DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN DAN WISATA ALAM Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 7 Jalan. Jend. Gatot Subroto Senayan Telp/Fax. (021) 5720229 Jakarta Pusat-10270
Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Bogor, Telp. (0251) 324013
PEDOMAN KRITERIA DAN INDIKATOR PEMBERDAYAAN MAYARAKAT DI SEKITAR KAWASAN KONSERVASI
DIPA BA-69 DIREKTORAT JENDERAL PHKA TAHUN 2007
Bogor,
Desember 2007
KATA PENGANTAR
Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi merupakan segala upaya yang bertujuan untuk terus meningkatkan keberdayaan masyarakat di sekitar
kawasan
konservasi,
untuk
memperbaiki
kesejahteraannya
dan
meningkatkan partisipasi mereka dalam segala kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, secara berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kelestarian kawasan konservasi, maka perlu disusun ”Pedoman Kriteria dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi”. Menuju kesempurnaan adalah suatu proses. Untuk itu apabila dalam penerapan Kriteria dan Indikator ini masih menemui kendala, maka masukan dari para pelaku pemberdayaan masyarakat akan merupakan penyempurnaan dari buku ini. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan Pedoman Kriteria dan Indikator ini, kami ucapkan terima kasih.
Bogor,
Desember 2007
Direktur
DR. Hilman Nugroho NIP. 710005945
Ped-K&I-Final-bgt
i
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .............................................................................................. i DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii I.
PENDAHULUAN...........................................................................................1 A. Latar Belakang ........................................................................................1 B. Maksud dan Tujuan.................................................................................2 C. Sasaran ...................................................................................................2 D. Batasan dan Pengertian ..........................................................................3
II.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR KAWASAN KONSERVASI ..............................................................................................5 A. Dasar Hukum ..........................................................................................5 B. Lokasi ......................................................................................................7 C. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.........................................................8 D. Strategi ....................................................................................................8 E. Prinsip-Prinsip .........................................................................................9
III.
KRITERIA DAN INDIKATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ..............11 A. Menetapkan K&I....................................................................................11 B. Unsur-unsur K&I....................................................................................12
IV.
PENILAIAN KRITERIA DAN INDIKATOR .................................................22
V.
PEMANTAUAN PELAKSANAAN KRITERIA DAN INDIKATOR .................32
VI.
P E N U T U P ............................................................................................33
Ped-K&I-Final-bgt
ii
I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berdasarkan
Undang-undang
No.
5
Tahun
1990
tentang
Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam pasal 37 ayat 1 disebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam konservasi sumbedaya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan behasil guna. Lebih lanjut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi (Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru) diarahkan kepada pemanfaatan yang bersifat multi-fungsi, dengan memperhatikan aspek ekologis, ekonomi, sosial dan budaya, serta dengan melibatkan dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi. Sampai saat ini pengelolaan kawasan konservasi masih dihadapkan pada permasalahan klasik yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya hutan. Hal tersebut dikarenakan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan. Kondisi seperti ini akan terus berlangsung bilamana tingkat kesejahteraan masyarakat tidak berubah ke tingkat yang lebih baik lagi. Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan juga akan sulit terwujud, jika tidak diimbangi/dibarengi upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraannya. Upaya mensejahterakan masyarakat yang diselenggarakan oleh Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wista Alam, Ditjen PHKA saat ini, dilakukan melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, dalam rangka: (1) Melakukan
upaya-upaya
konservasi
sumberdaya
alam hayati dan
ekosistemnya. Ped-K&I-Final-bgt
1
(2) Meningkatkan ekonomi masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan konservasi, melalui pendayagunaan potensi yang ada. (3) Menggali, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya yang mendukung upaya-upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Oleh karena itu untuk memberikan penilaian, pengukuran dan pemantauan (terkait dengan kuantitatif, kualitatif dan deskriptif) atas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, maka perlu disusun ”Pedoman Kriteria dan Indikator (K&I) Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi”.
B. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya pedoman ini adalah; sebagai pedoman/acuan bagi pengelola kawasan konservasi dalam memfasilitasi dan mengembangkan perangkat (K&I) yang sederhana, mudah dimengerti dan dipahami yang dibangun atas dasar ilmu pengetahuan, dan pengalaman pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi dengan melibatkan masyarakat setempat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tingkat evaluasi/pemantauan. Tujuannya adalah; untuk merumuskan ketentuan-ketentuan dan pedoman teknis (juklak, juknis) penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
C. Sasaran Sasaran pedoman adalah: 1. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat
mulai dari proses
perencanaan, pelaksanaan sampai monev. Ped-K&I-Final-bgt
2
2. Meningkatnya partisipasi para pihak terkait (stakeholders) baik di tingkat pusat maupun daerah dalam pemberdayaan masyarakat; 3. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat yang mendukung pengelolaan kawasan konservasi.
D. Batasan dan Pengertian 1.
Aksesibilitas, adalah kemudahan yang disediakan guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
2.
Hutan konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
3.
Indikator, adalah
atribut kuantitatif dan atau kualitatif dan atau
deskriptif yang apabila diukur atau dipantau secara periodik menunjukkan arah perubahan. 4.
Kawasan konservasi, adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, termasuk wilayah perairan/laut.
5.
Kriteria,
adalah
kondisi/aspek/ukuran
yang
terkait
dengan
pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, yang menjadi dasar penilaian atas pengelolaan kawasan konservasi. Suatu kriteria diikuti oleh serangkaian indikator yang berkaitan. 6.
Masyarakat setempat, adalah penduduk yang bermukim di dalam dan sekitar hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan dapat berpengaruh terhadap kelestarian hutan.
Ped-K&I-Final-bgt
3
7.
Parameter, adalah data atau informasi yang diperlukan untuk menilai indikator.
8.
Partisipatif, artinya dalam keseluruhan tahapan proses pembangunan kehutanan
(pengambilan
pemantauan
dan
evaluasi
keputusan, dan
perencanaan,
pemanfaatan
hasil
pelaksanaan, pembangunan)
memberikan kesempatan dan kedudukan yang setara dan dilaksanakan bersama masyarakat setempat. 9.
