MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
DIREKTORAT lENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
THE ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON
TENTANG
KONSERVASI SPESIES SATWATERANCAM DAN HABITATNYA
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Ditjen PHKA) dan the Zoological Society of London (selanjutnya disebut sebagai ZSL), secara bersama-sama disebut dengan "Para Pihak", MEMPERTIMBANGKAN adanya kesamaan kepentingan Para Pihak dalam pengelolaan yang berkelanjutan pelestarian satwa liar Indonesia dan habitatnya, khususnya dalam mengimplementasikan suatu program pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam yang terkait dengan spesies satwa terancam yang terkena dampak akibat pembangunan ekonomi regional; SESUAI DENGAN hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia serta prosedur dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia mengenai kerjasama teknis internasional; TELAH MENYETUlUI SEB.AGAI BERIKUT:
PASAL I
TUlUAN
Tujuan kerjasama ini adalah untuk mendukung upaya Ditjen PHKA dalam rekonsiliasi antara kepentingan konservasi spesies satwa liar terancam dan habitatnya dengan pembangunan ekonomi.
PASAL II
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup kerjasama dalam Memorandum Saling Pengertian ini meliputi:
1. Peningkatan kapasitas pengelolaan spesies satwa terancam dan habitatnya di dalam dan di luar kawasan konservasi;
2. Promosi mekanisme pendanaan luar negeri untuk mendukung upaya Ditjen PHKA dalam mengembangkan konservasi spesies satwa terancam dan habitatnya melalui jasa lingkungan karbon; 3. Pengembangan kegiatan konservasi habitat satwa liar terancam melalui program pemanfaatan penyerapanjpenyimpanan karbon; 4. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan program-program ekonomi alternatif, penyadartahuan dan edukasi konservasi guna mendapatkan dukungan serta manfaat yang lebih baik dari konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan - kawasan lindung.
PASAL III ARAHAN PROGRAM DAN RENCANA OPERASIONAL (1) Program dan mekanisme kerjasama diatur dalam Arahan Program yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini; (2) Penjelasan rinci dari setiap program atau proyek akan dituangkan dalam Rencana Operasional. Rencana Operasional harus menjelaskan setiap kegiatan atau program secara terperinci termasuk tujuan, prosedur, dan pengaturan keuangan; (3) Rencana Operasional harus disusun dan disepakati oleh Para Pihak; (4) Pelaksanaan proyek-proyek atau program di bawah Memorandum Saling Pengertian ini harus dievaluasi setiap tahun.
PASALIV PERAN PARA PIHAK (1) Kontribusi Ditjen PHKA adalah: a. Menunjuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PHKA untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan proyek-proyek kerjasama untuk memastikan adanya manfaat dari program kerjasama ini; b. Memberikan arahan program dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan; c. Memberikan dukungan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi-instansi lain mulai dari dalam lingkup Kementerian Kehutanan, kemeterian-kementerian lain, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatanjproyek dalam Memorandum Saling Pengertian ini;
d. Membantu dalam pengurusan perizinan yang diperlukan bagi tenaga ahli asing yang memenuhi syarat yang ditugaskan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada tentang izin penelitian;
(2) Kontribusi ZSL adalah: a. Bersama dengan Ditjen PHKA menyusun rancangan Rencana Kerja, melaksanakan kegiatan, dan membuat laporan sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini; b. Melibatkan staf Ditjen PHKA dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini; c. Menyediakan bantuan teknis, peralatan, dan peningkatan kapasitas staf Ditjen PHKA serta UPT-nya melalui pelatihan, pertemuan, seminar dan kegiatan-kegiatan lainnya; d. Menyediakan tenaga ahli berkualitas yang dibutuhkan Ditjen PHKA untuk alih pengetahuan; e. Menyediakan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar mendapat dukungan serta manfaat yang lebih baik dari konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan yang dilindungi; f. Mendorong kerjasama serta dialog dengan instansi-instansi terkait di sektor kehutanan dan non-kehutanan, baik pada level nasional maupun internasional, serta organisasi-organisasi swasta yang diusulkan oleh Ditjen PHKA; g. Mendukung promosi upaya konservasi melalui pengembangan kampanye penyadartahuan untuk menjaga citra positif Indonesia melalui media lokal, nasional dan internasional; h. Menjamin tersedianya dukungan dana yang bersumber dari luar negeri untuk pelaksanaan kegiatan selama periode Memorandum Saling Pengertian ini, dengan target minimal sebesar US$ 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu dolar).
