MANFAAT PAJAK DITINJAU DARI TEORI HUKUM POSITIVE

Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol III No. 2 Juli-Desember 2015

MANFAAT PAJAK DITINJAU DARI TEORI HUKUM POSITIVE Sadar Rahmanto Mahasiswa S2 Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Email : [email protected]

Abstract Taxes are compulsory contributions to the state owed by the individual or entity who is forced by law not to get rewarded directly and used for the purposes of the state for the greatest prosperity of the people. The development of highly dynamic tax rules with the system, mechanisms and procedures for the implementation of the rights and obligations of a simple tax with tax collection system that is Self Assessment System, expected good tax payers perform, so that taxpayers have a moral obligation to obey. Aspects of transparency in the implementation of the collection and payment of taxes is absolute in prioritizing because taxpayers are given the authority to determine the amount of tax payable, while the government (tax authorities) is passive as long as there is collection system called Self Assessment System. Keywords: participation of the taxpayer, the tax rules Abstrak Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perkembangan peraturan pajak yang sangat dinamis dengan sistem, mekanisme dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana dengan sistem pemungutan pajak Self Assessment System, diharapkan masyarakat wajib pajak dapat melaksanakan dengan baik, sehingga wajib pajak memiliki kewajiban moral untuk mentaatinya. Aspek keterbukaan dalam pelaksanaan pemungutan dan pembayaran pajak sangatlah mutlak di kedepankan karena wajib pajak diberi kewenangan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, sedangkan dari merupakan uraian tinjauan hukum positif mengenai manfaat pajak dengan sistem pemungutan pajak Self Assessment System. Kata Kunci: partisipasi wajib pajak, peraturan pajak

A. Pendahuluan Peranan pajak sangatlah vital bagi kelangsungan suatu negara, pajak selama ini tidak dirasakan secara nyata oleh masyarakat pada umumnya, pajak sebagai pendukung kegiatan rumah tangga suatu negara didasarkan suatu peraturan perundangundangan. Penerapan sistem desentralisasi

144

dalam era otonomi memberikan dampak positif dan negatif kepada masyarakat. Salah satu dampak positifnya adalah meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dalam setiap rangkaian dalam proses pembuatan kebijakan publik. Menurut John Austin, “ The Province of Jurisprudence Determined 1832 “

Sadar Rahmanto. Manfaat Pajak Ditinjau dari Teori Hukum Positive

1. Hukum m erupakan peri nt ah dar i kekuasaan politik yg berdaulat dalam suatu negara. 2. Hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap & tertutup (closed logical system). Selanjutnya ilmu hukum (jurisprudence) dipandang sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri. 3. Hukum positif harus memenuhi beberapa unsur,yaitu: adanya unsur perintah, sanksi, kewajiban untuk mentaati, dan kekuasaan yg berdaulat. (Adi Sulistiyono, 2013 : 73). Suatu tatanan hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, jiwa bangsa dan hukum alam, melainkan karena mendapat bentuk positifnya suatu instansi yang berwenang. Untuk melindungi dan menjaga kepentingan manusia di dalam suatu masyarakat umum terdapat beberapa kaedah sosial, seiring dengan berjalannya waktu dengan melalui proses yang panjang manusia membedakan kaedah-kaedah tersebut. Tata kaedah tersebut terdiri dari kaedah kepercayaan atau keagamaan, kaedah kesusilaan, kaedah sopan santun dan kaedah hukum, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1. Tata kaedah dengan aspek kehidupan pribadi yang dibagi lebih lanjut menjadi: a. Kaedah kepercayaan atau keagamaan b. Kaedah kesusilaan 2. Tata kaedah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang dibagi lebih lanjut menjadi : a. Kaedah sopan santun atau adat b. Kaedah hukum (Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1978 : 16). Kaedah hukum berisi kenyataan normatif (apa yang seyogyanya dilakukan) : das Sollen dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa kongkrit : das sein. (Sudikno Mertokusumo, 1988 : 16).

