PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR KAWASAN KONSERVASI

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR KAWASAN KONSERVASI

Oleh : Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam Direktorat Jenderal PHKA Departemen Kehutanan

DIPA BA-29 TAHUN 2008

SATKER Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam Direktorat Jenderal PHKA

KATA PENGANTAR Pengelolaan kawasan konservasi tidak terlepas dari peran masyarakat di daerah penyangga, oleh karena itu peran masyarakat turut menentukan

dalam

menjaga eksistensi pengelolaan kawasan konservasi secara lestari. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAH&E), pasal 37 ayat 1 disebutkan bahwa ”peran serta masyarakat dalam konservasi

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan behasil guna”. Selanjutnya PP. No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

pasal 15 menyatakan bahwa ”untuk pemanfaatan hutan bagi

kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan lestari wajib memenuhi kriteria dan indikator pengelolaan hutan secara lestari”. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan konservasi telah dilakukan oleh berbagai institusi maupun para pihak dan sudah berlangsung, melalui sistem perencanaan bottom up yang dibutuhkan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan konservasi, perlu dilakukan pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

Untuk memperlancar pelaksanaan

monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan konservasi perlu disusun “Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan Konservasi”. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan Konservasi ini, kami meucapkan terima kasih. Direktur

DR. Hilman Nugroho “Pedoman Monev PM Di Sekitar Kawasan Konservasi”

i

NIP. 710005945

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ...........................................................................

i

DAFTAR ISI ........................................................................................

ii

DAFTAR LAMPIRAN ...........................................................................

iii

I

PENDAHULUAN ............................................................................ 1 A. Latar Belakang ..................................................................... 1 B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran .................................................. 2 B. 1. Maksud ..................................................................... 2 B. 2. Tujuan ....................................................................... 2 B. 3. Sasaran ...................................................................... 2 C. ......................................................................................... Ruang Lingkup ................................................................................... 3 D. Prinsip-Prinsip Monitoring dan Evaluasi . .................................... 3 E. Pengertian ........................................................................... 4 F. Kriteria dan Indikator ........................................................... 6

II METODE PELAKSANAAN .............................................................. 9 A. .........................................................................................Waktu Pelaksanaan .............................................................................. 9 A. 1. Kegiatan Monitoring ..................................................... 9 A. 2. Kegiatan Evaluasi .......................................................... 9 B. Metoda Pelaksanaan ............................................................. 9 B. 1. Metode Pelaksanaan Monitoring ...................................... 9 B. 2. Metode Pelaksanaan Evaluasi ........................................... 9 C. Obyek Monitoring dan Evaluasi ............................................... 10 III PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ............................................................................. .....................................................................................................12 A. Pelaksana Kegiatan ............................................................... 12

“Pedoman Monev PM Di Sekitar Kawasan Konservasi”

ii

B. Persiapan Pelaksanaan ........................................................... 12 C. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring ............................................. 12 D. Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi ................................................. 17 IV KERANGKA ISI BENTUK PELAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR KAWASAN KONSERVASI .....................................................................................................19 A. Kerangka Isi ......................................................................... 19 B. Bentuk Pelaporan .................................................................. 20 LAMPIRAN.......................................................................................... ..........................................................................................................21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lampiran 2. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat


iii


iv

I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kebijakan sistem pengelolaan hutan saat ini telah mengalami pergeseran paradigma dari timber management menjadi resource based management, hal ini terkait dengan kondisi biofisik hutan yang telah mengalami penurunan potensi maupun fungsinya. Pengaturan pemanfaatan hutan berazaskan konservasi dalam undangundang No. 5 Tahun 1990 merupakan bentuk pengaturan upaya-upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem secara luas untuk mendukung kehidupan manusia pada masa kini dan yang akan datang. Dalam

sistem

pengelolaan

hutan

lestari

saat

ini,

telah

mengikutsertakan/melibatkan/keberpihakan terhadap masyarakat, terutama di dalam dan sekitar hutan melalui berbagai bentuk kegiatan antara lain pemanfaatan, pengamanan, rehabilitasi hutan berazaskan aspek konservasi maupun perlindungan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 pasal 70 yang menyatakan bahwa “Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan, pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna”. Sebaran desa yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi berjumlah ±2.040 desa, dikawatirkan keberadaannya akan mengancam eksistensi pengelolaan kawasan konservasi maka pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan (kawasan) konservasi telah dilakukan oleh berbagai institusi maupun para pihak, melalui sistem perencanaan bottom up yang dibutuhkan masyarakat. Bentuk pelibatan/keberpihakan (keterlibatan) terhadap masyarakat sekitar dalam pengelolaan sumber daya hutan dan ekosistemnya menuju hutan lestari yang diselenggarakan oleh pemerintah/Departemen Kehutanan saat ini, dilakukan melalui berbagai bentuk pendekatan antara lain : Social Forestry,


