Universitas Sumatera Utara

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A.

Konsep Kemiskinan

A.1

Pengertian Kemiskinan Sebagai suatu kondisi, kemiskinan adalah suatu fakta dimana seseorang

atau sekelompok orang hidup di bawah atau lebih rendah dari kondisi hidup layak sebagai manusia disebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.Sementara sebagai suatu proses, kemiskinan merupakan proses menurunnya daya dukung terhadap hidup seseorang atau sekelompok orang, sehingga pada gilirannya ia atau kelompok tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak pula mampu mencapai taraf kehidupan yang dianggap layak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Secara umum, istilah miskin atau kemiskinan dapat dengan mudah kita artikan sebagai suatu kondisi yang kurang atau minim. Dalam hal ini konsep kurang maupun minim dilihat secara komparatif antara kondisi nyata kehidupan pribadi atau sekelompok orang di satu pihak dengan kebutuhan pribadi atau sekelompok orang di lain pihak. Pengertian minim disini bersifat relatif, dapat berbeda dengan rentang waktu yang berbeda.Dapat pula berbeda dengan lingkungan yang berbeda (Siagian, 2012: 2-4). Ilmuwan sosial mengaitkan konsep kemiskinan dengan konsep kelas, stratifikasi sosial, struktur sosial dan bentuk-bentuk definisi sosial lainnya (Soetomo; 2006).

Universitas Sumatera Utara

Hal yang juga dijumpai dalam pengukuran kemiskinan , konsep tentang taraf hidup atau “lefel of living” misalnya tidak cukup hanya melihat tingkat pendapatan, akan tetapi juga perlu melihat tingkat pendidikan, kesehatan, perumahan dan kondisi sosial yang lain. Beberapa ahli mengemukakan definisi kemiskinan : 1. Mencher (dalam Siagian, 2012: 5) mengemukakan, kemiskinan adalah gejala penurunan kemampuan seseorang atau sekelompok orang atau wilayah sehingga mempengaruhi daya dukung hidup seseorang atau sekelompok orang tersebut, dimana pada suatu titik waktu secara nyata mereka tidak mampu mencapai kehidupan yang layak. 2. Pearce (dalam Siagian, 2012: 7) mengemukakan, kemiskinan merupakan produk dari interaksi teknologi, sumber daya alam dan modal, dengan sumber daya manusia serta kelembagaan.


3. Castells (dalam Siagian, 2012: 10) mengemukakan, kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum agar manusia dapat bertahan hidup.


Menurut Tjokrowinoto dalam Sulistiyani (2004) kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan semata tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan, ketidakberdayaan, tertutupnya akses peluang kerja, ketergantungan tinggi, dan rendahnya akses pasar. Sebab-sebab kemiskinan di antaranya dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Perbedaan pemilikan kekayaan. 2. Perbedaan dalam kemampuan pribadi. 3. Perbedaan dalam bidang dan pengalaman. Kemiskinan menjadi suatu lingkaran setan dari kurangnya pendidikan, tingginya pengangguran, rendahnya pendapatan, tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, menjadi sumber daya yang tidak produktif. Ini diperlukan satu program yang dapat memecahkan lingkaran setan, maka program pemecahan yang dicanangkan harus dapat memecahkan permasalahan yang sebenarnya masyarakat miskin.

A.2

Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Secara umum faktor-faktor penyebab kemiskinan secara kategoris dengan

menitikberatkan kajian pada sumbernya terdiri dari dua bagian besar, yaitu : 1. Faktor Internal, yang dalam hal ini berasal dari dalam individu yang mengalami kemiskinan itu yang secara substansial adalah dalam bentuk kekurangmampuan, yang meliputi : a. Fisik misalnya cacat, kurang gizi, sakit-sakitan.


