Universitas Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara


HASIL WAWANCARA DENGAN BENDAHARA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MEDAN (J. LUMBANGAOL)

Tanya (T): Jawab (J):

Bagaimana cara penetapan target parkir yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan? Nanti petugas kita akan terlebih dulu datang memantau ke lapangan untuk melihat titik-titik lokasi parkir yang masih berpotensi atau tidak, lalu kita buatkan perkiraannya untuk diusulkan pada rapat Dewan. Titik lokasi parkirnya juga dibedakan kan tarifnya berdasarkan statusnya apakah sejajar, bersinggungan, 450, dan lainya. Untuk wewenang keputusannya tetap saja ada di Dewan waktu rapat, jadi ga fair juga. Gimana mereka bisa menetapkannya, kan kami yang paling tahu kondisi di lapangan.

T: Peninjauan untuk penetapan target dilakukan berapa lama sekali? J: Biasanya peninjauan ini dilakukan setiap 6 bulan sekali. T: Bagaimana kalau target tidak terealisasi: J: Inilah yang menjadi masalahnya, gimanalah target bisa terealisasi kalau yang menetapkan target pun wewenangnya bukan di kami? Sementara target setiap tahun semakin naik, dan titik lokasi parkir pun gitu-gitu ajanya, tarif parkir kita pun masih berdasarkan Perda yang lama dan belum naik. Jadi ya wajar-wajar ajalah kalau ga terealisasi. Itu pandai-pandainya orang Dewan aja buat target tinggi-tinggi supaya kelihatan lebih di mata Pak Walikota. Kalaupun ga terealisasi, ga ada sanksi atau tindakan tegas juga, ini kan sifatnya bukan paksaan. Kita kan menyesuaikan dengan kondisi lapangan juga, itulah yang kita jadikan alasan. T: Penyetoran oleh pengawas parkir dilakukan berapa lama sekali Pak? J: Penyetorannya sebenarnya harus dilakukan setiap hari, agar tidak ada dana yang mengendap di pengawas parkirnya. Tapi kenyataannya banyak juga yang per dua hari, seminggu, atau lebih lama lagi. Ya udahlah, yang penting disetornya. T: Pengawasan terhadap juru parkir di lapangan dilakukan bagaimana? J: Pengawasannya ya paling kalau ada masalah saja, misalnya ke pengawas parkir yang dalam beberapa waktu tidak tercapai targetnya, jadi kita awasi ke lapangan untuk melihat gimana sebenarnya kondisi titik parkir di lapangannya, masih memungkinkah atau tidak untuk dikelola, dan lain sebagainya.


T: Bagaimana tindakan bagi juru parkir atau pengawas parkir bila tidak tercapai targetnya? J: Kalau untuk tanggung jawab target kan sudah kita serahkan ke pengawas. Jadi kalau urusan ke jukir, kita tidak ada sangkut pautnya. Jadi itu wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya pengawas, kalau dia merasa tidak tercapai target, dia bisa mengganti jukirnya dan melapor kepada kami untuk dibuat Kartu Tanda Pengenal baru. Kalau bagian kami, ya hanya pada pengawas parkir yang dalam kurun waktu tertentu tidak tercapai target saja. Kalau memang setelah dicek ke lapangan dan hasilnya sebenarnya masih memungkinkan untuk target tersebut tercapai, kita berikan terlebih dulu surat panggilan satu sampai tiga untuk diberikan penyuluhan dan ditanyakan kendalanya. Lalu dilihat perkembangannya, bila tetap tidak tercapai juga, kita berikan surat teguran satu sampai tiga, bila tetap tidak tercapai, maka kita cabut izin pengawasnya. Kita serahkan ke pihak lain yang bisa untuk mengawas dan mencapai target. T: Kapan dana dari pungutan retribusi parkir disetor? J: Dananya kita setorkan setiap hari, kecuali hari Jumat karena Senin baru disetor. Pegawai dari Bank Sumut datang setiap pagi sekitar jam 10 an untuk menjemput setorannya. T: Bagaimana prosedur penyetorannya ke kas daerah? J: Untuk prosedur penyetorannya ke kas daerah, kami kurang tahu juga. Tapi penyetoran kami dilakukan ke rekening atas nama Kas Daerah Kota Medan, tapi untuk pos-pos penerimaannya di sana, itu pihak Bank Sumutnya lah yang tahu dan mengaturnya. T: Pada siapa pertanggungjawaban yang diberikan bila target tidak terealisasi? J: Kalau dari kita, ya tidak ada pertanggungjawaban apa-apa karena kita juga menyerahkannya ke pihak lain. Itu kan dulunya setelah 1 Januari 2011 baru dialihkan ke kita karena sebelumnya diserahkan pada pihak ketiga atau preman. Jadi untuk target tidak terpenuhi, Kepala kita juga tidak bisa melakukan tindakan tegas apapun kecuali memberikan motivasi untuk lebih meningkatkan pencapaian target lagi karena Kepala kan juga tahu kalau yang menetapkan target itu pihak yang pengetahuannya tentang parkir tidak mendalam. T: Mengapa pungutan ini dibuat sistem setoran, padahal di Perda Kota Medan No. 7/2002 pasal 28 ayat 1 hal itu tidak dibolehkan? J: Gimana lah mau dibuat dek? Kurang efisien lah rasanya kalau kami yang melakukan semuanya itu, kurang pegawai kita. Hal ini kan dilakukan juga untuk membantu masyarakat bawah agar ada pekerjaan juga. Kalau pengawasnya yang ada statusnya di kita sebagai Petugas Harian Lapangan di kita dan sifatnya honorer, tapi upahnya juga dari kelebihan yang didapatnya dari target parkir yang disetornya. Sama juga dengan


