EXSPOSE PENGELOLAAN PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI PROVINSI LAMPUNG

EXSPOSE PENGELOLAAN PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI PROVINSI LAMPUNG

DISAMPAIKAN PADA ACARA MONITORING DAN EVALUASI KORSUPWAS KPK DAN DITJEN MINERBA –PEMDA PROVINSI DAN KAB/KOTA

GUBERNUR LAMPUNG M. RIDHO FICARDO

GAMBARAN UMUM PROVINSI LAMPUNG  Secara geografis, Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 103o 40’ ‐ 105o 50’ Bujur Timur dan 3o 45’ ‐ 6o 45’ Lintang Selatan, dengan luas daratan 35.228,35 Km2 .  Luas perairan laut Provinsi Lampung lebih kurang 24.820 Km2 dengan panjang garis pantai lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km).  Secara administratif Provinsi Lampung terdiri 15 ((lima belas) Kabupaten/Kota yang terdiri atas : Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kota Metro, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulangbawang, Kabupaten Tulangbawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Barat , dan Kabupaten Pesisir Barat.

PROGRES IMPLEMENTASI 5 SASARAN RENCANA AKSI KORSUP MINERAL DANBATUBARA

RENCANA AKSI POKOK-POKOK PERMASALAHAN 1. Administrasi Wilayah Pertambangan Pemerintah Daerah belum memiliki : - Perda Pengelolaan Pertambangan

RENCANA AKSI PERBAIKAN 1. Administrasi Wilayah Pertambangan Pemerintah Daerah : - Sudah Mempunyai Perda Pertambangan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

- RTRW terkait wilayah pertambangan Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan - (WIUP)

- Ada Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan

- Prosedur Operasional Baku Perizinan

- Ada Prosedur Operasional Baku Perizinan

Pertambangan

- Ada RTRW terkait wilayah pertambangan

Pertambangan

POKOK-POKOK PERMASALAHAN 2. Izin Usaha Pertambangan a. Proses pemberian izin tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yg berlaku, seperti IUP yg

RENCANA AKSI PERBAIKAN 2. Izin Usaha Pertambangan a. Proses perizinan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

diterbitkan diluar kawasan pertambangan berdasarkan RTRW b. Pemegang IUP tidak menyampaikan laporan produksi dan penjualan.

b. Melakukan teguran kepada perusahaan yang tidak menyampaikan laporan produksi dan penjualan

c. Pemberian izin tumpang tindih

c. Ada indikasi tumpang tindih kawasan hutan, dan sudah diklarifikasi ke BPKH dan akan ditindaklanjuti

d. Pertambangan Rakyat Tanpa Izin (Illegal Mining)

d. Melakukan monitoring dan penegakan hukum, dng

di Wilayah pemegang IUP.

Keputusan Gubernur Nomor : G/878/II.04/HK/2013 ttg Pembentukan Tim Monitoring dan Penegakan Hukum Penghentian Kegiatan Illegal Dalam Bidang Pertambangan, Perikanan yg mencemari Lingkungan diwilayah Kab/Kota se Provinsi Lampung

POKOK-POKOK PERMASALAHAN e. Lokasi tambang tidak sesuai dengan wilayah yang ditetapkan. f. Terdapat IUP yg belum menyerahkan jaminan kesungguhan.

RENCANA AKSI PERBAIKAN e. Lokasi tambang sudah sesuai dengan wilayah yang ditetapkan. f. Mewajibkan kepada perusahaan untuk segera menyerahkan jaminan kesungguhan. Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nomor : 540/25/III.19/2015 tgl 20 Januari 2015 Perihal Kewajiban Penempatan Jaminan Kesungguhan.

g. Pemilik izin melimpahkan pelaksanaan izin kpd pihak lain. h. IUP diterbitkan, belum ada izin pinjam pakai kawasan hutan.

g. Tidak ada Pemilik izin melimpahkan pelaksanaan izin kpd pihak lain. h. Melakukan klarifikasi IUP yang terindikasi masuk kawasan hutan, melalui : Surat Kepala Dinas Pertambangan & Energi Nomor : 540/82/III.19/2015 tgl 11 Februari 2015 Perihal Klarifikasi Wilayah IUP PT. Tobas Kaula Kencana

POKOK-POKOK PERMASALAHAN i. Penatausahaan/pengarsipan berkas IUP belum memadai.

