Untuk memperoleh manfaat dari penerapan

Penerapan tata kelola perusahaan (corporate government) dalam sebuah perusahaan sangat penting sebagai salah satu proses untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang yang mengutamakan kepentingan para pemegang saham (shareholders) dan pemangku kepentingan (stakeholders). Mempertimbangkan pentingnya tata kelola perusahaan tersebut, Perseroan memandang perlunya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate government/GCG) oleh Perseroan.

U

ntuk memperoleh manfaat dari penerapan GCG tersebut, Perseroan senantiasa berupaya menerapkan GCG dan mengembangkannya secara konsisten dan berkesinambungan. Dengan penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan yang didukung oleh integritas dan komitmen yang tinggi serta peran aktif dari berbagai perangkat dalam Perseroan, diharapkan GCG tidak hanya akan menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Perseroan tetapi menjadi bagian dari budaya Perseroan untuk mencapai kesinambungan dan ketahanan usaha Perseroan dalam jangka panjang, meningkatkan kinerja Perseroan, dan pada akhirnya memberikan nilai tambah Perseroan untuk kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan, termasuk pula para pengguna jasa Perseroan. Pendekatan top-down dalam penerapan GCG oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan budaya Perseroan, juga diharapkan dapat memperlancar penerapan GCG dan memperoleh dukungan dari setiap pihak.

98

LAPORAN TAHUNAN 2013 FIRST MEDIA Tbk

Sejalan dengan komitmen Perseroan untuk menerapkan GCG secara konsisten dan berkesinambungan, Perseroan yang sudah memiliki beberapa perangkat pendukung sebagai panduan penerapan GCG, antara lain visi dan misi serta nilainilai Perseroan, Peraturan Perseroan, Panduan Mengenai Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional, serta berbagai Standar Prosedur Operasional yang telah lama ditetapkan, selain melengkapi perangkat pendukung penerapan GCG tersebut juga secara konsisten mengembangkan perangkat pendukung yang telah ada untuk disesuaikan dengan perkembangan usaha Perseroan dan kondisi persaingan di pasar. Penerapan GCG oleh Perseroan juga secara aktif didukung oleh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Kejelasan pelaksanaan tugas dari masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi, penentuan rencana strategis perusahaan disesuaikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko, dan pembentukan komite dan satuan kerja yang mengawasi dan mengendalikan internal Perseroan, merupakan perwujudan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan GCG. Untuk memastikan penerapan GCG tersebut, bukan semata-mata untuk memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku, beberapa pihak independen ditunjuk oleh Perseroan untuk duduk dalam Dewan Komisaris dan Direksi.

Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dalam penerapan prinsip GCG, Perseroan telah menganut Pedoman Umum Tata Kelola Perseroan Yang Baik yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dengan penerapan TARIF, sebagai 5 pilar dasar dari GCG, yaitu: keterbukaan (transparency), akuntablitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kesetaraan dan kewajaran (fairness). Penerapan 5 pilar dasar tersebut diyakini oleh Perseroan sebagai instrumen yang dapat diandalkan dalam mengatur segala aspek bisnis yang dijalankan oleh Perseroan, baik oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan segenap karyawan Perseroan, sehingga diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dalam operasional usaha Perseroan secara menyeluruh. Keseimbangan operasional usaha yang akan dicapai meliputi segala bentuk kepentingan, baik individu maupun kelompok, baik internal maupun eksternal, sehingga kepentingan Perseroan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan akan mencapai titik ekuilibrium. Keterbukaan Sebagai perusahaan publik, Perseroan senantiasa berusaha menjaga objektivitas dalam menjalankan kegiatan usahanya, dengan cara menyediakan informasi yang material dan relevan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa informasi disediakan tepat waktu, memadai, jelas, akurat, serta mudah diakses.


99

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Selain menetapkan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban masing-masing bagian dalam Perseroan, untuk menjaga akuntabilitasnya Perseroan juga memastikan bahwa semua bagian dalam Perseroan dan karyawan memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam kegiatan usaha Perseroan. Setiap karyawan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan seminar, baik di dalam maupun di luar Perseroan, untuk pengembangan kompetensinya. Tidak hanya berhenti di sana, namun hasil pengembangan tersebut juga wajib diterapkan dan disebarkan bagi karyawan lainnya agar selalu ada peningkatan dan penyempurnaan dalam setiap aspek dalam Perseroan. Penerapan sistem oleh Perseroan sehubungan dengan penghargaan bagi karyawan berprestasi dan sanksi bagi karyawan yang melanggar juga memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk secara objektif menguji akuntabilitasnya. Selain menekankan pada kompetensi masing-masing karyawan, Sistem penghargaan bagi karyawan berprestasi dan sanksi bagi karyawan yang melanggar juga memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk secara objektif menguji akuntabilitasnya. Perseroan juga telah memiliki komite dan satuan kerja yang mengawasi dan mengendalikan internal Perseroan, yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan Direksi, untuk memastikan bahwa setiap bagian di dalam Perseroan menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

Perseroan senantiasa menyampaikan berbagai laporan rutin yang diwajibkan bagi Perseroan publik, antara lain laporan keuangan interim, laporan keuangan tengah tahunan, dan laporan keuangan tahunan yang diaudit, laporan tahunan; dan laporan insidentil, yang antara lain terkait dengan aksi korporasi, transaksi afiliasi, maupun transaksi material, seluruhnya baik dalam paparan publik maupun melalui media cetak maupun media elektronik. Disamping itu, Perseroan juga menyediakan website resmi Perseroan (www.firstmedia. com) sebagai salah satu sarana akses bagi khalayak umum untuk memperoleh laporan tahunan Perseroan. Akuntabilitas Penerapan pilar akuntabilitas oleh Perseroan sebagai Perseroan publik merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Perseroan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan agar pengelolaan Perseroan dilakukan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perseroan tanpa mengesampingkan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

100


Pertanggungjawaban Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terkecuali Perseroan. Manfaat dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ini tidak hanya akan dirasakan oleh para pelanggan Perseroan yang dapat menikmati layanan secara nyaman, tetapi juga bagi Perseroan yang dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lancar dan mencapai kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Salah satu upaya Perseroan untuk penerapan prinsip kehatihatian ini adalah dengan memiliki Sekretaris Perusahaan yang bekerjasama dengan Divisi Corporate Legal dalam memastikan kepatuhan Perseroan terhadap Anggaran Dasar, Peraturan Perseroan, dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal. Perseroan sepenuhnya menyadari bahwa eksistensi bisnis Perseroan tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna jasa Perseroan, namun juga masyarakat yang ada di sekitar tempat kegiatan usaha Perseroan. Perseroan senantiasa berupaya agar eksistensi bisnisnya tidak hanya memberikan manfaat kepada para pengguna jasa Perseroan, namun juga untuk masyarakat yang ada di sekitar tempat kegiatan usahanya. Manfaat Perseroan bagi masyarakat di sekitar tempat kegiatan usaha Perseroan tidak hanya berupa penyediaan lapangan

kerja, namun juga dengan berbagai program tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR). Dengan demikian diharapkan bahwa Perseroan dapat memperoleh pengakuan sebagai good corporate citizen. Independensi Perseroan senantiasa memastikan bahwa pengelolaan Perseroan dilakukan secara independen, tidak saling mendominasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta bebas dari benturan kepentingan. Dengan demikian pengambilan keputusan akan senantiasa obyektif dan diharapkan dapat memberikan output yang optimal bagi kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan, dan para karyawannya. Sebagai contoh, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dapat memiliki pendapat yang independen untuk pengambilan keputusan, tentunya tanpa mengurangi kemungkinan untuk memperoleh pendapat atau saran yang independen dari konsultan hukum, sumber daya manusia, dan konsultan independen lainnya.

Sebagai wujud independensi, Perseroan telah menunjuk beberapa pihak independen yang bereputasi tinggi untuk duduk dalam Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan peran yang maksimal bagi Komite Audit Perseroan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha Perseroan. Kesetaraan dan Kewajaran Prinsip kesetaraan dan kewajaran diterapkan oleh Perseroan untuk setiap pihak yang berkepentingan terhadap Perseroan. Perseroan senantiasa memberikan kesempatan yang wajar kepada setiap pihak untuk dapat mengakses informasi Perseroan sesuai dengan prinsip keterbukaan (transparency) dalam lingkup kedudukan masing-masing, sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh otoritas pasar modal, komunitas pasar modal, dan pemangku kepentingan kepada Perseroan. Prinsip kesetaraan juga diterapkan oleh Perseroan untuk setiap individu yang kompeten serta berkemauan dan berdedikasi tinggi untuk berkarya untuk Perseroan. Perkembangan karir masing-masing karyawan Perseroan tidak dibedakan berdasarkan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik. Perseroan senantiasa menjaga dan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban karyawan secara adil dan wajar.

Panduan Tata Kelola Perusahaan Peraturan Perusahaan Pelaksanaan tata kelola Perseroan yang baik tidak sematamata tercermin dari visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan, tetapi juga bagaimana suatu Perseroan mematuhi peraturan yang berlaku untuk mencapai visi, misi, dan nilai-nilai tersebut. Perseroan, sebagai bagian dari good corporate citizen, menyadari bahwa peraturan diperlukan tidak semata-mata untuk mengatur hubungan eksternal Perseroan dengan masyarakat, namun juga peraturan yang mengatur hubungan internal Perseroan dengan organ Perseroan dan para karyawannya. Untuk itulah Perseroan menyusun serangkaian peraturan yang ditetapkan sebagai peraturan perusahan. Peraturan Perusahaan Perseroan disusun sejalan dengan falsafah Pancasila dan Program Pembangunan Nasional, khususnya dalam hal perbaikan ekonomi serta peningkatan taraf hidup bangsa perlu didukung bersama oleh segenap bangsa Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan berkeinginan untuk tidak hanya berperan serta dalam pembangunan perekonomian Indonesia dengan mengembangkan kegiatan usahanya, namun juga dengan mengembangkan sumber daya manusianya, meningkatkan kompetisi dan kompetensi sumber daya manusianya. Pengelolaan sumber daya manusia telah ditetapkan sebagai salah satu bagian dalam rencana strategis pengembangan Perseroan, karena dengan cara demikian Perseroan dapat dengan mulus dan secara berkesinambungan meningkatkan kemampuannya untuk berkompetisi dengan Perseroan lainnya di Indonesia. Perseroan senantiasa meyakini bahwa sumber daya manusia adalah aset yang sangat penting bagi eksistensi, kesinambungan pertumbuhan dan perkembangan Perseroan dalam jangka panjang untuk menjaga kepentingan karyawan Perseroan. Berbagai aspek dipertimbangkan oleh

Perseroan agar dapat tercipta hubungan yang serasi, aman, mantap, tenteram, dan dinamis antara Perseroan dengan seluruh karyawannya, antara lain melalui adanya kejelasan dalam pemberian tugas, hak, dan kewajiban harian masingmasing karyawan, memberikan perhatian akan kesehatan