1

Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya dapat dilakukan melalui proses enabling guna menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyrakat berkembang, empowering untuk memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dan advokasi/perlindungan untuk mencegah timbulnya persaingan tidak seimbang. Dalam rangka meningkatkan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perlu dilakukan pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Untuk memperlancar pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan

konservasi

perlu

disusun

“Pedoman

Monitoring

dan

Evaluasi

Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan konservasi”. B. Maksud, Tujuan dan Sasaran B. 1.

Maksud Memberikan panduan/acuan bagi petugas dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun para pihak.

B. 2.

Tujuan 1. Tersedianya acuan baku/pedoman dalam penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. 2. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan konservasi dan sebagai alat koreksi dan perbaikan terhadap kegiatan yang sudah dan sedang berjalan, sekaligus masukan bagi perencanaan kegiatan kedepan dengan baik sesuai ketentuan

dan

terintegrasi

dengan

Rencana

Pengelolaan

Balai

TN/KSDA.


2

B. 3.

Sasaran Sebagai acuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi Pusat dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di UPT (Balai KSDA dan TN).

C. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi ini meliputi : Unsur manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta koordinasi dengan para pihak), siapa yang melaksanakan, waktu pelaksanaan, metoda dan instrumen monev, dll. D. Prinsip-prinsip Monitoring dan Evaluasi Prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dilakukan secara obyektif guna mendapatkan data dan informasi yang akurat, meliputi : 1. Partisipatif, banyak pihak yang terlibat mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi program. 2. Transparan, pertanggung jawaban dilaporkan secara transparan. 3. Tanggung gugat, pengambilan keputusan dan penggunaan sumberdaya bisa di tanggung di depan masyarakat luas. 4. Kesetaraan, semua pihak yang terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi mempunyai hak dan kedudukan yang setara. 5. Kejujuran, pelaporan kegiatan dilakukan dengan jujur dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. 6. Berjiwa besar, dalam menerima dan memberikan kritik dan saran dari dan kepada pihak lain.


3

7. Keterpaduan, monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melihat semua arah secara terpadu dan menyeluruh. 8. Fleksibel, tidak kaku, sesuai dengan keadaan waktu dan tempat. 9. Kesepakatan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi harus didasarkan pada kesepakatan bersama semua pihak.

E. Pengertian 1. Monitoring,

adalah

proses

melihat

dan

memikirkan

kembali

secara

menyeluruh yang dilakukan terus menerus atau berkala oleh berbagai pihak untuk mengetahui perkembangan dari sebuah pekerjaan atau program. 2. Evaluasi, adalah penilaian/analisa tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dari perencanaan yang telah diprogramkan. 3. Pemberdayaan Masyarakat, adalah segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk terus meningkatkan keberdayaan masyarakat, untuk memperbaiki kesejahteraan dan meningkatkan partisipasi mereka dalam segala kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, secara berkelanjutan. 4. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Konservasi, adalah segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk terus meningkatkan keberdayaan masyarakat di sekitar

kawasan

konservasi,

untuk

memperbaiki

kesejahteraan

dan

meningkatkan partisipasi mereka dalam segala kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, secara berkelanjutan. 5. Daerah Penyangga, adalah wilayah yang berada di luar kawasan kawasan konservasi, baik sebagai kawasan hutan, tanah Negara maupun tanah yang dibebani hak, yang diperlukan dan mampu menjaga keutuhan kawasan kawasan konservasi maupun melindungi kepentingan masyarakat. 6. Desa di dalam Hutan, adalah desa enclave, desa/desa adat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. “Pedoman Monev PM Di Sekitar Kawasan Konservasi”

4

7. Desa di sekitar hutan, adalah desa/desa adat yang keberadaannya terletak di sekitar kawasan konservasi/daerah penyangga. 8. Desa Adat, adalah desa yang terletak di dalam kawasan konservasi yang dihuni oleh masyarakat lokal/adat, dimana keberadaannya sebelum kawasan tersebut di tetapkan sebagai kawasan konservasi. 9. Hutan Konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

Sedangkan yang dimaksud kawasan konservasi disini

adalah kawasan konservasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah mencakup wilayah perairan/laut. 10.