3. Pengawasan Izin a. Pemda belum melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan. b. Pemda belum memiliki/memfungsikan Inspektur Tambang. c. Lokasi tambang tidak sesuai dengan izin yg

RENCANA AKSI PERBAIKAN i. Penatausahaan/pengarsipan berkas IUP akan terus dilakukan.

3. Pengawasan Izin a. Pemda melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan. b. Pemda memiliki/memfungsikan Inspektur Tambang. c. Lokasi tambang sesuai dengan izin yg ditetapkan.

ditetapkan. d. Iuran Tetap Eksplorasi belum disetor oleh pemegang IUP.

d. Melakukan teguran kepada perusahan, melalui Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nomor : 442/821/III.17/2014 tgl 12 November 2014 Perihal Kewajiban Pemegang IUP.

POKOK-POKOK PERMASALAHAN

e. Pemegang IUP belum diberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

RENCANA AKSI PERBAIKAN

e. Masih dalam proses surat Teguran : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nomor : 503/15/III.19/2015 tgl 14 Januari 2015 Perihal Kewajiban Pemegang IUP.

f. Perusahaan memiliki IUP namun belum berproduksi.

f. Melakukan teguran kepada perusahaan : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nomor : 503/15/III.19/2015 tgl 14 Januari 2015 Perihal Kewajiban Pemegang IUP.

POKOK-POKOK PERMASALAHAN

RENCANA AKSI PERBAIKAN

4. Pasca Tambang a. Jaminan Reklamasi yang masih belum/kurang setor oleh perusahaan pemegang IUP.

a. Melakukan teguran kepada perusahaan : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Nomor : 503/14/III.19/2015 tgl 14 Januari 2015 Perihal Kewajiban Pemegang IUP.

b. Pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban pemulihan lingkungan.

b. Melakukan teguran kepada perusahaan yang belum setor, melalui Surat Teguran I dan Teguran II

c. Belum ada pengendalian atas dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang.

c. Melakukan teguran kepada perusahaan yang belum setor, melalui Surat Teguran I dan Teguran II

• PROGRES IMPLEMENTASI 6 SASARAN RENCANA AKSI KORSUP KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

FOKUS AREA Rencana Aksi Atas Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia - Sektor Kehutanan dan Perkebunan

1. PENYELESAIAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN, PENATAAN RUANG DAN WILAYAH ADMINISTRATIF

2. PENATAAN PERIZINAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

3. PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT

4. PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN

5. PENGUATAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERLINDUNGAN HUTAN

6. MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI

I. PENYELESAIAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN, PENATAAN RUANG DAN WILAYAH ADMINISTRATIF

NO 1

REKOMENDASI /TARGET/ RENCANA AKSI

PROGRESS CAPAIAN PER 10 MARET 2015

Mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam proses pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan batas wilayah administratif termasuk menerima partisipasi masyarakat Target 2016 : (1) Kawasan hutan yang berkepastian dan berkeadilan melalui penyelesian penetapan kawasan hutan; (2) Tercapainya kepastian hukum dalam wilayah administrasi a.

Membentuk Tim IP4T dengan daerah • dan mengumpulkan informasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan (termasuk peta penggunaan lahan, peta masy. Adat)

Gubernur telah mengirim surat kepada Kabupaten/Kota bahwa pelaksanaan IP4T menunggu Petunjuk Teknis dari Kementerian LHK dengan Surat No. 590/0448.a/III.18/2015 tanggal 20 Februari 2015 (sesuai hasil konsultasi dengan Menteri LHK pada tanggal 12 Januari 2015)

b.

Menyusun Perda Pengaturan dan • Penetapan Masyarakat/Desa Adat

-

Lanjutan ....

NO



c.