PASAL V
KETERLIBATAN PIHAK LAIN
(1) Jika dipandang perlu, ZSL dapat bekerjasama dengan pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada organisasi-organisasi non pemerintah lainnya, instansi-instansi pemerintah, badan-badan swasta, lembaga akademik dan masyarakat, untuk melaksanakan kegiatan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini; (2) Kerjasama tersebut dalam ayat 1 pasal ini harus disetujui oleh Ditjen PHKA dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan peraturan Republik Indonesia.
PASAL VI
STATUS ASET
Aset-aset yang dibeli oleh ZSL dan digunakan untuk proyek apapun dalam kerangka kerjasama ini akan menjadi milik Ditjen PHKA, dan setelah berakhirnya masa kerjasama harus diserahkan kepada Ditjen PHKA untuk digunakan dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia.
PASALVII
HAK KEKAY AAN INTELEKTUAL
(1) Hak kekayaan intelektual atas semua catatan, laporan, peta, hasil survey, basis data, lembar pengetahuan, foto, video ata.u informasi lain, baik berwujud maupun tidak berwujud fisik yang dihasilkan dari kegiatan bersama antara Ditjen PHKA dan ZSL berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan dimiliki bersama oleh kedua belah pihak, kecuali hak kekayaan intelektual yang secara hukum dimiliki oleh pihak ketiga; (2) Para Pihak harus saling berkonsultasi dan mendapatkan ijin sebelum menggunakan hasil dari kerjasama sebagaimana tercantum pada ayat 1 pasal ini; (3) Masing-masing pihak diijinkan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut dengan tujuan untuk memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki kekayaan intelektual tersebut bagi tujuan sebagaimana tercantum di dalam ruang lingkup kerjasama; (4) Masing-masing pihak akan bertanggung jawab terhadap tuntutan dari pihak ketiga manapun atas kepemilikan dan keabsahan dari penggunaan hak kekayaan intelektual yang dibawanya ke dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam rangka Memorandum Saling Pengertian ini; (5) Semua publikasi dalam rangka pelaksanaan program kerjasama harus mencantumkan logo Ditjen PHKA dan ZSL dan menyebutkan Ditjen PHKA dan ZSL sebagai mitra pelaksana. Berdasarkan keterlibatan mereka, personel Para Pihak yang terlibat dipastikan disebut sebagai penulis pada publikasi dan mendapatkan salinan publikasi tersebut; (6) ZSL akan menggunakan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kerjasama dengan Ditjen PHKA ini hanya untuk kepentingan konservasi yang tidak mendatangkan laba; (7) Jika salah satu pihak bermaksud mengungkapkan data dan fatau bersifat rahasia yang merupakan hasil dari kegiatan kerjasama Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga mana pun, harus memperoleh ijin tertulis terlebih dahulu dari pihak pengungkapan apapun dilakukan;
informasi yang dalam rangka pihak tersebut lain sebelum
(8) Jika salah satu pihak membutuhkan kerjasama dengan pihak lain di luar Ditjen PHKA dan ZSL, pihak tersebut akan berkonsultasi baik dalam hal bentuk kerjasama maupun implikasinya, khususnya terhadap hak kekayaan intelektual yang muncul dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini; (9) Bagi pengambilan spesimen dalam rangka kegiatan penelitian, maka pengambil spesimen tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang yang berkaitan dengan Material Transfer Agreement yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; (10) Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam pasal ini.
