LAPORAN LOKAKARYA
Memantapkan Upaya Rehabilitasi Lahan Pasca Tambang di Indonesia Melalui Peningkatan Kapasitas para Pelaksana Bogor, Jawa Barat, Indonesia 10-12 September 2013 Lokakarya kolaboratif yang didukung oleh: Environmental Leadership & Training Initiative (ELTI) Tropenbos International Indonesia Programme (TBI Indonesia) Institut Pertanian Bogor (IPB) Universitas Bengkulu (UNIB)
Pendahuluan: Indonesia merupakan penghasil batu bara, tembaga, emas, timah, nikel, mangan dan bauksit yang amat besar dan berperan penting bagi perkembangan ekonomi. Pertambangan menyumbangkan sekitar 4-5% dari keseluruhan Pendapatan Domestik Bersih (PDB) Indonesia, dan juga sebagian besar perekonomian daerah-daerah penghasil bahan tambang seperti Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, Kalimantan Timur, Papua dan Nusa Tenggara Barat. Pertambangan dinilai mempunyai peran positif oleh pemerintah baik di tingkat pusat/nasional maupun di daerah karena potensinya yang membuka dan mengembangkan pembangunanpembangunan di wilayah terpencil, dimana perusahaan-perusahaan tambang membangun sarana dasar dan menjadi salah satu sumber pekerjaan formal yang penting. Pemerintah Indonesia berencana untuk meningkatkan kontribusi pertambangan terhadap PDB nasional pada tahun-tahun mendatang. ELTI is a joint initiative of:
Smithsonian Tropical Research Institute
ELTI Asia Training Program Report
Namun demikian, walaupun industri pertambangan memberikan keuntungan ganda bagi perekonomian Indonesia, industri ini juga memberikan dampak kerusakan biofisik lingkungan yang sangat besar dan mengkhawatirkan. Wilayah-wilayah pertambangan membongkar tumbuh-tumbuhan dan tanah, yang berfungsi memberikan jasa lingkungan seperti penyediaan produk hutan untuk masyarakat setempat, stabilitas tanah, siklus hidrologi, pengikatan karbon dan keanekaragaman hayati. Wilayah hilir dan bahkan lautpun juga menerima dampak signifikan akibat erosi, longsor, sedimentasi dan limbah bahan-bahan berbahaya. Pertambangan di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh tiga Kementerian, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Indonesia telah memiliki peraturan-peraturan yang baik yang mengharuskan diterapkannya rehabilitasi progresif pada wilayah-wilayah tambang, dimana jika diimplementasikan dengan benar, akan dapat mengurangi kerusakan yang diakibatkan oleh pertambangan. Namun, di dalam praktek banyak perusahaan tambang yang belum memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai peraturan tersebut, terutama tambang-tambang skala kecil. Sebagian kendalanya berakar dari tidak adanya kapasitas teknis dari perusahaan untuk merehabilitasi lahan yang rusak berat dan sangat beracun, di satu sisi. Dan di sisi yang lain disebabkan keterbatasan kapasitas teknis di pihak aparat pemerintah yang semestinya bukan hanya mampu mengawasi dan mengevaluasi kegiatan rehabilitasi, tapi juga harus menyediakan bimbingan teknis untuk pelaksanaan rehabilitasi yang efektif. Dan lebih penting lagi adalah berani melakukan penegakan hokum berbagai pelanggaran, dan bukan melakukan pembiaran. Untuk mengatasi permasalahn ini, ELTI, TBI Indonesia, IPB, dan UNIB mengadakan kerjasama penyelenggaraan lokakarya untuk pemantapan upaya rehabilitasi lahan bekas tambang melalui peningkatan kapasitas para pelaksana di Indonesia, baik untuk pegawai pemerintah, Perusahaan, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Inisiatif ini terbangun atas dasar kegiatan-kegiatan awal dalam rehabilitasi lahan tambang, termasuk sebuah simposium dan dua pelatihan yang dilaksanakan di Kalimantan Timur. Lokakarya ini dimaksudkan untuk mengembangkan materi-materi pelatihan yang baku dan berbasis pada pengalaman lapangan dan sarana institusional yang diperlukan agar inisiatif bersama ini dapat mewujudkan tujuannya. Pelatihan juga melibatkan lembaga sertifikasi profesi untuk mempersiapkan tenaga yang berkualitas dan bersertifikat dalam menghadapi pasar global tenaga kerja.