Mengumpulkan data dan informasi serta • menyelesaikan batas wilayah administrasi (citra satelit resolusi tinggi untuk kebutuhan pengukuhan kawasan hutan dan pemetaan batas wilayah administrasi, peta dasar yang berkualitas untuk pengukuhan kawasan hutan dan batas wilayah administrasi)

Telah dilakukan penngumpulan informasi batas wilayah administrasi

data

dan

d.

Menyelesaikan batas wilayah administrasi

•

Pemerintah Provinsi Lampung telah memfasilitasi penyelesaian batas wilayah administrasi antar kabupaten/kota.

e.

Melakukan evaluasi hak-hak atas tanah • masyarakat dalam kawasan hutan

Telah dilakukan evaluasi hak-hak atas tanah masyarakat dalam kawasan hutan melalui Panitia Tata Batas Kawasa Hutan

Lanjutan ... NO 2



Mendorong penertiban terhadap penggunaan kawasan hutan oleh usaha perkebunan dan pertambangan tanpa izin Target 2016 : Tidak adanya penggunaan kawasan hutan secara ilegal oleh usaha pertambangan dan perkebunan a.

Melakukan pengumpulan data dan • informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibaannya

Telah dilakukan pengumpulan data dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan dan pemenuhan kewajibannya serta melaporkannya  terdapat 11 Izin Penggunaan KH yang dipantau dalam pemenuhan kewajibannya

b.

Melakukan penertiban dan penegakan • hukum terhadap penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai prosedur dan tidak memenuhi kewajiban

Sampai saat ini belum ditemukan pelanggaran penggunaan kawasan hutan

II. PENATAAN PERIZINAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NO 1



Mendorong kepatuhan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam melaksanakan kewajiban keuangannya termasuk penegakan sanksinya Target 2016: Seluruh pelaku usaha kehutanan memenuhi kewajiban/comply terhadap aturan/regulasi (penataan batas areal kerja, administrasi hasil hutan, lingkungan hidup, melunasi pelaksanaan kewajiban keuangan: PSDH, DR, izin pemanfaatan kayu, dan kewajiban keuangan lainnya). a.

Melakukan pengumpulan data dan • informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin

Telah dilakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HTI dan HTR)  terdapat 4 IUPHHK-HTI dan 7 IUPHHK-HTR

Lanjutan ....

NO

REKOMENDASI / RENCANA AKSI b.


Melakukan rekonsiliasi data perizinan: 1) • produksi, 2) wilayah konsesi, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup.

•

2

Telah dilakukan rekonsiliasi data perizinan terhadap Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HTI dan HTR) dalam hal pemenuhan kewajibannya (setiap triwulan). Telah dilakukan pembinaan terhadap Perusahaan HTI agar mendapatkan sertifikat PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari).

Mendorong kepatuhan pemegang izin usaha perkebunan dalam melaksanakan kewajiban keuangannya termasuk penegakan sanksinya Target 2016: Seluruh pelaku usaha kehutanan memenuhi kewajiban/comply terhadap aturan/regulasi, (tata ruang, hak atas tanah, lingkungan hidup, kemitraan, melunasi pelaksanaan kewajiban keuangan). a.

Melakukan pengumpulan data dan • informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin usaha perkebunan

Telah dilakukan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan semua kewajiban keuangan dan kewajiban lainya dari pemegang izin usaha perkebunan

Lanjutan ....

NO

REKOMENDASI / RENCANA AKSI b.

Melakukan rekonsiliasi dan evaluasi usaha • perkebunan: 1) produksi tiap komoditas, 2) areal usaha dan hak atas tanah, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup.

PROGRESS CAPAIAN PER 10 MARET 2015 Telah dilakukan rekonsiliasi data evaluasi usaha perkebunan: 1) produksi tiap komoditas, 2) areal usaha dan hak atas tanah, 3) kepemilikan saham, 4) kewajiban keuangan (PNBP dan Pajak), 5) perlindungan lingkungan hidup

III. PERLUASAN WILAYAH KELOLA MASYARAKAT NO 1

REKOMENDASI /TARGET/ RENCANA AKSI Mendorong masyarakat

perluasan

wilayah


kelola

Target 2016: peningkatan wilayah kelola masyarakat a.