101

TATA KELOLA PERUSAHAAN karyawan, serta atmosfer lingkungan kerja yang menunjang kinerja karyawan. Aspek-aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan membantu menciptakan ketentraman dan kepuasan karyawan dalam bekerja sehingga akan sangat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin timbul secara musyawarah. Peraturan Perusahaan Perseroan telah disahkan melalui Surat Keputusan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Nomor: 249/ PHIJSK-PKKAD/PP/IV/2013 tanggal 22 April 2013 yang berlaku hingga tanggal 21 April 2015. Secara umum, Peraturan Perusahaan Perseroan memuat hak dan kewajiban karyawan dan Perseroan, serta ketentuan yang bertujuan membina hubungan serasi, selaras, dan seimbang dalam usaha meningkatkan efisiensi, produktivitas dan prestasi kerja yang optimal. Diharapkan Peraturan Perusahaan Perseroan dapat mewujudkan terciptanya hubungan industrial yang kondusif antara karyawan dan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku, termasuk penyesuaiannya dikemudian hari.

diberikan berdasarkan pertimbangan akibat tindakan, derajat kesalahan dan motif tindakan. Melalui pertimbangan yang cermat dan obyektif, Direksi memutuskan jenis sanksi yang disesuaikan dengan bobot penyimpangan dan hirarki organisasi (pangkat atau jabatan karyawan). Sanksi kepada karyawan dapat berbentuk teguran lisan, surat peringatan (I, II, III), tidak diberikan kenaikan gaji, pangkat atau bonus, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Khusus untuk pemutusan hubungan kerja, setelah mendapatkan persetujuan Direksi, dilanjutkan dengan pengajuan permohonan ijin kepada Departemen Tenaga Kerja sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (KP3) merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasi terjadi. Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme pengaduan pelanggaran (whistleblowing) ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut.

Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional Komitmen Perseroan sebagai perusahaan publik untuk memperoleh kesinambungan usaha jangka panjangnya tidak hanya tercermin dari kepatuhan Perseroan terhadap aturan yang bersifat mengikat. Perseroan juga senantiasa menerapkan suatu standar kode etik dan tanggung jawab profesional sebagai salah satu tolok ukur dalam upayanya untuk mencapai keseimbangan operasional usaha Perseroan. Selain Perseroan yang berkewajiban memenuhi persyaratan dari semua perundang-undangan yang berlaku, Perseroan menerapkan standar kode etik dan tanggung jawab profesional sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap publik, para pelanggan, pemegang saham dan para pemangku kepentingan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berpedoman pada standar internasional, komitmen untuk senantiasa patuh pada peraturan yang berlaku, dan penerapan prinsip tata kelola Perseroan yang baik, maka secara fundamental, penting bagi Perseroan untuk menetapkan Standar Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional (Kode Etik) yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: SK-008/DIR/X/10, tanggal 19 Oktober 2010. Seluruh manajemen dan karyawan wajib memahami standar kode etik ini sebagai dasar penerapan dalam berperilaku yang mengatur hubungan antara karyawan dengan Perseroan, sesama karyawan, pelanggan, pemasok, pemegang saham, pemangku kepentingan, pemerintah dan masyarakat. Seluruh manajemen dan karyawan wajib menandatangani standar kode etik tersebut setiap dua tahun sekali. Penanganan terhadap penyimpangan atas Peraturan Perseroan dan Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional dilakukan melalui penyelidikan yang mendalam dan didasari dengan fakta-fakta, sedangkan keputusannya dibuat dan

102


KP3 dimaksudkan sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan dalam menangani Pengaduan Pelanggaran dari pemangku kepentingan untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif dalam jangka waktu memadai. Tujuan akhirnya adalah sebagai upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan dalam Perseroan yang tidak sesuai dengan Kode Etik yang berlaku di Perseroan. KP3 ini diberlakukan bagi manajemen dan karyawan di lingkungan Perseroan dan seluruh unit usahanya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan prinsip tata kelola Perseroan yang baik. Ketentuan Umum Penanganan Pengaduan Pelanggaran Perseroan wajib menerima pengaduan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal. Perseroan wajib menerima dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran, baik dari pelapor yang mencantumkan identitasnya maupun yang tidak. Perseroan menyediakan dua jalur pengelolaan pengaduan, yaitu melalui jalur Direksi apabila pelanggaran diduga dilakukan oleh karyawan, dan jalur Dewan Komisaris apabila pelanggaran diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, organ penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja sesuai dengan tingkat pelaku pelanggaran. A. Proses Penanganan Pengaduan 1. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi atas laporan yang masuk berdasarkan catatan tim. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi atas pengaduan pelanggaran dalam waktu 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja

2. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengaduan tidak benar dan tidak ada bukti maka tidak akan diproses lebih lanjut. 3. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi. 4. Terkait pengaduan pelanggaran yang melibatkan oknum Karyawan yang memerlukan investigasi, wajib ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran tingkat Direksi untuk diinvestigasi. 5. Terkait pengaduan pelanggaran yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, organ penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja yang memerlukan investigasi, wajib ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran tingkat Dewan Komisaris untuk diinvestigasi. 6. Pelaku pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. 7. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran disiplin oleh karyawan, maka dapat ditindaklanjuti sidang disiplin sesuai ketentuan yang berlaku dengan Direksi sebagai hakim, Divisi Audit Internal sebagai penuntut, Divisi Sumber Daya Manusia atau Divisi Corporate Legal sebagai pembela dan pendapat atau masukan dari atasan yang bersangkutan. 8. Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran oleh karyawan yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi atau yang diberi kuasa untuk itu sebagai pejabat yang menangani perkara. 9. Seluruh proses pengaduan pelanggaran diadministrasikan secara baik oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran. B. Pemantauan Tindak Lanjut 1. Pemantauan tindak lanjut pengaduan pelanggaran dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran. 2. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran harus menginformasikan pengaduan pelanggaran yang masuk, yang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai kepada Direksi dan atau Dewan Komisaris setiap saat diperlukan. Perlindungan Dan Apresiasi A. Perlindungan Pelapor dan Terlapor 1. Perseroan berkewajiban untuk melindungi pelapor yang dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran. 2. Perlindungan pelapor meliputi: a. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan. b. Jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya. c. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikannya. 3. Perseroan memberikan jaminan kerahasiaan identitas terlapor sampai status terperiksa berubah.

B. Penghargaan Kepada Pelapor dapat memberikan penghargaan 1. Perseroan kepada pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan Perseroandapat diselamatkan. 2. Penghargaan diberikan melalui kebijakan Direksi.

Sistem Manajemen Mutu Perseroan telah memperoleh sertifikasi standar ISO 9001:2000 pada tanggal 6 Januari 2004 dari United Registrar of System Ltd (URS) sebagai pengakuan atas Quality System organisasi yang telah sesuai dengan ISO 9001:2000. Aktivitas yang tercakup dalam sertifikasi ISO 9001:2000 adalah untuk TV Kabel dan Data Internet. URS melakukan audit pengawasan secara rutin (dua kali dalam setahun) untuk memastikan apakah Perseroan mampu memenuhi persyaratan untuk menjaga sertifikasi ISO 9001:2000. Sejak tahun 2004, Perseroan telah mampu untuk mempertahankan sertifikasi tersebut dan tidak pernah mengalami kendala yang berarti. Pada bulan Mei 2009, terdapat konversi status dari ISO 9001:2000 ke ISO 9001:2008. Perseroan telah mendapatkan rekomendasi untuk mendaftarkan konversi status ISO 9001:2000 ke ISO 9001:2008 berdasarkan hasil audit pengawasan pada tanggal 13 – 14 Mei 2009. Pada bulan Februari 2010, Perseroan mendapatkan sertifikasi standar ISO 9001:2008.

Standar Prosedur Operasional Untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai ketentuan yang telah dilakukan, maka Perseroan menyusun Standar Prosedur Operasional secara rinci. Standar ini juga berfungsi sebagai salah satu acuan dalam proses audit mutu yang dilakukan terhadap Perseroan.

Struktur Tata Kelola Perseroan Struktur Tata Kelola Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, yang didukung oleh Komite Audit sebagai komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, Sekretaris Perseroan, dan Unit Audit Internal yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.Organ Perseroan tersebut memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan Tata Kelola Perseroan. Organ Perseroan ini menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pelaksana Perseroan yang memegang kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat Umum Pemegang


103

TATA KELOLA PERUSAHAAN Saham antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Pada tahun 2013, Perseroan menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 25 April 2013 dan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 24 September 2013. RUPST tanggal 25 April 2013 Keputusan-keputusan RUPST: 1. a. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 serta rencana kerja dan pengembangan Perseroan. b. Mengesahkan neraca laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan memberikan pembebasan serta pelunasan sepenuhnya (aquit et de charge) dalam arti seluasluasnya kepada seluruh Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012. 2. Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2012. 3. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk/mengangkat Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OTORITAS JASA KEUANGAN dan yang memenuhi standar internasional sebagai Akuntan Publik Perseroan yang akan memeriksa Neraca, Perhitungan Laba-Rugi dan bagian-bagian lain dari Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukkannya. 4. a. Mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

104

Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komsaris Independen Komisaris Independen Komisaris Komisaris

Peter Frans Gontha Prof. DR. Didik Junaidi Rachbini DR. Rizal Ramli Drs. Theo Leo Sambuaga Markus Permadi

Direktur Presiden Direktur Direktur Direktur Tidak Terafiliasi Direktur Direktur Direktur Direktur

Irwan Djaja Dicky Setiadi Moechtar Harianda Noerlan Larry Ridwan Ali Chendra Johannes Tong Danrivanto Budhijanto


Untuk masa jabatan terhitung sejak penutupan Rapat tersebut sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang pertama setelah pengangkatan tersebut. b. Menyetujui pemberian wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menentukan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. RUPSLB tanggal 24 September 2013 Keputusan-keputusan RUPSLB: I. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar terkait dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; Sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut: Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Pasal 3 1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah bergerak dalam bidang telekomunikasi dan penyedia konten. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakna kegiatan usaha, antara lain: a. Sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi melalui kabel dan tanpa kabel, baik jaringan tetap maupun jaringan bergerak, antara lain: jaringan tetap lokal, jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh dan sambungan internasional, jaringan tetap tertutup, jaringan bergerak terestrial, selular, satelit, dan pengembangannya; b. Sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi, baik dengan kabel maupun tanpa kabel, termasuk jasa teleponi dasar, jasa nilai tambah teleponi, jasa multimedia; antaralain, jasa telepon, faksimili, teleks, telegraf, akses internet (internet service provider), jasa interkoneksi internet (network access point/NAP), jasa internet teleponi untuk keperluan publik dan jasa komunikasi data, dan pengembangannya; c. Sebagai penyedia, aggregator, dan distributor konten, antara lain konten informasi, hiburan, multimedia, siaran televisi dan radio, aplikasi (software), dan online video streaming, baik secara langsung maupun secara online. Untuk menunjang kegiatan usaha tersebut di atas, Perseroan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang penyediaan dan/ atau manajemen routing dan IP transit, penyedia dan/atau pengelolaan pusat layanan informasi (termasuk call center, SMS center, dan situs layanan pengguna), pengelolaan billing system, panggilan premium, kartu panggil, nomor telepon maya (virtual private phone number), rekaman telepon untuk umum dan store serta forward, dan penyediaan jasa konten melalui penyelenggara jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap lokal tanpa kabel.

