak akurat. Hal ini dapat dilihat dari sering terjadinya kelebihan salur pada jenis transfer tertentu (contohnya DBH PPh) ataupun adanya dana escrow account dimana dana dari jenis transfer tertentu tidak dapat disalurkan pada tahun anggaran bersangkutan (contohnya DBH SDA).
Lambatnya penyampaian data realisasi penerimaan DBH oleh instansi teknis terkait Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa permasalahan keterlambatan penyampaian data perkiraan penerimaan sering terlambat disampaikan oleh instansi teknis terkait lebih dari 2 bulan setelah awal tahun anggaran. Berdasarkan analisis diketahui bahwa penyebab masalah yang dominan
adalah kurang akuratnya data penerimaan negara dari instansi teknis terkait.
Sistem Prosedur
Banyaknya pihak yang terkait dalam prosedur pencairan baik internal maupun eksternal DJPK Pelaksanaan TKD dapat diibaratkan sebagai ban berjalan. Apabila satu pihak mengalami keterlambatan maka akan berakibat pada keterlambatan di pihak berikutnya. Permasalahan ini sangat menganggu pada saat proses penerbitan SPM telah siap dilaksanakan namun data atau laporan yang menjadi syarat
8
penyaluran belum tersedia, sehingga SPM TKD tersebut belum dapat dilaksanakan.
Belum sempurnanya sistem aplikasi transfer ke daerah Program aplikasi TKD yang digunakan untuk pelaksanaan TKD pada Subdit Pelaksanaan Transfer dirasakan masih belum sempurna sehingga masih perlu dilakukan perbaikan agar lebih andal dan stabil.
Belum sempurnanya peraturan tentang pelaksanaan transfer ke daerah Beberapa ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 21/PMK.07/2009 sebagai dasar pelaksanaan TKD masih belum sempurna. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya perbedaan persepsi tentang pelaksanaan TKD antara pemda dengan DJPK. Adanya kelebihan salur dana DBH pajak dan DBH SDA salah satu diantaranya disebabkan karena aturan besarnya penyaluran Triwulan I sampai III ditetapkan seragam yaitu 20% dari pagu sementara. Berdasarkan analisis diketahui bahwa penyebab masalah yang dominan
adalah banyaknya pihak yang terkait dalam prosedur pencairan baik internal maupun eksternal DJPK. Eksternal
Kurangnya pengetahuan pemda terhadap peraturan transfer ke daerah Masih banyaknya pemda yang belum mengetahui ketentuan TKD terutama daerah baru pemekaran. Hal ini dapat diketahui pada saat salah seorang pejabat pemda tertentu datang berkonsultasi ke DJPK, mereka sama sekali merasa belum tahu adanya ketentuan tentang suatu jenis transfer.
Terlambatnya penyampaian laporan yang jadi syarat pencairan oleh pemda Berbagai sebab yang melatarbelakangi sering terlambatnya penyampaian laporan/dokumen tertentu yang menjadi syarat pencairan dana, seperti sulitnya transportasi di daerah tertentu, kurangnya tenaga yang menyampaikan laporan, lambatnya agen pengiriman barang/dokumen atau malasnya pihak pemda untuk segera menyampaikan laporan dimaksud ke DJPK.
Tidak samanya persepsi tentang kebijakan transfer ke daerah antara Pemda dengan DJPK Permasalahan ini sering muncul pada saat pemda dengan alasan tertentu membuat dan menyampaikan laporan/dokumen tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan analisis diketahui bahwa penyebab masalah yang dominan
adalah kurangnya pengetahuan pemda terhadap peraturan transfer ke daerah. 9
PEMECAHAN MASALAH Pada Bagian ini akan diuraikan pemecahan masalah untuk masing-masing faktor penyebab.
Koordinasi Masalah dominan koordinasi adalah kurangnya koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam penyediaan data dasar penerbitan PMK alokasi. Alternatif solusi yang ditawarkan adalah:
Mengadakan pertemuan secara berkala dengan instansi penyedia data. Hal ini dilakukan dengan kegiatan rapat koordinasi secara berkala antara DJPK dan instansi teknis terkait yang dilaksanakan sebelum proses penyusunan RAPBN.
Mengadakan konsinyering dengan melibatkan semua instansi teknis penyedia data dengan tujuan untuk mendapatkan data awal perkiraan penerimaan sebagai dasar penyusunan PMK alokasi tahun berikutnya.