Melakukan pengumpulan informasi dan • evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR)

Telah dilakukan pengumpulan informasi dan evaluasi terhadap pengelolaan hutan tingkat tapak dan oleh masyarakat (KPH, usulan pencadangan HKm, HD, dan HTR)

b.

Melakukan pengajuan izin HKm, HD, • dan HTR

Telah dilakukan fasilitasi pengajuan izin HKm, HD, dan HTR:  Hutan Kemasyarakatan (HKm) : 100.424,61 Ha  Hutan Tanaman Rakyat (HTR): 15.387 Ha  Hutan Desa (HD) : 2.197 Ha

•

Melakukan pemberdayaan terhadap Kelompokkelompok HKm, HD dan HTR melalui Pelatihan Kelompok dan pemberian bantuan alat pengolah Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Lanjutan ...

NO 2



Mendorong berdayanya masyarakat dalam pemanfaatan ruang tanah melalui kegiatan perkebunan Target 2016: peningkatan wilayah kelola masyarakat a.

Melakukan pendaftaran terhadap • Telah dikakukan pendaftaran kegiatan kegiatan perkebunan yang dilakukan perkebunan yang dilakukan masyarakat masyarakat

b.

Meningkatkan jumlah ketaatan • Telah dilakukan pembinaan terhadap program terhadap program kemitraan dalam kemitraan dalam usaha perkebunan secara usaha perebunan, dan tersusunnya intensif perencanaan untuk pembinaan perkebunan masyarakat

IV. PENYELESAIAN KONFLIK KAWASAN HUTAN NO 1

REKOMENDASI /TARGET/ RENCANA AKSI Mendorong peran aktif pemda penyelesaian konflik terkait SDA


dalam

Target 2016: Tertanganinya dan terbangunnya kelembagaan atau sistem penyelesaian konflik terkait sumber daya alam di pemda a.

Menyediakan desk penyelesaian dan • membangun basis data informasi tentang konflik sumber daya alam (termasuk melibatkan KPH)

Telah dibentuk Tim Kerja Perlindungan Hutan Tingkat Provinsi Lampung dalam rangka penyelesaian konflik kawasan hutan Memfasilitasi penyelesaian konflik melalui pengembangan Pola Kemitraan antara Masyarakat dengan Pemegang Izin dan KPH

Menyusun regulasi mengenai • mekanisme penanganan konflik SDA

Telah diterbitkan beberapa Peraturan Daerah mengenai pengelolaan SDA, khususnya hutan al. : 1) Perda tentang Kolaborasi Pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman, 2) Perda tentang Pengelolaan DAS Terpadu, 3) Perda tentang Rehabilitasi Hutan & Lahan  Mengupayakan pengawalan dalam pelaksanaan Perda dimaksud

•

b.

VI. MEMBANGUN SISTEM PENGENDALIAN ANTI KORUPSI NO 1



Mendorong Pemda untuk memaksimalkan penggunaan sistem NSDH dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan Target 2016: Terbangunnya sistem NSDH yang handal yang dapat digunakan untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan a.

Inventarisasi data dan informasi • daerah yang diperlukan dalam sistem informasi untuk perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan di sektor kehutanan

Telah dilakukan pemutakhiran data dan informasi kawasan hutan dan statistik kehutanan setiap tahun

b.

Melakukan pemutakhiran terhadap • Neraca Sumber Daya Hutan berdasarkan data dan informasi inventarisasi hutan, perizinan, penatausahaan hasil hutan, peredaran kayu, dan pembaran kewajiban keuangan

Telah dilakukan pemutakhiran data Neraca Sumber Daya Hutan setiap tahun

Lanjutan ...

NO 2



Mendorong akuntabilitas pelayanan publik di sektor sumber daya alam Target 2016: Penguatan akuntabilitas pelayanan publik di sektor sumber daya alam 1.

Menyediakan informasi SDH dan • Perkebunan bagi publik sesuai dengan UU KIP

Telah menyediakan informasi SDH dan Perkebunan melalui Portal Pemerintah Provinsi Lampung

EXSPOSE PENGELOLAAN PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI PROVINSI LAMPUNG

Recommend Documents