Untuk mewujudkan pengelolaan kehutanan dan perkebunan secara bijak dandalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Otonomi Daerah yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 memberikan peluang kepada daerah untuk memanfaatkan segenap potensi yang dimiliki guna melaksanakan pembangunan, dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Sejalan dengan perkembangan kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan

pembangunan

kehutanan

dan

perkebunan

di

wilayah

administrasi Kabupaten Dharmasraya, telah digabungkan Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan menjadi Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kehutanan dan perkebunan. Pembentukan Dinas Kehutanan dan Perkebunan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 08 Tahun 2010. Terbentuknya Dinas Kehutanan dan Perkebunan juga didukung dengan adanya sumberdaya hutan, perkebunan, tanah dan air yang merupakan sumberdaya strategis yang diperlukan dalam proses pembangunan di daerah, baik dilihat dari aspek ekonomis maupun dilihat dari aspek ekologis (kestabilan lingkungan). Mengingat pentingnya keberadaan sumberdaya hutan, kebun, tanah dan air bagi kehidupan manusia, maka pengelolaan

dan pemanfaatannya harus

dilakukan secara benar dan bijaksana. Pemanfaatan sumberdaya alam harus berprinsip pada keseimbangan dan kelestarian, sehingga hutan dan kebun dapat tetap berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan dan penyedia sumberdaya bagi kemakmuran seluruh masyarakat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Untuk mewujudkan pengelolaan kehutanan dan perkebunan secara bijak dandalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

1

fungsi, maka dinas kehutanan dan perkebunan

pada tahap awal perlu

merumuskan suatu perencanaan yang matang dan disusun sebagai suatu bentuk Rencana Strategi (Renstra). Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu dokumen teknis operasional yang dipakai sebagai arah kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) didasarkan kepada kondisi saat ini dan permasalahan serta isu-isu strategis dalam pembangunan kehutanan dan perkebunan kedepan dengan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan peluang dan kendala) yang ada atau mungkin timbul dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program

dan

kegiatan.

Disamping

juga

berpedoman

pada

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya tahun 2011–2015, yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya. Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Renja) sebagai masukan bagi penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah, sebagai cikal bakal penyusunan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Dengan disusunnya rencana strategis ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman untuk menentukan

prioritas-prioritas

perencanaan

pembangunan

di

bidang

kehutanan dan perkebunan dan memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal dan menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan,

memberikan

informasi

kepada

pemangku

kepentingan

(stakeholders).

Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

2

1. 2. Landasan Hukum Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN; 2. Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya; 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; 6. Undang-undang

Nomor

25

tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 9. Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2007 tentang Tata Hutan

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan; 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD); 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 -2015


3

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya

tahun

2010

–

2015

sebagai

dokumen

perencanaan

pembangunan yang memberikan arah kebijakan kegiatan yang ingin dicapai selama 5 tahun kedepan Maksud : a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja b. Tersedianya

program

kerja

SKPD

yang

sesuai

terarah

dan

berkesinambungan yang dapat dijadikan pedoman oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam mewujudkan optimalisasi kinerja c. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang yang ada pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Renstra disusun untuk menjabarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati serta program kerja Kepala Daerah, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan 5 (lima) tahun kedepan, yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010-2015. Tujuan : a. Memberikan pedoman pada seluruh bidang

pada Dinas Kehutanan dan

Perkebunan dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta dalam penentuan skala prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan lima tahun mendatang b. Mendukung upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah c. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur pemerintah 1.4. Sistematika Penulisan Renstra-SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011- 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :


4

I. BAB I. Pendahuluan 1.1 . Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II. Gambaran Pelayanan SKPD 2.1 . Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.2. Sumber Daya SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BABI III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 3.2. Telaaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis BAB IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan dan Indikator Kinerja Utama 4.1. Visi dan Misi SKPD 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3. Strategi dan kebijakan SKPD BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BAB VI. Indikator Kinerja Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Yang

Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD BAB VII. Penutup Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah merupakan unsure pelaksana otonomi Daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan. Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas (1). Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kehutanan dan Perkebunan (2). Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi : a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Kehutanan dan Perkebunan c. Pembinaan

dan pelaksanaan

tugas

dibidang

Kehutanan

dan

Perkebunan d. Mengkoordinasikan

pelaksanaan program Dinas Kehutanan dan

Perkebunan e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan 2. Sekretariat (1). Sekretariat

dipimpin

oleh

seorang

Sekretaris

yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas (2). Sekretaris

mempunyai

tugas

membantu Kepala Dinas dalam

menyelenggarakan pelayanan teknis administrative kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

6

(3). Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud, Sekretaris

mempunyai fungsi : a. Pengelolaan

urusan

rumah

tangga,

perlengkapan,

surat

menyurat, kearsipan, asset, kepegawaian dan ketatalaksanaan dinas b. Membantu Kepala

Dinas

mengkoordinasikan kebijakan Dinas

Kehutanan dan Perkebunan bersama bidang-bidang lain c. Pengelolaan sumber daya ketenagaan dan sarana dan prasarana kantor d. Mengkoordinasikan

penyusunan

program, perencanaan, dan

pelaporan pelaksanaan tugas dinas e. Pengelolaan administrasi keuangan dan asset f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan Selanjutnya Sekretaris membawahi : a). Sub Bagian Umum dan Anggaran mempunyai tugas membantu Sekretaris

dalam

melaksanakan

urusan

surat

menyurat,

kearsipan, rumah tangga, pemeliharaan barang inventaris dan asset, pengelolaan perlengkapan kantor, keprotokolan dan hubungan masyarakat serta melaksanakan penyusunan dan pengelolaan anggaran dinas b). Sub

Bagian

membantu pembinaan

Kepegawaian

sekretaris

dalam

kepegawaian,

mempunyai

pengelolaan

pembinaan

tugas

administrasi

kelembagaan

dan serta

ketatalaksanaan c). Sub

Bagian

Program

dan

Pelaporan

mempunyai

tugas

membantu sekretaris dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan penyusunan serta pelaporan pelaksanaan program dinas 3. Bidang Inventarisasi, Tata Guna dan Perlindungan Hutan


7

(1). Bidang Inventarisasi, Tata Guna dan Perlindungan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melelui Sekretaris (2). Bidang Inventarisasi Tata Guna dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis dibidang Inventarisasi, Tata gunas dan Perlindungan Hutan (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas Bidang Inventarisasi, Tata Guna dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi : a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis inventarisasi, Tata Guna dan Pemetaan Hutan b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan dan rehabilitasi hutan c. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana program dan kegiatan Bidang Inventarisasi, Tata Guna dan Perlindungan Hutan d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan Bidang Inventarisasi, Tata Guna dan Perlindungan Hutan membawahi seksi , seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Inventarisasi, Tata Guna dan Perlindungan Hutan a). Seksi Inventarisasi, Tata Guna dan Pemetaan Hutan mempunyai tugas

membantu

Kepala

Bidang

dalam

merumuskan

dan

melaksanakan kebijakan teknis Inventarisasi, Tata Guna dan Pemetaan Hutan b). Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan. 4. Bidang Bina Usaha dan Produksi Hasil Hutan (1). Bidang Bina Usaha dan Produksi Hasil Hutan dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

8

(2). Bidang

Bina

Usaha

dan

Produksi

Hasil

Hutan mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis dibidang Bina Usaha dan Produksi Hasil Hutan (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Bidang Bina

Usaha

dan Produksi Hasil Hutan mempunyai fungsi : a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis peredaran hasil hutan dan legalitas b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengolahan hutan dan pemungutan iuran c. Mengkoordinasikan dan nmemadukan rencana program dan kegiatan bidang Bina Usaha dan Produksi Hasil Hutan d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan Bidang Bina Usaha dan Produksi Hasil Hutan terdiri dari : a). Seksi Peredaran Hasil Hutan dan Legalitas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis peredaran hasil hutan dan legalitas. b). Seksi Pengolahan Hutan dan Pemungutan Iuran membantu

Kepala

Bidang

dalam

merumuskan

mempunyai tugas dan

melaksanakan

kebijakan teknis pengolahan hutan dan pemungutan iuran. 5. Bidang Pengelolaan Perkebunan (1). Bidang Pengelolaan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris (2). Bidang Pengelolaan Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis dibidang pengelolaan perkebunan (3). Dalam

melaksanakan

tugas,

Bidang

Pengelolaan

Perkebunan

mempunyai fungsi : a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis budi daya perkebunan b. Perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan

teknis

perlindungan

tanaman perkebunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

9

c. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana program dan kegiatan bidang pengelolaan perkebunan d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan Bidang Pengelolaan Perkebunan terdiri dari : a). Seksi Budi Daya Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis budi daya usaha perkebunan b). Seksi

Perlindungan

Tanaman Perkebunan mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis usaha perlindungan tanaman perkebunan 6. Bidang Bina Usaha Produksi Perkebunan (1). Bidang Bina Usaha Produksi Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris (2). Bidang Bina Usaha Produksi Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis dibidang bina usaha produksi perkebunan (3). Dalam

melaksanakan tugas, Bidang Bina Usaha Produksi Perkebunan

mempunyai fungsi : a. Perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan

teknis

perizinan

dan

investasi perkebunan b. Perumusan

dan

pelaksanaan kebijakan teknis teknologi, sarana

prasarana produksi dan pemasaran usaha perkebunan c. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana program dan kegiatan bidang bina usahadan produksi perkebunan d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan (4). Bidang Bina Usaha dan Produksi Perkebunan terdiri dari : a). Seksi Perizinan dan

Investasi Perkebunan

mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perizinan dan investasi perkebunan


10

b). Seksi

Teknologi,

Sarana

Prasarana Produksi dan Pemasaran

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis teknologi, sarana prasarana produksi dan pemasaran 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (1). Unit

Pelaksana Teknis Dinas merupakan unit pelaksana dinas yang

melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam wilayah kerjanya (2). Unit Pelaksana oleh

seorang

Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin Kepala

UPTD

yang

berada

dibawah

dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris (3). Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan dibentuk berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yaitu UPTD Labor Tanah, Daun, Pupuk dan Kultur Jaringan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 8. Kelompok Jabatan Fungsional (1). Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Dinas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas (2). Kelompok

Jabatan

Fungsional sebagaimana tersebut mempunyai

tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian masingmasing

Struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan dapat dilihat pada bagan organisasi berikut :


11


12

2.2. Sumber Daya SKPD 2.2.1.

Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia yang mengelola kehutanan dan perkebunan berdasarkan data adalah sebanyak 43 orang PNS yang bertugas di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Dharmasraya, 7 Orang PNS yang bertugas di UPTD Perbenihan Sungai Rumbai, dan 7 orang Polisi kehutanan, ditambah dengan 5 orang tenaga honor Daerah. Jadi total pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah sebanyak 62 orang terdiri dari PNS 57 orang dan non PNS 5 orang. Untuk pejabat structural pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan n terdiri dari dari 1 orang pejabat eselon II sebagai Kepala Dinas, 5 orang pejabat eselon III yang terdiri dari seorang Sekretaris Dinas dan 4 orang Kepala Bidang dan 10 orang pejabat eselon IV dengan rincian 3 orang kepala sub bagian dan 7 orang kepala seksi. Rincian seperti tabel 1 Berikut : Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Dharmasraya Tahun 2010 No

Eselon

PNS

Non

Jumlah

Ket

PNS 1.

II.b

1

1

IIIa

1

1

IIIb

4

4

IVa

10

10

2.

Staf Struktural

34

3.

Polhut

7

Total

57

5

39 7

5

62

Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Dharmasraya

Sedangkan berdasarkan golongan jumlah pegawai dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini : Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

13

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Tahun 2010 No

Golongan

Jumlah

1.

IV

3

2.

III

28

3.

II

26

Total

57

Ket


Secara

kuantitas

jumlah

pegawai

pada

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan memang cukup banyak tapi jika dilihat dari segi kualifikasi pendidikan hanya mempunyai 19 orang sarjana yang terdiri dari 3 orang pendidikan S2, 11 orang pendidikan S1 dan 5 orang pendidikan DIII, rincian seperti pada tabel 3 berikut : Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2010 No

Pendidikan

Jumlah

1.

S2

3

2.

S1

11

3.

DIII

6

4.

DI

2

5.

SLTA

40

Keterangan


Disamping itu juga pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagai dinas teknis yang khusus mengurus kehutanan dan perkebunan seharusnya pegawainya adalah orang-orang yang memang mempunyai basic dan keahlian dibidang kehutanan dan perkebunan, dimana mereka telah dibekali dengan berbagai pelatihan dan pendidikan


14

teknis kehutanan dan perkebunan sehingga bisa diaplikasikan dalam melaksanakan pekerjaan ataupun kegiatan di lapangan. 2.2.2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Untuk menjalankan tugas dan fungsinya aparatur Dinas Kehutanan dan perkebunan didukung oleh sarana dan prasarana pendukung sebagai berikut : Tabel 2.4. Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2010 N0.