Data Primer, adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung

terhadap kegiatan yang sedang dimonitor

anatara lain diperoleh melalui

wawancara maupun pengisian kuisioner. 11.

Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui telaahan/analisa

terhadap literature penunjang maupun ketentuan peraturan yang berlaku. 12.

Perencanaan pemberdayaan masyrakat, adalah proses penetapan tujuan,

penentuan

kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan

pemberdayaan masyarakat, untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan konservasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan

kelestarian

pengelolaan hutan. 13. akan

Pengorganisasian, adalah pengkoordinasian kegiatan-kegiatan yang dilakukakn

suatu

untitusi

guna

mencapai

tujuan

yang

telah

ditetapkan/direncanakan. 14.

Pelaksanaan, adalah implementasi dari perencananaan tang telah

disusun, sesuai sarana prasarana yang tersedia. 15. Para Pihak/Stakeholders, adalah pihak-pihak yang terkait dan atau pihak yang diajak kerjasama. 16. Metode, adalah cara. “Pedoman Monev PM Di Sekitar Kawasan Konservasi”

5

F. Kriteria dan Indikator Pelaksanaan program/kegiatan Pemberdayaan Masyarakat memang tidak semudah yang dibayangkan, kegiatan ini perlu terus disempurnakan baik dari mulai tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/implementasi, sampai pada tahap monitoring dan evaluasi kegiatan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan

untuk

dapat

menilai

keberhasilan

pengelolaan

pemberdayaan

masyarakat yaitu ”dari kelangsungan unit usaha/kegiatan kelompok setelah program

pemberdayaan

dihentikan

atau

dari

kesanggupan

masyarakat

melanjutkan unit usaha/kelompok dalam mengembalikan/ mengembangkan modal usaha”. Apabila unit usaha/kelompok masyarakat tidak berjalan atau masyarakat tidak sanggup untuk melanjutkan usaha/mengembalikan kredit setelah program pemberdayaan selesai, maka program pemberdayaan masyarakat dinilai “tidak berhasil” atau “Gagal”, sebaliknya apabila unit usaha/kelompok masyarakat masih

dapat

berlanjut

atau

masyarakat

sanggup

melanjutkan

unit

usaha/mengembalikan bantuan kredit setelah program pemberdayaan dihentikan, maka program pemberdayaan tersebut dinilai “berhasil”. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat antara lain, yaitu :


6

1. Setiap individu mampu merasakan tujuan dan komitmen terhadap tujuan dan nilai organisasi. 2. Pencapaian individu mendapat penghargaan. 3. Individu menerima pelatihan dan atau penataran untuk memaksimalkan teknik dan skill yang dibutuhkan. 4. Semua orang dapat melihat tujuan akhir dari pekerjaannya. 5. Setiap individu memiliki otonomi untuk melaksanakan pekerjaan mereka, sesuai cara yang menurut mereka paling baik. 6. Setiap orang mampu bertanggungjawab sesuai dengan komitmen sepanjang proses. 7. Pekerja memiliki rasa ingin tahu, bagaimana kontribusi mereka terhadap kesuksesan organisasi. 8. Setiap orang dihitung kontribusinya terhadap proses. 9. Manajer berfungsi sebagai fasilitator, pelatih, penyuluh atau sponsor. 10.

Proses dikembangkan dan mereka yang bekerja di dalam tim kerja,

bukan oleh senior manajer sebagai pelaksana dalam hirarki tingkat kerja. 11.

Setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam memberikan

input terhadap desain sistem kerja. 12.

Setiap orang memiliki komitmen terhadap pengembangan secara

kontinyu sebagai bagian dari proses tersebut 13.

Semakin meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian

kawasan konservasi. 14.