Pemberdayaan masyarakat, adalah segala upaya yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, agar mampu terus mengembangkan daya atau potensi yang dimiliki, demi perbaikan mutu-hidupnya, secara mandiri dan berkelanjutan.
10. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, adalah segala upaya yang bertujuan untuk terus meningkatkan keberdayaan masyarakat
di
sekitar
kawasan
konservasi,
untuk
memperbaiki
kesejahteraannya dan meningkatkan partisipasi mereka dalam segala kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, secara berkelanjutan.
Ped-K&I-Final-bgt
4
II. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR KAWASAN KONSERVASI A. Dasar Hukum 1.
Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2.
Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
3.
Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4.
Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
5.
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6.
Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
7.
Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.
8.
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
9.
Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Pelestarian Alam dan Kawasan Suaka Alam.
10. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. 11. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. 12. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Ped-K&I-Final-bgt
5
13. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. 14. Keputusan Menteri Kehutanan No. 390/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Kerjasama di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 15. Peraturan
Menteri
Kehutanan
No.
P.01/Menhut-II/2004
tentang
Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan atau Sekitar Hutan dalam rangka Social Forestry. 16. Peraturan
Menteri
Kehutanan
No.
P.
19/Menhut-II/2004
tentang
Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 17. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 456/Menhut-II/2004 tentang 5 (lima)
Kebijakan
Prioritas
Bidang
Kehutanan
Dalam
Program
Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu. 18. Peraturan
Menteri
Kehutanan
No.
P.
13/Menhut-II/2005
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan. 19. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 43/Kpts/DJ-VI/1997 tanggal 3 April tahun 1997 tentang Pedoman Pengembangan Daerah Penyangga. 20. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 44/Kpts/DJ-VI/1997 tanggal 3 April tahun 1997 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Pembinaan Daerah Penyangga. 21. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam No. 49/Kpts/DJ-VI/1997 tanggal 3 April tahun 1997 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Daerah Penyangga.
Ped-K&I-Final-bgt
6
22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 660.1/269/V/Bangda tanggal 16 Pebruari tahun 1999 perihal Pengelolaan Daerah Penyangga Taman Nasional. 23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 414.2/966.D/PMD, tanggal 22 Juli tahun
2004
tentang
Manajemen
Pembangunan
Partisipatif
Desa
/Kelurahan dan Kecamatan.
B. Lokasi Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi diarahkan pada daerah/desa yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi yang masyarakatnya mempunyai interaksi langsung dengan kawasan tersebut. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi bukan sekedar untuk menghentikan saja,
terjadinya perusakan sumberdaya hutan dan ekosistemnya
tetapi diarahkan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan,
kemudahan dan fasilitasi terhadap masyarakat yang tinggal di sekitarnya, agar mereka secara mandiri mau dan mampu mengembangkan kesadaran, pengetahuan dan keterampilannya, guna memanfaatkan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya untuk sebesar-besar kemakmurannya, dengan senantiasa memperhatikan upaya pelestarian (ekologi, ekonomi dan sosial budaya) sumberdaya alam, dan lingkungan hidupnya. Sejalan dengan pengertian tersebut di atas, pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi diharapkan mampu: 1. Memantapkan kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, dengan meningkatkan peran serta masyarakat.
Ped-K&I-Final-bgt
7
2. Mengembangkan
partisipasi,
desentralisasi,
kemitraan,
pemerataan,
keberlanjutan, kemandirian, guna meningkatkan kelestarian kawasan konservasi. 3. Meningkatkan
kontribusi
kawasan
konservasi
terhadap
peningkatan
kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
C. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, bertujuan untuk: 1. Menjamin keseimbangan ekologis, ekonomi, maupun sosial budaya dan kelestarian kawasan konservasi. 2. Meningkatkan kemandirian masyarakat sebagai pendukung utama dalam pembangunan kehutanan melalui peningkatan ekonomi kerakyatan di sekitar kawasan konservasi. 3. Mengaktualisasikan akses timbal balik peran masyarakat dan fungsi kawasan konservasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, harus ditujukan bukan sekedar untuk mengamankan kawasan konservasi dari kerusakan, melainkan bertujuan untuk terus menerus menumbuh-kembangkan kesadaran dan kemampuan ekonomi masyarakat, agar berpartisipasi dalam pembangunan kawasan konservasi secara lestari.
D. Strategi Strategi pemberdayaan masyarakat dilakukan secara seimbang, serasi, dan simultan, mencakup:
Ped-K&I-Final-bgt
8
1. Pengelolaan usaha berbasis sumber daya hutan yang efisien dalam arti mampu menghasilkan keuntungan untuk kemakmuran masyarakat, yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan konservasi. 2. Pemanfaatan, konservasi, dan rehabilitasi sumber daya hutan demi menjaga kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan hidup. 3. Pelestarian nilai-nilai sosial budaya dan kearifan tradisional kaitannya dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan. 4. Memberikan
akses
kepada
masyarakat
untuk
berpartisipasi
dalam
pengelolaan kawasan konservasi. 5. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui beberapa tahapan dari membangun kesepahaman sampai pengembangan kegiatan.
E. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perlu memperhatikan prinsip-prinsip: 1. Pendekatan Kelompok, Apapun kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat harus dilakukan
melalui
pendekatan
kelompok,
sehingga
menumbuhkan
kelompok-kelompok yang terus bergerak dinamis untuk melanjutkan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang ditumbuhkan dari, oleh dan untuk kepentingan warga masyarakat desa di dalam dan di sekitar kawasan konservasi, bukan untuk kepentingan yang lain. 2. Keserasian, Setiap kelompok pemberdayaan masyarakat haruslah terdiri dari warga masyarakat desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan konservasi yang Ped-K&I-Final-bgt
9
saling mengenal, saling percaya dan mempunyai kepentingan yang sama, sehingga akan tumbuh kerjasama yang kompak dan serasi. 3. Kepemimpinan dari mereka sendiri, Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh warga masyarakat desa
di
dalam
dan
di
sekitar
kawasan
hutan
konservasi
untuk
mengembangkan kepemimpinan dari kalangan mereka sendiri. 4. Pendekatan Kemitraan, Memperlakukan warga masyarakat desa di dalam dan di sekitar kawasan konservasi sebagai mitra kerja pembangunan kehutanan, yang berperan serta secara aktif dalam pengambilan keputusan. Ikut sertanya mereka dalam proses pengambilan keputusan, akan menjadikan mereka sebagai mitra kerja yang aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan hutan yang lestari. 5. Swadaya, Semua kegiatan yang dilakukan berupa bimbingan, dukungan dan kemudahan
haruslah
mampu
menumbuhkan
keswadayaan
dan
kemandirian. 6. Belajar Sambil Bekerja, Dirancang dan dilaksanakan sebagai proses pembelajaran yang partisipatif, yang dilakukan sendiri oleh warga masyarakat desa di dalam dan di sekitar kawasan konservasi, agar mereka mengalami dan menemukan sendiri masalah-masalah serta alternatif pemecahannya. 7. Pendekatan Keluarga, Tidak hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki dewasa (bapak-bapak) saja, tetapi juga para ibu dan anak-anaknya, sehingga seluruh anggota keluarga warga masyarakat desa di dalam dan di sekitar kawasan konservasi Ped-K&I-Final-bgt
10
memperoleh pemberdayaan sesuai dengan masalah dan kebutuhan masing-masing. 8. Dari Masyarakat Untuk Masyarakat. Semua kegiatan dirancang dan dilaksanakan oleh masyarakat yang hasilnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
III. KRITERIA DAN INDIKATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Secara tertulis K&I berarti Kriteria dan Indikator, namun di dalam pedoman ini digunakan secara umum dan praktis sebagai singkatan untuk keseluruhan hirarki Kriteria,
Indikator
dan
Parameter.
K&I
menyediakan
sarana
untuk
menghubungkan kebijakan, ilmu pengetahuan, informasi dan data pada tiga tingkat hirarki ke arah sifat yang lebih komprehensif, menyatu dan konsisten sehingga mampu digunakan dalam proses verifikasi. Dengan cara menciptakan hubungan yang jelas, maka K&I dapat dijadikan alat yang sangat berguna di dalam mencapai keseluruhan tujuan pemberdayaan masyarakat.
A. Menetapkan K&I 1. Kriteria Merupakan aspek untuk mengidentifikasi sejauhmana pemberdayaan masyarakat mampu merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat dalam rangka
peningkatan
masyarakat,
ekonomi,
peningkatan
sesuai prinsip-prinsip
SDM
pemberdayaan
dan
kemandirian
masyarakat
dan
pengelolaan kawasan konservasi. 2. Indikator Ped-K&I-Final-bgt
11
Merumuskan
tujuan
pemberdayaan
masyarakat,
implementasi,
dan
pengelolaan tujuan. 3. Parameter Parameter merupakan data atau informasi yang diperlukan untuk menilai indikator. Data menentukan detil khusus yang akan menunjukkan apakah indikator terpenuhi. B. Unsur-unsur K&I Unsur yang menjadi dasar dalam penentuan K&I adalah 9 (sembilan) tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu: 1. Membangun kesepahaman. 2. Membangun/mengembangkan kelembagaan tingkat desa. 3. Menyiapkan fasilitator/pendamping. 4. Pelatihan PRA. 5. Melaksanakan PRA. 6. Peningkatan kapasitas SDM 7. Pengembangan usaha ekonomi produktif. 8. Membangun kemitraan dan jejaring usaha. 9. Monev dan pembinaan pengembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat Karena K&I dikembangkan untuk dipakai oleh suatu organisasi dan atau lembaga masyarakat, maka sangatlah perlu untuk memastikan bahwa K&I tersebut telah disetujui oleh sebagian besar stakeholders dan masyarakat, sederhana dan mudah dipahami, sesuai dengan keahlian stakeholders /masyarakat, dan efektif dalam waktu. Sebelum mengembangkan rencana penaksiran dan pemantauan lengkap serta menempatkan K&I agar siap digunakan di lapangan, satu langkah tepat berikutnya adalah menguji kegunaan K&I. Caranya adalah menggunakan K&I Ped-K&I-Final-bgt
12
yang telah dikembangkan sebagai dasar pelaksanaan penilaian secara cepat. Kegunaannya adalah: 1. Memperkenalkan perangkat sementara
K&I kepada sebagian besar
stakeholders. 2. Dapat
memperlihatkan
kesenjangan, ketidak-konsistenan, dan
salah
pengertian mengenai perangkat K&I. 3. Memperlihatkan sampai sejauhmana stakeholders mampu mengerjakannya sebelum pemantauan yang sesungguhnya dimulai. K&I yang telah dikembangkan dalam Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi terdiri dari 9 tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat (disajikan pada Tabel 1) berikut:
Ped-K&I-Final-bgt
13
Tabe1: K&I Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi sesuai 9 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat. NO
KRITERIA
1.
KESEPAHAMAN a. Pertemuan semua stakeholders terkait secara terus menerus sampai tercapainya kesepahaman mengenai manfaat dan fungsi pengelolaan kawasan konservasi.
b. Sosialisasi secara intensif tentang manfaat dan fungsi kawasan konservasi oleh pengelola kawasan.
Ped-K&I-Final-bgt
INDIKATOR Ø Adanya pertemuan secara menerus. Ø Stakeholder aktif mengikuti pertemuan. Ø Kesepahaman dari stakeholders terkait mengenai fungsi dan manfaat kawasan konservasi. Ø Kesepahaman dari stakeholders terkait aturan-aturan/kebijakan. Ø Berkurangnya perambahan/gangguan kawasan.
Ø Ada rencana sosialisasi tingkat desa, kecamatan, dan kebupaten. Ø Dilakukan sosialiasi secara intensif oleh pengelola. Ø Masyarakat aktif mengikuti sosialisasi.
