BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dewasa ini, jaminan sosial kesehatan sangat diperlukan sebagai sarana penjamin masyarakat Indonesia untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.1Hal ini
didukung dengan cita-cita bangsa Indonesia yang
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea ke- 4, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, yang kemudian diejawantahkan pada Pasal 28H ayat (3) yang berisi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” serta Pasal 34 ayat (2) yang berisi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan rakyat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” sebagai pemenuhan hak konstitusional bangsa Indonesia. Dengan alasan inilah maka dibentuk PT Askes (Persero) sebagai wadah bagi masyarakat Indonesia untuk memberi pelayanan kesehatan. Perseroan Terbatas Askes (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiunan PNS, TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan 1
Tim Visi Yustisia, Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Kesehatan dari BPJS (Jakarta: Visi Media, 2014), hlm. 7.
Usaha lainnya.2PT. Askes (Persero) merupakan awal mula terbentuknya badan penyelenggara yang menjamin kesehatan masyarakat Indonesia. PT. Askes (Persero) pertama sekali terbentuk pada tahun 1968 sampai pada tahun 2011 terjadi transformasi PT. Askes (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. BPJS Kesehatan ini merupakan pembagian jenis dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selain BPJS Kesehatan terdapat pula BPJS Ketenagakerjaan. Makna kata transformasi yang disebutkan diatas adalah perubahan bentuk BUMN Persero yang menyelenggarakan program jaminan sosial, menjadi BPJS. Perubahan bentuk bermakna perubahan karakteristik badan penyelenggara jaminan sosial sebagai penyesuaian atas perubahan filosofi penyelenggaraan program jaminan sosial. Perubahan karakteristik berarti perubahan bentuk badan hukum yang mencakup pendirian, ruang lingkup kerja dan kewenangan badan yang selanjutnya diikuti dengan perubahan struktur organisasi, prosedur kerja dan budaya organisasi.3 Masa transformasi PT. Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan berlangsung selama dua tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disebut UU BPJS disahkan yaitu tanggal 25 November 2011 barulah setelah itu BPJS Kesehatan 2
Sejarah Singkat PT. Askes (Persero) Status Perusahaan Persero, http://www.academia.edu/5246024/Sejarah_Singkat_PT_ASKES_Persero_Status_Perusahaan_Per sero (diakses tanggal 11 Januari 2015) 3 Transformasi BPJS, http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/387 (diakses tanggal 14 Januari 2015)
dapat beroperasi. Dengan kata lain walau sudah bertransformasi, BPJS Kesehatan belum langsung dapat beroperasi. Dalam persiapan itu Dewan Komisaris dan Direksi PT. Askes (Persero) ditugaskan untuk menyiapkan operasional BPJS Kesehatan serta menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban PT. Askes (Persero) ke BPJS Kesehatan.4Untuk pertama kali, Dewan Komisaris dan Direksi PT. Askes (Persero) diangkat menjadi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan untuk jangka paling lama 2 (dua) tahun sejak BPJS Kesehatan mulai beroperasi.5 Menurut Pasal 60 ayat (1) UU BPJS, BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan terdapat beberapa perubahan diantaranya adalah Kementrian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan
program
jaminan
kesehatan
masyarakat;
Kementrian
Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden; dan PT. Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan. 6Sebelum itu, dalam masa persiapan yang sudah disampaikan didalam paragraf sebelumnya dalam hal pengalihan perlulah dibentuk perihal pengelolaan aset yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan selamjutnya disebut PP Nomor 87
4
Tim ANTARA Publishing, Himpunan Peraturan BPJS Kesehatan (Jakarta:Perum LKBN ANTARA, 2014), hlm. 69. 5 Ibid., hlm. 70. 6 Ibid.
Tahun 2013. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.7 Aset yang dikelola sesuai PP ini terdapat dua jenis yaitu aset BPJS Kesehatan dan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Pengelolaan tersebut dilakukan dengan pertama sekali melakukan perencanaan untuk batu pijakan menuju
pelaksanaan pengelolaan aset. Setelah direncanakan, dilakukanlah
pelaksanaan pengelolaan aset dan setelah dilakukan pelaksanaan dilakukanlah pertanggung jawaban dan evaluasi. Selama berlangsungnya pengelolaan aset, pengawasan dilakukan baik dari internal maupun eksternal. Salah satucontoh aset tersebut adalah iuran dari setiap peserta. Berkaitan dengan iuran, iuran merupakan hal yang wajib bagi seluruh peserta. Pesertanya merupakan seluruh masyarakat Indonesia. Namun diketahui jenis pekerjaan dan pendapatan tiap orang di Indonesia beragam jenisnya secara otomatis juga jumlah iuran bagi peserta jaminan sosial kesehatan beragam jenisnya. Beragam jenis serta tanggal pembayaran iuran itu terdiri dari : 1.
Bagi peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah.
2.
Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.
7
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3.
Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh Peserta.
4.
Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
5.
Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll) peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar: a. Sebesar Rp.25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III. b. Sebesar Rp.42.500 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)
per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang
perawatan Kelas II. c. Sebesar Rp.59.500,- (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
6.
Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.
7.
Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
Pembayaran iuran yang sudah ditetapkan tadi apabila terlambat maka dikenakan denda seperti keterlambatan pembayaran iuran untuk pekerja penerima upah dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh pemberi kerja dan keterlambatan pembayaran iuran untuk peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak. Pembayaran iuran serta denda tersebut dibayarkan melalui bank. Bank yang dimaksud adalah bank umum yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contoh bank umum yang dimaksud adalah Bank Rakyat indonesia, Bank Nasional Indonesia dan Bank Mandiri.8 Dana dari iuran serta denda itu merupakan aset jaminan sosial kesehatan. Selain iuran serta denda tersebut menurut Pasal 42 UU BPJS tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menteri keuangan yang disebutkan sebagai pemerintah juga menyediakan anggaran dana sebesar 4 triliun rupiah untuk menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Namun 4 triliun rupiah itu tidak sepenuhnya buat BPJS Kesehatan. Dana anggaran itu dibagi dua, 2 triliun rupiah diberikan kepada
8
Buletin Info BPJS Kesehatan edisi 1 Juni 2014, hlm.1.
BPJS Kesehatan dan 2 triliun rupiah diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu juga terdapat jenis aset lainnya yang berasal dari PT. Askes (Persero) sebelumnya seperti tanah bangunan dan fasilitas lainnya. Sehingga dana yang dihimpun dari masyarakat, dana anggaran dari pemerintah serta bangunan beserta fasilitasnya perlulah dikelola dengan baik.
B. Rumusan Masalah Uraian singkat dari yang dikemukakan diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 1.
Bagaimana tahapan perencanaan pengelolaan aset jaminan sosial kesehatan menurut Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2013?
2.
Bagaimana sistem pelaksanaan pengelolaan aset jaminan sosial kesehatan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2013?
3.
Bagaimana bentuk pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan aset jaminan sosial kesehatan?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun yang menjadi tujuan utama dalam penulisan ini adalah : 1. Mengetahui tahapan perencanaan pengelolaan aset jaminan sosial kesehatan menurut Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2013. 2. Mengetahui sistem pelaksanaan pengelolaan aset jaminan sosial kesehatan yang dilakukan BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2013.
3. Mengetahui bentuk pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan aset jaminan sosial kesehatan. Adapun manfaat penulisan skripsi ini antara lain : 1. Secara teoritis Secara teoritis, penulisan ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu hukumterhadap pengelolaan aset BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. 2.
Secara praktis Secara Praktis, penulisan ini bermanfaat untuk memberikan batasan kewenangan bagi pemerintah dan juga pihak-pihak intern di dalam BPJS Kesehatan dalam hal pengelolaan aset BPJS Kesehatan dan juga penulisan ini memberikan pengetahuan tentang BPJS Kesehatan kepada masyarakat baik dalam hal jumlah iuran yang diwajibkan, tanggal pembayaran iuran, cara membayar iuran serta apa saja yang menjadi hak masyarakat Indonesia.
D. Keaslian Penulisan Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pengelolaan Aset BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan” . Di dalam penulisan skripsi ini, dimulai dari mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan kesehatan dan Pengelolaan aset, maupun peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan, baik melalui literatur yang diperoleh dari perpustakaan atau media cetak maupun media elektronik. Sehubungan dengan
keaslian judul skripsi ini, telah dilakukan pemeriksaan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan melalui internet untuk membuktikan bahwa judul skripsi tersebut belum ada atau belum terdapat di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara atau ditempat lainnya.Namun terdapat penulisan mengenai “Penerapan Jaminan Kesehatan di PT Asuransi Kesehatan Indonesia terhadap Perlindungan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil.” yang ditulis oleh Astri E. Silalahi pada tahun 2011, skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang mengangkat rumusan permasalahan sebagai berikut: 1.
Bagaimana pengaturan tentang Asuransi Kesehatan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Indonesia?
2.
Bagaimana pelaksanaan sistem Asuransi Kesehatan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Indonesia?
3.
Bagaimana penerapan Jaminan Kesehatan di PT. ASKES (Persero) Indonesia terhadap perlindungan kesehatan Pegawai Negeri Sipil?