pendapatan juru parkirnya. Kalaulah seandainya kita pekerjakan dan digaji bulanan, bisa-bisa nanti ga kerja mereka di lapangan dan makan gaji buta. T: Kita melihat Pak, kalau di lapangan terdapat tempat parkir liar dan juru parkir liar. Bagaimana penanganannya? J: Kalau itu dek, biasanya kita bekerjasama dengan pihak kepolisian, tapi jarang kita lakukan kegiatan untuk inspeksi hal itu karena terlalu ribet dan lama, sementara sanksinya, tahulah kita kalau hanya denda lima juta atau tiga bulan kurungan maksimal. Kalaupun andaikan terjaring, dibawa ke kantor polisi dan diproseslah.


HASIL WAWANCARA DENGAN SALAH SATU PENGAWAS PERPARKIRAN (AREA PADANG BULAN) Tanya (T): Bagaimana tugas dari pengawas parkir ini? Jawab (J): Kami mengambil setoran dari juru parkir yang ada di bawah kami setiap hari, biasanya setelah jam kerja atau malam, mengisi formulir setoran parkir, dan esoknya menyetornya ke Dinas (Dinas Perhubungan Kota Medan). T: Pengawasan yang dilakukan bagaimana? J: Kita hanya mengawasi kalau terjadi kesalahan, tidak tercapai target misalnya, barulah kita cek ke juru parkirnya. Kalau memang kondisi lapangan ramai kendaraan yang parkir, ya kita ganti saja juru parkirnya kalau targetnya tetap tidak tercapai. T: Tugas lainnya bagaimana Pak? J: Tugas lain kami paling mengambil stok karcis parkir ke Dinas, pengurusan surat izin atau Kartu Tanda Pengenal Juru Parkir, pengajuan pembukaan lokasi titik parkir baru, dan pengurusan seragam juru parkir. T: Bapak membawahi berapa lokasi titik parkir, dan radius berapa? J: Biasanya baik saya ataupun pengawas parkir lainnya membawahi sembilan sampai 12 titik lokasi parkir dengan radius tiga sampai 4 kilometer. T: Apakah setiap titik masing-masing satu juru parkir? J: Ga, itu ga pasti. Tergantung kebutuhannya. Contohnyalah seperti di Pajus, itu kan ramai, disana aja ada 3 titik sekarang yang di pinggi jalan aja ya, karena itu yang disebut retribusi parkir. Itu saja kita ada 7 juru parkir yang terdaftar, yang ada KTP-nya. T: Penetapan target parkir per masing-masing pengawasnya bagaimana Pak? Apakah sama besarnya? J: Gak, itu berbeda-beda besar target hariannya. Tergantung dari lokasinya. Kalau misalnya di tempat yang sangat ramai atau sangat strategis kayak di Kesawan, jauh lebih besar targetnya dari saya, mereka kurasa bisa dikasih target sejuta lima ratus sehari. Kalau kayak daerah yang kuawasi ini cuma tujuh ratus ribu sehari. Itu tergantung penilaian mereka jugalah. Tetapi banyak yang begini, pengawas parkir bernegosiasi dengan Kabid supaya targetnya janganlah tinggi-tinggi kali, mendingkan uang target itu untuk Kabidnya. Jadi sama-sama enak, kami pun ga tercekik leher kali, dia pun dapat. T: Maksudnya bagaimana Pak? Contohnya? J: Misalnyalah target kami mau dinaikkan tiga ratus ribu per hari. Biasanya pengawas bicara pribadi ke Kabid atau orang Dinas supaya targetnya janganlah segitu kali naiknya, dengan alasan kasihanlah lihat jukir yang kerja, bukannya selalu ramai kali yang parkir, dan segala macamlah. Jadi