PARAMETER Ø Laporan dan dokumentasi. Ø Absen/daftar hadir. Ø Stakeholders memahami fungsi dan manfaat kawasan konservasi. Ø Stakeholders menyebarluaskan informasi mengenai fungsi dan manfaat kawasan konservasi. Ø Stakeholders berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kawasan konservasi. Ø Stakeholders telah berkontribusi terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Ø Ada jadwal sosialisasi tingkat desa, kecamatan dan kabupaten Ø Laporan dan dokumentasi. Ø Absen/daftar hadir. Ø Pelaksanaan sosialisasi di tingkat desa, kecamatan & kabupaten. Ø Setiap pelaksanaan sosialisasi banyak masyarakat yang hadir. Ø Masyarakat ikut menjaga dan melestarikan kawasan hutan. 14
NO
2.
KRITERIA
INDIKATOR
PARAMETER
c. Masyarakat aktif melakukan pertemuanpertemuan dalam kelompoknya.
Ø Pertemuan dalam kelompok masyarakat secara aktif
Ø Ada komunikasi dengan Pengelola kawasan konservasi. Ø Ada komunikasi dengan berbagai pihak terkait PM.
KELEMBAGAAN a. Masyarakat membentuk kelompok secara mandiri
Ø Kelompok dibentuk atas inisiatif sendiri
Ø Ada nama kelompok. Ø Dokumentasi pembentukan kelompok. Ø Dokumentasi aturan-aturan kelompok (AD-ART). Ø Anggota kelompok memahami AD/ART. Ø Adanya panishment terhadap anggota kelompok yang melanggar AD/ART. Ø Perdes, Perda. Ø Sruktur kepengurusan kelompok/ organisasi Ø Adanya uraian tugas kepengurusan. Ø Masyarakat mendukung dan melaksanakan aturan yang ada. Ø Aktivitas kelompok berjalan lancar. Ø Dokumen rencana kerja kelompok
b. Membuat aturan-aturan dalam kelompok
Ø Adanya aturan dalam kelompok (ADART) Ø Aturan dipahami dan ditaati Ø Adanya sanksi
c. Ada kepengurusan kelompok
Ø Adanya struktur organisasi Ø Peran dan fungsi struktur jelas
d. Aktifitas kelompok sesuai aturan-aturan
Ø Tidak terjadi pertentangan didalam kelompok
e. Ada rencana kerja kelompok
Ø Adanya dokumen rencana kerja kelompok
Ped-K&I-Final-bgt
15
NO
KRITERIA
INDIKATOR
PARAMETER Ø Proposal
3.
PENDAMPING a. Tersedianya tenaga pendamping
b. Pendamping mampu menjadi fasilitator, motivator,dinamisator bagi masyarakat.
c. Pendamping aktif bersama masyarakat.
Ped-K&I-Final-bgt
Ø Jumlah tenaga pendamping sesuai dengan kebutuhan/memadai Ø Telah mengikuti pelatihan tenaga pendamping. Ø Diterima oleh masyarakat. Ø Memahami kondisi wilayah kerjanya.
Ø Pendamping mempunyai program pendampingan Ø Mempunyai akses informasi yang cukup Ø Mempunyai hubungan kerja dengan berbagai stakeholders Ø Mampu berkoordinasi dengan instansi terkait Ø Intensitas kunjungan ke masyarakat/kelompok intensif Ø Adanya komunikasi dengan masyarakat terkait kegiatan masyarakat Ø Mendampingi menyelesaikan permasalahan bersama masyarakat Ø Keberadaan ditengah masyarakat ada setiap dibutuhkan.
Ø Pendamping kelompok yang jelas dan diterima masyarakat. Ø Pendamping kelompok mempunyai keahlian dan pengetahuan sesuai sesuai kebutuhan. Ø Masyarakat dan pendamping berkoordinasi dengan baik. Ø Pendamping dapat menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat . Ø Rencana kerja pendamping Ø Tersedia informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ø Adanya partisipasi dari stakeholders Ø Terjalinnya kerjasama dengan instansi terkait. Ø Pendamping dikenal masyarakat Ø Pendamping dapat menjadi bagian dari masyarakat Ø Permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan dengan baik. Ø Pendamping dan masyarakat saling membutuhkan. 16
NO 4.
KRITERIA PELATIHAN TENTANG PRA BAGI TOKOH MASYARAKAT SEBAGAI PEMANDU a. Pelatihan bagi tokoh masyarakat sebagai pemandu
b. Kunjungan kerja pemandu ke lokasi lain yang lebih berhasil
5.
PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERENCANAAN OLEH MASYARAKAT a. Pelaksanaan PRA oleh masyarakat
Ped-K&I-Final-bgt
INDIKATOR
PARAMETER
Ø Pemandu mampu membimbing masyarakat dalam melaksanakan PRA desa. Ø Laporan kegiatan Ø Dokumentasi Ø Tersedianya tenaga pemandu di desa Ø Pemandu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ø Terlaksananya kunjungan kerja ke lokasi Ø Pemandu mempunyai wawasan yang luas. lain bagi semua pemandu yang ada. Ø Adanya Rencana Usaha Keluarga (RUK) Ø Adanya komunikasi aktif dengan pemandu dari lokasi lain. di setiap keluarga. Ø Laporan Kerja Ø Rencana Usaha Keluarga (RUK) Ø Dapat memandu masyarakat dalam menyusun profil keluarga Ø Pemandu mengenali dan memahami teknik PRA Ø Pemandu mampu menjadi fasilitator dalam penyusunan RUK, RKK, dan RKD. Ø Pemandu siap menjadi pemandu bagi masyarakat di desa.
Ø Masyarakat terlibat dalam PRA. Ø Mampu melaksanakan PRA secara kelompok. Ø Adanya rencana kegiatan pembangunan desa (RKD). Ø Adanya urutan prioritas kegiatan
Ø Dokumen hasil PRA. Ø RKD. Ø Adanya dukungan pendanaan dari stakeholders terkait.
17
NO
KRITERIA
b. Penyusunan rencana kegiatan oleh kelompok masyarakat
6.
PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT a. Pelatihan substansi pengembangan ketrampilan masyarakat
b. Pelatihan lain yang mendukung kegiatan Masyarakat
Ped-K&I-Final-bgt
INDIKATOR pembangunan desa. Ø Terlaksananya lokakarya tingkat desa Ø Terdapatnya RKD yang telah disetujui oleh kelompoknya. Ø Sosialisasi RKD kepada stakeholders. Ø RKD dapat digunakan sebagai bahan MUSRENBANGDES, MUSRENBANGKEC, dan MUSRENBANG KAB.
PARAMETER
Ø Dokumen Rencana Kegiatan Desa (RKD). Ø Stakeholders memahami RKD. Ø RKD masuk dalam Musrenbangdes.
Ø Terlaksananya pelatihan substansi pengembangan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan masyrakat. Ø Terdapat tenaga terampil di masyarakat yang mendukung usaha kegiatan masyarakat. Ø Terdapat hasil kerja masyarakat.
Ø Laporan Kegiatan Ø Dokumentasi Ø SDM yang lebih berkualitas dan mampu menangani jenis yang diperlukan. Ø Telah dikuasai pengembangan teknologi. Ø Berdirinya usaha ekonomi masyarakat.
Ø Terlaksananya pelatihan lain sesuai dengan kebutuhan masyrakat. Ø Terdapat tenaga terampil di masyarakat yang mendukung usaha kegiatan masyarakat. Ø Terdapat hasil kerja masyarakat.
Ø Laporan kegiatan pelatihan Ø Dokumentasi. Ø Masyarakat mampu mengembangkan usahanya di bidang usaha lain. Ø Adanya bidang usaha lain di luar sektor kehutanan. 18
NO 7.
KRITERIA PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF a. Tersedianya komoditas pengembangan ekonomi produktif
b. Tersedianya sarana usaha bagi pengembangan ekonomi produktif
c. Terdapatnya pasar/pengguna hasil usaha masyarakat
Ped-K&I-Final-bgt
INDIKATOR
PARAMETER
Ø Potensi komoditas dapat dikembangkan dengan manfaat ekonomi yang tinggi. Ø Adanya usaha pelestarian potensi komoditas (sebagai bahan baku). Ø Penerapan teknologi tepat guna yang efisien dan efektif yang mendukung ketersediaan komoditas usaha. Ø Adanya kerjasama dengan stakeholders dalam pendanaan pengembangan ekonomi produktif. Ø Tersedianya sarana produksi Ø Tersedianya modal usaha Ø Tersedianya jaringan pemasaran hasil produksi
Ø Komoditas berproduksi dengan baik. Ø Bahan baku komoditas cukup tersedia. Ø Adanya peningkatan pendapatan masyarakat Ø Adanya dukungan dari stakeholders.
Ø Terlaksananya kegiatan usaha oleh masyarakat Ø Termanfaatkan hasil-hasil kegiatan usaha Ø Terjaminnya pemasaran hasil produksi
Ø Berjalannya usaha ekonomi masyarakat. Ø Berkembangnya ekonomi pedesaan yang berbasis konservasi Ø Peningkatan kesejahteraan masyarakat Ø Masyarakat mempunyai kesibukan/pekerjaan sebagai mata pencaharian mereka. Ø Tidak adanya monopoli perdagangan hasil produksi. Ø Adanya jejaring usaha yang siap menampung hasil-hasil usaha. Ø Hasil produksi dijual sesuai harga 19
NO
KRITERIA
INDIKATOR
PARAMETER pasar. Ø Tidak adanya over produksi.
8.
KEMITRAAN a. Sosialisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat b. Mencari mitra untuk kepentingan kegiatan pemberdayaan masyarakat c. Mengembangkan jejaring kerja Pemberdayaan Masyarakat
9.
MONEV DAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN KEGIATAN PM a. Perencanaan monev PM b. Pelaksanaan monev terprogram secara jelas c. Membuat arahan pembinaan pengembangan PM
d. Mencarikan alternatif penyelesaian Ped-K&I-Final-bgt
Ø Terlaksanakannya sosialisasi PM Ø Masyarakat dan stakeholders aktif mengikuti sosialisasi Ø Terdapatnya mitra kerja Ø Masyarakat aktif mencari mitra Ø Terdapat jejaring kerja pemberdayaan masyarakat.
Ø Realisasi sesuai dengan perencanaan kegiatan PM Ø Terlaksananya monev sesuai dengan perencanaan Ø Kelancaran pembinaan pengembangan PM Ø Berkembangnya kegiatan PM Ø Masalah yang dihadapi masyarakat
Ø Laporan hasil sosialisasi PM. Ø Dokumentasi. Ø Program PM dilakukan masyarakat dan stakeholders. Ø Adanya bantuan dari pihak lain. Ø Adanya mitra yang siap menampunsolusi pemecahan masalah. Ø Adanya kerjasama dengan mitra dalam hal PM. Ø Adanya solusi pemecahan masalah. Ø Adanya laboran hasil monev Ø Kegiatan PM berjalan sesuai sesuai 9 tahapan. Ø Adanya pedoman, juklak/juknis, dalam pembinaan pengembangan PM Ø Adanya alternatif penyelesaian 20
NO
KRITERIA permasalahan
Ped-K&I-Final-bgt
INDIKATOR terpecahkan
PARAMETER permasalahan
21
Penaksiran cepat dapat dilakukan dengan cara mencatat seluruh indikator di atas kertas, dan pada setiap indikator dicantumkan pertanyaan “bagaimana keadaan sebenarnya”. Apakah jawabannya “baik”, “cukup baik”, atau “kurang baik”. Untuk memudahkan pencatatannya dapat diberi tanda-tanda sederhana atau menggunakan warna, misalnya; hijau untuk “baik”, kuning untuk “cukup baik”, dan merah untuk “kurang baik”. Untuk beberapa indikator yang membutuhkan pengukuran atau pemantauan dalam jangka waktu tertentu, maka diperkenankan melakukan estimasi atau perkiraan. Pemantauan yang akurat dapat dilakukan kemudian. Pada tahap ini hanya
mencoba untuk memperoleh suatu
gambaran menyeluruh mengenai kondisi yang dihadapi.