Jenis Barang

Urut 1

2

Volume

Tahun

Asal

Satuan

Pembelian

Usul

3

4

5

6

Merk/Type

I

Kendaraan

1

Kendaraan R2

Honda Supra

1 unit

2007

APBD II

2

Kendaraan R2

Honda New Tiger

1 UNIT

2007

APBD II

3

Kendaraan R.2

Honda

1 Unit

2007

APBD II

4

Kendaraan R.2

Yamaha

1 Unit

2007

APBD II

5

Kendaraan R.2

Honda Supra

1 Unit

2007

APBD II

7

Kendaraan R.2

Honda

1 Unit

2008

APBD II

8

Kendaraan R.4

Panther

1 Unit

2007

APBD

9

Kendaraan R.2

Honda Supra X

1 Unit

2008

APBD

9

Kendaraan R.2

Suzuki

1 Unit

2008

APBD

10

Kendaraan R.2

Suzuki Shogun

1 Unit

2008

APBD

11

Kendaraan R.2

Honda

1 Unit

2008

APBD

12

Kendaraan R.2

Honda

1 Unit

2008

APBD

13

Kendaraan R.2

Honda X 125

1 Unit

2008

APBD

14

Kendaraan R.2

Honda X 125

1 Unit

2008

APBD

15

Kendaraan R.2

Honda

1 Unit

2008

APBD

16

Kendaraan R.2

Honda

1 Unit

2008

APBD

17

Kendaraan R.2

Suzuki

1 Unit

2008

APBD

II

Alat Bengkel/Ukur

1

Chainsaw

1 Unit

2009

APBD

2

Ginset

Deepsea

1 Unit

2009

APBD

3

GPS

Juno Seres

2 Unit

2010

APBN

4

1 buah

2010

APBN

III

Meteran Alat Pertanian/Hutbun

1

Poging

1 Unit

2008

T.Darurat

Tasco KA-150


15

1 2

2 Pahat Batang Kelapa

3

Martel

4

Belender

5

Power Sprayer

6

Mesin Pengolahan

7

Ginset

8

Freezer

9

Pompa Air

IV

E.Alat Kantor & RT

1

Filing Kabinet

2

3

4

5

6

2008

sda

2008

sda

Nasional

3 Unit

2008

APBD

Tanika TNK-

2 Unit

2008

sda

Jian dong Firman

2008 1 Unit

2008

APBD

1 unit

2009

APBD

Robin

2 unit

2009

APBD

Mustang

1 Unit

2008

APBD II

AC

LG

1 Unit

2008

APBD II

3

Komputer

LG

1 Unit

2008

APBD II

4

Lemari Arsip

1 Unit

2008

APBD

5

Mesin Tik

1 Unit

2007

APBD

6

Mesin Tik

1 Unit

2008

APBD

7

Lemari Kayu

2 Unit

2008

APBD

8

Lemari

1 Unit

2008

APBD

9

Meja

2 Unit

2007

APBD

10

Kursi Besi/metal

1 Unit

2006

APBD

11

Kursi Besi/metal

1 Unit

2008

APBD

12

Kursi Tamu

1 Unit

2008

APBD

13

Kursi Putar kecil

Frantline

2 Unit

2008

APBD

14

Kursi Putar besar

Fontani

1 Unit

2008

APBD

15

Kursi Putar besar

1 Unit

2008

APBD

16

Kursi Putar besar

Fontani

1 Unit

2008

APBD

17

Kursi Putar besar

Fontani

1 Unit

2008

APBD

18

Kursi Putar kecil

Frantline

1 Unit

2008

APBD

19

Kursi Putar kecil

1 Unit

2007

APBD

20

Kursi Putar besar

Fontani

1 Unit

2008

APBD

21

Kursi Putar besar

Fontani

1 Unit

2006

APBD

22

Meja Komputer

1 Unit

2008

APBD

23

Meja Komputer

3 Unit

2007

APBD

24

Meja Komputer

1 Unit

2008

APBD

25

Meja Komputer

3 Unit

2008

APBD

26

Meja Komputer

3 Unit

2008

APBD

27

Meja Komputer

3 Unit

2008

APBD

28

Meja 1/2 Biro

3 Unit

2008

APBD

29

Meja 1/2 Biro

2 Unit

2007

APBD

30

Meja 1/2 Biro

6 Unit

2007

APBD

Olympia


16

1

2

3

4

5

6

31

Meja 1/2 Biro

1 Unit

2008

APBD

32

Meja 1/2 Biro

1 Unit

2007

APBD

33

Meja 1/2 Biro

1 Unit

2007

APBD

34

Meja 1/2 Biro

1 Unit

2008

APBD

35

Meja 1/2 Biro

3 Unit

2008

APBD

36

Meja 1/2 Biro

1 Unit

2008

APBD

37

AC

2 Unit

2008

APBD

38

AC

LG

2 Unit

2008

APBD

39

AC

LG

1 Unit

2008

APBD

40

Stabilisator

Viro

1 Unit

2008

APBD

41

Komputer

Lenova

1 Unit

2008

APBD

42

Komputer

1 Unit

2008

APBD

43

Komputer

LG 505G/C15

1 Unit

2008

APBD

44

Komputer

ACC

1 Unit

2008

APBD

45

Lap Top

Toshiba

4 Unit

2008

APBD

46

Lap Top

Toshiba S.A

1 Unit

2007

APBD

47

Meja Biro

1 Unit

2008

APBD

48

Meja Biro

1 Unit

2008

APBD

49

Meja Biro

1 Unit

2008

APBD

50

Meja Biro

1 Unit

2008

APBD

51

Lemari Arsip

1 Unit

2007

APBD

52

Lemari Arsip

1 Unit

2008

APBD

53

Lemari Arsip

1 Unit

2007

APBD

54

Blender

Nasional

3 Unit

2008

APBD

55

Power Suprayer

Tanika TNK

2 Unit

2008

APBD

56

Mesin Pengolahan

Jian dong

1 Unit

2008

APBN

57

Ginset

Firman

1 Unit

2008

APBD

58

Mesin Hitung

Citizen

3 Unit

2009

APBD

59

AC

LG

1 Unit

2009

APBD

60

Lemari Arsip

1 Unit

2009

APBD

61

Filing Kabinet

Top

1 Unit

2009

APBD

62

Gorden

Tile

1 Paket

2009

APBD

63

Komputer/PC

Adven

1 Unit

2009

APBD

64

Rak Piring

1 Unit

2009

APBD

65

Piring/Gelas dll

1 Set

2009

APBD

66

Plang Merek

2 Unit

2009

APBD

67

Infokus

Digital Proyektor

1 Unit

2009

APBD

68

Komputer

Acer

3 Unit

2009

APBD

69

Note Book/Lap Top

Sony

1 Unit

2009

APBD

70

Lap Top

Toshiba

1 Unit

2009

APBD

ECATECH


17

1

2

3

4

5

6

71

Scaner

Canon

1 Unit

2009

APBD

72

Invokus

EpsonEMP55

1 Unit

2009

APBD

73

AC

LG

4 Unit

2009

APBD

74

Lemari Arsip

4 Unit

2009

APBD

75

Pacah Balah/PRT

1 Paket

2009

APBD

76

Meja Biro

1 Unit

2009

APBD

77

Kursi Putar besar

Futuna

1 buah

2009

APBD

78

Kursi Staf

Futuna

12 buah

2009

APBD

79

Kalkulator

Citizen

1 Unit

2009

APBD

80

Lemari ATK

1 buah

2009

APBD

81

Lemari Standar

2 buah

2009

APBD

82

Lemari Gantung

1 Unit

2009

APBD

83

Meja 1/2 Biro

6 buah

2009

APBD

84

Meja Biro

2 buah

2009

APBD

85

Lemari Arsip

2 buah

2009

APBD

86

Meja Adminstrasi

2 buah

2009

APBD

87

Kursi Tamu

3 buah

2009

APBD

88

Meja Miting

Unit

2009

APBD

89

Kursi Meting

8 Unit

2009

APBD

90

Lemari Pakaian

1 Unit

2009

APBD

91

Kursi Putar Pejabat

3 Unit

2009

APBD

92

Kursi Staf

8 Unit

2009

APBD

93

Rak Tabung gelas

3 Unit

2009

APBD

94

Lemari tbg gelas

1 Unit

2009

APBD

95

Rak Penjamuran

3 Unit

2009

APBD

96

Lemari Asam

2 Unit

2009

APBD

97

Komputer

2 Unit

2010

APBD

98

Meja Fortabel

1 Unit

2010

APBD

99

Meja Informasi

1 Unit

2010

APBD

100

AC

LG

4 Unit

2010

APBD

101

Kompor Gas

Rinai

1 Unit

2010

APBD

102

Dispenser

Nasional

3 Unit

2010

APBD

103

Piring Gelas

1 Paket

2010

APBD

104

Rak Piring

1 Set

2010

APBD

105

30x20x6Cm

1500 lb

2010

APBD

V

Tas Kantong Alat Sutadio & Komunikasi

1

Kamera Digital

Sony

1 Unit

2009

APBD

2

Televisi

LG

1 Unit

2009

APBD

1

Televisi

LG

1 Set

2009

APBD

Acer


18

1

2

3

4

5

6

2

Baliho Labor D/T

1 buah

2010

APBD

3

Baliho Rokok

1 buah

2010

APBD

VI

Alat Labor

1

Gilingan Daun

2

Oven(1,5x1x0.8)

1 buah

2009

APBD

3

Oven

1 buah

2009

APBD

4

Shaker

2 buah

2009

APBD

5

Aqua Distilator

1 buah

2009

APBD

6

Tanur

2 buah

2009

APBD

7

Kjeltek

1 buah

2009

APBD

8

Lemari Es

1 Unit

2009

APBD

9

Hot plate

1 buah

2009

APBD

10

Hot plate

1 buah

2009

APBD

11

Spektrofometer

1 buah

2009

APBD

12

Atomic Absorbtion

1 buah

2009

APBD

2009

APBD

Spectrometer 13

Peralatan Gelas

14

Labu Ukur

280 buah

2009

APBD

15

Tabung Reaksi

310 buah

2009

APBD

16

Pipet

37 buah

2009

APBD

17

Pipet Measuring

29 buah

2009

APBD

18

Beaker Glas

52 buah

2009

APBD

19

Buret

5 buah

2009

APBD

20

Tabung Destilasi

65 buah

2009

APBD

21

Tabung Centrfuge

30 buah

2009

APBD

22

Cawan Porselen

90 buah

2009

APBD

23

Tabung Perkolasi

50 buah

2009

APBD

25

Ayakan

2 buah

2009

APBD

26

Bottle

2009

APBDII

27

Bottle

2009

APBDII

28

Bottle

2009

APBDII

29

Gelas With tekstan

2009

APBDII

30

Belender

2009

APBDII

26

Kompor Gas +Assr

1 buah

2010

APBD

27

Tabung Gas

1 buah

2010

APBD

28

Panci Stailess stil

2 buah

2010

APBD

29

Autoclve

1 buah

2010

APBD

30

Labu Takar

8 Unit

2010

APBD

31

Pipet Volume

8 Unit

2010

APBD

32

Erlemeyer Flask

6 unit

2010

APBD


19

1

2

3

4

5

6

33

Beaker Glass

8 unit

2010

APBD

34

Petridish

20 unit

2010

APBD

35

Gelas Ukur

8 unit

2010

APBD

36

Lemari Alat/Bahan

2 unit

2010

APBD

37

Kereta Dorong

2 unit

2010

APBD

38

Botol Kultur

2000 bh

2010

APBD

39

2000 bh

2010

APBD

40

Tutup Kultur Laminar Air Flow Kb

1 Unit

2010

APBD

41

Bunsen Burner

6 unit

2010

APBD

42

Alat Diseksi

6 unit

2010

APBD

43

Bahan Sterilan

1 Unit

2010

APBD

44

Hend Sprayer

4 unit

2010

APBD

45

Rak Kultur

2 unit

2010

APBD

46

Thermometer

2 unit

2010

APBD

47

Lemari Etalase

1 unit

2010

APBD

48

Rak Buku dan HP

1 Unit

2010

APBD

49

Freezer

2 unit

2010

APBD

51

Gilingan Daun

1 unit

2010

APBD

52

Centrfugal

1 unit

2010

APBD

53

Dry Blok

1 unit

2010

APBD

54

Desicator Vacum

1 unit

2010

APBD

1 unit

2010

APBD

Top Opening+Stop 55

Neraca Analitik

56

Neraca Teknis

1 unit

2010

APBD

57

Kompresor Vacum

1 unit

2010

APBD

58

PH Meter

2 unit

2010

APBD

59

Timbangan

1 unit

2010

APBD

61

Spatula

5 unit

2010

APBD

63

Botol Reagen

2 unit

2010

APBD

64

Timer

1 unit

2010

APBD

65

1 kotak

2010

APBD

6 buah

2010

APBD

69

Universal Indikator Botol utklarutanStock Piette Supprot S.polypropilen

1 unit

2010

APBD

70

Pipette Filter

4 unit

2010

APBD

71

Pipette Aid

1 unit

2010

APBD

72

Stand Clamp For Two Burette Clam For Stand at 4 Jawes

4 unit

2010

APBD

4 unit

2010

APBD

4 unit

2010

APBD

68

73 74

Kern kb


20

1 75

2 50 Spatula With Spon

76

Tongs

3 unit

2010

APBD

77

Tongs

3 unit

2010

APBD

78

Reagen Bootle

6 unit

2010

APBD

79

Funenel Siza

19 unit

2010

APBD

80

Flask Kjedahl Keck Kt Tubing Clamp

4 unit

2010

APBD

2 unit

2010

APBD

Dropping Bottle Bulb for Pasteur Pippet

3 unit

2010

APBD

1 unit

2010

APBD

1 unit

2010

APBD

85

Pasteur Pippet Test tube for Kjeltek

17 unit

2010

APBD

86

Glass Rod Stimer

12 unit

2010

APBD

87

Iron Rod Stimer

2 unit

2010

APBD

90

Respirator Mask

10 unit

2010

APBD

92

Wash Bottle

10 unit

2010

APBD

93

3 lsn

2010

APBD

95

Serbet Botol Tempat Sampl

70 buah

2010

APBD

96

Mortal + alu

2 set

2010

APBD

97

Alat Destilasi leng

1 unit

2010

APBD

98

Clorid Meter

1 unit

2010

APBD

99

Water Bath Hidrometer Bouyoucos

1 unit

2010

APBD

1 unit

2010

APBD

Exicator/Desicator Alat-alat Keamanan

1 unit

2010

APBD

King Cobra

15 Unit

2009

APBD

Handcuff

15 Unit

2009

APBD

3 Parang Bengkok 10 Unit 2009 Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Dharmasraya

APBD

81 82 83 84

100 101 VII 1

Sangkur

2

Borgol

3

3

3

3

6 unit

2010

APBD

2.2.3. Sumber Daya Sektor Kehutanan Sampai dengan tahun 2010 luas kawasan hutan Kabupaten Dharmasraya mencapai 104.090 hektar atau 35.15 % dari luas Kabupaten Dharmasraya dan luasan ini memang masih

cukup memadai dari luasan yang

dipersyaratkan yaitu 30 % dari luas wilayah (Kabupaten). Dari luasan tersebut merupakan bagian dari 120,3 juta hektar hutan di Indonesia yang Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

21

diyakini mampu menyerap emisi secara signifikan, karena merupakan kelompok hutan tropis yang berfungsi sebagai paru-paru dunia dan penyeimbang iklim dunia. Pembagian kawasan hutan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.422/Kpts-II/1999 dibagi menurut fungsinya seperti berikut : Tabel 2.5 Pembagian Kawasan Hutan Kab. Dharmasraya Menurut Sk No. 422/Kpts-II/1999 No 1.

Kawasan Hutan TNKS / HSAW

2.

Hutan Lindung (HL)

Luas (Ha) 5.696

Hutan 3. Produksi Terbatas (HPT)

% 1.92

6.923

2.34

40.266

13.60

4.

Hutan Produksi Tetap (HP)

38.245

12.92

5.

Hutan Produksi Konversi (HPK)

12.960

4,38

Jumlah Kawasan Hutan

104.090

35.15

Areal Penggunaan Lain (APL)

192.023

64.85

Sumber Data : SK.Menhut No.422 Tahun 1999

Sedangkan fungsi kawasan hutan menurut tingkatannya perkecamatan sesuai dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.422/Kpts-II/1999 sebagai berikut : Tabel 2. 6 Pembagian Kawasan Hutan Kab. Dharmasraya Per Kecamatan No

Kecamatan

1. Pulau Punjung

Fungsi Kawasan 1.Hutan Produks Terbatas (HPT) 2. Hutan Produksi Tetap (HP) 3. Areal Penggunaan Lain (APL)

2. Sitiung


3. Koto Baru


4. Sungai Rumbai


5. IX Koto

1. Hutan Suaka Alam dan Wisata (HSAW) 2. Hutan Lindung (HL) 3. Hutan Produksi terbatas (HPT) 4. Hutan Produksi (HP) 5. Hutan Produksi Konfersi (HPK)


22

6. Areal Penggunaan Lain (APL) 6. Timpeh

1. Hutan Produksi Terbatas (HPT) 2. Hutan Produksi Tetap (HP) 3. Areal Penggunaan Lain (APL)

7. Koto Salak


8. Tiumang


9. Padang lawas


10. Asam Jujuhan

1. Hutan Suaka Alam (HSAW) 2. Hutan Lindung (HL) 3. Areal Penggunaan Lain (APL)

11. Koto Besar

1. Hutan Produksi Terbatas (HPT) 2. Hutan Produksi Tetap (HP) 3. Areal Penggunaan Lain (APL)

Sumber Data : SK.Menhut No.422 Tahun 1999

Pengelolaan hutan dihadapkan pada satu dilema, disatu sisi hutan merupakan sumber kekayaan alam yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya tapi disisi lain sesuai dengan laju pembangunan, kebutuhan akan lahan semakin meningkat baik untuk pemukiman maupun untuk perkebunan. Kebutuhan akan lahan ini sulit dipenuhi dari luar kawasan hutan. Dengan demikian luas hutan terdegradasi dan lahan kritis terus bertambah.

Akibatnya

sumberdaya

hutan

dan

lahan

tidak

dapat

menjalankan fungsinya sebagai pengatur tata air secara optimal. Dampak yang kita rasakan dengan rusaknya hutan ini cukup serius, salah satunya yaitu dengan terjadinya banjir dan tanah longsor disamping itu juga akan mempengaruhi peningkatan panas bumi, lapisan ozon dan oksigen yang sangat besar pengaruhnya terhadap kelestarian lingkungan. Dari aspek lingkungan global, isu perubahan iklim sebagai dampak pemanasan global (global warning) telah menjadi perhatian sebagian besar penduduk dunia. Adanya perubahan iklim yang paling banyak menderita adalah Negaranegara berkembang seperti Indonesia. Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagai salah satu dinas yang diberi kewenangan untuk mengelola masalah hutan ini telah berupaya untuk Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

23

melaksanakan berbagai kebijakan sektor kehutanan tahun 2005 – 2010, diantaranya program pemanfaatan potensi sumber daya hutan, dengan kegiatan-kegiatan

yang

termasuk

didalamnya

adalah

pengembangan

pengujian pengendalian peredaran hasil hutan dan pengelolaan sarang burung wallet. Untuk kegiatan konservasi sumber daya hutan telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, berupa pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan dan patroli pengamanan hutan dalam rangka pemberantasan illegal logging. Pada pelaksanaan kebijakan prioritas rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan dilakukan melalui program rehabilitasi hutan dan lahan, program rehabilitasi ditujukan untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS), terutama karena Kabupaten Dharmasraya terletak pada DAS Batang Hari yang merupakan DAS prioritas dan juga untuk

mengembalikan

fungsi

hutan

dan

lahan

sebagai

penyangga

kehidupan. Kegiatan yang termasuk dalam rehabilitasi lahan ini dimulai pada tahun 2006 sampai

tahun 2009 berupa kegiatan penanaman reboisasi,

pengkayaan reboisasi, pembuatan hutan rakyat, pembuatan budi daya rotan dan pembuatan kebun bibit nagari yang tersebar di beberapa kecamatan. Sumber dana kegiatan berasal dari pusat (APBN) yaitu kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL), dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) kehutanan maupun dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) telah berhasil merehabilitasi 755 ha lahan kritis. 2.2.3.1. Potensi Komoditi Pada saat Kabupaten Dharmasraya belum dimekarkan dan masih bergabung dengan Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu Kabupaten penghasil kayu terbesar di Propinsi Sumatera Barat, dimana produksi dari hutan alamnya cukup berlimpah, dengan jenis meranti, kempas, keranji, Kulim, balam, bayur Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

24

dll namun seiring dengan berjalannya waktu maka produksi kayu terus menurun, namun produksi kayu dari hutan tanaman seperti Hutan Tanaman Industry (HTI) menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Hutan Tanaman Industri (HTI)

yang ada di Kabupaten Dharmasraya

adalah PT. Bukit Raya Mudisa (BRM) dan PT. Dara Silva Lestari. Terkait dengan kondisi industry kehutanan pada tahun 2010 terdapat 5 industri saw mill yaitu : PT. Banyu Agro Setia Prima, CV. Pily Karya, CV. Lintas Raya, CV, Rimba Alam Nusantara dan PT. Sijunjung Wood Wordking Indonesia. Terhadap angka kebutuhan bahan baku berdasarkan kapasitas terpasang industry kehutanan, kondisi saat ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kebutuhan tersebut dengan kemampuan penyediaan bahan baku dari produk kayu bulat. Kondisi ini mendorong terjadinya pencurian kayu di hutan Negara, serta menurunnya kinerja industry yang menyebabkan antara lain menurunnya dan bahkan penghentian produksi oleh beberapa industry pengolahan hasil hutan, seperti yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya pada awal tahun 2000 terdapat sekitar 75 industri kayu (saw mill) dan tahun 2010 hanya tinggal 5 saja yang aktif. Akibatnya pengawasan terhadap peredaran kayu semakin diperketat, dan hal ini berakibat pada semakin susahnya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan kayu dari hutan alam. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kayu dan dalam rangka mendorong ekonomi rakyat dari sektor kehutanan, perlu pengakuan, perlindungan dan tertib peredaran hasil hutan dari hutan hak atau lahan masyarakat atau kebun masyarakat. Pemerintah telah melakukan debirokratisasi dan deregulasi peraturan tentang tata usaha kayu rakyat, hal ini tentu disambut gembira oleh segenap masyarakat Indonesia, karena jika sesuai dengan peraturan rakyat akan lebih mudah dan dilindungi

privatisasinya

dalam

memiliki,

mengangkut

dan

memperniagakan kayu rakyat. Debirokratisasi dan deregulasi peraturan tentang tata usaha kayu rakyat sangat berpihak kepada rakyat karena dengan adanya peraturan ini maka Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

25

masyarakat yang memiliki lahan akan lebih tertarik untuk berinvestasi disektor kehutanan dengan menanam pohon penghasil kayu rakyat. Jika berjalan dengan baik mungkin jumlah pohon yang berada pada lahan masyarakat nantinya akan lebih banyak dari pada yang berada dalam kawasan hutan. Pengertian dari Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat, yang selanjutnya disebut kayu rakyat adalah kayu bulat atau kayu olahan yang berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya dan atau tumbuh secara alami di atas hutan hak dan atau lahan masyarakat. Untuk pengangkutan kayu rakyat ini maka diperlukan dokumen pengangkutan kayu rakyat, yang terdiri dari : 1. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk

mengatasi

masyarakat

kelangkaan

kayu

dan

memenuhi

kebutuhan

terhadap kayu maka pemerintah dalam hal ini melalui

Menteri Kehutanan telah menetapkan dan mengeluarkan peraturan P.51/Menhut-II/2006, P.62/Menhut-II/2006 dan P.33/Menhut-II/2007 mengenai Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU), adalah surat keterangan yang menyatakan sahnya pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil kayu. Selama ini di Kabupaten Dharmasraya izin SKAU ini belum dikeluarkan karena pertimbangan beberapa hal, maka diperkirakan tahun 2011 pengurusan izin udah bisa selesai sehingga SKAU

bisa

diberlakukan.

