MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DENGAN GRIFFITH UNIVERSITY QUEENSLAND, AUSTRALIA TENT ANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIPLOMATIK
Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Griffith University, Queensland, Australia, selanJutnya secara oersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak";
BERKEINGINAN untuk meningkatkan kerjasa ma antara Pusdiklat dan Griffith
University di bidang pelatihan dan peningka.tan kapasitas para diplomat Indonesia dalam hal isu-isu terkait diplomasi;
MERUJU K pada Deklarasi Bersama mengenai Kemitraan Komprehensif aniara
Australia dan Republik indonesia tahu n 2005 dan mencatat komitmen kuat kedua Kepala Pemerintahan untuk memperkuat kerjasama bilateral dalam segala bidang dengan membentuk sebuah Kemitraan Kompre hensif untuk meningkatkan hubungan bilatera l Indonesia dan Australia menuju sebuah era baru;
MEMPERTIMBANGKAN kebutuhan untuk mengembangkan dan meningkatkan
hubungan dan kerjasama yang ada antara Para Pihak melalui kerjasama yang lebih erat di bidang pendidikan dan pelatihan untuk para diplomat;
SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
kedua negara. TELAH TERCAPAI KESEPAKATAN sebagai berikut:
PASAL1 TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (selanjutnya disebut MSP) ini adalah untuk: a
Menyediakan kerangka kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan bagi para diplomat Indonesia. Kerjasama tersebut tidak akan didasarkan pada pertimbangan komersil apapun;
b.
Memelihara hubungan dan kerjasama yang tetap antara Para Pihak;
c.
Mendorong pengembangan sumber daya manusia bagi para diplomat Indonesia. PASAL 2 BIDANG KERJASAMA
Bidang kerjasama di bawah MSP ini terdiri dari: a.
Konsultasi dan pertukaran pandangan mengenai isu-isu yang menyangkut hubungan bilateral dan kerjasama berdasarkan kepentingan bersama, serta isu-isu regional dan internasional;
b.
Pertukaran
para
pengajar dengan
maksud
untuk
saling
bertukar
pengetahuan dan pengalaman masing-masrng dengan para pengajar dan siswa dari Pihak lain; c.
Pertukaran informasi dan bahan cetak lainnya yang diterbitkan secara nasional maupun internasional, terutama di bidang-bidang yang menjadi ketertarikan bersama;
d.
Pertukaran siswa untuk berpartisipasi dalam kursus dengan topik-topik yang menjadi ketertarikan bersama seperti kebijakan-kebijakan di bidang
kebudayaan, politik dan ekonomi maupun keterampilan berbahasa di lembaga pendidikan diplomatik Para Pihak; e.
Penelitian bersama dan publikasi paper-paper akademik;
f.
Kerjasama dan bantuan dalam kegiatan bersama seperti seminar, konferensi, lokakarya dan kursus singkat.
PASAL 3 PROGRAM PELATIHAN BAGI PARA DIPLOMAT INDONESIA
1.
Para pengajar I tenaga ahli dari Griffith University akan berpartisipasi, dengan persetujuan bersama Para Pihak, dalam program pelatihan diplomatik di Pusdiklat, terutama program pendidikan bagi diplomat junior, program pendidikan bagi diplomat madya dan program pendidikan diplomat senior.
2.
Pusdiklat akan menanggung akomodasi dan biaya transportasi lokal para pengajar I tenaga ahli dari Griffith University selama yang bersangkutam memberikan pelatihan di Pusdiklat.
PASAL 4 PENGATURAN PELAKSANAAN
1.
Para Pihak akan menyelenggarakan konsultasi berkala jika dipandang perlu untuk pelaksanaan MSP ini.
2.
Para Pihak akan menentukan pengaturan pelaksanaan dari setiap kegiatan bersama. Dalam kaitan ini, pengaturan spesifik akan dibentuk oleh Para Pihak yang mengatur syarat dan ketentuan dari kegiatan bersama yang diusulkan.
PASAL 5 PENGATURAN KEUANGAN
1.
Pengaturan keuangan dari kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang dibuat berdasarkan MSP ini akan ditentukan oleh Para Pihak atas dasar kasus per kasus dalam pelaksanaannya.
2.
Para Pihak harus membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud daiam MSP ini dengan sumber yang telah ditetapkan dalam anggaran masing -masing sesua1 dengan ketersediaan dana dan peruntukan anggaran dari sumber tersebut serta hukum dan peraturan nasional masing -masing Pihak.