Skripsi ini ditulis dengan permasalahan dan pembahasan yang berbeda sehingga bisa dipandang sebagai tulisan yang asli. Apabila dikemudian hari, ternyata terdapat judul yang sama atau telah ditulis oleh orang lain dalam bentuk skripsi sebelum skripsi ini dibuat maka hal tersebut dapat diminta pertanggungjawaban di kemudian hari. E. Tinjauan Kepustakaan Sejak pelayanan kesehatan diketahui memiliki peranan besar dalam meningkatkan derajat kesehatan hidup masyarakat, semua negara termasuk Indonesia berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sebaik-
baiknya.9 Sehingga dibentuklah BPJS Kesehatan dahulunya adalah PT. Askes (Persero), fungsinya untuk memberikan pelayanan jaminan sosial yang menjamin kesehatan masyarakat Indonesia. Jaminan sosial adalah suatu hal yang dipastikan atau dijaminkan kepada seseorang atau setiap orang dalam hal kemanusiaan atau sosial. Salah satu contoh jaminan sosial ini adalah jaminan sosial kesehatan. Jaminan sosial kesehatan merupakan bagian dari jaminan sosial yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut UU SJSN) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang layak dan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. 10 Jaminan sosial kesehatan tersebut dikelola oleh BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan khusus untuk memelihara jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembentukan BPJS Kesehatan perlu diperhatikan mengenai pengelolaan asetnya. Karena aset yang dikelola itu menjadi sumber pembekalan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan aset merupakan suatu cara untuk mengelola kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset,
mendapatkan,
menginventarisasi,
melakukan
legal
audit,
menilai,
mengoperasikan, memelihara, membaharukan hingga mengalihkan aset secara
9 Indra Bastian, Akuntansi Kesehatan (Jakarta:Eirlangga, 2008), hlm. 1. 10 Jaminan Kesehatan Nasional, http://www.jkn.kemkes.go.id/faq.php (diakses tanggal 09 April 2015)
efektif dan efisien.11 Aset merupakan seluruh hak yang digunakan untuk pengelolaan suatu perusahaan. Aset yang dikelola itu adalah aset BPJS Kesehatan dan aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. F. Metode Penelitian 1.
Jenis dan sifat Penelitian Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian
hukum normatif bersifat doktrinal. Pada penelitian ini hukum sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Metode penelitianhukum normatif atau yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi ilmu hukum dan melakukan analisis terhadap norma-norma hukum dan peraturan yang berlaku dalam peraturan perUU-an berdasarkan bahan primer, sekunder, dan tersier untuk mendapatkan kesimpulan dari data-data yang diperoleh selama penelitian. Sedangkan sifat penelitian bersifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. 2.
Sumber data
11
Definisi dan Tujuan Manajemen Aset, http://novian-hidayatappraisal.blogspot.com/2014/09/definisi-dan-tujuan-manajemen-aset.html?m=1 (diakses tanggal 26 Maret 2015)
Penelitian ini yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder adalah mencakup dokumendokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber data kepustakaan diperoleh dari : a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis. Misalnya : RUU, jurnal hukum, buku-buku, makalah, artikel dari majalah ataupun buletin yang terkait, internet dan sebagainya. c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya : kamus, ensiklopedia. 3.
Teknik pengumpulan data Pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka (library research) yang
dilakukan dengan cara menelaah dan meneliti bahan pustaka berupa data
sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Cara melakukan studi pustaka dengan terlebih dahulu mengetahui jenis pustaka yang dibutuhkan kemudian mengkaji dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka. 4.
Analisis data Seluruh penulisan skripsi ini diawali dari pengumpulan bahan primer,
yang kemudian dilengkapi dengan bahan sekunder dan bahan tersier yang telah diperoleh baik dari media apapun dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif maksudnya adalah menganalisis sesuatu namun terlebih dahulu mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan telah diuji validitas dan reabilitasnya. Metode yang dipergunakan untuk menganalisis kualitatif yaitu : a. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan penelitian; b. Mengelompokkan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang ada; c. Menguraikan
bahan-bahan
hukum
sesuai
dengan
masalah
yang
dirumuskan; d. Menarik kesimpulan.
G. Sistematika Penulisan Sistematikan penulisan skripsi ini meliputi : BAB I
PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.
BAB II
TINJAUAN
TERHADAP
PENGELOLAAN
ASET
PERENCANAAN JAMINAN
SOSIAL
KESEHATAN Berisikan tentang sejarah mengenai Transformasi dari PT.Askes menjadi BPJS Kesehatan kemudian setelah itu penjelasan mengenai BPJS Kesehatan setelah itu dibahas mengenai
Peserta
dan
Kepesertaan
anggota
BPJS
Kesehatan. Selanjutnya dibahas mengenai inventarisasi data dan informasi aset Jaminan Sosial Kesehatan dan yang terakhir mengenai tahapan serta sistem penyusunan rancangan dan penetapan rencana pengelolaan aset Jaminan Sosial Kesehatan. BAB III
TINJAUAN
TERHADAP
PENGELOLAAN
ASET
PELAKSANAAN JAMINAN
SOSIAL
KESEHATAN Berisikan tentang tinjauan sumber aset pengelolaan aset jaminan sosial kesehatan, liabilitas keuangan, penggunaan aset, pengembangan aset, kesehatan keuangan dalam pengelolaan
serta
pembahasan
pertanggungjawaban pengelolaan.
mengenai
sistem
BAB IV
SISTEM
PENGAWASAN,
EVALUASI
TERHADAP
MONITORING
DAN
PENGELOLAAN
ASET
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN Berisikan tentang bentuk penyelenggaraan pengawasan program jaminan sosial kesehatan, ketentuan monitoring dan evaluasi program jaminan sosial kesehatan dam akibat hukum
yang
ditimbulkan
dalam
penyalahgunaan
pengelolaan aset BPJS Kesehatan. BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.