Adapun

jenis-jenis

kayu

yang

pengangkutannya menggunakan SKAU dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2. 7 Daftar Jenis-Jenis Kayu Bulat Rakyat Atau Kayu Olahan Rakyat Yang Pengangkutannya Menggunakan Surat Keterangan Asal Usul Kayu Nama Perdagangan N o

Nama Botani

1

Akasia

Acasia sp

2

Asam Kandis

Celebium dulce

Ket Kelompok akasia


26

3

Bayur

Pterospermum javanicum

4

Durian

Durio zibethinus

5

Ingul/Suren

Toona sureni

6

Jabon/Samama

Anthocephalus sp

7

Jati

Tectona grandis

8

Jati Putih

Gmelina arborea

9

Karet

Hevea braziliensis

1 0

Ketapang

Terminalia catappa

1 1

Kulit Manis

Cinamomum sp

1 2

Mahoni

Swietenia sp

1 3

Makadamia

Makadamia ternifolia

1 4

Medang

Litsea sp

1 5

Mindi

Azadirachta indika

1 6

Kemiri

Aleurites mollucana sp

1 7

Petai

Parkia javanica

1 8

Puspa

Schima sp

1 9

Sengon

Paraserianthes falcataria

2 0

Sungkai

Peronema canescens

2 1

Terap/Tarok

Arthocarpus elasticus

Hanya berlaku Prop. Sumbar

untuk

Tidak berlaku untuk Prop. Banten, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Sulteng, NTT dan NTB

Tidak berlaku untuk Prop. Banten, Jabar, Jateng, Jatim, DIY, NTT dan NTB


untuk

Hanya berlaku Prop. Sumut

untuk


untuk

Sumber Data : Peraturan Menhut No.33 Tahun 2007

2. NOTA Beberapa jenis kayu yang berasal dari hutan hak atau lahan masyarakat pengangkutannya cukup hanya menggunakan Nota yang Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

27

Diterbitkan oleh Penjual. Nota dapat berupa kwitansi Penjualan bermeterai cukup yang umum berlaku di masyarakat,jenis-jenis kayu tersebut adalah : Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa,

Kecapi,

Kenari,

Mangga,

Manggis,

Melinjo,

Nangka,

Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru. 3. SKSKB Cap „KR” Pengangkutan kayu rakyat di luar jenis-jenis yang menggunakan SKAU dan Nota menggunakan Dokumen Pengangkutan kayu SKSKB cap „KR”. Disamping adanya peraturan yang menjadi payung hukum dalam pengamanan hutan, dinas kehutanan dan perkebunan juga mempunyai Polisi Kehutanan (Polhut) sebanyak 8 orang, hal ini jika dibandingkan dengan luas kawasan hutan di Kabupaten Dharmasraya tidak mencukupi, karena sebagai ujung tombak kehutanan dengan jumlah kecamatan 11 yang hanya dijaga oleh 8 orang polisi kehutanan merupakan pekerjaan yang sangat berat, ditambah dengan medan atau lokasi yang juga cukup berat dan jauh, maka polisi kehutanan dituntut untuk bisa bekerja keras. Ditengah keterbatasan jumlah personil Polhut dalam memperkuat upayaupaya perlindungan terhadap kawasan hutan, pada periode 2005 – 2009, polhut senantiasa ditingkatkan kemampuannya melalui pembinaan serta pendidikan dan pelatihan (diklat), baik diklat untuk aspek kepolisian seperti pelatihan menembak maupun diklat teknis

dan administrasi

kehutanan yang relevan dengan tugas dan fungsinya. Untuk tugas-tugas penyidikan atas tindakan pidana kejahatan di bidang kehutanan pada tahun 2008 sampai dengan 2009 terdapat 1 (satu) orang tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Dinas Kehutanan, hanya saja untuk tahun 2010 PPNS tersebut telah pensiun dan sampai saat ini belum ada gantinya, padahal keberadaan PPNS untuk wilayah Kabupaten Dharmasraya cukup penting mengingat tiap tahun selalu ada kasus pidana bidang kehutanan.


28

Ditingkat lapangan pengamanan hutan dilakukan dengan berbagai operasi pengamanan baik yang bersifat preventif maupun represif. Operasi pengamanan hutan dilakukan utamanya melalui

kegiatan patroli

pengamanan. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan pengamanan represif telah dilakukan operasi regular dan operasi gabungan pada daerah-daerah yang rawan pencurian kayu. Untuk kegiatan prayustisia, dalam kurun waktu 2005 – 2009 telah dilakukan penyidikan dan pemberkasan lengkap sebanyak 38 kasus atau tindakan illegal logging. Mengingat beratnya tugas polisi kehutanan maka untuk mendukung pelaksanaan tugas polisi kehutanan juga dilengkapi dengan sarana pengamanan seperti senjata api yang terdiri dari senjata laras panjang 6 pucuk, senjata genggam (laras pendek) 1 pucuk, juga dilengkapi dengan peluru sebanyak 115 butir, bayonet dan borgol sebanyak 8 unit sesuai dengan jumlah Polhut. Pada tahun 2010 karena keterbatasan jumlah personil Polisi Kehutanan dalam menjaga senjata api maka senjata api tersebut dititipkan di POLRES Dharmasraya. Dari segi sarana dan prasarana pengamanan hutan dirasa masih jauh dari cukup, dimana untuk kegiatan patroli pengamanan hutan Polisi Kehutanan masih belum dilengkapi dengan sarana kendaraan baik roda dua maupun roda empat, walaupun Dinas Kehutanan telah mengajukan beberapa kali usulan untuk pengadaan kendaraan ini, hanya saja sampai tahun 2010 masih belum terealisasi. 2.2.3.2. Potensi PAD Pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumberdaya yang dimilikinya, semakin mampu suatu daerah mengelola sumberdaya yang dimiliki semakin tinggi pendapatan yang diperoleh daerah tersebut begitu pula sebaliknya. Pendapatan daerah merupakan

salah

satu

sumber

modal

untuk

melaksanakan

suatu

program/kegiatan dalam pencapaian tujuan dan untuk belanja kebutuhan daerah. Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

29

Dari segi pendapatan asli Daerah memang secara langsung sektor kehutanan tidak banyak menghasilkan tapi dalam Penerimaan Negara dari sektor kehutanan mempunyai andil yang cukup besar yang berasal dari dana reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), yang dibagikan lagi kepada Daerah melalui dana perimbangan, yang secara global memang mengalami penurunan sejalan dengan penurunan luasan areal pemanfaatan hasil hutan kayu. Meskipun penerimaan Negara dibidang kehutanan menurun tetapi kegiatan perekonomian dari usaha bidang kehutanan masih tetap memberi konstribusi penting khususnya pada pembangunan di daerah penghasil kayu termasuk untuk daerah Kabupaten Dharmasraya yang mendapatkan dana bagi hasil dari PSDH DR. Dana bagi hasil yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dari PSDH DR sampai akhir tahun 2010 adalah sebesar Rp. 3.028.464.819.70, jika dilihat dari segi jumlah merupakan suatu jumlah yang cukup besar untuk melaksanakan kegiatan. Dana ini sampai tahun 2010 masih belum bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan sektor kehutanan,

hal

ini

karena

masih

kurangnya

informasi

menganai

pemanfaatan dana bagi hasil tersebut oleh Pemerintah Daerah. Selama ini semua dana bagi hasil sektor kehutanan yang masuk ke kas daerah dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan di sector lainnya. Untuk tahun 2011 sesuai dengan surat Menteri Kehutanan Nomor : dan edaran dari Gubernur maka dana bagi hasil kehutanan harus diprioritaskan untuk sektor kehutanan, maka pada penyusunan APBD tahun 2011 sektor kehutanan telah dapat memanfaatkan dana bagi hasil tersebut untuk melaksanakan kegiatan kehutanan. 2.2.4. Sektor Perkebunan Sektor perkebunan merupakan primadona bagi masyarakat Kabupaten Dharmasraya dimana penggunaan tanah untuk tanaman perkebunan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2010, seluas 112.781,57 Ha yang terdiri dari 11 komoditi dengan swadaya, Pola Kemitraan, pola bapak angkat anak angkat, PIR TRANS dan PBSN. Potensi pengembangan lahan perkebunan di Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

30

Kabupaten Dharmasraya adalah seluas 35.900 ha yang terdiri dari: pengembangan karet 13.400 Ha, peremajaan karet 9.500 Ha, pengembangan kelapa sawit 10.000 Ha dan pengembangan kakao 3.000 Ha. 2.2.4.1. Potensi Sumberdaya Dengan memahami bahwa pelaku utama pembangunan perkebunan adalah masyarakat petani, maka langkah awal yang telah ditempuh oleh Dinas

Kehutanan

dan

kelompok-kelompok

Perkebunan

tani

dan

adalah

koperasi

dengan sebagai

menumbuhkan modal

dasar

pemberdayaan petani dan pemberdayaan ekonomi petani, karena kelompok tani merupakan unit terkecil masyarakat pertanian dan perkebunan

yang

ikut

berperan

dalam

menumbuhkan

ekonomi

kerakyatan. Dalam menghadapi era pasar bebas dimana kemampuan petani dalam hal pengetahuan, teknologi dan modal terbatas untuk menghadapi kekuatan yang besar (pengusaha besar), dibutuhkan kekuatan cukup besar pula, sehingga satu-satunya jalan petani harus bersatu membentuk kesatuan yang disebut

”Kelompok tani”.

Kelompok tani

dengan

Koperasi

diharapkan dapat lebih tangguh, mandiri, mampu berdaya saing.Jumlah kelompok tani pada tahun 2010 adalah untuk karet 1.033 kelompoktani, untuk kelapa sawit 589 kelompok tani, 115 untuk kelompok tani kakao, dan koperasi perkebunan 26 unit. Rincian Kelompok perkomoditi sbb : Tabel 2.8 Jumlah Kelompok Tani Menurut Komoditi Tahun 2010 No

Komoditi

Jumlah Kelompok

1

Karet

2

Kelapa Sawit

589

3

Kakao

115

Jumlah

Keterangan

1.033

1737

Sumber Data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Dharmasraya Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

31

Selain dari potensi petani, bersama kelompok tani, dan koperasi terbuka juga peluang untuk potensi pengembangan ilmu pengetahuan dengan direncanakannya pembangunan Kebun plasma nutfah kelapa sawit

2.2.4.2. Potensi Komoditi Komoditas perkebunan secara umum merupakan komoditas agribisnis yang dalam pengembangannya dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu minat pasar, minat petani dan potensi lahan. Jenis komoditi perkebunan di Kabupaten Dharmasraya tercatat terdapat 15 jenis komoditi perkebunan rakyat dan hampir semua jenis tanaman tersebut mengalami peningkatan produksi. Untuk lebih jelasnya luasan areal produksi tanaman perkebunan tahun 2010 dari 10 jenis komoditi yang paling besar dapat dilihat pada Tabel berikut ini : Tabel 2.9 Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Komoditi Tahun 2009 No

Komoditi

1.

Karet (PR)

2.

Karet (PBSN)

KK

Luas / Area (Ha)

Produksi (Ton)/Th

25.900

38.129.,50

14.771,15

-

2.639,00

848.30


32

3.

Kelapa Sawit (PR)

14.799

29.089,50

213.154,98

4.

Kelapa Sawit (PBSN)

-

39.800,54

413.225,75

5.

Kelapa Dalam

4.953

961,50

290,49

6.

Casiavera

2.168

162,00

-

7.

Cengkeh

83

22,00

99,47

8.

Kopi

807

458,00

93,68

9.

Kakao

5.898

1.464,28

288,06

10.

Pinang

91

47,25

5,39

54.717

112.781,57

642.77,10

Jumlah

Sumber Data Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Dharmasraya

Luas tanaman perkebunan rakyat dengan

jenis komoditi yang banyak

diminati petani pekebun selain kelapa sawit, baik yang sudah berproduksi maupun yang belum berproduksi seperti berikut : Tabel 2.10 Luas Tanaman Perkebunan rakyat Menurut Jenis Tanaman No

Komoditi

Produktif

Belum Produktif

Tidak Produktif

Jumlah Total

1.

Karet

28.453

7.468

2.181

38.102

2.

Kopi

433.00

18.50

15.50

467.00

3.

Kelapa

844.00

91.00

32.00

967.00

4.

Cengkeh

7.00

2.00

13.00

22.00

5.

Pinang

14.50

22.50

0.00

37.00

6.

Coklat

619.27

776.08

0.00

1395.35


Sebagai komoditi unggulan kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan dapat dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu : 1. Swsta murni 2. Kebun inti Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

33

3. Plasma Data pengelolaan kebun sawit oleh perusahaaan terdapat pada

tabel

dibawah ini : Tabel 2.11 Luas dan Produksi Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan Besar Tahun 2009 No 1.

Jenis Pengusahaan

Luas/Area (Ha)

Produksi

3431.50

30 959.96

Swasta Murni a. Tanaman Belum Menghasilkan b. Tanaman Menghasilkan

2626.10 2.

Realisasi Kebun Inti a. Tanaman Belum Menghasilkan b. Tanaman Menghasilkan

3.

Realisasi Plasma a. Tanaman Belum Menghasilkan b. Tanaman Menghasilkan

22.482.90

Jumlah Total

68.340.04

1000.00 38.800.54

799.450.13

400.362.63 1230.772.72


Selain perkebunan kelapa sawit yang diklelola oleh masyarakat secara mandiri, umumnya kebun kelapa sawit yang berskala besar dikelola oleh perusahaan swasta atau Koperasi Unit Desa (KUD), dimana perusahaan dan KUD yang mengelola kebun sawit ini cukup banyak dengan total luas 100.35 ha. Tabel 2.12 Data Luas Perkebunan Kelapa Sawit No

Identitas

Lokasi

Luas Kebun (Ha)

Swasta dan KUD

71.860

1.

PT. TKA

Asam Jujuhan

2.

PT. Incasi Raya

Koto Besar


13.272 7.000

34

No

Identitas

Lokasi

Luas Kebun (Ha)

3.

Tranco Pratama

Koto Besar

4.

PT. SAK

Padang Laweh

6.783

5.

PT. SMP

Koto Besar

6.645

6.

PT. SAK Sei Aye

Koto Besar

2.640

7.

PT. AWB

Koto Baru

10.200

8.

PT.Agro Palma Anugrah

Durian Simpai

9.

PT. Agro Abadi Sejahtera

IX Koto

10.

KUD Mawar

Beringin Sakti

11.

KUD Marga Makmur

Marga Makmur

12.

KUD Wibawa Mukti

Pinang Makmur

13.

KUD Sungai Dareh

Sungai Dareh

14.

KUD Lestari Mulya

Tabek

15.

KUD Timpeh

Timpeh

16.

KUD Bina Tani

Lagan Jaya

800

17.

KUD Bersama Makmur

Banja Makmur

700

18.

KUD Bukit Sentosa

Bukit Harapan

800

19.

KUD Bukit Jaya

Harapan Mulya

700

20.

KUD Sopan Jaya

Sopan Jaya

700

21.

KUD Suka Maju

Muaro Timpeh VI

700

22.

KUD Teratai

Muaro Timpeh VII

500

23.

KUD Bukit Tujuh

Bukit VII

24.

KUD Lubuk Karya

Sitiung IV Blok C Koto Besar

866

25.

KUD Sinar Makmur

Sitiung IV Blok B Koto Besar

603

26.

KUD Bina Usaha

Sitiung IV Blok D

2.235


399

600 1.560 929 1.036 903 2.784 990 1.636

1.000

35

No

Identitas

Lokasi

Luas Kebun (Ha)

Koto Besar 27.

KUD Remaja Makmur

Sitiung IV Blok A Koto Besar

1.128

28.

KUD Koto Salak

Sitiung III Sungai Rumbai

562

29.

KUD Kosko Pabo

Koto Besar

600

30

KUD Pilar

Batu Kangkung

1.081

31.

KUD Beringin Indah

Padang Laweh

658

32.

Kopentren Darussalam

Sitiung V Blok C

300

33.

KUD Gotong Royong

Pulai Sitiung

300

34.

Kopentren Inti Pulai

Pulai Sitiung

250

Perkebunan Rakyat

28.445

1.

Kec. Pulau Punjung

Kec. P.Punjung

2.

Kec. IX Koto

Kec. IX Koto

542

3.

Kec. Sitiung

Kec. Sitiung

3.745

4.

Kec. Timpeh

Kec. Timpeh

5.306

5.

Kec. Koto Baru

Kec. Koto Baru

842

6.

Kec. Koto Salak

Kec. Koto Salak

542

7.

Kec. Tiumang

Kec. Tiumang

3.542

8.

Kec. Padang Laweh

Kec. P.Laweh

1.900

9.

Kec. Sungai Rumbai

Kec. S. Rumbai

1.104

10.

Kec. Koto Besar

Kec. Koto Besar

5.973

11.

Kec. Asam Jujuhan

Kec.A. Jujuhan

1.623

TOTAL

3.326

100.305



36

Ke depan sub sektor perkebunan memegang peranan yang semakin penting dalam struktur perekonomian rakyat. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah petani yang terlibat pada sub sektor perkebunan. 2.2.4.3. Potensi PAD Pendapatan asli daerah yang diperoleh dari

sektor Perkebunan cukup

besar, dimana pendapatan tersebut berasal dari 1. Retribusi dari penangkar pengusaha pembibitan tanaman perkebunan, 1. Galian C bidang perkebunan 2. Retribusi entres tanaman karet 3. Retribusi penjualan hasil perkebunan 4. Retribusi pasar lelang yang sudah dibangun dan dimiliki APBD, 5. Pengumpulan dana hibah dari perusahan swasta nasional yang berusaha pada sektor perkebunan dan pabrik pengolahan hasil perkebunan di Kabupaten Dharmasraya 6. Retribusi hasil penjualan bibit unggul komoditas perkebunan oleh UPTD Perkebunan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perkebunan sampai bulan Oktober 2010 telah terealisasi sebesar Rp. 2.431.321.385,- dengan rincian sumber pendapatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini : Tabel 2.13 PAD Dari Sektor Perkebunan Sampai Bulan Oktober Tahun 2010 No

Sumber PAD

Jumlah (Rp)

1

Penjual Bibit bersubsidi

2

Hibah PBSN TBS

3

Sewa Pemakai Aset daerah

3.570.000

4

Penjualan dokumen lelang

13.850.00

Ket

1.488.666.000 924.260.385


37

5

Pajak rumah makan Jumlah

981.000 2.431.321.385


2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang kehutanan dan perkebunan dan demi terciptanya tata pemerintahan yang baik maka Dinas Kehutanan dan perkebunan berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan tupoksi adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan

2. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, inventarisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan kehutanan dan perkebunan

3. Pelaksanaan bimbingan teknis budidaya tanaman kehutanan dan perkebunan 4. Pembangunan dan pengelolaan bibit perkebunan dan pengawasan balai bibit milik swasta wilayah wilayah Kabupaten Dharmasraya

5. Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan serta menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kebijakan di bidang pengembangan budidaya tanaman perkebunan dan kehutanan

6. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penangkar benih/bahan tanaman serta inventarisasi blok tanaman penghasil tinggi untuk tujuan penangkaran 7. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap standarisasi mutu pengolahan hasil tanaman perkebunan dan kehutanan serta penerapan teknologi pengolahan hasil tanaman perkebunan 8. Melaksanakan pembinaan, penetapan dan pemberian pertimbangan teknis dan izin usaha indistri primer hasil hutan kayu dan bukan kayu 9. Melaksanakan pembinaan, penetapan dan pemberian pertimbangan teknis serta tempat penampungan terdaftar hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu 10. Melaksanakan pencegahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

38

11. Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan

12. Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten

13. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten 14. Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala Kabupaten 15. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS.

16. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan

17. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan dan pendampingan petani pelaku agribisnis kepada masyarakat 18. Peningkatan kemampuan lembaga petani dan masyarakat pekebun 19. Melaksanakan pengiriman staf mengikuti pendidikan dan latihan bagi aparat Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk mendapatkan bekal ketrampilan professional, kemampuan teknis dan pengetahuan yang diperlukan bagi pelaksanaan keseluruhan siklus kegiatan pekerjaan perencanaan pembangunan Daerah 20. Melaksanakan

tugas-tugas

lainnya

yang

berkaitan

dengan

bidang

kehutanan dan perkebunan Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dan untuk memberikan pelayanan prima maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan harus didukung oleh kinerja aparatur yang andal. Kinerja pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya berdasarkan kekuatan, peluang, tantangan dan permasalahan selama kurun waktu lima tahun yang telah dicapai adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kualitas dan Kapasitas SDM Teknis Kehutanan dan Perkebunan Dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas SDM bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan maka telah dilaksanakan melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional. Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

39

Dengan dibekali pelatihan teknis bidang kehutanan dan perkebunan diharapkan ketrampilan dan pengetahuan aparatur lebih meningkat dan dapat diaplikasikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan terutama untuk tenaga teknis lapangan. Untuk bidang kehutanan setiap tahun rutin mengirimkan pegawai untuk mengikuti diklat teknis sebagai petugas penata usaha hasil hutan di Balai Pengelolaan Pemantau Hutan Produksi (BP2HP) Pakanbaru, juga ada pelatihan teknis dari Balai Latihan Kehutanan Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara. Pada bidang perkebunan juga telah dikirim pegawai untuk mengikuti pelatihan pengendalian hama terpadu, pelatihan pemeliharaan kakao dan pelatihan peningkatan produksi perkebunan. 2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Koordinasi Dalam menjawab

berbagai

permasalahan

yang ada

pada Dinas

Kehutanan dan Perkebunan diperlukannya koordinasi baik antara SKPD yang ada di Kabupaten maupun dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi. Diharapkan dengan adanya koordinasi yang baik maka keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan dapat berjalan dengan baik 3. Meningkatkan populasi tanaman kehutanan dan perkebunan Sesuai dengan sasaran yang ingin diraih salah satunya adalah untuk menambah luas tanaman kehutanan dan perkebunan. Dimana telah dilaksanakan kegiatan rehabilitasi pada kehutanan setiap tahunnya yang rutin dilaksanakan melalui kegiatan penanaman satu milyar pohon, dimana kegiatan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia sebagai salah satu upaya untuk pencegahan Global waring. Sedangkan untuk jenis tanaman perkebunan juga telah dilaksanakan kegiatan penanamannya setiap tahun seperti : sawit, karet, dan coklat. 4. Melaksanakan pengamanan terhadap kawasan hutan dan hasil hutan


40

Pengamanan terhadap kawasan hutan dilaksanakan secara langsung melalui patroli pengamanan hutan oleh polisi kehutanan terhadap daerah yang rawan dengan kegiatan illegal logging. Dengan adanya patroli

ini

diharapkan

dapat

menekan

kerusakan

hutan

akibat

penebangan liar. Dari kegiatan patroli ini telah berhasil diamankan kayu tanpa dokumen (tidak syah) dan telah disita untuk kemudian dilaksanakan pelelangan, dan hasil dari pelelangan masuk ke kas Negara. 5. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan produksi, dan produktifitas hasil perkebunan Untuk peningkatan mutu dan hasil produksi perkebunan serta untuk memudahkan masyarakat dalam membawa hasil kebunnya perlu dilaksanakan pembangunan jalan produksi perkebunan. Sedangkan untuk masa selanjutnya jalan produksi tetap merupakan prioritas yang akan dibangun serta perlu pembangunan pasar lelang untuk karet, dan pembangunan laboratorium tanah, daun dan kultur jaringan yang perlu dilengkapi sarana dan prasarananya. Untuk menilai pelaksanaan kegiatan dinas kehutanan dan perkebunan telah membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kehutanan

dan Perkebunan

Kab.Dharmasraya seperti tabel berikut :


41


42


43


44

2.4.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kurangnya respon dari masyarakat terhadap isu-isu mengenai lingkungan global (perubahan iklim, pemanasan global dan penipisan ozon), isu ini merupakan isu nasional dan telah mendapat perhatian dari berbagai belahan Negara didunia, dimana Indonesia yang memiliki hutan tropis yang masih cukup luas dijadikan tumpuan harapan untuk ikut andil mengurangi dampak pemanasan global ini dengan menjaga hutan yang masih tersisa sebagai sumber oksigen bagi hidup manusia dan ini merupakan suatu tantangan dan termasuk tugas yang harus diemban oleh dinas kehutanan dan perkebunan. Krisis ekonomi yang sempat melanda Indonesia telah membuka kesadaran dan cakrawala baru bahwa sektor perkebunan merupakan salah satu sektor andalan yang cukup mempunyai peluang yang menjanjikan. Bahkan berbagai kalangan melihat bahwa usaha di bidang perkebunan merupakan usaha yang strategis untuk perekonomian Indonesia , salah satu daya tarik utamanya adalah sesuai dengan perjalanan sejarahnya, sebagai penghasil devisa. Selain itu, dengan turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, maka pendapatan petani dalam Rupiah meningkat tajam yang apabila dikelola dengan baik akan membuka peluang bagi pemupukan modal guna meningkatkan kinerja perkebunan.

Selain itu dengan telah ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya. RTRW adalah dokumen yang menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor / bidang termasuk sektor kehutanan dan perkebunan. Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, berkeadilan, serasi serta mampu mewadahi perkembangan wilayah dan aktifitas perekonomiannya dengan tetap menjaga keseimbangan dan daya dukung dan daya tamping lingkungan. Daya dukung lingkungan bisa tetap dijaga secara konsisten dengan semakin meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.


45

BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Permasalahan kehutanan dan perkebunan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan membutuhkan perhatian dari semua pihak , berbagai upaya pengembangan perkebunan yang dilaksanakan selama ini belum sepenuhnya dapat mencapai produktivitas yang diharapkan. Masukan input yang

rendah

(gap

investment),

khususnya

yang

berkaitan

dengan

penggunaan bahan tanaman non unggulan serta aplikasi teknologi yang serba terbatas, menyebabkan produktivitas perkebunan rakyat yang mendominasi areal perkebunan kita secara umum masih relatif rendah. Namun demikian, hal mendasar yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah bagaimana mewujudkan perkebunan yang bukan saja produktif dan efisien, tetapi juga mampu mendistribusikan manfaat perkebunan itu secara berkeadilan dan berkelanjutan. Karakteristik komoditas primer perkebunan yang fluktuatif, merupakan tantangan utama bidang ini, demikian pula halnya dengan praktek perdagangan yang tidak adil. Jawaban untuk menghadapi tantangan ini adalah peningkatan produktivitas dan mutu hasil serta kreativitas dan daya inovasi untuk mengembangkan ragam produk (Product development) yang sesuai dengan selera pasar. Produktivitas mencakup produktivitas tanaman maupun produktivitas usaha, yang kesemuanya bertumpu pada kualitas sumberdaya manusia. Mencermati kondisi yang ada saat ini dan kondisi yang menjadi harapan pada waktu yang akan datang, maka dapat teridenfifikasi beberapa masalah mendasar yang merupakan penghambat pelaksanaan tugas pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan. Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

46

Hasil

identifikasi

terhadap

permasalahan

ini

menjadi

dasar

dalam

merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pokok sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Permasalahan pokok yang ada pada sektor kehutanan dan perkebunan adalah sebagai berikut : 1. Sektor Kehutanan Pada pengelolaan bidang kehutanan, permasalahan pokok di Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut : - Terdapatnya alih fungsi hutan produksi tetap dan areal hutan lainnya untuk kegiatan non kehutanan - Terjadinya degradasi pada Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat kegiatan eksploitasi hasil hutan - Lemahnya kebijakan dan pengawasan atas kawasan hutan serta belum mantapnya kawasan hutan sehingga masih terjadi penyerobotan kawasan hutan dan kegiatan illegal logging dan penambangan liar dikawasan hutan - Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan fungsi hutan serta desakan ekonomi masyarakat sekitar hutan, sehingga memicu tingginya tekanan terhadap kawasan hutan 2. Sektor Perkebunan Permasalahan dan potensi pengembangan komoditi unggulan

kelapa

sawit dan karet dimasa datang adalah terkait dengan aspek budidaya dan pengolahan hasil - Pengembangan kelapa sawit masalah utama yang perlu diatasi adalah pengolahan hasil kelapa sawit perkebunan rakyat, pemasaran dan transportasi. - Pengembangan karet Sebagai

sentra

karet

terbesar

di

Sumatera

Barat,

Kabupaten

Dharmasraya perlu meningkatkan kualitas dan produktifitas bahan olahan karet (bokar). Berdasarkan penelitian dan pengembangan pertanian Departemen Pertanian pada tahun 2005 telah menargetkan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

47

bahwa bagian yang diterima petani karet minimal 80 % FOB (Fee On Board/Harga eksport) pada tahun 2025 sebagai upaya peningkatan pendapatan petani. Untuk itu perlu pengembangan pengolahan karet dalam bentuk slab dan sheet ditingkat petani dan peningkatan akses jalan produksi perkebunan. - Pengembangan komoditi perkebunan potensial lainnya Pengembangan kemandirian daerah dalam pengembangan perkebunan dengan pengembangan pengolahan ditingkat petani untuk menstabilkan harga

dan

meningkatkan

nilai

tambah,

meningkatkan

bantuan

permodalan bagi petani, dan pembangunan pabrik pengolahan dengan modal daerah atau pola pelibatan kepemilikan saham petani dalam usaha industry - Meningkatkan produksi dan produktifitas produk unggulan karet, kelapa sawit dan komoditi lainnya seperti kopi dan kakao melalui menjamin input bibit unggul, pupuk dan peremajaan - Meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan dengan pengembangan pengolahan hasil perkebunan ditingkat petani - Pengembangan pabrik pengolahan sawit dan industry hilir lanjutan pengolahan produk makanan - Pengembangan mengembangkan

prasarana pasar

pemasaran

agropolitan

hasil

perkebunan

perkebunan

yang

dengan berfungsi

memperpendek mata rantai pemasaran dan menjaga tingkat harga komoditi serta mengembangkan jalur akses yang menghubungkan kawasan budidaya perkebunan dengan jalur transportasi regional. Selain permasalahan tersebut diatas permasalahan yang juga mendasar dalam pengelolaan sektor kehutanan dan perkebunan adalah Sumber Daya Manusia (SDM), dimana sumber daya manusia berkualitas khususnya bidang teknis kehutanan dan perkebunan sangat terbatas, baik secara kuantitatif maupun pendistribusiannya yang belum proporsional sesuai beban tugas dan tanggungjawab. Disamping itu diharapkan pegawai Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah orang-orang yang memang mempunyai basic dan keahlian dibidang kehutanan dan perkebunan, dimana mereka telah dibekali Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

48

dengan berbagai pelatihan dan pendidikan teknis kehutanan dan perkebunan sehingga bisa diaplikasikan dalam melaksanakan pekerjaan ataupun kegiatan di lapangan. Jika dilihat dari data yang ada pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan pegawainya kebanyakan sudah berusia mendekati pensiun dan mulai tahun 2011 bahkan sudah ada yang pensiun. Hal ini jika dilihat dari beban pekerjaannya yang diemban oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan mungkin terasa agak berat karena dengan kegiatan yang demikian banyak dan beragam dikelola oleh pegawai yang ada dirasa sangat kurang sekali, apalagi dengan semakin banyaknya kegiatan yang ditawarkan oleh Pemerintah pusat kepada Daerah, yang pelaksanaannya tergantung kesanggupan daerah. Dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan, akan sangat disayangkan jika kita tidak bisa melaksanakan kegiatan karena kekurangan sumber daya manusia. Kedepan kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian karena seperti diketahui Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan instansi atau dinas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Visi Kabupaten Dharmasraya yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 -2015 adalah : “ MEWUJUDKAN MASYARAKAT DHARMASRAYA YANG BERIMAN, SEHAT, CERDAS, AMAN, BERBUDAYA, ADIL DAN SEJAHTERA PADA TAHUN 2015 “ Visi diatas dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk misi, dimana misi dari Kabupaten Dharmasraya tahun 2010-2015 sebagai berikut : 1. Menata, Mengembangkan dan menyelenggarakan manajemen pemerintah daerah yang responsive, akuntabilitas, transparansi, partisipatif, dan profesional dengan menempatkan aparatur yang berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki serta sesuai dengan peraturan jenjang karier kepegawaian yang berlaku demi mengutamakan pelayanan kepada masyarakat secara prima. Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

49

2. Membangun Sumber Daya Manusia yang handal dan mampu menguasai IPTEK melalui peningkatan mutu pelayanan penidikan berdasarkan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT. 3. Meningkatkan kualitas hidup mesyarakat dari aspek sosial, ekonomi dan budaya

yang

kemiskinan

berbasis

dengan

kerakyatan

menigkatkan

dalam

mutu

rangka

pelayanan

penanggulangan kesehatan

dan

kesejahteraan sosial. 4. Mewujudkan

pemerataan

pembangunan

dengan

memperkecil

ketimpangan pembangunan antar wilayah dan antar lapisan/kelompok masyarakat. 5. Menigkatkan pembangunan infrastruktur guna pengembagan potensi dan sumberdaya daerah. 6. Mengembangkan dan menggerakkan sumber investasi untuk pengelolaan potensi sumberdaya daerah. 7. Mengembangkan dan memberdayakan koperasi dan UMKM sebagai basis ekonomi daerah. 8. Mengembangkan pariwisata yang bernuansa historis, kultural dan agamis. 9. Mengembangkan ekonomi daerah yang berbasis pertanian (pertanian tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, perikanan perkebunan, dan kehutanan) menuju agribisnis dan agroindustri. 10. Membangun masyarakat yang berbudaya, sejahtera dan agamis. 11. Memperkuat kapasitas kelembagaan sosial, ekonomi, politik, budaya dan keagamaan di masyarakat. 12. Meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban umum melalui penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan. 13. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan. 14. Mengembangkan pembangunan pedesaan sebagai basis pembangunan daerah. Dari 14 misi yang telah diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati diatas maka oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dijabarkan lebih lanjut dari misi ke 9 dan misi ke 13. Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

50

3.3. Telaahan Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prop. Sumatera Barat Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan

melaksanakan tugas dan perannya

Kabupaten

Dharmasraya

dalam

harus memperhatikan isu-isu strategis

yang berkembang saat ini dan lima tahun yang akan datang, sebagai respon terhadap perkembangan dinamika lingkungan strategis baik regional maupun nasional ataupun global. Hal ini merupakan responsesuai dengan amanat RPJMD Kabupaten Dharmasraya sebagai upaya mendukung tercapainya visi pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya. Isu-isu strategis yang dirumuskan dengan berdasarkan kepada peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga tidak lupa memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga institusi Dinas Kehutanan dan perkebunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Isu-isu strategis yang menjadi dasar dalam menentukan program dan kegiatan prioritas selama lima tahun kedepan (2011-2015) sebagaimana yang tercantum dalam renstra dinas kehutanan dan perkebunan Propinsi Sumatera Barat adalah : a. Sumatera Barat daerah rawan bencana Tropografi Sumatera Barat yang berbukit dan bergelombang dan sebagian jenis tanahnya peka terhadap erosi, juga Sumatera Barat termasuk daerah rawan gempa karena berada diatas lempengan semangka yang selalu

harus

diwaspadai.

penebangan kayu

Dengan

adanya

pembalakan

liar

atau

secara liar akan membuka tutupan vegetasi dari

berhutan menjadi tidak berhutan, akibatnya adalah ketika musim hujan tiba daerah yang telah gundul tidak ada tanaman sehingga tidak ada penahan air tanah akan terjadi erosi dan tanah longsor dan ini sudah sangat sering terjadi. Untuk itu peran hutan sangatlah vital bagi hidup manusia dan harus dijaga kelestariannya. b. Hulu sungai besar untuk wilayah Riau dan Jambi Letak Sumatera Barat sebagai hulu sungai-sungai besar yang mengalir ke Propinsi tetangga Riau dan Jambi, dan sebagai satu kesatuan DAS Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

51

pengelolaan hulu hilir menjadi penting dan Sumatera Barat memegang peranan strategis dalam pengelolaan DAS tersebut. Untuk Kabupaten Dharmasraya merupakan hulu dari Sungai Batang Hari. c.

Keberadaan lahan kritis didalam dan luar kawasan hutan Dengan berkembanganya jumlah penduduk maka tekanan terhadap hutan juga semakin meningkat, ini berkaitan dengan kebutuhan lahan sebagai pemenuhan untuk kebutuhan masyarakat. Dengan lahan yang semakin terbatas masyarakat mulai membuka hutan untuk membuka lahan baru tanpa memikirkan dampak atau akibat dari pembukaan hutan yang terus menerus dan terus meluas setiap tahunnya. Akibatnya adalah hutan semakin kritis dan dan tidak mampu melakukan fungsinya lagi sebagai pelindung daerah sekitarnya atau tidak lagi mampu menangkap air ketika hujan turun, untuk itu perlu dilakukan upaya rehabilitasi terhadap hutan yang sudah rusak.

d. Pasokan kayu hutan alam semakin berkurang Kayu yang berasal dari IUPHHK- HA dan IPK sudah semakin berkurang, untuk

itu

diperlukan

langkah

strategis

untuk

mengantisipasinya.

Disamping itu penyediaan kayu juga mulai bergeser kearah penyediaan kayu yang bersumber dari kayu yang ditanam masyarakat. Pengembangan kayu rakyat juga merupakan salah satu jawaban dari permasalahan yang ada. e. Rendahnya kualitas bibit perkebunan Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan produksi adalah dari bibit atau benih yang dipakai, dimana benih yang baik akan memberikan hasil produksi yang baik.Tingginya nilai jual dari bibit merupakan salah satu faktor yang menyebabkan petani pekebun yang rata-rata adalah masyarakat yang kurang mampu memakai bibit asalan dengan kualitas yang tidak diketahui sehingga hasil produksi juga kurang memuaskan.


52

f.

Adanya dualisme ekonomi pada perkebunan, yaitu antara perkebunan besar dengan modal yang besar dan perkebunan rakyat dengan modal terbatas dan luas terbatas sehingga terjadi ketimpangan ekonomi yang berakibat juga pada konflik sosial

g.