b. Intelektual,

seperti

:

kurangnya

pengetahuan,

kebodohan,

miskinnya informasi. c. Mental emosional atau temperamental, seperti : malas, mudah menyerah dan putus asa. d. Spiritual, seperti : tidak jujur, penipu, serakah dan tidak displin. e. Sosial psikologis, seperti : kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi, stress, kurang relasi dan kurang mampu mencari dukungan. f. Keterampilan, seperti : tidak memiliki keahlian yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. g. Asset, seperti : tidak memiliki stok kekayaan dalam bentuk tanah, rumah, tabungan, kendaran dan modal kerja. 2. Faktor Eksternal, yakni bersumber dari luar diri individu atau keluarga yang mengalami dan menghadapi kemiskinan itu, sehingga pada suatu titik waktu menjadikannya miskin, meliputi : a. Terbatasnya pelayanan sosial dasar. b. Tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah sebagai asset dan alat memenuhi kebutuhan hidup. c. Terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha-usaha sektor infomal. d. Kebijakan perbankan terhadap layanan kredit mikro dan tingkat bunga yang tidak mendukung serta usaha mikro.


e. Belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan dengan prioritas sektor riil masyarakat banyak. f. Sistem mobilisasi dan pendayagunaan dana sosial masyarakat yang belum optimal, seperti zakat. g. Dampak sosial negatif dari program penyesuaian struktural (structural adjusment program). h. Budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan. i. Kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil atau daerah bencana. j. Pembangunan yang lebih berorientasi fisik material. k. Pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata. l. Kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin. (Siagian, 2012: 114-116)

B.

Pengertian Program Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, program adalah rancangan

mengenai asas serta usaha (di ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2010). Program adalah produk yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perencanaan, program dapat juga diartikan sebagai pernyataan tertulis mengenai : 1. Situasi wilayah. 2. Masalah yang dihadapi. 3. Tujuan yang ingin dicapai.


4. Cara mencapai tujuan, yaitu perencanaan kerja ysng berisi pertanyaanpertanyaan tentang apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, kapan dilakukan, bagaimana cara melakukan, dan dimana hal tersebut dilakukan. Perencanaan program merupakan upaya perumusan, pengembangan, dan pelaksanaan program-program. Disebutkan pula bahwa perencanaan program merupakan proses yang berkelanjutan melalui semua warga masyarakat, penyuluhan, dan para ilmuwan untuk memusatkan pengetahuan dan keputusankeputusan dalam mencapai pembangunan yang lebih terarah dan mantap (Martinez, dalam Setiana, 2005 : 70).

C.

Pemberdayaan Masyarakat

C.1

Pengertian Pemberdayaan Pemberdayaan adalah terjemahan dari kata “empowerment” yang

mengandung kata “empower” yang juga dapat berarti pemberian kekuasaan, karena power bukan sekedar daya, tetapi juga kekuasaan, sehingga kata daya tidaksaja bermakna mampu tetapi juga mempunyai kuasa (Wrihatnolo dan Riant, 2007:1). Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secaramandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya (Haw.Widjaja, 2003 : 169).


Menurut Payne dalam Rukminto (2003 :54) suatu proses pemberdayaan, pada intinya ditujukan guna membantu klien dalam memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait dengan diri mereka, mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.

C.2

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong

akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan taqwa (Sumodiningrat, 2009 : 60). Tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian,

berpartisipasi

dalam

kegiatan

sosial,

dan

mandiri

dalam

melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2005 : 60). Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dan pemerataan, tetapi konsep ini berpandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.


Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan tiga hal : 1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi manusia berkembang. Titik tolaknya adalah penekanan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi-potensi, kemudian diberikan motivasi dan penyadaran bahwa potensi itu dapat dikembangkan. 2. Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dimana perlu langkahlangkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan serta pembukaan berbagai akses kepada peluang yang akan membuat masyarakat mampu dan memanfaatkan peluang. Pemberdayaan pada jalur ini dapat berupa pemberian berbagai bantuan produktif., pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial dan pengembangan kelembagaan di tingkat masyarakat. 3. Pemberdayaan mengandung arti pemihakan pada pihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Pemberdayaan sosial merupakan suatu upaya untuk membangun semangat hidup secara mandiri di kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing secara bersama-sama. Fakta ini sekaligus menjadi pertimbangan utama untuk tidak seharusnya membuat dikotomi di antara permasalahan sosial dan ekonomi.Setiap upaya perbaikan harus dilandasi oleh komitmen individu yang kuat dan mencakup aspek intelektual, spiritual dan emosional. Sasaran yang menjadi fokus penanggulangan kemiskinan melalui strategi pemberdayaan adalah