Tujuan 1. Menyusun kurikulum dalam penyelenggaraan pelatihan SDM Reklamasi Hutan dan Lahan yang berbasis pada standar kompetensi. 2. Menyusun konsep skema dalam rangka sertifikasi kompetensi SDM Reklamasi Hutan dan Lahan dengan berdasar pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 3. Untuk membahas pembentukan jaringan formal pusat pelatihan/penelitian rehabilitasi lahan tambang. Jalannya Lokakarya: Hari pertama lokakarya dihadiri oleh kelompok kecil terdiri dari 9 pakar dalam rehabilitasi lahan bekas tambang, dan mengkosentrasikan pada pemahaman bersama dari sebuah draf standar kompetensi kerja yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Kehutanan dan Kementerian Tenaga Kerja melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-Rhino). Lokakarya dibuka oleh Dr. David Neidel (ELTI), diikuti oleh sambutan-sambutan ringkas dari Dr. Petrus Gunarso (TBI-Indonesia) dan Dr. Yadi Setiadi (IPB). Bapak Wachjono (LSP-Rhino) memberikan perkenalan kepada standar-standar kompetensi dan mengusulkan skema sertifikasi, yang kemudian mengantarkan pada sebuah diskusi tentang bagaimana skema sertifikasi akan dioperasikan, bagaimana pelatihan-pelatihan dapat dirancang sesuai starndar-standar tersebut, dan bagaimana para pendaftar akan dinilai. Hari kedua dan ketiga dari lokakarya dihadiri oleh kelompok lebih besar sebanyak 20 orang yang mewakili beberapa perusahaan tambang, LSM, institusi-institusi pendidikan, dan Kementerian Kehutanan. Mengikuti sebuah pembukaan formal yang singkat, bapak Hendry Baiquni (University of Queensland Center for Mined Land Rehabilitation) membahas kegiatan dari badan tersebut, membandingkan struktur kepemerintahan terkait dengan tambang di Australia dan Indonesia, dan memperkenalkan berbagai sumber daya dan kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh para peserta. Bapak Wachjono kemudian membahas ringkasan standar dan skema sertifikasi berdasarkan diskusi hari sebelumnya. Para praktisi perusahaan tambang merefleksikan standarstandar dan skema-skema tersebut berdasarkan pengalaman mereka di lapangan, terutama hambatanhambatan dalam merehabilitasi lahan bekas tambang. Berbagai masalah diangkat dalam diskusi termasuk kenyataan bahwa standar-standar tersebut dirancang terutama berdasarkan pada sektor kehutanan, sementara banyak pertambangan terjadi pada lahan di luar kawasan hutan, dan juga pembagian kerja yang dijabarkan dalam standar-standar tersebut seringkali tidak sesuai dengan pemabagian kerja yang ada di masing-masing
perusahaan. Masalah-masalah lain, seperti kurangnya penegakan hukum yang efektif dari tiga Kementerian (ESDM, KeMenhut, dan KLH), juga dibahas dalam diskusi. Diskusi mengenai pengembangan kurikulum formal diperkenalkan oleh Dr. Yadi Setiadi, yang membahas beberapa praktek rehabilitasi tambang yang dikembangkannya selama bertahun-tahun bekerja sebagai konsultan dari berbagai perusahaan tambang besar. Para peserta lain dari berbagai universitas di Indonesia juga memperkenalkan beberapa teknik yang mereka kembangkan dengan perusahaan-perusahaan tambang yang berlokasi di wilayahnya. Pada umumnya, universitas-universitas ini dapat memainkan peran lebih besar dalam melakukan riset mengenai rehabilitasi lahan bekas tambang dan menyediakan berbagai pelatihan baik untuk praktisi sektor swasta maupun aparat pemerintah. Disepakati bahwa materi-materi pelatihan seharusnya difokuskan terutama pada pemenuhan ketentuan-ketentuan dari peraturan pemerintah, namun juga harus mengikuti standar-standar yang sudah terbukti dalam praktik dan berbagai teknik yang dikembangkan oleh komunitas riset. Lokakarya ditutup dengan diskusi yang dipimpin oleh Dr. Hery Suhartoyo (UNIB), mengenai potensi manfaat-manfaat dan kerugian dari membangun sebuah jejaring kerjasama yang lebih formal untuk memenuhi tujuan lokakarya. Manfaat-manfaatnya dapat menjadikan upaya terlaksana, namun dana tambahan perlu digalang guna menjadikan jaringan ini berfungsi lebih efektif, dan hubungan dengan jejaring kerja sama lainnya seperti Forum Rehabilitasi Lahan Bekas Tambang, harus terus diupayakan. Sesi diakhiri dengan komen-komen dari setiap peserta mengenai bagaimana untuk memajukan inisiatif ini, dan menominasikan Dr. Suhartoyo sebagai ketua Jejaring Kerjasama.
Peserta: Kegiatan ini terbatas pesertanya dan dihadiri oleh sekitar 20 peserta yang terdiri dari perwakilan universitas-universitas yang terafiliasi dengan pusat penelitian rehabilitasi lahan bekas tambang, perwakilan dari unsur Kementerian, dan perwakilan dari perusahaan pertambangan. Hasil dan Kegiatan Lanjutan: Seluruh anggota jaringan sepakat untuk terus menjalin kerja sama dengan Bapak Wachjono dalam memperjelas dan menyesuaikan konteks di lapangan terhadap standar-standar agar bisa diaplikasikan pada semua konteks pertambangan di Indonesia. ELTI, TBI, dan IPB akan terus bekerja sama dalam mengembangkan materi-materi pelatihan yang sesuai dengan peraturan pemerintah serta pengalaman dan keberhasilan praktik yang terbukti di lapangan, serta membangun hubungan dengan pusat-pusat pelatihan rehabilitasi lahan bekas tambang yang sudah ada di Indonesia yang akan menyediakan pelatihan-pelatihan di masa yang akan datang. Kami juga akan terus menjalin hubungan kerjasama dengan University of Queensland Center for Mined Land Rehabilitation, termasuk dalam hal untuk mendapatkan kesempatan pendanaan melalui Pusat Pengembangan Tambang Internasional yang didanai oleh AusAID.
This event was possible thanks to Arcadia Fund, whose Environmental Conservation grants support programmes that protect and enhance biodiversity, and provide field training and academic research.