Adanya dualisme kepemilikan lahan atau ketidakpastian hak masyarakat yang tidak kunjung selesai dimana hak menguasai lahan oleh Negara atau tanah ulayat yang kemudian diberikan kepada badan hukum atau perusahaan sebagai hak guna untuk usaha perkebunan sangat dominan, dengan mengabaikan hak-hak masyarakat di dalamnya. Pada beberapa daerah kondisi demikian ini telah menimbulkan konflik sosial serta dampak negatif terhadap lingkungan.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Isu strategis merupakan suatu kondisi atau permasalahan yang mempengaruhi langkah dan proses dalam pencapaian visi dan misi karena itu Isu strategis harus diperhatikan karena apabila tidak diperhatikan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Isu strategis dapat dirumuskan dari analisis lingkungan eksternal dan juga berdasarkan pengamatan lingkungan internal. 1. Sektor Kehutanan Berdasarkan SK Menhut Nomor : 304/Menhut-II/2011 tanggal 9 Juni 2011 luas kawasan hutan Kabupaten Dharmasraya adalah 92.150 ha dari total wilayah Kabupaten Dharmasraya 296.113 ha, dari luas kawasan hutan yang ada didominasi oleh hutan produksi terbatas dengan luas 31.224 ha, hutan produksi tetap 26.770 ha, hutan lindung 11.986 ha, hutan yang dapat dikonversi 16.761 ha, taman nasional 3.546 ha dan cagar alam 2.863 ha. Berdasarkan data kawasan diatas maka Kabupaten Dharmasraya termasuk salah satu Kabupaten yang mempunyai hutan yang cukup luas dan merupakan salah satu Kabupaten penghasil kayu di Propinsi Sumatera Barat, sehingga berakibat dengan semakin meningkatnya tekanan terhadap kawasan hutan. Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

53

Paradigma

pembangunan

kehutanan

saat

ini

adalah

bagaimana

pengelolaan hutan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Selama ini paradigma masyarakat terkait dengan keberadaan kawasan hutan hanyalah sebagai penghasil kayu yang manfaat ekonominya langsung dirasakan masyarakat dan sebagai penyedia lahan sehingga banyak terjadi illegal logging atau penyerobotan kawasan hutan. Sebagai salah satu sumber daya produktif permasalahan kawasan hutan merupakan masalah yang umum di Propinsi Sumatera Barat termasuk Kabupaten Dharmasraya, dimana tingginya alih fungsi lahan yang disebabkan perambahan kawasan hutan untuk kegiatan diluar kehutanan, dengan dalih tanah ulayat cukup banyak terjadi. Disisi lain kepastian kawasan hutan atau batas-batas kawasan hutan dilapangan belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, sehingga sering terjadi konflik dengan masyarakat. Berdasarkan peraturan pemanfaatan hutan oleh Kementerian Kehutanan, pada dasarnya penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan prinsip meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan fasilitasi

kebutuhan

pembangunan.

Untuk

Kabupaten

Dharmasraya

pemanfaatan hutan ini belum sepenuhnya dimanfaatkan dimana upaya pemberdayaan

masyarakat

melalui

HTR,

Hkm,

hutan

desa

dan

pemanfaatan jasa lingkungan belum terlaksana, seharusnya dengan adanya kegiatan tersebut dapat mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan. Selain itu juga program dari Kementerian Kehutanan dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari maka seluruh kawasan hutan terbagi kedalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dimana KPH merupakan kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dikelola secara efisien dan lestari Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

54

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan hutannya. KPH dapat berbentuk KPHK untuk hutan konservasi, KPHL untuk hutan lindung dan KPHP untuk hutan produksi. Kabupaten Dharmasraya melihat luas hutannya termasuk dalam KPHP dan pengajuan untuk membentuk KPHP ini sedang dalam proses oleh Dinas Kehutanan dan perkebunan ke kementerian Kehutanan. 2. Sektor Perkebunan Sebagai sektor yang penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat dalam perkembangannya, subsektor ini tidak terlepas dari berbagai dinamika lingkungan nasional dan global. Perubahan strategis nasional dan global tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan perkebunan

harus

mengikuti

dinamika

lingkungan

perkebunan.

pembangunan perkebunan harus mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi perkebunan Masih rendahnya produktifitas perkebunan dan kurangnya daya saing produk perkebunan yang diakibatkan oleh kesulitan pemasaran dimana struktur pasar yang berkembang cenderung kearah struktur pasar tidak bersaing (oligopsoni) dimana perusahaan yang membeli cenderung menentukan harga seenaknya karena mereka berprinsip tanpa membeli produk dari masyarakat pekebun pun suplay bahan baku untuk industry mereka sudah cukup terpenuhi dari kebun mereka sendiri. Khusus dalam perolehan dari nilai tambah perkebunan besar, tampak masih sangat terbatas sebagaimana diperlihatkan oleh produk akhir yang diusahakan, yaitu masih terbatas pada produk-produk primer perkebunan. dan cenderung masih merupakan pensuplai bahan baku. Jika dilihat dari perkembangan pasar yang ada pengusahaan komoditas primer cenderung kurang menguntungkan. Terlihat kecenderungan harga komoditas primer semakin merosot, sedangkan harga komoditas sekunder dan turunannya cenderung meningkat. Juga terlihat peningkatan nilai tambah yang sangat nyata bila mengolah komoditas primer menjadi komoditas yang lebih hilir. Kenyataan ini menuntut dilakukannya pengusahaan perkebunan secara Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

55

terintegrasi melalui sektor hulu tengah dan hilir untuk mengintegrasikan pengusahaan komoditas primer dengan komoditas yang lebih hilir. Disamping masih rendahnya pemanfaatan teknologi. Hal ini terlihat dengan masih terbatasnya masyarakat petani yang menggunakan klon unggul dalam usaha kebunnya dan petani cenderung memilih tanaman monokultur yang menyebabkan jika komoditi tersebut turun harganya maka petani mengalami kerugian. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani pekebun diperlukan juga kelembagaan petani pekebun yang tangguh untuk saat ini kelembagaan yang ada masih belum sepenuhnya mampu mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat, sekaligus mempertangguh struktur komoditas dan efisiensi dari seluruh rangkaian kegiatan. Penumbuhan kelembagaan petani dan pengembangan kemitraan usaha antara petani dengan pengusaha atau perkebunan besar masih menghadapi beberapa kendala diantaranya adalah masih terjadinya ekonomi dualistik antara perkebunan rakyat dengan perkebunan besar,yang sering menimbulkan konflik. Pembangunan kehutanan dan perkebunan lima tahun ke depan secara garis besar ditujukan untuk dapat menangggulangi persoalan yang telah dikemukakan diatas dengan mempertimbangkan pelestarian sumberdaya hutan, kebun sehingga manfaat hutan dan kebun semakin meningkat untuk mewujudkan kesejateraan dan kemakmuran masyarakat. Kedepannya untuk menjaga kontinuitas pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan meningkatkan pencapaian sasaran yang belum optimal, disamping diperlukan kerja keras juga sangat dibutuhkan konsistensi dukungan dari pemerintah baik berupa pendanaan, moral maupun kebijakan.

Demikian

pula

halnya

dengan

partisipasi

dari

para

stakeholder/ pemangku kepentingan. Dengan demikian pencapaian visi dan misi sesuai dengan rencana strategis yang telah dirumuskan dapat dicapai sesuai waktu yang telah ditetapkan. Indikator membaiknya kualitas sumberdaya hutan dan kebun adalah menurunnya deforestasi dan degradasi hutan

serta terselenggaranya


56

upaya-upaya

rehabilitasi

dan

meningkatnya

produksi

perkebunan.

Sedangkan indikator meningkatnya manfaat hutan dan kebun ditandai dengan meningkatnya konstribusi hutan terhadap perekonomian nasional berupa Pendapatan Domestic Bruto (PDB), penyediaan lapangan kerja dan kesempatan

berusaha

masyarakat,

serta

meningkatnya

kualitas

lingkungan hidup terutama dalam mananggulangi dampak perubahan iklim global dan ditujukan untuk dapat menanggulangi persoalan yang telah dikemukakan di atas dengan mempertimbangkan pelestarian sumberdaya hutan,

Kebun

dan

lingkungan

hidup,sehingga

akan

terwujud

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang berwawasan lingkungan dan agribisnis melalui pengelolaan sumberdaya hutan dan kebun. Isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan sektor kehutanan dan perkebunan Kabupaten Dharmasraya 5 tahun kedepan dikaitkan dengan isu nasional dan propinsi antara lain : 1. Berdasarkan Kebijakan “Millenium Development Goals” (MDG‟s Tahun 2015 Berbagai tujuan dan arget pencapaian MDGs yang relevan untuk rujukan perumusan isu strategis pembangunan sector kehutanan dan perkebunan yaitu

Memastikan

kelestarian

lingkungan

hidup

dengan

target:

memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang;

mengurangi

laju

kehilangan

keanekaragaman

hayati,

dan

mencapai pengurangan laju kehilangan yang signifikan. 2. Berdasarkan RPJPN Tahun 2005-2025 Visi pembangunan nasional tahun seperti tertera dalam RPJP Nasional 2005–2025 adalah“Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur”. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional dimana untuk sektor kehutanan dan perkebunan mengacu pada misi yang ke 6 yaitu Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.


57

3. Berdasarkan Isu Strategis Sektor/Kementerian a) Arah kebijakan pangan dalam RPJP Nasional yaitu menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Salah satu program yang prospektif yaitu sistem integrasi Tanaman – Ternak seperti integrasi kelapa sawit-sapi. b) Beberapa agenda penting dalam pembangunan sektor perkebunan bagi perbaikan rantai nilai kelapa sawit dan karet dalam MP3EI yang perlu dilihat sebagai acuan pembangunan komoditi yang sama di Kabupaten Dharmasraya yaitu: Peningkatan produksi kelapa sawit akan lebih difokuskan kepada peningkatan produktifitas CPO TBS per hektar, yang saat ini baru mencapai 3,8 Ton/Ha, mengejar ketertinggalan dari Malaysia yang telah mampu mencapai 4,6 Ton/Ha. Perbaikan infrastruktur jalan (akses jalan) dari lahan ke PKS, dan penyediaan tangki timbun yang memadai. Hasil penggilingan secara terstruktur harus mampu ditingkatkan, yakni dari rata-rata produksi CPO sekitar 21% menjadi diantara 24 – 25%. Hilirisasi produk kelapa sawit untuk memperkuat posisi strategis Indonesia. Perbaikan mutu bibit karet (wajib bersertifikat), perbaikan teknik budi daya (jarak tanam) dan perawatan tanaman karet yang baik. Sebanyak mungkin dihimbau untuk menggunakan kultivar karet bibit unggul (siap panen umur 3,5 tahun); Melakukan budidaya tumpang sari pada dua tahun pertama budidaya karet dengan tanaman pangan, seperti kacang tanah, jagung, ubi jalar dll, sehingga menambah penghasilan petani karet, dan secara tidak langsung ikut membangun ketahanan pangan setempat; Mengeliminasi kecurangan pencampuran lateks dengan bahan-bahan pengotor karet oleh para petani karet, serta meminimalkan jumlah pedagang perantara karet, agar penghasilan yang diterima petani menjadi lebih besar;


58

Penataan kelembagaan dan eksistensi para pengolah karet rakyat yang tidak efisien, perbaikan teknik pengolahan karet rakyat (bokar) dan karet lembaran (sheet); Menumbuhkembangkan industri produk hilir karet di dalam negeri, terutama untuk ban, sarung tangan, busa kasur dan bantal, kondom, sol sepatu, vulkanisir ban dan lain sebagainya. 4. Berdasarkan RPJP dan RPJM Provinsi Sumatera Barat Visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 yaitu : Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025. Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 adalah: Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat. Berdasarkan permasalahan dan isu makro wilayah, maka isu-isu strategis yang dapat di rumuskan untuk sektor kehutanan dan perkebunan 5 (lima) tahun kedepan antara lain : a) Belum adanya keterpaduan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Hal ini diakibatkan belum adanya rencana tata ruang wilayah yang dapat mengendaliankan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Dharmasraya. b) Masih lemahnya penanganan pasca panen dan tidak berkembangnya industri

pengolahan

untuk

meningkatkan

nilai

tambah

produk

perkebunan


59

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 4.1. Visi dan Misi Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya periode 2011 – 2015 Dinas Kehutanan telah menetapkan visi yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan ini menggambaran cita-cita yang ingin diwujudkan dan sekaligus sebagai pengarah dan sumber acuan dalam pelaksanaan tugas yang diemban oleh seluruh jajaran organisasi yaitu : “ Terwujudnya Pengelolaan Kehutanan dan Perkebunan Secara Lestari dan Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat “ Adapun makna yang tercermin dalam visi diatas adalah 1. Pemberi arah dan wawasan dalam melaksanakan kegiatan sektor kehutanan dan perkebunan. 2. Memberi motivasi dalam meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan 3. Peka terhadap aspirasi masyarakat dalam mewujutkan pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan Pemahaman atas pernyataan Visi dimaksud sebagai berikut : 1. Pengelolaan kehutanan dan perkebunan secara lestari dan produktif mengandung makna bahwa Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Dharmasraya dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dengan selalu memperhatikan aspek lestari, berkelanjutan, dan berkesinambungan sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang dengan


60

kondisi lebih baik, dan pengelolaan teknis budidaya secara maksimal untuk menghasilkan produksi dan produktifitas yang tinggi. 2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat mengandung makna bahwa Sumber Daya Alam khususnya Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Dharmasraya dapat dikelola dan dimanfaatkan berdasarkan prinsip ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Guna mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan upaya-upaya yang sistematis yang dituangkan sebagai misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya dengan mengacu kepada kerangka umum pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2011 – 2015. Dengan demikian maka misi dan tujuan masing-masing ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan, fungsi dan daya dukung sumber daya hutan dan kebun sehingga dapat berfungsi secara ekologi, ekonomi dan sosial bagi masyarakat 2. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam 3. Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu komoditi perkebunan secara berkelanjutan. 4. Penyedian sarana prasarana dan peningkatan sumberdaya perkebunan dan kehutanan 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya adalah sebagai berikut : Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka

waktu

5

(lima)

tahun

kedepan.

Perumusan

sasaran

memperhatikan indicator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

61

Kehutanan dan Perkebunan serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang dinas kehutanan menetapkan sasaran sebagai berikut : Tabel 4.16. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Dharmasraya No

Tujuan

1 1

Sasaran

2

Indikator sasaran

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

50

50

11

2046

157

100

50

1

1

1

1

1

3

1

11

11

11

11

11

1

1

2

2

2

24

24

24

24

7

7

7

7

7

7

3

Peningkatan jumlah

Peningkatan pengelola-

penutupan vegetasi

an terpadu sumber daya

dan bangunan

hutan untuk kelangsu-

konservasi tanah

ngan daya dukung DAS

1.

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-

Tertanamnya kawasan

4

5

hutan (ha)

2.

Tertanamnya luar kawasan hutan (ha)

3.

Tersusunnya dokumen RHL

1

(dokumen)

Peningkatan pember-

4.

dayaan masyarakat di-

Tersedianya sarana dan prasarana (paket)

dalam dan sekitar hutan

5.

Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air (unit)

2

Meningkatkan tata kelo

Peningkatan kebijakan

la produksi dan pereda-

dan pengawasan

ran hasil hutan yang

pemanfaatan sumber

optimal kerangka kelestarian

daya hutan

6.

Terpantaunya peredaran hasil hutan (Kec)

7.

Terkelolanya hasil hutan bukan kayu (jenis)

dan keteraturan dan keteraturan 8.

Terkendalinya usaha industri kehutanan (perusahaan)

9.

Terinventarisasinya penggunaan kawasan hutan (Kec)

3

Menurunnya gangguan

Peningkatan pengelola-

keamanan hutan dan

an kawasan hutan dan

hasil hutan

pencegahan alih fungsi

10.

Terpantaunya titik hotspot (Kec)

11

11

11

11

11

11.

Tersuluhnya msyarakat

3

3

3

3

3

11

11

11

11

11

hutan menjadi kawasan

sekitar hutan (kali)

non kehutanan 12.

Terlaksananya operasi/patroli pengamanan hutan (kali)


62

1

2

3

4 13

5

6

7

8

Terpeliharanya batas kawasan

9

40

hutan (Km)

4

Meningkatnya produksi

Peningkatan jumlah

dan nilai jual produk

areal perkebunan dari

perkebunan

masing-masing komoditi terutama komoditi ter-

14.

Terbangunnya kebun masyarakat

150

50

50

50

50

75

250

100

100

100

(ha)

15.

besar yaitu : kelapa ,

Teremajakannya kebun masyarakat (ha)

sawit dan karet

Peningkatan jumlah

16.

Terpeliharanya demplot karet (ha)

17.

Terpeliharanya kebun benih (ha)

10

18

18

18

18

18.

Terbangunnya jalan produksi (km)

16

25.84

16

15

15

19.

Terbangunnya sumber benih/

produksi dan produkti-

5

10

10

10

terpantaunya sumber benih (ha)

fitas perkebunan 20.

