gValuasi Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Konservasi Terumbu Karang Oleh: Achmad Fahrudin 1. Latar Belakang Sumberdaya wilayah pesisir, termasuk kawasan konservasi terumbu karang, merupakan sumberdaya alam yang bersifat milik umum (public good), terbuka, dan tidak mengikuti hukum kepemilikan. Selain itu, beberapa unsur sumberdayanya tidak memiliki mekanisme pasar dimana harga dapat berperan
sebagai
instrument
penyeimbang
antara
permintaan
dan
penawaran. Manusia yang dipandang sebagai homoeconomicus cenderung akan memaksimumkan manfaat total. Hal ini terlihat dari adanya indikasi over eksploitasi sumberdaya wilayah pesisir dan eksternalitas negatif dari kegiatan pembangunan wilayah pesisir. Berdasarkan uraian tersebut maka perlu: 1) adanya penilaian secara benar dan menyeluruh sehingga alokasi pemanfaatan sumberdaya pesisir dapat dilakukan secara proporsional, dan 2) adanya penilaian terhadap biaya lingkungan
dan
sosial
(environmental
and
social
cost)
dan
menginternalisasikannya ke dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan. Teknik valuasi ekonomi sumberdaya wilayah pesisir sangat diperlukan untuk tujuan tersebut. 2. Definisi Valuasi ekonomi kawasan konservasi terumbu karang adalah suatu cara penilaian atau upaya kuantifikasi barang dan jasa yang terdapat pada kawasan konservasi terumbu karang ke dalam nilai uang, terlepas dari ada atau tidaknya nilai pasar dari barang dan jasa tersebut. Nilai ekonomi diukur dalam terminologi kesediaan membayar untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut (willingness to pay).
3. Kegunaan Kegunaan dari valuasi ekonomi kawasan konservasi terumbu karang adalah: 1. Sebagai alat bantu untuk mendapatkan manfaat barang dan jasa sumberdaya di kawasan konservasi terumbu karang secara bijaksana dan proporsional. 2. Sebagai pintu gerbang proses internalisasi biaya lingkungan dan sosial ke dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan yang merupakan upaya nyata implementasi konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. 4. Sasaran Sasaran dari valuasi ekonomi sumberdaya di kawasan konservasi terumbu karang adalah: 1. Sumberdaya biofisik di kawasan konservasi terumbu karang, 2. Jasa lingkungan yang disediakan kawasan konservasi terumbu karang.
5. Konsep Willingnes To Pay (WTP), Willingnes To Accept (WTA) dan Kesejahteraan Sosial Total kesejahteraan sosial dari konsumsi barang atau jasa adalah setara dengan jumlah kesediaan membayar (WTP) dari seluruh individu. Jumlah ini termasuk 1) pengeluaran untuk memperoleh barang dan jasa, dan 2) surplus konsumen. Kegunaan marjinal atau manfaat yang diperoleh dari konsumsi setiap tambahan unit barang dan jasa diasumsikan berkurang. Dengan demikian WTP untuk setiap tambahan unit juga berkurang. Penggunaan harga pasar dikalikan dengan jumlah konsumsi merupakan estimasi minimal dari kegunaan dalam pemanfaatan barang atau jasa lingkungan. Surplus konsumen harus diperhitungkan untuk memperoleh manfaat utuh dari setiap individu. Surplus konsumen dalam hal ini adalah konsep nilai bersih dari pengeluaran. Terlihat bahwa barang dan jasa lingkungan yang tak memiliki harga pasar akan menghasilkan surplus konsumen yang sangat besar karena harganya sama dengan nol, sehingga
bila musnah akan mengakibatkan hilangnya kegunaan yang sangat besar pula. Bila diasumsikan bahwa pasar 1) bebas dari gangguan dan 2) distribusi pendapatan merata dalam masyarakat, maka kurva permintaan individu dapat diaggregasikan menjadi kurva permintaan pasar. Dengan demikian kurva permintaan pasar akan mencerminkan total WTP untuk barang dan jasa lingkungan. Kedua asumsi ini sangatlah kuat. WTA adalah nilai kegunaan awal individu dari barang dan jasa sebelum ada perubahan atau kesediaan individu untuk menerima kompensasi bila barang dan
jasa
tersebut
dimanfaatkan
oleh
individu
lain
atau
diubah
pemanfaatannya. Perhatikan pertanyaan berikut ini: 1.
Berapa banyak anda ingin dibayar bila kawasan terumbu karang ini diubah menjadi kawasan konservasi?
2.
Berapa banyak anda ingin dibayar bila anda dimohon untuk tidak merusak terumbu karang ini?