Ped-K&I-Final-bgt
21
IV. PENILAIAN KRITERIA DAN INDIKATOR
Beberapa cara atau contoh sederhana untuk mendapatkan suatu pandangan umum mengenai “peringkat nilai pemberdayaan masyarakat”, antara lain: 1. Dimulai dengan penaksiran cepat yang telah dilakukan, berikan nilai 3 untuk warna hijau, nilai 2 untuk warna kuning, dan nilai 1 untuk warna merah. 2. Jumlahkan seluruh nilai indikator untuk setiap kriteria, kemudian dibagi dengan jumlah seluruh indikator dalam kriteria tersebut. Tetapkan nilai hasil perhitungan untuk kriteria yang bersangkutan. Contoh penaksiran/penilaian K&I pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi disajikan pada Tabel 2.
Ped-K&I-Final-bgt
22
Tabel 2. Penaksiran/Penilaian K&I Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi.
NO
KRITERIA
1.
KESEPAHAMAN a. Pertemuan semua stakeholders terkait secara terus menerus sampai tercapainya kesepahaman mengenai manfaat dan fungsi pengelolaan kawasan konservasi.
b. Sosialisasi secara intensif tentang manfaat dan fungsi kawasan konservasi oleh pengelola kawasan.
Ped-K&I-Final-bgt
INDIKATOR
PARAMETER
Ø Adanya pertemuan secara menerus. Ø Stakeholder aktif mengikuti pertemuan. Ø Kesepahaman dari stakeholders terkait mengenai fungsi dan manfaat kawasan konservasi. Ø Kesepahaman dari stakeholders terkait aturan-aturan/kebijakan. Ø Berkurangnya perambahan/gangguan kawasan.
Ø Laporan dan dokumentasi. Ø Absen/daftar hadir. Ø Stakeholders memahami fungsi dan manfaat kawasan konservasi. Ø Stakeholders menyebarluaskan informasi mengenai fungsi dan manfaat kawasan konservasi. Ø Stakeholders berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kawasan konservasi. Ø Stakeholders telah berkontribusi terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Ø Ada jadwal sosialisasi tingkat desa, kecamatan dan kabupaten Ø Laporan dan dokumentasi. Ø Absen/daftar hadir. Ø Pelaksanaan sosialisasi di tingkat desa, kecamatan & kabupaten. Ø Setiap pelaksanaan sosialisasi banyak masyarakat yang hadir. Ø Masyarakat ikut menjaga dan melestarikan kawasan hutan.
Ø Ada rencana sosialisasi tingkat desa, kecamatan, dan kebupaten. Ø Dilakukan sosialiasi secara intensif oleh pengelola. Ø Masyarakat aktif mengikuti sosialisasi.
PENILAIAN Nilai
Hasil
3 2 3 2
12 : 5 = 2,4
2
3 3
9:3=3
3
23
NO
KRITERIA
PARAMETER
PENILAIAN Nilai
Hasil
Ø Pertemuan dalam kelompok masyarakat secara aktif
Ø Ada komunikasi dengan Pengelola 3 kawasan konservasi. Ø Ada komunikasi dengan berbagai pihak terkait PM.
3:1=3
KELEMBAGAAN a. Masyarakat membentuk kelompok secara mandiri
Ø Kelompok dibentuk atas inisiatif sendiri
3
3:1=3
b. Membuat aturan-aturan dalam kelompok
Ø Adanya aturan dalam kelompok (ADART)
Ø Ada nama kelompok. Ø Dokumentasi pembentukan kelompok. Ø Dokumentasi aturan-aturan kelompok (AD-ART). Ø Anggota kelompok memahami AD/ART. Ø Adanya panishment terhadap anggota kelompok yang melanggar AD/ART. Ø Perdes, Perda. Ø Sruktur kepengurusan kelompok/ organisasi Ø Adanya uraian tugas kepengurusan. Ø Masyarakat mendukung dan melaksanakan aturan yang ada. Ø Aktivitas kelompok berjalan lancar.
3 3
c. Masyarakat aktif melakukan pertemuan-pertemuan dalam kelompoknya. 2.
INDIKATOR
c. Ada kepengurusan kelompok
Ø Aturan dipahami dan ditaati Ø Adanya sanksi
Ø Adanya struktur organisasi Ø Peran dan fungsi struktur jelas
d. Aktifitas kelompok sesuai aturan- Ø Tidak terjadi pertentangan didalam aturan kelompok Ped-K&I-Final-bgt
3 3 1
7:3= 2,3
6:2=3
3 3:1=3 24
NO
3.
KRITERIA
PENDAMPING a. Tersedianya tenaga pendamping
b. Pendamping mampu menjadi fasilitator, motivator, dinamisator bagi masyarakat.
c. Pendamping aktif bersama masyarakat.
Ped-K&I-Final-bgt
INDIKATOR
Ø Jumlah tenaga pendamping sesuai dengan kebutuhan/memadai Ø Telah mengikuti pelatihan tenaga pendamping. Ø Diterima oleh masyarakat. Ø Memahami kondisi wilayah kerjanya.
Ø Pendamping mempunyai program pendampingan Ø Mempunyai akses informasi yang cukup Ø Mempunyai hubungan kerja dengan berbagai stakeholders Ø Mampu berkoordinasi dengan instansi terkait Ø Intensitas kunjungan ke masyarakat/kelompok intensif Ø Adanya komunikasi dengan masyarakat terkait kegiatan masyarakat Ø Mendampingi menyelesaikan permasalahan bersama masyarakat
PARAMETER
Ø Pendamping kelompok yang jelas dan diterima masyarakat. Ø Pendamping kelompok mempunyai keahlian dan pengetahuan sesuai sesuai kebutuhan. Ø Masyarakat dan pendamping berkoordinasi dengan baik. Ø Pendamping menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat Ø Rencana kerja pendamping Ø Tersedia informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ø Adanya partisipasi dari stakeholders Ø Terjalinnya kerjasama dengan instansi terkait.
PENILAIAN Nilai
Hasil
2 3 3 3
11 : 4 = 2,7
2 3
10 : 4 = 2,5
2 3
Ø Pendamping dikenal masyarakat 2 Ø Pendamping dapat menjadi bagian dari masyarakat 2 Ø Permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan dengan baik. 3 Ø Pendamping dan masyarakat
10 : 4 = 2,5
25
NO
KRITERIA
INDIKATOR Ø Keberadaan ditengah masyarakat ada setiap dibutuhkan.