Tersalurkannya bibit (btg)

22,500

55,200

21

Terpeliharanya bibit (btg)

280,000

22

Terbangunnya kelengkapan

35,000

35,000

35,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

12

12

1

labor, tanah, daun dan kultur jaringan (unit)

23

Luas demplot kakao yang terpelihara (ha)

Bertambahnya pengha-

Peningkatan pendapa-

silan petani pekebun

tan petani pekebun

24

Fasilitasi kerjasama dengan pihak swasta (kali)

25

Terbangunnya sarana prasarana

1

1

1

1

180

180

180

180

3

3

3

3

untuk pasar lelang

26

Petani terlatih (org)

27

Kelompok tani yang terkawal (kelompok)

28

Penurunan OPT perkebunan (%)

25

30

35


40

45

63

4.3. Strategi dan Kebijakan Strategi dan kebijakan merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan strategi dan kebijakan bertujuan untuk dijadikan pedoman atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi organisasi instansi Pemerintah. Dalam pencapaian visi dan misi eksistensi suatu organisasi tidak dapat dilepaskan dari perubahan yang terjadi pada lingkungan dimana organisasi tersebut berada, baik lingkungan internal maupun eksternal. Demikian juga, keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh sebab itu, dalam menyusun perencanaan strategis adalah suatu kelaziman untuk melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan. Kekuatan sebuah dokumen perencanaan strategis terletak pada tingkat fleksibiltas substansi rencana terhadap dinamika perkembangan kondisi lingkungan internal dan eksternal. Fleksibilitas rencana dapat diciptakan apabila dalam proses penyusunan perencanaan strategis mempertimbangkan kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal yang telah, sedang dan akan terjadi dalam kurun waktu perencanaan. Dengan mengetahui kondisi internal dan eksternal sekaligus dengan berbagai perkiraan dan asumsi dinamikanya di masa yang akan datang, maka dapat dilakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dengan

mempergunakan

metode

analisis

SWOT

(strengths/kekuatan,

Weaknesses/kelemahan, Opportunities/peluang dan Threats/tantangan). Identifikasi faktor-faktor SWOT adalah sebagai berikut : I. Analisis Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) Analisis lingkungan internal dilakukan terhadap kondisi berbagai aspek yang ada dalam lingkungan internal organisasi yang meliputi aspek Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

64

kelembagaan dan manajemen, sumber daya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana serta perangkat peraturan yang dijadikan acuan. Analisis lingkungan internal ini diperlukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan yaitu : I. Kekuatan (Strength) - Peraturan perundang-undangan bidang kehutanan dan perkebunan . - Tersedianya sumber daya aparatur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya yang mempunyai komitmen dan etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. - Kawasan hutan yang masih luas - Luasnya potensi kebun rakyat - Tersedianya anggaran pembangunan kehutanan dan perkebunan

2. Kelemahan (Weakness) - Semakin tingginya tingkat kerusakan hutan - Masih rendahnya produksi perkebunan - Harga komoditi perkebunan yang masih belum stabil - Terbatasnya sarana dan prasarana - Masih terbatasnya ketersediaan bibit berkualitas tinggi - Cenderung menurunnya produk kayu II. Analisis Lingkungan Eksternal (Peluang dan Ancaman) Analisis lingkungan eksternal dilakukan terhadap berbagai aspek di luar organisasi

yang

berpengaruh

terhadap

keberhasilan

penyelenggaraan

kewenangan di bidang kehutanan dan perkebunan dan implementasi program-program pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan. Analisis lingkungan eksternal diperlukan untuk mengetahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan dan tantangan yang berpengaruh terhadap keberhasilan dan`kinerja organisasi, dari hasil analisis didapat : 1. Peluang (Opportunity) - Adanya

pelimpahan

sebagian kewenangan di bidang kehutanan

dan perkebunan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

65

- Potensi sumber daya hutan dan kebun cukup besar - Tingginya permintaan terhadap hasil hutan dan kebun - Minat investasi dibidang kehutanan dan perkebunan - Adanya kepercayaan dan ketaatan hukum di masyarakat terhadap regulasi yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang berkaitan dengan penyelenggaraan aturan Tata Usaha Kayu. - Ketersediaan dana 2. Ancaman (Threat) - Masih adanya lahan yang masih belum dimanfaatkan masyarakat di wilayah Kabupaten Dharmasraya - Tingginya tekanan terhadap kawasan hutan - Persepsi masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup masih rendah. - Tingginya tingkat kebutuhan lahan - Penduduk miskin - Nilai jual produk perkebunan yang masih rendah Berdasarkan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal

maka dianalisa

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk menentukan alternatif strategi dengan menempatkan kedalam matrik SWOT yang akan menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yang dapat ditemput, yaitu : 1. Strategi SO, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya 2. Strategi ST, yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman 3. Strategi WO, yaitu strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada 4. Strategi WT, yaitu strategi yang berusaha menimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman Diagram matrik SWOT Dinas Kehutanan dan Perkebunan dapat dilihat dibawah ini :


66

DIAGRAM MATRIK SWOT INTERNAL -

-

-

Kekuatan (Strength) Peraturan perundang-undangan bidang kehutanan dan perkebunan Tersedianya sumber daya aparatur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya yang mempunyai komitmen dan etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kawasan hutan yang masih luas Luasnya potensi kebun rakyat Tersedianya anggaran pembangunan kehutanan dan perkebunan

Kelemahan (Weakness) - Semakin tingginya tingkat kerusakan hutan - Masih rendahnya produksi perkebunan - Harga komoditi perkebunan yang masih belum stabil - Masih terbatasnya ketersediaan bibit berkualitas tinggi - Cenderung menurunnya produk kayu alam - Keterbatasan sarana prasarana perkebunan dan kehutanan

EKSTERNAL

Peluang (Opportunity) pelimpahan sebagian kewenangan di bidang kehutanan dan perkebunan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Potensi sumber daya hutan dan kebun cukup besar Tingginya permintaan terhadap hasil hutan dan kebun Minat investasi dibidang kehutanan dan perkebunan Adanya kepercayaan dan ketaatan hukum di masyarakat terhadap regulasi yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang berkaitan dengan penyelenggaraan aturan Tata Usaha Kayu. Ketersediaan dana

- Adanya

-

-

-

-

-

Strategi STRENGTH – OPPORTUNITY - Mengefektfkan Peraturan perun-

-

-

--

-

dang-undangan sebagai landasan hukum dalam pengelolaan hutan dan kebun Melaksanakan kewenangan dibidang kehutanan dengan Menggunakan sumber daya aparatur yang mempunyai etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Mengoptimalkan anggaran yang ada dengan melaksanakan program yang dapat meningkatkan potensi hasil hutan dan kebun Menjalin kerjasama dengan pihak swasta sehingga dapat meningkatkan investasi dibidang kehutanan dan perkebunan Memaksimalkan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam penyelenggaraan aturan tata kayu

Strategi WEAKNESS OPPORTUNITY - Rehabilitasi hutan, lahan dan

kebun - Revitalisasi industry hasil hutan dan perkebunan - Meningkatkan daya saing produk perkebunan - Pengembangan komoditi perkebunan dengan bibit berkualitas tinggi - Pembangunan jalan produksi perkebunan

Strategi WEAKNESS THREATS Ancaman (Threat) Strategi STRENGTH – THREAT - Penegakan hukum dalam - Mengoptimalkan pemanfaatan Masih adanya lahan yang masih penanggulangan gangguan lahan, hutan dan kebun sesuai belum dimanfaatkan masyarakat kawasan hutan dengan peraturan perundangdi wilayah Kabupaten - Pemanfaatan lahan secara undangan yang ada Dharmasraya optimal - Meningkatkan persepsi masyarakat Tingginya tekanan terhadap - Pemanfaatan teknologi untuk akan pentingnya menjaga kawasan hutan peningkatan nilai jual produk kelestarian alam dan Persepsi masyarakat akan Meningkatkan kepercayaan pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup masih masyarakat terhadap pemerintah daerah rendah. Tingginya tingkat kebutuhan lahan Penduduk miskin Nilai jual produk perkebunan yang masih rendah


67

Berdasarkan matrik SWOT tersebut maka diperoleh strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas lingkungan dengan penghijauan dan pembuatan bangunan konservasi 2. Peningkatan kinerja pengusahaan dan penatausahaan hasil hutan dan industry kehutanan 3. Peningkatan pengamanan kawasan hutan dan hasil hutan 4. Peningkatan produksi dan produktifitas hasil perkebunan 5. Peningkatan sarana prasarana sumberdaya perkebunan dan kehutanan Agar strategi tersebut di atas dapat diimplementasikan maka ditetapkanlah dalam bentuk kebijakan sebagaimana berikut : 1. Pengelolaan terpadu sumber daya hutan untuk kelangsungan daya dukung DAS 2. Pengelolaan hutan berbasis kemasyarakatan 3. Peningkatan

capacity

building

pemerintah

dalam

pengawasan

dan

pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam 4. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 5. Meningkatkan produksi dan produktifitas perkebunan sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerah dan untuk memenuhi pasar di daerah lain Untuk mancapai sasaran dan tujuan jangka menengah 2010 – 1015 untuk Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan dalam 6 agenda pembangunan dimana untuk sektor kehutanan dan perkebunan termasuk dalam agenda yang ke 6 yaitu mengembangkan kegiatan ekonomi dan kesehajteraan masyarakat. Sebagai penjabaran operasional dari agenda pembangunan lebih lanjut ditetapkanlah dalam bentuk

prioritas pembangunan atau program strategis

yang bersifat lintas sektoral. Dimana kehutanan dan perkebunan mengacu pada prioritas Kabupaten yaitu : Prioritas 7. Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Dan Wilayah


68

Prioritas ini sesuai dengan potensi Dharmasraya yang memiliki potensi sumber daya alam, terutama pertambangan dan sumberdaya mineral. Eksploitasi potensi tambang erat hubungannya dengan kerusakan lingkungan. Potensi hutan Dharmasraya yang besar adalah aset yang perlu dijaga demi keseimbangan dan kelestarian lingkungan sekitarnya. Dengan prioritas ini diharapkan : 1) Terkelolanya sumber daya alam secara terpadu dan optimal. 2) Konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan, dan 3) Penurunan pencemaran lingkungan. Pengembangan pengelolaan sumberdaya alam hendaknya mengacu pada Pembangunan Tata Ruang dan Wilayah. Prioritas 10. Pengembangan Pertanian Yang Maju Dan Agroindustri. Prioritas pegembangan usaha pertanian yang maju dan agroindustri serta mempunyai nilai tambah tinggi diarahkan untuk mengembangkan perkebunan, dan kehutanan. Sehingga masyarakat dapat menikmati tingkat keuntungan yang tinggi dari hasil usahanya. Dengan prioritas tersebut diharapkan: 1) Usaha pertanian memberikan keuntungan tambahan yang tinggi, 2) Berkembang agroindustri dan agribisnis sesuai potensi wilayah, 3) Dharmasraya sebagai kabupaten agraris yang lebih sejahtera, 4) Mewujudkan pola pembangunan kawasan sentra produksi dan balai alih teknologi (technopark). Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.17 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Dharmasraya Visi :

Terwujudnya Pengelolaan Kehutanan dan Perkebunan Secara dan Produktif

Misi 1 :

Untuk Meningkatkan

Lestari

Kesejahteraan Masyarakat

Meningkatkan pemanfaatan, fungsi dan daya dukung sumber daya hutan


69

sehingga dapat berfungsi secara ekologi, ekonomi dan sosial bagi masyarakat Tujuan

Sasaran

1.Peningkatan jumlah Peningkatan pengelolaan penutupan vegetasi dan terpadu sumber daya bangunan konservasi hutan untuk tanah kelangsungan daya dukung DAS

Strategi

Kebijakan

Peningkatan kualitas lingkungan dengan penghijauan dan pembuatan bangunan konservasi

Pengelolaan terpadu sumber daya hutan untuk kelangsungan daya dukung DAS

Peningkatan pemberdayaan masyarakat didalam dan sekitar hutan 2.Meningkatkan tata kelola produksi dan peredaran hasil hutan yang optimal dalam kerangka kelestarian dan keteraturan

Peningkatan kebijakan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya hutan

Pengelolaan hutan berbasis kemasyarakatan

Peningkatan kinerja pengusahaan dan penatausahaan hasil hutan dan industry kehutanan

Peningkatan capacity building pemerintah dalam pengawasan dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam

Misi 2 : Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam Tujuan Menurunnya gangguan keamanan hutan dan hasil hutan

Sasaran Peningkatan pengelolaan kawasan hutan dan pencegahan alih fungsi hutan menjadi kawasan non kehutanan

Strategi

Kebijakan

Peningkatan pengamanan kawasan hutan dan hasil hutan

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

Misi 3 : Meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu kebun secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Tujuan

Sasaran

Meningkatnya produksi 1. Peningkatan jumlah dan nilai jual produk areal perkebunan dari perkebunan masing-masing komoditi, terutama komoditi terbesar yaitu kelapa sawit dan karet 2. Peningkatan jumlah produksi dan produktifitas komoditas perkebunan

Strategi

Kebijakan

Peningkatan produksi dan produksitifitas hasil perkebunan

Meningkatkan produksi dan produktifitas perkebunan sehingga dapat memenuhi kebutuhan daerah dan untuk memenuhi pasar di daerah lain


70

3. Peningkatan pendapatan pekebun

petani

4. Meningkatnya penerapan teknologi perkebunan

Misi 4

:

Memberdayakan petani untuk penerapan teknologi dan informasi perkebunan

Penyedian sarana prasarana dan peningkatan sumberdaya perkebunan

dan

kehutanan Tujuan

Sasaran

1. Meningkatkan sarana 1. Meningkatnya sarana prasarana dan sumber dan pra-sarana daya manusia pemasaran hasil kehutanan dan produksi perkebunan perkebunan 2. Meningkatnya ketrampilan dan keahlian SDM kehutanan dan perkebunan

Strategi

Kebijakan

Peningkatan sarana prasarana dan sumber daya perkebunan dan kehutanan

Pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan sumber daya perkebunan dan kehutanan


71

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Program merupakan suatu kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil lima tahun kedepan, sedangkan kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Dalam penyusunan program Dinas Kehutanan dan Perkebunan berkaitan erat dengan kebijakan yang telah digariskan, dengan memperhatikan urgensi masing-masing bidang yang ada serta ketersediaan sumberdaya, kebijakan-kebijakan teknis yang telah digariskan oleh departemen

teknis,

kebijakan

dan

komitmen

pemerintah

daerah,

juga

mempertimbangkan keadaan masa lampau, kini dan masa yang akan datang dan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan permasalahan-permasalahan yang ada Berdasarkan kondisi-kondisi diatas maka dijabarkan dalam bentuk program-program Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kesejahteraan petani 2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 5. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 6. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 7. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Selain program-program utama beruapa kegiatan juga terdapat program dan kegiatan pendukung yang merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan program pokok seperti untuk administrasi dan surat menyurat.

Rencana program dan kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Kehutanan dan Perkebunan lima tahun kedepan seperti tabel berikut : Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

72


73


74


75


76


77

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja merupakan uraian secara ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya, indikator menyampaikan secara spesifik apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuannya telah tercapai. Berdasarkan sasaran RPJMD maka indikator kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah : 1. Luas penanaman dalam dan luar kawasan hutan 2. Jumlah unit bangunan konservasi tanah yang dibangun 3. Jumlah dokumen rehabilitasi hutan dan lahan yang tersusun 4. Jumlah Kecamatan tempat pembinaan industry hasil hutan 5. Jenis usaha kehutan bukan kayu 6. Jumlah Kecamatan yang dipantau hotspotnya 7. Luas pemeliharaan pal batas kawasan hutan 8. Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan patroli pengamanan 9. Jumlah penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan 10. Jumlah pengadaan peralatan pengamanan dan penyuluhan kehutanan 11. Luas kebun masyarakat yang dibangun/diremajakan 12. Jumlah ketersediaan bibit unggul perkebunan : karet, coklat dan sawit 13. Luas kebun induk benih yang dipelihara 14. Jumlah penambahan populasi tanaman baru 15. Pengadaan sarana prasarana pasar lelang 16. Panjang jalan produksi yang terbangun 17. Pengadaan dan operasional laboratorium tanah dan daun 18. Jumlah petugas, petani dan kelompok perkebunan yang dilatih Kondisi kinerja pada awal dan akhir RPJMD serta target capaian indicator Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuain RPJMD sbb ini . Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

78


79


80


81

BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya ini merupakan arahan bagi SKPD Kehutanan dan Perkebunan Dharmasraya dalam penyelenggaraan

pembangunan

kehutanan

dan

perkebunan

di

Kabupaten

Dharmasraya sehingga hasil pembangunan dimaksud lebih berdaya dan berhasil guna karena tersedia acuan yang jelas. Namun mengingat demikian dinamisnya kondisi sosial ekonomi masyarakat serta kehidupan bernegara, maka untuk mengantisipasi dan menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan akan dievaluasi setiap 5 tahun sekali. Program-program yang tercantum didalam Rencana Startegis SKPD Kehutanan dan Perkebunan ini selain dibiayai oleh APBD juga dibiayai oleh dana bantuan pemerintah pusat dan sumber anggaran lain serta swadaya masyarakat, termasuk dunia usaha. SKPD Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi perangkat pemerintahan kabupaten untuk melaksanakan program-program yang telah dibuat, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah disusun Komunikasi yang intensif didasari semangat kekeluargaan harus terus dilaksanakan agar hasil pembangunan perkebunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat petani kebun Kabupaten Dharmasraya, sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan petani.


82

Tabel 14. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Capaian Pada Th Awal Perenca naan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

1

2

3

4

Luas penanaman reboisasi/pengkayaan kawasan hutan

100

50

ha

ha

Peningkata 1. Terlaksananya n jumlah penanaman dalam penutupan kawasan hutan vegetasi dan bangunan 2. Terlaksananya konservasi penanaman diluar tanah kawasan hutan/penghijauan 3. Terbangunnya bangunan konservasi tanah

Luas penanaman/penghijau an

Target

2011

2012

2013

5

6

7

40 ha

10 ha

Jumlah unit bangunan konservasi tanah yg dibangun

2014

2015

8

9

110 ha

1 unit

1

1

unit

unit

3 dok

1 dok

Jumlah dokumen RHL yg tersusun 4. Terlaksananya penyusunan RHL

2 dok

Meningkatk 1. Meningkatnya an tata penerimaan Negara kelola bukan pajak produksi dan 2. Terbinanya usaha peredaran industry kehutanan hasil hutan yang optimal 3. Berkembangnya dalam aneka usaha kerangka kehutanan kelestarian kayu/bukan kayu dan keteraturan

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan

Menurunnya 1. Menurunnya gangguan hotspot keamanan penurunan hutan dan logging hasil hutan

Jumlah Kecamatan yang dipantau hotspotnya

titik dan illegal

11 Kec

11 Kec

4 dok

1 keg

1 keg

1 keg

11 Kec

11 Kec

11

11

Kec

Kec

11

11

Kec

Kec

11

11

Kec

Kec

3 kali

3 kali

kehutanan Jenis usaha bukan kayu 1 jenis

3 jenis

5 jenis

11 Kec

11 Kec

11 Kec

11 Kec

Luas pemelihara-an pal batas kawasan hutan

2. Terpeliharanya batas kawasan hutan seluas 3. Penurunan illegal logging

Jumlah Kecamatan yang dibina

2 dok

40 km Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan patrol pengamanan

11 Kec

40 km 11 Kec

11 Kec

11 Kec

kasus

4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan

Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan Jumlah pengadaan peralatan pengamanan dan penyuluhan kehutanan

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

1 paket

5. Penyediaan peralatan pengamanan dan penyuluhan kehutanan sebanyak 1 paket


83

Meningkatn 1. Meningkatnya luas ya produksi kebun masyarakat dan nilai yang jual produk dibangun/diremaperkebunan jakan 2. Tersedianya bibit unggul perkebunan : karet, sawit dan coklat sebanyak 200.000 batang 3. Terpeliharanya sumber benih perkebunan seluas 24 ha

Luas kebun masyarakat yg dibangun/diremajakan

200 ha

3. Terlaksananya pengadaan peralatan laboratorium, tanah dan daun dan operasionalnya sebanyak 1 unit 4. Meningkatnya SDM pelaku perkebunan sebanyak 960 orang dan 16 kelompok

150 ha

Jumlah ketersediaan bibit unggul perkebunan : karet, coklat, sawit

50.000

50.000

50.000

btg

btg

btg

Luas kebun induk benih yang dipelihara

50.00 0 btg

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan pihak swasta

11 ha

24 ha

13 ha 13 ha

4. Terlaksananya kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka peningkatan nilai jual produk perkebunan dan pemutakhiran data luas perkebunan swasta

Meningkatk 1. Terbangunnya jalan an sarana produksi transuntuk perkebunan portasi dan sepanjang 80 km sumber daya manusia 2. Terbangunnya kehu-tanan sarana prasarana dan untuk pasar perkebunan komoditi perkebunan sebanyak 1 unit