Bandingkan dengan WTP yang mempertanyakan hal ini: berapa besar anda kehilangan pendapatan yang sama dengan perubahan kesejahteraan akibat perubahan terumbu karang menjadi kawasan konservasi? Pemilihan penggunaan konsep WTP dan WTA dalam menilai sumberdaya berkaitan erat dengan status kepemilikan sumberdaya (property right). Pada kasus dimana sumberdaya pesisir telah memiliki sistem penguasaan yang sudah baik, WTA untuk kompensasi kehilangan hak penguasaan menjadi lebih relevan daripada WTP. Secara umum konsep WTP digunakan dalam situasi dimana pengguna sumberdaya tidak secara jelas memiliki sumberdaya tersebut (barang publik, misal terumbu karang). Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa rejim kelembagaan yang ada di wilayah pesisir. 6. Penawaran pasar dan biaya korbanan Estimasi manfaat dari penggunaan sumberdaya pesisir juga mencakup biaya sosial. Pada barang dan jasa yang dijual di pasar sempurna, harga pasar
akan
mencerminkan
biaya
sesungguhnya
dari
masyarakat
untuk
memanfaatkannya dengan alternatif pemanfaatan terbaik. Manfaat bersih yang dapat diturunkan dari alternatif pemanfaatan terbaik disebut biaya korbanan sosial (social opportunity cost) atau harga bayangan (shadow price). Bagi produsen biaya marjinal akan meningkat sejalan dengan jumlah output, karena faktor-faktor teknologi dan karena sumberdaya sebagai bahan proses produksi akan semakin langka. Penawaran pasar dari barang dicerminkan oleh kurva biaya marjinal yang meningkat sejalan dengan jumlah produksi. Surplus produsen adalah perbedaan antara penerimaan dari penjualan produk dengan biaya total produksi, atau biaya korbanan dalam pasar yang sempurna. Surplus produsen umumnya disebut sebagai rente ekonomi (economic rent) atau rente sumberdaya (resource rent) pada kasus sumberdaya alam. Pada kasus sumberdaya pesisir (barang dan jasa) yang tidak diperdagangkan dalam pasar, biaya sosial adalah biaya korbanan dari hilangnya manfaat bagi pengguna. Sebagai contoh, terumbu karang yang diambil untuk bahan bangunan juga dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata, sebagaimana perannya dalam mendukung produksi perikanan. Nilai pemanfaatan tersebut akan lenyap bila terumbu karang diambil, yang mencakup biaya korbanan, paling sedikit sama dengan surplus konsumen yang dihasilkan oleh pemanfaatan untuk rekreasi. Dalam valuasi ekonomi ada kaitan antara biaya dan manfaat, manfaat yang hilang adalah biaya dan biaya yang dapat dihindari adalah manfaat (Dixon et al 1983). 7. Nilai Ekonomi Terumbu Karang Indonesia memiliki sekitar 17.500 km2 ekosistem terumbu karang (Moosa, et al, 1987) tersebar di seluruh wilayah perairan pesisir yang jernih, hangat, beroksigen serta bebas dari padatan terlarut dan aliran air tawar yang berlebihan. Terumbu karang Indonesia sangat beragam dan kaya. Seluruh tipe terumbu karang yang mencakup terumbu karang melingkar, terumbu karang penghadang, atol dan bongkahan terumbu karang (fringing reefs, barrier reefs, atoll, patch reefs) terdapat di perairan laut Indonesia.
Terumbu karang menyediakan berbagai pemakaian langsung dan tak langsung
yang
bermanfaat
bagi
masyarakat
Indonesia,
khususnya
masyarakat pesisir. Pemakaian yang paling dominan dan paling bernilai adalah besarnya hasil yang dapat diperoleh dari sumberdaya perikanan laut yang didukung oleh ekosistem terumbu karang dengan estimasi sebesar 5 2
ton/km (Snedaker and Getter, 1985). Hasil ini tak terbatas pada ikan dan crustacea yang sesungguhnya dipanen dari ekosistem terumbu karang tetapi juga mencakup sejumlah besar varitas dan kuantitas organisme yang bergantung pada ekosistem terumbu karang. Potensi panen lestari (MSY) ikan karang di perairan laut Indonesia diduga sebesar 80.082 ton/tahun (Ditjen Perikanan, 1991). Dengan luas areal terumbu karang Indonesia sekitar 17.500
km2
berarti
potensi
lestari
ikan
karang
di
Indonesia
4,57
2
ton/tahun/km . Perikanan karang komersial dan subsisten memiliki kontribusi yang nyata terhadap ekonomi Indonesia. Masyarakat pesisir, khususnya yang tinggal di pulau-pulau kecil (Nias, Siberut, Kepulauan Seribu, Taka Bone Rare, Tukang Besi dan Padaido) telah memenfaatkan sumberdaya ikan, rumput laut dan sumberdaya biologis lainnya untuk kehidupannya selama berabad-abad. Selanjutnya di beberapa bagian Indonesia, terumbu karang secara tradisional telah dipakai oleh masyarakat pesisir untuk mendukung kehidupannya dengan memanfaatkan berbagai jenis ikan dan invertebrata lainnya (Burbridge and Maragos, 1985). Pada dekade terakhir, keindahan alami dan keunikan terumbu karang menarik jutaan turis domestik dan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Tempat seperti Pulau Nias, Siberut, Kepulauan Seribu, Bunaken, Taka Bone Rate, Gili Trawangan (Lombok Barat), Seram dan Teluk Cendrawasih yang memiliki keindahan terumbu karang menjadi tujuan utama wisatawan. Nilai ekonomis wisata bahari ini sangat tinggi karena tak hanya menghasilkan devisa tetapi juga efek pengganda lainnya seperti perdagangan lokal dan regional, perniagaan, hotel dan restoran. Struktur terumbu karang juga melindungi pulau, pantai yang bernilai, dan kawasan industri dari ganasnya gelombang dan badai dan tenaga alami lainnya di laut. Sebagai tambahan, telah dilaporkan bahwa ekosistem terumbu
karang memiliki peran utama dalam mengurangi pemanasan global karena fungsinya sebagai penangkap karbon yang besar. Penambangan karang telah didokumentasi sebagai bahan konstruksi, pembuatan jalan, dan produksi kapur di berbagai tempat di Indonesia (Praseno dan Sukarno, 1977; Dahuri, 1991). Dari sudut pandang keanekaragaman hayati dapat dikatakan bahwa trumbu karang merupakan ekosistem yang sangat kompleks yang mendukung banyak kehidupan. Terumbu karang telah diidentifikasi memiliki nilai konservasi yang tinggi seperti hutan hujan karena keragaman biologis, secara estetika menarik, dan memiliki fungsi sebagai cadangan keanekaragaman genetika (Hatcher et al, 1990).