4.
PELATIHAN TENTANG PRA BAGI TOKOH MASYARAKAT SEBAGAI PEMANDU a. Pelatihan bagi tokoh masyarakat sebagai pemandu
b. Kunjungan kerja pemandu ke lokasi lain yang lebih berhasil
5.
Ø Pemandu mengenali dan memahami teknik PRA Ø Pemandu mampu menjadi fasilitator dalam penyusunan RUK, RKK, dan RKD. Ø Pemandu siap menjadi pemandu bagi masyarakat di desa. Ø Terlaksananya kunjungan kerja ke lokasi lain bagi semua pemandu yang ada. Ø Adanya Rencana Usaha Keluarga (RUK) di setiap keluarga.
PARAMETER saling membutuhkan.
Ø Pemandu mampu membimbing masyarakat dalam melaksanakan PRA desa. Ø Laporan kegiatan Ø Dokumentasi Ø Tersedianya tenaga pemandu di desa Ø Pemandu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ø Pemandu mempunyai wawasan yang luas. Ø Adanya komunikasi aktif dengan pemandu dari lokasi lain. Ø Laporan Kerja Ø Rencana Usaha Keluarga (RUK) Ø Dapat memandu masyarakat dalam menyusun profil keluarga.
PENILAIAN Nilai
Hasil
3
3 3 3
9:3= 3
3
2
5:2= 2,5
PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERENCANAAN OLEH MASYARAKAT
Ped-K&I-Final-bgt
26
NO
KRITERIA a. Pelaksanaan PRA oleh masyarakat
b. Penyusunan rencana PM oleh kelompok masyarakat
6.
PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT a. Pelatihan substansi pengembangan ketrampilan masyarakat
Ped-K&I-Final-bgt
INDIKATOR
PARAMETER
PENILAIAN Nilai
Ø Masyarakat terlibat dalam PRA. Ø Mampu melaksanakan PRA secara kelompok. Ø Adanya rencana kegiatan pembangunan desa (RKD). Ø Adanya urutan prioritas kegiatan pembangunan desa. Ø Terlaksananya lokakarya tingkat desa Ø Terdapatnya RKD yang telah disetujui oleh kelompoknya. Ø Sosialisasi RKD kepada stakeholders. Ø RKD dapat digunakan sebagai bahan MUSRENBANGDES, MUSRENBANGKEC, dan MUSRENBANG KAB.
Ø Dokumen hasil PRA. Ø RKD.
3 3
Ø Adanya dukungan pendanaan dari stakeholders terkait.
3
Ø Terlaksananya pelatihan substansi pengembangan ketrampilan sesuai dengan kebutuhan masyrakat. Ø Terdapat tenaga terampil di masyarakat yang mendukung usaha kegiatan masyarakat. Ø Terdapat hasil kerja masyarakat.
Ø Laporan Kegiatan Ø Dokumentasi Ø SDM yang lebih berkualitas dan mampu menangani jenis yang diperlukan. Ø Telah dikuasai pengembangan teknologi. Ø Berdirinya usaha ekonomi
2 Ø Dokumen Rencana Kegiatan Desa (RKD). Ø Stakeholders memahami RKD. Ø RKD masuk dalam Musrenbangdes.
Hasil
14 : 5 = 2,8
3 3 2 3
8:3= 2,6
2 3
8:3= 2,6
3
27
NO
KRITERIA
INDIKATOR
PARAMETER
PENILAIAN Nilai
Hasil
masyarakat. b. Pelatihan lain yang mendukung kegiatan PM
7.
PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF a. Tersedianya komoditas pengembangan ekonomi produktif
b. Tersedianya sarana usaha bagi pengembangan ekonomi produktif Ped-K&I-Final-bgt
Ø Terlaksananya pelatihan lain sesuai dengan kebutuhan masyrakat. Ø Terdapat tenaga terampil di masyarakat yang mendukung usaha kegiatan masyarakat. Ø Terdapat hasil kerja masyarakat.
Ø Laporan kegiatan pelatihan Ø Dokumentasi. Ø Masyarakat mampu mengembangkan usahanya di bidang usaha lain. Ø Adanya bidang usaha lain di luar sektor kehutanan.
2
Ø Potensi komoditas dapat dikembangkan dengan manfaat ekonomi yang tinggi. Ø Adanya usaha pelestarian potensi komoditas (sebagai bahan baku). Ø Penerapan teknologi tepat guna yang efisien dan efektif yang mendukung ketersediaan komoditas usaha. Ø Adanya kerjasama dengan stakeholders dalam pendanaan pengembangan ekonomi produktif.
Ø Komoditas berproduksi dengan baik. Ø Bahan baku komoditas cukup tersedia. Ø Adanya peningkatan pendapatan masyarakat Ø Adanya dukungan dari stakeholders.
3
Ø Tersedianya sarana produksi Ø Tersedianya modal usaha Ø Tersedianya jaringan pemasaran hasil
Ø Berjalannya usaha ekonomi masyarakat. Ø Berkembangnya ekonomi
3 8:3= 2,6 3
2
8:4=2
1 2
2 2 3
7:3= 2,3 28
NO
KRITERIA
INDIKATOR produksi
c. Terdapatnya pasar/pengguna hasil usaha PM
8.
KEMITRAAN a. Sosialisasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat b. Mencari mitra untuk kepentingan kegiatan PM c. Mengembangkan jejaring kerja pemberdayaan masyarakat
Ped-K&I-Final-bgt
Ø Terlaksananya kegiatan usaha oleh masyarakat Ø Termanfaatkan hasil-hasil kegiatan usaha Ø Terjaminnya pemasaran hasil produksi
Ø Terlaksanakannya sosialisasi PM Ø Masyarakat dan stakeholders aktif mengikuti sosialisasi Ø Terdapatnya mitra kerja Ø Masyarakat aktif mencari mitra Ø Terdapat jejaring kerja pemberdayaan masyarakat.