PASAL 6 HAK KEKA Y AAN I NTELEKTUAL
1.
Para Pihak sepakat bahwa hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan MSP ini akan dimiliki secara bersama oleh Para Pihak dengan pembagian kepemilikan yang sama (kecuali ada kesepakatan lain) dan: a.
Masing-masing Pihak akan diizinkan untuk menggunakan hak kekaya an
intelektual
tersebut
untuk
tujuan
memelihara,
mengadaptasi dan menyempurnakan hak kekayaan intelektual terkait, dan juga untuk penelitian, kegiatan mengajar, penerbitan akademik dan keperluan internal; b.
Dalam hal salah satu Pihak menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut untuk tujuan komersial, Para Pihak wajib dengan niat baik menentukan hak masing-masing Pihak dalam komersialisasi hak kekayaan
intelektual
tersebut,
dengan
mempertimbangkan
kontribusi masing-masing Pihak serta penggunaan latar belakang kekayaan intelektual tiap Pihak. 2.
Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkap data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama dalam MSP ini, Pihak tersebut
harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari
Pihak lainnya sebel um pengungkapan data tersebut dapat dilakukan.
PASAL? PENYELESAIAN PERBEDAAN
Setiap perbedaan antara Para Pihak yang berkaitan dengan penafsiran dan pelaksanaan MSP ini wajib diselesaikan melalui konsultasi-konsultasi dan perundingan-perundingan.
PASAL 8 PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL
Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa semua personil yang terlibat kegiatan dalam MSP ini tidak akan berpartisipasi dalam masalah politik dan/atau usaha komersial di negara penerima, dan wajib bertindak sesua i kerangka kegiatan kerjasama dalam MSP ini.
PASAL9 AMAN DEM EN
MSP ini dapat ditinjau kembali atau diubah setiap saat atas kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Peninjauan kembali atau perubahanperubahan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal sebagaimana yang ditentukan oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari MSPini.
PASAL10 MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN
1.
MSP ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
2.
MSP ini akan tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis selama 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memberitahukan Pihak lainnya mengenai pengakhiran MSP ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertul is sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya MSP ini.
3.
Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku setiap kegiatan yang sedang berjalan yang dibuat sebelum berakhirnya MSP ini hingga selesainya kegiatan tersebut, kecuali Para Pihak menyepakati lain.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani
MSP ini. DIBUAT dalam rangkap dua di .. ~~~?.~.~
..
pada tanggal ...\~ ......... ..
bulan .. ~8.~~~ ..... tahun dua ribu ..D.~P.r ...~~~!'$.. dalam Bahasa Indonesia dan lnggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Jika terdapat perbedaan penafsiran atas MSP ini, maka teks bahasa lnggris yang akan berlaku.
UNTUK
UNTUK
PUSAT PENDIDIKAN DAN
GRIFFITH UNIVERSITY,
PELATIHAN KEMENTERI AN LUAR
QUEENSLAND, AUSTRALIA
NEGER! REPUBLIK INDONESIA
Signed
Signed
Pribadi Sutiono
Professor Ian O'Connor
Direktur Sekolah Staf dan Pimpinan
Wakil Kanselir dan Presiden
Kementerian Luar Negeri
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE CENTRE FOR EDUCATION AND TRAINI NG MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBUC OF INDONESIA AND GRIFFITH UNIVERSITY QUEENSLAND, AUSTRALIA ON DIPLOMATIC EDUCATION AND TRAINING
The Centre for Education and Training (CET). Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and Griffith University, Queensland, Australia, hereinafter collectively referred to as "Parties" and singularly as "Party";
DESIRING to enhance cooperation between CET and Griffith University on
training and capacity building of Indonesian diplomats on diplomacy related !Ssues;
REFERRING to Joint Declaration on Comprehensive Partnership Betw~en
Australia and the Republic of Indonesia of 2005 and noting both Heads of Governments are strongly committed to strengthening bilateral cooperation in all areas by building a Comprehensive Partnership to take Indonesia and Australia's bilateral relationship into a new era;
CONSIDERING the need to deveiop aP.d foster existing relations and cooperation
between the Parties throug h closer cooperation in the field of education and training for diplomats:
PURSUANT To the prevai ling laws and regulations in the respective countries;
HAVE REACHED the following understanding:
ARTICLE 1 OBJECTIVES
The objectives of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as MoU) are to: a.
Provide a framework of cooperation in the field of education and training for Indonesian diplomats. Such cooperation shall not be guided by any commercial consideration ;
b.