Berkembangnya suatu konsep hukum tidaklah lepas dari perkembangan dinamika sosial politik, timbulnya hal tersebut disebabkan oleh kepentingan dari sebagian individu atau kelompok untuk “mengamankan” atau lebih tepatnya melegitimasi keinginan individu atau kelompok tersebut. “Hukum tidak lain kecuali kepentingan mereka yang kuat” terdapat kecenderungannya, bahwa setiap rezim, membuat hukum untuk mempertahankan kekuasaannya dan demi keuntungannya (Haryatmoko, 2001). Istilah positivisme mengacu pada hukum yang telah ditetapkan atau yang telah dikemukakan, inti positivisme hukum adalah pandangan bahwa keabsahan hukum dapat ditelusur ke sumber objektif dengan independen yang ditetapkan oleh manusia. Menurut Hart, seorang pengikut faham positivisme, arti dari positivisme adalah sebagai berikut: a. Hukum adalah perintah; b. Analisis terhadap konsep - konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Analisis yang demikian ini berbeda dari studi sosiologi dan histori serta berlainan pula dari penilaian kritis; c. Keputusan-keputusan dapat diseduksikan secara logis dari peraturan-peratauran yang sudah ada lebih dahulu, tanpa menunjukan pada tujuan-tujuan sosial, kebijakan serta moralitas; d. Penghukuman (judgment) secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian; e. Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positum harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan. Inilah yang sekarang sering kita terima sebagai pemberian arti terhadap positivisme. (Satjipto Rahardjo,1986: 237)

145


Sementara itu, prinsip-prinsip dalam positivisme hukum dapat dirangkum, sebagai berikut: a. Hukum adalah sama dengan undangundang. Sebagai dasarnya bahwa hukum muncul berkaitan dengan timbulnya suatu negara, hukum yang benar adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara; b. Hubungan antara hukum dan moral tidak ada suatu keterkaitan secara mutlak. Hukum merupakan sebuah hasil karya para ahli di bidang hukum; Menurut paham positivisme, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang obyektif sebagai norma-norma yang positif, serta ditegaskan dalam wujud perjanjian atau kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat atau perwakilannya. Hukum bukan di konsepsikan sebagai asas moral metayuridis yang abstrak mengenai hakikat keadilan, melainkan ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex, yang untuk menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang hukum dan apa pula yang secara normatif harus dinyatakan sebagai halhal yang bukan terbilang hukum. Adalah suatu gambaran konstruksi dalam alam pemikiran kaum legal positivist, bahwa setiap keyakinan pribadi manusia orang per orang yang subjektif itu, apabila telah bisa dipertemukan dalam suatu titik kesepakatan, lewat suatu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, akan mengalami proses objektivisasi dan positivisasi. Maka hasil kesepakatan itu akan menjadi berstatus sebagai hukum yang ruling. Untuk mengatur kehidupan bersama, keinginan dan kehendak-kehendak individual yang subjektif harus ditrasnsformasi menjadi suatu kehendak bersama, Perjanjian dan kesepakatan adalah proses objektivisasi yang menjadikan sesuatu yang metafisik dalam sistem moral manusia orang per orang 146

menjadi positif di alamnya yang nyata. Teori kontrak sosial — sebagaimana yang telah diajarkan oleh Thomas Hobbes (1588-1677, John Locke (1632-1704) dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778) – adalah doktrin yang membenarkan kemungkinan terwujudnya rasa keadilan yang moral-subjektif (ius) menjadi norma keadilan yang lebih bersifat objektif dan memperoleh bentuknya yang positif (ius constitutum). Adalah seorang positivis Inggris benama Jeremy Bentham (1748 – 1832) yang dengan ajaran utilitarianisme-nya telah melakukan langkah lebih lanjut lagi: dari yang sebatas objektivisasi dan positivisasi ke tahap kualitatif menjadi kuantitatif. The greatest Wignjosoebroto, 2012 : 7). Pandangan positivisme merupakan sebuah model pemikiran yang mendominasi pengkajian-pengkajian terhadap hukum di abad pertengahan. Di mana pada abadabad ini ilmu hukum banyak memusatkan perhatiannya pada penelaahan mengenai tertib logis dari tatanan peraturan yang berlaku. Ia juga banyak menaruh minat pada pemahaman dalam tatanan tersebut. Adanya keadaan seperti tersebut diatas, didasarkan pada apa yang dikemukakan oleh John Austin dan Hans Kelsen. John Austin ingin membatasi ilmu hukum, sebagi penyelidikan hukum apa tentang hukum sebagai perintah dari penguasa” (hukum positif diartikan sebagai suatu aturan berbuat yang umum, yang diberikan oleh golongan yang politis kedudukannya lebih tinggi kepada golongan yang politis lebih rendah), dengan demikian berarti ada person tertentu yang mengeluarkan perintah, dan ada person lain yang akan dikenai sanksi, bila mererka tidak mematuhinya. Berdasarkan pemahamannya tentang hukum tersebut Austin bertujuan untuk memisahkan dengan tegas antara hukum positif dari peraturan-