PARAMETER pedesaan yang berbasis konservasi Ø Peningkatan kesejahteraan masyarakat Ø Masyarakat mempunyai kesibukan/pekerjaan sebagai mata pencaharian mereka. Ø Tidak adanya monopoli perdagangan hasil produksi. Ø Adanya jejaring usaha yang siap menampung hasil-hasil usaha. Ø Hasil produksi dijual sesuai harga pasar. Ø Tidak adanya over produksi. Ø Laporan hasil sosialisasi PM. Ø Dokumentasi. Ø Program PM dilakukan masyarakat dan stakeholders. Ø Adanya bantuan dari pihak lain. Ø Adanya mitra yang siap menampunsolusi pemecahan masalah. Ø Adanya kerjasama dengan mitra
PENILAIAN Nilai
Hasil
3 3
8:3= 2,6
2
3 2
5:2= 2,5
3 2 3
5:2= 2,5 3:1=3
29
NO
KRITERIA
9.
MONEV DAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN KEGIATAN PM a. Perencanaan Monev PM
INDIKATOR
PARAMETER
PENILAIAN Nilai
Hasil
dalam hal PM.
b. Pelaksanaan Monev terprogram secara jelas c. Membuat arahan pembinaan pengembangan PM
d. Mencarikan alternatif penyelesaian permasalahan
Ped-K&I-Final-bgt
Ø Realisasi sesuai dengan perencanaan kegiatan PM Ø Terlaksananya monev sesuai dengan perencanaan Ø Kelancaran pembinaan pengembangan PM Ø Berkembangnya kegiatan PM Ø Masalah yang dihadapi masyarakat terpecahkan J U M L A H
Ø Adanya solusi pemecahan masalah. Ø Adanya laporan hasil monev
3
3:1=3
3
3:1=3
Ø Kegiatan PM berjalan sesuai sesuai 9 tahapan. Ø Adanya pedoman, juklak/juknis, dalam pembinaan pengembangan PM Ø Adanya alternatif penyelesaian permasalahan
2
5:2= 2,5
3 3
3:1=3
69,9
30
Sedangkan
untuk
menilai
berhasil dan tidaknya
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat di sekitar kawasan konservasi dapat dilakukan dengan cara sederhana yaitu; “jumlahkan nilai dari setiap kriteria, kemudian dibagi dengan jumlah seluruh kriteria yang ada” atau dengan rumus sebagai berikut:
K&I PM
Jumlah Nilai Setiap Kriteria = ----------------------------------- = Nilai (HASIL) Jumlah Kriteria
Tetapkan HASIL perhitungan untuk kriteria yang bersangkutan; nilai 2 – 3 (berhasil), nilai 1 – 2 (cukup berhasil) dan nilai 0 – 1 (kurang
berhasil). Sebagaimana penaksiran/penilaian pada Tabel 2 di atas, bahwa jumlah seluruh kriteria adalah 26, sedangkan jumlah hasil penilaian dari masing-masing/setiap kriteria sebanyak 69,9, maka jumlah nilai (HASIL) kriteria adalah:
K&I PM
69,9 = ------- = 2,68 26
Sesuai dengan penetapan hasil perhitungan di atas, maka nilai 2,68 adalah
berhasil karena mencapai kisaran angka (2 - 3). Nilai 2,68 disini setara dengan 9 tahapan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
Ped-K&I-Final-bgt
31
V. PEMANTAUAN PELAKSANAAN KRITERIA DAN INDIKATOR Langkah selanjutnya adalah meletakkan K&I pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kerja melalui perencanaan dan penerapan system pemantauan K&I yang dapat memberikan umpan balik kepada system manajemen. Sedapat mungkin pemantauan
harus dibangun berdasarkan keahlian yang ada dan berdasarkan
kegiatan formal dan informal dalam pemberdayaan masyarakat. Pikirkan
mengenai
kapan/waktu
pertama
kali
akan
dilakukan
program
pemantauan?. K&I digunakan dalam suatu spiral atau lingkaran yang terus menerus, yang terjadi dari refleksi, perencanaan, aksi/pelaksanaan, pembinaan, dan pemantauan /monev. Kegiatan spiral pemantauan (lingkaran proses belajar) K&I Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi disajikan pada gambar di bawah ini. Gambar: Spiral Pemantauan K&I Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi Aksi/Pelaksanaan
Perencanaan Pembinaan dan Pemantauan/Monev Umpan balik dan refleksi
Ped-K&I-Final-bgt
Umpan balik dan refleksi
32
VI. P E N U T U P
Kriteria bukanlah suatu alat pengukuran melainkan standar yang digunakan untuk menilai kondisi atau situasi lingkungan yang dikaji. Indikator merupakan alat untuk mengukur realisasi dari standar tersebut. Indikator sudah lama dikenal sebagai alat penting di bidang kesehatan, pendidikan dan keuangan dalam memantau permasalahan yang muncul serta membimbing penerapan berbagai perbaikan dan perubahan kebijakan bilamana diperlukan. Demikian pula dengan Kriteria dan Indikator (K&I) yang diharapkan dapat digunakan untuk memantau kegiatan pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian beberapa pengukuran tambahan masih dibutuhkan untuk menilai kondisi sosial dan hubungan antara masyarakat
dengan kawasan
konservasi dimana mereka tinggal. Diketahui bahwa hutan tropis dikenal sangat kompleks dan beranekaragam, begitu pula dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya, sehingga tidak ada satu ketentuan umum (universal set’) dari K&I yang dapat digunakan. Untuk itu perlu menciptakan serangkaian K&I yang dibuat atau dibentuk sesuai dengan kondisi lokal, yang sangat sederhana tanpa mengurangi kualitas teknisnya dan cocok digunakan untuk berbagai kondisi lingkungan, seperti pada kawasan konservasi dimana terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat. Alat ini juga memberikan bantuan serta bimbingan kepada siapapun yang ingin memadukan ilmu pengetahuan berbasis masyarakat dan pengetahuan khusus pada daerah tertentu lainnya kedalam K&I.
Ped-K&I-Final-bgt
33