II. a. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Peter Frans Gontha sebagai Presiden Komisaris Perseroan dan Irwan Djaja sebagai Presiden Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya RUPS, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan/ atau pengawasan yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan selama masa jabatannya, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. b. Menyetujui pengangkatan Theo Leo Sambuaga sebagai Presiden Komisaris Perseroan, dan pengangkatan Prof. DR. H. Muladi, SH sebagai Komisaris Independen, serta pengangkatan Drs. Ito Sumardi, DS, SH, MBA, MM sebagai Komisaris Independen terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang pertama setelah pengangkatan tersebut. Dengan demikian susunan lengkap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan termasuk Komisaris Independen untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang pertama setelah pengangkatan ini, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Presiden Komisaris Drs. Theo Leo Sambuaga Komsaris Independen Prof. DR. Didik Junaidi Rachbini Komisaris Independen DR. Rizal Ramli Komisaris Independen Prof. DR. H. Muladi, SH Komisaris Independen DR. Drs. Ito Sumardi, DS, SH, MBA, MM Komisaris Markus Permadi Direksi Presiden Direktur Untuk Ditentukan Kemudian Direktur Dicky Setiadi Moechtar Direktur Tidak Terafiliasi Harianda Noerlan Direktur Ali Chendra Direktur Larry Ridwan Direktur Johannes Tong Direktur Danrivanto Budhijanto III. Memberikan persetujuan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini ke dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan atau memberitahukan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, serta mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi


105

TATA KELOLA PERUSAHAAN Dewan Komisaris Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang mewakili Pemegang Saham untuk melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan strategi Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan arahan/nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan Perseroan dengan itikad yang baik, kehatihatian dan bertanggung jawab, serta menjalankan fungsi untuk memperkuat citra Perseroan di mata masyarakat dan para pemegang saham. Persyaratan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Persyaratan formal dan material yang berlaku telah dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. Persyaratan formal bersifat umum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan material bersifat

khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 6 (enam) anggota, yaitu: 1 (satu) Presiden Komisaris, 1 (satu) Komisaris dan 4 (empat) Komisaris Independen. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pertama sejak pengangkatannya. Jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir apabila mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan, meninggal dunia, atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. Pada tahun 2013, Dewan Komisaris menyelenggarakan 5 kali rapat.

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

KOMISARIS

JABATAN

SEJAK

Presiden Komisaris

2013

Prof. DR. Didik Junaidi Rachbini

Komisaris Independen

2006

DR. Rizal Ramli


2008

Prof. DR. H. Muladi, SH


2013

DR. Drs. Ito Sumardi, DS, SH, MBA, MM


2013

Komisaris

2013

Drs. Theo Leo Sambuaga

Markus Permadi Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban Dewan Komisaris berperan penting dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG sesuai fungsi pengawasan yang dilakukan. Melalui laporan Direksi dan Komite Audit, Dewan Komisaris memantau dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan strategis Perseroan, termasuk mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal. Selain itu, Dewan Komisaris bertanggung jawab mengawasi manajemen operasional Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi apabila diperlukan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Keputusan RUPS Perseroan, peraturan serta undang-undang yang berlaku. Terkait dengan RUPS, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain memberikan pendapat dan saran mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan, melaporkan segera jika terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan, menelaah dan menandatangani Laporan Tahunan, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS. Theo Leo Sambuaga menggantikan Peter Frans Gontha sejak ditutupnya RUPS Luar Biasa pada tanggal 24 September 2013.

106

setahun di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usahanya, atau melalui media elektronik yang memungkinkan. Rapat dianggap sah dan mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggotanya hadir dan diwakili dalam rapat. Tabel berikut memuat informasi tentang kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris yang dilaksanakan sepanjang tahun 2013. Kehadiran Dewan Komisaris

Komisaris

Rapat Dewan Komisaris % Kehadiran

Peter Frans Gontha

100*

Theo Leo Sambuaga

100

Didik Junaidi Rachbini

100

Rizal Ramli

100

H. Muladi

100**

Ito Sumardi DS

100**

Markus Permadi

100

Selama tahun 2013, Dewan Komisaris tidak menemukan pelanggaran hukum dan peraturan di sektor keuangan maupun peraturan yang berkaitan dengan bisnis Perseroan yang dilakukan oleh manajemen Perseroan.

* sampai September 2013 ** sejak September 2013

Rapat Dewan Komisaris Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu dalam

Dalam rapat Dewan Komisaris, selalu dihadiri juga oleh Direksi untuk melaporkan perkembangan dan kinerja Perseroan.


Komite Audit Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BapepamLK) Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, tujuan dibentuknya Komite Audit adalah untuk memastikan penerapan tata kelola Perseroan, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas akuntan publik. Komite Audit terdiri dari dua anggota yang merupakan pihak independen yang berkemampuan di bidang akuntansi dan keuangan dan diketuai oleh Komisaris Independen. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit sebagai pendukung dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Penetapan pembentukan Komite Audit dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris dan diketuai oleh salah seorang Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dengan melakukan tugastugas berikut: 1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya. 2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundanganundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan. 3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal. 4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan implementasi manajemen risiko oleh Direksi. 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang termasuk dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi Audit Internal. Komite Audit beranggota 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota independen. Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, keahlian, pengalaman dan integritas yang dipersyaratkan dalam berbagai peraturan yang berlaku. Sepanjang tahun 2013, Komite Audit telah melakukan 4 kali rapat. Susunan Komite Audit per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: 1. Prof. DR. Didik Junaidi Rachbini (Ketua/Komisaris Independen). 2. Herman Latief (Anggota/Independen) 3. R. Hikmat Kartadjoemena (Anggota/Independen)

Prof. DR. Didik Junaidi Rachbini Ketua Memperoleh gelar Ph.D dan M.Sc dalam bidang Studi Pembangunan dari Central Luzon State University, Filipina. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2006. Beliau pernah menduduki berbagai posisi pada beberapa institusi antaralain Anggota MPR, Anggota DPR, Komisaris KPPU, Komisaris PT Angkasa Pura I dan saat ini masih menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Humanika Consultindo. Herman Latief Anggota/Independen Warga Negara Indonesia, Beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak Januari 2013. Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan Kawasan Industri, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) (sejak 2008); dan Wakil Ketua Dewan Penasehat Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) (sejak 2000). Beliau lulus dari TFH, Hamburg, Jerman, dengan gelar Diplom Ingenieur Architect (Dipl. Ing) pada tahun 1976. Sebelumnya beliau bekerja sebagai Arsitek di PT Widya Pertiwi Engineering (1976-1978), Direktur di Perseroan grup Kalbe Farma (1979-1988), Direktur Utama PT Lippo Cikarang Tbk. (1989-1999), Wakil Komisaris Utama PT Lippo Cikarang Tbk. (1999-2001), Komisaris PT Lippo Land Development (20012004), Komisaris PT Bukit Sentul Tbk. (2004-2005), Direktur PT East Jakarta Industrial Park (2004- 2010), di Komite Audit PT Pacific Utama Tbk. (2005-2007), Komite Audit PT Gowa Makassar (2005-2007), dan Komite Audit PT Multi Polar Tbk. (2007-2009). Beliau juga aktif di Dewan Penasehat Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) (1995-2000) dan sebagai Wakil Ketua Real Estate Indonesia (1999 - 2008). R. Hikmat Kartadjoemena Anggota/Independen Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang pada tahun 1943, lulus dari City University, New York, USA. Beliau mempunyai pengalaman luas dalam bisnis perbankan Indonesia. Memulai karirnya sebagai Wakil Asisten di New York untuk Bank Ekspor Impor Indonesia pada tahun 1970 – 1975, beliau kemudian ditunjuk oleh Chemical Bank New York untuk menjadi Chief Representative Chemical Bank di Jakarta pada tahun 1983 – 1987. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Unibank dan Direktur Corporate Banking Bank Pacific. Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris PT Inti Indorayon Utama Tbk pada tahun 1990 – 1997. Beliau juga pernah menjabat sebagai Advisor untuk Indonesia di Newbridge Capital (Singapore) Pte Ltd dan Komisaris Saratoga Capital pada tahun 1997 – 2008, kemudian menjabat sebagai Senior Advisor untuk Indonesia di Imprimis (Singapore) Pte Ltd dan Khronos Advisory Limited hingga saat ini. Beliau mulai bergabung dengan Perseroan sebagai Anggota Komite Audit sejak Januari 2013.


107


Kehadiran Komite Audit

Komite Audit

Kehadiran Rapat Komite Audit % Kehadiran

Prof. DR. Didik Junaidi Rachbini

100

Herman Latief

100

R. Hikmat Kartadjoemena

100

Direksi Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan dengan senantiasa memperhatikan kepentingan dan tujuan Perseroan dan unit usaha serta mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap Perseroan Terbuka dan tetap berpegang pada penerapan prinsip Good Corporate Governance. Selain itu, Direksi bertanggungjawab melakukan pengawasan internal secara efektif dan efisien, memantau risiko dan mengelolanya, menjaga agar iklim kerja tetap kondusif sehingga produktivitas dan profesionalisme menjadi lebih baik, mengelola karyawan dan melaporkan kinerja Perseroan secara keseluruhan kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Persyaratan, Keanggotaan Dan Masa Jabatan Direksi berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pertama sejak pengangkatannya. Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan formal dan material yang berlaku. Persyaratan formal bersifat umum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan material bersifat khusus, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perseroan. Direksi Perseroan terdiri dari 6 (enam) orang Direktur. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia dan diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya (mereka) sampai penutupan RUPS Tahunan Pertama setelah tanggal pengangkatannya (mereka) dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan, meninggal dunia, diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan.