150 ha

2 keg

1 keg

1 keg 1 keg

Terbangun-nya jalan produksi perkebunan seluas 80 km

15 km

15 km

15 Km

30 km

10

10

km

km

1

1

unit

unit

1

1

Paket

Paket

180

180

org

0rg

/3

/3

kelp

kelp

pembangu-nan sarana prasarana pasar lelang 1 unit Terlaksana-nya pengadaan operasional laboratorium dan daun

1 unit

1 unit

1 unit

dan tanah 1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Jumlah petugas, petani dan kelompok yang dilatih

240 0rg

180 org

180 org

180 org

/ 6 kelp

/3 kelp

/3 klp

/3 klp


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94

No

Indikator

Kondisi

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja

Kinerja

Pada Akhir

pada Awal

Periode RPJMD

RPJMD 2011 1

2 3 4

Luas penanaman dalam kawasan hutan

2012

2013

2014

2015

100 ha

50 ha

50 ha

-

Luas penanaman luar kawasan

25 ha

2046 ha

185 ha

150 ha

150 ha

2556 ha

Jumlah tanaman tertanam

10.000

1.023.000

30.000

25.000

20.000

1.108.000

2 dok

2 dok

4 dok

3 dok

1 dok

12 dok

1 unit

2 unit

1 unit

batang yang

Jumlah dokumen RHL yg tersusun Jumlah unit bangunan konservasi tanah yang dibangun

4 unit

5

Cakupan pembinaan IUIPHHK, IUPHHK, IPKL dan IPKT

1 keg

18

24

24

24

24

24

6

Jenis usaha hasil hutan bukan kayu

2

2

2

2

2

2

2

Pantauan terhadap peredaran hutan

11 Kec

11 Kec

11 Kec

11 Kec

11 Kec

11 Kec

11 Kec

7 kec

7 kec

7 kec

7 kec

7 kec

7 kec

7

hasil

8

Data Kec.pengguna Kawasan hutan

7 kec

9

Cakupan operasi/patroli pengamanan hutan

11 Kec

11 Kec

11 Kec

11 Kec

11 Kec

11 Kec

11 Kec

9

Pantauan hotspot

11 Kec

11 Kec

11 Kec

11 Kec

11 Kec

11 Kec

11 Kec

10

Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan

200 orang

150

150

150

150

450

titik

150

1 11

Jumlah pelaksanaan penyuluhan

12

Penyediaan peralatan pengamanan dan penyuluhan

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

3 kali

1 paket

1 paket

1 paket

3 kali


5 kali

3paket

95

kehutanan sebanyak 1 paket

Luas kebun yang dibangun

50 ha

50 ha

50 ha

50 ha

200 ha

14

Luas kebun yang dibangun

250 ha

50 ha

50 ha

50 ha

400 ha

15

Luas kebun yang diremajakan

250 ha

100 ha

100 ha

50 ha

500 hag

16

Luas demplot kakao SE yang dipelihara

1 ha

1 ha

5 ha

5 ha

15

Luas demplot karet yang dipelihara 16 km

26 km

20 km

8 kali

8 kali

3 ha

3 ha

3 ha

3 ha

3 ha

13

16

Luas jalan kebun yang terbangun

17

Monev terhadap kebun benih

15 km

82 km 16 km

18

Luas entres karet yang terpelihara

19

Jumlah bibit sawit yang

17

Terbangunnya jalan produksi untuk perkebunan sepanjang 80 km

15 km

15 km

30 Km

10 km

10 km

80 km

18

Terbangunnya sarana prasarana untuk pasar komoditi perkebunan sebanyak 1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

240 0rg

180 org

180 org

180 org

180 org

/ 6 kelp

/3 kelp

/3 klp

/3 klp

/3 kelp

20

21

Terlaksananya pengadaan peralatan laboratorium, tanah dan daun dan operasionalnya sebanyak 1 unit Meningkatnya SDM pelaku perkebunan sebanyak 960 orang dan 16 kelompok

3 ha

10 ha


96


97


98


99


100


101

sebagai berikut : A. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya hutan a. Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan b. Pengembangan hasil hutan non kayu (pengelolaan sarang burung wallet) c. Pembuatan model budi daya lebah madu d. Pengendalian dan pengawasan pada IUIPHHK e. Inventarisasi potensi dan pemetaan kayu rakyat/hutan rakyat B. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan i.

Penyusunan rancangan teknis penanaman bambu hitam dan mahoni sepanjang DAS Batang Hari

ii.

Penanaman bambu hitam dan mahoni sepanjang DAS Batang Hari

iii.

Penyusunan rancangan teknis pembuatan reboisasi

iv.

Pembuatan hutan reboisasi

v.

Penyusunan rancangan teknis pembuatan hutan rakyat

vi.

Pembuatan hutan rakyat

vii.

Penyusunan rancangan teknis pengkayaan reboisasi

viii.

Pembuatan pengkayaan reboisasi

ix.

Penyusunan rancangan teknis pembuatan dam pengendali

x.

Pembuatan dam pengendali

xi.

Penyusunan rancangan teknis pembuatan hutan kota

xii.

Pembuatan hutan kota Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

102

xiii.

Penanaman turus jalan

xiv.

Penghijauan di lingkungan instansi pemerintah/swasta/kawasan wisata

xv.

Pembuatan kebun bibit rakyat

xvi.

Penanaman satu milyar pohon (OBIT)

xvii.

Penyusunan rancangan teknis pembuatan UPSA

xviii.

Pembuatan UPSA

C. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 1. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan 3. Pengamanan hutan dalam rangka pemberantasan illegal logging 4. Pemeliharaan batas kawasan hutan D. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1. Pemanfaatan Lahan pekarangan 2. Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktifitas lahan tidur 3. Pelatihan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis perkebunan 4. Peningkatan kemampuan lembaga petani 5. Peningkatan kemampuan lembaga petani (pengawalan pupuk bersubsidi) 6. Pengawalan kegiatan revitalisasi perkebunan E. Program

Penyediaan

Sarana

dan

Prasarana

Infrastruktur

Pembangunan

Perkebunan 1. Pembangunan jalan produksi 2. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna 3. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna, (optimalisasi UPTD dan laboratorium tanah dan daun) 4. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna 5. Pengembangan/peremajaan komoditi perkebunan karet 6. Pengembangan/peremajaan komoditi perkebunan kelapa sawit 7. Pengawalan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perkebunan tahun 2012 (Dirjen PLA) Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

103

F. Program Penerapan Teknologi Perkebunan 1. Pemeliharaan kebun karet blok penghasil latek tinggi 2. Pemeliharaan kebun entres karet 3. Pendampingan pembangunan kebun sumber genetic kelapa sawit 4. Pemeliharaan kebun demplot kakao G. Program Peningkatan Produktifitas dan mutu perkebunan berkelanjutan 1. Pengembangan pembibitan kelapa sawit 2. Pemeliharaan lanjutan bibit kelapa sawit 3. Pembibitan karet 4. Pemetaan wilayah perkebunan rakyat dan swasta di Kab.Dharmasraya 5. Pendampingan kegiatan Dirjenbun tahun 2012 H. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Perkebunan 1. Pembangunan sarana dan prsarana pasar produksi hasil perkebunan 2. Fasilitasi kerjasama hasil produksi perkebunan Selain program dan kegiatan pokok juga terdapat program dan kegiatan penunjang atau pendukung. Kegiatan pendukung adalah kegiatan yang mendukung kelancaran dan keberhasilan program utama. Program pendukung tersebut adalah sebagai berikut : A. Program Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa admnistrasi keuangan 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan peralatan rumah tangga Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

104

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3. Pengadaan peralatan gedung kantor 5. Pengadaan meubeler 6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional C. Program peningkatan Displin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.Pendidikan dan pelatihan formal 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 3. Pendidikan dan pelatihan formal E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Penyusunan LAKIP, LKPJ dan LPPD) 2. Penyusunan RKA 3. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan


105


106


107

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja merupakan uraian secara ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya, indicator menyampaikan secara spesifik apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuannya telah tercapai. Indikator biasanya meruapakan ukuran kuantitatif, tetapi bias juga berupa pengamatan kualitatif.

Berdasarkan sasaran RPJMD maka indikator kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang terkait langsung adalah : 19.

Luas penanaman reboisasi/pengkayaan kawasan hutan

20.

Luas penambahan/ penghijauan

21.

Jumlah unit bangunan konservasi tanah yang dibangun

22.

Jumlah dokumen rehabilitasi hutan dan lahan yang tersusun

23.

Jumlah kegiatan untuk peningkatan penerimaan Negara bukan pajak

24.

Jumlah Kecamatan tempat pembinaan industry hasil hutan Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

108

25.

Jenis usaha kehutan bukan kayu

26.

Jumlah Kecamatan yang dipantau hotspotnya

27.

Luas pemeliharaan pal batas kawasan hutan

28.

Jumlah Kecamatan yang dilaksanakan patrol pengamanan

29.

Jumlah penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan yang dilaksanakan

30.

Jumlah pengadaan peralatan pengamanan dan penyuluhan kehutanan

31.

Luas kebun masyarakat yang dibangun/diremajakan

32.

Jumlah ketersediaan bibit unggul perkebunan : karet, coklat dan sawit

33.

Luas kebun induk benih yang dipelihara

34.

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan pihak swasta

35.

Luas terbangunnya jalan produksi

36.

Pengadaan sarana prasarana pasar lelang

37.

Panjang jalan produksi yang terbangun

38.

Pengadaan dan operasional laboratorium tanah dan daun

39.

Jumlah petugas, petani dan kelompok perkebunan yang dilatih

Kondisi kinerja pada awal dan akhir RPJMD serta target capaian indicator Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang terkait langsung dengan RPJMD setiap tahunnya digambarkan pada tabel 17. Tabel 17. Indikator Kinerja Dinas kehutanan dan Perkebunan yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD No

Indikator

Kondisi

Target Capaian Setiap Tahun

Kinerja pada

Pada Akhir

Awal RPJMD

Periode RPJMD 2011

1

Luas penanaman reboisasi/pengkay aan kawasan hutan

2

Luas penanaman/penghijauan

3

Jumlah unit bangunan konservasi tanah yg dibangun

Kondisi Kinerja

2012

2013

2014

2015 50 ha

100 ha

50 ha

-

40 ha

10 ha

110 ha

1 unit

160 ha

1 unit

1 unit


3 unit

109

4

Jumlah dokumen RHL yg tersusun

2 dok

5

Meningkatnya penerimaan Negara bukan pajak

1 keg

6

Terbinanya usaha industry kehutanan

11 Kec

7

Berkembangnya aneka usaha kehutanan kayu/bukan kayu

8

2 dok

4 dok

1 keg

11 Kec

11 Kec

11 Kec

11 Kec

11 Kec

11 Kec

11 Kec

1 jenis

1 jenis

3 jenis

5 jenis

Menurunnya titik hotspot dan penurunan illegal logging

11 Kec

11 Kec

11 Kec

11 Kec

9

Terpeliharanya batas kawasan hutan seluas

40 km

10

Penurunan kasus illegal logging

11

Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan

13

Meningkatnya luas kebun masyarakat yang dibangun/diremajakan

14

Tersedianya bibit unggul perkebunan : karet, sawit dan coklat sebanyak 200.000 batang

15

Terpeliharanya sumber benih perkebunan seluas 24 ha

16

Terlaksananya kerjasama

40 km

11 Kec

11 Kec

3 kali

3 kali

11 Kec 3 kali

12 dok

1 keg

11 Kec

Penyediaan peralatan pengamanan dan penyuluhan kehutanan sebanyak 1 paket

1 dok

1 keg

11 Kec

12

3 dok

80 km

11 Kec

11 Kec

11 Kec

11 Kec

3 kali

3 kali

3 kali

15 kali

1 paket

1 paket

200 ha

150 ha

150 ha

500 ha

50.000

50.000

50.000

50.000

200.000 btg

btg

btg

btg

btg

11 ha

24 ha

13 ha

13 ha

24 ha

2 keg

1 keg

1 keg

4keg


110

dengan pihak swasta dalam rangka peningkatan nilai jual produk perkebunan dan pemutakhiran data luas perkebunan swasta 17

Terbangunnya jalan produksi untuk perkebunan sepanjang 80 km

15 km

15 km

30 Km

10 km

10 km

80 km

18

Terbangunnya sarana prasarana untuk pasar komoditi perkebunan sebanyak 1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

240 0rg

180 org

180 org

180 org

180 org

/ 6 kelp

/3 kelp

/3 klp

/3 klp

/3 kelp

20

21

Terlaksananya pengadaan peralatan laboratorium, tanah dan daun dan operasionalnya sebanyak 1 unit Meningkatnya SDM pelaku perkebunan sebanyak 960 orang dan 16 kelompok


111

BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya ini merupakan arahan bagi SKPD Kehutanan dan Perkebunan Dharmasraya dalam menjalan tugas dan fungsi sebagai instasi Pemerintahan Daerah yang menangani bidang kehutanan dan Perkebunan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Program-program yang tercantum didalam Rencana Startegis SKPD Kehutanan dan Perkebunan ini selain dibiayai oleh APBD juga dibiayai oleh dana bantuan pemerintah pusat dan sumber anggaran lain serta swadaya masyarakat, termasuk dunia usaha. SKPD Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi perangkat pemerintahan kabupaten untuk melaksanakan program-program yang telah dibuat, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah disusun Komunikasi yang intensif didasari semangat kekeluargaan harus terus dilaksanakan agar hasil pembangunan perkebunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat petani kebun Kabupaten Dharmasraya, sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan petani. Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

112

Sikabau,

Maret 2011

KEPALA DINAS

RAMILUS,SP,MSi NIP.19670918 199203 1 004

Dengan memperhatikan kondisi sumber daya hutan saat ini, maka kondisi umum yang diharapkan, adalah : 1.

Sumber daya hutan dan kebun dikelola secara terarah dan terencana

berdasarkan potensi tersedia dan selalu beroriensi pada peningkatan daya dukung untuk kehidupan manusia. 2.

Hutan dan kebun sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui

pengelolaan pemanfaatannya harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa mengurangi fungsinya. 3.

Hukum sebagai perangkat pemberi rasa keadilan perlu diterapkan

secara konsisten dalam pelaksanaan tugas-tugas pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan. 4.

Pelaksanaan pembangunan kehutanan harus dilandasi oleh pemikiran

bahwa hutan bukan hanya untuk kepentingan saat ini tapi untuk diwariskan secara berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. 5.

Dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang

terkait dengan bidang kehutanan dan perkebunan perlu dilaksanakan secara profesional sesuai kemajuan IPTEK dan didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan ahli dibidangnya


113

Secara

terperinci

mengenai

kondisi

ekologi,

sosial,

ekonomi

dan

kelembagaan yang diharapkan diuraikan, sebagai berikut : 1. Ekologi a. Mempertahan status kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, dan melakukan pemeliharaan terhadap tata batas. b. Berkurangnya deforestasi sumberdaya hutan c. Peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung juga peningkatan kapasitas daya dukung Daerah Aliran Sungai dalam rangka mendukung kehidupan d. Dalam melaksanakan program pembangunan bidang kehutanan dan perkebunan harus didasari oleh suatu perencanaan yang matang dan selalu

berorientasi

pada

pencapaian

hasil,

terukur,

mampu

meningkatkan aneka fungsi hutan dan kebun dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat dan daerah.

2. Sosial Kondisi sosial yang diharapkan untuk dicapai dalam jangka menengah, adalah : a. Masyarakat menikmati manfaat keberadaan hutan dan kebun dan mampu meningkatkan taraf hidupnya b. Masyarakat yang tinggal sekitar dan di dalam kawasan hutan secara sadar berpartisipasi aktif dalam pembangunan kehutanan yang dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya hutan bagi kehidupan. c. Berkurangnya kesenjangan sosial, dengan adanya kebun rakyat yang diusahakan oleh masyarakat dengan bantuan pemerintah d. Berkurangnya masalah penyerobotan, kebakaran hutan, pencurian hasil hutan, claim kawasan hutan oleh karena adanya kesadaran masyarakat

untuk

menjunjung

tinggi

hukum

dan


membantu 114

pemerintah memprakarsai adanya pengamanan hutan swakarsa terhadap kawasan hutan dan hasil hutan di sekitar tempat tinggalnya. e. Bertambahnya luas kebun rakyat pada tanah masyarakat f. Pada sektor perkebunan semakin bervariasinya jenis komoditi yang ditanam oleh masyarakat g. Penerapan hukum secara tegas dan konsisten terhadap setiap kasus pelanggaran di bidang kehutanan. h. Kualitas kesejahteraan masyarakat semakin baik J. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa. 3. Ekonomi Kondisi ekonomi yang diharapkan untuk dicapai dalam jangka menengah, adalah : a. Pembagunan bidang kehutanan dan perkebunan mampu menyerap dan menyediakan lapangan terutama masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitar kawasan hutan. b. Pendapatan masyarakat yang berusaha di bidang perkebunan maupun kehutanan semakin baik c. Aneka usaha kehutanan dan perkebunan oleh usaha kecil, menengah, koperasi dan masyarakat semakin luas, serta terjalin hubungan usaha besar, menengah, kecil dan koperasi dan masyarakat yang semakin harmonis dan saling mendukung d. Terjadi peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari kehutanan dan perkebunan. e. Masyarakat bisa mendapatkan bibit perkebunan yang berkualitas baik, sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan produksi perkebunan f. Melaksanakan

kegiatan-kegiatan

pembangunan

kehutanan

dan

perkebunan yang berbasis masyarakat. g. Tercukupinya kebutuhan bahan baku industry kehutanan secara berkelanjutan h. Produksi hasil perkebunan terus meningkat Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

115

4. Kelembagaan Kondisi kelembagaan yang diharapkan untuk dicapai dalam jangka menengah, adalah : a. Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya berjalan efektif, efisien, terencana dan terorganisir sesuai tugas pokok dan fungsinya. b. Tersedia sumber daya manusia yang berkualitas dalam jumlah memadai, terdistribusi secara proporsional menurut bidang tugas dan keahlian pada masing-masing bidang c. Terbuka kesempatan dan tersedianya biaya kepada pegawai untuk meningkatkan pendidikan dan pengetahuannya melalui DIKLAT, Kursus. d. Terbina hubungan kerja untuk secara bersama-sama menyelesaikan berbagai tugas dan tanggungjawab yang dilandasi oleh semangat kebersamaan dan keterbukaan dan selalu mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan yang bersifat priamordialisme dan bertanggungjawab. e. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana pendukung kerja serta dana yang cukup dan profesional.

f. Terlaksananya

sistem

pengawasan

melekat

dan

pengendalian

pelaksanaan kegiatan pembangunan secara berjenjang didukung oleh pengawasan fungsional. g. Terbangunnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan dengan pihak-pihak terkait.