kami nego, cemana kalau targetnya dinaikkan seratus ribu aja sehari, dan kami kasih juga uang kantong Bapak itu lima puluh ribu atau berapalah tergantung banyaknya nilai kenaikan target yang mau dipangkas mungkin. Biar sama-sama enak. Ngeri kan? Gitulah memang di Medan ini, banyak penyimpangannya. T: Seperti yang ada di koran dan berita Pak, tahun 2011 kan marak-maraknya kasus penggelapan dana dari retribusi parkir oleh Kadin, bagaimana itu Pak? J: Itulah karena yang kubilang tadi, sementara mereka pun ga ada paksaan target dari atas karena retribusi parkir ini pun kan bukan paksaan sifatnya, beda dengan pajak. Kalau retribusi kalau kita pakai aja baru bayar kan, kalau ga mau bayar ga usah pakai, kan gitu? Jadi mereka pun bebasbebaslah merealisasikan penerimaannya karena kalau kurang pun asalkan alasannya jelas, mungkin tidak ada tindakan apa-apa. Terakhirnya mungkin entah ada pemeriksaan dari pusat atau auditor atau bagaimana, tertangkap juga keanehannya, itulah baru dituntut. Kalau untuk sumber dana penggelapannya saya kurang tahu juga. Entah mungkin seperti yang kubilang tadi asalnya, cincai-cincai sama pengawas, entah dananya ga langsung disetor ke kas daerah tapi diendapkan dulu di rekening pribadi, itu dialah yang tahu. T: Lalu bagaimana dengan lokasi parkir liar dan juru parkir liar Pak? J: Gimanalah, mereka pun sebenarnya malasnya ngurusin itu. Karena kalau kamu baca di Perda itu, sanksinya pun paling lama kurungan cuma tiga bulan atau denda maksimal lima juta. Terkadang memang ada yang dibawa ke kantor polisi orang Dinas kan kerjasama dengan polisi, itu pun di kantor kebanyakan bebasnya. Entah itu dibayar denda atau gimana, merekalah itu. T: Apakah ada tindakan pencegahan dari Dinas Perhubungan Kota Medan sendiri? J: Seperti yang kamu lihat sendirilah, mereka pun palingan bertugas kalau ada perintah dari atasan. Macam yang di samping-samping Carefour itulah, ga mungkin orang Dishub ga tahu kalau di situ ga ada parkir liar, yang orang Cina yang buka lapak di situ, tapi mereka semacam ga tahu aja kan kalau ga ada perintah dari atas, nambah kerjaan juga mungkin pikirnya. Entahpun ada juganya orang Dinas yang kalau ga ada lagi tempat parkir di dalam, parkir disitu juga. Heheheheh.... T: Menurut Bapak, mengapa target parker setiap tahunnya naik sementara tarif dan karcis parker masih berdasarkan tarif lama? J: Itulah yang memang menjadi masalahnya. Itu suka-suka mereka aja memang. Lihatlah pembangunan atau pembangunan tempat-tempat umum di Medan ini, bukannya banyak-banyak kali, gimana target bisa kami capai kalau begitu? Terakhirnya makanya tarif parkir kalau yang nyatanya kenak 1000 untuk sepeda motor dan 2000 untuk mobil. Kalau ga gitu, cemana pula cara kami untuk capai target yang dibebankan mereka?


DATA REALISASI TARGET PENGELOLAAN PARKIR KOTA MEDAN NO.

TAHUN ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1982/1983 1983/1984 1984/1985 1985/1986 1986/1987 1987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991 1991/1992 1992/1993 1993/1994 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TARGET (Rp)

REALISASI (Rp)

462.300.000 706.800.000 804.000.000 1.040.000.000 1.100.000.000 1.114.296.000 1.716.000.000 1.760.500.000 1.900.000.000 3.550.000.000 5.500.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.500.000.000 6.750.000.000 7.850.000.000 6.354.413.000 6.998.351.000 5.274.755.500 6.835.881.500 8.900.000.000 15.402.787.000 16.402.787.000 16.902.787.000 16.902.787.000 13.034.500.000 14.433.886.900 13.885.623.900 16.853.306.000 34.094.921.300 36.159.155.000

275.963.000 681.334.900 696.430.200 783.292.200 829.945.700 999.476.700 1.506.724.500 1.506.265.300 1.961.913.500 3.752.976.500 4.670.151.100 4.833.124.800 4.220.556.080 5.717.820.850 6.186.963.175 6.122.120.875 5.159.464.090 6.516.037.650 4.660.828.175 6.505.403.600 8.459.594.900 13.516.733.700 14.927.965.000 15.721.654.200 15.440.964.300 13.275.831.950 14.053.081.685 12.827.949.500 13.891.477.400 12.372.619.800 13.110.570.310

PERSENTASE REALISASI (%) 59,69 96,40 86,62 75,32 75,45 89,70 87,80 85,56 103,26 105,72 84,91 80,55 70,34 87,97 91,66 77,99 81,19 93,11 88,36 95,17 95,05 87,76 91,01 93,01 91,35 101,85 97,36 92,38 82,43 36,29 36,26







Universitas Sumatera Utara

Recommend Documents