108


Susunan Direksi per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: Direksi Presiden Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur

: Untuk ditentukan kemudian : Dicky Setiadi Moechtar : Harianda Noerlan : Larry Ridwan : Ali Chendra : Johannes Tong : Danrivanto Budhijanto

Tanggung Jawab Dan Bidang Tugas Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh baik secara pribadi maupun bersama (tanggung renteng) atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai. Direksi bertanggungjawab atas pengelolaan Perseroan melalui pengelolaan risiko dan pelaksanaan tata kelola Perseroan yang baik pada seluruh jenjang organisasi. Tanggung jawab Direksi juga mencakup penerapan struktur pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal, dan pengambilan tindakan berdasarkan temuan-temuan Audit Internal sesuai dengan arahan Dewan Komisaris. Direksi wajib menyusun strategi bisnis, termasuk rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan praktek akuntansi dan pembukuan sesuai ketentuan Perseroan publik. Selain itu, Direksi juga wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembidangan tugas Direksi, maka pembagian tugas Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi, sebagai berikut: 1. Irwan Djaja (Presiden Direktur) sejak awal 2013 sampai dengan ditutupnya RUPSLB tanggal 24 September 2013, secara umum bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan Perseroan; 2. Dicky Setiadi Moechtar (Direktur) bertanggungjawab atas bidang Operasional dan Pengembangan Bisnis; 3. Harianda Noerlan (Direktur) bertanggungjawab atas bidang Corporate Services dan merangkap sebagai Sekretaris Perseroan; 4. Larry Ridwan (Direktur) bertanggungjawab atas bidang keuangan; 5. Ali Chendra (Direktur) bertanggungjawab atas bidang pengembangan anak Perseroan; 6. Johannes Tong (Direktur) bertanggungjawab atas bidang pengembangan anak Perseroan; 7. Danrivanto Budhijanto (Direktur) bertanggungjawab atas bidang pengembangan Wireless busines.

Direksi dapat menggunakan saran profesional atas biaya Perseroan apabila benar-benar dibutuhkan dan dengan memperhatikan batas-batas efisiensi dan efektivitas, serta tidak terdapat benturan kepentingan. Rapat Direksi Direksi mengadakan rapat paling sedikit sekali dalam dua minggu atau kapan saja diperlukan, dengan lokasi di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan Perseroan. Direksi juga turut dalam Rapat Dewan Komisaris untuk membahas kemajuan Perseroan secara umum. Rapat Direksi dianggap sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. Sepanjang tahun 2013, Direksi menyelenggarakan 16 kali rapat. Kehadiran Direksi Direktur

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Direksi

% Kehadiran

% Kehadiran

Irwan Djaja

100*

100*

Dicky Setiadi Moechtar

100

100

Harianda Noerlan

100

100

Larry Ridwan

100

100

Ali Chendra

100**

100**

Johannes Tong

100**

100**

Danrivanto Budhijanto

100**

100**

* sampai September 2013 ** sejak September 2013 Sekretaris Perusahaan Mengacu kepada Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.4 dan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) No. I-A, Perseroan mengangkat Sekretaris Perusahaan yang bertugas sebagai pejabat penghubung antara Perseroan dengan Pelaksana Perseroan dan pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab kepada Direksi dan juga melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris. Tugas pokok Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut: 1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan. 3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UU No.8 Tahun 2005 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. 4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.

Kegiatan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut: 1. Memandu Perseroan untuk senantiasa patuh terhadap peraturan pasar modal, dan mengikuti perkembangan peraturan baru untuk selanjutnya memastikan bahwa Perseroan mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut. Perseroan menerbitkan 4 (empat) Laporan Keuangan dan 1 (satu) Laporan Tahunan. 2. Melakukan korespondensi dengan regulator pasar modal (OJK dan BEI) maupun lembaga-lembaga penunjang lainnya seperti KSEI, BAE dan wali amanat. Korespondensi yang dilakukan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kali, sebagai berikut: a. Penyampaian Laporan Keuangan sebanyak 11 kali; b. Penyampaian Laporan Tahunan sebanyak 1 kali; c. Penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Publik dan Tanggapan atas pertanyaan Bursa sebanyak 10 kali; d. Penyampaian korespondensi terkait dengan RUPS sebanyak 17 kali; e. Penyampaian korespondensi terkait dengan Paparan Publik sebanyak 6 kali; f. Penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek sebanyak 12 kali; g. Penyampaian Laporan Data Hutang/Kewajiban Perseroan dalam Valuta Asing sebanyak 13 kali; h. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana – Waran sebanyak 2 kali; i. Penyampaian Laporan Perseroan Tercatat dalam 1 Grup sebanyak 2 kali. 3. Menyampaikan keterbukaan informasi terkait Perseroan yang disampaikan melalui pelaporan, baik yang diatur maupun tidak, antara lain dalam bentuk siaran pers, website, dan melayani setiap kebutuhan informasi terkait kondisi Perseroan. 4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan paparan publik tahunan. Profil Sekretaris Perusahaan Harianda Noerlan, Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan di bidang Corporate Services dan merangkap juga sebagai Sekretaris Perusahaan sejak bulan Juni 2006. Memulai karir profesionalnya di dunia perbankan sejak tahun 1990, yaitu di PT Bank Niaga Tbk, dengan jabatan terakhir sebagai Head of International Banking Division – Capital Market Group. Pada tahun 2000, bergabung dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan jabatan terakhir sebagai Vice President, Group Head pada Bank Restructuring Unit. Sejak Januari 2002 hingga Mei 2006 bergabung dengan PT Bank Lippo Tbk. Posisi yang pernah dijabat selama di PT Bank Lippo Tbk antara lain sebagai Direktur Kepatuhan, Director of Distribution Financial Services, dan Senior Vice President of Channels & Alliances Group Head. Meraih gelar Sarjana di bidang Teknik Mesin dari Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia.


109


Akses Informasi Publik Masyarakat umum dan para investor dapat mengunjungi situs web Perseroan di www.firstmedia.com, untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan usaha Perseroan, atau dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan, melalui Email: [email protected] untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai Perseroan. Unit Audit Internal Pembentukan Unit Audit Internal didasari kepada peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua BapepamLK No. Kep-496/BL/2008 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam unit audit internal. Unit Audit Internal bertugas antara lain untuk menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan serta melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya Unit Audit Internal akan selalu bekerjasama sama dengan Komite Audit dan bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Pembentukan Unit Audit Internal merupakan wujud nyata dari komitmen Perseroan dalam menciptakan tata kelola yang baik dan efisien. Pada tahun 2013, Unit Audit Internal Perseroan dijalankan oleh Leony Hartono. Memulai karir di tahun 2000 sebagai auditor di kantor akuntan publik di Detroit Amerika Serikat. Bergabung dengan kantor akuntan Ernst & Young Indonesia di tahun 2002 dan kemudian bekerja di bidang perbankan dan industri manufaktur sebelum bergabung dengan Perseroan di tahun 2008. Mendapat gelar Bachelor of Accounting dan Master in Professional Accounting dari Michigan State University, Amerika Serikat. Piagam Audit Internal Latar Belakang Piagam Audit Internal PT First Media Tbk dibuat untuk memenuhi Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”) Nomor: KEP-496/ BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Visi Menjadi penyedia jasa layanan audit internal berbasis manajemen risiko dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance - GCG). Misi Memberikan layanan audit internal yang profesional untuk memastikan terwujudnya perusahaan yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang pembangunan ekonomi nasional yang merupakan kepentingan dari para pemangku kepentingan secara baik.

110


Pengertian Audit Internal Audit Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan. Unit Audit Internal Unit Audit Internal adalah unit kerja yang independen, obyektif dan bersifat sebagai konsultan, yang dibentuk dalam PT First Media Tbk (“untuk selanjutnya disebut First Media”) untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi termasuk anak-anak perusahaannya. Unit Audit Internal bukan perpanjangan, atau pengganti manajemen. Tanggung jawab untuk pengendalian operasional terletak sepenuhnya kepada manajemen operasional yang harus memastikan bahwa manajemen kontrol yang sesuai dan memadai telah diterapkan sebagaimana mestinya. Unit Audit Internal dalam melaksanakan fungsi Audit Internal memberikan jasa assurance, consulting, dan investigasi kasus Fraud yang independen dan obyektif yang dapat memberi nilai tambah dan memperbaiki operasional First Media baik di kantor pusat maupun cabang. Jasa Assurance Suatu assessment yang obyektif melalui pengujian atas suatu bukti dengan tujuan untuk memberikan penilaian yang independen atas pelaksanaan risk management, control dan governance processes dalam operasional First Media. Jasa Consulting Kegiatan pemberian jasa konsultasi yang diberikan terkait dengan upaya untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan risk management, control dan governance processes. Jasa konsultasi yang diberikan bersifat tidak mengikat dan tanpa mengabaikan prinsip independensi, sehingga tanggung jawab atas tindak lanjut dari hasil konsultasi tersebut tetap pada auditee. Jasa Investigasi Kasus Fraud Unit Audit Internal secara proaktif membantu manajemen dalam mengidentifikasi, mendeteksi dan melakukan investigasi audit terhadap kegiatan operasional First Media yang dicurigai mengandung unsur fraud. Kunci Keberhasilan Optimalisasi pemanfaatan teknologi, penerapan metode terbaik dan organisasi yang efektif dan efisien serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan selalu menjunjung tinggi etika profesi, melalui proses kerja yang: 1. Fokus pada proses bisnis dan pelayanan kepada pemangku kepentingan 2. Bersikap proaktif, tanggap, terpercaya dan obyektif

3. Berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis 4. Mampu menemukan akar permasalahan dan deteksi dini 5. Mampu menyajikan temuan secara obyektif 6. Mampu menyampaikan rekomendasi yang efektif dan implementif

e. Kualitas dan perbaikan yang berkesinambungan selalu terpelihara dengan tetap memperhatikan aspek internal control sistem. f. Sarana-sarana untuk menjaga dan melindungi kekayaan dan reputasi First Media telah tercukupi.

Kedudukan Unit Audit Internal mempunyai kedudukan sebagai berikut: 1. Dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Ketua Bapepam-LK. 2. Kepala Unit Audit Internal bertanggungjawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan Presiden Komisaris/Komite Audit, untuk menginformasikan hal-hal yang berhubungan dengan audit. 3. Pemberitahuan informasi yang berkaitan dengan audit kepada Dewan Komisaris tersebut harus dilaporkan kepada Presiden Direktur. 4. Unit Audit Internal dapat berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak internal yang membutuhkan, terutama halhal yang berhubungan dengan bidang tugasnya, serta bersifat strategis.

Tugas Dan Tanggung Jawab Audit Internal First Media bertugas dan bertanggung jawab untuk: 1. Membantu tugas Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, khususnya Komite Audit, secara independen, dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. 2. Memonitor kecukupan dan efektivitas sistem kontrol manajemen organisasi dalam bidang finansial, operasional dan sistem informatika. 3. Memberikan penilaian dan rekomendasi secara obyektif atas kegiatan operasi dalam pencapaian tujuan dan sasarannya secara efektif, efisien dan ekonomis dalam bentuk penyampaian laporan bulanan dan tahunan secara periodik. 4. Mengarah perhatian manajemen terhadap timbulnya risiko operasi yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan operasi/bisnis yang muncul, dan hal-hal lain yang mempengaruhi hasil dan kinerja. 5. Memastikan bahwa manajemen operasional telah melakukan kewajibannya dalam mengembangkan sistem kontrol dan manajemen risiko dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. 6. Memberikan informasi mengenai perkembangan dan hasil-hasil pelaksanaan rencana audit tahunan dan kecukupan sumber daya audit dan keanggotaannya.