8. Teori Valuasi Ekonomi Sumberdaya Wilayah Pesisir Nilai ekonomi total (total economic value = TEV) dari sumberdaya sebagai asset merupakan jumlah dari nilai pakai (use value=UV) dan nilai bukan pemakaian (non use value=NUV) (Pearce and Morran, 1994 dan Barton, 1994). Nilai pakai adalah suatu nilai yang timbul dari pemanfaatan aktual terhadap sumberdaya yang terdapat dalam ekosistem. Nilai pakai terbagi menjadi nilai pakai langsung (direct use value=DUV), nilai pakai tidak langsung (indirect use value=IUV) dan nilai pilihan (option value=OV). Nilai pakai langsung merupakan nilai penggunaan aktual seperti penggunaan perikanan dan kayu dari ekosistem hutan mangrove. Nilai pakai tidak langsung merupakan manfaat yang diturunkan dari fungsi ekosistem seperti fungsi hutan mangrove dalam perlindungan lahan pesisir dari erosi dan dalam penyediaan pakan bagi perikanan lepas pantai. Nilai pilihan adalah nilai yang menunjukkan keinginan individu untuk membayar bagi konservasi sumberdaya pesisir dan laut guna pemakaian masa mendatang seperti pengembangan bahan farmasi dan kultivar pertanian baru. Dengan kata lain, nilai pilihan dapat diartikan sebegai premi asuransi dimana keinginan masyarakat untuk membayar guna menjamin
pemanfaatan masa mendatang dari sumberdaya pesisir dan laut (UNEP, 1993). Nilai bukan pemakaian terdiri dari nilai waris (bequest value=BV) dan nilai eksistensi (existence value=EV). Nilai waris mengukur manfaat individual dari pengetahuan bahwa orang lain akan memperoleh manfaat dari sumberdaya pesisir dan laut di masa mendatang. Nilai eksistensi menggambarkan keinginan masyarakat untuk membayar konservasi sumberdaya pesisir dan laut itu sendiri tanpa mempedulikan nilai pakainya. Contoh nilai eksistensi sumberdaya
pesisir
dan
laut
adalah
kepedulian
individu
terhadap
perlindungan koral biru atau ikan napoleon meskipun ia tidak melihat dan tak akan pernah melihatnya (Randall and Stoll, 1983). Dengan demikian nilai ekonomi total sumberdaya pesisir dan laut dapat dituliskan sebagai berikut: TEV = UV + NUV = (DUV + IUV + OV) + (BV + EV). 9. Metoda Valuasi Pada dasarnya valuasi ekonomi sumberdaya kawasan konservasi terumbu karang meliputi 3 tahap utama, yaitu : (1) identifikasi manfaat dan fungsi keterkaitan antar komponen sumberdaya pesisir dan laut, (2) kuantifikasi seluruh manfaat dan fungsi tersebut ke dalam nilai uang, dan (3) penilaian alternatif alokasi pemanfaatan lahan pesisir. 1.) Identifikasi Manfaat Manfaat yang dapat diperoleh dari kawasan konservasi terumbu karang antara lain: a. Manfaat langsung berupa Perikanan tangkap, Marikultur, Perdagangan Akurium, Kapur, Bahan Obat, Bahan Konstruksi, Genetic Material, Tourism, Penelitian, Pendidikan, dan Estetika. b. Manfaat tidak langsung berupa Penyedia pakan untuk kura-kura dan burung laut, Physical Protection untuk: Garis pantai, Navigasi dan Ekosistem lain. c. Manfaat pilihan berupa Species, habitat dan biodiversity. d. Manfaat eksistensi berupa Habitat terancam punah, species langka dan estetika. e. Manfaat waris berupa Species, habitat dan tradisi (Barton, 1994).
2) Kuantifikasi Manfaat Berikut ini adalah beberapa teknik kuantifikasi manfaat yang dapat digunakan pada kawasan terumbu karang: (a) Perubahan Pendapatan (Change in Productivity) Suatu proyek pembangunan atau pemanfaatan sumberdaya pesisir dapat mempengaruhi produktivitas secara positif atau negative. Analisa ini didasarkan atas situasi dengan proyek dan tanpa proyek. Misalkan, bila proyek pembukaan lahan mangrove menyebabkan penurunan hasil tangkapan ikan 20% pertahun maka proyek ini menimbulkan kerugian ekonomi setara dengan hilangnya hasil produksi sebesar 20% per tahun. (b) Kehilangan Pendapatan (Lost of Earning) Proyek
pemanfaatan
lahan
pesisir
seringkali
mengakibatkan
kemunduran mutu lingkungan dalam berbagai bentuk. Hal ini dapat menimbulkan dampak berupa menurunnya kesehatan penduduk dan kualitas kerja. Bila dampak ini menyebabkan penduduk harus mengeluarkan
biaya
tambahan pemeliharaan kesehatan
Rp
50.000,00/kapita/tahun maka nilai jasa lingkungan adalah Rp 50.000, 00/kapita/tahun. Contoh lain, bila dampak ini menyebabkan kematian seorang laki-laki berumur 30 tahun yang berpeluang hidup sampai 60 tahun dengan pendapatan Rp 20.000,00/hari, maka nilai jasa lingkungan peisisr adalah (Rp 20,000/Hari x 30 hari/bulan x 12 bulan/hari x 30 tahun) = Rp 226.000,00. Asumsi dapat bekerja selama 30 tahun dengan penghasilan tidak berutah. (c) Biaya Terluang (Opportunity cost) Adalah hasil keuntungan yang dapat diperoleh dari alternative investasi yang diabaikan. Metoda ini dapat dipakai untuk menghitung nilai
ekonomi suatu proyek pemanfaatan lahan pesisi yang tidak dapat diukur dengan menggungkan nilai pasar (d) Biaya Preventif (Preventive Expenditure) Adalah biaya yang diperlukan untuk mencegah terjadinya dampak lingkungan yang merugikan. Contoh limbah organic yang terbuang dari industri
pengalengan
ikan
atau
industri
cold
storage
dapat