Berkurangnya gangguan terhadap kawasan konservasi. Selanjutnya indikator dari keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang

dilakukan dapat dicirikan sebagai berikut : 1. Meningkatnya jumlah warga yang secara nyata tertarik untuk hadir dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. 2. Meningkatnya frekuensi kehadiran tiap warga pada pelaksanaan setiap jenis kegiatan.


7

3. Meningkatnya kemudahan penyelenggaraan program untuk memperoleh pertimbangan atau persetujuan warga atas ide baru yang dikemukakan. 4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas serta jenis ide yang dikemukakan oleh masyarakat

yang

ditujukan

untuk

kelancaran

pelaksanaan

program

pengendalian. 5. Meningkatnya jumlah dana yang dapat digali dari masyarakat untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan. 6. Meningkatnya intensitas kegiatan petugas dalam pengendalian masalah. 7. Meningkatnya kapasitas skala partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan. 8. Terbukanya peluang usaha, kesempatan kerja dan pasar bagi masyarakat. 9. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian masyarakat. 10.

Terjaganya kelestarian kawasan konservasi.

11.

Meningkatnya peran dan fungsi kawasan hutan konservasi terhadap

semua kehidupan. 12.

Meningkatnya perekonomian pedesaan. Untuk dapat menilai keberhasilan ataupun kegagalan suatu kegiatan

(termasuk pemberdayaan masyarakat) memang tidak dapat hanya melihat dari satu sisi saja. Masih banyak faktor yang harus diperhatikan, termasuk diantaranya karakteristik masing-masing wilayah dengan keberagaman kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan juga merupakan salah satu faktor kunci yang perlu diperhatikan. Selanjutnya secara lebih rinci dan spesifik mengenai seperangkat kriteria dan indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat akan disajikan dalam buku terpisah mengenai ”Pedoman Kriteria dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Hutan Konservasi”. Bagi UPT Direktorat Jenderal PHKA (Balai KSDA dan TN), dalam pelaksanaan penilaian keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan

hendaknya

dapat

mengacu

pada

pedoman

dimaksud,

serta

berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.


8


9

II. METODE PELAKSANAAN A. Waktu Pelaksanaan A. 1. Kegiatan Monitoring Kegiatan monitoring dilaksanakan secara kontinyu yang disesuaikan dengan tahapan proses kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, yaitu dari tahap perencanaan sampai pada monitoring dan evaluasi. A. 2.

Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilaksanakan secara berkala, yaitu : 1. Evaluasi

pada

awal

persiapan/perencanaan

kegiatan, kegiatan

dilakukan

penyelenggaraan

untuk

menilai

pemberdayaan

masyarakat. 2. Evaluasi Tahunan, dilakukan untuk menilai hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai

selama

satu

tahun

pelaksanaan

kegiatan

pemberdayaan

masyarakat, berdasarkan hasil monotoring. 3. Evaluasi Lima Tahunan, dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan, mulai dari awal kegiatan

penyelenggaraan

sampai

dengan

berakhirnya

kegiatan,

berdasarkan hasil monitoring. B. Metoda Pelaksanaan B. 1. Metoda pelaksanaan monitoring F Pengumpulan data primer dari peninjauan langsung, wawancara, serta pengisian kuisioner. F Pengumpulan data sekundair dari menelaah laporan surat dan berkas /dokumen lain terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. B. 2. Metode pelaksanaan evaluasi


10

Melakukan penilaian terhadap hasil pengamatan monitoring dan verifikasi terhadap pendanaaan dan fisik (outcomes).

Evaluasi dilakukan terhadap konsep kegiatan pemberdayaan masyarakat, evaluasi proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, evaluasi hasil pelaksanaan

pemberdayaan

masyarakat,

evaluasi

terhadap

manfaat

pemberdayaan masyarakat, dan evaluasi dampak kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kawasan hutan konservasi. C. Objek Monitoring dan Evaluasi Obyek dari kegiatan monitoring yang dilakukan secara lengkap akan diuraikan dalam bab berikut, meliputi 4 (empat) unsur manajemen yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling : 1. Perencanaan pemberdayaan masyarakat (makro). F Sistim penyusunan rencana pemberdayaan msyarakat makro,

apakah

sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pedoman Penyusunan Master Plan Pemberdayaan Masyarakat Disekitar Hutan Konservasi, diantaranya