PASAL VIII
SUMBER DAYA GENETIK DAN KEARIFAN TRADISIONAL
(1) Para Pihak harus mengakui nilai sumber daya genetik dan kearifan tradisional (selanjutnya disebut SGKT), dan mengakui hak-hak pemegang SGKT untuk perlindungan yang efektif atas penyalahgunaan dan kesalahan penafsiran dari kedua belah pihak; (2) SGKT harus dilindungi terhadap penyalahgunaan dan penyimpangan dari kedua belah pihak; (3) Setiap perolehan, penggunaan atau pemanfaatan SGKT dengan cara tidak adil atau terlarang merupakan. tindakan kesalahan penafsiran. Penyalahgunaan juga termasuk pengambilan keuntungan komersial yang berasal dari akuisisi, penggunaan atau pemanfaatan SGKT saat orang yang menggunakan SGKT tersebut tahu atau lalai bahwa SGKT tersebut diperoleh dengan cara tidak adil yang artinya kegiatan komersial lainnya bertentangan dengan praktek-praktek yang jujur yang menghasilkan manfaat yang tidak adil dari SGKT; (4) Tunduk pada kepatuhan dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 Pasal ini, setiap Pihak wajib, dalam hal perlindungan kekayaan intelektual dari SGKT, menurut dalarn wilayahnya, (i) orang alam yang warga negara, atau berdornisili di wilayah setiap Pihak lain dan (ii) hak hukum yang atau perorangan yang, di wilayah salah satu Pihak lain, rnerniliki bentuk usaha nyata dan efektif untuk perlindungan, penciptaan dan transaksi SGKT, perlakuan yang sarna yang diberikan kepada warga negaranya sendiri; (5) Setiap akses ke dan penggunaan SGKT masing-masing Pihak dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan memerlukan persetujuan izin dari Pihak berwenang yang relevan. Pihak harus menjamin bahwa masyarakat setempat harus diinformasikan sebelumnya setuju dengan akses dan informasi dengan hasil dari kegiatan koperasi dan atau kolaborasi yang menggunakan SGKT tersebut;
(6) Ketika kegiatan koperatif dan kolaboratif di bawah Memorandum Saling Pengertian ini memanfaatkan SGKT untuk tujuan komersial, maka Pihak, atas nama masyarakat lokal yang bersangkutan, akan berhak atas hak kekayaan intelektual, apabila memungkinkan, dan pembagian manfaat yang terkait; (7) Manfaat perlindungan SGKT yang pemegangnya berhak meliputi pembagian yang adil dan merata dari manfaat yang timbul dari penggunaan komersial industri SGKT; (8) Upaya hukum harus ada untuk menyediakan pertolongan bagi pemegang SGKT pada kasus-kasus dimana pembagian manfaat yang adil dan merata sebagaimana dimaksud dalam Ayat 7 Pasal ini belum terjadi.
PASALIX
PERJAN1IAN TRANSFER MATERIAL
(1) "Material" berarti setiap material dari tanaman dan hewan termasuk asal virus, termasuk material reproduksi dan perkembang-biakan vegetatif, mengandung unit unit fungsional dari hereditas dan material lain yang berkaitan dengan Sumber Daya Genetika dan Kearifan Tradisional; (2) Semua material penelitian atau sumber daya yang digunakan dalam kerjasama akan ditransfer menggunakan Standard Material Transfer Agreement (SMTA) yang diputuskan antara penyedia dan pengguna. Perjanjian tersebut harus tunduk pada persetujuan dengan pihak berwenang resmi terkait dari para pihak; (3) Material atau sumber daya tersebut yang akan dialihkan pada penandatanganan SMTA dan akan tunduk pada undang-undang, peraturan serta regulasi bio-safety dan bio-prospecting yang tepat; (4) Salah satu pihak dapat menggunakan material-material tersebut, namun akan memberikan kredit penuh kepada sumber material; (5) Seandainya program atau proyek kerjasama berdasarkan Perjanjian harus melibatkan transfer material atau sumber daya, maka Para Pihak sepakat untuk memfasilitasi transfer di bawah kondisi perjanjian ini, sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing pihak, dengan memperhatikan hukum internasional dan perjanjian yang mengikat Para Pihak; (6) Semua paspor data yang tersedia dan, tunduk pada hukum yang berlaku, setiap informasi deskriptif non-rahasia terkait yang tersedia lainnya, harus dibuat tersedia dengan Sumber Daya Genetik yang diberikan; (7) Penerima menyanggupi bahwa material harus digunakan atau disimpan hanya untuk tujuan yang telah disepakati dalam perjanjian;
(8) Ketika material yang ditransfer dan sumber daya yang dikembangkan menjadi tujuan komersial, maka Pihak yang menyediakan berhak atas hak kekayaan intelektual dan pembagian keuntungan yang relevan; (9) Dalam hal Penerima mentransfer Material yang diberikan berdasarkan perjanjian ini kepada orang atau badan lain, maka penerima akan melakukannya sesuai dengan persyaratan dan kondisi dari Standard Material Transfer Agreement; (10) Syarat dan kondisi untuk mentransfer material atau sumber daya kepada pihak ketiga ditetapkan oleh Para Pihak dalam melaksanakan pengaturan.