peraturan sosial lain, memisahkan antara hukum positif dengan etik, karena menurut Austin, peraturan-peraaturan sosial lain, demikian pula etik tidaklah ditetapkan oleh person tertentu. (Paton G.W.tt.Jurusprudence: 15-16) Secara lebih tegas John Austin menyatakan bahwa: “Every law or rule (taken with the largest term properly) is a command. Or, rather, laws or rules, properly so called, are a species of command…” (Paton G.W.tt. Jurisprudence: 253) Sangatlah jelas dari pandangan Austin, bahwa hukum sebagai perintah, sedangkan undang-undang dan peraturan merupakan jenis dari perintah. Perintah yang dimaksud adalah perintah dari penguasa politik yang atas mandat dari kumpulan kehendak-kehendak individu menimbulkan kewajiban bagi orangorang yang berada dibawah kekuasaannya dan yang melanggar akan terkena sanksi sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan dari para kumpulan kehendak individu tersebut. Terkait dengan hukum sebagai perintah, Hart menjelaskan dengan menggunakan doktrin yang dikemukakan oleh Austin : “The clearest and the most thorough attemp to analyse the concept of law in terms apparently simple element of commands and habits, wass that made by Austin in the Province Determined”. (H.L.A.Hart,1961: 18) Dalam pandangan Austin, hukum adalah suatu perintah. Ia melukiskan perintah itu, digambarkan dari seorang yang memegang senjata kepada seseorang pegawai bank. Perintah itu disertai ancaman :”Hand over the money or I will shoof”. Padahal sebenarnya perintah (command) bersifat melaksanakan kewenangannya terhadap seseorang bukannya untuk melukainya.

Selanjutnya untuk memberikan pengertian hukum, Hart cenderung menggunakan istilah kewenangan (authority), dimana perintah itu tidak untuk menakut-nakuti tetapi untuk menghormatinya. Menerima dan memahami hukum sebagai suatu perintah saja, tampaknya kurang memberikan gambaran yang jelas dan lengkap, karena akan timbul pertanyaan mengenai pertimbangan pemikiran yang terkandung dalam perintah itu. Hart, lebih cenderung memandang hukum bukan sebagai perintah oleh pihak yang berkuasa, akan tetapi, sebagai pengaturan penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu. Hal ini sebagimana dikemukakan : “English law, French law, and the law of any modern country regulates the conduct of populations enhabiting territories with ”. (H.L.A.Hart,1961: 24) Hukum dipandang dari fungsinya yakni mengatur masyarakat. Dalam konsep ini hukum adalah kaidah-kaidah positif yang berlaku umum ini abstracto pada suatu waktu tertentu dan di wilayah tertentu, dan terbit sebagai suatu produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi. Masyarakat sebagai kehendak-kehendak individual yang subyektif memiliki kewajiban moral dalam pelaksanaan perjanjian dan kesepakatan yang tertuang dalam peraturan yang di tetapkan oleh penguasa, sehingga penguasa dapat mewujudkan kehendak masyarakat secara adil dan bertanggung jawab. Negara selaku penguasa yang menjalankan kehendak-kehendak individu yang terwakilkan dalam suatu parlemen, untuk malaksanakan amanat tersebut maka negara menghimpun iuran dari masing-masing individu atau masyarakat untuk membiayai kegiatan operasional untuk menjalankan pemerintahan. Iuran yang di bebankan kepada masingmasing individu atau masyarakat disebut dengan pajak. Menurut Sommerfeld Ray