Mengadakan sosialisasi dengan instansi penyedia data. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk menginformasikan berbagai peraturan dan kebijakan tentang transfer ke daerah.
Berdasarkan analisis disimpulkan bahwa alternatif solusi terbaik adalah mengadakan pertemuan secara berkala dengan instansi penyedia data. Sumber Daya Manusia Masalah dominan SDM adalah rendahnya pemahaman pegawai pada peraturan tentang transfer ke daerah penerbitan PMK alokasi. Alternatif solusi yang ditawarkan adalah:
Mengadakan
bimbingan
teknis
kepada
para
pegawai
Direktorat
Dana
Perimbangan tentang transfer ke daerah. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dengan melaibatkan seluruh pegawai Direktorat Dana Perimbangan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang berbagai peraturan dan meningkatkan kemampuan teknis pegawai dalam pelaksanaan transfer ke daerah.
Mengadakan sosialisasi internal kepada seluruh pegawai DJPK tentang transfer ke daerah. Kegiatan sosialisasi dilakukan kepada seluruh pegawai DJPK mengenai peraturan tentang transfer ke daerah, dengan harapan semua pegawai DJPK dapat mengetahui dan memahami peraturan dimaksud dan pada saat
10
dimutasi ke Direktorat Dana Perimbangan dapat langsung mengetahui apa yang harus dikerjakan.
Mewajibkan para pegawai Direktorat Dana Perimbangan untuk membaca peraturan transfer ke daerah. Direktur Dana Perimbangan mengeluarkan perintah secara lisan dan nota dinas agar seluruh pejabat dan pegawai Direktorat Dana Perimbangan membaca setiap peraturan yang terkait dengan transfer ke daerah, dengan harapan semua pegawai Direktorat Dana Perimbangan dapat mengetahui dan memahami peraturan dimaksud.
Berdasarkan analisis disimpulkan bahwa alternatif solusi terbaik adalah mengadakan bimbingan teknis kepada para pegawai Direktorat Dana Perimbangan tentang transfer ke daerah.
Sarana dan Prasarana Masalah dominan sarana dan prasarana adalah terbatasnya kualitas dan kuantitas komputer dan printer. Alternatif solusi yang ditawarkan adalah:
Menambah
jumlah
unit
komputer
dan
printer
dimana
setiap
pegawai
mendapatkan 1 komputer dan 1 printer. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar setiap pegawai dilengkapi dengan sarana kerja yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya.
Menambah kapasitas CPU komputer yang ada saat ini. Dalam hal jumlah komputer tidak ditambah, disarankan untuk melakukan upgrade CPU dengan kemampuan yang lebih tinggi
Melakukan perbaikan terhadap komputer dan printer yang rusak. Semua komputer yang saat ini mengalami kerusakan agar dilakukan perbaikan sehingga dapat digunakan kembali.
Berdasarkan analisis disimpulkan bahwa alternatif solusi terbaik adalah menambah jumlah unit komputer dan printer dimana setiap pegawai mendapatkan 1 komputer dan 1 printer. Data dan Informasi Masalah dominan data dan informasi adalah kurang akuratnya data penerimaan negara dari instansi teknis terkait. Alternatif solusi yang ditawarkan adalah:
Rekonsiliasi data secara intensif dengan instansi terkait. Kegiatan rekonsiliasi data realisasi penerimaan dilaksanakan di ruang rapat DJPK dengan tujuan untuk lebih menghemat biaya dan data penerimaan yang disalurkan menjadi lebih akurat. 11
Melakukan konsinyering dengan instansi terkait. Kegiatan konsinyering dilakukan di hotel dengan tujuan untuk mendapatkan data realisasi penerimaan yang akan disalurkan.
Mencari data pembanding dari pemda. Kegiatan ini dilakukan dengan meminta data realisasi penerimaan yang ada pada pemda yang bersumber dari dinas teknis terkait pemda bersangkutan.
Berdasarkan
analisis
disimpulkan
bahwa
alternatif
solusi
terbaik
adalah
melaksanakan rekonsiliasi data secara intensif dengan instansi terkait. Sistem dan Prosedur Masalah dominan sistem dan prosedur adalah banyaknya pihak yang terkait dalam prosedur pencairan baik internal maupun eksternal DJPK. Alternatif solusi yang ditawarkan adalah:
Penyederhanaan prosedur penyaluran khususnya terkait unit internal DJPK. Penyederhanaan prosedur penyaluran dilakukan khususnya kepada prosedur yang melibatkan direktorat lain di luar Direktorat Dana Perimbangan.