Create conditions for maintaining regular contacts and cooperation between the Parties;
c.
Promote human resource development for Indonesian diplomats.
ARTICLE 2 AREAS OF COOPERATION
The areas of cooperation under this MoU comprise: a.
Consult and exchange views on issues of bilateral relations and cooperation of mutual interest, as well as on regional and international issues;
b.
Exchange of lecturers with a view to sharing their respective knowledge and experience with lecturers and students of the other Party;
c.
Exchange of information and any other printed materials on national and international publications, especially in areas of mutual interest;
d.
Exchange of students to participate in cou rses on topics of mutual interest such as cultural, political and economic policies as well as linguistic skills at the Party's facility;
e.
Coll aborative research and publication of academic papers;
f.
Cooperation and assistance in joint activities such as seminars, conferences , workshop, and short courses.
ARTICLE 3 TRAINING PROGRAMS FOR INDONESIAN DIPLOMATS
1.
It is intended that lecturers/experts from Griffith University will participate, as mutually agreed by both parties, in the diplomatic training programs of the CET, namely junior diplomatic training program, mid-career diplomatic training program and senior diplomatic training program.
2.
CET
will
cover
accommodation
and
local
transport
expenses
of
lecturers/experts from Griffith University for the duration of their stay for the CET training. ARTICLE 4 IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
1.
The Parties will hold periodic consultations as deemed necessary for the implementation of this MoU.
2.
The Parties will decide on the implementation arrangement of every joint activity. For this purpose, a specific Arrangement shall be established by the Parties which constitute the terms and the conditions of the proposed activities. ARTICLE 5 FINANCIAL ARRANGEMENT
1.
The financial arrangements of the above-mentioned activities made under this MoU shal l be determined by the Parties on case-by-case basis for their implementation.
2.
The Parties shall fina nce the activities referred to in this MoU with the assigned resources in their respective budget, subject to availability and budget appropriation of such resources and each Party's national laws and regulations.
ARTICLE 6 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1.
The Parties agree that any intellectual property arising under a specific project activity in the Plan of Operation will be jointly owned by the Parties in equal shares (unless otherwise agreed) and: a. Each Party will be allowed to use the intellectual property for the purpose of maintaining, adapting and improving the relevant intellectual property b.
and for research, teaching, academic publishing and internal purposes; In the event that a Party wants to commercialize the intellectual property the Parties shall in good faith determine between themselves each Parties' respective rights in any commercialization of the intellectual property, having regards to each Parties' respective contribution and the
2.
utilization of a Parties' background intellectual property. If any the Party wishes to disclose confidential data and/or confidential information resulting from the activities of cooperation under this Agreement to any third party, the disclosing Party must obtain the prior consent from the other Parties before any disclosure can be made. ARTICLE 7 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute between the Parties concerning the interpretation and implementation of this MoU shall be settled through consultations and negotiations ARTICLE 8 LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
Each Party shall ensure that all personnel engaged in the activities under this MoU will not participate in any political affairs and/or any commercial ventures in the host country, and shall act within the framework of activities of cooperation under this MoU. ARTICLE 9 AMENDMENT
This MoU can be reviewed or amended at any time by mutual written consent of the Parties. Such revisions or amendments shall enter into force on such date as determined by the Parties and shall form an integral part of this MoU.
ARTICLE 10 ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION
1.
This MoU shall enter into force on the date of its signing.
2.
This MoU shall remain in force for a period of 3 (three) years and automatically be extended for 1 (one) year consecutively, unless one Party notifies the other Party about the termination of this MoU by giving written notification at least 3 (three) months prior to the date of expiration of this MoU.
3.
The termination of this MoU sha ll not affect the validity and duration of any ongoing activities made prior to the termination of this MoU until the completion of such activities, unless the Parties agree otherwise.
IN WITNESS WHEREOF , the undersigned, have signed this MoU.
_fy!.2:\~~~on the .. ยท-~~- ........... day of ~~1:~wo ..1\A!~~- .. .... in the Indonesian and English languages, all texts
DONE in duplicate at
thousand
being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this MoU , the English text shall prevail.
FOR
FOR
THE CENTRE FOR EDUCATION AND
GRIFFITH UNIVERSITY,
TRAINING
QUEENSLAND, AUSTRALIA
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed
Signed
Pribadi Sutiono
Professor Ian O'Connor
Director of Senior Diplomatic Training School
Vice Chancellor and President