menyebabkan penurunan kualitas air tempat pembuangan limbah tersebut. Biaya pengolahan air limbah (waste water treatment cost), misalkan Rp 1 milyar, agar tidak mencemari lingkungan atau tidak melampaui baku mutu, dapat dianggap sebagai nilai kerugian yang diakibarkan oleh pembuangan limbah organik tersebut (e) Biaya Properti (Hedonic Price Method) Teori dasarnya adalah adanya keterkaitan antara permintaan atau produksi komoditi yang dapat dipasarkan (Marketable commodity) dengan yang tidak dapat dipasarkan (non-market able commodity). Contoh: (1) hasil tangkapan ikan dalam suatu area tertentu merupakan fungsi dari kualitas perairan, (2) Nilai keindahan alam dan udara bersih suatu pantai dapat dinilai melalui harga rumah tinggal yang berlokasi sesuai dengan criteria yang dimaksud. Dengan kata lain, harga rumah di suatu lokasi merupakan fungsi dari kualitas udara dan keindahan alamnya. Langkah pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 1. Identifikasi kualitas lingkungan, issu penting ketersediaan data sekunder. 2. Tentukan cara pengukuran kualitas l;ingkungan (bising dengan db, udara dengan kandungan partikulat, SO2, air dengan BOD, COD dll.) 3. Spesifikasi fungsi persamaan hedonic. 4. Pengumpulan data 5. Pengolahan data 6. Interpretasi 7. Pembuatan Laporan
(f) Perbedaan Upah 1. Teori dasar menyatakan: (1) pada pasar bersaing sempurna permintaan tenata kerja setara dengan nilai produk marjinal, (2) pemasokan tenaga kerja berbeda dari satu dengan tempat lain karena perbedaan kondisi dan kualitas lingkungan kerja, (3) pekerja dapat memilih tempat pekerjaannya dengan leluasa tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. 2. Contoh, seorang pekerja pabrik pengalengan ikan yang berlokasi di suatu daerah tercemar (udara, air dll.) bersedia dibayar Rp 30.000/hari. Seorang pekerja lainnya bekerja di pabrik pengalengan ikan yang berlokasi di suatu tempat yang tidak tercemar bersedia hanya dibayar Rp 15.000/hari. Perbedaan sebesar Rp 15.000 merupakan nilai kualitas lingkungan tersebut. (g) Biaya Perjalanan (Travel Cost Method) •
Dapat digunakan untuk menilai daerah tujuan wisata alam
•
Dilakukan dengan cara survei biaya perjalanan dan atribut lainnya terhadap responden pengunjung suatu obyek wisata.
•
Biaya perjalanan total merupakan biaya perjalanan PP, makan dan penginapan.
•
Melalui survey ini kurva permintaan dan surplus konsumne dapat ditentukan.
•
Surplus konsumen merupakan nilai ekonomi lingkungan obyek wisata tersebut.
(h) Proksi Terhadap Harga Pasar Dapat digunakan untuk menilai jasa lingkungan dan SDA yang memiliki korelasi erat dengan komoditas lain yang dapat dipasarkan. Misal, nilai ranting mangrove sebagai kayu bakar dapat diduga dengan harga minyak tanah.
(i) Biaya Pengganti Dapat digunakan untuk menilai ekosistem yang telah rusak. Nilai kerusakan suatu ekosistem terumbu karang ekuivalen dengan biaya pembuatan terumbu karang buatan. Nilai hutan mangrove sebagai tempat pemijahan benur ekuivalen dengan biaya pembuatan tempat pemijahan. (j) Metoda Kontingen (Contingen Valuation Method-CVM) Adalah salah satu metoda valuasi melalui survey langsung mengenai penilaian responden secara individual dengan cara menanyakan kesediaan untuk membayar (willingness to pay) terhadap suatu komoditi lingkungan atau terhadap suaru sumber daya yang non marketable. N ndikatakan contingent, karena pada kondisi tersebut responden seolah-olah dihadapkan pada pasar yang sesungguhnya dimana sedang terjadi transaksi. Metoda ini selain dapat digunakan untuk mengkuantifikasi nilai pilihan, nilai eksistensi dan nilai pewarisan juga dapat digunakan untuk menilai penurunan kualitas. Ada 4 macam tipe pertanyaan, yaitu (1) Direct Question Method disebut juga pertanyaan terbuka, (2) Bidding Game, (3) Payment Card, (4) Take it or leave it. Ada lima macam (sumber) bias yang perlu diwaspadai, yaitu (1) strategic bias, (2) starting point bias, (3) hyphotetical bias, (4) sampling bias. (5) commodity specification bias. Prosedur Pelaksanaan Survei CVM terdiri dari 10 tahap, yaitu: 1. Identifikasi issu atau dampak lingkungan yang akan dinilai 2. Identifikasi populasi yang terkena dampak atau yang memanfaatkan sumberdaya tersebut atau yang mengerti betul. 3. Tetapkan prosedur survey, kapan dan dimana. 4. Tentukan cara sampling dan pemilihan sample. 5. Disain kuisioner meliputi jenis dan isi pertanyaan. 6. Melakukan pelatihan terhadap surveyor mengenai tata cara survey.
7. Lakukan uji pendahuluan kuisioner (pretes) untuk meminimalkan bias yang mungkin terjadi 8. Pelaksanaan survey dan ekstraksi data 9. Pengolahan data. 10. 10.Penulisan laporan Berikut ini contoh penerapan teknik kuantifikasi manfaat pada kawasan terumbu karang: 1.
Pelindung pantai: Replacement cost
untuk terumbu buatan atau
pembuatan breakwater pelindung pantai 2.
Biodiversitas: Contingent valuation untuk mempertahankan habitat
3.
Fishing ground: Change in Production atau Effect on productivity (EOP) terhadap kegiatan perikanan tangkap.
4.
Mariculture: Effect on productivity (EOP) terhadap kegiatan mariculture.
5.