Meningkatkan koordinasi dengan instansi penyedia data. Koordinasi dilakukan dengan cara melakukan pertemuan atau rapat yang intensif dengan instansi penyedia data.
Membuat konsep revisi PP nomor 55 tahun 2004 untuk mempertegas tugas fungsi masing-masing instansi terkait. Menyempurnakan berbagai klausul yang ada sehingga mempertegas tugas masing-masing instansi yang terlibat dalam pelaksanaan transfer ke daerah.
Berdasarkan
analisis
disimpulkan
bahwa
alternatif
solusi
terbaik
adalah
penyederhanaan prosedur penyaluran khususnya terkait unit internal DJPK. Eksternal Masalah dominan eksternal adalah kurangnya pengetahuan pemda terhadap peraturan transfer ke daerah. Alternatif solusi yang ditawarkan adalah:
Mengadakan sosialisasi secara intensif. Kegiatan sosialisasi dilakukan kepada semua instansi teknis terkait mengenai peraturan dan kebijakan dalam transfer ke daerah.
Mengirimkan peraturan tentang TKD disertai penjelasannya. Berbagai peraturan yang terkait transfer ke daerah berikut penjelasannya dikirimkan kepada seluruh pemda.
12
Memberikan asistensi tentang transfer ke daerah kepada pemda yang datang ke kantor. Kegiatan asistensi dilakukan oleh setiap pegawai kepada setiap pejabat pemda yang datang untuk konsultasi ke DJPK.
Berdasarkan analisis disimpulkan bahwa alternatif solusi terbaik adalah mengadakan sosialisasi secara intensif. SIMPULAN Masalah utama dalam tulisan ini adalah kurang maksimalnya pelaksanaan transfer ke daerah pada Direktoat Dana Perimbangan tahun anggaran 2009. Faktor penyebab munculnya masalah ini meliputi pertama, koordinasi yaitu lemahnya koordinasi dengan instansi teknis terkait dalam penyediaan data sebagai dasar penerbitan PMK alokasi. Kedua, SDM yaitu rendahnya pemahaman pegawai pada peraturan tentang transfer ke daerah. Ketiga, sarana dan prasarana yaitu terbatasnya kualitas dan kuantitas komputer dan printer. Keempat, data dan informasi yaitu kurang akuratnya data penerimaan negara dari instansi teknis terkait yang akan dibagihasilkan. Kelima, sistem dan prosedur yaitu banyaknya pihak yang terkait dalam prosedur pencairan baik internal maupun eksternal DJPK. Keenam, penyebab eksternal yaitu kurangnya pengetahuan pemda terhadap peraturan transfer ke daerah. Beberapa solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah pertama, mengadakan pertemuan secara berkala dengan instansi penyedia data. Kedua, mengadakan bimbingan teknis kepada para pegawai Direktorat Dana Perimbangan tentang transfer ke daerah. Ketiga, menambah jumlah unit komputer dan printer (1 pegawai 1 komputer dan 1 printer). Keempat, melakukan rekonsiliasi data dengan instansi terkait. Kelima, melakukan penyederhanaan prosedur penyaluran khususnya terkait unit internal DJPK. Keenam, mengadakan sosialisasi secara intensif. DAFTAR PUSTAKA Lembaga Administrasi Negara. 2008. Bahan Ajar Diklatpim Tingkat IV, Koordinasi dan Hubungan Kerja. Jakarta: LAN. Ma’moeri, Endar, dan Soetrisno. 2001. Pengelolaan Informasi dan Teknik Pelaporan. Jakarta: LAN. Nitisemito, Alex S. 1996. Manajemen Personalia (Manajemen Sumber Daya Manusia), Edisi Ketiga. Jakarta: Ghalia Indonesia. S.P. Hasibuan, Melayu, Drs. 2007. Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta, Bumi Aksara. Stoner, James A.F. dan Freeman, R. Edward. 1994. Manajemen, jilid II. Jakarta: Intermedia. 13
Sugian, Syahu O. 2006. Kamus Manajemen (Mutu). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Sumarsono, Sonny HM. 2004. Metode Riset Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Taliziduhu Ndraha. 1977. Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daeah. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Peraturan Menteri Keuangan No. 21/PMK.07/2009 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah.
14