147


M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugastugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Negara dapat memaksakan kehendaknya kepada warga atau kelompok yang ada dalam masyarakat. Bahkan, kalau perlu, negara memiliki keabsahan untuk menggunakan keke r asa n f i s i k dal am m em ak saka n kepatuhan masyarakat terhadap perintahperintah yang dikeluarkannya. (Arief Budiman di dalam bukunya Bernard L. Tanya, 2011 : 30). Menurut H. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbal ( kontra prestasi ) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (http://stanpajak.blogspot.com/2011/07/ dasar-hukum-dan-pengertian-pph-pasal-21. htm l ). S ement ara pem aham an pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan 148

timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Masyarakat sebagai wajib pajak yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan kewajibannya membayar pajak yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan pengeluaran penguasa dan pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Berdasarkan uraian diatas dalam artikel ini, maka dianalisis mengenai ”Manfaat Pajak Ditinjau dari Teori Hukum Positive.”

B. Fungsi Pajak Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak memiliki empat fungsi, yaitu : 1. Fungsi Anggaran ( budgetair ) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengelu-


aran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. 2. Fungsi Mengatur ( regulerend ) Pemerintah dengan kekuasaannya dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh : a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap b a r a n g- ba r an g m e w a h u nt u k mengurangi gaya hidup konsumtif. c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% unt uk m endor ong e kspor produk Indonesia di pasaran dunia. (Mardiasmo, 2011 : 1). 3. Fungsi Stabilitas Adanya pajak, pemerintah memiliki dana yang cukup besar untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, .

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga

untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara nyata. Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu : a. Pemungutan pajak harus adil Pajak mempunyai tujuan untuk m encipt akan keadil an dal am hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya : 1) Dengan mengatur hak dan kewajiban wajib pajak 2) Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak 3) Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran b. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU Sesuai dengan pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi : “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu : 1) Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya. 2) Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum 3) Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak 4) P un g ut a n t i d a k m e ng g a ng g u perekonomian 149


Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah. c. System pemungutan pajak harus sederhana Ada 3 sistem dalam pemungutan pajak : Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 2) Self Assessment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang Ciri-cirinya: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 3) With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak Pajak. (Mardiasmo, 2011 : 7). 150

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam penerimaan pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak yang harus dikeluarkan sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit dan sulit dalam pelaksanaannya, orang akan semakin enggan untuk melakukan kewajiban membayar pajak, sehingga berdampak pada kurangnya kesadaran wajib pajak serta rendahnya serapan penerimaan pajak. HLA Hart (1907-1992) memetakan teori hukum modern dengan menerapkan teknikuntuk studi hukum. Hart mengklaim bahwa kita tidak bisa memahami hukum kecuali kita memahami konteks konseptual yang muncul dan berkembang. Hart membayangkan hukum sebagai fenomena sosial yang dapat dipahami hanya dengan menggambarkan praktek-praktek sosial suatu masyarakat yang sebenarnya. (Teori Adi Sulistiyono, 2013 : 70). Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumbersumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.


Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Namun demikian sama seperti kehidupan suatu keluarga, negara atau pemerintah atau penguasa juga memiliki pinjaman atau hutang yang di karenakan sumber dananya tidak mencukupi untuk membiayai pembangunan yang sudah menjadi agenda dari suatu negara, maka dilakukanlah peminjaman kepada pihak luar, perlu disadari pula bahwa dalam kehidupan suatu bangsa tidak lepas dari masalah hutang, dimana pembangunan sarana umum dibutuhkan sebagai investasi jangka panjang dan merupakan manfaat dari pungutan pajak. Dalam pemungutan pajak tidaklah selalu mudah dalam pelaksanaannya, hambatanhambatan dalam pemungutan pajak membuat pemerintah berdampak pada terhambatnya pembangunan. Ada dua kelompok hambatan pemungutan pajak menurut Mardiasmo : 1. Perlawanan pasif Mansyarakat enggan membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain : a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat b. Sistem perpajakan yang ( mungkin ) sulit dipahami masyarakat c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik 2. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain : a. Tax avoidance Usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang b. Tax evasion Usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undangundang ( menggelapkan pajak )

Suatu Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal dan manfaat dari pajak dapat dirasakan oleh masyarakat umum.