penduduk miskin yang berusia produktif, yaitu berkisar antara 15 tahun hingga 55 tahun. Penduduk miskin pada kisaran usia ini yang sehat jasmani maupun rohani merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi besar untuk menjadi pelaku aktif dalam pembangunan. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuatan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumbersumber

produktif

yang

memungkinkan

mereka

dapat

meningkatkan

pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusankeputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2009:58).

C.3

Model Pemberdayaan Masyarakat Perencanaan dan pembuatan keputusan berkaitan dengan program

pembangunan kerap kali dilakukan secara top down, tanpa melibatkan tokohtokoh maupun anggota masyarakat sendiri.Akibatnya, aktifitas yang menjadi


muatan program pembangunan tersebut tidak efektif dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ketidakefektifan tersebut disebabkan berbagai faktor, seperti : 1. Aktifitas pembangunan yang tidak sesuai dengan keperluan masyarakat setempat, 2. Pemimpin masyarakat tidak bertanggungjawab atas program, 3. Masyarakat kurang dilibatkan dalam berbagai aktifitas dan tidak bertanggungjawab atas program dan efektivitasnya, 4. Aktifitas yang dilakukan justru menciptakan ketergantungan yang lebih menyusahkan daripada meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Siagian, 2012 : 156-157) Ginanjar Kartasasmita (dalam Siagian, 2012: 158) mengemukakan bahwa konsep

pemberdayaan

masyarakat

mencakup

pengertian

pengembangan

masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community – based development). Menurut Ginanjar kartasasmita, pemberdayaan masyarakat adalah suatu aktifitas memampukan dan memandirikan masyarakat, dengan demikian masyarakat akan meningkatkan derajatnya. Hardita (dalam Siagian, 2012: 158) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses

meningkatkan

kemampuan masyarakat untuk

menganalisis keadaan, kesanggupan, dan masalah-masalah aktual yang perlu mendapat penyelesaian. Menurutnya, prinsip pemberdayaan masyarakat adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya yang sangat luas dan berguna serta harapan mereka untuk menjadi lebih baik. Sedangkan titik tolak


pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan masyarakat agar mampu meningkatkan derajat hidupnya, mengoptimumkan pemanfaatan segala sumber daya yang ada pada mereka dan yang ada di lingkungan mereka dalam rangka peningkatan kualitas hidup mereka.

D.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri yang terdiri dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri

Perkotaan,

serta

Program

Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat

Mandiri

mempercepat

penanggulangan

Perdesaan

kemiskinan

adalah

program

untuk

secara

terpadu

dan

berkelanjutan.Pendekatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah


perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam

pelaksanaannya,

program

ini

memusatkan

kegiatan

bagi

masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan

fasilitasi

pemberdayaan

masyarakat/

kelembagaan

lokal,

pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar perkecamatan, tergantung jumlah penduduk. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi BankDunia (http://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Perdesaan:01/07/2013).


D.1

Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tujuan umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Tujuan khusus meliputi : 1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan. 2. Melembagakan

pengelolaan

pembangunan

partisipatif

dengan

mendayagunakan sumber daya lokal 3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif 4. Menyediakan

prasarana

sarana

sosial dasar dan ekonomi

yang

diprioritaskan oleh masyarakat 5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir 6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa 7. Mengembangkan kerjasama antar pemangu kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.