Tourism: Travel cost method (TCM) dari kegiatan wisata bahari.
6.
Construction material dan sumber kapur: Surrogate goods (market proxy) dari material konstruksi.
7.
Research and education: Contingent valuation terhadap kepentingan penelitian dan pendidikan
8.
Genetic and drugs: Surrogate market dengan kemungkinan penemuan baru (probality of discoveries)
3) Penilaian Alternatif Alokasi Pemanfaatan Lahan Pesisir Penilaian
alternatif
alokasi
pemanfaatan
terumbu
karang
dengan
menggunakan Cost-Benefit Analysis (CBA), yang merupakan net present value dengan menghitung manfaat yang diperoleh dari penggunaan terumbu karang, termasuk manfaat eksternalitas, dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh manfaat dari penggunaan terumbu karang, termasuk
biaya
eksternalitas,
dalam
kurun
mempertimbangkan faktor diskonto (discount rate).
waktu
tertentu
serta
10. Pengembangan Masyarakat Pesisir Konsep pengembangan masyarakat pesisir merefleksikan karakteristik wilayah pesisir, karakteristik masyarakat pesisir dan pengelolaan wilayah pesisir disatu pihak; dan konsep pengembangan masyarakat secara umum. Jadi terjadi irisan (intersection) antara komponen-komponen tersebut, sehingga secara spesifik dapat membedakan antara pengembangan masyarakat petani atau masyarakat pedalaman lainnya. Konsep pengembangan masyarakat (community development) merupakan konsepsi yang dinamis, dimana pada awalnya masih sering dipertukarkan dengan istilah community work, community organisation, community action, community practice maupun community change (Ife, 2002), dimana konsep pengembangan masyarakat juga dapat dipandang dari sisi proses (Piterson, 1979), maupun pada sisi dinamika perubahan perubahan perencanaan (Wileden, 1970) atau bahkan sebagai proses, metode, program atau gerakan (Sanders,
1958).
Sejalan
dengan
sejarahnya,
maka
pengembangan
masyarakat juga mengalami evolusi pemahaman yang dituangkan dalam konsepsi-konsepsinya,
baik
dalam
hal
proses
maupun
keterlibatan
kelembagaan. Konsep PBB (1960) menyatakan pengembangan masyarakat adalah proses yang memfasilitasi usaha yang dilakukan masyarakat sendiri dipadukan dengan kewenangan pemerintahnya untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Sementara Poston (1962) membawa konsep perspektif internasional dan nasional yang luas menyangkut aktivitas populasi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan. Seperti halnya pada konsepsi sebelumnya, Brokensha dan Hidge (1968) menggaris bawahi adanya pergerakan yang terarah dan bersifat partisipatif dengan inisiatif oleh masyarakat. Secara lebih tajam dan jelas tercermin dalam konsep Cristenson dan Robinson (1980), bahwa dalam proses pengembangan masyarakat terjadi kerjasama masyarakat dalam bingkai pembagian keputusan untuk membangun inisiatif bersama.
Pada fase berikutnya, keterlibatan masyarakat juga tetap disinggung (Twelvetrees, 1991). Sementara untuk kasus di Indonesia, van Beers dan Colley (1972) dalam kepentingan membangun persepsi tentang proses pengembangan masyarakat di Pulau Jawa, menekankan adanya terminologi membantu diri sendiri (assisted self help). Dalam kerangka yang lebih global dan lebih kini Ife (2002) mengajukan pengertian bahwa pengembangan masyarakat adalah suatu proses membangun atau membangun kembali struktur masyarakat dengan cara baru yang lebih memungkinkan untuk mengubungkan,
mengorganisasikan
kehidupan
sosial
dan
memenuhi
kebutuhan manusia. Telaah konsepsi juga menunjukan secara historis terjadi perubahan keterlibatan kelembagaan serta cakupan. Namun demikian, konsepsikonsepsi
tersebut
menunjukan
konsistensi
pelibatan
proses
dalam
pengembangan masyarakat seperti kerterlibatan masyarakat (partisipasi), kerjasama, proses/ kegiatan terencana serta aspek intervensi (sosial, ekonomi dan budaya) dan tujuannya meningkatkan taraf hidup. Sehingga dalam konsepsi pengembangan masyarakat dimanapun, terminologi tersebut harus menjadi bagian yang elementer. Seperti telah disebutkan diawal, maka konsep pengembangan masyarakat pesisir juga harus merefleksikan konsepkonsep besar tersebut. Secara umum, pengembangan masyarakat pesisir adalah proses partisipatif yang terencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. Secara praktis, pihak yang dapat dan mampu untuk mengembangkan masyarakat pesisir terdiri dari banyak pihak, baik pemerintah, lembaga masyarakat, perguruan tinggi atau perusahaan (swasta). Oleh karena itu, dalam
kaitan
dengan
pengetrian
pengembangan
masyarakat
perlu
ditambahkan unsur pelaku yang jelas. Untuk mengakomodasikan kepentingan ini, maka pengertian pengembangan masyarakat pesisir dapat dinyatakan sebagai : “upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir secara partisipatif yang terencana”
Berdasar pada pengertian ini, maka terdapat unsur-unsur pokok yang perlu dielaborasi lebih lanjut. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur partisipatif, terencana dan meningkatkan kualitas hidup. Partisipatif dalam konsep ini mempersyaratkan bahwa sasaran program terlibat baik dalam proses perencanaan sampai dengan evaluasi. Namun demikian, evaluasi yang melibatkan masyarakat, dilakukan pada program dan komponen program yang telah direncanakan dan disepakati oleh masyarakat. Sementara itu, terencana, menunjukkan bahwa program pengembangan masyarakat adalah kegiatan yang telah terencana sebelumnya, sehingga dapat