PASALX KERAHASIAAN (1) Jika salah satu Pihak ingin mengungkapkan data danjatau informasi rahasia yang diterima, dibagi, atau dihasilkan dari kegiatan kerjasama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga, pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan tersebut dapat dilakukan; (2) Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan terus mengikat antara Para Pihak meskipun Memorandum Saling Pengertian ini telah berakhir.
PASALXI BATASAN KEGIATAN PERSONIL (1) ZSL menjamin bahwa semua kegiatan personilnya akan: b. Memperhatikan, menghormati dan kebijakan Pemerintah Indonesia;
mematuhi
peraturan
perundangan
dan
c. Sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia; d. Menghormati kesatuan Negara Republik Indonesia dan menghindari atau tidak terlibat kegiatan separatisme; e. Menghindari atau tidak terlibat kegiatan intelejen; f. Menghormati budaya, tradisi, keyakinan masyarakat setempat; g. Menghindari atau tidak terlibat kegiatan politik dan kegiatan komersial; h. Menghindari atau tidak terlibat kegiatan propaganda keagamaan;
i. Menghindari atau tidak melakukan kegiatan di wilayah konflik dan di daerah perbatasan yang sensitif; j. Tidak melakukan penggalangan dana di Indonesia untuk melaksanakan program dan kegiatannya; k. Tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di luar yang telah disepakati oleh Para Pihak; (2) Setiap pelanggaran terhadap apa yang telah disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini dapat mengakibatkan pencabutan semua izin dari personil yang bersangkutan dan pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL XII
PENYELESAIAN SENGKETA
Persengketaan yang muncul akibat perbedaan interpretasi atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak, berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghormati.
PASAL XIII
AMANDEMEN
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diamandemen setiap waktu melalui kesepakatan tertulis Para Pihak. Amandemen tersebut mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL XIV
MASA BERLAKU, PERPAN1ANGAN DAN PENGAKHIRAN
(1) Memorandum Saling Pengertian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditanda-tangani dan akan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun; (2) Memorandum Saling Pengertian ini dapat diperpanjang apabila disepakati oleh Para Pihak. Salah satu Pihak dapat mengusulkan perpanjangan Memorandum Saling Pengertian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya enam bulan sebelum tanggal berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini dengan mempertimbangkan hasil evaluasi;
Lampiran untuk:
Memorandum Saling Pengertian Antara Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Dengan The Zoological Society of London Tentang Konservasi Spesies Satwa Terancam dan Habitatnya
ARAHANPROGRAM I. PROGRAM Untuk mewujudkan program Memorandum Saling Pengertian ini, DitjenPHKA dan ZSL akan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan konservasi satwa liar terancam dan habitatnya secara berkelanjutan di Indonesia melalui kegiatan yang mendukung: a. Peningkatan kapasitas pengelolaan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi; b. Pengkajian ekologi satwa liar pada tingkat lansekap; c. Pengembangan opsi-opsi pendanaan konservasi satwa liar melalui jasa lingkungan, yang hasilnya akan dimanfaatkan langsung oleh UPT Ditjen PHKA dalam meningkatkan pengelolaan/ perlindungan satwa liar dan habitatnya; . d. Pengkajian dan pengembangan alternatif konservasi habitat satwa liar melalui kegiatan penyerapan/ penyimpanan karbon; e. Pengintegrasian antara pembangunan ekonomi regional dengan pelestarian satwa liar; f. Pengembangan alternatif solusi dalam mitigasi konflik satwa liar g. Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia; h. Pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan konservasi satwa liar dan habitatnya; i. Desiminasi informasi yang terkait dengan upaya pelestarian satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi; j. Perencanaan serta strategi nasionaljregional/lokal dalam konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