D.2

Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan

kemandirian masyarakat miskin perdesaan.Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah : 1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya 2. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif 3. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana, sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat 5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan

D.3

Prinsip Dasar PNPM Mandiri Perdesaan Sesuai dengan pedoman umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai

prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan, prinsip-prinsip itu meliputi :


a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia dari pada pembangunan fisik semata, b. Otonomi. Masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar, c. Desentralisasi. Memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat, d. Beriorientasi pada masyarakat miskin. Segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin, e. Partisipasi. Masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, melalui dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk material, f. Kesetaraan dan keadilan gender. Masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik, g. Demokratis. Masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat, h. Trasparansi dan akuntabel. Masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan


kegiatan dapan dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif, i. Prioritas. Masyarakat memilih kegiatan yang di utamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengantasan kemiskinan, j. Keberlanjutan. Bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya (Petunjuk Teknis

Operasional Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, 2008:2-4).

D.4

Sasaran

penerima

bantuan

Program Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan D.4.1 Lokasi Sasaran Lokasi sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatankecamatan kategori kecamatan bermasalah dalam Program Pengembangan Kecamatan / Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

D.4.2 Kelompok Sasaran Kelompok sasaran : 1. Masyarakat miskin perdesaan,


2. Kelembagaan masyarakat di perdesaan, 3. Kelembagaan pemerintah lokal.

D.5

Pendanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Program

Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat

Mandiri

Perdesaan

merupakan program pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, artinya program direncanakan, dilaksanakan dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah.

D.5.1 Sumber

dan

ketentuan

alokasi

dana

Bantuan

Langsung

Masyarakat/BLM Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Sumber dana berasal dari : 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 3. Swadaya Masyarakat 4. Partisipasi dunia usaha

D.5.2 Kriteria Alokasi Kriteria alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat per kecamatan ditetapkan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan jumlah dan distribusi penduduk serta jumlah orang miskin.


D.5.3 Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Langsung Masyarakat Mekanisme pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau kas daerah ke rekening kolektif Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (BPNPM) yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan/UPK diatur sebagai berikut : 1. Pencairan dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang

diatur

dalam

Peraturan

Direktur

Jenderal

Perbendaharaan,

Kementerian Keuangan. 2. Pencairan dana yang berasal dari pemerintah daerah, dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai aturan yang berlaku di daerah. 3. Pengajuan pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara diatur dalam peraturan Direktur Jenderal PMD, Kementerian Dalam Negeri. 4. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran harus dilampiri dengan berita acara hasil pemeriksaan terhadap kesiapan lapangan yang dilakukan fasilitator kecamatan. 5. Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dicairkan terlebih dahulu ke masyarakat, selanjutnya diikuti dengan pencairan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.


6. Besaran dana Bantuan Langsung Masyarakat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dicairkan ke masyarakat harus utuh tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya.

D.5.4

Mekanisme Penyaluran Dana Proses penyaluran dari rekening kolektif Bantuan Langsung Masyarakat

yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa. Mekanisme penyaluran dana sebagai berikut: 1. Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara Unit Pengelola Kegiatan dengan Tim Pengelola Kegiatan 2. Tim Pengelola Kegiatan menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan ( gambar desain, RAB, dan lampirannya) 3. Untuk penyaluran berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.

D.6

Ketentuan Dasar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Ketentuan dasar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Ketentuan dasar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dimaksudkan untuk


mencapai tujuan secara lebih terarah. Ketentuan dasar meliputi : Desa Berpatisipasi, Kriteria dan Jenis Kegiatan.

D.6.1 Desa Berpatisipasi Seluruh desa di kecamatan penerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan berhak berpatispasi dalam seluruh tahapan program. Untuk dapat berpatisipasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Untuk mengoptimalkan pengelolaan program, bagi kecamatan yang memiliki jumlah desa lebih dari 20 disarankan untuk menggabungkan desa-desa tersebut menjadi sekurang-kurangnya 10 satuan desa cluster. Penggabungan tesebut didasarkan atas kesepakatan desa-desa dengan mempertimbangkan kedekatan wilayah. Proses pembentukan desa cluster dilakukan dalam Musyawarah Antar Desa Sosialisasi. D.6.2 Kriteria dan Jenis Kegiatan Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana Bantuan Langsung Masyarakat diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria : 1. Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin 2. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan


3. Dapat dikerjakan oleh masyarakat 4. Didukung oleh sumber daya yang ada 5. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut : 1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin 2. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal) 3. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal) Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).