menjamin keberlanjutan hasil program. Sedangkan
pengertian
meningkatkan kualitas hidup masyarakat merupakan konsepsi yang luas, yang idealnya mencakup pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh karenanya secara umum, pengembangan masyarakat pesisir mencakup kegiatan phisik dan non phisik, dimana intervensi program pada masyarakat dapat dikelompokan menjadi infrastruktur (fisik dan non fisik), pelayanan dan pengembangan kapasitas. 11. Prinsip-prinsip Pengembangan Masyarakat Pesisir Secara
teoritis,
pendekatan
program
pengembangan
masyarakat
dikelompokan dalam dua kelompok besar (Twelvetrees, 1991 dalam Suharto, 2005)
yaitu
profesional
(tradisional,
netral,
teknikal)
dan
radikal
(transformasional). Kedua pendekatan tersebut mempunyai perspektif dan tujuan yang berbeda. Pada pendekatan profesional perspektifnya adalah merawat, mengorganisasikan dan membangun masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan inisiatif masyarakat, serta memperbaiki pelayanan sosial pada kelas sosial yang ada. Sementara pada pendekatan radikal lebih ditekankan pada aksi masyarakat, baik berdasar kelas, jender atau
ras
untuk
meningkatkan
kesadaran,
memecahkan
masalah
ketertindasan dan membangun strategi dan kerjasama melakukan perubahan sosial. dan kelompok. Secara
konseptual,
model
pengembangan
masyarakat
juga
dapat
dikelompokan menjadi pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial
dan aksi sosial (Rothman, 1968 dalam Suharto, 1997), dimana masingmasing model mempunyai indikator dan tujuan yang berbeda pada setiap parameternya. Namun pada prakteknya, ketiga model tersebut saling berinteraksi satu sama lain di lapangan. Meski, secara de jure sumberdaya di wilayah pesisir tergolong controlled access, pada kenyataannya secara de facto sebagian sumberdaya yang berada di wilayah pesisir bersifat terbuka atau dapat dimanfaatkan oleh siapapun (open access resources), sehingga pemanfaatannya seringkali menimbulkan konflik. Peningkatan jumlah pemanfaat sumberdaya (user) dan semakin terbatasnya sumberdaya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir sebagai pengguna sumberdaya tersebut. Pengaturan kuantitas pemanfaatan sumberdaya agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan seringkali tidak berhasil akibat sulitnya mengatur pengguna sumberdaya yang bersifat open access. Berdasarkan uraian tersebut, program pengembangan masyarakat harus didukung oleh pembentukan kelembagaan
yang
mampu
mengatur
pemanfaatan
sumberdaya.
Kelembagaan yang dimaksud tidak harus kelembagaan baru, tetapi dapat menggali dan menghidupkan kembali kelembagaan lokal (local wisdom) yang pernah ada dalam mengatur pemanfaatan sumberdaya pesisir. Sumberdaya pesisir, terutama sumberdaya hayati perairan, merupakan sumberdaya yang dinamis dalam ruang dan waktu. Ini berarti ketersediaan sumberdaya hayati pesisir bersifat musiman karena proses rekruitmen dan migrasi. Proses rekruitmen pada berbagai jenis sumberdaya hayati pesisir yang berbeda waktu menyebabkan masyarakat pesisir harus menyediakan teknik pemanfaatan sumberdaya yang berbeda antar waktu. Migrasi sumberdaya
hayati
pesisir
menyebabkan
keterbatasan
ketersediaan
sumberdaya pada tempat dan kurun waktu tertentu serta keterbatasan jangkauan pengelolaan sumberdaya. Sifat sumberdaya pesisir sebagaimana yang telah diuraikan tersebut mengakibatkan resiko yang relatif tinggi harus dihadapi masyarakat pesisir dalam pemenuhan kebutuhannya. Struktur masyarakat pesisir seringkali terkait dengan penguasaan modal sehingga hampir seluruh kegiatan masyarakat pesisir dikendalikan oleh
pemilik modal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pola hubungan masyarakat pesisir seperti ini terlihat dalam bentuk hubungan patron klien yang
umumnya
mengikat sangat
kuat
sehingga
intervensi
program
pemberdayaan masyarakat harus menyentuh kedua lapisan masyarakat pesisir tersebut. Selain sebagai penguasa modal, lapisan masyarakat atas (patron) juga berperan sebagai penanggung resiko (risk taker) dalam pemanfaatan
sumberdaya
pesisir.
Kegagalan
usaha
pemanfaatan
sumberdaya hayati pesisir ditanggung oleh pemilik modal, walaupun kemudian dihitung dalam bagi hasil secara tidak langsung pada usaha berikutnya. Sifat
sumberdaya
pesisir
dan
pola
hubungan
masyarakat
pesisir
sebagaimana diuraikan di atas telah membentuk kebiasaan cash and carry dalam masyarakat pesisir. Usaha pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan harus menghasilkan uang sedapat mungkin pada saat yang bersamaan atau dalam tempo secepat mungkin. Tidaklah mengherankan bila di beberapa daerah pesisir terdapat kegagalan dalam program pengalihan mata pencaharian berbasis budidaya karena mengharuskan waktu tunggu yang cukup lama. Namun demikian, kegiatan pengolahan sumberdaya primer seperti pengolahan ikan menjadi ikan kering dan pengolahan kelapa menjadi kopra, mampu menghasilkan uang dalam waktu relatif cepat sehingga menjadi harapan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat pesisir. Ife (2002) mengembangkan prinsip-prinsip dasar pengembangan masyarakat secara umum yang meliputi domain yang sangat luas, dimana prinsip-prinsip tersebut asar dapat dikelompokan menjadi prinsip ekologis, keadilan sosial, unsur lokal, memperhatikan proses dan sesuai dengan prinsip nasional dan global.