Tabel 14. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan

Target


116

2011 1

2

3

4

2012

2013

2014

2015

5

6

7

Meningkatkan kelestarian sda dan mutu lingkungan

Berkurangnya lahan kritis di dalam dan luar kawasan hutan dan terpeliharanya kelestarian sumber daya alam sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam

Luas lahan kritis yang direhabilitasi

100

100

150

100

50

50

Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal sesuai fungsi dan daya dukungnya

Meningkatnya produktifitas sumber daya hutan dan pengendalian industri dan peredaran hasil hutan

Persentase peningkatan pemanfaatan sumber daya hutan

60 %

60 %

60 %

60 %

65 %

65 %

Menurunnya gangguan keamanan hutan dan kerusakan kawasan hutan

Meningkatnya pengamanan kawasan hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan serta berkurangnya tekanan kerusakan hutan

Persentase penurunan gangguan keamanan dan kerusakan hutan

50 %

50 %

60 %

60 %

65 %

65 %

Meningkatkan produksi, produktifitas dan daya saing produk perkebunan dengan memanfaatka n teknologi dan sarana produksi

Terlaksananya penggunaan benih unggul tanaman dan sarana produksi yang mendukung

Persentase peningkatan produksi perkebunan

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

Percepatan pengembanga n perkebunan rakyat

Terlaksananya kegiatan revitalisasi perkebunan

Tingkat penambahan luas kebun masyarakat

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %


8

9

117

Program Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung oleh kredit investasi oleh perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah. Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan dilaksanakan melalui 2 (dua) pola yaitu pola kemitraan dengan melibatkan perusahaan di bidang perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil dan pola non kemitraan.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

PENDAHULUAN Rencana Strategis ini adalah merupakan kumpulan rencana kebijakankebijakan, strategi operasional, dampak, penyerapan sumberdaya, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perkebunan Prop. SU dalam kurun waktu 2006 - 2010.


118

Rencana Strategis ini dijadikan sebagai pedoman, alat kendali dan tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan dengan tujuan untuk mewujudkan adanya keteraturan dan keterarahan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan sekaligus untuk memacu dan mempercepat pelaksanaan kegiatan dimaksud.

II.

FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN (FKK) A.

Kekuatan (Strength) Berdasarkan Perda Prop. SU Nomor. 3 Tahun 2001 tentang DinasDinas Daerah, Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara mempunyai Tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan tugas Dekonsentrasi di bidang Perkebunan

B.

Kelemahan (Weaknesses) Rendahnya produksi dan produktivitas perkebunan rakyat akibat terbatasnya kemampuan petani dalam penerapan teknologi, budidaya, pengolahan hasil, manajemen dan permodalan. Disamping itu lemahnya posisi tawar petani dalam pemasaran hasil, kualitas SDM penyuluh lapangan masih rendah, pemanfaatan lahan juga yang belum optimal dan umumnya masih monokultur, Teknologi informasi dan sarana transportasi yang baik belum terjangkau sampai ke sentra produksi perkebunan yang terpencil. Hal yang menjadi kelemahan juga adalah Tanaman perkebunan rakyat sebagian merupakan tanaman tua/rusak yang tingkat produktivitasnya dibawah standar dan fluktuasi harga produkproduk perkebunan yang relatif tinggi dan iklim berusaha yang masih belum kondusif serta terbatasnya pendanaan perbankan untuk pengembangan perkebunan.

C.

Peluang (Opportunity) Peluang pengembangan agribisnis perkebunan di Sumatera Utara masih sangat terbuka dengan melihat potensi luas areal perkebunan rakyat seluas 825.027,23 Ha (50,47% dari Luas Perkebunan Sumatera Utara) yang mengelola 23 jenis komoditi sehingga peluang untuk peningkatan produktivitas dan perbaikan mutu hasil perkebunan khususnya perkebunan rakyat melalui pemanfaatan IPTEK, potensi pelaksanaan kegiatan perluasan, peremajaan, intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi cukup tersedia.


119

D.

Tantangan (Threat) Tangtangan yang dihadapi dalam pengembangan agribisnis adalah meningkatnya persaingan yang lebih kompetitif yang menuntut kualitas dan harga yang berdaya saing tinggi terutama dalam menghadapi pasar global, adanya kelompok masyarakat konsumen ramah lingkungan (Green Consumer) yang menolak produk yang tidak ramah lingkungan serta penerapan SPS (Sanitary and Phytosanitary) yang bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan, perlindungan hewan, tanaman dan lingkungan hidup.

III.

STRATEGI (untuk melihat Diagram Formula Strategi klik di sini)

A.

Strategi SO (Strength and Opportunities) Dayagunakan kewenangan Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara dalam pengembangan perkebunan Sumatera Utara untuk memanfaatkan peluang potensi yang dimiliki SUmatera Utara antara lain Luas areal, Puslitbun, Balai-balai, Lembaga, Perusahaan Perkebunan Besar, Assosiasi Petani dan Assosiasi Pengusaha Besar.

B.

Strategi ST (Strength and Threats) Dayagunakan kewenangan Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara untuk memnuhi permintaan pasar internasional akan produk hasil-hasil perkebunan yang aman bagi kesehatan dan bebas residu pestisida.

C.

Strategi WO (Weakness and Opportunities) Atasi rendahnya produksi dan produktivitas perkebunan rakyat dengan memanfaatkan peluang dan potensi Luas areal, Puslitbun, Balai-balai, Lembaga, Perusahaan Perkebunan Besar, Assosiasi Petani dan Assosiasi Pengusaha Besar.

D.

Strategi WT (Weakness and Threats) Atasi rendahnya produksi dan produktivitas perkebunan rakyat dengan memnuhi permintaan pasar internasional akan produk hasilhasil perkebunan yang aman bagi kesehatan dan bebas residu pestisida.

Lanjutkan Tujuan ini adalah merupaka penjabara atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 - 5 tahun dan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya serta secara kolektif Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

120

menggambarkan Strategi Dinas Perkebunan dalam melakukan perbaikanperbaikansesuai dengan kewenangan yang ada. Tujuan yang dikaitkan dengan misi yang sudah ditetapkan sebagai berikut: Misi Mendorong terlaksananya upaya peremajaan, intensifikasi, rehabilitasi, 1: ekstensifikasi dan diversifikasi tanaman dengan tujuan: Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu dengan dukungan 1. teknologi dan penyediaan saran produksi yang bermutu. 2. Memperkuat ketahanan pangan Meningkatkan pelayanan dengan mengoptimalkan pendayagunaan Misi sumber daya, IPTEK dan Kelembagaan untuk meningkatkan nilai 2: tambah dengan tujuan: 1. Meningkatkan SDM pelaku usaha perkebunan yang profesional 2. Meningkatkan akses petani terhadap sistem agribisnis

SASARAN Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu semua yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara dalam jangka waktu bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan serta harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan baik bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai. Dengan sasaran yang ingin dicapai adalah:

Misi pertama Tujuan 1

Tujuan 2 :

Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu dengan dukungan teknologi dan penyediaan sarana produksi yang bermutu dengan sasaran: Terlaksananya penggunaan benih unggul tanaman dan sarana 1. produksi yang bermutu Terlaksananya peremajaan, intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi, diversifikasi tanaman dengan dukungan saran produksi bermutu 2. yang berwawasan lingkungan. Memperkuat, ketahanan pangan dengan sasaran: Terlaksananya optimalisasi lahan perkebunan dengan penerapan 1. IPTEK dan sarana produksi yang bermutu secara berkelanjutan. 2.Terlaksananya akselerasi peningkatan produktivitas tebu rakyat

Misi kedua Tujuan1

"Meningkatkan SDM pelaku usaha perkebunan yang profesinal."

dengan sasaran:

1. Tersedianya kelembagaan dan SDM yang berkwalitas dan mandiri Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

121

Tersedianya informasi/data perkebunan yang dapat diakses masyarakat "Meningkatkan akses petani terhadap sistem agribisnis". dengan 2.

Tujuan 2 :

sasaran:

Tersedianya IPTEK, sarana prasarana pengolahan hasil perkebunan Terlaksananya pengembangan usaha serta penguatan akses 2. petani terhadap sistem agribisnis. 1.

KEBIJAKSANAAN Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan Sumatera Utara sesuai dengan Arah Kebijaksanaan Umum dan rencana Strategis Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara, ditempuh dengan kebijaksanaan yang mendorong dan memfasilitasi peningkatan produksi perkebunan Sumatera Utara terutama perkebunan rakyat melalui upaya-upaya: a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat mengakses informasi/data perkebunan b. Percepatan (akselerasi) peningkatan produktivitas perkebunan rakyat melalui upaya kegiatan peremajaan, intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi dan diversifikasi tanaman dengan memperhatikan daya saing, perkembangan IPTEK dan lingkungan (aspek agro ekosistem). c. Pemberdayaan masyarakat perkebunan melalui peningjatab Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguasaan Ilmu dan Teknologi Perkebunan melalui Sekolah Lapang (SL), Diklat, Magang dan berbagai kursus bidang perkebunan serta pengembangan Sistem Kebersamaan Ekonomi (SKE). d. Fasilitasi penataan kelembagaan perkebunan melalui pengembangan jejaring kerjasama, pengembangan kelembagaan petani, pemasaran hasil serta kelembagaan usaha lainnya disentra perkebunan rakyat. e. Pengembangan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan disentra-sentra perkebunan rakyat melalui penyebaran unit pengolahan hasil dan peningkatan volume hasil perkebunan rakyat baik dipasar lokal maupun pasar luar negeri. f. Pengembangan sarana dan prasarana pada sentra produksi perkebunan rakyat melalui pengembangan sarana produksi (pupuk dan pestisida), alat dan mesin perkebunan dan pengembangan jalan usaha tani di sentra produksi perkebunan rakyat Sumatera Utara.

Lanjutkan


122

Selama 5 tahun terakhir, sumberdaya hutan dan kebun di Kabupaten Dharmasraya telah menjadi sektor andalan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu juga pembangunan di sektor kehutanan dan perkebunan membawa dampak positif antara lain terhadap peningkatan devisa negara melalui setoran PSDH/DR, produksi Crude Palm Oil (CPO), getah karet, penyerapan tenaga kerja yang secara tidak langsung ikut berpartisipasi memberantas kemiskinan. Dengan adanya pendapatan daerah bisa dijadikan sebagai modal bagi daerah untuk melaksanakan suatu program/kegiatan dalam pencapaian tujuan dan untuk belanja kebutuhan daerah. Pendapatan asli daerah dari sektor Perkebunan berasal dari : 7. Retribusi dari penangkar pengusaha pembibitan tanaman perkebunan, 8. Galian C bidang perkebuna, 9. Pajak air permukaan bidang perkebunan, Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

123

10. Retribusi entres tanaman karet, 11. Retribusi penjualan hasil perkebunan, 12. Tanah R perkebunan, 13. Retribusi pasar lelang yang sudah dibangun dan dimiliki APBD, 14. Pengumpulan dana hiba dari perusahan swasta nasional yanag berusaha pada sektor perkebunan dan pabrik pengolahan hasil perkebuna di Kabupaten Dharmasraya serta 15. Retribusi hasil penjualan bibit unggul komoditas perkebunan oleh UPTD Perkebunan. PAD dari sektor perkebunan pada tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah dari sektor perkebunan untuk tahun 2010 sampai bulan Oktober Rp 2.431.321.385,- untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3

Dengan memperhatikan kondisi sumberdaya hutan dan kebun saat ini, maka kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan dan kebun ditujukan pada upaya: A. Sektor Kehutanan 1. Peningkatan pengelolaan sumberdaya hutan secara optimal dan efisien dengan tetap memperhatikan daya dukungnya; 2.

Peningkatan penegakan hukum yang adil dan konsisten untuk menghindari kerusakan sumberdaya hutan;


124

3. Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat; 4. Peningkatan pengelolaan hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi dengan indikator-indikator keberhasilan yang jelas; 5. Terbentuknya kawasan konservasi untuk berbagai keperluan; 6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan kerusakan sumberdaya hutan; 7. Berkurangnya tindakan di luar hukum seperti okupasi lahan terhadap kawasan hutan serta illegal logging; 8. Peningkatan sumber daya aparatur dalam pengelolaan hutan baik secara administrasi maupun secara teknis; 9. Peningkatan sumber daya manusia khususnya masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan; 11. Peningkatan pemanfaatan hasil hutan kayu maupun non kayu secara intensifikasi maupun ekstensifikasi; 12. Terwujudnya konsep konkret dari pola pendekatan “Social Forestry” sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 13.

Peningkatan

kualitas

proses

penyuluhan

kehutanan

sehingga

menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti penting hutan; 14. Terwujudnya penyusunan rencana-rencana kehutanan yang komprehensif sehingga dapat dijadikan acuan dalam pembangunan kehutanan; B. Sektor Perkebunan 1.

Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang perkebunan yang ditetapkan oleh Bupati.

2. Mengkoordinasi dan mengendalikan serta mengawasi rencana kegiatan dibidang perkebunan. 4. Memberikan informasi mengenai situasi perkebunan dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan dan keputusan.


125

5. Mempertanggung jawabkan tugas pokok secara teknis operasional kepada Bupati. 6.

Pengelolaan, pengolahan dan pengumpulan data, informasi serta evaluasi kegiatan perkebunan.

7.

Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait, lembaga – lembaga, baik di daerah propinsi maupun pusat.

Untuk strategi yang akan dikembangkan Dinas kehutanan dan Perkebunan selama periode 2011-2015 adalah : 1. Melakukan identifikasi, inventarisasi dan pemeliharaan pal batas kawasan hutan 2. Melakukan penyuluhan mengenai dampak perusakan hutan, operasi pengamanan hutan berupa operasi fungsional dan operasi gabungan serta menyelesaikan kasus hukum tindak pidana kehutanan akibat illegal logging dan perambahan hutan 3. Melanjutkan upaya pemulihan hutan dan lahan melalui kegiatan reboisasi

dalam

kawasan

hutan

dan

pengembangan

Hutan

Rakyat/Penghijauan, Pembuatan hutan kota, penanaman bambu hitam dan mahoni sepanjang DAS Batang Hari serta Pengembangan Kebun Bibit Tanaman kehutanan di luar kawasan hutan 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya

Alam

(SDA)

dan lingkungan

hidup

guna

meningkatkan

pendapatan masyarakat 5. Melakukan pengendalian dan penertiban pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu serta meningkatkan PAD dari sektor kehutanan. 6. Revitalisasi lahan yang meliputi ketersediaan lahan, termasuk air, yang memadai baik secara

kuantitas dan kualitas merupakan

faktor yang sangat fundamental bagi pertanian/perkebunan

dengan

tetap memperhatikan kesuburan/pengelolaan, status dan kepemilikan lahan


126

7. Revitalisasi perbenihan dan perbibitan melalui ketersediaan benih dan

bibit

unggul

untuk

mendukung

peningkatan

produksi,

produktivitas dan mutu hasil perkebunan 8. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana guna meningkatkan efisiensi usaha tani terutama dalam hal pengangkutan sarana produksi dan hasil panen melalui pembangunan jalan produksi dan jalan usaha tani serta penyediaan sarana pengolahan hasil untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditi perkebunan 9. Revitasilsasi Sumber Daya Manusia sebagai pelaku yang handal dan berkompeten sehingga pembangunan perkebunan/kehutanan dapat berjalan secara optimal 10. Revitalisasi Kelembagaan Petani untuk mempermudah koordinasi antara petani dan antara kelompok tani sehingga menjadi kuat dalam mengakses pasar dan informasi Kebijakan Prioritas Kebijakan prioritas sektor kehutanan dan perkebunan adalah sebagai Berikut : a. Pemantapan kawasan hutan b. Pelestarian, pengamanan dan pendayagunaan sumber daya alam hutan dan

kebun c. Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) d.

Peningkatan jumlah dan kualitas komoditi perkebunan

e. Pengembangan kawasan komoditas unggulan perkebunan dan peningkatan pengendalian hama penyakit terpadu f.

Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat perkebunan/kehutanan

g. Peningkatan mutu bibit perkebunan

Tugas Pokok Dinas perkebunan & Kehutanan Kab. oku :


127



Pengawasan terhadap pemasaran dan peredaran hasil hutan, flora dan fauna Di Kab. Oku.



Pengendalian atas usaha pencegahan dan perlindungan terhadap organisme pengganggu tanaman.



Pemberian pelayanan perijinan di bidang Perkebunan dan kehutanan.



Pengendalian mutu dan ketahanan keamanan pangan.



Pengumpulan dan penelitian serta penyajian informasi di bidang perkebunan dan kehutanan.



Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas pengembangan agribisnis perkebunan dan kehutanan.



Pengawasan terhadap peredaran benih, bibit, komoditas dan olahan hasil perkebunan.



Pengelolaan dukungan teknis dan administratif Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas.

Misi Pertama Tujuan : Meningkatkan kapasitas dan peran Dinas Kehutanan dalam penyelenggaraan kewenangan dibidang kehutanan serta terbukanya akses dan kesempatan berusaha bagi masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan Sasarannya meliputi : 1. Terpeliharanya produktifitas kawasan hutan sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan daerah 2. Terbukanya akses dan kesempatan masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan Misi Kedua Tujuan : Terwujudnya kelestarian sumberdaya hutan, tanah dan air pada daerah aliran sungai Sasarannya meliputi : 1. Berkurangnya luas lahan kritis di luar kawasan hutan 2. Terpeliharanya kelestarian dan fungsi sumber mata air 3. Menurunnya laju sedimentasi pada badan-badan sungai Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2010- 2015

128

Misi Ketiga Tujuan : Berkembangnya pola pemanfaatan lahan secara optimal yang berorientasi ekonomi dan sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi Sasarannya meliputi : Bertambahnya luas dan produktifitas hutan rakyat serta adanya kontribusi produksi hutan rakyat terhadap pendapatan masyarakat Misi Keempat Tujuan : Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian sumberdaya hutan, tanah dan air Sasarannya meliputi 1. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dibidang pelestarian sumberdaya hutan, tanah dan air 2. Meningkatnya partisipasi dan dukungan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah Misi Kelima Tujuan : Terwujudnya tertib peredaran hasil hutan dan adanya kepastian hukum terhadap kepemilikan hasil hutan oleh masyarakat Sasarannya meliputi : 1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dibidang tata usaha hasil hutan 2. Terbinanya usaha industri primer hasil hutan rakyat 3. Terjaminnya pengelolaan dan penguasaan bahan baku kayu dalam menunjang usaha perkayuan Misi Keenam Tujuan : Terwujudnya organisasi Dinas Kehutanan yang kapabel dalam pelaksanaan kewenangan di bidang kehutanan. Sasarannya adalah meliputi : 1. Terwujudnya tertib administrasi kantor


129

2. Tersedianya sarana prasarana yang memadai dalam menunjang fungsifungsi organisasi 3. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Dinas Kehutanan yang memadai 4. Terwujudnya peningkatan kinerja organisasi


130

40.175,274

34.487,982


5.925,212

131

Untuk mewujudkan pengelolaan kehutanan dan perkebunan secara bijak dandalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan

Recommend Documents