Ruang Lingkup Unit Audit Internal membantu perseroan dalam mencapai tujuannya melalui: 1. Menggunakan metode yang sistimatis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas risk management, control and governance processes. 2. Memastikan bahwa sistem kontrol dan manajemen risiko telah memadai, bekerja secara efisien dan ekonomis, serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran atau program organisasi yang telah dicanangkan. 3. Melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan, seperti evaluasi, penyelidikan dan pengungkapan atas penyimpangan, kecurangan dan pemborosan. 4. Unit Audit Internal menjaga, meningkatkan dan menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan melalui penyelarasan aktivitas audit internal dengan business objectives First Media, dengan target utama adalah untuk meyakinkan bahwa: a. Risiko telah teridentifikasi dan dikelola secara tepat. b. lnformasi penting keuangan, manajerial dan operasional telah disajikan secara akurat, handal dan tepat waktu. c. Seluruh aktivitas First Media telah sesuai dengan anggaran dasar, kebijakan, standar, prosedur serta peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku. d. Program-program, rencana-rencana dan tujuantujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Kewenangan Presiden Direktur memberikan kewenangan kepada Audit Internal dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan halhal seperti berikut: 1. Untuk melihat dan memeriksa semua dokumen dan catatan, meminta keterangan dari setiap anggota Direksi dan Karyawan yang berkewajiban membantu memberikan informasi yang diperlukan oleh Audit Internal dalam waktu yang layak, sehingga memungkinkan untuk bekerja melakukan fungsinya secara efisien dan efektif. 2. Untuk mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, ruang lingkup dan jadwal audit, serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan audit. Jika dipandang perlu, dalam menjalankan fungsinya Audit Internal memiliki kewenangan untuk mendapatkan saran dan nasehat dari tenaga profesional (tenaga ahli) yang diperlukan. 3. Menyampaikan laporan hasil audit dan melakukan konsultasi langsung dengan Presiden Direktur. 4. Mempunyai akses penuh dan bebas kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris apabila diperlukan.


111


Independensi Dan Objektivitas 1. Unit Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dalam tugasnya memberikan laporan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit). Untuk menjaga independensi dan mempertahankan objektivitas, Unit Audit Internal tidak terlibat langsung dan tidak mempunyai tanggung jawab langsung atau wewenang atas proses transaksi harian dan aktivitas transaksi lainnya pada unit kerja yang diperiksa. 2. Dalam melaksanakan tugas, Audit Internal berpedoman kepada Kode Etik First Media dan Kode Etik Audit Internal yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Piagam Audit Internal ini. Standard Pelaksanaan Kerja Dalam melaksanakan fungsinya, Audit Internal mengacu dan merujuk pada berbagai peraturan dan ketentuan internal dan pedoman yang terdapat dalam berbagai standar profesional audit internal, yaitu : 1. Standar Operating Procedures Audit Internal serta pemutakhirannya. 2. Semua peraturan pemerintah yang telah diberlakukan oleh manajemen First Media. 3. Standar Audit dan Kode Etik dari The Institute of Internal Auditors Inc., sebagaimana telah diendorse oleh Presiden Direktur Pelaporan 1. Laporan Tindak Lanjut Audit, baik internal maupun eksternal, merupakan tanggungjawab dari masing-masing unit kerja yang diperiksa untuk diperbaiki sesuai kebijakan First Media dan sekaligus menjadi salah satu faktor bagi perusahaan untuk menilai kinerja unit-unit kerja tersebut. Dalam pelaksanaan pengawasan/pengendalian, Direksi terkait memastikan bahwa setiap hasil pemeriksaan pemeriksaan akan dan atau telah ditindaklanjuti oleh unitunit yang diperiksa. 2. Audit Internal harus memantau serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan Auditee. Tindak lanjut tersebut meliputi: a. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan, agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada Auditee apabila Auditee belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan. b. Analisis kecukupan tindak lanjut. Dari hasil pemantauan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan Auditee. Selanjutnya pengecekan kembali tindak lanjut perlu dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

112


c. Pelaporan tindak lanjut. Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh Auditee, maka Audit Internal memberikan laporan tertulis kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris (melalui Audit Committee), untuk tindakan lebih lanjut. Piagam Audit Internal PT First Media Tbk Ditetapkan di : Jakarta Tanggal : 20 Januari 2011 Hengkie Liwanto Presiden Direktur

Harianda Noerlan Direktur

Auditor Independen Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik dan peraturan Bapepam-LK No.VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal, maka laporan keuangan konsolidasian Perseroan mulai tahun buku 2009 diaudit oleh Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf Mawar & Saptoto, dengan auditor Didik Wahyudiyanto.

Litigasi dan Perkara Penting Arbitrase Pada tanggal 3 September 2008, PT Ayunda Prima Mitra (APM) (dahulu merupakan Entitas Anak),-, Measat Broadcast Network System SDN BHD (Tergugat II), All Asia Multimedia Networks FZ LLC (Tergugat III), Measat Satellite Systems SDN BHD (Tergugat IV), Ralph Marshall (Tergugat V), Sean Dent (Tergugat VI), Nelia Concap Cion Molato (Tergugat VII), Liza Tjondro (Tergugat VIII), PT Adi Karya Visi (Tergugat IX), Tara Agus Sosrowardoyo (Tergugat X), PT Karyamegah Adijaya (Tergugat XI), PT Abadi Berkah (Tergugat XII) dan PT Direct Vision (Turut Tergugat) dengan Nomor Pendaftaran No.: 1100/Pdt.G/2008/PN.JKT SEL tertanggal 3 September 2008. Perseroan bukan merupakan pihak dalam gugatan ini. APM mengajukan gugatan tersebut dengan tuntutan ganti rugi total sebesar USD 1.500.000.000 (“Gugatan Perdata Indonesia”). Atas Gugatan Perdata Indonesia tersebut pada tanggal 13 Mei 2009 telah keluar putusan sela yang menyatakan menolak eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I, II, III dan V serta menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara (“Putusan Sela”). Atas Putusan Sela tersebut telah diajukan pernyataan banding pada tanggal 22 Mei 2009 oleh Tergugat I, II, III dan V. Selanjutnya, pada tanggal 17 September 2009, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Putusan atas

pokok perkara Gugatan Perdata Indonesia. Atas Putusan pada Pokok Perkara Gugatan Perdata Indonesia tersebut telah diajukan penyataan banding oleh APM pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 28 September 2009. Terhadap kedua permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengeluarkan Putusan Nomor: 587/PDT/2010/ PT.DKI pada tanggal 8 September 2011. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, Tergugat I, II, III dan V telah menyatakan kasasi atas Putusan banding terhadap Putusan Sela tersebut kepada Mahkamah Agung pada tanggal 11 Juni 2012 dan APM menyatakan kasasi atas putusan banding terhadap Putusan Pokok Perkara Gugatan Perdata Indonesia tersebut kepada Mahkamah Agung pada tanggal 25 Oktober 2013. Pada tanggal 6 Oktober 2008, (i) Astro Nusantara International B.V., (ii) Astro Nusantara Holdings B.V., (iii) Astro Multimedia Corporation N.V., (iv) Astro Multimedia N.V., (v) Astro Overseas Limited (sebelumnya bernama AAAN (Bermuda) Limited), (vi) Astro All Asia Networks PLC, (vii) Measat Broadcast Network Systems SDN BHD and (viii) All Asia Multimedia Networks FZ LLC (“Astro Group”) mengajukan Permohonan Arbitrase terhadap APM, Perseroan dan PT Direct Vision (“DV”) untuk proses arbitrase di Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Singapura. Permohonan arbitrase sesuai Notice of Arbitration tertanggal 6 Oktober 2008 yang diajukan Astro Group adalah menuntut pembayaran restitusi dan/atau kuantum merit (quantum merit) sebesar USD 245.000.000 kepada APM, Perseroan dan DV berdasarkan pelaksanaan Subscription and Shareholder Agreement (“SSA”) tertanggal 11 Maret 2005 berikut ganti rugi atas pelanggaran pasal 17.6 dari SSA yang timbul karena adanya Gugatan Perdata di Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 2009, Tribunal SIAC telah menerbitkan Award on Preliminary Issues of Jurisdiction, Interim Anti-Suit Injunction and Joinder ARB No. 062 of 2008 (“Keputusan Arbitrase Interim”). Atas Keputusan Arbitrase Interim tersebut, Astro Group telah mengajukan Permohonan Pelaksanan Putusan Arbitrase kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas Permohonan Pelaksanaan Putusan Arbitrase tersebut, APM dan DV telah mengajukan Permohonan Pembatalan kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak pelaksanaan keputusan SIAC tersebut. Di dalam permohon tersebut, APM dan DV antara lain menyatakan: (i) bahwa sengketa dalam perkara Arbitrase tersebut di atas oleh Para Pemohon/Penggugat baru didaftarkan pada SIAC tanggal 6 Oktober 2008, sedangkan sebelumnya Termohon I/ APM, sudah terlebih dahulu mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 September 2008; (ii) bahwa sengketa dalam Putusan Arbitrase bukanlah sengketa di bidang perdagangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 huruf b UU No. 30 Tahun 1999; (iii) bahwa

Keputusan Arbitrase Interim telah mengintervensi hukum acara perdata di Indonesia dan oleh karenanya Keputusan Arbitrase Interim tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada tanggal 28 Oktober 2009, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa subtansi Keputusan Abitrase Interim adalah melebihi kewenangan yang sudah ditetapkan dan telah mengintervensi pelaksanaan proses peradilan di Indonesia, serta mengeluarkan Penetapan bahwa Keputusan Arbitrase Interim dimaksud tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutorial). Lebih lanjut, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 24 Februari 2010 dan salinan Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diterima oleh APM pada bulan Oktober 2010. Pada tanggal 16 Pebruari 2010, Tribunal SIAC telah menerbitkan Interim Final Award ARB No. 062 of 2008 (didaftarkan dalam SIAC Registry of Award sebagai Award No. 7 of 2010 tertanggal 18 Pebruari 2010) (“Keputusan Arbitrase Final”). Dalam Keputusan Arbitrase Final tersebut, Tribunal SIAC memerintahkan kepada APM, Perseroan dan DV secara tanggung renteng untuk melakukan: a. pembayaran restitusi kepada Astro All Asia Network PLC sebesar RM 103.334.556; b. pembayaran restitusi kepada Measat Broadcast Network Systems SDN BHD sebesar USD 5.773.134; dan c. pembayaran restitusi kepada All Asia Multimedia Networks FZ-LLC sebesar USD 59.327.055 Sedangkan untuk biaya yang timbul atas adanya Gugatan Perdata di Indonesia, Tribunal SIAC memerintahkan APM dan Perseroan untuk membayar ganti kerugian kepada Astro Nusantara International BV dan Astro Nusantara Holdings BV sebesar USD 608.176.54 GBP 22.500 dan SGD 65.000. Keputusan Arbitrase Final tersebut telah diperbaiki sebagaimana dengan Memorandum of Correction Pursuant to Rule 28.1 of The SIAC Rules 2007 tertanggal 23 Maret 2010 (terdaftar dalam SIAC Registry of Award sebagai Award No. 14 tahun 2010 tertanggal 12 April 2010), yang perubahannya antara lain adalah perubahan nilai pembayaran restitusi kepada All Asia Multimedia Networks FZ-LLC semula sebesar USD 59.327.055 menjadi sebesar USD 59.459.258 (“Perbaikan Keputusan Arbitrase Final”). Pada tanggal 5 Februari 2010 SIAC menerbitkan Putusan SIAC on Cost for the Preliminary Hearing From 20 to 24 April 2009 (terdaftar dalam SIAC Registry of Award sebagai Award No.06 tahun 2010 tertanggal 10 Februari 2010), yang antara lain APM, Perseroan dan DV diperintahkan untuk membayar biaya Preliminary Hearing tertanggal 20 sampai dengan 24 April