C. Jenis-Jenis Pajak Keragaman jenis pajak tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Pengelompokan pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut dan sifat karakternya. 1. Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Pihak yang Menanggung Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan atas pajak langsung dan tidak langsung. a. Direct Tax atau pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap perseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. b. Indirect Tax atau pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas suatu perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bisa dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan cukai. Pada pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan cukai, yang memungut adalah perusahaan dan yang menanggung adalah konsumen. (http://www. artikelsiana.com/2015/02/pengertianfungsi-jenis-manfaat-pajak.html#)

151


2. Jeni s- Jeni s Paj ak Berd as ark an Lembaga Pemungut Berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan atas pajak negara yaitu pemerintah pusat dan pajak daerah yaitu pemerintah daerah. a. Pajak Negara merupakan pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Termasuk pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah. b. Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh pemerintah daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah tingkat II. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan rumah tangganya. Termasuk pajak daerah antara lain pajak pemotongan hewan, pajak kendaraan, pajak reklame, pajak radio, pajak bermotor, dan pajak hiburan. (http://www.artikelsiana. com/2015/02/pengertian-fungsijenis-manfaat-pajak.html#) 3

152

Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif a. Pajak Subjektif : Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (wajib pajak). Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan b. Pajak Objektif : Pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan wajib pajak. Contoh pajak penjualan dan cukai. (ht tp: / /www.ar t ikel si ana.com / 2015/02/pengertian-fungsi-jenismanfaat-pajak.html#)

D. Manfaat pajak Negara sebagai pemegang kedaulatan, dalam melaksanakan kegiatannya memiliki pos-pos pengeluaran untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan suatu negara. Tanpa adanya pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak diantaranya meliputi : 1. Pembangunan sarana umum seperti fasilitas dan infrastruktur mulai dari jalanjalan, jembatan, sekolah, rumah sakit / puskesmas dan sarana umum lainnya. 2. Pertahanan dan Keamanan mulai dari bangunan, senjata, perumahan, pesawat, kapal tempur, kendaraan tempur sampai gaji-gajinya. 3. Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak 4. Kelestarian Lingkungan hidup, budaya 5. Dana Pemilu, transportasi massal dan lain-lain Pendapatan pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan


ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal. Menurut Suparmoko manfaat pajak digunakan untuk: 1. Manfaat pajak yang pertama adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran negar a sepert i pengeluaran yang bersifat self liquiditing (contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor) 2. Manfaat pajak yang kedua adalah membiayai pengeluaran reproduktif ( p e n g e l u a r a n y a n g m e m b e r i ka n keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian) 3. Manfaat pajak yang ketiga adalah membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquiditing dan tidak reproduktif (contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi). 4. Manfaat pajak yang keempat adalah membiayai pengeluaran yang tidak produktif (contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu).

E. Penutup Menurut paham positivisme, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang obyektif sebagai norma-norma yang positif, serta ditegaskan dalam wujud perjanjian atau kesepakatan kontraktual atau berujud peraturan perundang undangan yang konkret