II. WILAYAH KERJA DAN SUMBER PENDANAAN (1) ZSL berkantor pusat di Regent's Park London, NW 1 4RY, United Kingdom (2) Kantor ZSL di Indonesia dan alamat resmi untuk korespondensi bagi pelaksanaan kerjasama dalam rangka Nota Kesepahaman ini adalah: ZSL Indonesia, Jalan Burangrang No. 18, Bogor , Jawa Barat 16151;
(3) Lokasi kegiatan ZSL di Indonesia dalam periode kerjasama ini akan berada di: a. Propinsi Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, Riau, dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD); b. Propinsi Kalimatan Tengah. (4) Apabila ZSL akan memulai program baru di lokasi lain di luar lokasi-Iokasi yang dimaksud dalam ayat (2) untuk mencapai tujuan dari kerjasama ini, maka akan dikonsultasikan dengan Ditjen PHKA untuk mendapatkan persetujuan; (5) Kegiatan Program, Rencana Anggaran dan Sumber Pendanaan:
No
1
2
3
Program Karbon dan Konservasi Satwa Liar
Konservasi Harimau dan Satwa Mangsanya Pengelolaan Kawasan Industri dan Konservasi Keanekaragaman Hayati [diarahkan kepada Best Management Practices]
Lokasi (Propinsi) Jambi dan Sumatera Selatan
Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau dan NAD Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah
Jumlah Anggaran (US $)
Sumber Dana Hibah dari: , $ 400.000 - 500.000 21 st Century Tiger KPMG Darwin Initiative STF RTCF $ 150.000 Hibah dari: STF CLP 21 st Century Tiger $ 800.000 - 900.000 Hibah dari: GEF-BACP Rufford TESCOS
III. MEKANISME (1) Kegiatan yang perlu dilaksanakan, disusun dalam Rencana Operasinal (RO) yang berlaku selama periode Memorandum Saling Pengertian berlangsung, yaitu untuk 3 (tiga) tahun. RO mernuat tujuan yang akan dicapai dalam waktu tiga tahun, output dan outcome yang direncanakan, jenis kegiatan dan dampak bagi konservasi satwa liar dan habitatnya secara berkelanjutan di Indonesia. RO disusun berdasarkan hasil identifikasi, pemantauan dan evaluasi permasalahan dan disesuaikan dengan kebutuhan, peluang dan dana yang tersedia. Perubahan RO dimungkinkan melalui konsultasi dan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Usulan RO dapat disusun bersama danjatau oleh salah satu pihak untuk dikonsultasikan dan disepakati bersama guna memastikan bahwa program dan kegiatan tersebut sesuai dengan strategi pembangunan, kebijakan dan prioritas pemerintah atau lembaga pemerintah provinsi atau kabupaten, serta sesuai dengan rencana pembangunan nasional; dan selanjutnya, RO yang telah disepakati menjadi pedoman pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian. (3) Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun oleh ZSL bersama-sama dengan UPT Ditjen PHKA di daerah danjatau instansi terkait Eselon I Departmen Kehutanan. Usulan RKT tersebut kemudian dipresentasikan bersama dalam forum tahunan untuk selanjutnya disahkan oleh Ditjen PHKA dan ZSL. (4) RKT tersebut dirinci dengan mencantumkan tujuan, jenis kegiatan, penanggung jawab, jangka waktu, prosedur evaluasi, perkiraan biaya, serta kontribusi yang akan diberikan oleh ZSL dan Ditjen PHKAjUPT serta pihak lain yang terkait. (5) Dalam pelaksanaan kegiatan, ZSL dan Ditjen PHKA akan melakukan koordinasi di seluruh jajarannya serta dengan pihak lain yang terkait. (6) Untuk pelaksanaan kerjasama ini lebih lanjut, Ditjen PHKA menunjuk Direktorat Konservasi Keanakaragaman Hayati sebagai koordinator, termasuk dalam penanganan permasalahan yang bersifat teknis, bersama Direktorat Teknis lingkup Ditjen PHKA dan UPT Ditjen PHKA di daerah.
IV. PELAPORAN (1) Laporan akan disusun dan dikonsultasikan disampaikan kepada pihak terkait.
bersama
untuk
selanjutnya
(2) Bentuk dan periode penyampaian laporan:
a.