E.

Pengertian Desa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah

yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa); kelompok rumah di luar kota yg merupakan kesatuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2010). Peraturan Pemerintah Nomor


57 tahun 2005 tentang Desa, desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasan mengenai “desa” dapat ditinjau dari perspektif legal, perspektif sosial dan budaya, dan perspektif ekosistem. Dari perspektif legal, pemahaman tentang desa dapat dilihat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang mendeskripsikan desa dengan ciri-ciri sebagai berikut: “Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten”.

E. 1

Pembangunan Desa Disadari bahwa pembangunan perdesaan telah banyak dilakukan sejak dari

dahulu hingga sekarang, tetapi hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Pembangunan perdesaan seharusnya dilihat bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Pembangunan perdesaan harus dilihat sebagai : (1) upaya mempercepat pembanguan perdesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk memberdayakan masyarakat, dan (2) upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah efektif dan yang kokoh.


F.

Sosial Ekonomi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti segala sesuatu

yang berkenaan dengan masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2010). Sedangkan dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan orang lain disekitarnya.Sehingga kata sosial sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat. Di kehidupan kita sebagai anggota masyarakat istilah sosial sering dikaitkan dengan manusia dalam masyarakat seperti kehidupan kaum miskin dikota, kaum berada, kehidupan kaum nelayan dan sebagainya. Sering juga diartikan sebagai suatu sifat yang mengarah pada rasa empati terhadap kehidupan manusia sehingga memunculkan sifat tolong menolong, membantu dari yang kuat terhadap yang lemah, mengalah terhadap orang lain, sehingga dikatakan sebagi mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Menurut Wikipedia, Ekonomi salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, serta konsumsi barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu Oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan Nomos yang berarti peraturan atau hukum. Dikatakan juga bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya keseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas (http:defenisi-pengertian.blogspot.com: 04/07/2013).


G.

Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan sosial dalam artian yang sangat luas mencakup berbagai

tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf hidup yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memerhatikan aspek sosial, mental, dan segi kehidupan spiritual. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila ( Adi, 2008: 44-45 ). Kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi dapat terlihat dari rumusan. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1 “ Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Kesejahteraan Sosial memiliki beberapa makna yang relatif berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial. Konsepsi kedua adalah Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha


kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. Konsepsi ketiga yaitu aktivitas, suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera (Suharto, 2009:2).

H.

Kerangka Pemikiran Kemiskinan masih menjadi faktor permasalahan - permasalahan sosial

yang ada di Indonesia. Pemerintah maupun masyarakat secara bersama-sama sudah membuat banyak cara untuk menanggulangi permasalahan ini. Langkah nyata adalah dengan bergerak bersama secara partisipatif. Salah satu program yang sudah ada sejak tahun 2007 adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Program ini dirancang untuk membentuk kemandirian masyarakat.Salah satu daerah tertinggal yang mendapatkan program ini adalah Desa Bilah, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu. Hal yang menjadi prioritas utama dalam pengentasan permasalah di Desa ini ialah pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan hidup masyarakat seperti fasilitas Pendidikan, Kesehatan, dan pembangunan jalan yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Hal tersebut merupakan permasalah utama yang ada di Desa Kampung Bilah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.


BAGAN ALIR PIKIRAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan

Pembangunan Sarana/ Prasarana

Desa Bilah Kecamatan Bilah Hlir Kabupaten Labuhanbatu

Berpengaruh/tidak berpengaruh

Sosial ekonomi 1. Penghasilan/ Pendapatan 2. Kondisi Fasilitas Pendidikan 3. Kondisi Fasilitas kesehatan

I.

Hipotesa Secara Etimologis istilah hipotesis berasal dari bahasa latin, yang terdiri

dari dua kata, yaitu hipo yang berarti sementara dan these yang berarti pernyataan. Dengan demikian secara sederhana hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan sementara. Kerlinger (1997) mengemukakan bahwa hipotesis adalah suatu pertanyaan sementara yang menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel. Hipotesis harus dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. (Siagian, 2011: 147-148).


Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah: Ho

: Tidak

terdapat

Masyarakat

pengaruh

Program

Nasional

Pemberdayaan

Mandiri Perdesaan terhadap kehidupan sosial

ekonomi masyarakat. Ha

: Terdapat pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat

J.

Defenisi Konsep dan Defenisi Operasional

J.1

Defenisi Konsep Konsep merupakan istilah khusus yang digunakan para ahli dalam upaya

menggambarkan secara cermat fenomena sosial yang akan dikaji (Siagian, 2011:136). Karena kajian konsep itu sangat multidimensional dan abstrak maka diperlukan proses dan upaya penegasan dan pembatasan makna konsep dalam suatu penelitian yang disebut dengan definisi konsep. penelitian, maka peneliti membatasi konsep yang digunakan sebagai berikut: 1. Pengaruh, yang dimaksud dengan pengaruh dalam penelitian ini adalah suatu kondisi yang timbul akibat tindakan-tindakan yang dilakukan yang ikut membentuk cara berpikir, sikap, dan perbuatan seseorang dan atau masyarakat yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan dan pelaksanaan program. 2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, yang dimaksud dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dalam penelitian ini adalah program yang dibentuk


oleh pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di desa. Pendekatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan bagi rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. 3. Sosial Ekonomi, yang dimaksud dengan sosial ekonomi dalam penelitian ini adalah suatu kondisi atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat yang ditentukan oleh tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, pekerjaan dan tingkat kesehatan. 4. Yang dimaksud dengan Masyarakat dalam penelitian ini adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal disuatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut. J.2

Defenisi Operasional Ditinjau dari proses atau langkah-langkah penelitian, dapat dikemukakan

bahwa perumusan defenisi operasional adalah langkah lanjutan dari perumusan defenisi konsep. Jika perumusan defenisi konsep ditujukan untuk mencapai keseragaman pemahaman tentang konsep-konsep, baik berupa obyek, peristiwa


maupun fenomena yang diteliti, maka perumusan operasional ditujukan dalam upaya transformasi konsep ke dunia nyata sehingga konsep-konsep penelitian dapat diobservasi. Melihat transformasi yang berlaku, maka defenisi operasional sering disebut sebagai suatu proses operasionalisasi konsep. Operasionalisasi konsep berarti menjadikan konsep yang semula bersifat statis menjadi dinamis. Jika konsep itu sudah bersifat dinamis, maka akan memungkinkan untuk dioperasikan. Wujud operasionalisasi konsep adalah dalam bentuk sajian yang benar-benar terperinci, sehingga makna dan aspek-aspek yang terangkum dalam konsep tersebut terangkat dan terbuka. (Siagian, 2011: 141-142). Adapun defenisi operasional dari penelitian ini adalah : -

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat

(PNPM)

Mandiri

indikatornya

adalah

pembangunan sarana dan prasarana.

-

Variabel Terikat (Y) dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut : 1. Peningkatan Sumber Penghasilan Penghasilan atau pendapatan rumah tangga adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perorangan dalam rumah


tangga. Pendapatan rumah tangga adalah sejumlah hasil perolehan yang di dapat anggota keluarga dalam bentuk uang sebagai hasil pekerjaannya. Penghasilan ini diukur dengan besarnya peningkatan pendapatan rumah tangga karena kehadiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. 2. Kondisi Fasilitas Pendidikan Indikator ini dapat dikembangkan lagi kedalam beberapa sub indikator, seperti:

a) sangat baik, b) baik, c) kurang baik, d) tidak baik.

3. Kondisi kesehatan dan Fasilitas pelayanan Kesehatan Indikator ini dapat dikembangkan lagi kedalam beberapa sub indikator, seperti:

a) sangat baik, b) baik, c) kurang baik, d) tidak baik.


Universitas Sumatera Utara

Recommend Documents