113


2009 sebesar (apabila dikonversi ke dalam USD) kurang lebih USD 600.000 (“Partial Costs Award”). Pada tanggal 3 Agustus 2010, SIAC telah menerbitkan Final Award – Interest and Costs (terdaftar dalam SIAC Registry of Award sebagai Award No. 41 tahun 2010 tertanggal 5 Agustus 2010) (“Final Cost Award”). Dalam Putusan tersebut, SIAC memerintahkan kepada APM, Perseroan dan DV untuk secara tanggung renteng melakukan: a. pembayaran interest kepada Astro All Asia Network PLC sebesar RM 35.947.386; b. pembayaran interest kepada Measat Broadcast Network Systems SDN BHD sebesar USD 1.397.493; c. pembayaran interest kepada All Asia Multimedia Networks FZ-LLC sebesar USD 14.531.934. Final Cost Award tersebut sekaligus membebankan seluruh biaya arbitrase kepada APM, Perseroan dan DV secara tanggung renteng dan melakukan pembayaran SIAC deposit sebesar SGD 617.217.48 dan sebesar SGD 151.708 terkait persidangan di London bulan September 2009. Pembayaran legal cost dan disbursement yang harus ditanggung APM, Perseroan dan DV secara tanggung renteng sebesar GBP 730.024 SGD 2.881.245 RM 63.328 dan USD 35.547. Penasehat hukum Perseroan, MR & Partners Law Firm, berpendapat bahwa kewajiban untuk membayar sebagaimana diperintahkan dalam Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award, and Final Cost Award harus tunduk pada jurisdiksi hukum di Indonesia, sesuai dengan Pasal V

114


Konvensi New York dan Pasal 66 huruf c, Pasal 70 dan alinea 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, mengingat obyek dari SSA yaitu para pihak, aset dan pelaksanaannya berada dalam ruang lingkup hukum Indonesia maka pelaksanaan Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award, and Final Cost Award tidak dapat bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan UU Arbitrase disebutkan bahwa Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia, apabila telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam UU Arbitrase; dan disamping itu terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur tertentu, sebagaimana masing-masing tercakup dalam ketentuan pasal-pasal dan penjelasan UU Arbitrase tersebut. Pada tanggal 23 Juni 2010, APM dan DV telah mengajukan gugatan pembatalan atas Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award dan Perbaikan Keputusan Arbitrase Final di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara No.: 300/PDT.G/2010/PN.Jkt.Pst (“Perkara No.300”), dengan dasar bahwa putusan-putusan SIAC tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga keputusan-keputusan Arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Pihak yang digugat dalam Perkara No. 300 adalah Astro Group. Terhadap Perkara No. 300, Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sela, yang pada pokoknya memutuskan bahwa

Sesuai dengan UU Arbitrase disebutkan bahwa Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia, apabila telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam UU Arbitrase.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa gugatan pembatalan yang diajukan atas Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award dan Perbaikan Keputusan Arbitrase Final, dimana terhadap putusan-putusan sela tersebut, saat ini telah dilakukan upaya hukum banding ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 2011, sebagaimana tertuang di dalam Risalah Permohonan Banding Nomor 113/SRT.PDT.BDG/2011/PN.JKT.PST jo Nomor 300/ PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Sampai saat ini Mahkamah Agung belum mengeluarkan keputusan resmi terhadap upaya banding tersebut. Selain Perkara No. 300, DV juga telah mengajukan gugatan terhadap Astro Group tentang untuk “Tidak Dikeluarkannya Eksekuatur atas Putusan Arbitrase Final” di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara.: 301/PDT.G/2010/ PN.Jkt.Pst (“Perkara No.301”), pada tanggal 23 Juni 2010. Pada tanggal 25 Agustus 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Putusan atas Perkara No.301, yang pada pokoknya memutus Gugatan DV tidak dapat diterima. Dalam salah satu pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis hakim dalam putusannya disebutkan bahwa putusan gugatan DV tidak dapat diterima oleh karena dinilai premature (belum saatnya diajukan) dengan telah dicabutnya Surat Penetapan Eksekuatur Putusan Arbitrase Internasional Terkait dengan Perkara SIAC Arbitration No. 062/08 tertanggal 9 Juni 2010 oleh Astro Group (Putusan Further Partial Award tertanggal 3 Oktober 2009, Partial Costs Award, Keputusan Arbitrase Final dan Perbaikan Keputusan Arbitrase Final) melalui surat pencabutan tertanggal 26 Agustus 2010. Pada tanggal 9 September 2011, melalui surat Nomor Ref.: 1000/SWH-0907/L/IX/PMH-AMP-LS, DV telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 26 Agustus 2011, sebagaimana tertuang di dalam Surat Permohonan Banding Nomor: 67/Srt.Pdt. Kas/2011/PN.JKT.PST jo Nomor: 301/PDT.G/2010/PN.JKT. PST. Saat ini, belum ada keputusan tertulis yang resmi dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan diberitahukan secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada DV (maupun pada penasehat hukumnya), yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung telah menolak upaya banding DV terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus Nomor: 301/ PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Perlu kiranya diketahui juga bahwa sampai dengan saat ini sama sekali tidak pernah ada penetapan eksekuatur (penetapan untuk dapat dilaksanakannya) atas Further Partial Award tertanggal 3 Oktober 2009, Partial Costs Award, Keputusan Arbitrase Final, dan Perbaikan Keputusan Arbitrase Final di Indonesia, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana syarat eksekuatur tersebut diatur di dalam ketentuan Pasal 66 (d) UU Arbitrase.


115

TATA KELOLA PERUSAHAAN Bahwa pada tanggal 11 September 2012, Pengadian Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Penetapan Putusan Arbitrase International berdasarkan Nomor: 32 tahun 2009 jo Nomor: 16 Tahun 2010 jo Nomor 07 tahun 2010 jo Nomor 14 tahun 2010 jo Nomor 41 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Putusan SIAC tanggal 3 Oktober 2009 (Further Partial Award), Partial Costs Award, Keputusan Arbitrase Final, Perbaikan Keputusan Arbitrase Final dan Final Cost Award (seluruhnya disebut Putusan SIAC) dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (non eksekuatur) di Indonesia. Menurut pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan SIAC tersebut tidak dapat dilaksanakan atau di eksekusi karena Putusan SIAC tersebut merupakan bentuk campur tangan pihak luar (badan arbitrase asing) dalam urusan peradilan di Indonesia yang nyata-nyata dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 3 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), pelanggaran terhadap asas hukum acara yang berlaku di Indonesia (asas Poin’t de Interest Poin’t de action), serta pelanggaran terhadap asas Audi Et Alteram Partem, sehingga dapat dikualifikasikan bertentangan dengan ketertiban umum. Terhadap Penetapan non Eksekutorial tanggal 11 September 2012, Astro Group telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 25 September 2012. Atas permohonan tersebut, pada tanggal 26 Maret 2013 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Nomor: 877 K/Pdt. Sus/2012 yang menolak permohonan kasasi Astro Group. Manajemen berdasarkan anjuran dari penasehat hukum menganggap bahwa Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award, dan Final Cost Award merupakan kelanjutan atas Keputusan Arbitrase Interim. Penasehat hukum Perseroan MR & Partners telah menyimpulkan bahwa Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award, dan Final Cost Award tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi di Indonesia dan lebih lanjut Perseroan tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan Keputusan Arbitrase Final, Partial Costs Award, dan Final Cost Award berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada tanggal 5 Agustus 2010 dan 3 September 2010 atas Permohonan dari ex-parte-Astro Group sebelumnya tersebut, High Court of Singapore telah menerbitkan putusan-putusan eksekuatur atas kelima SIAC Awards yang terdiri dari: Preliminary Award tertanggal 7 Mei 2009, Further Partial Award tertanggal 3 Oktober 2009, Partial Cost Award dated 5 Februari 2010, Keputusan Arbitrase Final tertanggal 16 Februari 2010, dan Final Cost Award di Singapura tertanggal 3 Agustus 2010. Pada tanggal 24 Maret 2011 Astro Group melaksanakan Putusan SIAC di Singapura. Pada tanggal 3 Mei 2011, kuasa hukum Perseroan di Singapura telah mengajukan permohonan upaya perlawanan terhadap Putusan yang telah diperoleh oleh Astro Group. Permohonan