Laporan Khusus Laporan Khusus disusun berdasarkan kasus-kasus tertentu yang memerlukan penanganan secara cepat.
b.
Laporan Rutin Laporan rutin terdiri dari:
(i) Laporan Tahunan Laporan Tahunan disusun setiap tahun dan dikonsultasikan bersama untuk selanjutnya dipresentasikan dalam forum tahunan Ditjen PHKA-ZSL. Laporan Tahunan yang telah disetujui bersama disampaikan kepada instansi terkait. Laporan Tahunan antara lain memuat status pelaksanaan kegiatan berdasarkan RKT, hasil yang dicapai, personiljtenaga ahli yang terlibat, peralatan dan anggaran yang diadakanjdigunakan, permasalahan dan hambatan serta rekomendasi untuk tindak lanjut.
(ii) Laporan Semesteran Laporan Semesteran disusun bersama setiap 6 (enam) bulan dan dikonsultasikan untuk selanjutnya disampaikan kepada instansi terkait. Laporan Semesteran antara lain memuat hasil kegiatan, personiljtenaga ahli yang terlibat, permasalahan dan hambatan serta rekomendasi untuk tindak lanjut. (iii) Laporan Triwu/an Laporan Triwulan dibuat oleh petugas lapangan ZSL dan disampaikan kepada UPT setempat dengan materi laporan sama dengan materi Laporan Semesteran.
c. Laporan Akhir Laporan Akhir disusun bersama setelah lima tahun masa kegiatan akan berakhir dan disampaikan kepada pihak terkait dengan ketentuan sebagai berikut: (i) Laporan memuat hasil kegiatan (OutpufJ, personiljlembaga yang terlibat, pendanaan, peralatan dan fasilitas yang diadakanjdipergunakan, akibat (outcome) dan dampak bagi upaya konservasi, kegiatan outreach, hambatan serta rekomendasi. (ii) Laporan dibuat dalam Bahasa Indonesia untuk selanjutnya dipresentasikan bersama di hadapan Ditjen PHKA dan pimpinan ZSL, yang setelah disepakati, dapat ditetjemahkan ke dalam Bahasa Inggris. (iii) Laporan sebanyak 15 (Iimabelas) rangkap disampaikan kepada Ditjen PHKA dan sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada setiap UPT dan instansijlembaga terkait di Daerah dan Pusat yang menjadi mitra kegiatan ZSL.
V. EVALUASI (1) Evaluasi akan dilaksanakan bersama oleh Ditjen PHKA dan ZSL danjatau apabila diperlukan dengan melibatkan instansijlembaga lain terkait. (2) Evaluasi Tahunan akan dilaksanakan setiap tahun dan Evaluasi Akhir akan dilakukan pada masa menjelang berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini. (3) Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk memonitor, mengarahkan dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan, dan menyesuaikan perencanaan kegiatan ke depan menurut pertimbangan kelayakan teknis serta kebijakan kedua belah pihak. (4) Evaluasi Akhir dilaksanakan enam bulan sebelum Memorandum Saling Pengertian ini berakhir, dengan maksud untuk menilai dan mempertimbangkan kelanjutan ketjasama dengan memperhatikan pencapaian tujuan, efektivitas dan efisiensi kegiatan ketjasama untuk meningkatkan upaya konservasi satwa liar dan habitatnya secara berkelanjutan di Indonesia.
(3) Kedua belah pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini setaip waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya sekurang kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal · diakhirinya Memorandum Saling Pengertian ini. Dalam hal pengakhiran Memorandum Saling Pengertian, pihak yang memprakarsai pengakhiran harus membuat Rencana Pengakhiran untuk memastikan bahwa pengalihan Rencana Kegiatan Tahunan yang telah disetujui/disepakati secara penuh dapat berlangsung lancar.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda-tangan di Memorandum Saling Pengertian ini.
bawah
ini, telah
menandatangani
DITANDA TANGANI dalam dua rangkap di Jakarta pada hari Senin tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu sebelas, dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, kedua versi tersebut memiliki kekuatan yangsama, tetapi apabila terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah versi Bahasa Indonesia yang akan dijadikan acuan.
Untuk Zoological Society of London
Direktur Jenderal
SARAH CHRISTIE Direktur Program Asia Selatan dan Tenggara