terkait

tahapan kegiatan yang dilakukan dalam rangka

pemberdayaan masyarakat. F Pelaku kegiatan yang terlibat (stakeholder), apakah sudah melibatkan semua stakeholders terkait. 2. Pengorganisasian F Mekanisme fasilitator medampingi kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat. 3. Pelaksanaan F Pelaksanaan tahapan Kegiatan, sesuai jangka waktu dan anggaran F Komitmen para pihak terkait. F Penggunaan sumberdaya (dana, sdm maupun fasilitas). F Pembinaan yang telah dilakukan “Pedoman Monev PM Di Sekitar Kawasan Konservasi”

11

F Respon masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan 4. Pengawasan/Controling. Mekanisme pengawasan oleh UPT dalam pelaksanaan kegiatan. Dari data dan informasi hasil dari kegiatan monitoring diperoleh hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat (outcome) sebagai bahan evaluasi. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan (asumsi) kriteria dan indikator pemberdayaan masyarakat, antara lain : 1. Apa tujuan dan manfaat dari program pemberdayaan masyarakat yang ingin dicapai ?. 2. Nilai-nilai yang disepakati oleh stakeholders apa masih di taati semua pihak ?. 3. Apakah tolok ukur yang akan dicapai ?. a. Masyarakat terhadap kesejahteraan tercapai?. b. Kondisi KSDA & E bagaimana (3 P) ?. c. Apakah aturan yang dibangun adil bagi para stakeholders ?. d. Apakah tingkat ketrampilan, pengetahuan, sikap masyarakat meningkat?. e. Bagaimana kelembagaan masyarakat ?. f. Pendampingan ?. g. Komitmen para pihak di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten ?. h. Tingkat pendapatan masyarakat, apakah ada peningkatan dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat ?. i. Perubahan perilaku ?. j. dll.


12

III. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi dapat dilakukan oleh : 1. Direktorat pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

terhadap

pelaksanaan (dari kebijakan hingga pendanaan), serta permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat. 2. Balai Taman Nasional (TN)/Balai Konservasi Sumberdaya Alam (KSDA), terhadap

pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat berikut

permasalahan yang dihadapi. B. Persiapan Pelaksanaan 1. Penyusunan RPK (Rencana Pelaksanaan Kegiatan); 2. Penyiapan materi kegiatan; 3. Penyiapan administrasi seperti SPTdan lain-lain; 4. Pemberitahuan kepada pihak yang akan dimonitoring dan evaluasi.


13

C. Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Kegiatan Monitoring bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah/sedang dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi. Penekanan monitoring adalah pada aspek proses pelaksanaan kegiatan dan mengandung 4 (empat) fungsi yaitu fungsi ketaatan (compliance), pemeriksaan (unditing), akuntabilitas dan penjelasan (eksplanation). Agar pelaksanaan monitoring berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien, maka diperlukan adanya persiapan yang baik, antara lain dengan mempelajari dan memahami obyek yang akan dimonitor serta mempersiapkan instrumen yang akan dipergunakan.

C.1. Obyek Monitoring Pelaksanaan

Monitoring

dilakukan terhadap

seluruh

aspek

kegiatan

pemberdayaan masyarakat pada semua tahapan yang meliputi : 1. Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat a. Dipelajari melalui pencermatan kegiatan dari Rencana Karya Tahunan (RKT) tahun berjalan yang dilakukan BTN/BKSDA, merupakan implementasi tahapan kegiatan yang tertuang dalam Master Plan pemberdayaan masyrakat. b. Sistem perencanaan (bottom up, sinergitas dengan pembangunan daerah, pentahapan sesuai prioritas pendanaan dan jangka waktu, dll). c. Dukungan para pihak Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang akan dilaksanakan oleh Balai TN/KSDA harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, mulai dari penetapan kriteria dan indikator