Secara
mendasar,
pengembangan
masyarakat
pesisir
harus
memenuhi kriteria-kriteria umum yang menyentuh aspek : a. Filosofis : menyentuh prinsip-prinsip dasar pengembangan masyarakat (ekololgis, keadilan sosial, memasukan unsur lokal, memperhatikan proses sesuai dengan prinsip lokal (nasional) dan global). b. Yuiridis : sesuai dengan regulasi yang ada c. Sosiologis : dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan gejolak.
Berdasarkan kerangka pemikiran kriteria umum diatas serta adanya rujukan prinsip dasar yang dikembangkan oleh Ife (2002), maka pengembangan masyarakat pesisir dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut : 1. Partisipatif; menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran serta baik pada tahap perencanaan, pengorganisasian, maupun pengawasan/ pengendalian dalam pelaksanaan program. 2. Berkelanjutan : menjamin kelangsungan aktivitas dari pengembangan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai lokal dan daya dukung sosial, sumberdaya dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara gradual. 3.
Kontinuitas:
program
pengembangan
masyarakat
pesisir
bersifat
terencana dan terus menerus serta saling terkait antar periode waktu pelaksanaan (multi years). 4. Akuntabilitas; pengembangan masyarakat pesisir dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara substansi keilmuan maupun dan mekanisme administrasi. 5. Keterpaduan dan kemitraan; mensinergikan program pengembangan masyarakat dengan program-program yang dikembangkan pemerintah maupun lembaga masyarakat lainnya yang sejalan dengan misi pengembangan masyarakat pesisir. 6. Holistik : meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat pesisir (ekologis, sosial, ekonomi dan budaya). 7.Pemberdayaan
:
adalah
mendukung
masyarakat
pesisir
untuk
mendapatkan sumberdaya, kesempatan, ekspresi, pengetahuan dan keterampilan
untuk
meningkatkan
kapasitasnya
agar
mampu
menentukan masa depannya dan dapat berpengaruh pada kehidupan masyarakatnya. 8. Kepastian hukum; program pengembangan masyarakat pesisir tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
12. Contoh Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Terumbu Karang: Program Rehabilitasi Karang dan Perlindungan Fungsi Kawasan Konservasi Taman Nasional Kepulauan Seribu Secara Mandiri Kelurahan Pulau Panggang merupakan salah satu produsen karang dan ikan hias. Namun masuknya Kelurahan Pulau Panggang dalam Zona Taman Nasional Kepulauan Seribu menyebabkan dilarangnya pengambilan karang hias langsung dari alam. Adanya larangan tersebut menyebabkan terjadinya pengambilan karang illegal dan perselisihan antara nelayan karang hias dengan pihak Balai TNKS. Mengatasi keadaan ini TNKS mengadakan sebuah program rehabilitasi karang. Program rehabilitasi karang secara mandiri ini merupakan salah satu program yang diadakan Balai TNKS dengan melibatkan kerjasama antara pihak swasta, masyarakat dan pihak Balai TNKS dalam merehabilitasi karang yang telah rusak di Zona Pemukiman Taman Nasional Kepulauan Seribu. Adapun kegiatannya dilakukan dengan melakukan rehabilitasi alami dan semi alami. Kegiatan tersebut dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat melalui usaha budidaya karang untuk komersial. Penetapan lokasi transplantasi rehabilitasi karang alami dan semi alami dilakukan oleh Balai TNKS, berdasarkan pertimbangan masyarakat dan pihak terkait lainnya. Usaha budidaya ini dilakukan dengan menggunakan teknik transplantasi karang, dimana masyarakat memberikan iklim kondusif kepada karang induk sehingga karang induk dapat spawning dan menyebarkan bakal anakan disekitarnya. Kemudian karang induk dipotong sehingga menghasilkan fragmen anakan karang generasi pertama yang akan diperdagangkan. Setelah 6 kali propagasi kemudian karang induk dikembalikan atau dilepas ke alam terutama pada daerah yang sangat rusak atau rusak. Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan pembudidaya dalam program rehabilitasi ini pihak swasta berperan dalam penyediaan modal, teknologi dan pasar. Hasil yang diperoleh dari 4 model skala usaha diperoleh sebagai berikut:
a.
Skala Usaha 1 dengan total biaya sebesar Rp 16.112.852,40, penerimaan sebesar Rp 18.136.363,44, dan keuntungan sebesar Rp 2.023.511,04,
b.
Skala Usaha 2 dengan total biaya sebesar Rp 18.220.749,84, penerimaan sebesar Rp 22.750.000,00, dan keuntungan sebesar Rp 4.529.250,16,
c.
Skala Usaha 3 dengan total biaya sebesar Rp 28.289.070,40, penerimaan sebesar Rp 36.000.000,00, dan keuntungan sebesar Rp 7.710.929,60,
d.
Skala Usaha 4 dengan total biaya sebesar Rp 51.225.450,00, penerimaan sebesar Rp 72.000.000,00, dan keuntungan sebesar Rp 20.774.550,00.
Secara umum usaha budidaya ini belum berjalan seperti yang diharapkan dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan baik dari aspek teknis, ekonomi dan sosial. Permasalahan teknis diantaranya adalah : 1. Masih terdapat nelayan pembudidaya yang mengambil bibit diatas ketentuan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 30% dari karang donor. Pengambilan bibit lebih dari 30% karang donor menyebabkan kerusakan bahkan kematian terhadap karang donor. Beberapa pembudidaya yang melakukan hal tersebut biasanya untuk mempermudah dan menghemat biaya, tetapi hal ini justru malah akan merusak sumberdaya terumbu karang.
Oleh
karena
itu,
dibutuhkan
pengawasan
lebih
dalam
pengambilan karang donor ini. 2.
Dalam pemilihan lokasi. Terdapat nelayan yang membudidayakan karang terlalu jauh dari lokasi sehingga sering terjadi kehilangan dan beberapa nelayan membudidayakan pada daerah yang tidak terlindung dari gelombang.