116


Perseroan tersebut diterima oleh Singapore High Court; Singapore High Court mengesampingkan Putusan dan pada saat yang sama, memperkenankan Perseroan untuk mengajukan permohonan keberatan atas pelaksanaan SIAC Awards di Singapura. Perseroan mengajukan permohonan lebih lanjut pada 12 September 2011. Astro Group juga mengajukan banding atas pengesampingan Putusan. Kedua upaya banding Astro Group maupun permohonan keberatan Perseroan dalam kaitannya dalam pelaksanaan eksekusi dari SIAC Awards yang telah disidangkan di Singapore High Court pada tanggal 23, 24 dan 25 Juli 2012. Pada tanggal 23 Oktober 2012, Singapore High Court memberikan putusan sebagai berikut: (i) menolak Permohonan Banding dari Astro Group dan (ii) menolak Permohonan atas Keberatan atas pelaksanaan putusan SIAC dari Perseroan. Perseroan kemudian mengajukan permohonan kasasi kepada Singapore Court of Appeal. Sidang permohonan banding tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 12 April 2013. Perseroan dan Astro Group diwakili oleh masing-masing Queen’s Counsel dan para pengacara di Singapura. Selanjutnya, pada tanggal 31 Oktober 2013, Singapore Court of Appeal telah memutuskan bahwa kelima SIAC Awards yang dikenakan kepada PT Ayunda Prima Mitra, Perseroan dan PT Direct Vision (bersama-sama disebut “Termohon”) di Singapore International Arbitration Centre untuk perkara Arbitration No. 62 of 2008, tidak dapat dilaksanakan di Singapura oleh pihak ke-enam sampai dengan ke-delapan dari Pihak Astro di atas yaitu Astro All Asia Networks PLC. Measat Broadcast Networks Systems Sdn Bhd dan All Multimedia Networks FZ-LLC (“Pihak Astro Yang Ditambahkan”). Pihak Astro Yang Ditambahkan tersebut bukan merupakan pihak dalam perjanjian arbitrase dengan Termohon (termasuk dengan Perseroan) akan tetapi dimasukkan untuk ikut serta ke dalam proses arbitrase oleh Arbitral Tribunal berdasarkan Rule 24(b) of the 2007 SIAC Rules, dengan mengesampingkan keberatan yang diajukan berulang kali oleh Perseroan atas penambahan pihak tersebut. Akibat dari Putusan yang dikeluarkan oleh Singapore Court of Appeal tersebut maka dari total denda sebesar USD 250.000.000 yang sebelumnya diperintahkan untuk dibayar oleh Termohon berdasarkan SIAC Awards, yang jumlahnya hanya terdiri dari USD 608.176.54 GBP 22.500 dan S$ 65,000 (“Jumlah Putusan”) saja yang dimintakan pelaksanaan pembayarannya di Singapura oleh Perseroan. Perseroan telah membayar jumlah Putusan kepada pihak pertama sampai pihak kelima dari Pihak-Pihak Astro. Perseroan menyikapi posisi Final Cost Award (yang berhubungan dengan hal-hal yang melibatkan Pihak Astro yang ditambahkan) tidak dapat dijalankan dan tidak dapat diberlakukan di Singapura. Oleh karena itu sisa dari total denda (sekitar 99%) yang sebelumnya diperintahkan untuk dibayar oleh Termohon kepada Pihak Astro, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan dan tidak perlu dibayar oleh Perseroan dan/atau oleh masing-masing Termohon.

yang terdiri dari Keputusan Arbitrase Final, Further Partial Award tertanggal 3 Oktober 2009, Perbaikan Keputusan Arbitrase Final, dan Final Cost Award di Hong Kong (“HK Orders”). Putusan yang berkaitan dengan HK Order telah berlaku pada tanggal 9 Desember 2010 (“HK Judgement”). Perseroan telah menunjuk kuasa hukum di Hong Kong untuk mengajukan upaya perlawanan terhadap putusan eksekuatur tersebut.

Pada tanggal 8 Juli 2011, High Court of Singapore telah menerbitkan putusan Injunction Prohibiting Disposal of Assets Worldwide (“Injunction”) membatasi transaksi atas aset Perseroan sampai dengan jumlah yang dinyatakan dalam Injuction. Salah satu pengecualian penting dalam Injuction bahwa Perseroan tidak dilarang untuk melakukan transaksi atau melepaskan aset-asetnya sehubungan dengan kegiatan bisnis yang wajar dan normal. Pada tanggal 20 Januari 2014, High Court menyatakan bahwa Injunction tersebut tidak beroperasi lagi yang berlaku sejak tanggal Putusan tertanggal 31 Oktober 2013 Dengan demikian, Perseroan bebas untuk berurusan dengan asetnya. Pada bulan Juli 2012, Astro Group memohon untuk mengubah Injunction, sehubungan adanya Perjanjian Option antara Perseroan dengan Asia Link Dewa Ltd (“Option”). Pada tanggal 1 Agustus 2012, High Court of Singapore memutuskan memberikan putusan sela, tanpa mengurangi hak dari Perseroan untuk melakukan perlawanan atas putusan tersebut, untuk pembayaran berupa uang yang didapat dari penjualan Option tersebut harus diletakkan pada bank account Perseroan yang ada di Singapura, jika Option tersebut dilaksanakan. Sidang pokok perkara atas permohonan Astro Group untuk mengubah Injunction ini ditunda. Pihak Astro telah mengajukan applikasi untuk menarik permohonannya atas putusan sela tersebut. Saat ini Persidangan dijadwalkan akan diadakan pada tanggal 14 April 2014. Pada tanggal 3 Agustus 2010, 9 September 2010 dan 9 Desember 2010, atas Permohonan dari Astro Group untuk eksekutorial SIAC Awards di Hongkong, High Court of Hong Kong telah menerbitkan putusan eksekuatur atas SIAC Awards

Pada tanggal 25 Juli 2011, Pemegang Saham Perseroan, yaitu Accross Asia Limited (AAL), pemegang 55,11% saham dalam Perseroan, yang berkedudukan di Hongkong, telah menerima Putusan Garnishee Order To Show Cause dari High Court of Hong Kong. Sebagaimana dinyatakan dalam Keterbukaan Informasi tertanggal 26 Juli 2011 di Bursa Efek Hong Kong, Putusan Garnishee Order To Show Cause berisi perintah untuk tidak dibayarkannya utang-utang AAL yang telah timbul atau jatuh tempo kepada Perseroan (”Utang”). Selanjutnya disebutkan pula, bahwa dalam Garnishee Order To Show Cause tersebut AAL dijadwalkan untuk menghadiri sidang permohonan dari Astro Group pada tanggal 17 Agustus 2011. Di dalam sidang tersebut, Astro Group mengajukan agar AAL membayarkan utang, atau sebagian dari utang kepada Astro Group senilai dengan jumlah utang Perseroan kepada Astro Group beserta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk Garnishee Order To Show Cause tersebut. Berdasarkan Putusan Hong Kong Court yang diputuskan oleh Deputy High Court Judge Lok tertanggal 21 Maret 2012, dinyatakan bahwa AAL harus membayar utang kepada Pengadilan selama proses kasus Garnishee masih berlangsung (“Perintah Pembayaran kepada Pengadilan Hong Kong”). AAL telah mengajukan pernyataan banding atas Putusan Perintah Pembayaran kepada Court of Appeal dan sidang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2012. Permintaan Banding AAL ditolak oleh Court of Appeal Hong Kong dan oleh karenanya pada tanggal 7 September 2012, AAL mengajukan permohonan ijin untuk kasasi pada Pengadilan Mahkamah Agung Hong Kong. Permohonan ijin untuk kasasi disidangkan pada tanggal 31 Oktober 2012. Dengan adanya Putusan BANI, pada tanggal 24 September 2012, AAL mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk membatalkan Putusan Perintah Pembayaran kepada Pengadilan Hong Kong dan juga mengajukan permohonan untuk melepaskan penundaan persidangan atas Garnishee Proceeding (dipercepat sidangnya) dan juga membatalkan Putusan Garnishee to Show Cause. Permohonan-permohonan tersebut disidangkan pada tanggal 27 September 2012, pada saat sidang Deputy High Court Judge Lok memerintahkan penundaaan atas proses Garnishee Proceedings dilepaskan (dipercepat sidangnya). Pada saat sidang, Astro Group meminta kepada Pengadilan untuk menentukan tanggal pembayaran sehingga AAL dapat memenuhi ketentuan Perintah Pembayaran kepada Pengadilan (Hong Kong), namun Pengadilan tidak memberikan ketentuan tanggal pembayaran


117

dikarenakannya adanya perkembangan baru dari kasus tersebut. Sedangkan atas permohonan yang lain di atas telah disidangkan pada tanggal 9 – 13 September 2013. Dengan adanya Putusan BANI tersebut, permohonan AAL atas Putusan Perintah Pembayaran kepada Pengadilan Hong Kong ditunda sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Pada tanggal 24 Januari 2013, Astro Group telah memohon dan mendapatkan anti-suit injuction terhadap AAL dan Perseroan untuk menghentikan AAL dan Perseroan untuk melanjutkan atau mengambil tindakan lebih lanjut sehubungan dengan PKPU proses (mengacu pada bagian 2(e) dibawah ini) tanpa persetujuan dari Pengadilan. Pada tanggal 4 Februari 2013, Pengadilan menentukan tanggal kepada AAL untuk melakukan memenuhi Perintah Pembayaran kepada Pengadilan Hong Kong dalam waktu 14 hari (paling terlambat 18 Februari 2013), selanjutnya jangka waktu pembayaran diperpanjang menjadi tanggal 7 Maret 2013. Pada tanggal 18 Januari 2012, Perseroan mengajukan permohonan, antara lain, untuk mengesampingkan HK Orders dan HK Judgment (“Permohonan Pengesampingan di HK”). Sementara itu, Astro Group telah mengajukan permohonan lebih lanjut agar putusan sidang Permohonan Pengesampingan di HK ditunda sampai dengan putusan di Singapura dikeluarkan. Permohonan tersebut dikabulkan pada tanggal 15 Maret 2012. Pada saat sidang tanggal 27 September 2012, Pihak Astro Group mengajukan permohonan agar sidang atas Permohonan Pengesampingan di HK dan permohonan atas Garnishee

118


Proceeding disidangkan pada waktu yang bersamaan. Deputy High Court Judge Lok tidak berkenan untuk melaksanakan sidang permohonan tersebut sebelum ada Putusan Final dari Pengadilan Singapura, dan memilih untuk mendengarkan Garnishee Proceeding terlebih dahulu. Pengadilan Hong Kong mengusulkan untuk memeriksa kembali masalah ini pada sidang arahan yang diadakan pada tanggal 11 Maret 2013 dengan maksud untuk memutuskan apakah Permohonan Pengesampingan di HK harus didengar pada saat pemeriksaan substantif dari garnishee proceeding. Pada sidang tanggal 11 Maret 2012, Pengadilan Hong Kong membahas sidang dari garnishee proceeding dan tidak membahas usulan waktu untuk sidang Permohonan Pengesampingan di HK. Demikian juga, pada sidang arahan tanggal 13 Juni 2013, Pengadilan Hong Kong memperpanjang waktu untuk sidang garnishee proceeding dari 5 hari menjadi 8 hari (yakni sejak tanggal 9 hingga 18 September 2013) serta membuat consequential orders terhadap garnishee order tetapi tidak terkait dengan sidang atas Permohonan Pengesampingan di HK. Garnishee Proceedings disidangkan sejak tanggal 9 hingga 19 September 2013. Pada tanggal 31 Oktober 2013, High Court of Hong Kong mengeluarkan putusan sehubungan dengan garnishee proceedings (“Garnishee Judgment”). Dalam Garnishee Judgment, High Court Hong Kong memutuskan bahwa garnishee order nisi dijadikan absolut. Pada tanggal 28 November 2013, Perseroan memberikan Pemberitahuan Banding Garnishee Judgment kepada pihak lain dan mendaftarkan Pernyataan Banding di High Court of Hong Kong. Pada saat ini belum ada tanggal yang telah ditetapkan untuk sidang banding atas Garnishee Judgement.

Sisa dari total denda (sekitar 99%) yang sebelumnya diperintahkan untuk dibayar oleh Termohon kepada Pihak Astro, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan dan tidak perlu dibayar oleh Perseroan dan/atau oleh masing-masing Termohon.