14

keberhasilan

hingga

perumusan

kesimpulan

dan

rekomendasi

terhadap hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi. 2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Merupakan implementasi pelaksanaan rencana tahapan kegiatan, sesuai jangka waktu dan anggaran dari butir 1 diatas, diantaranya meliputi : a. Informasi kondisi awal sosekbud, dan Infrasruktur masyarakat, (keadaan perekonomian, mata pencaharian, pendidikan serta fasilitas sarana prasarana/infrastruktur yang ada). b. Bentuk kegiatan Berbagai bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, antara lain berupa kegiatan budidaya tanaman, penangkaran, home industri, homestay, perikanan, peternakan dan lain-lain. F Jenis/bentuk kegiatan pemberdayaan F Jumlah kelompok masyarakat penerima bantuan

c. Jumlah dan letak desa Berapa jumlah desa dan letak administratif (Kec, Kab). yang mendapat bantuan kegiatan pemberdayaan masyarakat. d. Kelembagaan masyarakat penerima bantuan Merupakan wadah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam berbagai hal, termasuk pemasaran produk. F Apabila sudah ada, bagaimana mekanisme kerja dan pembinaan dari UPT dalam melaksanakan program bantuan pemberdayaan masyarakat dari UPT, AD/ART, serta prospek opersional pengembangan ekonomi pasca bantuan selesai.


15

F Apabila belum ada, dapat diminta mengusulkan pembentukan SPKP (Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan) sesuai ketentuan yang berlaku melalui alokasi DIPA UPT. F Apakah kelembagaan yang telah dibentuk memiliki rencana kegiatan ? F Apakah kelembagaan yang telah dibentuk berfungsi sebagai wadah pengembangan kegiatan pembangunan di pedesaan ? e. Fasilitator Pendampingan kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan bantuan kegiatan pemberdayan masyrakat mutlak diperlukan dengan mendayagunakan PEH dan POLHUT yang ada di UPT. F Apakah tenaga fasilitator cukup memadai dari kualitas dan kuantitas. F Frekuensi pendampingan. f. Peningkatan kapasitas fasilitator Jenis-jenis pendidikan dan pelatihan yang telah dikuti fasilitator seperti : TOT, pelatihan budidaya anggrek, interpreter,jamur, pembuatan pupuk organik, pengolahan kayu putih dll.

g. Komitmen para pihak di tingkat desa, kabupaten, dan kecamatan. Dukungan konkrit dalam kelancaran dan keberhasilan pemberian bantuan terutama diluar tupoksi kehutanan, berupa apa saja h. Penggunaan sumberdaya/fasilitasi (dana, sdm maupun fasilitas lain). Merupakan bentuk penyediaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat baik berupa dana, tenaga profesional/pendampingan, maupun sarana prasarana pemberdayaan masyarakat, antara lain “Pedoman Monev PM Di Sekitar Kawasan Konservasi”

16

sumber dan besar dana, jumlah bantuan tenaga profesional dan keahliannya serta lama waktunya. i. Pemasaran Produk Apakah sudah ada pemasaran produk dan pembentukan jaringan usaha dari kegiatan pemberdayaan masyarakat. j. Respon masyarakat Respon masyarakat terhadap pemberian bantuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat dari prosentase keberhasilan bantuan dan bergulirnya modal ke masyarakat/penduduk sekitar yang memang memerlukan bantuan. k. Manfaat (outcome) pemberdayaan masyarakat terhadap masyarakat F Manfaat jangka pendek, saat penerimaan bantuan F Manfaat jangka menengah, 1 tahun pasca pemberian bantuan l. Pembinaan Dapat dilakukan berupa pembinaan administrasi ataupun pembinaan teknis dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. 3. Pengorganisasian Merupakan Pengkoordinasian dalam pengaturan sistem pengelolaan pemberian bantuan kepada masyarakat oleh UPT. 4. Pengawasan Dilakukan melalui pembinaan dan monitoring oleh pemberi bantuan yang berfungsi sebagai kontrol.

5. Permasalahan Permasalahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, antara lain dapat ditemui berupa : kurang lancarnya pendanaan,

pendapampingan

yang

tidak

tuntas,

kelembagaan,

pemasaran dan lain-lain. “Pedoman Monev PM Di Sekitar Kawasan Konservasi”