3.
Ditemukan pada penandaan karang karena banyak ditemukan karang tak bertaging pada beberapa pembudidaya, hal ini akan mempersulit dalam pengawasan karena akan menimbulkan ketidakjelasan waktu tanam karang tersebut.
4.
Mengenai
pemeliharaan
pemeliharaan
dimana
terdapat
beberapa
pembudidaya yang kurang merawat karangnya sehingga menimbulkan tingkat kematian karang dalam jumlah besar. Kemudian mengenai umur tanam karang seperti pada beberapa responden masih terdapat karang yang telah ditanam sesuai ukuran jual dan diambil sebelum waktu panen.
5.
Dalam hal pengepakan, sebagian besar nelayan menggunakan cara pengepakan tanpa kantong plastik sedangkan cara pengepakan ini mengakibatkan banyaknya karang yang rusak ketika sampai ke perusahaan mitranya dan ini menyebabkan banyak karang terbuang dan tidak laku untuk dipasarkan. Namun, kekurangan packing dengan kantong plastik adalah memakan biaya cukup besar, terutama dalam biaya packing serta ongkos kirim. Hal tesebut disebabkan pola pengepakan yang memakan banyak tempat. Namun secara ekonomi justru dengan pengepakan yang baik produksi karang lebih efisien dan efektif karena karang hasil budidaya tidak akan stress dan rusak sehingga tingkat kematian karang akan menurun dan karang lebih berkualitas.
Keberhasilan usaha budidaya di Kelurahan Panggang ini tidak hanya dapat dilihat secara teknis atau ekonomi. Suatu usaha budidaya dapat dikatakan berhasil juga dilihat dari aspek sosialnya berupa hubungan sosial masyarakat dengan pihak perusahaan serta dengan pihak lembaga atau Balai TNKS. Jika dilihat dari aspek sosial program rehabilitasi memiliki beberapa kekurangan terutama dalam pola hubungan antara perusahaan karang hias sebagai bapak angkat dengan nelayan pembudidaya. Hal ini merupakan salah satu faktor yang dialami oleh beberapa nelayan pembudidaya sehingga tidak dapat menjalankan usaha budidaya karang. Hubungan sosial antara nelayan dan perusahaan yang bermasalah di Kelurahan Panggang pada dasarnya dikarenakan rasa ketidak percayaan. Rasa ketidak percayaan muncul karena kurangnya keterbukaan dan komunikasi antara nelayan dan pembudidaya. Sehingga hubungan patron-klien tanpa rasa kepercayaan dan komunikasi yang kuat malah hanya akan merugikan pihak nelayan pembudidaya sebagai klien yang membutuhkan patron dalam membangun usaha.
Daftar Pustaka Barton, D. N. 1994. Economic Factors and Valuation of Tropical Coastal Resources. SMR report 14/94. Centre for Studies of Environment and Resources, University of Bergen, Norway. Bunce, L. L., and Kent R. Gustavson. 1998. Coral reef valuation: a rapid socioeconomic assessment of fishing, water-sports, and hotel operations in the Montego bay marine park, Jamaica and an analysis of reef management implications. World Bank Research Committee Project #RPO 681-05 Cesar, H. S. J. 1996. Economic Analysis of Indonesian Coral Reefs. Working Paper Series. World Bank, Washington DC. Ministry of Marine Affair and Fisheries Republic of Indonesia (MMAF). 2001. Country Status Overview (CSO): Exploitation and Trade of Reef Fishery in Indonesia. MMAF, International Marine Alliance (IMA) and Telapak Foundation. Jakarta. Suharsono. 2001. Condition of Coral Reef Resource in Indonesia. Oceanological Research and Development Centre, Indonesian Science Agency. Paper presented in International Workshop on the Trade in Stony Corals: Development of sustainable management guidelines. Jakarta, April 9-12, 2001. Spurgeon, J. P. G. 1992. The economic valuation of coral reefs. Mar. Poll. Bull. 24 (11): 529536. ©Elsevier Science Ltd. Pergamon. Wallace, C. C., Z. Richards, and Suharsono. 2001. Regional Distribution Patterns of Acropora and Their Use in the Conservation of Coral Reefs in Indonesia. Indonesian Journal of Coastal and Marine Resources. 4(1):40-58 Agustono. 1996. Nilai Ekonomi Hutan Mangrove bagi Masyarakat (Studi Kasus di Muara Cimanuk, Indramayu). Tesis Magister Sains (Tidak Dipublikasikan). Program Pascasarjana IPB. Bogor. Barton, D. N. 1994. Economic Factors and Valuation of Tropical Coastal Resources. SMR report 14/94. Center for Studies of Environment and Resources, University of Bergen. Norway. Burbridge, P. R. and J. E. Maragos. 1985. Coastal Resources Management and Environmental Assesment Needs for Aquatic Resources development in Indonesia. International Institute for Environment and Development. Washington DC. USA. Dahuri, R., J. Rais, S. P. Ginting dan M. J. Sitepu. 1996. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. PT Pradnya Paramita. Jakarta. Dixon, J. A. dan M. M. Hufschmidt. 1991. Teknik Penilaian Ekonomi terhadap Lingkungan. Suatu Buku Kerja Studi Kasus. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
Fahrudin, Achmad. 1996. Analisis Ekonomi Pengelolaan Lahan Pesisir di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Tesis Magister Sains (Tidak Dipublikasikan). Program Pascasarjana IPB. Bogor. Lindeboom, H. J. and J. J. Sandee. 1989. Production and Consumption of Tropical Seagrass Fields in Easterm Indonesia. Measured with Bell Jars and Microelectrodes. Netherland Journal of Sea Research. 23: 181-190. Mann, K. H. 1982. Ecology of Coastal Waters: A System Approach. Blackwell Scientific Publ. Univ. of Calif. Press, Los Angeles
Submit Comment