antara warga masyarakat atau perwakilannya. Berdasarkan paparan diatas terkait dengan manfaat pajak ditinjau dari teori hukum positif, maka kesimpulan yang dapat diutarakan adalah sebagai berikut : a. Suatu tatanan hukum negara berlaku karena bentuk positifnya suatu instansi yang berwenang dimana didalamnya memuat peraturan, kenyataan normatif atau apa yang seyogyanya dilakukan (das Sollen) untuk mewujudkan apa yang diharapkan dari penguasa atau negara. b. Hukum bukan di konsepsikan sebagai asas moral metayuridis yang abstrak mengenai hakikat keadilan, melainkan ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex, yang untuk menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang hukum dan apa pula yang secara normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum. c. Kesepakatan kontraktual yang berujud peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh warga melalui perwakilannya yang salah satunya tentang perpajakan merupakan hukum positif yang dibuat dengan tujuan memberikan manfaat yang besar untuk kemakmuran rakyat, dalam hal ini hukum merupakan suatu perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara d. Terwujudnya suatu peraturan perundangundangan memiliki unsur yang bersifat perintah untuk melaksanakan, sanksi bila tidak melaksanakan perintah dan kewajiban untuk memenuhi perintah tersebut. Merupakan suatu terjemahan teori hukum positif suatu negara atau penguasa yang berdaulat. e. Teori hukum positif merupakan gambaran konstruksi perwujudan negara atau penguasa untuk mengatur kehidupan bersama, keinginan dan kehendakkehendak individual yang subjektif harus ditransformasikan menjadi suatu kehendak bersama. 153


f.

Hasil dari suatu kehendak bersama ini dimanfaatkan oleh negara atau penguasa untuk membiayai semua pengeluaran negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

menghilangkan kelemahan dan hambatan dari masing-masing sistem tersebut.

Pajak menurut teori hukum positif merupakan suatu rangkaian peraturan yang bersifat memaksa yang memiliki unsur perintah, sanksi, kewajiban untuk mentaati dan kekuasaan yang berdaulat untuk memberikan “upeti“ yang disebut dengan iuran kepada pemerintah yang digunakan untuk membuayai pengeluaran umum, maka dengan berdasarkan teori ini memudahkan penguasa atau pemerintah untuk dapat memaksa masyarakat membayar pajak yang sudah ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah, dalam suatu tatanan hukum negara yang berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial, melainkan karena mendapat hasil dalam bentuk positif, namun sistem pemungutan Self Assessment System menurut penulis bertentangan dengan teori hukum positif karena pemguasa atau

Adi Sulistiyono, 2013, Materi Kuliah Teori Hukum S2, Bahan Kuliah Magister Kenotariatan Fak. Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret.

hanya mengawasi dalam pemungutan pajak tersebut, walaupun pemerintah telah membuat regulasi yang mengatur tentang pajak, namun ada hal-hal terkait perpajakan yang belum bisa Sebagai masyarakat waji b pajak, perlunya peran serta kita dalam mendorong peningkatan pendapatan pajak dari semua sektor yang ada. Mendasarkan pada teori hukum positif, bahwa dalam hukum positif harus memenuhi beberapa unsur,yaitu: adanya unsur perintah, sanksi, kewajiban untuk mentaati, dan kekuasaan yg berdaulat, maka perlu peran aktif dari pemerintah untuk melakukan continual improvement dalam menggali potensi pengenaan pajak dan mempertimbangkan penggabungan dua sistem pemungutan pajak antara System dan Self Assessment System dengan

154

Daftar Pustaka

Bernard L. Tanya, 2011, Politik Hukum, A gen da K epe nt i nga n B er sam a , Yogyakarta, Genta Publishing. Haryatmoko. 2001. Hukum dan Moral dalam Masyarakat Majemuk, http://tumasouw. tripod.com/special/hukum_moral_dlm_ masyarakat_majemuk.htm, selasa,10 Juli 2001. Mardiasmo, 2011, Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta, ANDI Paton,G.W.tt. Jurisprudence, diterjemahkan oleh Arief, S.Surabaya: Pustaka Tinta Mas. Purnadi Purbacaraka, 1978, Perihal Kaedah Hukum, Bandung, Alumni Satjipto Rahardjo, 1986. Ilmu Hukum, Bandung, Alumni. Soetandyo Wignjosoebroto, Risalah ‘Kongres Ilmu Hukum’, Universitas Diponegoro, 9-20 Oktober 2012 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum ( suatu pengantar ),Yogyakarta, Liberty Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor, 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan http://www.artikelsiana.com/2015/02/ pengertian-fungsi-jenis-manfaat-pajak. html# http://stanpajak.blogspot.com/2011/07/dasarhukum-dan-pengertian-pph-pasal-21. html

MANFAAT PAJAK DITINJAU DARI TEORI HUKUM POSITIVE

Recommend Documents