17

6. Kewajiban penerima bantuan Kepala keluarga atau kelompok penerima bantuan, apakah mempunyai kewajiban yang mengikat terhadap pengamanan kawasan konservasi; atau bentuk lain seperti memperbaiki habitat, mengembalikan populasi satwa yang terancam punah dan lain-lain. Kewajiban lain terhadap pengembalian/perguliran bantuan terhadap masyarakat lain yang memerlukan bantuan sesuai kriteria yang telah ditetapkan UPT. Atau beberapa ketentuan lain seperti pengembangan modal ke koperasi (Apabila sudah terbentuk koperasi) dan lain-lain. 7. Administrasi laporan Administrasi laporan, dilakukan dengan frekuensi bulanan, triwulan semesteran atau tahunan yang dibuat oleh penanggung jawab kegiatan. 8. Dampak kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kondisi fisik dan fungsi kawasan hutan konservasi. 9. Dan lain-lain yang relevan

C.2. Instrumen Monitoring Sesuai uraian tersebut diatas (Bab.III.C.1.), maka Instrumen yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan monitoring tersaji sebagaimana Lampiran 1 (Formulir Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat).


18

D. Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Merupakan suatu proses dimana terjadi upaya pembelajaran, menjawab pertanyaan, membuat rekomendasi dan saran, dan ditekankan kepada aspek hasil pelaksanaan kegiatan dan mengandung fungsi penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment). Evaluasi harus berorientasi pada tujuan, kegiatan faktual dan keadaan sebelum maupun sesudah program pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pelaksanaan

evaluasi

kegiatan

bertujuan

untuk

pemberdayaan

menilai

masyarakat,

tingkat

yang

keberhasilan

berguna

dalam

memberikan umpan balik bagi pihak terkait (UPT, stakeholders yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, dll) dalam meningkatkan kualitas kinerjanya. Agar dalam pelaksanaan evaluasi dapat berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien, maka perlu adanya persiapan yang baik, antara lain dengan memahami indikator-indikator pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta mempersiapkan instrumen yang akan dipergunakan. D. 1.

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan

pelaksanaan

kegiatan

pemberdayaan

masyarakat

yang

dilakukan dinilai melalui beberapa indikator, antara lain : 1. Terbangunnya kesepahaman dengan para pihak (stakeholders) terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 2. Telah terdapat fasilitator/pendamping yang efektif bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat di lapangan. 3. Terbangun dan berkembangnya kelembagaan masyarakat di tingkat desa, dan berfungsi dengan baik. 4. Kapasitas SDM (Pengelola dan Masyarakat) meningkat. 5. Ketrampilan dan pengetahuan SDM (Pengelola dan Masyarakat) meningkat. 6. Kegiatan usaha ekonomi masyarakat telah berkembang. “Pedoman Monev PM Di Sekitar Kawasan Konservasi”

19

7. Terbangunnya jejaring kerja dengan pola kemitraan. 8. Terpeliharanya fungsi kawasan hutan konservasi. 9. Terbentuk dan berfungsinya PAMSWAKARSA. D. 2. Instrumen Evaluasi Instrumen

yang

digunakan

untuk

melaksanakan

kegiatan

evaluasi

sebagaimana uraian pada Bab II.C. terdapat pada Lampiran 2 (Formulir Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat).


20

IV. KERANGKA ISI DAN BENTUK LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR HUTAN KONSERVASI

A. Kerangka Isi HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR PETA DAN GAMBAR (BILA ADA) BAB. I PENDAHULUAN A. Latar Belakang. B. Maksud, Tujuan dan Sasaran. C. Ruang Lingkup. D. Metode Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat. BAB. II RENCANA DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT A. Rencana Kegiatan. B. Pelaksanaan Kegiatan. C. Permasalahan dan Upaya Yang Telah Dilakukan. BAB.III HASIL MONITORING DAN EVALUASI BAB.IV PEMBAHASAN


21

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN BAB VII. PENUTUP

B. Bentuk Pelaporan 1.

Penyajian a. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Kawasan kawasan Konservasi (diketik/dicetak/digandakan pada kertas HVS ukuran kuarto). b. Penyajian dalam bentuk uraian dan tabel/blangko seperti terlampir. c. Penulisan §

Laporan diketik rapi berjarak 1,5 spasi.

§

Penggandaan dan warna sampul luar disesuaikan dengan ketentuan keproyekan.

2. Tata Waktu a. Laporan Bulanan b. Laporan Triwulan c. Laporan Tahunan 3. Laporan dibedakan, antara format laporan kemajauan fisik maupun keuangan.


22

LAMPIRAN


23

DI FILE EXCEL ....


i

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR KAWASAN KONSERVASI

Recommend Documents