Pada tanggal 29 November 2013, sebagai hasil dari Putusan dari Singapore Court of Appeal tersebut di atas, Perseroan mendaftarkan permohonan di High Court of Hong Kong meminta putusan yang menunggu penetapan atas HK Judgement, memohon untuk penundaan eksekusi atas Garnishee Order Absolute. Atas permohonan tersebut telah ditetapkan untuk sidang yaitu tanggal 23 Januari 2014. Persidangan berlangsung dihadapan Hakim Mimmie Chan J pada tanggal 23 dan 24 Januari 2014 dan pada kesimpulan persidangan, Hakim Chan J mengabulkan permohonan Perseroan dan memerintahkan bahwa agar ada penundaan esekusi atas Garnishee Order penetapan atas HK Judgement, tidak ada kondisi yang dikenakan pada penundaan esekusi dan Hakim Chan J menyatakan bahwa berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam persidangan di hadapannya (mengenai Permohonan Penyampingan dI HK), dia percaya bahwa Perseroan memiliki harapan yang bagus di dalam persidangan tersebut. Pada tanggal 7 Februari 2014, Astro mengirimkan surat panggilan untuk mengajukan permohonan banding atas putusan dari Hakim Chan J. Sidang aplikasi pengajuan Banding telah ditentukan pada tanggal 21 Maret dan akan disidangkan oleh Hakim Chan J. Sementara itu Perseroan tetap memproses Permohonan Pengesamping di HK dan akan segera memasukan serta mengirimkan seluruh dokumen terkait kepada pihak yang bersangkutan. Penasehat hukum Perseroan, MR & Partners Law Firm, berpendapat: a. bahwa penyampaian seluruh dokumen dari High Court of Hong Kong maupun High Court of Singapura kepada Perseroan adalah tidak sah karena tidak disampaikan melalui juru sita dari Pengadilan Negeri sesuai domisili Perseroan (vide Pasal 388 ayat (2) dan Pasal 290

Herzeine Indonesisch Reglement/HIR). Pendapat tersebut sebagaimana dikuatkan oleh Penjelasan Umum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 26 September 2011; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 436 ayat (1) Reglemen op de Rechtsvordering (Rv), Putusan High Court of Hong Kong maupun High Court of Singapore tidak dapat dieksekusi di Indonesia; c. bahwa putusan Garnishee Order To Show Cause High Court of Hongkong tidak mempengaruhi kewajiban AAL untuk membayar seluruh utangnya kepada Perseroan.

Lainnya a. Pada tanggal 22 Desember 2011, PT Mustika Memadata telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara: 684/ Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel (Gugatan No. 684) terhadap PT Direct Vision sebagai Tergugat I, yang melibatkan Perseroan sebagai Tergugat III. Gugatan yang diajukan adalah Gugatan Wanprestasi, dimana Tergugat I belum membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar USD 90. Pada tanggal 15 Januari 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan No. 684/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, III, IV, V, VI, dan VII tidak dapat diterima, Tergugat I melakukan wanprestasi serta menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh kewajibannya sebesar USD 90.033,01 kepada Penggugat. Atas Putusan tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 28 Januari 2013, sementara Tergugat I mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 16 Januari 2013. Selanjutnya, pada tanggal


119

25 September 2013 Perseroan telah mendaftarkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat. b. Pada tanggal 24 Mei 2012, PT Innova Sejahtera telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. Perkara: 308/Pdt.G/2012/PN.Jkt. Sel (Gugatan No.308) terhadap PT Direct Vision sebagai Tergugat I, yang melibatkan Perseroan sebagai Tergugat II. Gugatan yang diajukan adalah Gugatan Wanprestasi, dimana Tergugat I belum membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar IDR 428.482.227,10. Pada tanggal 30 Oktober 2012, Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan No. 308/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, III, IV, V, dan VI, tidak dapat diterima, Tergugat I melakukan wanprestasi serta menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Pengugat sebesar IDR 428.482.227,10. Terhadap Putusan No. 308/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Sel tersebut, Para Pihak tidak mengajukan upaya hukum banding dalam waktu yang ditentukan. c. Pada tanggal 30 Agustus 2012, Perseroan telah mengajukan permohonan arbitrase terhadap tindakan wanprestasi AcrossAsia Limited (AAL) sehubungan dengan pelaksanaan Facility Agreement tertanggal 30 Juni 2011 melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan Perkara Nomor : 474/VIII/ARB-BANI/2012 (“Perkara BANI”) Sehubungan dengan Perkara BANI tersebut, pada tanggal 12 September 2012, Majelis Arbitrase BANI telah memberikan Putusan akhir (“Putusan BANI”) yang amarnya antara lain menyatakan “Menghukum AAL untuk membayar hanya kepada Perseroan utang pokok berikut bunga sebesar USD 46.774.403 dan melaksanakan pembayaran tersebut di Republik Indonesia hanya kepada Perseroan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan diucapkan”. Putusan BANI tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Akta Pendaftaran Nomor : 26/WASIT/2012/ PN.JKT.PST tanggal 13 September 2012. Pada tanggal 24 September 2012, Perseroan telah mendaftarkan Permohonan Teguran (Aanmaning) atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perkara Nomor: 474/VIII/ARB-BANI/2012 tanggal 12 September 2012 untuk melakukan eksekusi Putusan BANI tersebut, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perseroan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar melakukan teguran (aanmaning) atas pelaksanaan Putusan BANI dengan memerintahkan AAL melaksanakan Putusan BANI dengan melakukan pembayaran utang pokok berikut bunga

120


sebesar USD 46.774.403 hanya kepada Perseroan (PT First Media Tbk) selambat-lambatnya pada tanggal 25 Oktober 2012 dan pembayaran tersebut dilaksanakan di Republik Indonesia. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 089/2012/Eks tertanggal 26 September 2012 yang menyatakan bahwa Putusan BANI dapat dilaksanakan serta Penetapan Nomor: 089/2012.Eks tertanggal 27 September 2012 yang memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memanggil secara resmi AAL supaya datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Oktober 2012. Pada tanggal 16 Oktober 2012, Pengadilan Jakarta Pusat memberikan teguran kedua secara lisan untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Oktober 2012. Pada tanggal 30 Oktober 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan teguran (aanmaning) ketiga kepada AAL. Terhadap panggilan menghadap tersebut, AAL menyampaikan bahwa AAL masih ada niat untuk membayar (kepada Perseroan), dan bahwa AAL telah mengajukan surat tanggal 16 Oktober 2012 perihal keberatan atas pelaksanaan eksekusi ini sehubungan dengan adanya gugatan AAL pada pengadilan Tinggi Hong Kong atas adanya Putusan Garnishee Order to Show Cause. AAL juga meminta penangguhan pelaksanaan eksekusi atas Putusan BANI karena dapat menyebabkan dualisme hukum. Pada tanggal 27 Nopember 2012, Perseroan dan AAL datang menghadap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak AAL pada intinya menyampaikan hal yang sama sebagaimana pada sidang tanggal 30 Oktober 2012, dimana AAL memiliki niat untuk membayar utangnya kepada Perseroan dan meminta penangguhan pelaksanaan Putusan BANI. Sedangkan Perseroan menyampaikan kepada Pengadilan agar Putusan BANI tetap dilaksanakan karena apa yang terjadi di Hong Kong tidak ada kaitannya dengan perkara BANI di Indonesia. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa acara teguran atau aanmaning dalam perkara ini telah selesai dan menyampaikan agar AAL dalam waktu 8 hari setelah aanmaning dapat melakukan kewajibannya dengan sukarela. d. Pada tanggal 26 Desember 2012, Perseroan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap AcrossAsia Limited (AAL) melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan PKPU tersebut diajukan sehubungan dengan utang AAL yang telah jatuh tempo dan

dapat ditagih berdasarkan Facility Agreement tertanggal 30 Juni 2011 yang diperkuat dengan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No 474/VII/ARBBANI/2012 tertanggal 12 September 2012, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 089/2012.EKS jo No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 tertanggal 24 September 2012, serta Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 089/2012.EKS jo No. 474/VIII/ARB-BANI/2012 tertanggal 27 September 2012. Bahwa pada 15 Januari 2013, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA. JKT.PST yang amar putusannya pada intinya menyatakan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Perseroan serta menetapkan PKPU Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan. Selanjutnya berdasarkan Penetapan No. 64/PKPU/2012/ PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 21 Januari 2013, Hakim Pengawas telah menetapkan rapat kreditur pertama, batas akhir pengajuan tagihan bagi para kreditur AAL (dalam PKPU), Rapat Verifikasi/Rapat Pencocokan utang terhadap para kreditur AAL (dalam PKPU), serta sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Hakim Pengawas telah menetapkan rapat kreditur pertama, batas akhir pengajuan tagihan pajak dan tagihan para Kreditur, serta rapat verifikasi tagihan pajak dan tagihan para kreditur. Pada tanggal 13 Maret 2013, AAL mengajukan Permohonan dan Memori Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 64/PKPU/2012/ PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 5 Maret 2013. AAL memohon agar Majelis Hakim tingkat Kasasi membatalkan Putusan Nomor: 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST dan menyatakan kepailitan AAL dicabut/diangkat. Terhadap permohonan dan Memori kasasi tersebut, Perseroan kemudian mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 22 Maret 2013. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dengan No. Register 214 K/Pdt.Sus-PKPU/2013 tertanggal 31 July 2013; Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari AAL. Berdasarkan pengumuman yang dibuat oleh AAL pada tanggal 8 Agustus 2013, AAL akan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Pada tanggal 15 Februari 2013, Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan No. 64/PKPU/2012/PN.NIAGA. JKT.PST yang pada intinya memerintahkan semua pihak yang terkait dengan proses PKPU AAL untuk tunduk pada proses PKPU AAL yang sedang berlangsung di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melarang Debitur /AAL (dalam PKPU) untuk melakukan pembayaran kepada pihak manapun, Kreditur dan/atau pihak ketiga melalui High Court of Hong Kong dan/atau Pengadilan-Pengadilan lainnya serta melarang Debitur/ AAL (dalam PKPU) untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan pengurusan aset, kepemilikan/ pengalihan aset, transaksi perbankan/keuangan, pembayaran-pembayaran, peminjaman-peminjaman, penjaminan saham-saham milik AAL dan transaksi lainnya tanpa surat persetujuan dari Tim Pengurus. Bahwa AAL kemudian mengajukan permohonan perpanjangan waktu penundaaan kewajiban pembayaran utang pada tanggal 26 Februari 2013. Pada tanggal 5 Maret 2013, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan Nomor: 64/PKPU/2012/ PN.NIAGA.JKT.PST, yang amarnya pada intinya menyatakan Termohon PKPU AAL berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Nomor: 64/ PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 7 Maret 2013,


121

Untuk memperoleh manfaat dari penerapan

Recommend Documents